Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak menoleransi koruptor.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan Presiden Prabowo memberi arahan terkait efisiensi anggaran.

Namun, kementerian/lembaga (K/L) tetap diminta tetap fokus menjalankan program-program utamanya yang termasuk quick win.

"Arahan-arahan Presiden (Prabowo) untuk mengefisienkan dan menjaga APBN agar tetap bisa dijalankan dengan toleransi terhadap korupsi harus dinolkan," ungkap Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Jadi, tidak ada toleransi terhadap korupsi dan (juga) efisiensi ditingkatkan," tegasnya.

Ani turut menyinggung soal penyusunan APBN 2025. Ia mengklaim ini sudah melalui konsultasi dengan Prabowo Subianto, meski saat itu baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani mengajak semua kementerian/lembaga (K/L) betul-betul memperhatikan APBN. Ini sesuai dengan arahan sang Kepala Negara kepada para anak buahnya dalam berbagai kesempatan.

"Terutama, dengan berbagai feedback mengenai efisiensi. Itu ditunjukkan dengan incremental capital output ratio (ICOR) tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi," jelasnya.

"Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, kalau akan dilakukan review terhadap APBN, lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutup Ani.

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kredit macet pelaku UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menurut Khofifah, kebijakan ini adalah kabar baik bagi pelaku usaha UMKM, petani, hingga nelayan di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Ia menilai, dengan kebijakan itu, 1.164 usaha 'wong cilik' akan merasakan manfaatnya di Jawa Timur (Jatim).

Ia pun segera berkomunikasi dengan pihak terkait agar melakukan pendataan berapa banyak warga Jatim yang bisa memanfaatkan program tersebut.

"Saya rasa kami semua yang di Jatim menyampaikan terima kasih, menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan ini, karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi pelaku UMKM," kata Khofifah, di Pasar Pahing Surabaya, Jumat (8/11).

Dengan kebijakan ini, kata Khofifah, mereka yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar pinjaman bermasalah atau blacklist, namun masih memiliki kemampuan untuk berkembang usahanya, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mendapatkan akses modal.

Tidak hanya itu, Khofifah menyebutkan kebijakan ini juga akan sangat berpengaruh pada ekonomi Jatim. Pasalnya, selama ini perekonomian provinsi ini besar ditopang oleh sektor UMKM. Kontribusi sektor UMKM pada PDRB Jatim per tahunnya juga terus bertambah.

"Di awal 2019 saya menjabat, kontribusi UMKM bagi PDRB Jatim ada di angka 56,94 persen, dan di akhir saya menjabat pada tahun 2024, kontribusi UMKM pada PDRB Jatim sudah mencapai 59,18 persen," urai Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah juga sudah mengomunikasikan pada sejumlah pihak strategis yang terkait kebijakan ini, khususnya untuk mulai mengidentifikasi dan melakukan pendataan sebaran dan jumlah warga Jatim yang bisa memanfaatkan kebijakan ini.

"Karena kita tahu ada beberapa syarat dalam PP tersebut. Syarat-syaratnya antara lain adalah pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana, baik bencana alam, ataupun saat terdampak covid-19, dimana mereka yang memang sudah dilakukan appraisal oleh bank-bank Himbara. Artinya, bahwa identifikasi maupun inventarisasi memang harus dilakukan," tegas Khofifah.

"Saya sudah tanya ke tim Khofifah - Emil, yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan di mana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jawa Timur bisa merespons paling cepat," tambahnya.

Berdasarkan data terbaru Pemprov Jatim, total kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) di dua bank penyalur pembiayaan untuk UMKM Jatim per Oktober 2024 mencapai Rp166,9 miliar dengan total debitur sebesar 1.164 pelaku UMKM.

Kredit bermasalah itu berasal dari realisasi penyaluran program dana bergulir (dagulir) bagi UMKM, sedangkan untuk program KUR data kredit macet masih dikoordinasikan dengan Bank Himbara.

"UMKM ini pada dasarnya adalah pejuang ekonomi yang tangguh. Kalau mereka tidak mampu bayar pasti karena memang benar-benar ada kejadian luar biasa. Pengalaman saya waktu meluncurkan kredit Prokesra bagi usaha ultra mikro dan mikro dengan bunga pinjaman 3 persen setahun, sudah berjalan 3 tahun ternyata NPL nya hampir nol prosen, yaitu sebesar 0,02 persen," tegas Khofifah.

Program pembiayaan Prokesra yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur total realisasi kredit melalui Bank UMKM dari tahun 2022-2025 sebesar Rp464,9 miliar. Nilai NPL tahun 2023 hanya 0,01 persen, dan nilai NPL tahun 2024 hanya 0,02 persen.

Sementara itu, untuk program pembiayaan Dagulir dari APBD Provinsi Jawa Timur, total realisasi kredit yang telah disalurkan mencapai Rp1,07 Trilliun.

Dengan total NPL dagulir mencapai Rp166,9 miliar yang diampu oleh 1.164 pelaku UMKM.

"Tapi bahwa yang kita tekankan adalah sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, dan kebijakan ini sekaligus sebagai wujud dukungan Pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," pungkas Khofifah.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto mewanti-wanti pengusaha agar tidak merugikan negara melalui praktik bisnis curang.

"Kami mohon kepada para pengusaha-pengusaha marilah kita sama-sama bersinergijangan menjadi pengusaha nakal sudah diberi fasilitas oleh negara, sudah diberi aset oleh negara, sudah diberi tanah oleh negara, malah juga merampok negara yang memberikan kontribusi," ujar Aries dalam konferensi pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (8/11).

Aries menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberantas praktik korupsi yang menggerogoti anggaran negara.

Sejak dilantik pada 22 Oktober lalu, Aries telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, BPKP, bahkan akan melibatkan KPK dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Langkah ini, menurutnya, adalah perwujudan dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Saya langsung berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, dan sekarang dengan BUMN. Tentunya, nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, KPK, serta beberapa kementerian yang perlu kami kunjungi untuk memastikan, mengawasi, dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo," tutur Aries Aries.

Pada kesempatan itu, Aries juga menyoroti besarnya kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan menindaklanjuti hal ini hingga ke akar-akarnya, sampai ke pimpinan paling rendah, bahkan hingga kepala-kepala daerah, untuk memastikan, mengontrol, dan mengawasi agar APBN dan APBD berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Ia menekankan bahwa tindakan merugikan negara tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mencederai rakyat yang seharusnya dilindungi.

"Sayangilah keluarga anda, yang berbuat melanggar hukum, sayangilah anak anda sayangilah rakyat yang itu uang dari mereka pajak dari mereka yang harus bekerja keras coba dirampok oleh aparat-aparat sendiri yang harusnya melindungi rakyat," pungkas Aries.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua penyebab kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pertama, ada niat untuk menggelembungkan atau mark up anggaran proyek oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut kata AHY harus dicegah karena dana pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat.

"Tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," katanya di kantor Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (8/11)

Penyebab kedua, sambung AHY, adalah terjadinya inefisiensi dalam proyek infrastruktur. Yang dimaksud kebocoran terkait inefisiensi misalnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur katanya harus diawali dengan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

"Ini memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap 'tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak'. Tapi harus dihitung dengan baik kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, karena biayanya juga tidak murah," kata AHY.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur termasuk soal anggaran harus dilakukan efisien. Terlebih, ada keterbatasan APBN.

"Ini juga yang ditekankan Pak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Di sinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," imbuhnya.

Pengelolaan arsip BPJS Kesehatan mendapatkan predikat AA atau "Istimewa" dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil penilaian dari Tim Asesor Akreditasi ANRI untuk Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan adalah skor sebesar 95,25 untuk 6 tahun ke depan.

Akreditasi ini tersebut diberikan langsung oleh Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti di Makassar, Jumat (08/11). Ghufron mengakui, pihaknya selalu berupaya menciptakan iklim dan tata kelola organisasi yang baik.

"Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kearsipan yang telah sesuai standar. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menciptakan pengelolaan arsip yang dinamis untuk digunakan dan pemeliharaan arsip serta mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk penguatan ekosistem digital Program JKN," kata Ghufron.

Adapun salah satu upaya penerapan prinsip Good Governance adalah dengan pengelolaan kearsipan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui pemanfaatan arsip yang baik dan implementasi yang sesuai kebijakan, Ghufron mengatakan bahwa hal itu bisa mendorong perwujudan kearsipan lembaga negara yang komprehensif dan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi alat bukti kinerja kelembagaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, terkait pengelolaan arsip yang baik, Imam berharap dapat mendukung layanan Program JKN yang semakin berkualitas. Menurutnya, sejak 2021, ANRI sudah mendeteksi kinerja pengelolaan kearsipan BPJS Kesehatan yang saat itu bernilai 85.

"Nilai tersebut sebetulnya sudah sangat komprehensif karena diikuti seluruh unit kerja. Saat ini ditambah dengan penilaian akreditasi dan memperoleh skor nilai tertinggi. Kami melihat ini sangat layak sekali, karena akreditasi merupakan sesuatu yang objektif," ujar Imam.

Tahapan Akreditasi diawali dengan tahap pra akreditasi, yaitu self asessment pada 2023, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan penilaian pada beberapa aspek, seperti penyelenggaran kearsipan yang terdiri atas kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, juga sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan.

Akreditasi Unit Kearsipan sendiri merupakan proses memberikan jaminan terhadap kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di BPJS Kesehatan, maka penilaian kesesuaian antara ketentuan yang mengatur tentang Tata Kearsipan dengan Implementasi dinilai perlu.

"Kami berharap nilai akreditasi tertinggi ini berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan dan berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian ini kepada Tim Unit Kearsipan BPJS Kesehatan," pungkas Imam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap banyak anak muda yang terlilit utang, terutama dari layanan beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL).

Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara menilai salah satu alasannya adalah kurang literasi keuangan.

Saat ini, sambung Mirza, layanan paylater sudah meluas ke sektor perbankan, padahal awalnya hanya ada di perusahaan pembiayaan. Selain itu, penggunanya juga sudah mencapai 20 juta orang hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun.

"Sebagian besar peminjam buy-now-pay-later adalah generasi muda. Kami masih memiliki buy-now-pay-later dari industri keuangan, dari industri keuangan non-bank," ujarnya dalam acara OECD/INFE-OJK Conference 'Empowering Consumers Through Financial Education', Jumat (8/11).

Menurut Mirza, penyebab anak muda banyak menggunakan PayLater atau utang ini dikarenakan kurangnya literasi keuangan. Karenanya, ia menekankan para pengusaha yang mengeluarkan layanan ini untuk tidak hanya menjual produk namun juga memberikan edukasi.

"Jadi, sekali lagi, tolong edukasi. Jangan hanya menjual produk, tolong edukasi," kata Mirza.

Apalagi, katanya dampak dari penggunaan PayLater bisa merugikan di masa depan. Sebab, semua transaksi kredit yang dilakukan di PayLater akan masuk ke data OJK dan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK adalah sistem OJK yang mencatat skor atau riwayat kredit seseorang yang digunakan oleh perbankan untuk menentukan kelayakan kredit nasabah saat pengajuan pinjaman, termasuk untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Mungkin hanya meminjam setara dengan US$10, US$50, tetapi nama mereka akan masuk dalam SLIK dan itu kemudian digunakan oleh industri. Ketika peminjam ini, mereka tidak dapat membayar atau lupa untuk membayar, maka mereka mungkin menghadapi masalah. Karena riwayat catatan mereka tentang ketidakmampuan membayar," jelasnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya bahkan menggandeng The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air yang saat ini baru sekitar 65 persen.

Kolaborasi ini ditandai dengan menyelenggarakan event OECD/INFE-OJK Conference yang membahas isu-isu edukasi keuangan di seluruh dunia. Tujuannya agar Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain.

"Kita harus aktif di lembaga-lembaga internasional, karena bisa dapat informasi banyak. Mereka tuh punya policy recommendation bagus," kata wanita yang akrab disapa Kiki ini.

Menurut Kiki, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang terlalu percaya dengan investasi yang dipromosikan oleh influencer tanpa mencari tahu apa produk itu sebetulnya dan apakah bisa dipercaya. Menariknya, hal ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

"Ini bagaimana, regulator seluruh dunia juga ternyata punya problem yang sama. Para orang-orang yang terkenal punya follower banyak tiba-tiba ngomong saham apa, tiba-tiba ngomong produk asuransi apa. Tiba-tiba orang pada mau ikut dia, ternyata zonk. Jadi kayak gitu-gitu kita harus pelajari seperti apa," kata dia.

Karenanya, kerjasama dan kolaborasi dengan OECD ini diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik untuk meningkatkan literasi keuangan di masing-masing negara, termasuk untuk mengurangi ketergantungan utang para generasi milenial.

"Sekarang lagi kita pelajari, ini salah satu contoh saja. Misalnya, bagaimana buy now paylater ternyata ini enggak cuman terjadi di Indonesia, di berbagai belahan dunia tuh anak-anak muda mulai pada over indebtedness, kebanyakan utang. Karena terlalu ingin gaya. Pingin pakai baju baru, jam tangan baru yang kekinian," jelasnya.

Kiki pun berharap kerjasama dengan lembaga internasional seperti OECD akan makin meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri.

"Oleh karenanya harus banyak belajar edukasi keuangan, apalagi yang single source of income, kita gajian setiap bulan. Itu bagaimana sih kita mengelola keuangan kita," pungkas Kiki.

Dalam upaya melindungi kesehatan karyawan, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) mengadakan kegiatan Health Talk bertema 'Cara Mengidentifikasi ISPA dan Dampaknya', Kamis (7/11). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang semakin marak terjadi di Indonesia akibat memburuknya kualitas udara.

Melalui kegiatan ini, perusahaan berkomitmen memberi edukasi serta kesadaran lebih bagi karyawannya dalam mengenali dan mencegah ISPA sejak dini. Menyadari pentingnya edukasi kesehatan, PT GNI tak hanya menggelar sesi Health Talk, tetapi juga menyediakan Mini Medical Check Up (MCU) yang meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol.

Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo, menegaskan bahwa acara ini adalah wujud nyata komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menurutnya, dengan pengetahuan praktis yang diberikan, karyawan diharapkan lebih waspada terhadap gejala ISPA dan dapat melakukan pencegahan lebih awal.

"Melalui Health Talk ini, kami berharap para karyawan bisa lebih mengenali gejala ISPA sejak awal dan memahami langkah pencegahannya. Ini bukan hanya soal kesehatan pribadi, tapi juga soal menjaga kesehatan bersama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11).

Sebagai informasi, ISPA adalah penyakit yang umum menyerang saluran pernapasan atas, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya beragam, mulai dari batuk, demam, hingga sesak napas.

Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi penyakit kronis seperti bronkitis atau pneumonia. Oleh sebab itu, mengenali gejala ISPA sejak dini adalah langkah penting untuk mencegah komplikasi.

Data BPJS Kesehatan 2023 menunjukkan bahwa ISPA menjadi salah satu dari 10 penyakit dengan biaya pengobatan tertinggi di Indonesia. Penyakit ini sering kali muncul sebagai masalah kesehatan serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan berisiko tinggi terutama bagi para pekerja yang sering terpapar kondisi lingkungan yang tidak stabil.

Mellysa menambahkan, melalui program edukasi ini PT GNI ingin agar seluruh karyawan memiliki kesadaran lebih terhadap gejala-gejala awal ISPA, sehingga mereka dapat segera mencari pengobatan.

"Hal ini penting, terutama di lingkungan kerja kami, di mana kesehatan setiap individu memengaruhi keselamatan dan produktivitas seluruh tim," imbuh dia.

Para peserta yang hadir memberikan respons positif terhadap acara Health Talk ini. Mereka merasakan manfaat langsung dari informasi yang disampaikan, yang tak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjaga kesehatan pernapasan sehari-hari.

Salah satu karyawan PT GNI yang mengikuti acara tersebut, Nadya, mengaku puas dengan materi yang disampaikan. Menurutnya, acara ini memberinya pemahaman baru mengenai cara melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman ISPA.

"Saya sangat terbantu dengan informasi dari acara ini. Saya jadi lebih tahu cara melindungi diri dan keluarga dari ISPA. Program ini penting bagi kami, untuk lebih memahami dan mampu melakukan pencegahan dini agar tidak terkena ISPA," ucapnya.

Melalui inisiatif Health Talk ini, PT GNI menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesehatan karyawan, sekaligus membuktikan bahwa perusahaan dapat berperan penting dalam edukasi kesehatan. Harapannya, para peserta tak hanya memahami ancaman ISPA, tetapi juga menerapkan langkah-langkah pencegahan yang diajarkan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja mereka.

PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalin kesepakatan jual beli emas dengan kadar kemurnian 99,99 persen bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada Kamis (7/11).

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menyampaikan bahwa kemitraan strategis ini menjadi upaya kontribusi membangun industri pertambangan nasional yang berdaya saing, sekaligus wujud komitmen PTFI mewujudkan hilirisasi di Indonesia.

Tony optimis, hilirisasi dalam negeri adalah kunci menciptakan nilai tambah yang lebih besar, yang akan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung yang menghadiri penandatanganan perjanjian menjelaskan, bahwa smelter PTFI memegang peran penting dalam memajukan industri pemurnian emas.

"Pemerintah telah memberikan mandat kepada PTFI melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk membangun smelter tembaga dan fasilitas pemurnian lumpur anoda atau Precious Metal Refinery (PMR)," kata Yuliot.

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada kesempatan yang sama turut menyambut kolaborasi PTFI dan ANTAM, yang diyakini akan mendukung langkah Indonesia menyongsong kemandirian yang berdaulat.

"Dengan kerja sama ini, kita menyaksikan MIND ID, ANTAM dan Freeport Indonesia bersinergi untuk kebaikan bangsa. Indonesia harus menjadi negara mandiri," kata Erick.

Direktur Utama ANTAM, Nico Kanter, menyatakan sepakat dengan pernyataan Erick itu. Sinergi bersama PTFI ini dinilai menjadi momen perwujudan kemandirian di sektor pertambangan, sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi impor sekaligus mendorong penggunaan produk dalam negeri.

"Sinergi penyerapan emas dari PTFI ini merupakan komitmen ANTAM dalam memperkuat bisnis emas logam mulia guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi emas. Selain itu, dengan penguatan pengadaan bahan baku domestik, perusahaan juga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor," kata Nico.

Lebih jauh, Tony menjelaskan, fasilitas pemurnian lumpur anoda atau Precious Metal Refinery (PMR) PTFI merupakan salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia.

PMR PTFI diketahui memiliki kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun serta Platinum Group metals mencapai 30 kg platinum, 375 kg Paladium.

"Produksi emas pertama dari PMR PTFI direncanakan pada minggu kedua Desember 2024. Estimasi saat ini hingga akhir tahun 2024 produksi emas sebesar 0,5 ton dan pada kuartal pertama 2025 sebesar 4,75 ton," kata Tony.

Melalui perjanjian bisnis ini, disepakati bahwa ANTAM akan melakukan pembelian 30 ton emas dengan kemurnian 99,99 persen dari PTFI. Bahan baku emas dari PTFI itu lalu akan diolah ANTAM di pabrik pengolahan dan pemurnian logam mulia untuk menjadi produk logam mulia ANTAM.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI memanjakan para peserta Association of Development Financing Institutions in Asia and Pacific (ADFIAP) International CEO Forum XVII dengan keragaman budaya Bali pada hari terakhir kegiatan forum, yakni Jumat (8/11) di Desa Penglipuran, Bangli.

Desa Penglipuran sendiri masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi saat berkunjung ke Bali karena memiliki beberapa keunikan. Salah satunya, desa ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai desa adat terbersih ke-3 di dunia.

Direktur PT SMI Aradita Priyanti mengatakan kegiatan di hari terakhir forum ini merupakan salah satu upaya perseroan untuk memperkenalkan budaya Bali kepada para peserta yang datang dari berbagai negara.

"Jadi selain kami menjadi host untuk ADFIAP, yang sejak dua hari kemarin sudah penuh dengan diskusi-diskusi terkait dengan inisiatif para Development Financial Institutions (DFI) dan kolaborasi dengan para DFI di Asia-Pasifik, di hari ketiga ini kami juga ingin memperkenalkan budaya Bali. Para peserta bisa lebih santai hari ini, bisa melihat kekayaan budaya Bali, bahkan bisa berbelanja produk lokal juga," ujar dia saat ditemui dalam kegiatan tersebut.

Aradita menyebut budaya yang diperkenalkan kepada para peserta ADFIAP International CEO Forum termasuk mengenal sejarah atau jejak peninggalan di Bali, hingga kuliner unik yang wajib dicoba, seperti Loloh Cemcem hingga Tipat Cantok.

"Jadi harapannya para peserta bisa lebih banyak lagi mengenal budaya Indonesia, dan juga bisa lebih mencairkan dan mendekatkan hubungan dengan para peserta," tutur dia lebih lanjut.

Usai kunjungan ke Desa Penglipuran, para peserta diajak menyantap makan siang di Taman Dedari, restoran yang terletak di Ubud, Gianyar, dan disuguhkan pemandangan megah empat patung bidadari berukuran besar dengan tinggi sekitar 10 meter.

Setelah itu, para peserta juga diperkenalkan dengan proses pembuatan berbagai produk olahan dari petani anggur lokal di Pabrik Sababay yang berlokasi di Blahbatuh, Gianyar. Adapun Sababay memberdayakan sekitar 40 petani anggur di Desa Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Buleleng untuk mendapatkan anggur dengan kualitas terbaik.

ADFIAP International CEO Forum XVII digelar pada 6-8 November 2024 dengan PT SMI menjadi tuan rumah. Forum kali ini bertema "Building a Sustainable Future: The Crucial Role of DFIs in a Low Carbon Development Agenda".

Forum ini mempertemukan direktur utama bank pembangunan dan lembaga keuangan anggota ADFIAP untuk berdialog, bertukar gagasan, serta berkolaborasi membahas isu-isu terkini terkait pembangunan berkelanjutan.

Forum tahun ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta yang merupakan anggota ADFIAP, stakeholder PT SMI, serta tamu undangan khusus.

ADFIAP adalah asosiasi yang beranggotakan bank pembangunan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan di Asia-Pasifik, yang telah berdiri sejak 1976.

Melalui keanggotaan di ADFIAP sejak 2016, PT SMI mampu memperluas jaringan dan membangun hubungan dengan institusi keuangan lainnya untuk berkolaborasi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah sudah menarik utang Rp438,1 triliun per Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Tommy itu merinci pembiayaan utang mencapai 67,6 persen terhadap APBN 2024.

"Hingga 31 Oktober (2024), pembiayaan utang mencapai Rp438,1 triliun," kata Tommy dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Utang itu terbagi ke dalam surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp394,9 triliun. Angka ini menyentuh 59,3 persen terhadap APBN.

Di lain sisi, utang dalam bentuk pinjaman neto sebesar Rp43,2 triliun. Penarikan ini 235,3 persen dari kas negara.

Sementara itu, pembiayaan non-utang sejumlah Rp53,2 triliun alias 71,5 persen terhadap APBN. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran per 31 Oktober 2024 mencapai Rp383 triliun atau 73,3 persen dari total anggaran.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien, dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," tegasnya.

"Secara keseluruhan, langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN. Pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif, mempertimbangkan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," imbuh Tommy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan total pembiayaan anggaran yang diperbolehkan dalam UU APBN 2024 mencapai Rp522,8 triliun. 

Adapun batas defisit yang ditetapkan adalah 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyebut pembiayaan negara untuk beasiswa dan riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai Rp15 triliun sampai Oktober 2024.

Secara keseluruhan, pria yang akrab disapa Tommy ini melaporkan pembiayaan investasi yang dikucurkan negara menyedot Rp69,66 triliun, termasuk untuk pendanaan beasiswa dan riset LPDP.

Tommy mengklaim fokus pembiayaan investasi yang disalurkan pemerintah ada di sektor prioritas. Ini semua diklaim demi kesejahteraan masyarakat.

"Penyediaan beasiswa pendidikan dan pendanaan riset bagi putra-putri terbaik bangsa (sebesar Rp15 triliun untuk LPDP)," kata Tommy dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Yang per Oktober 2024 telah tercatat memiliki 24.449 orang alumni LPDP," sambungnya.

Pada bahan paparan Tommy, mayoritas alumni LPDP itu diklaim bekerja di sektor publik. Besarannya mencapai 66,61 persen dari lulusan penerima beasiswa tersebut.

Sementara itu, 33,39 persen lulusan LPDP lainnya disebut bekerja pada sektor privat.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat penerima beasiswa LPDP per 20 Oktober 2024 sudah menyentuh 667.420 orang.

Ini termasuk beasiswa hasil kolaborasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Adapun akumulasi pendanaan riset LPDP sejak 2013 menyentuh Rp2,9 triliun. Ini meliputi 3.002 proyek yang dikerjakan.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan program bersih-bersih BUMN dari korupsi akan terus berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya, Erick berkomitmen untuk melanjutkan program bersih-bersih yang sudah berjalan sejak awal masa jabatannya, termasuk menangani kasus Asabri hingga Jiwasraya.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di proyek kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," tutur Erick dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian BUMN, Jumat (8/11).

Erick menyoroti pentingnya peran BUMN sebagai benteng ekonomi nasional yang mendukung ekonomi kerakyatan serta proyek strategis nasional.

"Inilah fungsi kami BUMN sebagai benteng ekonomi nasional yang memang menjaga bagaimana keseimbangan untuk ekonomi kerakyatan dan juga penugasan-penugasan proyek strategis nasional dan juga kembali bagaimana memastikan pendapatan negara bisa berjalan dengan baik," ujar Erick.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi dan pengurangan jumlah BUMN dari 114 menjadi 47 perusahaan telah terbukti membuat sektor BUMN lebih sehat.

"BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi. Dan membuktikan banyaknya BUMN itu bukan berarti kondisinya sehat. Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat," katanya.

Erick menambahkan bahwa di era pemerintahan Prabowo, efisiensi dan transparansi akan menjadi fokus utama, termasuk menekan korupsi yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tuturnya.

Ia juga menyambut baik kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto yang akan membantu pengendalian dan investigasi di BUMN.

Dalam waktu dekat, Erick berencana mengumpulkan seluruh direksi dan komisaris BUMN untuk mendengarkan langsung paparan dari Aries mengenai tugas dan fungsinya sebagai pengendali pembangunan serta investigasi khusus di BUMN.

"Saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat untuk nanti Pak Aries memberikan paparan apa fungsi beliau sebagai pengendali pembangunan dan juga tentu untuk investigasi khususnya," tutup Erick.