JAKARTA - Kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam G7 disebut ada kemungkinan bakal menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, hal ini lantaran adanya 'ancaman' terselubung dari Arab Saudi.

Kabar tersebut dilansir Bloomberg, di tengah upaya AS dan Inggris yang terus mendorong penyitaan langsung aset Rusia senilai sekitar USD280 miliar atau setara Rp4.519 triliun (Kurs Rp16.142 per USD) yang dibekukan Barat pada tahun 2022 dengan alasan konflik Ukraina.

Sebagian besar aset tidak bergerak berada dalam genggaman Uni Eropa (UE), dengan beberapa di antaranya tidak ingin melihat euro menghadapi peluang serangan balik.

Ada ketakutan bahwa perebutan aset Rusia bisa berdampak terhadap kepercayaan kepada mata uang euro. Sementara itu Arab Saudi memberikan sinyal bahwa mereka mungkin menjual beberapa kepemilikan utang Uni Eropa jika G7 melanjutkan rencana penyitaan, seperti dilaporkan Bloomberg mengutip "orang-orang yang dekat dengan masalah ini."

Salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu, menggambarkan pesan Kementerian Keuangan Saudi sebagai "ancaman terselubung,". Sementara dua lainnya mengatakan Riyadh secara khusus menyebutkan utang treasury Prancis.

Jika benar ada hal tersebut, bakal kemungkinan besar bisa mempengaruhi langkah G7 dalam upaya menyita dana Rusia yang dibekukan secara langsung dan lebih memilih untuk mengubah bunga yang dihasilkan menjadi pinjaman ke Kiev.

Moskow sendiri telah mengutuk langkah itu sebagai tindakan ilegal, dimana mantan Presiden Dmitry Medvedev mengutarakan, kebijakan itu bisa ditafsirkan sebagai penyebab perang.

Namun, ketika dihubungi untuk memberikan komentar, Kementerian Keuangan Saudi mengatakan kepada Bloomberg, bahwa "tidak ada ancaman seperti itu yang dibuat."

"Hubungan kami dengan G7 dan lainnya saling menghormati dan kami terus membahas semua masalah yang mendorong pertumbuhan global dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan internasional," kata kementerian itu.

Seorang pejabat Saudi mengatakan, bahwa membuat ancaman seperti itu bukanlah "gaya" pemerintahnya dan kementerian mungkin hanya menguraikan "konsekuensi akhir" dari penyitaan kepada G7.

Arab Saudi terpantau memiliki sekitar USD135 miliar Treasury AS dan jumlah obligasi euro yang tidak diketahui secara pasti. Para pejabat Uni Eropa sepertinya kurang peduli tentang dampak pada utang Prancis daripada negara-negara lain yang mengikuti jejak Riyadh, kata sumber Bloomberg.

Dua sumber mempertanyakan, kredibilitas dugaan ancaman Arab Saudi dengan mencatat bahwa tidak ada efek pelarian pada mata uang G7 ketika dana Rusia pertama kali dibekukan. Argumen yang sama dilontarkan oleh Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional Gedung Putih, pada sebuah konferensi pada bulan Mei.

Pembekuan aset negara Rusia pada Februari 2022 adalah langkah tanpa preseden. Sedangkan sejumlah ahli di Barat telah memperingatkan agar tidak mencoba menyita aset Rusia, dengan catatan aksi itu dapat merusak dolar, euro, dan seluruh sistem keuangan global.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senayan pada Oktober mendatang. Airlangga juga memastikan bahwa Prabowo tidak akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Agenda kan di DPR, harus di DPR," jelasnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Padahal sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden terpilih akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang saat ini tengah dibangun oleh Kementerian PUPR dalam rangka persiapan pemindahan pusat Ibukota mulai Agustus 2024. "Pelantikan Presiden (baru) rencana di sana (IKN)," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR, Selasa (2/4/2024) lalu.

Sedangkan untuk rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus 2024 seperti Pidato Kenegaraan 16 Agustus masih dilangsungkan di Jakarta, sedangkan untuk upacara 17 Agustus akan dilakukan di IKN. "Kalau 17 Agustus di sana, mungkin pidato kenegaraan masih tetep di sini," ujarnya.

Basuki menjelaskan, hingga saat ini memang Gedung DPR di IKN belum masuk dalam tahap konstruksi, bahkan belum masuk dalam daftar proyek yang dibangun hingga kurun waktu 2024.

"Saya baru dapat data dari Mensesneg dari 31 organisasi yang menurut UU kedudukan berada di Ibu kota, baru 3 yang sudah groundbreaking. Itu BI, BPJS, dan OJK, yang lain belum ada. Seperti DPR, MPR, DPD, itu belum ada (dalam daftar pembangunan)," kata Basuki.

Namun demikian menurutnya, pembangunan gedung DPR kemungkinan sudah bisa masuk dalam kajian Feasibility Study (FS) sebelum masuk dalam tahap lelang hingga proses konstruksi pada 2025.

JAKARTA - Aliansi BRICS terus melakukan upaya-upaya dedolarisasi di tengah pertumbuhan yang pesat. Sejumlah negara berkembang tertarik masuk ke dalam blok ini dalam sejumlah pertemuan tahunan.

Secara khusus, ada 10 negara mayoritas muslim yang dilaporkan terpikat bergabung dengan BRICS. Selanjutnya, negara-negara ini dapat diatur untuk memperkuat aliansi geopolitik. Dengan demikian, memberikan lebih banyak bantuan kepada upaya blok ini untuk mewujudkan dunia yang multipolar.

Banyak negara telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan BRICS. Menyitir Watcher Guru, terdapat 10 negara mayoritas Muslim yang ingin bergabung dengan BRICS.

Di antara negara-negara mayoritas muslim yang ingin masuk ke dalam blok ini adalah Aljazair. Secara khusus, negara ini telah mengumumkan pada bulan November bahwa mereka telah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok ini, yang disambut baik oleh Rusia dan China.

Selain itu, negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Turki, dan Mesir telah mengkonfirmasi untuk bergabung dengan blok ini. Mereka bergabung dengan negara-negara seperti Bangladesh, yang juga telah mengajukan aplikasi resmi baru-baru ini.

Negara-negara tersebut bergabung dengan Indonesia, yang telah berspekulasi masuk dalam blok ini. Selain itu, Uni Emirat Arab (UEA) secara konsisten dipandang sebagai tambahan yang positif. Terakhir, Suriah dan Sudan telah dispekulasikan sebagai tambahan potensial untuk aliansi BRICS.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah terus melakukan efisiensi. Salah satunya dengan mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Seperti diketahui, BBM yang saat ini disubsidi oleh pemerintah yaitu Solar dan Pertalite.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (9/7/2024).



Eniya menambahkan, program campuran bioetanol untuk BBM sendiri sudah ada. Namun hingga saat ini pencapaiannya masih nihil.

"Nah, dari dulu program bioetanol ini sudah ada, regulasi di Kementerian ESDM sudah banyak, bahkan sampai 2025 harusnya kita sudah capai 20% bioetanol, tetapi sama sekali sampai sekarang nol," tutup Eniya.

JAKARTA - Dibangun di sepanjang pantai negara bagian Johor, Malaysia selatan, Forest City seluas 2.833 hektare sekitar 7.000 hektar menawarkan apartemen bertingkat tinggi menghadap ke Singapura, yang ditujukan bagi warga negara China yang memimpikan rumah mewah di pulau tropis yang cerah.

Dilengkapi dengan pantai berpohon palem dan tanaman hijau yang rimbun, kota metropolis yang futuristik ini telah mengalami kemunduran, terhambat oleh kontrol ekonomi, politik lokal, dan pandemi Covid-19.

Dikembangkan oleh raksasa properti China yang dirundung masalah, Country Garden pengembang kota ini sekarang sedang berusaha merevitalisasi tempat yang hanya dihuni oleh 9.000 orang di 28.000 unit rumah.

Berdiri di dalam toko kelontong yang hampir kosong di bawah salah satu gedung bertingkat, Sun Qibin, seorang warga negara China berusia 30-an mengatakan bisnis telah meningkat akhir-akhir ini namun masih lambat.

"Ada lebih banyak orang yang datang dari China sekarang," kata dia kepada Al Jazeera, ketika beberapa orang melewati toko di lantai dasar pada suatu malam di bulan November yang sepi. "Namun pada saat-saat biasa, bisnisnya tidak bagus."

Diluncurkan secara resmi pada 2016 lalu, proyek senilai USD100 miliar atau Rp1.627 triliun membuat harga properti mewah meningkat karena pihak berwenang memberikan status bebas bea dan keringanan pajak untuk membuatnya menarik bagi para pembeli dari daratan China.

Terletak di Selat Johor dengan pemandangan perbatasan Singapura yang dapat dicapai dalam waktu 20 menit berkendara, Forest City seharusnya memiliki populasi 700.000 orang di empat pulau reklamasi pada tahun 2035.

Namun, pembatasan China terhadap modal ke luar negeri dan pembatasan perbatasan akibat pandemi selama tiga tahun membuat permintaan mengering dan hanya 700 hektar atau 10 persen dari total proyek, yang telah diselesaikan.

Keraguan meningkat ketika mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan pada tahun 2018 bahwa orang asing tidak akan diberikan visa untuk tinggal di sana. Wakil presiden regional Forest City, Syarul Izam Sarifudin, mengatakan bahwa pembangunan kota ini masih "sesuai rencana", tetapi mengakui bahwa minat terhadap 5.000 unit yang belum terjual masih kurang.

"Bagi kami, ini masih bisa diatasi. Kami masih menjual dua atau tiga rumah per bulan," katanya kepada Al Jazeera. "Masih ada sentimen dari orang-orang yang ingin datang dan menikmati fasilitas yang ada... beli dan tinggallah di sini."

Dia mengatakan bahwa pembeli dari lebih dari 30 negara telah membeli properti di Forest City, dan menambahkan bahwa kemungkinan "maksimum" hingga 70 persen dari properti yang terjual sejauh ini jatuh ke tangan China.

Kota Terkutuk

Pada suatu sore di hari libur nasional Malaysia pada pertengahan November 2023, beberapa ratus orang terlihat melewati area komersial utama kota ini.

Banyak toko yang tutup, dan sebagian besar orang pergi ke taman air kecil yang berdekatan atau gerai bebas bea untuk membeli minuman beralkohol. Beberapa orang lainnya dilayani oleh staf berbahasa Mandarin di sebuah galeri penjualan saat mereka melihat model besar dari kota yang dibayangkan dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip yang dibangun sesuai skala.

Hanya segelintir restoran yang buka, sementara para turis mengendarai skuter listrik sewaan di tepi pantai di mana sebuah kapal pesiar yang sepi bersandar di dekat rambu-rambu yang memperingatkan agar tidak berenang karena ada buaya.

Konsultan properti KGV International, Samuel Tan, mengatakan bahwa tingginya proporsi kepemilikan asing telah menghambat peluang keberhasilan Forest City.

"Setiap proyek yang mayoritasnya lebih dari 40 persen dimiliki oleh orang asing pasti akan gagal," katanya. "Ini karena mereka tidak datang ke sini, mereka tidak menempati properti di sini, mereka tidak membelanjakan uang di sini."

Ia mengatakan bahwa pengembang proyek ini perlu menarik minat warga Malaysia atau Singapura.

Forest City memperkirakan bahwa 80 persen dari 9.000 penduduk kota ini adalah penyewa, banyak yang bekerja di Singapura atau pelabuhan peti kemas terdekat di Johor, sementara sisanya adalah pemilik rumah.

Salah satu penyewa adalah Yvonne Xavier, yang menyewa apartemen dengan dua kamar tidur berperabot lengkap seharga 850 ringgit atau USD182 per bulan, beberapa kali lebih murah daripada di Singapura tempat suaminya bekerja.

"Saya suka tinggal di sini karena nyaman dan sangat tenang. Di kota terlalu berisik," kata pria Malaysia berusia 29 tahun ini, merujuk pada ibu kota negara bagian Johor Bahru yang berjarak sekitar 30 kilometer.

Meskipun secara umum aman, Xavier mengatakan bahwa beberapa lampu jalan tidak dinyalakan pada malam hari, dan ia prihatin dengan perilaku orang-orang yang datang untuk membeli alkohol murah.

Insentif Baru

Dalam upaya untuk meningkatkan kawasan ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada bulan Agustus mengumumkan zona keuangan khusus di Forest City dengan insentif termasuk visa masuk ganda, dan tarif pajak penghasilan khusus.

Dia bergabung dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada bulan Oktober untuk mengumumkan zona ekonomi khusus Johor-Singapura, dengan nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh kedua negara pada bulan Januari.

Namun, terlepas dari inisiatif-inisiatif tersebut, Forest City menghadapi masa depan yang tidak pasti karena para pengembang properti di Cina bergulat dengan utang yang menumpuk di tengah krisis perumahan nasional.

Forest City 60 persen sahamnya dimiliki oleh Country Garden, dan sisanya dipegang oleh perusahaan lokal dimana penguasa negara bagian Johor yang berpengaruh, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, yang akan menjadi raja di bulan Januari, memiliki saham mayoritas.

Dengan total kewajiban sekitar USD186 miliar, Country Garden gagal melakukan pembayaran bunga sebesar USD15,4 juta atas obligasi dolarnya pada bulan Oktober. Sahamnya telah kehilangan lebih dari dua pertiga nilainya tahun ini.

Kantor berita Reuters melaporkan pada awal bulan ini bahwa raksasa asuransi Ping An telah diperintahkan oleh pihak berwenang Cina untuk mengambil alih saham perusahaan, yang kemudian dibantah oleh Ping An.

Syarul, wakil presiden regional, menghindari pertanyaan tentang masalah Country Garden, tetapi mengatakan bahwa ia tetap berharap untuk Forest City, dengan mengutip "dukungan yang baik" dari Malaysia dan China, dan zona ekonomi yang direncanakan.

"Kami tidak bisa mundur atau berpindah dari apa yang telah kami rencanakan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa 20 miliar ringgit atau USD4,3 miliar telah dihabiskan untuk proyek tersebut sejauh ini.

Dia menambahkan bahwa rincian zona-zona tersebut belum ditetapkan. Namun, ia menyarankan bahwa para pemilik kota akan lebih tertarik pada bidang-bidang seperti perbankan dan teknologi daripada real estat.

Seorang pemilik toko wanita Tionghoa yang mengidentifikasi dirinya sebagai Qiqi, berusia 30-an mengatakan bahwa ia telah tinggal di Forest City selama enam tahun dan ingin tetap tinggal meskipun ada masalah.

"Mengapa kami tetap bertahan? Kami percaya bahwa jika rencana kawasan ekonomi khusus diimplementasikan, ini akan menjadi kabar baik bagi kami. "Kami berharap setelah zona ekonomi khusus dikembangkan, ini akan menjadi situasi yang sama seperti Hong Kong dan Shenzhen. Itu akan menjadi sangat baik."

Awalnya, Forest City, digadang-gadang menjadi salah satu lokasi hunian terbaik di dunia. Namun, nasib berkata lain dan kondisinya justru mengkhawatirkan.

Setelah hanya beberapa orang pindah, pengembang mencoba mengubahnya menjadi pusat wisata, tetapi sia-sia. Kota itu masih tetap sepi warga ataupun pengunjung. Kini, pembangunan besar-besaran kota dijadikan sebagai lokasi syuting sejumlah acara realitas dan dokumenter.

Kota kosong itu tepat di seberang perbatasan barat dengan Singapura, digunakan untuk sebuah episode di musim kedua acara realitas Netflix "The Mole". Stasiun TV Korea Selatan, KBS, juga memfilmkan satu episode serial realitas perjalanan "Battle Trip," di kota tersebut. Sementara ProSieben TV Jerman membuat film dokumenter pendek tentang Forest City.

Diumumkan pada 2006, proyek perumahan mewah ini dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas seperti apartemen, taman air, dan hotel. Namun, delapan tahun setelah pembangunan dimulai, hanya beberapa ribu orang yang tinggal di sana. Proyek tersebut telah berubah menjadi kota hantu, dan menjadi beban besar bagi Country Garden.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan terkait penyebab sejumlah Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang kondisi keuangannya kritis. Menurut dia ada dua penyebab utama beberapa BUMN memiliki kinerja yang tidak sehat atau sakit.

Pertama, tata kelola manajemen yang kurang baik. Kemudian kedua, karena bisnis yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis namun manajemen terlambat melakukan transformasi bisnis.

"Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi," jelas Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN)di Gedung Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.

Dia menegaskan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai kondisi kesehatan keuangan. Dari hasil klasterisasi itu, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.

Dikatakan Menkeu, dalam mengklasterisasi BUMN itu, dirinya membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama adalah BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.

Kategori kedua adalah BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut dia, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Kategori ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat oleh negara namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.

Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Dia mengatakan pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

"Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus," tutup Menkeu.

JAKARTA - SCO sebagai Organisasi Kerja Sama Shanghai, baru-baru ini menarik perhatian karena perspektifnya terhadap mata uang perdagangan internasional. Kelompok ini memiliki 10 negara anggota termasuk negara-negara besar seperti China, Rusia, dan India. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh SCO akan mempengaruhi perekonomian global.

Baru-baru ini, SCO mengadakan pertemuan puncak di Astana, Kazakhstan, dan mereka menyatakan bahwa terus menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional merupakan hal yang memprihatinkan. Keseluruhan anggota sepakat dengan arah dedolarisasi untuk mengurangi risiko terhadap dolar AS.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexei Overchuk mengatakan, "Hampir semua pembicara mencatat perlunya meningkatkan porsi mata uang lokal dalam penyelesaian bersama."

Pernyataan di atas menunjukkan semakin besarnya kekhawatiran negara-negara SCO terhadap kemungkinan risiko yang timbul akibat terlalu mengandalkan dolar AS. Dikutip dari Watcher Guru, Overchuk mengatakan, "Semua orang memahami bahwa penggunaan dolar berisiko dari sudut pandang penyelesaian internasional."

Pernyataan-pernyataan ini mungkin merupakan langkah pertama dalam cara anggota SCO menangani perdagangan internasional. Alasan kekhawatiran terhadap dolar AS terkait stabilitas transaksi internasional; persyaratan untuk mata uang nasional sampai kepada sanksi dan kontrol AS.

Sebagai informasi, KTT tahun ini juga menjadi tuan rumah pertemuan SCO+ pertama dengan fokus pada "Memperkuat Dialog Multilateral ? mengupayakan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan" Tindakan ini dapat menciptakan lebih banyak cara untuk mendiskusikan dan mengatasi permasalahan ini.

JAKARTA - Perdagangan global sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

"Kita melihat meningkatnya proteksionisme, beberapa pelemahan aturan WTO, dan beberapa di antaranya mengarah pada fragmentasi," ungkapnya seperti dilansir BBC, Selasa (9/7/2024). "Perdagangan global benar-benar bagian dari urat nadi untuk membuat negara-negara tangguh - dan juga untuk mendukung pertumbuhan, jadi kami khawatir tentang hal itu."

Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, fragmentasi perdagangan global semakin mengemuka dengan tindakan Uni Eropa (UE) yang mengenakan tarif sementara hingga 37,4% pada impor kendaraan listrik (EV) China. Sebelumnya, pada bulan Mei lalu Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif 100% pada kendaraan listrik China.

Baik Brussels maupun Washington menuduh pemerintah China secara tidak adil menyubsidi sektor kendaraan listriknya, mengizinkan produsen mengekspor mobil dengan harga yang sangat rendah, dan mengancam lapangan pekerjaan di Barat.Terkait tarif impor pada kendaraan listrik China, Komisioner perdagangan UE Valdis Dombrovskis mengatakan kepada BBC bahwa Eropa tidak ingin menutup pasarnya. "Kami menyambut impor, kami menyambut persaingan, tetapi persaingan ini harus adil," kilahnya.

Presiden AS Joe Biden juga telah menaikkan pajak impor pada sejumlah produk China lainnya yang menurutnya akan membentuk industri masa depan. Ini termasuk baterai kendaraan listrik dan mineral yang dikandungnya, sel yang dibutuhkan untuk membuat panel surya, dan chip komputer. Sementara itu, AS telah menggelontorkan miliaran dolar uang pemerintah untuk teknologi hijau, melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor China.

Tahun lalu, WTO mencatat volume perdagangan global turun untuk ketiga kalinya dalam 30 tahun. Penurunan 1,2% itu dikaitkan dengan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. WTO memperkirakan perdagangan global mulai mengalami pemulihan tahun ini. Namun, perkembangan belakangan ini dinilai tidak sesuai dengan harapan WTO.

"Apa yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya, khususnya dalam hal hubungan perdagangan global, sama sekali tidak seperti yang telah kita lihat sejak berakhirnya Perang Dingin," kata Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam pidatonya baru-baru ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, dunia mengalami banyak guncangan, termasuk pandemi, dan diikuti invasi Rusia ke Ukraina. "Setelah peristiwa ini, semakin banyak negara di seluruh dunia yang berpatokan pada keamanan ekonomi dan masalah keamanan nasional dalam menentukan dengan siapa mereka berdagang dan kepada siapa mereka berinvestasi," katanya. Hal itu menurutnya memengaruhi negara-negara lainnya yang terpaksa harus memilih antara memperkuat hubungan ekonomi dengan kekuatan Barat atau poros China-Rusia.

Hal serupa dikhawatirkan pula oleh Okonjo-Iweala dari WTO. "Kami juga khawatir tentang munculnya fragmentasi yang kami lihat dalam data perdagangan. Kami melihat bahwa perdagangan antara blok-blok yang memiliki pemikiran yang sama tumbuh lebih cepat daripada perdagangan lintas blok tersebut," ujarnya.

Dia memperingatkan bahwa harga yang harus dibayar akan sangat mahal jika dunia terus menempuh jalan ini. Penelitian WTO memperkirakan harga tersebut adalah sebesar 5% dari nilai ekonomi global. Sementara IMF memperkirakan bahwa kerugian dari hal ini bisa mendekati 7% dari nilai ekonomi dunia atau sekira USD7,4 triliun, dari hilangnya produksi dalam jangka panjang.

Kekhawatiran terhadap dampak kecenderungan proteksionisme pada perdagangan global tersebut memang beralasan. Dalam kasus pengenaan tarif impor pada kendaraan listrik China oleh UE misalnya, kendati kedua belah pihak bersiap mengadakan perundingan kembali, pemerintah China dilaporkan telah mengambil ancang-ancang untuk tindakan pembalasan. China disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk menerapkan tarif serupa terhadap produk daging babi, cognac, dan mobil mewah dari Eropa.

JAKARTA - Bansos beras dipastikan akan berlanjut hingga bulan Desember mendatang. Hal ini seperti diungkap oleh Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Senin (8/7/2024).

"Alokasi bantuan beras, bantuan daging ayam, dan telur akan diperpanjang tiga bulan, yaitu pada bulan Agustus, Oktober dan Desember," katanya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan menambah anggaran untuk memperpanjang program bansos di semester II-2024 tersebut. Adapun tambahan anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp11 triliun.

"Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp11 triliun," tuturnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memang meminta bantuan sosial (bansos) diperpanjang. Hal itu disampaikan ketika kunjungan di Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Presiden menjamin bansos akan diberikan kepada masyarakat sampai Desember 2024. Menurut Jokowi, keputusan tersebut telah diperhitungkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan, yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember ya. Kita syukuri karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu," ucap Jokowi.

Jokowi juga memastikan pentingnya kualitas beras yang didistribusikan. Menurutnya, beras yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat adalah beras premium.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama semester I-2024 tercatat defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga akhir tahun 2024 diproyeksikan berada di angka 2,70% terhadap PDB melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29%.

"Proyeksi APBN 2024 sudah kita lihat di semester I dari sisi penerimaan kan tadi ada penurunan, terutama dari PPh Badan yang berbasiskan komoditas, harga batubara yang turun, kemudian harga nikel," ujar Sri Mulyani saat ditemui di DPR, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menjelaskan hal itu disebabkan oleh faktor domestik dan global yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Sehingga berdampak juga pada fluktuasi nilai tukar sehingga kebijakan fiskal menjadi stimulus supaya tidak berdampak dalam terhadap konsumsi masyarakat.

Belum lagi, menurutnya defisit APBN hingga akhir 2024 dipengaruhi oleh penerimaan negara pada Semester I ini yang mengalami koreksi. Tercatat, penerimaan negara sebesar Rp1.320,7 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,70% PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% PDB.

Dia menjelaskan, dengan mencermati dinamika dan prospek ekonomi global dan domestic 2024, outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% secara tahunan (year on year/yoy) utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN dan peningkatan layanan Kementerian/Lembaga.

"Jadi yang komoditi base CPO yang kita lihat, berpengaruh pada kinerja. Mereka masih profitable tapi profitnya menurun sehingga penerimaan pajak dari sisi PPh dan PPn menurun," ujarnya.

Sementara, outlook belanja negara 2024 diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024. Hal ini seiring peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

"Belanja pemerintah tadi kita lihat kita perkirakan masih akan tumbuh 9% sampai dengan akhir tahun memang untuk belanja yg mengalami kenaikan seperti tadi yang saya sampaikan beberapa subsidi pupuk dinaikkan Rp24 triliun, kemudian belanja untuk bansos antisipasi juga mengalami kenaikan," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah sepanjang semester I-2024 meningkat menjadi Rp1.398 triliun atau naik sebesar 11,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sri Mulyani menjelaskan membengkaknya belanja negara itu disebabkan karena pemberian perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7/2024).

Lebih jauh, Sri Mulyani merinci komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9% (yoy), dimana didalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 T (76,4 BPP).

Seperti, program PKH mendapat aliran Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.

Menkeu juga menjelaskan pendapatan negara sepanjang Semester I-2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi sebesar 6,2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5% (yoy).

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5% (yoy).

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11% (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2% seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11%.

"Penurunan PNBP terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8% dengan membaiknya kinerja BUMN," pungkasnya.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) melaporkan stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil sekaligus kontributif terhadap pertumbuhan nasional. Kondisi ini didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil risiko yang oleh OJK disebut dapat termanajemen dengan baik di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

"Pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers, Senin (8/7/2024).

Mahendra menuturkan inflasi inti domestik masih relatif stabil dengan kenaikan pertumbuhan uang beredar. Adapun sektor manufaktur, terang Mahendra, masih mencatatkan ekspansi, meskipun indeks PMI mengalami tekanan sebesar 50,7, dibandingkan bulan sebelumnya 52,1. "Ada moderasi (manufaktur) yang berpengaruh terhadap permintaan masyarakat," terang Mahendra.

Suku bunga tinggi berjangka waktu panjang alias higher for longer masih menjadi perhatian OJK dalam merumuskan kebijakan. Mahendra menyebut ada penurunan ekspektasi terhadap suku bunga tinggi sejalan dengan kondisi makro belakangan ini.

"Kami mencermati downside risk ke depan yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan nasional terutama risiko kredit, khususnya pada segmen UMKM," tandasnya.