Presiden Prabowo Subianto menunjuk Haikal Hassan menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Berdasar dokumen yang diterima wartawan, Haikal akan memimpin badan itu bersama wakil kepala badan yakni Politisi PBB Afriansyah Ferry Noor.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Haikal dan Afriansyah dijadwalkan bakal dilantik bersama sejumlah kepala badan, penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden pada hari ini, Selasa (22/10) Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian itu diumumkan Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, pada Minggu (20/10) malam.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo setara dengan sekretaris militer presiden. Dengan demikian, Teddy tak perlu mundur dari TNI.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan melalui pesan singkat, Selasa (2/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Seskab berposisi setara menteri. Seskab bertugas mengurus kebutuhan kabinet, seperti sidang kabinet paripurna setiap bulan

Sebagai Seskab, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan.

Lantas berapa gaji yang akan diterima Mayor Teddy?

Jika jabatan Seskab ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut ditetapkan gaji pokok PNS dengan golongan terendah sebesar Rp1,68 juta dan yang tertinggi Rp6,37 juta. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi.

Yang membedakan gaji PNS antar instansi adalah tunjangan.

Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni Rp2,5 juta. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar Rp46,9 juta.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik politikus Partai Gerindra Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.

Budiman sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dia menginformasi jabatan yang akan ia emban.

"Kalau undangan sebagai calon kepala badan," kata Budiman setibanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Insyaallah nanti kalau misalnya setelah dilantik, pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan," ujarnya.

Budiman ingin membenahi pendataan orang miskin. Selain itu, ia juga ingin memberi perhatian kepada orang yang berada di kondisi kemiskinan ekstrem dan orang yang jatuh miskin.

Selain itu, Budiman ingin melakukan pemberdayaan bagi orang dalam kategori terancam miskin. Ia juga mau menggencarkan program penyelamatan bagi orang miskin.

Budiman mengaku akan punya dua wakil. Dia berkata badan ini akan berkoordinasi dengan belasan kementerian untuk menangani kemiskinan.

"Dari penjelasan beliau (Prabowo), ada dua wakil karena badan ini akan mensinkronkan pertama-tama membuat dan menyusun perencanaan program pengentasan kemiskinan di banyak kementerian dan lembaga setidaknya minimal ada 16 kementerian," ucap Budiman.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Jabatan tambahan itu diberikan Prabowo setelah melantik Luhut sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin (21/10) kemarin.

Dalam dokumen yang didapat CNNIndonesia.com, rencananya, Luhut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Selasa (22/10), pukul 10.30 WIB.

Selain eks menko bidang kemaritiman dan investasi itu, ada pula sejumlah tokoh yang akan dilantik Prabowo hari ini seperti eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro yang akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Energi.

Selain itu eks Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Selanjutnya, eks kader PDIP Budiman Sudjatmiko juga akan dilantik Prabowo dalam Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai pimpinan atau kepala badan.

Luhut sebelumnya diangkat Prabowo menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu. 

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.566 per dolar AS pada Selasa (22/10) pagi. Mata uang Garuda melemah 63 poin atau 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,09 persen, baht Thailand melemah 0,01 persen, yuan China melemah 0,26 persen, peso Filipina melemah 0,09 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,15 persen.

Sedangkan dolar Singapura dan dolar Hong Kong stagnan persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Mata uang utama negara maju juga bervariasi. Tercatat euro Eropa menguat 0,02 persen, poundsterling Inggris menguat 0,01 persen, dan franc Swiss menguat 0,08 persen.

Sedangkan, dolar Australia melemah 0,05 persen, dan dolar Kanada juga melemah 0,01 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah imbas makin besar kemungkinan the Fed bakal pangkas suku bunga.

"Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang melanjutkan penguatan setelah pernyataan hawkish dari beberapa pejabat the Fed yang menginginkan pemangkasan suku bunga yang lebih gradual," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.475 per dolar AS - Rp15.575 per dolar AS.

Harga minyak naik hampir 2 persen pada Senin (21/10) memulihkan kekuatan usai anjlok lebih dari 7 persen pada pekan lalu.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent naik US$1,23 atau 1,68 persen menjadi US$74,29 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik US$1,34 atau 1,94 persen ke US$70,56 per barel.

Lonjakan harga terjadi setelah Brent melemah lebih dari 7 persen dan  WTI anjlok  8 persen imbas kekhawatiran pasar atas perlambatan ekonomi yang menimpa China.

Analis menyebut kenaikan harga minyak itu kemungkinan besar dipicu oleh pembalikan harga. Pemicu lain, makin memanasnya kondisi di Timur Tengah.

Hal itu terjadi setelah pasukan Israel mengepung rumah sakit dan tempat penampungan bagi para pengungsi di Jalur Gaza utara pada Senin kemarin.

Selain mengepung, Israel juga melakukan serangan terhadap situs-situs milik cabang keuangan Hizbullah di Lebanon.

"Harga minyak mentah berjangka mendapat dorongan pagi ini seiring meningkatnya pertempuran yang terus berlanjut di Timur Tengah. Apalagi Israel juga bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan yang lebih besar terhadap Iran," kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial.

Beruntung kenaikan tertahan oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dari China akan tetap lemah pada 2025 meskipun pemerintah Negeri Tirai Bambu berusaha mendorong ekonomi mereka dengan sejumlah gelontoran stimulus baru.

Kenaikan juga tertahan informasi Badan Informasi Energi AS yang menyebut produksi ladang minyak mingguan naik 100 ribu barel per hari ke rekor 13,5 juta barel per hari selama pekan yang berakhir 11 Oktober.

Produksi membuat stok minyak mentah AS diramal naik. 

Direktur Utama PT Primissima (Persero) Usmansyah blak-blakan soal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 402 karyawan pabrik tekstilnya.

Usmansyah berujar, PHK melalui Perjanjian Bersama terpaksa dilakukan dikarenakan BUMN tersebut tak lagi mempunyai kemampuan untuk beroperasi secara normal.

"Yang belum di-PHK ada tiga orang, cuma dua direksi dan satu komisaris. Lainnya, termasuk kepala departemen, juga di-PHK," kata Usmansyah saat dihubungi, Senin (21/10).

Usmansyah pun menjelaskan langkah pemulihan perusahaan yang dilakukan pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Menurutnya, PPA bertugas menjual saham pemerintah kepada mitra strategis, dalam hal ini GKBI Investement selaku pemegang 47 persen saham.

Dalam perjalanannya, PPA sudah berupaya mengupayakan Primissima agar tetap berjalan atau tidak dalam keadaan 'mati' ketika dijual. Maka dari itu, PPA bersedia memberikan dana talangan untuk membayarkan gaji karyawan pada April dan Mei 2024 yang sempat terhutang.

"Karena Primissima nggak punya uang," tegasnya.

Sepanjang itu pula, perusahaan menunggu kehadiran investor demi Primissima bisa beroperasi kembali. Hasilnya buntu sehingga langkah yang diambil adalah menutup sementara perusahaan.

"Kami sedang mendiskusikan ini dengan pemegang saham, GKBI Investment dan PT PPA yang dipasrahi untuk mengelola Primissima, karena memang kalau diteruskan tapi tidak ada investor ataupun komitmen dari pemegang saham untuk memberikan dana modal kerja, pasti akan berat. Bebannya akan lebih tinggi. Maka salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan saat ini perusahaan ditutup sementara dengan mem-PHK seluruh karyawan," paparnya.

Meskipun ditutup sementara, ia menegaskan Primissima belum pailit.

"Tapi status perusahaan belum pailit, hanya tidak beroperasi karena bisa saja nanti ada investor yang berkenan menghidupkan kembali," sambung Usmansyah.

Dalam kesepakatan Perjanjian Bersama, Primissimaberkomitmen memenuhi seluruh gaji terhutang, termasuk pesangon bagi seluruh karyawan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025. Ada juga 'bonus PHK' senilai satu bulan gaji untuk karyawan yang belum mengundurkan diri hingga langkah PHK diambil.

Usmansyah merinci total utang perusahaan ke karyawan mencapai Rp26 miliar, belum termasuk tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, Primissima tak memiliki aset bebas karena seluruhnya dijaminkan ke Bank Mandiri sejak 2001 karena utang Rp60 miliar. Karena itu, perusahaan baru bisa memenuhi seluruh hak-hak karyawan setidaknya sampai sebagian aset perusahaan laku terjual.

"Kami sedang menawarkan menjual pabrik 3, tanah dan gedungnya, luasnya dua sampai tiga hektare lebih, sudah ada beberapa penawaran," bebernya.

Sebelumnya, PT Primissima merumahkan sementara 425 karyawannya pada 12 Juni 2024 lalu imbas krisis keuangan. Pemicunya, perusahaan yang sudah tidak punya modal kerja lagi untuk belanja bahan baku, serta membayar kebutuhan operasional sejak 2020.

Ditemui 11 Juli 2024, Usmansyah saat itu berujar perusahaan tetap membayarkan 25 persen dari total gaji untuk para karyawan yang dirumahkan dengan status terhutang. Ia mempersilakan karyawan menuntut pelunasan apabila perusahaan sudah memiliki dana.

Usmansyah menjelaskan pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sedang dalam proses memulihkan Primissima. Sebelum pinjaman modal kerja bisa dicairkan, diperlukan resrukturisasi aset dan efisiensi operasional agar pinjaman modal kerja mendatang mampu dijamin dan dikembalikan.

Ia mengatakan para karyawan dirumahkan setidaknya sampai pinjaman modal kerja dan dana penyehatan untuk pembelian suku cadang mesin-mesin cair serta penjaminan untuk modal kerja yang lebih besar juga sedang diproses oleh bank dan PPA.

"Perlu diketahui kenapa Primissima tidak menggunakan mekanisme pendanaan dari bank, nggak bisa karena sejak 2021 seluruh aset Primissima itu jadi jaminan utang di Bank Mandiri," beber Usmansyah, Kamis (11/7).

Usmansyah menerangkan aset perusahaan sekarang tercatat Rp180 miliar, sementara hutang ke Bank Mandiri sekitar Rp55 miliar. Dengan besarnya jaminan, PPA kini melobi Bank Mandiri untuk mendapatkan jatah jaminan yang sebagian dipakai sebagai dana talangan ke Primissima.

"Itu yang sekarang dilakukan, PPA sekarang juga sudah jalan menurunkan modal kerjanya. Kita berharap sebelum tanggal 20 (Juli) talangan dari PPA akan banyak turun sehingga paling lambat tanggal 1 Agustus karyawan sudah masuk lagi. Tapi, karena program efisiensi, nggak bisa semua karyawan masuk karena penghasilannya tidak akan meng-cover semua gaji karyawan," paparnya

Menteri Pekerjaan Umum yang baru Dody Hanggodo bersuara soal latar belakang dan hubungan dekatnya dengan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pengusaha batu bara kaya asal Kalimantan Selatan.

Terkait latar belakang, ia menolak buka-bukaan. 

"Janganlah, saya bukan orang internet," katanya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (21/10) malam.

Sementara terkait kedekatannya dengan Haji Isam, ia mengakui memang kenal. Perkenalan itu terkait hubungan profesional yang dijalinnya dengan Haji Isam saat masa awal karir profesionalnya.

"Saya dulu pernah kerja sama beliau, tapi that's it. Pernah kerja dulu, dulu banget. Awal-awal saya hidup saya kerja sama beliau. Awal-awal saya hidup," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dody Hanggodo menjadi menteri pekerjaan umum menggantikan Basuki Hadimuljono.

Mengutip berbagai sumber, Dody merupakan ayah dari Aushaf Fajr Herdiansyah, politikus Partai Gerindra sekaligus calon wakil bupati Nganjuk dalam Pilkada Nganjuk 2024.

Informasi soal status hubungan kekeluargaan tersebut diketahui dari postingan Aushaf di akun Instagram yang menunjukkan kehadirannya saat menghadiri Ujian Doktor Terbuka Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Universitas Airlangga.

Tidak banyak informasi lain yang bisa dikulik soal sosok Dody ini dan juga karir profesionalnya. Yang terlacak di beberapa media, dia pernah menjadi komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk.

Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Perusahaan memiliki izi usaha perkebunan kelapa sawit seluas 22.500 hektare.

Mengutip website perusahaan, Pradiksi Gunatama Tbk sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Araya Agro Lestari.

Araya Agro Lestari adalah entitas usaha yang dimiliki oleh anak dari Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, yaitu Jhony Saputra dan Liana Saputri.

Selain di Pradiksi Gunatama, Dody juga pernah terlacak menjadi komisaris di PT Senabangun Aneka Pertiwi mendampingi Jusuf Manggabarani yang menjadi presiden komisaris perusahaan.

Sama dengan Pradiksi Gunatama, Senabangun Aneka Pertiwi juga bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha  PT Investree Radika Jaya (Investree). 

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari website mereka, OJK menyatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena Investree telah melakukan pelanggaran atas aturan ekuitas minimum dan ketentuan lainnya yang sudah diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Pencabutan izin usaha juga dilakukan dengan pertimbangan kinerja yang memburuk dan dikhawatirkan bisa mengganggu operasional serta pelayanan kepada masyarakat.

OJK dalam keterangan itu menyatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

Sebelum mencabut izin usaha itu, OJK sejatinya sudah melakukan pendekatan kepada Investree, pengurus dan pemegang saham untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel dan memperbaiki kinerja serta mematuhi aturan.

OJK juga sudah meminta mereka melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain sanksi peringatan sampai dengan pembatasan kegiatan usaha (PKU).

Namun upaya itu tak membuahkan hasil. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga mau tidak mau OJK harus membekukan usaha Investree.

Selain mencabut izin usaha, OJK juga sedang mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak yang diduga melanggar aturan terkait masalah di Investree.

Tindakan pertama, melakukan penilaian kembali pihak utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil tidak lulus dan menghukumnya dengan melarang menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di Lembaga Jasa Keuangan.

Hasil PKPU tersebut kata OJK, tidak menghapus tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dugaan tindakan pidana sektor jasa keuangan bersama dengan aparat penegak hukum (APH).

Ketiga, memblokir rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi.

Keempat, melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran.

Kelima, mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri.

Keenam, melakukan langkah-langkah lainnya Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Jokowi, Basuki Hadimuljono mengatakan ia diminta untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ini saya bukan mau mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi saya di OIKN," katanya di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

"Sekarang sedang diurus bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa jabatanmya sebagai PLT Kepala OIKN telah berakhir.

"Sekarang PLT-nya sudah berakhir," imbuhnya.

Basuki ditunjuk sebagai PLT Kepala OIKN pada Maret lalu usai Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden Senin (3/6). Ia mengatakan Keppres tentang Pemberhentian dengan hormat Bambang dan Donny sudah terbit.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.

Ia menegaskan Indonesia harus bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Prabowo bahkan mengklaim sudah berbicara dengan banyak pakar terkait target swasembada pangan itu.

"Saya yakin paling lambat 4 tahun-5 tahun (setelah 2024), kita swasembada pangan. Bahkan, kita siap jadi lumbung pangan dunia," katanya dalam Pidato di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

"Saudara-saudara sekalian, saya canangkan RI harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung makan dari luar," tegas Prabowo.

Meski punya tekad besar dan sangat menjanjikan, namun sejumlah pengamat takut apa yang diucapkan Prabowo hanya akan jadi omon-omon belaka. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian misalnya, menegaskan fakta di lapangan tak bakal jauh beda, andai pendekatan yang dilakukan Prabowo mewujudkan tekad itu sama seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Eliza sebenarnya meyakini swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo bisa dicapai. Asalkan, ada kebijakan baru dari Prabowo serta tak lagi menggunakan paradigma dan pendekatan usang seperti Jokowi.

Menurutnya, jangka waktu yang ditetapkan dalam 5 tahun bisa saja terwujud. Eliza menekankan kuncinya adalah Prabowo tak boleh cuma fokus pada peningkatan produksi, melainkan harus ikut memperhatikan kesejahteraan petani.

"Jika pemerintah masih memiliki paradigma pembangunan yang sama seperti saat ini, pangan Indonesia akan semakin karut-marut. Pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan. Ini bermula dari paradigmanya karena bagaimana pun paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/10).

Ia memberi contoh pemanfaatan anggaran di sektor pertanian selama ini. Eliza mengatakan ada 81 persen uang negara habis untuk belanja barang, sedangkan 15 persen lainnya dipakai belanja pegawai dan hanya 4 persen belanja modal alias infrastruktur dasar.

Eliza mengkritisi bagaimana pemerintahan Jokowi selama ini masih berkutat dengan bantuan personal. Padahal, ini sangat rentan penyelewengan dan mark up yang berujung inefisiensi serta kurang efektifnya belanja pemerintah.

"Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal, seperti pompa, benih, traktor, dan lain-lain ini akan percuma jika tidak didukung infrastruktur dasar, seperti irigasi, jalan usaha, cold storage, dan kebijakan harga," tegas Eliza.

Peneliti Core itu juga meminta pemerintah benar-benar melibatkan petani. Eliza menegaskan petani adalah ujung tombak peningkatan produksi pangan Indonesia.

Jika pemerintah lebih banyak mengajak korporasi, petani dipastikan hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Ia juga khawatir adanya monopoli pangan yang berujung permainan harga dan matinya para pengusaha kecil.

"Pemerintah semestinya menjalankan program yang sesuai kaidah ilmiah dan jelas penyusunan teknisnya sesuai kajian. Jangan banyak trial and error karena kapasitas fiskal kita terbatas. Harus bijak dalam belanja untuk menjalankan program," saran Eliza.

"Food estate akan berakhir gagal lagi jika masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Sudah terbukti dari berbagai kegagalan food estate era Pak Soeharto yang di Palembang, Ketapang dan Bulungan era SBY, MIFEE periode Pak Jokowi yang berlanjut lagi kegagalannya di Kalteng dan Humbang Hasundutan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menyoroti posisi baru Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ia menyinggung tugas berat Zulhas yang baru promosi dari menteri perdagangan ke menteri koordinator bidang pangan.

Andry mempertanyakan gerak Zulkifli Hasan ke depan. Terutama, koordinasi Kemenko Pangan yang membawahi Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Posisi menko (menko pangan) ini akan sestrategis apa? Apakah hanya sebagai koordinator saja?" khawatir Andry.

"Saya harapkan Menko Pangan (Zulkifli Hasan) bisa menjadi decision maker ketika ada permasalahan antar-kementerian. Misalnya, tidak sejalannya antara menteri teknis di bawah koordinasi menko pangan dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," sambungnya.

Ia kemudian mewanti-wanti biaya swasembada pangan yang harus digelontorkan Prabowo Subianto via APBN. Menurutnya, upaya ini tak mungkin cukup hanya mengandalkan food estate yang jelas-jelas selama ini banyak gagal.

Di lain sisi, pemerintahan Prabowo bakal menghadapi dilema. Andry menyebut ada persoalan baru muncul, yakni memilih menghadirkan pangan murah untuk rakyat atau memaksa membeli hasil panen dalam negeri yang notabene mahal.

"Harga ini harusnya dibayar oleh pemerintah. Apakah itu melalui subsidi, misalnya agar masyarakat tetap dapat membeli pangan terjangkau," sarannya.

"Jika keran impor dibuka, ini juga pasti akan menghambat swasembada pangan," tambah Andry.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan beranggapan janji yang diungkapkan Prabowo cukup ambisius. Terlebih, susunan Kabinet Merah Putih tak banyak berubah dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

Dwi menegaskan ketahanan pangan Indonesia terbukti melemah. Ia mencontohkan impor yang cukup tinggi pada 2023-2024 lalu, khususnya beras.

Ia menilai target swasembada pangan terlalu ambisius jika harus dicapai dalam jangka pendek. Dwi menekankan ada banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mewujudkan mimpi tersebut.

"Saya menemukan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan, khususnya beras. Saya menilai lebih mudah dan murah mempertahankan lahan di daerah sentra, seperti Jawa daripada membuka lahan di luar Jawa," tuturnya.

Dwi juga menyarankan Kabinet Merah Putih gotong royong jika ingin mencapai target ini. Swasembada diklaim harus dilakukan kementerian lintas sektor, bukan hanya mereka di urusan pertanian atau pangan.

Ia menyebut wajib ada inovasi dari pemerintah. Dwi menyarankan salah satu caranya adalah menggunakan teknologi tepat guna, selain mengevaluasi program food estate.

"Memberdayakan para petani hingga alokasi pupuk yang tepat sasaran. Pemerintah juga perlu membuat jaringan distribusi yang baik agar disparitas pangan dapat diperkecil dan harga pangan lebih stabil di berbagai daerah," saran Dwi.

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu.

Lantas apa itu Dewan Ekonomi Nasional?

Dewan Ekonomi Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pembentukan lembaga itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Saat itu, Kepala Dewan Ekonomi Nasional dijabat oleh Emil Salim. Sedangkan posisi Sekretaris diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun anggotanya di antaranya Boediono dan Anggito Abimanyu.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasehat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 6 menyebut dalam melaksanakan tugas, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 8.

Sementara itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun instagramnya tak lama setelah ia dilantik. Lembaga yang ia pimpin itu katanya bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik.

Apalagi, tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidak lah ringan seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut.