Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten. Pembangunan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aguan mengatakan anggaran pembangunan 250 unit itu sebesar Rp60 miliar yang diambil dari dana kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

"Semua dananya sekitar Rp60 miliar, memang perusahaan kita tiap tahun ada siapkan dari CSR. Perusahaannya dari PIK 2," katanya saat groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Aguan menargetkan 250 unit rumah tersebut rampung terbangun Oktober 2025. Rumah yang dibangun tipe 36 di lahan 2,5 hektare milik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar mengatakan target penerima rumah gratis itu adalah TNI dan ASN berpenghasilan rendah, kemudian juga masyarakat umum terutama milenial.

Namun, ia belum bisa memastikan bagaimana mekanisme agar masyarakat bisa mendapatkan rumah tersebut. Soal penerima ini akan dibahas seiring dengan pembangunan rumah.

"Sambil jalan kita persiapkan dengan baik. Kalau kita nunggu dulu kriteria, data penerima, waduh habis berapa bulan. Terus terang kami belum punya kriteria dan aturan (penerima) yang pasti," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu menambahkan penerima rumah gratis akan mendapatkan sertifikat. Namun ia masih akan menyusun aturan pasti soal status kepemilikan rumah. Ara pun mengingatkan agar penerima tidak menjual rumah yang diterima.

"Misalnya berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kan kalau itu dipikirkan baru jalan, mau jalannya kapan. " katanya.

"Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual. Gratis dan harus dikasih ke yang tepat," imbuhnya.

Adapun berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada denah rumah, hunian yang akan dibangun adalah rumah tapak atau landed house. Fasilitas di dalamnya yakni dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur, dan parkir mobil.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemberi kerja wajib atau pengusaha mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam semua jenis jabatan yang tersedia dibanding pekerja asing (TKA).

Hal itu termuat dalam putusan uji materi UU 6/2023 nomor perkara: 168/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Partai Buruh dkk, dibacakan pada Kamis (31/10).

Ketetapan itu merupakan putusan MK terhadap permohonan uji materi Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang merevisi Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Mahkamah menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan putusan MK, Kamis (31/10).

Penggunaan pekerja asing dibolehkan jika jabatan tersebut belum diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Itupun harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

"Dalam hal jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Namun demikian, penggunaan TKA pun dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri," sambung Arief.

Majelis hakim juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk menunjuk pekerja lokal sebagai tenaga pendamping pekerja asing. Tujuannya, agar dapat terjadi alih teknologi dan keahlian dari TKA tersebut ke tenaga kerja Indonesia yang nantinya menggantikan pekerja asing tersebut.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Mahkamah menilai adanya kemungkinan perhimpitan norma antara UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja. Terutama terkait dengan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah, baik berupa pasal dan ayat, sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja/buruh.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Dengan Undang-undang baru tersebut, MK memandang masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.

"Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Regulator, yakni pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan pemisahan ini diperlukan untuk menghindari perhimpitan norma antara UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan yang telah ada, terutama pada aspek yang diubah dalam UU 6/2023.

Mahkamah menilai norma-norma baru dalam UU Cipta Kerja sulit dipahami oleh masyarakat awam dan pekerja. Jika masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan, maka tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan," bunyi pertimbangan hukum MK yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny, Kamis kemarin (31/10).

"Selain itu, sejumlah materi atau substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah Undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam Undang-undang ketenagakerjaan," imbuh Enny.

Putusan ini diberikan dalam perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya.

Dalam keputusan sepanjang 687 halaman tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil dan meminta agar segera dibentuk UU ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari UU Cipta Kerja.

MK juga menguraikan enam klaster dalil permohonan dalam putusan ini, antara lain terkait penggunaan tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya, upah, pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi.

Para hakim konstitusi menyatakan dengan adanya UU baru, masalah ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan substansi ketenagakerjaan dapat diatasi.

MK juga membahas jangka waktu PKWT yang saat ini menjadi lima tahun. Norma ini diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU 6/2003 dan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum. Untuk itu, MK menyatakan bahwa dalil permohonan terkait PKWT ini juga beralasan secara hukum untuk sebagian.

Selain itu, terkait tenaga kerja asing, MK menegaskan pentingnya memperhatikan prioritas bagi tenaga kerja Indonesia dalam norma Pasal 42 ayat (4) UU 13/2003. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan bahwa penggunaan frasa "hanya dalam" pada ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian.

MK pun mengabulkan sebagian dalil pemohon dan menekankan pentingnya pengutamaan tenaga kerja Indonesia dalam ketentuan tersebut.

Dalam aspek alih daya, MK meminta agar jenis pekerjaan yang dapat dialihkan melalui alih daya harus ditentukan oleh menteri untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menegaskan bahwa kejelasan ini penting agar tidak terjadi konflik antara perusahaan dan pekerja terkait status kerja dan hak-hak pekerja alih daya.

Putusan ini juga mencakup aspek waktu kerja lima hari, upah, dan ketentuan lainnya yang dianggap masih perlu diperjelas. MK berharap pemisahan UU ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja akan memperkuat kepastian dan keadilan bagi pekerja di Indonesia.

BPJS Kesehatan melanjutkan kolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan melakukan uji coba pemberlakuan persyaratan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di seluruh Indonesia.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa uji coba nasional ini dimulai pada 1 November mendatang, sebagai perluasan pelaksanaan uji coba yang telah dilaksanakan pada 1 Juli-30 September lalu di tujuh Polda dengan 105 Polres.

David menjelaskan bahwa dari evaluasi pelaksanaan uji coba terdahulu mendapatkan respons positif dari masyarakat dengan hasil yang baik.

"Masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Namun, perlu ditekankan bahwa ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, bukan untuk menjadi beban atau mempersulit," kata David.

Dalam masa uji coba di 7 Polda sebelumnya, masih terdapat pemohon SIM dengan kepesertaan JKN nonaktif atau belum terdaftar sebagai peserta JKN. Menurut David, selama masa uji coba nasional ini, apabila SIM sudah diterbitkan dengan kepesertaan JKN yang masih dalam proses pengaktifan atau pendaftaran ke Program JKN, maka SIM tetap dapat diberikan.

Sementara, jika pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, peserta tetap dapat mengajukan permohonan SIM, yang secara bersamaan didorong untuk mendaftar kepesertaan JKN lewat layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

Kemudian, bagi pemohon dengan status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan, dapat melunasi tunggakan iuran atau memanfaatkan Program Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) untuk melunasi tunggakan melalui skema cicilan.

Adapun status kepesertaan JKN dapat dicek secara online melalui beragam kanal BPJS Kesehatan, seperti PANDAWA, aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Polri, serta kementerian/lembaga lain untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala guna meningkatkan layanan bagi masyarakat.

David mengatakan, ketentuan tersebut merupakan langkah nyata mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terkait jaminan kesehatan, khususnya di tengah mobilitas tinggi.

"Ke depan, kami berencana akan melakukan integrasi sistem aplikasi permohonan SIM milik Polri dengan aplikasi yang dimiliki BPJS Kesehatan. Harapannya dengan adanya integrasi sistem ini, bisa memudahkan petugas untuk mengetahui secara cepat status kepesertaan JKN pemohon SIM," katanya.

Selama uji coba implementasi secara nasional, BPJS Kesehatan juga melakukan pendampingan secara berkala di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024 melalui Duta BPJS Kesehatan maupun layanan BPJS Keliling sesuai jadwal di masing-masing wilayah.

Diharapkan, pendampingan tersebut dapat mempermudah seluruh petugas dalam menerbitkan SIM dan mengurangi potensi kendala di lapangan.

Adapun persyaratan melampirkan kepesertaan JKN aktif berlaku untuk seluruh pemohon SIM, baik SIM A, SIM B, maupun SIM C, sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan itu menjadi upaya memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membongkar filosofi makan bergizi gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menyebut ada dua titik kritis pertumbuhan anak. Pertama, pada 1.000 hari awal kehidupan sehingga pemenuhan gizi penting demi menghindari stunting.

Sedangkan titik kritis kedua ada di rentang usia 8 tahun-17 tahun. Dadan menyebut banyak pihak luput memberi gizi baik pada tahap ini, sehingga makan gratis bakal diberikan juga untuk anak SMA.

Ia kemudian mencontohkan kasus nyata yang dialami di keluarganya. Dadan membandingkan pertumbuhan kedua anaknya dengan sang keponakan.

Sang keponakan memang diberi gizi pada 1.000 hari pertama, bahkan sampai obesitas. Namun, ponakan Dadan melakukan diet terlalu awal saat duduk di bangku SMP karena malu punya berat badan berlebih.

Pada akhirnya, tinggi keponakan Dadan tak lebih dari 160 cm sampai sekarang. Ia menegaskan intervensi di titik kritis kedua ini penting agar pertumbuhan otot anak berkembang dengan baik.

"Beda dengan dua anak kami, kebetulan saya ada istri satu dan anak dua. Dua orang (anak) laki-laki yang tingginya tidak kurang dari 181 cm. Bahkan, yang anak kedua itu 185 cm. Karena pada 1.000 hari pertama kita genjot dengan gizi yang cukup, bahkan susunya hampir 2 liter sehari sampai SMP," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Jadi, SMP itu badannya gemuk sekali, beratnya hampir 104 kg. Kemudian, masuk SMA baru dia sadar kegemukan dan setop makan setiap jam 4 dan langsung turun (berat badan). Tapi tinggi badannya sudah 185 cm. Kenapa? Karena kita biarkan dipenuhi gizinya pada saat pertumbuhan di periode kedua," tegas Dadan.

Oleh karena itu, Dadan menegaskan pentingnya intervensi gizi anak oleh pemerintah. Ia bahkan mewanti-wanti bahaya di kemudian hari andai tak ada makan bergizi gratis.

Ia memperkirakan populasi Indonesia pada 2045 bakal diisi anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga kurang mampu. Ini berpotensi terjadi jika pemerintah tak memberikan makan bergizi gratis.

"Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, 'Jangankan bermain bola yang dituntut fit 90 menit, jangan-jangan bertanding pun tidak mampu'," ucap Dadan.

"Oleh sebab itu, Pak Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi adalah pertaruhan jabatan beliau," tandasnya.

Harga minyak mentah dunia melambung nyaris 2 persen atau naik lebih dari US$1 per barel pada perdagangan Jumat (1/11) gara-gara Iran bersiap membalas serangan Israel dalam beberapa hari ke depan.

Pasar khawatir mencermati ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul adanya laporan Iran sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel.

Minyak mentah berjangka Brent naik 1,8 persen atau US$1,31 menjadi US$74,12 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS (WTI AS) naik 1,9 persen atau US$1,35 menjadi US$70,61 per barel.

Intelijen Israel menunjukkan Iran sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Negeri Zionis dari wilayah Irak dalam beberapa hari mendatang.

Serangan Iran ini mungkin dilakukan sebelum Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) pada 5 November besok.

Israel menduga serangan itu diperkirakan akan dilakukan Iran dari Irak, dengan menggunakan sejumlah besar pesawat nirawak (drone) dan rudal balistik.

Kenaikan harga minyak juga didukung oleh ekspektasi negara-negara produsen minyak, OPEC+ dapat menunda rencana peningkatan produksi minyak pada Desember selama satu bulan atau lebih.

Kepada Reuters, empat orang narasumber menyebut alasan penundaan lantaran OPEC+ khawatir permintaan minyak yang lemah dan meningkatnya pasokan.

"Keputusan untuk menunda peningkatan tersebut dapat diambil paling cepat minggu depan," kata dua sumber tersebut, Jumat (1/11).

Nilai tukar rupiah dibuka berada di posisi Rp15.715 per dolar AS pada Jumat (1/11). Mata uang Garuda melemah 17 poin atau minus 0,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia dominan melemah. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,06 persen, peso Filipina melemah 0,27 persen, dan dolar Singapura minus 0,14 persen.

Kemudian yuan China melemah 0,04 persen, yen Jepang minus 0,11 persen, dan dolar Hong Kong minus 0,01 persen. Hanya ringgit Malaysia yang menguat 0,10 persen.

Sementara mata uang negara maju bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris melemah 0,04 persen, dolar Australia melemah 0,12 persen, dan euro Eropa minus 0,04 persen.

Di sisi lain dolar Kanada menguat 0,04 persen dan franc Swiss menguat 0,05 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong memperkirakan rupiah berkonsolidasi terhadap dolar AS dengan kecenderungan melemah terbatas setelah data klaim pengangguran AS yang lebih kuat dari perkiraan.

"Namun investor cenderung wait and see menantikan data inflasi Indonesia siang ini dan pekerjaan AS NFP malam ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.650 sampai Rp15.750 per dolar AS pada hari ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maksimal lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.

Hal itu termuat dalam putusan uji materi UU 6/2023 nomor perkara: 168/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Partai Buruh dkk, dibacakan pada Kamis (31/10).

Ketetapan mengenai batasan waktu PKWT itu merupakan pemaknaan MK atas Pasal 81 angka 12 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Mahkamah menilai hal itu untuk memberikan perlindungan atas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.

"Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Artinya, batas waktu maksimal PKWT saat ini ditentukan maksimal 5 (lima) tahun. Batasan waktu lima tahun ini termasuk jika ada masa perpanjangan.

"Jika dalam jangka waktu awal PKWT telah ditentukan 5 (lima) tahun, maka pengusaha tidak dapat lagi memperpanjang jangka waktu PKWT tersebut karena hal itu selain tidak sejalan dengan hakikat PKWT, juga melanggar hak-hak pekerja/buruh," imbuh Enny.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023.

Mahkamah menilai adanya kemungkinan perhimpitan norma antara UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja. Terutama terkait dengan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah, baik berupa pasal dan ayat, sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja/buruh.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Dengan Undang-undang baru tersebut, MK memandang masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi undangundang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.

"Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan," ucap Enny.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan dua hal kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis kemarin (31/10).

Pertama, Amran melaporkan soal rencana menilik progres cetak sawah di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengecekan itu akan ia laporkan seusai Prabowo rampung melaksanakan lawatan luar negeri.

Kedua, ia melaporkan soal minat pengusaha Vietnam berinvestasi peternakan sapi perah di Indonesia.

"Yang kedua, ada investor dari Vietnam untuk sapi perah," kata Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Amran menyebut Kementan akan mengawal agar proses investasi itu berjalan dengan mudah. Namun demikian, Amran masih enggan membocorkan nilai total dari rencana investasi tersebut.

"Nanti kami sampaikan," imbuhnya.

Adapun untuk lahan yang sudah disiapkan salah satunya di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan berlanjut di provinsi lain seperti Kalimantan.

"Kalau di Poso itu luasnya 12 ribu hektare, di Sulsel ada kurang lebih 20-30 ribu. Kalimantan Tengah mungkin 50 ribu," ujarnya.

Amran sebelumnya menegaskan pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi, agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk program pemerintahan selanjutnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

Amran pun mengatakan Indonesia bercita-cita menjadi pemasok pangan global pada 2033. Karenanya, peningkatan produksi pangan menjadi sangat penting. Dengan begitu impor pangan yang sempat meningkat karena fenomena El Nino bisa ditekan.

Pertamina menaikkan seluruh harga BBM non-subsidi per 1 November 2024, kecuali Pertamax masih bertahan di Rp12.100 per liter.

Harga BBM non-subsidi yang naik antara lain Pertamax Green 95 naik menjadi Rp13.150 per liter dari sebelumnya Rp12.700. Lalu, Pertamax Turbo kini harganya Rp13.500 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.250 per liter.

BBM non-subsidi khusus mesin diesel, Dexlite kini banderolnya Rp13.050, meningkat dari sebelumnya Rp12.700 per liter. Pertamina Dex naik dari Rp13.150 per liter menjadi Rp13.440 per liter.

Sementara itu, harga dua jenis BBM subsidi juga tidak naik. Pertalite dijual Rp10 ribu per liter dan Biosolar bersubsidi Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga BBM ini merupakan implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut daftar harga BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per 1 November 2024:

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.100 per literPertamax Turbo Rp13.500 per literPertamax Green 95 Rp13.150 per literDexlite Rp13.050 per literPertamina Dex Rp13.440 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.650 per literPertamax Turbo Rp14.100 per literDexlite Rp13.650 per liter per literPertamina Dex Rp14.020 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literPertamax Turbo Rp13.800 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.100 per literPertamax Turbo Rp13.500 per literDexlite Rp13.050 per literPertamina Dex Rp13.440 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp11.100 per literDexlite Rp11.900 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp11.500 per literPertamax Turbo Rp12.800 per literDexlite Rp12.460 per literPertamina Dex Rp12.760 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.100 per literPertamax Turbo Rp13.500 per literPertamax Green 95 Rp13.150 per literDexlite Rp13.050 per literPertamina Dex Rp13.440 per literSolar Nonsubsidi Rp12.950 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literPertamax Turbo Rp13.800 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.650 per literPertamax Turbo Rp14.100 per literDexlite Rp13.650 per literPertamina Dex Rp14.020 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literPertamax Turbo Rp13.800 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literDexlite Rp13.350 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literDexlite Rp13.350 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan Jalan Tol Puncak akan dibangun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Triono Junoasmono mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," tutur Triono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10), melansir Detik Finance.

Pembangunan Tol Puncak diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini.

Triono juga mengklaim sudah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insya Allah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujar dia.

Adapun tol prakarsa berarti sudah ada badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha itu akan menyiapkan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampai ke FS, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," jelas dia lebih lanjut.

Kendati, Triono enggan membocorkan siapa pihak swasta tersebut. Ia hanya mengatakan pemrakarsa itu merupakan perusahaan dalam negeri.

Sementara itu Tol Puncak nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PU Endra Atmawidjaja mengatakan proyek Jalan Tol Puncak masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Selain itu, pihaknya hingga saat ini masih melakukan serangkaian kajian dalam sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," ujarnya.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat membenarkan ada rencana membangun Jalan Tol Puncak yang akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu silam.

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk lima seksi tol sepanjang 51,8 kilometer (km). Rinciannya, Seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk Seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun, dan Seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.

Lalu Seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk Seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara enam tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada enam proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun yaitu Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebak Wangi (Neglasari), Jalan Tol Pluit-Cengkareng, Jalan Tol Sadang Extension, dan Jalan Tol Puncak," kata Herry dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu silam.

Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula.

Dugaan korupsi bermula karena Lembong diduga menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak yang tidak berwenang.

Menurut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar kementerian pada 12 Mei 2015, saat itu Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Lembong justru memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta untuk diolah menjadi GKP.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sebelumnya telah mencatat sederet masalah impor gula era Tom Lembong. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 - 2017.

BPK mencatat pada 2016 Kemendag menerbitkan sebanyak 12 persetujuan impor kepada delapan perusahaan gula rafinasi dan satu perusahaan gula. 

BPK menemukan bahwa masing-masing pabrik gula rafinasi dan pabrik gula tersebut tidak secara langsung memperoleh penugasan dari Menteri Perdagangan alias Tom Lembong.

"Namun penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi yaitu Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri (SKKP TNI-Polri)," bunyi dokumen BPK, dikutip Kamis (31/10).

Pada 9 Desember 2016, BPK mencatat Tom Lembong menyampaikan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor 1644/M-DAG/SD/12/2016 perihal Impor GKM untuk Pemenuhan Gula Konsumsi.

Surat antara lain menyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan serta kecukupan gula konsumsi diperlukan ketersediaan GKP tambahan sebanyak 940 ribu ton.

Gula itu pendistribusiannya melalui operasi di wilayah Indonesia timur dan daerah terpencil sebanyak 100 ribu ton oleh Puskoppol, dan langsung kepada distributor sebanyak 840 ribu ton.

Atas surat Tom Lembong tersebut, berdasarkan penjelasan Kasubdit Barang Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Impor diketahui bahwa Kemendag tidak memperoleh surat tanggapan/jawaban dari pihak Menko Perekonomian.

Atas pemeriksaan atas dokumen pendukung penerbitan izin impor diketahui bahwa Tom Lembong telah menyampaikan surat kepada delapan direktur utama (dirut) perusahaan gula dan 19 dirut perusahaan distributor gula Nomor 14/M-DAG/SD/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Pemenuhan Kebutuhan Gula Konsumsi Tahun 2017, yang diantaranya meminta agar masing-masing pihak turut mendukung upaya stabilisasi harga dan ketersediaan gula konsumsi dalam negeri melalui pengadaan gula mentah untuk diproses menjadi GKP dan distribusikan ke wilayah di Indonesia, terutama yang harga gulanya di atas acuan, dengan waktu pelaksanaan pendistribusian gula sampai 31 Desember 2017.

Tom Lembong menandatangani 30 Persetujuan Impor kepada sembilan perusahaan gula rafinasi dan dua perusahaan gula untuk menjamin ketersediaan serta kecukupan gula konsumsi tahun 2017 dengan jumlah alokasi impor sebanyak 911.625 ton.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.Kemudian beleid itu juga menyatakan bahwa impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.

"Kondisi tersebut mengakibatkan penerbitan izin impor GKM dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga GKP tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017 sebesar 1.694.325 ton melanggar ketentuan," bunyi laporan BPK.

Kondisi tersebut terjadi karena:

a. Portal Inatrade tidak memiliki fasilitas pengujian secara otomatis untuk memastikan bahwa persetujuan impor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan harusberdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait.b. Kemendag tidak memiliki analisis jumlah alokasi impor yang dibutuhkan dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.c. Menteri Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor lalai dalam menerapkan ketentuan impor gula.