JAKARTA - Lembaga pemeringkat kredit internasional Moody?s telah menurunkan peringkat jangka panjang pemerintah Israel terhadap penerbit obligasi dalam mata uang lokal dan asing dari A2 menjadi Baa1 karena prospek yang negatif.

Menurut Moody's, langkah tersebut disebabkan oleh meningkatnya konflik Israel dengan gerakan Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Intensitas konflik antara Israel dan Hizbullah telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir.

"Pendorong utama penurunan peringkat ini adalah pandangan kami bahwa risiko geopolitik telah semakin meningkat secara signifikan, ke tingkat yang sangat tinggi, dengan konsekuensi negatif yang material terhadap kelayakan kredit Israel baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ungkap pernyataan Moody's seperti dilansir TASS, Senin (30/9/2024).

Serangan tersebut dilancarkan Israel dengan dalih untuk memulangkan warganya yang dievakuasi kembali ke wilayah utara negara tersebut. Menurut lembaga pemeringkat tersebut, pencapaian tujuan ini kemungkinan besar akan melibatkan konflik yang lebih intens. Moody's menilai risiko politik dalam negeri Israel meningkat seiring dengan risiko geopolitik.

Lembaga pemeringkat itu juga menambahkan, risiko eskalasi yang lebih luas yang melibatkan Iran masih ada, meskipun risikonya tetap rendah.

Para ahli Moody?s memperkirakan pertumbuhan PDB riil Israel hanya sebesar 0,5% tahun ini, dan secara signifikan telah menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan tahun depan menjadi hanya 1,5%, dari sebelumnya 4%. Penurunan peringkat ini bukan yang pertama dilakukan Moody's terhadap negara zionis tersebut. Pada bulan Februari, Moody?s menurunkan peringkat Israel dari A1 menjadi A2.

JAKARTA - BRICS yang awalnya hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, sedang membangun mata uang baru sebagai pesaing dolar AS (Amerika Serikat). Lantas apa alasan BRICS yang terus menggaungkan mata uang baru di antara anggotanya?.

Mata uang BRICS yang potensial akan memungkinkan negara-negara ini untuk menegaskan kemandirian ekonomi mereka sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang ada. Sistem saat ini didominasi oleh dolar AS, yang menyumbang sekitar 90% dari semua perdagangan mata uang.

Hingga saat ini, hampir 100% perdagangan minyak dilakukan dalam dolar AS, namun pada tahun 2023 seperlima dari perdagangan minyak dilaporkan sudah memakai mata uang non-dolar AS.

Inti dari situasi yang sedang berlangsung saat ini adalah perang dagang AS dengan China, serta sanksi AS terhadap China dan Rusia. Jika negara-negara BRICS membentuk mata uang cadangan baru, kemungkinan akan berdampak signifikan pada dolar AS, yang berpotensi menyebabkan penurunan permintaan, atau apa yang dikenal sebagai dedolarisasi.

Pada gilirannya, ini akan berimplikasi pada Amerika Serikat dan ekonomi global. Sementara itu pada debat Presiden AS pertama antara mantan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden saat ini Kamala Harris pada 10 September, Trump menabar ancaman bakal melipatgandakan tarif terhadap negara-negara yang ingin menjauh dari dolar AS sebagai mata uang global.

Ia mengambil sikap tegas terhadap China, dengan menekankan bakal menerapkan tarif 60% hingga 100% pada impor China jika terpilih. Di sisi lain masih terlalu dini untuk memprediksi kapan mata uang BRICS akan dirilis, tetapi ini adalah saat yang tepat untuk melihat potensi mata uang BRICS dan kemungkinan implikasinya bagi investor.

Mengapa Negara-negara BRICS Ingin Menciptakan Mata Uang Baru?

Negara-negara BRICS memiliki banyak alasan untuk membuat mata uang baru. Tantangan keuangan global baru-baru ini dan kebijakan luar negeri AS yang agresif telah mendorong negara-negara BRICS untuk mengeksplorasi kemungkinan tersebut.

BRICS ingin melayani kepentingan ekonomi mereka sendiri dengan lebih baik, sambil mengurangi ketergantungan global pada dolar AS dan euro.

Belum ada tanggal peluncuran yang pasti, tetapi para pemimpin negara telah membahas kemungkinan itu secara panjang lebar. Selama KTT BRICS ke-14, yang diadakan pada pertengahan 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negara-negara BRICS berencana untuk menerbitkan "mata uang cadangan global baru," dan siap untuk bekerja secara terbuka dengan semua mitra perdagangan yang adil.

Pada April 2023, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva menunjukkan dukungan terhadap pembentukan mata uang BRICS. Ia mengatakan "Mengapa lembaga seperti bank BRICS tidak dapat memiliki mata uang untuk membiayai hubungan perdagangan antara Brasil dan China, antara Brasil dan semua negara BRICS lainnya? Siapa yang memutuskan bahwa dolar adalah mata uang (perdagangan) setelah berakhirnya paritas emas?"

Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap Rusia dan Iran. Kini kedua negara bekerja sama untuk mewujudkan mata uang BRICS yang akan menghapus dampak ekonomi dari pembatasan tersebut, demikian menurut Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalal, saat berbicara pada konferensi pers Russia?Islamic World: KazanForum pada Mei 2024.

Beberapa ahli percaya bahwa mata uang BRICS adalah ide yang cacat, karena akan menyatukan negara-negara dengan ekonomi yang sangat berbeda. Ada juga kekhawatiran bahwa anggota non-China mungkin akan meningkatkan ketergantungan mereka pada yuan China.

Kabarnya, ketika Rusia menuntut pada Oktober 2023 agar India membayar minyak dalam yuan, India menolak untuk menggunakan apapun selain dolar AS atau rupee.

Apa keuntungan dari mata uang BRICS?

Mata uang baru dapat memiliki beberapa manfaat bagi negara-negara BRICS, termasuk transaksi lintas batas yang lebih efisien dan peningkatan inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, mata uang digital, dan kontrak pintar, mata uang tersebut dapat merevolusi sistem keuangan global.

Berkat pembayaran lintas batas yang mulus, hal itu juga dapat mempromosikan integrasi perdagangan dan ekonomi di antara negara-negara BRICS dan sekitarnya.

Mata uang BRICS baru juga akan memperkuat integrasi ekonomi di negara-negara BRICS. Mengurangi pengaruh AS di panggung global, Melemahkan posisi dolar AS sebagai mata uang cadangan global.

Ditambah juga mendorong negara lain untuk membentuk aliansi dalam mengembangkan mata uang regional. Memitigasi risiko yang terkait dengan volatilitas global karena tindakan sepihak dan berkurangnya ketergantungan dolar.

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menilai wacana pemerintahan Prabowo-Gibran yang bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM), menjadi uang tunai sudah tepat. Sebab, skema subsidi energi kepada barang yang selama ini berlaku memang masih salah sasaran.

"Dan kalau tidak salah, salah sasarannya itu sekitar Rp90 triliun per tahun. Kalau dasar tahun yang lalu itu Rp90 triliun gitu ya, kalau sekarang meningkat ya mungkin Rp120 triliunan mungkin gitu ya," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (28/9/2024).

Oleh karena itu, Fahmy mengungkapkan apabila skema subsidi energi ini mau diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) maka penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Selain itu, implementasinya juga tentu membutuhkan data penerima yang terbaru.

"Data yang updating dan data orang yang berhak tadi. Nah kalau memang Prabowo nanti akan mengubah itu. Kalau menurut saya itu saya kira sangat tepat gitu ya. Karena lebih cepat sasaran dan lebih adil. Dan itu agak sulit memang diterapkan karena harus ada data yang terupdate tadi," terangnya.

Fahmi menuturkan, data itu bisa didapatkan dari penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembagian BLT.

"Nah tetapkan saja yang berhak menerima dari BLT tadi yha artinya ditambahkan berapa subsidi yang diperoleh untuk setiap liter tarolah pertalat. Kalau Pertalite harga pasar Rp12 ribu kemudian sekarang Rp10 ribu maka dia akan memperoleh subsidi sebesar Rp2 ribu per liter. Nah berapa jumlahnya itu saya kira bisa dihitung. Tetapi itu lebih tepat sasaran tadi," paparnya.

"Nah dengan cara itu tidak mungkin lagi akan salah sasaran. Nah yang tidak terdaftar dalam BLT tadi atau tidak memperoleh tadi, maka dia memang harus membeli harga, kalau Pertalite harga pasar tadi," pungkas Fahmy.

JAKARTA - Kementerian Keuangan memperkirakan akan adanya tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut di tahun 2025 mendatang. Tak tanggung-tanggung, angkanya pun mencapai Rp2,5 triliun.

Awalnya, Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo mengakui bahwa ekspor pasir laut memang baru akan diperbolehkan setelah ada izin Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2023 dan disempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Wawan mengungkapkan bahwa angka Rp2,5 triliun itu didapatkan berdasarkan simulasi hitung-hitungan kasar apabila Indonesia menjual pasir laut dengan jumlah 50 meter kubik.

"Untuk pasir laut baru ada PP nya sehingga di 2025 belum ada targetnya. Berapa sih sebetulnya kami ga berani ngomong. Kalau misalkan ada volume taruh lah jika karena target 2025 belum ada. Kalau saja yang diekspor 50 jt meter kubik, maka kemungkinannya 2,5 Triliun dengan harga 93.000 kali tarifnya 30-35 persen," terangnya dalam media gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Sebab diakui Wawan, eksplorasi hasil sedimentasi laut ini tentunya tidak mudah. Mengingat menurut aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum eksplorasi sedimen laut diperlukan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kandungan mineral di dalamnya.

"Tapi memang tidak bisa mudah melakukan eksplorasi, sebelum mereka melakukan eksplorasi maka sendimen tersebut akan dilakukan penelitian dulu apakah hanya sendimen apakah tidak mengandung mineral berbeda yang tidak boleh diekspor," paparnya.

"Pasti ada tim penilaian dari KKP. Mungkin bisa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) untuk melihat apa betul2 sedimen tidak ada kandungan mineral berharga," pungkas Wawan.

JAKARTA - Mantan perwakilan Brasil di Dana Moneter Internasional (IMF) Paulo Nogueira Batista mengatakan bahwa dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang yang berbahaya. Sebab, Dolar bisa dijadikan senjata yang paling berbahaya jika sebuah negara menjadi musuh AS.

?Dolar adalah mata uang yang berbahaya, mari kita katakan begini, lihat apa yang terjadi pada cadangan Rusia. merujuk pada fakta bahwa aset kedaulatan Moskow senilai sekitar USD300 miliar yang disimpan di yurisdiksi Barat, dibekukan,? kata Batista dilansir dari RT, Sabtu (28/9/2024)

Batista mengakui bahwa dolar akan tetap menjadi mata uang yang sangat penting, namun penggunaan dolar sebagai senjata melawan negara-negara yang dianggap memusuhi Barat pasti akan mengurangi kepercayaan terhadap mata uang tersebut.

Ia menekankan bahwa musuh utama AS sebenarnya dolar. Sebab semakin banyak negara menggunakan mata uang dolar sebagai senjata, makan semakin banyak negara untuk mencari alternatif bagi sistem keuangan Barat.

Batista pun menyoroti bahwa kepercayaan terhadap dolar sebagai mata uang cadangan global telah terus menurun, karena semakin banyak negara mencari alternatif untuk mendorong de-dolarisasi besar-besaran.

Tak hanya itu, Batista menyoroti peran IMF tidak berfungsi sebagai lembaga multilateral melainkan sebagai instrumen politik yang sebagian besar dimiliki oleh Barat dan AS. Ada metode pemaksaan yang digunakan terhadap negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Barat dan kepentingan AS.

Misalnya saja Ukraina, negara itu telah menerima pinjaman dalam jumlah besar tanpa program keuangan dan program ekonomi yang solid. Sementara itu, negara-negara yang kebijakannya tidak sejalan dengan Barat, tidak mendapatkan akses ke dana tersebut, contohnya adalah negara Serbia.

JAKARTA - Nilai perputaran uang dalam ajang MotoGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), diperkirakan naik menjadi Rp4,5 triliun. Sebelumnya, dampak keekonomian di ajang serupa tahun lalu berada di angka Rp4,3 triliun.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, Maya Watono mengatakan, perputaran uang itu bakal berkonsentrasi di Lombok, dan NTB secara umum.

?Kita target Rp4,5 triliun ekonomi impek untuk MotoGP ini, kita belajar dari yang sebelumnya-sebelumnya memang impeknya sekitar Rp4,3 triliun, tapi kali ini kita menargetkan sekitar Rp4,5 triliun dengan konsentrasi lebih di regional, di Lombok maupun NTB,? ujar Maya saat ditemui MNC Portal di Lombok, Sabtu (28/9/2024).

Proyeksi nilai perputaran uang selama gelaran MotoGP tahun ini atau periode 27-29 September didorong oleh jumlah wisatawan mancanegara dan domestik. Maya meyakini, jumlah wisatawan mendorong naiknya perekonomian di NTB.

Ekspektasi InJourney bahwa angka pengunjung untuk gelaran balap motor bergengsi dunia bisa menyentuh 110.000 orang. Prediksi ini termasuk warga negara asing yang berkunjung ke Lombok untuk menyaksikan MotoGP.

?Dari sisi wisatawan internasional dan impek ekonomi yang dihasilkan untuk NTB, ini meningkat. Jadi memang ini ekspektasinya pengunjung pasti 110.000, tapi juga wisatawan internasionalnya meningkat,? paparnya.

Adapun, serapan tenaga kerja lokal dalam MotoGP 2024 capai 2.500 orang. Maya Watono mengatakan, mayoritas para pekerja baru berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan sebagian lainnya tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Menurutnya, InJourney fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama mempekerjakan masyarakat lokal di Pertamina Mandalika International Circuit. Karena itu dalam ajang MotoGP tahun ini jumlah orang yang bekerja di kawasan tersebut naik signifikan.

?Mungkin satu hal lagi yang saya note mengenai improvement mengenai SDM ya, mengenai lapangan kerja, kita lihat peningkatan lapangan kerja yang dihasilkan dari MotoGP ini sangat besar,? beber Maya.

Menariknya, berbagai fasilitas untuk penyelenggaraan balap motor kelas global di Mandalika 2024 tak lagi diimpor. Artinya, sumber daya yang dimanfaatkan InJourney dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) saat ini berasal dari dalam negeri. Kondisi ini berbeda dengan gelaran serupa yang dilaksakan di 2022 dan 2023, dimana Indonesia masih harus mengimpor sejumlah fasilitas dari Spanyol, Malaysia, hingga Jepang.

JAKARTA - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja anggaran negara hingga Agustus 2024 berjalan sesuai rencana. Pendapatan negara tercatat di angka Rp1.777 triliun atau 63,4% dari target, sementara belanja negara mencapai Rp1.930,7 triliun atau setara dengan 58,1% dari pagu.

Kontribusi juga diberikan Bea Cukai dengan penerimaan positif dari seluruh sektor, baik bea masuk, bea keluar, maupun cukai.

Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan Kondisi ekonomi global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian. Kontraksi sektor manufaktur dan harga komoditas yang fluktuatif menambah tantangan bagi perekonomian dunia. Namun, di tengah semua itu, ekonomi nasional Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, lanjut Budi, inflasi, neraca perdagangan, dan indikator konsumsi serta pasar keuangan menunjukkan ketahanan yang positif, meskipun dalam situasi yang dinamis. Hal ini tidak lepas dari peran Bea Cukai, baik dalam sektor penerimaan, pemberian fasilitas, maupun pengawasan.

?Penerimaan Bea Cukai hingga Agustus 2024 menunjukkan hasil menggembirakan, dengan total Rp183,2 triliun atau 57,1% dari target, tumbuh 6,8% dibandingkan tahun lalu (yoy). Di sektor pabean, bea masuk tercatat Rp33,9 triliun atau tumbuh 3,1% (yoy) yang didorong oleh penguatan kurs USD dan pertumbuhan nilai impor. Kemudian bea keluar menyentuh angka Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (yoy), didukung oleh kebijakan relaksasi ekspor mineral,? ungkap Budi dlaam keterangan resminya, Jumat (27/9/2024)

?Selain itu, penerimaan sektor cukai juga positif di angka Rp138,4 triliun atau tumbuh 5% (yoy). Ini berkat peningkatan produksi dan operasi pengawasan yang lebih ketat tentunya,? sambungnya.

Tak hanya dari sisi penerimaan, kinerja fasilitasi dan pengawasan Bea Cukai juga menunjukkan prestasi baik. Hingga Agustus 2024, Bea Cukai telah memberikan insentif kepabeanan sebesar Rp23,7 triliun atau tumbuh 14,4% dari tahun sebelumnya.

Dampak dari insentif ini terlihat pada ekspor dari kawasan berikat dan KITE yang mencapai USD62,1 juta dan serapan tenaga kerja sebanyak 1,84 juta orang. Kinerja pengawasan juga menunjukkan ketegasan, melalui gempur rokok ilegal Bea Cukai telah melakukan 4.366 penindakan selama 05 Juli-31 Agustus terhadap rokok ilegal dengan barang hasil penindakan sebanyak 157,5 juta batang.

?Kami mengapresiasi kontribusi masyarakat yang terus mendukung kinerja APBN dan Bea Cukai. Dukungan ini sangat penting untuk menjaga momentum positif demi mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat melewati tantangan dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2024,? tutup Budi.

JAKARTA - Melihat kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang terbatas, bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

Yunarto mengatakan, hal tersebut sebetulnya sudah tergambar jelas dari rancangan APBN tahun 2025 mendatang. Loyalitas anggaran sudah tidak mengarah lagi kepada proyek ambisius Presiden Jokowi, tetapi condong kepada program unggulan sebagaimana janji-janji politik Prabowo.

Pada tahun 2025 mendatang, secara umum pembangunan IKN menggunakan APBN dialokasikan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9,19 triliun, dan pagu Otorita IKN sendiri sebesar Rp6,39 triliun. Sehingga total dukungan APBN ke IKN tahun 2025 sebesar Rp16,12 triliun saja.

"Anggaran IKN tahun lalu saja Rp23 triliun, sebelumnya lagi (2022) Rp44 triliun. Alokasi APBN kita sangat terbatas, fokus Prabowo tentu akan bicara janjinya yang paling populer terkait makan bergizi gratis, kedua fokus pada Hankam yang naik 12% (anggaran)," ujarnya dalam acara Wealth Xpo CIMB Niaga di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Sehingga menurutnya, dalam konteks dukungan anggaran Pemerintah kepada proyek IKN, pembangunan Ibukota baru itu akan berjalan lebih lambat ketimbang periode Jokowi, yang mana lebih loyal untuk mendanai proyek tersebut.

Penggunaan APBN memang difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar saja, akan tetapi ketersediaan infrastruktur dasar itulah yang menjadi pemantik investor untuk datang menanamkan modalnya ke proyek Ibukota baru tersebut.

"Tentu saja kalau masih bergantung ada APBN kita tidak mungkin melihat perpindahan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan," tambahnya.

Menilik dari keberpihakan alokasi anggaran Presiden Terpilih Prabowo, Yunarto menyebut setidaknya ada dua arah pembangunan selama Kepemimpinan Prabowo. Pertama ketahanan pangan, dan kedua ketahanan energi. Sedangkan infrastruktur, dianggap Prabowo bukan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Prioritas Prabowo adalah pangan dan energi, itulah yang menyebabkan ketika kita bicara anggaran infrastruktur, padahal infra itu tujuannya menurunkan biaya logistik, tapi dia dianggap Prabowo tidak masuk dalam peran negara yang utama, karena bukan hajat hidup orang banyak," kata Yunarto.

"Sementara infra, dari kacamata Prabowo, tidak boleh dianggarkan dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, itulah kenapa pak Prabowo menempatkan anggaran infra, turun, artinya infra akan disediakan oleh swasta," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya. Akan tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima itu yang akan kita lakukan," terangnya dalam acara UOB Economic Outlook 2025.

Sebab diakui Burhanuddin, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada tahun 2023 belum tepat sasaran. Mantan Gubernur Bank Indonesia itupun bercerita bahwa minggu lalu saat pergi ke Solo dirinya bertemu dengan salah satu pelanggan PLN yang paling bawah.

"Mereka bayar bulanan paling 30 ribu, lampunya hanya satu. Orang miskin tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM , mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu. Jadi kecil sekali, kalau gitu siapa yang sebetulnya menikmati?" pungkas Burhanuddin.

Ia bahkan mengklaim dengan pemberian subsidi melalui BLT, maka negara akan menghemat anggaran hingga Rp200 triliun."Dengan cara itu, ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang (somewhere around) Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," terangnya.

"Kita kurangi subsidi yang diberikan secara langsung, tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkas Burhanuddin.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 sudah disahkan kemarin menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta pada Kamis (19/9).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Pemasukan itu didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

?Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun,? kata Menkeu.

Diterangkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.

Adapun PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi.

?PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,? ujar Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun.

?Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender,? ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.

?Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah,? kata Menkeu.

Sementara, total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.

?Tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN,? ujar Menkeu.

Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025 disepakati:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%,
- Inflasi terkendali sebesar 2,5%,
- Nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per USD
- Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%
- Indonesian Crude Oil Price (ICP) sebesar USD82/Barel
- Lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
- Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus turun ke kisaran 7,0-8,0% dan tingkat kemiskinan ekstrem terus dijaga pada tingkat 0 persen,
- Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,5-5,0%, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun ke kisaran 0,379-0,382.

Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden Terpilih yang didukung APBN 2025 antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis.

?Diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56,? kata Menkeu.

Selain itu, program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan, diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025.

Menkeu menuturkan APBN tahun 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional.

?APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia,? ujar Menkeu.

BANTEN - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pajak buka suara mengenai polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen terhadap Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) rumah susun dan apartemen.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Muchamad Arifin mengatakan, aturan itu bukanlah hal baru. Pasalnya, kebijakan IPL kena PPN sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2022.

"Itu aturan bukan aturan baru ya. Jadi aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak," ujar Arifin dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai barang dan jasa yang tak terkena PPN. Iuran pengelolaan apartemen, kata Arifin, tidak masuk dalam daftar yang dikecualikan itu.

Meski begitu, Arifin memastikan bahwa jasa sosial seperti tagihan listrik dan air itu tidak dikenakan PPN. Hanya saja, jasa pengurusan atau charge yang dikenakan pihak pengelola masuk dalam kategori terutang PPN.

Dengan demikian, Arifin memastikan bahwa kabar beredar di media sosial yang menyebut tagihan listrik di rumah susun dan apartemen kena PPN itu tidaklah benar. Dia menegaskan bahwa yang terutang PPN itu hanya jasa pengurusannya.

?Jadi begini, bukan biaya listrik dan airnya yang terutang PPN, tetapi jasa atas pengurusan itu, yang tinggal apartemen saya rasa pasti ngerasain, tagihan listriknya Rp50 ribu, dicas lagi oleh asosiasi menjadi Rp70 ribu. Kemudian pas bayar jadi Rp80 ribu. Nah di situ mungkin ada selisihnya. Pengelola (apartemen) menerbitkan faktur dan dia harus memungut PPN 11 persen," jelasnya.

Dalam transaksi itu, Arifin mengatakan memang si pemilik atau penyewa apartemen yang harus membayar PPN tersebut. Hal serupa juga diterapkan dalam pembelian barang lain seperti baju atau makanan.

Arifin mengatakan peraturan terkait pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan apartemen ini sudah lama berlaku. Dia menduga publik kaget karena baru tahu.

Menurut Arifin, pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan ini sebenarnya tidak hanya dikenakan kepada pengelola apartemen. Sebab rezim PP 49 Tahun 2022 berfokus pada jenis-jenis jasa yang dikecualikan. Ketika jenis jasa itu tidak tercantum dalam PP tersebut, maka otomatis akan terkena PPN.

BANTEN - Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Muchamad Arifin menyebut kontribusi kelas menengah ke penerimaan pajak mencapai 15,7 persen.

Arifin menjelaskan, kontribusi penerimaan pajak tidak dikelompokkan ke dalam kontribusi kelas menengah dan Non Kelas menengah. Namun dikelompokkan dalam kelompok Subyek Pajak PPh Orang Pribadi dan Subyek Pajak Badan serta per kelompok jenis pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh Final, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM, PBB dan Lainnya).

"Kelas menengah termasuk kedalam kelompok Subyek Pajak Orang Pribadi, pada saat Media gathering kemarin (26 September 2024) disampaikan kontribusi PPh Orang Pribadi sebesar 1% terhadap total Penerimaan Nasional," kata Arifin dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Untuk Orang Pribadi, lanjut Arifin, kontribusi pajaknya bisa dilihat secara langsung dibayar melalui 2 cara, yaitu dibayar Orang Pribadi melalui pembayaran sendiri (Kelompok Pajak PPh Orang Pribadi) dan dipotong oleh pemberi kerja (PPh Pasal 21).

"Total kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 15,7% terdiri dari Kontribusi PPh Pasal 21 sebesar 14,7% dan PPh Orang Pribadi 1%," jelasnya

Pajak Kelompok kelas menengah masuk ke dalam kontribusi Pajak Orang Pribadi, dimana kontribusi Orang Pribadi kepada total penerimaan Nasional adalah 15,7 persen.

"Selain berkontribusi atas Pajak Penghasilan, Kelas menengah juga berkontribusi pembayaran pajak PPN dalam Negeri, PPh Final, PBB, dan pajak lainnya melalui kepemilikan aset atau pembelian barang dan jasa," ungkap Arifin.

Sebelumnya, DJP menyebut sumbangan pajak dari kelas menengah hanya 1 persen dari total penerimaan pajak. Kondisi ini disebut jauh dari ideal.