Jakarta -

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

(ada/ara)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Bantuan pangan beras 10 kilogram yang diminta untuk dilanjutkan usai Desember 2024. Permintaan ini diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan disampaikan langsung ke Prabowo Subianto sebagai penerusnya sebagai presiden.

Jokowi bilang dia akan membisiki Prabowo agar program ini jalan terus. Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan pembagian bantuan beras di Gudang Bulog Kampung Baru, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 2 Oktober 2024 kemarin.

Dia meminta agar masyarakat juga meminta kepada pemerintahan Prabowo nantinya untuk melanjutkan program bantuan ini.

"Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi usulannya dari Bapak, Ibu semuanya lho ya," ujar Jokowi saat berbincang dengan masyarakat, ditulis Kamis (3/10/2024).

"Nanti saya sampaikan tadi Bapak-Ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan," lanjutnya lagi.

Program bantuan beras 10 kg sendiri telah berjalan sejak akhir tahun lalu sebagai antisipasi turunnya daya beli masyarakat dan naiknya inflasi pangan karena ada siklus El Nino yang mengganggu panen.

Bantuan itu awalnya diberikan setiap sebulan sekali kepada sekitar 22 juta penerima. Namun, per bulan Juni bantuan diberikan dua bulan sekali, mulai dari Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Belum ada keputusan apakah setelah Desember bantuan bakal dilanjutkan atau tidak.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa keputusan program bantuan beras dilanjutkan lagi atau tidak akan menjadi keputusan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan baru.

"Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, Presiden baru nanti," ungkap Jokowi.

Rem Kenaikan Harga Beras

Bantuan pangan yang masih diberikan hingga saat ini diyakini Jokowi dapat mengerem kenaikan harga beras di tengah masyarakat.

"Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana Agustus kemudian Oktober kemudian Desember. Dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras," ujar Jokowi usai melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Kampung Baru.

Jokowi juga menjamin urusan pasokan beras sejauh ini masih aman jumlahnya hingga akhir tahun. Di Sumba Barat saja, sejauh ini ada sekitar 1.000 ton beras yang bisa menjadi cadangan bagi masyarakat.

"Nggak ada masalah soal pasokannya. Tadi stok di sini saja berapa? Kurang lebih hampir 1.000 ton. Gede banget," sebut Jokowi.

(hal/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bakal mengusulkan agar Prabowo Subianto melanjutkan program bansos beras setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan peninjauan ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Bulog, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan ke NTT, Presiden berdialog dengan masyarakat penerima manfaat yang hadir. Dia menanyakan perkembangan distribusi beras untuk bulan Oktober dan kualitas dari beras yang diberikan.

“Ini yang Oktober ya, sudah diterima ya. Nanti diterima lagi Desember, ya. Dan nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa [bansos beras] diteruskan. Setuju ndak?” kata Jokowi, Rabu (2/10/2024).

Presiden Ke-7 RI itu ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog agar dapat berlanjut di pemerintahan selanjutnya.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik.

“Nah nanti pemerintah baru. Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo, tapi usulannya dari bapak-ibu semuanya lho ya? Saya sampaikan bapak-ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan. Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, presiden baru nanti,” katanya.

Dengan dimulainya distribusi ini, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program bantuan pangan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

“Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana Agustus kemudian Oktober kemudian Desember, dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah. Untuk stok kurang lebih hampir 1.000 ton, gede banget,” pungkas Jokowi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan mekanisme pengadaan bantuan pangan, termasuk peluang pemberian untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bos Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah pasti bakal mengadakan rapat internal terlebih dahulu. Presiden kemudian bakal memerintahkan apa yang harus dikerjakan, termasuk oleh Bapanas.

"Kita menunggu penugasan saja (pemberian bantuan pangan untuk korban PHK), maksudnya dalam rapat itu hitungannya seperti apa," kata Arief di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

"Kan harus disesuaikan juga anggarannya, siapa (penerima bantuan pangan), berapa banyak, itu kan juga harus disesuaikan. Biasanya (rapat) akan melibatkan menteri keuangan, menko PMK, menteri sosial, Badan Pangan," sambungnya.

Arief menegaskan bantuan dalam keadaan darurat, seperti untuk korban PHK, tidak termasuk mekanisme rutin. Jika sudah menjadi kebijakan rutin, ia menyebut pasti akan diusulkan anggarannya dalam pembahasan dengan DPR RI.

Ia mencontohkan rencana perpanjangan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) beras di 2025. Arief meminta tambahan anggaran Rp20,22 triliun, salah satunya untuk perpanjangan program bantuan tersebut.

Bantuan pangan berupa beras selama enam bulan di 2025 membutuhkan Rp16,68 triliun. Ada juga penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur yang memerlukan dana Rp834,1 miliar.

"Bantuan itu kan macam-macam, kalau yang di Badan Pangan itu bantuannya lebih banyak untuk stabilisasi, jaga inflasi, sama disaster atau bencana alam," tandas Arief.

Wacana pemberian bantuan sosial (bansos) untuk korban PHK sebelumnya diungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ia mengaku diperintah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk mencari data korban PHK.

Akan tetapi, Risma kesulitan mendapatkan data tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Mantan wali kota Surabaya itu menyebut Kemensos bisa mengutak-atik data penerima bansos. Namun, ia menegaskan orang yang sudah mendapatkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak bisa masuk ke dalam daftar penerima bansos.

"Makanya kita selalu crosscheck dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang ada di situ kemudian tidak kita berikan bansos. Tapi kan (sekarang) banyak PHK pak, itu yang kita cari tadi," jelas Risma dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9).

"Sampai sekarang masih kita cari data itu (korban PHK), supaya kelompok menengah yang rentan ini bisa kita cover. Karena setiap bulan kami juga bisa mengeluarkan yang tidak miskin itu kita keluarkan (dari penerima bansos). Kami sudah rapat mulai dua bulan lalu, tapi data itu gak kami miliki, mereka (Kemenko PMK) juga belum dapat," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bantuan pangan beras tak memuat unsur politik.

Hal itu menyusul adanya perpanjangan penyaluran bantuan pangan sampai akhir Desember 2024 dan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024.

“Penyaluran bantuan pangan sampai bulan Desember 2024 dan jauh-jauh hari ingin kami sampaikan, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Jangan nanti pada saat bulan 11 disampaikan terkait politik,” ujarnya dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Senin (5/8/2024).

Arief menegaskan, penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk program kewajiban pemerintah untuk membantu 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bisa menjaga daya beli masyarakat.

Dalam program itu, pemerintah menyalurkan beras sebanyak 10 kilogram per bulan per KPM selama tiga bulan mendatang.

“Ini bentuk kewajiban kita, jangan dianggap politik,” tegasnya.

Dalam program ini, pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai penyalur. Perum Bulog menargetkan akan menyalurkan bantuan pangan beras atau bansos beras tahap ketiga pada 1 Agustus 2024 kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bantuan pangan beras tak memuat unsur politik.

Hal itu menyusul adanya perpanjangan penyaluran bantuan pangan sampai akhir Desember 2024 dan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024.

“Penyaluran bantuan pangan sampai bulan Desember 2024 dan jauh-jauh hari ingin kami sampaikan, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Jangan nanti pada saat bulan 11 disampaikan terkait politik,” ujarnya dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Senin (5/8/2024).

Arief menegaskan, penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk program kewajiban pemerintah untuk membantu 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bisa menjaga daya beli masyarakat.

Dalam program itu, pemerintah menyalurkan beras sebanyak 10 kilogram per bulan per KPM selama tiga bulan mendatang.

“Ini bentuk kewajiban kita, jangan dianggap politik,” tegasnya.

Dalam program ini, pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai penyalur. Perum Bulog menargetkan akan menyalurkan bantuan pangan beras atau bansos beras tahap ketiga pada 1 Agustus 2024 kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Dengan penugasan kepala Bapanas ini kita diminta untuk menyalurkan bantuan pangan tahap ketiga (bansos beras) untuk okasi Agustus, Oktober, dan Desember agar mulai 1 Agustus 2024 ini ditargetkan bisa disalurkan,” ujar Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Senin (29/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog menargetkan akan menyalurkan bantuan pangan beras atau bansos beras tahap ketiga pada 1 Agustus 2024 kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hal itu menyusul sudah diterbitkannya surat Kepala Bapanas Nomor 165/TS.03.03/K/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 agar penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan mendatang yakni Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Dengan penugasan kepala Bapanas ini kita diminta untuk menyalurkan bantuan pangan tahap ketiga (bansos beras) untuk okasi Agustus, Oktober, dan Desember agar mulai 1 Agustus 2024 ini ditargetkan bisa disalurkan,” ujar Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Senin (29/7/2024).

Dia berharap dengan mulai tersalurnya bansos beras diharapkan akan berdampak pada berkurangnya permintaan beras SPHP ke pasar oleh 22 juta KPM. Dengan begitu, masyarakat di luar dari data penerima bansos, bisa tetap kebagian beras SPHP.

Sementara itu, realisasi bantuan pangan tahap I sudah disalurkan dengan realisasi 658.052 ton atau sebesar 99,69 persen dari total penerima. Hanya ada 2 provinsi yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang masih diproses.

Sedangkan penyaluran tahap II sudah 98,64 persen dari total penerima manfaat dan hanya 5 provinsi yang masih belum tersalurkan. Epi berharap semua pemangku kepentingan (stakeholder) bisa membantu untuk percepatan penyaluran bantuan pangan tahap II dan persiapan bantuan pangan tahap III.

Untuk diketahui, Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di 2024 adalah dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Adapun besaran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog menargetkan akan menyalurkan bantuan pangan beras atau bansos beras tahap ketiga pada 1 Agustus 2024 kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hal itu menyusul sudah diterbitkannya surat Kepala Bapanas Nomor 165/TS.03.03/K/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 agar penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan mendatang yakni Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Dengan penugasan kepala Bapanas ini kita diminta untuk menyalurkan bantuan pangan tahap ketiga (bansos beras) untuk okasi Agustus, Oktober, dan Desember agar mulai 1 Agustus 2024 ini ditargetkan bisa disalurkan,” ujar Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Senin (29/7/2024).

Dia berharap dengan mulai tersalurnya bansos beras diharapkan akan berdampak pada berkurangnya permintaan beras SPHP ke pasar oleh 22 juta KPM. Dengan begitu, masyarakat di luar dari data penerima bansos, bisa tetap kebagian beras SPHP.

Sementara itu, realisasi bantuan pangan tahap I sudah disalurkan dengan realisasi 658.052 ton atau sebesar 99,69 persen dari total penerima. Hanya ada 2 provinsi yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang masih diproses.

Sedangkan penyaluran tahap II sudah 98,64 persen dari total penerima manfaat dan hanya 5 provinsi yang masih belum tersalurkan. Epi berharap semua pemangku kepentingan (stakeholder) bisa membantu untuk percepatan penyaluran bantuan pangan tahap II dan persiapan bantuan pangan tahap III.

Untuk diketahui, Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di 2024 adalah dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Adapun besaran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan.

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) , Arief Prasetyo Adi memastikan, bantuan pangan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Disebut olehnya, ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat yang harganya terus bergejolak.

"Kita pahami harga pangan pokok itu selalu bergejolak, terlebih ada dampak El Nino yang menerpa Indonesia juga. Dengan kondisi tersebut, tentunya atas persetujuan Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintah kembali melanjutkan bantuan pangan beras di tahun ini,? kata Arief dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Kepala Bapanas menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Adapun paket bantuan pangan rencananya akan disalurkan ke 22 juta keluarga.

?Bantuan pangan beras oleh Bulog disalurkan ke 22 juta keluarga. Ini telah dipastikan terus berlanjut di Agustus, Oktober, dan Desember, sehingga menambah periode Januari-Maret dan April-Juni," ungkap Kepala Bapanas Arief.

"Dengan itu, total alokasi bantuan pangan beras di 2024 ada 9 bulan. Tahun 2023 total alokasi bantuan pangan beras ada 7 bulan. Ini meningkat demi saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan bantalan ekonomi,? tambahnya.

Untuk diketahui, kepastian anggaran demi perpanjangan program bantuan pangan telah diamini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam kesempatan rapat di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (8/7/2024).

"Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember. Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp11 triliun," kata Menkeu.

Realisasi penyaluran bantuan pangan beras sampai 10 Juli telah kian mendekati 100%. Untuk periode Januari-Maret, Bulog telah berhasil salurkan 657,7 ribu kilogram (kg) dari target 660 ribu kg.

Sementara periode April-Juni, distribusi bantuan pangan beras telah menyentuh total 634,1 ribu kg dari target 660 ribu kg. Dengan penunjang pangan berupa beras 10 kg setiap bulannya, sedikit banyak dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam pengeluaran konsumsi bulanan masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah bersama ID FOOD juga mengerjakan bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta keluarga di 7 provinsi. Paket bantuan pangan berupa daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam.

Ini merupakan keberlanjutan program yang serupa di tahun 2023. Realisasi sampai 5 Juli telah berhasil tersalurkan sebanyak 248.916 paket daging ayam dan 174.241 paket telur.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juli 2024.

Bansos tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang menyasar masyarakat kurang mampu serta terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Adapun lima jenisbansosyang dipastikan cair pada Juli 2024 sebagai berikut.

Daftar Bansos yang Cair Juli 2024

1. Bantuan Pangan Beras

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan berlanjut hingga Desember 2024. Dia menyebut bantuan pangan beras dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)

“Januari sudah dapat? Februari, Maret, April, Mei, sudah? Yang diterima ini Juni. Setelah Juni, nanti Agustus, Oktober, dan Desember. Sampai Desember dilanjutkan, ya,” kata Jokowi saat meninjau stok beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Kamis, 27 Juni 2024.

Adapun basis data penerima bantuan pangan beras adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sasaran penerimanya mencapai 22 juta KPM pada 2024.

Salah satu daerah yang melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) adalah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Melansir laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember, pemberian bantuan pangan beras kualitas medium 10 kilogram diselenggarakan di Pendopo Kelurahan Jember Kidul (Jeki), pada Jumat, 5 Juli 2024.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Kemudian, mengacu pada siaran pers Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu, 10 Februari 2024, BPNT merupakan program bansos yang terus dilanjutkan pada 2024.

BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per KPM yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di warung elektronik gotong royong (e-warung) terdekat.

Tujuan pemberian BPNT adalah agar KPM dapat memperoleh pangan yang bergizi seimbang, misalnya, beras, telur, daging, sayur, dan bahan pangan lainnya.

Bantuan disalurkan kepada 18,8 juta KPM yang terdata dalam DTKS da mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau dikenal juga sebagai Kartu Sembako.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Selanjutnya, ada PKH yang dibagikan secara bertahap dalam empat tahap selama satu tahun pada 2024.

Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkanuang tunaisesuai dengan kategori, mulai dari balita, ibu hamil, siswa jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA), penyandang disabilitas, serta orang lanjut usia (lansia).

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Kemudian, BLT Dana Desa juga terus dilanjutkan pada 2024. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK, Helbert Siagaan mengatakan kebijakan BLT Dana Desa yang tetap diberikan karena sebagai instrumen pembangunan masyarakat desa yang turut berkontribusi dalam menurunkan jumlah status desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

“Ketiga hal prioritas (pemanfaatan Dana Desa 2024), yakni penyaluran BLT, penanganan kasusstunting(kekerdilan pada anak), dan ketahanan pangan,” ucap Helbert di Jakarta, Rabu, 1 November 2023, seperti dikutip dariAntara.

Berdasarkan penelusuranTempo,pemberian BLT Dana Desa pada Juli 2024 dilakukan di sejumlah daerah, misalnya di Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro, Jember; Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); dan Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Bangli, Bali.

5. Program Indonesia Pintar (PIP)

Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, penyaluran dana PIP dilakukan dalam tiga termin.

Termin pertama pada Februari-April, termin kedua pada Mei-September, dan termin ketiga pada Oktober-Desember.

MELYNDA DWI PUSPITA