JAKARTA - BRICS New Development Bank (NDB) terus memperkuat kemitraan dengan India di berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama, termasuk energi terbarukan, transportasi, air dan sanitasi, serta infrastruktur sosial dan digital.

Rencana investasi tahun 2024, NDB menandatangani tiga perjanjian pinjaman senilai hampir USD700 juta atau setara Rp10 triliun untuk membangun jalan perdesaan di Gujarat, meremajakan badan air Lamphelpat di Manipur, dan mengembangkan sistem pembuangan limbah terpadu di ibu kota Imphal.

"NDB telah bekerja sama erat dengan Pemerintah India untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembiayaan, keahlian teknis, dan berbagi pengetahuan," ujar VP & COO NDB Vladimir Kazbekov dalam rangkaian kunjungannya ke India, belum lama ini dilansir dari laman resmi NDB, Rabu (25/9/2024).

Berikut 3 proyek pembangunan di India yang Dibiayai Brics New Development Bank

1. Pembangunan Jalan Perdesaan di Gujarat

Pinjaman sebesar USD500 juta untuk membangun 13.500 kilometer jalan perdesaan di Gujarat, memberikan manfaat bagi 12,5 juta orang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas pedesaan, menyediakan akses yang lebih mudah ke pasar, fasilitas kesehatan, dan pusat pendidikan di Gujarat.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, program ini juga akan memprioritaskan transformasi digital, peningkatan kapasitas, desain teknis, dan penelitian, untuk memastikan hasil yang positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pinjaman sebesar USD 115 juta untuk Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu untuk kota Imphal, Manipur, untuk menyediakan layanan sanitasi yang lebih baik bagi seluruh rumah tangga dan meningkatkan kualitas air sungai Imphal.

Proyek Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu untuk kota Imphal merupakan prioritas utama bagi Pemerintah Manipur karena proyek ini berkontribusi pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Imphal. Proyek ini sejalan dengan mandat NDB untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

3. Peremajaan Badan Air Lamphelpat

Pinjaman sebesar USD70 juta untuk Proyek Peremajaan Badan Air Lamphelpat untuk mencegah banjir perkotaan. Proyek ini bertujuan untuk mencegah banjir di perkotaan, meningkatkan keamanan air, dan mempromosikan ekowisata. Proyek Peremajaan Badan Air Lamphelpat merupakan prioritas utama bagi Pemerintah Manipur, karena proyek ini memainkan peran penting memungkinkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Imphal. Baca Juga: Ini Reaksi Dunia saat Israel Bombardir Lebanon

Proyek ini juga sebagai komitmen melaksanakan Perjanjian Paris, khususnya dalam komponen adaptasi. Proyek ini berupaya untuk berkontribusi pada Aksi Iklim SDG 13 PBB, SDG 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan, dan SDG 6 Air Bersih dan Sanitasi.

JAKARTA - Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo membuka kuliah umum MNC University yang digelar di Convention Hall iNews Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2024).

Dalam kuliah umum bertema 'Resilient Character of Young Generation: Integrating Moral Values and Professionalism' tersebut, Jessica menekankan pentingnya etika dan moral kepada para mahasiswa.

Diungkap bahwa etika dan moral menjadi modal utama untuk bisa meraih kesuksesan, di samping wawasan yang luas dan sikap pantang menyerah. Menurutnya, etika dan moral menjadi value yang tidak akan berubah dengan adanya perkembangan zaman.

"Karena di kemudian hari, ketika kita mengalami banyak perubahan, kita bicara soal AI, perkembangan teknologi, tapi apa yang sering kali kita lupakan adalah value yang sebenarnya tidak akan berubah dengan perkembangan zaman," kata Jessica.

"Jadi ini adalah tema yang sangat penting yang akan kita dalami hari ini. Generasi muda tidak cukup hanya tahan banting tapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek," lanjutnya.

Jessica sendiri mengungkap bahwa sebagai institusi pendidikan, sudah menjadi kewajiban untuk bisa membentuk pribadi yang bermoral, jujur, dan bertanggung jawab di samping juga memberikan ilmu pengetahuan dan skill kompetensi.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk mendidik mahasiswa menjadi individu yang tidak hanya berprestasi secara akademis tapi juga memiliki karakter unggul yang berlandaskan nilai luhur bangsa lewat MNC University.

"Saya berharap melalui kuliah umum ini kita semua bisa menambah wawasan dan membangun karakter yang kuat," pungkasnya.

BEIJING - Bank Sentral China meluncurkan paket stimulus terbaru dengan tujuan menghidupkan kembali ekonomi di tengah banyaknya tekanan. Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng mengumumkan, rencana untuk menurunkan biaya pinjaman dan memungkinkan bank untuk meningkatkan pinjaman mereka.

Langkah ini dilakukan setelah serangkaian data ekonomi China yang mengecewakan menurunkan ekspektasi dalam beberapa bulan terakhir. Diramalkan ekonomi terbesar kedua di dunia itu bakal melesat dari target pertumbuhan 5% di tahun 2024.

Bursa saham di Asia melonjak setelah pengumuman Pan. Berbicara pada konferensi pers yang jarang dilakukan sebelumnya bersama pejabat dari dua regulator keuangan lainnya, Pan mengatakan bank sentral akan memangkas jumlah uang tunai yang harus dipegang bank sebagai cadangan - atau yang dikenal sebagai rasio persyaratan cadangan (RRR).

RRR awalnya akan dipotong setengah poin secara persentase, dalam langkah yang diperkirakan akan membebaskan sekitar 1 triliun yuan (USD142 miliar).

Pan menambahkan, bahwa pemotongan lain kemungkinan bakal dilakukan pada akhir tahun ini. Kebijakan lanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan pasar properti China yang sedang dilanda krisis disiapkan, termasuk pemotongan suku bunga untuk hipotek dan menurunkan uang muka minimum untuk semua jenis rumah menjadi 15%.

Seperti diketahui Industri real estate China sedang berjuang dengan penurunan tajam sejak 2021. Beberapa pengembang properti runtuh, meninggalkan sejumlah besar rumah yang tidak terjual dan proyek pembangunan yang mangkrak.

Langkah-langkah stimulus ekonomi terbaru PBOC datang hanya beberapa hari setelah Federal Reserve AS (bank sentral Amerika) menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat tahun dengan pemotongan yang lebih besar dari biasanya.

Berita tersebut mendorong harga saham naik, dengan indeks saham terkemuka di Shanghai dan Hong Kong mengakhiri hari lebih tinggi melebihi 4%.

JAKARTA - Rusia memproyeksikan pertumbuhan ekonominya pada 2024-2027 secara total dapat mencapai 13%, meski dihadang sanksi bertubi-tubi dari Amerika serikat (AS) dan sekutunya. Hal itu diungkapkan Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Maxim Reshetnikov dalam sebuah rapat pemerintah.

"Perekonomian terus berkembang meskipun ada guncangan eksternal. Untuk periode 2020-2023, pertumbuhan PDB adalah 5,5%. Ini lebih tinggi daripada di banyak negara maju," ujarnya, seperti dilansir Tass, Rabu (25/9/2024). Pada tahun ini, sambung dia, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 3,9%. "Secara total, untuk 2024-2027, PDB akan tumbuh sebesar 13%," kata Reshetnikov.

Pada saat yang sama, dia melanjutkan, permintaan konsumen akan terus tumbuh, yang mencakup sekitar 60% dari total pertumbuhan PDB. "Pertumbuhan aktivitas konsumen akan didukung, pertama, oleh peningkatan pendapatan moneter riil penduduk. Kontribusi utama akan diberikan oleh pertumbuhan upah dengan latar belakang mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan bahwa defisit anggaran negara itu tidak akan melebihi 1% dari PDB dalam waktu tiga tahun. "Anggaran dibentuk berdasarkan memastikan struktur yang seimbang dan keseimbangan primer nol, defisit anggaran dalam waktu tiga tahun tidak akan melebihi 1% dari PDB," tegas Siluanov.

Pada akhir tahun 2023, defisit anggaran Rusia akan mencapai 3,24 triliun rubel (USD34,91 miliar), atau 1,9% dari PDB. Menurut perkiraan pemerintah dalam rancangan anggaran, defisit anggaran federal pada tahun 2024 akan mencapai 2,12 triliun rubel (USD22,84 miliar), atau 1,1% dari PDB.

Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengakui bahwa ekonomi Rusia mengalami tekanan luar biasa akibat sanksi. Dia mengatakan, paket sanksi dan pembatasan terus diperluas oleh negara-negara yang tidak bersahabat. Sementara, tantangan logistik, teknologi, keuangan, dan lainnya ikut bermunculan.Akan tetapi, tegas dia, tantangan ini sedang dan akan diatasi.

"Ekonomi Rusia mengalami tekanan kolosal dalam kondisi ini. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden (Putin), melalui upaya terkoordinasi pemerintah dan Bank Rusia, kami berhasil mengatasinya," tegasnya.

Mishustin mencatat bahwa meskipun dalam kondisi yang sulit, adalah mungkin untuk mendukung warga negara, bisnis, dan proyek pembangunan kita, menciptakan dasar untuk pertumbuhan lebih lanjut. Dia menambahkan bahwa anggaran federal Rusia untuk tahun 2025-2027 akan dieksekusi dengan defisit, yang diharapkan pada tingkat setengah persen dari PDB pada tahun 2025.

"Pelaksanaan anggaran federal diharapkan dengan defisit selama tiga tahun. Pada tahun 2025, (defisit diharapkan) pada tingkat setengah persen dari PDB," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pendapatan anggaran federal Rusia akan tumbuh sebesar 12% tahun depan menjadi 40,296 triliun rubel (USD433 miliar). "Sementara, pengeluaran anggaran akan naik menjadi 41,47 triliun rubel (USD445 miliar)," tambah Mishustin.

JAKARTA - Bulgaria telah meminta Komisi Eropa untuk melarang impor telur ayam dari Ukraina, dengan alasan para produsen dalam negeri mengalami persaingan yang tidak sehat akibat membanjirnya impor murah.

Usulan ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Bulgaria Georgi Tahov dalam pertemuan Dewan Pertanian dan Perikanan Uni Eropa di Brussels, Senin (23/9).

Tahov mengatakan bahwa produksi dalam negeri Bulgaria telah terpukul oleh masuknya telur-telur dari Ukraina, yang harganya lebih murah hingga 30% dibandingkan dengan harga telur di pasar lokal.

Lebih dari 2.600 ton telur diekspor oleh Ukraina ke Bulgaria pada paruh pertama 2024, lima kali lebih banyak daripada enam bulan pertama tahun lalu, data resmi menunjukkan. Hal ini memberikan tekanan serius pada harga di pasar domestik dan telah menyebabkan gelombang kebangkrutan di antara peternakan unggas Bulgaria.

"Kami dengan tegas mendukung rakyat Ukraina, tetapi hal ini tidak boleh menyebabkan kebangkrutan dan melanggar hak-hak para peternak kami," tandas Tahov, dikutip dari Russia Today, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga: Zelensky Klaim Ukraina Makin Dekat dengan Akhir Perang, Kembali Minta Bantuan AS

Tahov mengatakan bahwa jika kekhawatiran Bulgaria tidak ditanggapi, negara anggota Uni Eropa siap untuk mempertimbangkan langkah-langkah protektif untuk membatasi perdagangan dengan Ukraina.

Awal tahun ini, Parlemen Eropa memperpanjang penangguhan semua tarif dan kuota impor pertanian Ukraina ke Uni Eropa hingga Juni 2025. Skema perdagangan bebas ini menggabungkan rem darurat untuk unggas, telur, dan gula, yang berarti bahwa tarif dapat diberlakukan kembali jika arus masuk melebihi tingkat rata-rata pada 2022 dan 2023.

Baca Juga: Daya Beli Dolar AS Makin Terpuruk, Tersisa hanya 3% di 2024

Pada 2022, Uni Eropa menangguhkan tarif dan kuota untuk produk pertanian Ukraina agar biji-bijian dan produk pertanian lainnya dari Ukraina dapat dikirim ke pasar global.

Namun, gelombang impor pertanian murah dari negara yang sedang dilanda konflik ini membanjiri negara-negara Eropa Timur. Impor biji-bijian dari Ukraina merupakan inti dari protes petani yang melanda Uni Eropa pada awal tahun ini.

JAKARTA - Dominasi dolar sebagai mata uang acuan dalam perdagangan internasional kini semakin dipertanyakan. Seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS), beberapa negara berkembang berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada dolar.

Dalam konteks ini, Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, dan Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, bersatu dalam mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Menurut mereka, penggunaan dolar secara sistematis sebagai alat sanksi tidak hanya melemahkan ekonomi Amerika, tetapi juga posisi dolar di kancah internasional.

Dalam sebuah konferensi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung pernyataan Donald Trump terkait dampak sanksi AS terhadap dolar. Memang, mantan presiden dan kandidat Partai Republik dalam pemilu AS ini secara langsung menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden merusak ekonomi Amerika. "Saya setuju dengannya," kata Lavrov, dilansir dari Contribune, Rabu (25/9/2024).

Senada, pada forum Cloud Cities di Moskow, Samip Shastri, Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri BRICS, membuat pengumuman penting. "Saya percaya bahwa volume transaksi dalam mata uang nasional telah melampaui transaksi dalam dolar," kata dia.

Baginya, transisi ke mata uang lokal ini memungkinkan untuk menghindari biaya tambahan yang terkait dengan konversi mata uang, mempromosikan otonomi ekonomi BRICS dan pada saat yang sama mengurangi ketergantungan mereka pada sistem keuangan yang didominasi oleh Amerika Serikat.

Lanskap ekonomi global sedang berubah dan tantangan terhadap hegemoni dolar AS adalah salah satu tanda yang paling terlihat. Keselarasan yang tak terduga dari posisi Donald Trump dan Sergei Lavrov tentang efek berbahaya dari sanksi Amerika adalah bukti dari kesenjangan yang semakin besar atas posisi dolar dalam perdagangan internasional.

BRICS, berkat penyelesaian dalam mata uang nasional, semakin dekat dengan tujuan mereka untuk menyeimbangkan kembali sistem keuangan global, yang hingga saat ini sebagian besar didominasi oleh Amerika Serikat.

JAKARTA - Provinsi Saskatchewan, Kanada bersumpah untuk bersaing dengan China dalam pemrosesan dan produksi tanah jarang dan menjadi sumber alternatif komersil pertama di Amerika Utara untuk logam-logam ini, yang digunakan untuk membuat magnet untuk kendaraan listrik dan turbin angin.

Fasilitas Pengolahan Tanah Jarang Dewan Riset Saskatchewan bertaruh bahwa permintaan akan magnet ini akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh permintaan dari produsen peralatan asli seperti produsen mobil.

Provinsi Kanada, yang merupakan rumah bagi tambang tembaga, kalium, dan uranium, dikenal dengan kehebatan tambangnya. Sementara, China menguasai 95 persen produksi dan pasokan logam tanah jarang global.

Baca Juga: China Kuasai Harta Karun Super Langka Dunia, AS dan Sekutu Tak Terima

Monopoli nyaris sempurna ini memungkinkan negara ini mendikte harga dan menciptakan ketidakpastian bagi para pengguna akhir melalui kontrol ekspor.

Pada tahun lalu, China telah menerapkan kontrol ekspor terhadap beberapa logam penting seperti germanium, galium, dan antimon, sehingga memaksa pemerintah negara-negara barat untuk mencari alternatif.

Fasilitas pengolahan Tanah Jarang SRC telah memulai produksi dalam skala komersial dan berharap dapat mencapai target produksi 40 ton logam tanah jarang per bulan pada akhir tahun ini, cukup untuk menggerakkan setengah juta kendaraan listrik. Fasilitas ini telah menjalin kerja sama dengan klien-klien potensial di Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat.

"Fokus kami adalah untuk tetap kompetitif dalam Indeks Harga Logam Asia," kata Muhammad Imran, wakil presiden SRC Rare Earth Element. "Kami terus berupaya mengoptimalkan fasilitas kami dengan menggunakan aplikasi kecerdasan buatan yang akan membuat proses kami tetap efisien," kata Imran dilansir dari SCMP, Rabu (24/9/2024).

Harga logam tanah jarang seperti neodymium praseodymium, yang dikenal sebagai NDPR, berfluktuasi antara USD65.000 dan USD75.000 per ton, harga yang ditentukan oleh pemerintah China. Namun, beberapa penambang telah meminta harga premium untuk logam yang diproduksi di luar RRT, dengan alasan bahwa logam-logam RRT diproduksi dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang rendah.

Baca Juga: Ini Reaksi Dunia saat Israel Bombardir Lebanon

Terlepas dari itu, Imran mengatakan bahwa pasar akan tetap kompetitif dan para produsen harus siap untuk memenuhi titik referensi dari Indeks Logam Asia.

"Inilah yang dikatakan pasar tentang harga tanah jarang, jika seseorang dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik, itu bagus, tetapi premium atau tidak ada premium, pasar akan tetap kompetitif," katanya.

JAKARTA - Satu lagi negara dari benua Afrika menyatakan minatnya bergabung bersama BRICS , untuk mendapatkan kesempatan melawan pengaruh dolar Amerika Serikat (USD) dan euro. Perdana Menteri Burkina Faso , Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS.

Menurutnya keanggotaan BRICS akan memungkinkan untuk menantang "dominasi dolar dan euro," dan untuk mencapai "hubungan perdagangan yang lebih adil di panggung internasional,". Hal itu disampaikan Perdana Menteri Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela saat bertemu dengan Duta Besar Rusia, Igor Martynov di Ouagadougou pada hari Senin (23/9).

Setelah menggelar pertemuan, pemerintah republik Afrika Barat itu langsung memposting sikap mereka di Facebook, yang mengonfirmasi bahwa Kyelem de Tambela telah "berargumen untuk Burkina Faso bergabung dengan integrasi negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan)."

Sementara itu Martynov menerangkan, dalam diskusi itu juga membahas proposal Rusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Burkina Faso. "Pertemuan itu sangat bermanfaat dan berhasil. Kami selaras dengan pendekatan terhadap kerja sama bilateral. Kami juga berkutat untuk mengintensifkan kerja sama kami di semua bidang," katanya seperti dilansir RT.

Pada Juni 2023, pemerintah Burkinabe dan kelompok BRICS menandatangani nota kesepahaman untuk kerja sama. Dokumen tersebut mendefinisikan bidang kerja sama pada beberapa sektor yang meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi udara dan kereta api, industri, perdagangan, pertambangan, energi, olahraga, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, hingga pariwisata.

BRICS yang didirikan pada tahun 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, kemudian baru pada 2011 kedatangan anggota baru yakni Afrika Selatan. BRICS kemudian makin meluas, dimana tahun ini member mereka bertambah ketika Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab menjadi anggota penuh.

Pada 2 September, Bloomberg melaporkan, mengutip sumber terkait, bahwa T�rkiye juga sudah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, dengan alasan "perlunya kerja sama dengan negara-negara berkembang."

Sementara itu pada bulan Juni, Menteri Pertahanan Zimbabwe, Oppah Muchinguri-Kashiri mengumumkan, bahwa negara itu siap untuk bergabung dengan kelompok BRICS.

Beberapa negara lain juga secara resmi mengisyaratkan niat mereka untuk bergabung dengan organisasi BRICS. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov mengatakan, bahwa salah satu kriteria utama bagi Moskow untuk menyambut anggota baru adalah bahwa setiap negara yang ingin bergabung dengan BRICS menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam sanksi sepihak yang ilegal.

JAKARTA - Pelemahan ekonomi China diproyeksikan tidak akan mereda dalam waktu dekat, dimana Goldman Sachs menilai, intervensi kebijakan Beijing tidak banyak membantu. Kondisi tersebut membuat Analis di Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China .

Goldman Sachs menurunkan perkiraan mereka untuk pertumbuhan PDB China dari 4,9% menjadi 4,7%. Angka tersebut terutama lebih rendah dari target yang dipasang pemerintah China yakni "sekitar 5%" untuk tahun 2024.

Penurunan proyeksi ini diterangkan oleh para analis merujuk pada pelemahan data ekonomi dari bulan lalu, dengan penjualan ritel yang berkontraksi dan potensi tekanan pasar tenaga kerja. Poin-poin data ini menunjukkan kebijakan ekonomi China tidak tepat, kata para ahli strategi.

"Meskipun kebijakan makro sudah mulai mereda, mereka terlalu lambat. Akibatnya, ekonomi China menghadapi lebih banyak tantangan hari ini daripada beberapa bulan yang lalu karena kepercayaan terus terkikis," kata para analis dalam catatannya.

Analis juga mengutarakan, kebijakan moneter, fiskal, dan perumahan China yang lambat dan bertahap dari tahun lalu telah menciptakan siklus pelemahan lebih lanjut ke depan.

Mereka menunjuk secara khusus pada dorongan efisiensi China di bidang manufaktur, yang mendorong penguatan ekspor tetapi kemungkinan merugikan pasar tenaga kerja karena jumlah pekerjaan yang diciptakan oleh PDB cenderung turun.

"Baik untuk kebijakan struktural maupun siklus, kecepatan implementasi sama pentingnya dengan arah kebijakan ini. Mendorong manufaktur dan otomatisasi berteknologi tinggi terlalu cepat tanpa memperkuat dukungan terhadap pengangguran dapat menyebabkan tekanan pasar tenaga kerja," jelas para analis.

Jika pasar tenaga kerja tak juga bergerak, maka menurut analis bisa semakin merugikan permintaan domestik China.Sentimen negatif lainnya termasuk kenaikan suku bunga riil China, yang membebani permintaan dan inflasi harga, sehingga menurunkan ekspektasi inflasi dan semakin meningkatkan suku bunga riil. Hal ini menciptakan siklus kenaikan suku bunga, kata para analis.

Sementara itu kegagalan China untuk menanggapi krisis keuangan pemerintah daerah juga memicu potensi hambatan. Pemerintah daerah, yang dihadapkan pada tekanan pembiayaan di tengah kejatuhan pasar properti yang berkelanjutan.

"Semakin lama kebijakan yang ada cenderung ragu-ragu dan semakin sering implementasi kebijakan mengecewakan, memicu pesimis di kalangan rumah tangga, bisnis, dan investor," kata para analis.

Pasar perumahan yang mengalami tekanan menjadi efek bola salju terhadap produksi baja dan semen, yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada bulan Agustus dan ikut menurunkan penjualan ritel secara keseluruhan, menurut para ahli strategi.

Para analis membunyikan alarm terkait pertumbuhan China dalam beberapa pekan terakhir. Pekan lalu, ekonom Yingrui Wang mengatakan, China kemungkinan besar tidak akan mencapai target pertumbuhan pada akhir tahun, menunjuk pada perlambatan produksi industri dan sentimen konsumen yang terus lemah.

JAKARTA - Sinyal kuat jatuhnya kelas menengah di Indonesia yang terus merosot semakin terlihat, seiring banyaknya nasabah yang makan tabungan. Fakta ini diungkapkan oleh Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Santoso kemarin yang mengatakan, dalam 3 hingga 6 bulan terakhir terakhir terjadi fenomena makan tabungan yang dilakukan oleh para nasabah BCA.

Menurutnya, hal demikian terjadi lantaran kondisi makro ekonomi Indonesia yang belum cukup pulih. Sehingga banyak nasabah yang mengambil uang dari yang sebelumnya disimpan di Bank. Fenomena ini terjadi tidak hanya terjadi di masyarakat, tapi juga dilakukan oleh korporasi.

"Bisnis memang masih bekerja, namun pertumbuhannya mulai agak berat, karena kebanyakan, banyak pebisnis lingkup bisnisnya mengalami slow down," ujarnya dalam acara pengumuman program Gebyar Hadiah BCA Tahap I di Jakarta, Senin (23/9/2024).

"Tantangan kita ada di kelas menengah bawah, itu karena jumlah average bisnis mereka tidak banyak tumbuh, bahkan ada cenderung di segmen tertentu pertumbuhan rerata lebih rendah 6 bulan terakhir," kata Santoso.

"Sehingga kesimpulannya mereka dalam kondisi survive mode, mungkin ada yang terkena PHK, bisnis lagi sepi, itu adalah realita," pungkasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan drastis jumlah kelas menengah sejak pandemi, dari 21,54% pada 2019 menjadi hanya 17,44% di 2024. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kelas menengah di Indonesia, yang mayoritas terdiri dari generasi muda.

Penurunan ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan, dengan makin banyak generasi muda yang turun kelas ke kelompok aspiring middle class, yaitu mereka yang berada di antara kelas bawah dan menengah. Kondisi ini juga menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi, mengingat bahwa kelas menengah selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik.

Selain akibat dari efek domino dari pandemi dan tekanan ekonomi, penurunan kelas menengah di Indonesia juga disebabkan oleh perubahan prioritas pengeluaran kelas menengah.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menunjukkan bahwa pengeluaran kelas menengah untuk kebutuhan produktif relatif menurun, sementara terjadi peningkatan untuk kebutuhan tersier seperti hiburan, barang mewah, hingga keperluan pesta. Akibatnya ruang untuk menabung semakin terbatas.

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton Hermawan, menjelaskan dampak dari ketidakpastian ekonomi saat ini semakin nyata. Terutama bagi generasi muda dan kelas menengah. Tidak sedikit dari mereka yang kini harus mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pada akhirnya menggerus aset mereka.

"Oleh karena itu, generasi muda perlu mengubah strategi keuangan mereka, yang bukan hanya berfokus pada menabung, tetapi sekaligus menumbuhkan aset secara berkelanjutan," kata Anton dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Kejatuhan Kelas Menengah

Apabila kejatuhan kelas menengah di Indonesia tidak segera diantisipasi, maka bisa berdampak buruh terhadap perekonomian nasional. Terlebih Indonesia sedang mengejar menjadi negara maju, dengan menggaungkan Indonesia Emas.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin meminta pemerintah untuk mewaspadai daya beli dan jumlah kelas menengah yang jumlahnya kian merosot.

Menurutnya, apabila hal ini terus dibiarkan maka berpotensi mengarah kepada revolusi. Demikian diungkapkan Bustanul lantaran melihat fenomena ini kerap terjadi di negara-negara Amerika Latin.

"Dalam beberapa pengalaman negara lain, terutama di Amerika Latin, kekosongan kelas menengah juga berdampak buruk. Jika menurun terlalu jauh dan menjadi kosong, kita khawatir akan terjadi revolusi," jelas Bustanul dalam diskusi publik bertajuk "Kelas Menengah Turun Kelas," awal bulan September lalu.

Apalagi di negara-negara Amerika Latin dengan struktur kelas yang sangat timpang itu sering mengalami tekanan dan guncangan akibat kekosongan kelas menengah.

"Lihat sejarah di Amerika Latin, seperti di Kolombia, Panama, dan Venezuela. Di sana, kelas menengahnya kosong. Jumlah tuan tanah besar, tetapi kelas menengahnya sedikit, dan mereka melompat ke kelas bawah yang informal. Ini sangat berbahaya," tegasnya.

Bustanul berpendapat jika struktur perekonomian mengalami kekosongan kelas menengah, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.

"Indonesia harus belajar banyak dari konteks negara-negara Amerika Latin. Demokrasi mereka semu. Apakah kita akan menuju ke sana dengan oligarki yang turun ke bawah?," pungkasnya.

Gen Z dan Alpha Dominasi Kelas Menengah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 36,89% penduduk kelas menengah merupakan Gen Z dan Generasi Alpha. Demikian tercantum dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.

"Kalau kita lihat usia dari penduduk kelas menengah sekitar 1 dari 3 penduduk kelas menengah itu merupakan Gen Z dan Generasi Alpha," jelas Plt kepala BPS Amalia A Widyasanti.

Dalam paparannya, Amalia juga menyebutkan, bahwa mayoritas penduduk kelas menengah didominasi oleh Gen X sebesar 24,77%. Selanjutnya generasi Milenial 24,60%, dan Gen Z sebesar 24,12%. Sementara generasi Alpha dan pre boomers masing-masing 12,77% dan 12,62%.

Sementara itu, untuk penduduk menuju kelas menengah mayoritas merupakan Gen Z sebesar 25,45%, Milenial 24,06%, Gen X sebesar 21,55 persen, Gen Alpha 16,58% dan pre boomers 11,09%.

"Kalau kita lihat dari penduduk yang menuju kelas menengah maka 42 persen dari kelompok menuju kelas menengah merupakan generasi Z dan generasi Alpha," lanjutnya.

Amalia juga menambahkan, mayoritas kelas menengah berstatus pekerja formal. "Ternyata mayoritas pekerja kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah pekerjaannya berstatus formal. Dia berusaha dibantu buruh tetap atau dia memang sebagai buruh karyawan atau pegawai," pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan BRICS. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Indonesia Winardi Hanafi Lucky yang dilansir dari Kantor Berita Rusia TASS.

"Soal BRICS, kami tertarik. Kita harus jajaki detailnya, ekspektasi dari masuknya. Ini masih dalam proses," ujarnya di sela-sela seminar Valdai Discussion Club tentang perkembangan hubungan Rusia-Indonesia saat ditanya soal BRICS

Sementara itu, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto belum mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam KTT BRICS di Kazan. Pasalnya, acara tersebut berdekatan waktunya dengan tanggal pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Belum jelas, pelantikan presiden terpilih dijadwalkan (20 Oktober - TASS)," ujarnya.

Sejak didirikan pada tahun 2006, BRICS telah mengalami dua fase ekspansi. Pada tahun 2011, Afrika Selatan bergabung dengan grup awal, yang mencakup Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Pada 1 Januari 2024, lima anggota baru resmi masuk BRICS, yaitu Mesir, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Ethiopia.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengatakan bahwa 34 negara telah menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan BRICS. Rusia menjabat sebagai ketua BRICS secara bergilir selama satu tahun pada tanggal 1 Januari 2024. KTT BRICS akan diadakan di Kazan, Tatarstan, di wilayah Volga Rusia, pada tanggal 22-24 Oktober.

JAKARTA - Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi 44 dalam kabinetnya telah memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak. Penambahan ini dinilai bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik , namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan koordinasi antar kementerian.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak menjadi masalah.

?Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,? kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Trubus menambahkan, banyaknya Kementerian dan Lembaga diyakini akan membuat fokus pelayanan publik menjadi lebih prioritas. Contoh pemisahan yang diusulkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pemisahan ini, selama tidak mengganggu APBN dan tetap fokus pada pelayanan, dinilai bisa memberikan keuntungan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat lebih fokus pada perumahan rakyat dan infrastruktur, tidak hanya di Proyek Strategis Nasional (PSN) tetapi juga di pusat dan daerah.

?Yang penting bagaimana jangan sampai tebang pilih dan tumpang tindih kebijakan,? imbuh Trubus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

?Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,? kata Akbar.