New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia mengatakannya saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk mendukung UNRWA di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York.

Pertemuan dihadiri oleh berbagai perwakilan negara PBB yang menyoroti tantangan serius yang dihadapi UNRWA serta langkah kolektif untuk memperkuat dukungan bagi Badan PBB tersebut, serta mendukung hak-hak pengungsi Palestina.

"Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan," ungkap Menlu Retno, dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Ia menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap UNRWA. Menurut Menlu Retno, terdapat dua hal utama yang diperlukan untuk mendukung UNRWA.

Pertama, dukungan politis. Menlu Retno menekankan tidak ada alternatif selain UNRWA untuk membantu situasi kemanusiaan di Palestina, dan karena itu penting melindungi mandat UNRWA dari tekanan politik dan upaya untuk mendelegitimasi Badan PBB tersebut.

“Ancaman terhadap UNRWA adalah ancaman bagi kemanusiaan,” tegas Menlu Retno.

Yang kedua, yakni dukungan pendanaan. Menlu Retno mengajak semua negara untuk memberikan dukungan pendanaan untuk UNRWA.

Menlu Retno mengatakan, Indonesia telah memberikan dukungan konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan untuk UNRWA pada 2024. Selain itu, RI telah berkontribusi untuk mendukung Flash Appeal UNRWA.

Menutup pidatonya, Menlu Retno menegaskan bahwa pekerjaan UNRWA bukanlah pengganti solusi yang adil bagi masalah pengungsi Palestina.

“Ini adalah respons kemanusiaan terhadap krisis politik yang berlarut-larut,” seru Menlu Retno.

UNRWA saat ini menjadi platform utama untuk bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

“Mendukung UNRWA bukanlah tindakan amal, melainkan investasi fundamental bagi kemanusiaan, stabilitas, dan perdamaian regional,” tegas Menlu Retno.

Ia pun mengajak komunitas internasional untuk segera mengakui Negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB.

“Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik terhadap Israel, dan satu-satunya cara agar kita dapat mencapai Solusi dua negara,” pungkas Menlu Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan membahas solusi dua negara dan situasi di Gaza pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menlu mendesak agar solusi dua negara segera diimplementasikan.

"Saya akan terus terang. Pertama, pengakuan terhadap negara palestina sangat penting. Kenapa ini penting, karena memberikan harapan kepada rakyat Palestina," ujar Menlu Retno pada pertemuan 'The Situation in Gaza and the Implementation of the Two-State Solution as a Path to a Just and Comprehensive Peace' di New York, 26 September 2024.

"Ini memberikan harapan untuk mencapai pembentukan solusi dua negara dan yang paling penting ini menjadi satu-satunya cara menekan Israel secara politik guna menghentikan segala bentuk kejahatan nya," imbuh Menlu Retno dikutip dari tayangan UNTV.
Tetapi Menlu Retno mempertanyakan sikap beberapa rekan yang mengatakan akan mengakui Palestina pada saat yang tepat, kapan waktu yang tepat itu?

"Untuk saya, waktu yang tepat adalah sekarang!" tegas Menlu.

Menlu menambahkan, kita tidak mau menunggu sampai semua rakyat Palestina kehilangan tempat tinggalnya, sampai ratusan ribu jiwa akan terbunuh jika kita menunggu waktu yang tepat.

Kepada para petinggi Menlu mendorong untuk pertimbangkan pentingnya pengakuan atas negara Palestina.

Kedua, Menlu Retno juga mendesak segera implementasi resolusi UNGA ES-10/24 sangatlah penting. Resolusi ini juga memberikan harapan. Namun harapan itu akan hancur sebagai anggota PBB tidak memiliki hati dan keberanian menekan kepqda sebuah negara, untuk segera mengimplementasikan resolusi.

Indonesia mendorong semua anggota untuk memastikan implementation resolusi bisa terwujud.

Resolusi itu sendiri memerintahkan agat Israel untuk segera menarik pasukan dan menghentikan kekerasan di Gaza hingga 12 bulan ke depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tel Aviv: Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengesampingkan usulan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Padahal usulan itu diajukan oleh Amerika Serikat (AS) dan 10 negara lainnya.

“Berita tentang gencatan senjata itu tidak benar. Ini adalah usulan Amerika-Prancis, yang bahkan tidak ditanggapi oleh perdana menteri,” kata pernyataan kantor Netanyahu, dilansir dari The Guardian, Kamis, 26 September 2024.

“Perdana menteri memerintahkan IDF (militer Israel) untuk melanjutkan pertempuran dengan kekuatan penuh,” sambung pernyataan itu.

Lebih dari 600 orang telah tewas dan ribuan lainnya terluka di Lebanon sejak Israel memulai kampanye pengeboman yang gencar pada Senin.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, setuju dengan perdana menteri dalam mengesampingkan kemungkinan Israel menerima usulan gencatan senjata 21 hari antara Israel dan Hizbullah yang diajukan AS-Prancis.

“Tidak akan ada gencatan senjata di wilayah utara. Kami akan terus berjuang melawan organisasi teroris Hizbullah dengan sekuat tenaga hingga kemenangan diraih dan penduduk wilayah utara dapat kembali ke rumah mereka dengan selamat,” ucap Katz di media sosial.

Sekitar 60.000 warga Israel telah meninggalkan rumah mereka di Israel utara akibat pertempuran terus-menerus antara Israel, Hizbullah, dan pasukan anti-Israel lainnya yang bermarkas di Lebanon.

Di sisi Lebanon dari garis biru yang ditarik PBB yang memisahkan kedua negara, puluhan ribu warga Lebanon juga telah mengungsi secara internal.

Sebelumnya, menteri keuangan sayap kanan garis keras Israel, yang sebelumnya menggambarkannya sebagai misi hidupnya untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina, Bezalel Smotrich juga menolak gagasan gencatan senjata.

“Kampanye di utara harus berakhir dalam satu skenario, menghancurkan Hizbullah,” tegasnya.

Militer Israel mengklaim bahwa semalam mereka menyerang sekitar 75 target teror milik organisasi teroris Hizbullah di Beqaa dan di Lebanon selatan.

Pihak berwenang di Lebanon melaporkan sedikitnya empat orang lagi tewas pagi ini, dan 23 warga Suriah, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas oleh serangan Israel di Younine di Lebanon pada malam hari.

Sementara itu, AS dan Prancis telah menyerukan gencatan senjata sementara untuk memberi jalan bagi negosiasi yang lebih luas. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden dan mitranya dari Prancis Emmanuel Macron mengatakan, gencatan senjata harus dilakukan di perbatasan Israel-Lebanon.

“Sudah saatnya untuk penyelesaian di perbatasan Israel-Lebanon yang menjamin keselamatan dan keamanan untuk memungkinkan warga sipil kembali ke rumah mereka. Baku tembak sejak 7 Oktober, dan khususnya selama dua minggu terakhir, mengancam konflik yang jauh lebih luas, dan membahayakan warga sipil,” kata pernyataan bersama itu.

The Jerusalem Post sebelumnya melaporkan bahwa para pemimpin masyarakat di Israel utara tidak senang dengan prospek gencatan senjata, dengan salah satu ketua dewan regional mengatakan, “Ada saatnya untuk negosiasi, ini bukan saatnya. Ini saatnya untuk perang.”

Baca juga: Gencatan Senjata 21 Hari Israel-Lebanon Didukung AS-Prancis dan Sekutu Barat

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Rusia memiliki banyak musuh, hal ini bukan opini. Hari Sabtu, 21 September, Rusia mengeluarkan daftar 47 negara-negara yang dicap sebagai musuh "si beruang.

Melansir Taiwannews, daftar tersebut ditandangani Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin yang meresmikan status 47 negara tersebut sebagai musuh Rusia.

Berikut 7 diantaranya yang dicap sebagai "musuh bebuyutan" Rusia.

1. Amerika Serikat (AS)

Gambar: Bendera AS (AFP)
Sudah pasti AS berada dalam daftar ini. Semenjak kekaisaran Rusia berubah menjadi negara komunis, Uni Soviet, kedua negara ini tidak pernah akur karena perbedaan ideologi.

Ketika kedua negara menjadi negara superpower paska perang dunia kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing satu sama lain selama 44 tahun lebih dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer untuk menunjukkan ideologi mereka.

Kedua negara masih tidak akur bahkan ketika Uni Soviet runtuh. Rusia yang merupakan negara autarki memiliki nilai yang berbeda dengan AS dan UE yang demokrasi.

2. Ukraina

Gambar: Bendera Ukraina (AFP)

Daftar kedua juga sudah mudah ditebak. Banyak yang sudah tahu bahwa Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Namun, kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang. Dimulai ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1990, Ukraina menyatakan merdeka dari pengaruh Rusia.

Lanjut pada tahun 2014 dimana Ukraina menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa, Rusia menganeksasi Krimea yang memperburuk hubungan kedua negara.

Kemudian, Rusia mendeklarasikan invasi skala penuh terhadap Ukraina atas "klaim sejarah" dan "denazifikasi" Ukraina. Ukraina yang sejak saat itu menghadang invasi Rusia untuk menghapus negara mereka dari peta menjadi musuh bebuyutan Rusia.

3. Inggris

Gambar: Bendera Inggris (AFP)

Sebagai sekutu kuat Amerika Serikat dan anggota NATO, Inggris terus memperburuk hubungan dengan Rusia, terutama setelah mendukung Ukraina selama konflik dan menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia.

Dalam sejarah Inggris bisa dilihat sebagai "mitra" AS melawan pengaruh Komunisme Uni Soviet di Eropa dan seluruh dunia ketika perang dingin.

Serangan racun terhadap mantan agen Rusia Sergei Skripal di Inggris pada 2018 juga semakin memperkeruh hubungan.

4. Polandia

Gambar: Bendera Polandia (AFP)

Polandia, salah satu anggota NATO dan tetangga Rusia, telah menjadi kritikus keras invasi Rusia ke Ukraina. Polandia secara aktif mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan militer dan kemanusiaan, serta ikut memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Posisi geopolitik Polandia membuat negara ini dan trauma warga Polandia ketika masih berada di bawah pengaruh Uni Soviet ketika perang dingin negara menjadi lawan potensial bagi ambisi Rusia di Eropa Timur.

5. Jerman

Gambar: Bendera Jerman (AFP)

Meski Jerman memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia, terutama dalam hal energi, hubungan tersebut memburuk drastis setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Negara yang sering disebut sebagai pemimpin Uni Eropa bersama Perancis ini aktif dalam upaya internasional untuk menekan Rusia melalui sanksi ekonomi dan bantuan kepada Ukraina, yang menempatkannya di daftar musuh Rusia.

6. Prancis

Gambar: Bendera Prancis (AFP)

Perancis, sebagai negara kuat Eropa dan anggota NATO, mendukung Ukraina dan mengutuk tindakan Rusia di panggung internasional.

Sama halnya dengan Inggris dan AS, Prancis menentang keras ideologi komunisme yang disebarkan Uni Soviet ketika perang dingin.

Perancis juga ikut memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan mendorong diplomasi yang menekan kebijakan luar negeri Rusia.

7. Jepang

Gambar: Bendera Jepang (Getty)

Jepang, yang berbagi sejarah sengketa wilayah dengan Rusia terkait Kepulauan Kuril, tetap menjadi musuh lama Rusia. Meski Jepang dan Rusia memiliki beberapa dialog terkait isu tersebut, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan Jepang menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia, memperburuk hubungan mereka.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat menambah wawasan geopolitik dan sejarah pembaca.

Baca Juga:
Ini Senjata Rusia yang Paling Ditakuti Ukraina
10 Senjata Ukraina yang Bikin Rusia Ketar-Ketir
Yuk Kenalan, Ini 7 Negara Sekutu Rusia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Pada hari Rabu, 25 September, Amerika Serikat dan sekutunya sedang merancang proposal gencatan senjata 21 hari yang diharapkan dapat meredakan konflik antara Israel dan Lebanon, yang mengalami eskalasi dalam satu minggu terakhir.

Namun, pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah Israel benar-benar menginginkan gencatan senjata?

Pada 7 September 2024, Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bouhabib mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa Israel telah mengirim pesan yang menyatakan mereka tidak tertarik pada gencatan senjata dengan Lebanon.
"Mereka (Israel) tidak tertarik pada gencatan senjata di Lebanon, bahkan setelah gencatan senjata di Gaza berhasil. Israel bertekad melanjutkan perang di Selatan," ujar Bouhabib kepada Al-Jazeera.

Pernyataan tersebut terjadi pada 7 September, saat eskalasi belum setinggi sekarang pada 26 September 2024, di mana kedua negara mendekati kemungkinan perang darat.

Saat ini, momentum perang menguntungkan Israel, dengan lebih dari 1.500 anggota Hizbullah dirawat karena luka-luka akibat ledakan pager minggu lalu, dan senior misil Hizbullah tewas pada Selasa, 24 September 2024.

Baca Juga: IDF Buka Kemungkinan Israel Invasi Darat ke Lebanon

Sederhananya, sangat tidak masuk akal bagi Israel untuk menyetujui gencatan senjata ketika Hizbullah tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Israel berdamai.

Sebagai contoh, Israel setuju melakukan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas karena Hamas masih menahan 101 sandera, berdasarkan data pemerintah Israel pada 1 September 2024.

Namun, Lebanon tidak memiliki leverage yang sama. Mereka mencoba menyerang Tel Aviv pada 25 September, tetapi serangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan, kematian, atau luka-luka di pihak Israel.

Dalam perspektif Realisme Ofensif, saat ini adalah momen yang menguntungkan Israel untuk melanjutkan serangan terhadap Hizbullah dan melemahkan kekuatan militer mereka.

Netanyahu Hampir Tidak Menghadapi Tekanan untuk Gencatan Senjata

Berbeda dengan konflik dengan Hamas, di mana ribuan warga Israel turun ke jalan menuntut gencatan senjata, mayoritas publik Israel mendukung serangan terhadap Hizbullah di Lebanon.

Menurut survei Jewish People Policy Institute pada bulan Juni, setidaknya 62% responden mendukung serangan terhadap Hizbullah dengan "kekuatan penuh," dan 36% lainnya mendukung serangan langsung, sementara 26% memilih menunggu hingga operasi di Gaza selesai.

Pada hari Rabu, pejabat dari koalisi Netanyahu mendesak Perdana Menteri untuk tidak menyetujui proposal gencatan senjata 21 hari yang sedang dirancang oleh AS dan sekutunya.

"Musuh (Hizbullah) tidak boleh diberi kesempatan untuk pulih... selama 21 hari," ujar Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, di media sosial X.

Singkatnya, dari sisi domestik, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hampir tidak menghadapi tekanan untuk menyetujui gencatan senjata.

Pengaruh AS Terbatas

Menteri Luar Negeri Lebanon Bouhabib menyebut bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang dapat mempengaruhi situasi di Timur Tengah, dalam pertemuan Majelis Umum PBB pada hari Rabu.

Namun, beberapa pejabat AS mulai meragukan kemampuan AS untuk mempengaruhi keputusan Israel, menyebutnya "terbatas" setelah ledakan pager minggu lalu, menurut laporan Axios.

Meski demikian, ada kemungkinan bahwa Netanyahu pada akhirnya akan menyetujui gencatan senjata dengan alasan tertentu. Pada hari Rabu, Netanyahu memberi "lampu hijau" untuk mencoba mencari kesepakatan, meskipun serangan terhadap Lebanon akan terus berlanjut.

"Negosiasi hanya akan berlangsung di tengah pertempuran, kita akan terus menyerang Hizbullah dengan kekuatan penuh," ujar Netanyahu kepada para menterinya, menurut penyiar radio Kan pada hari Rabu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI dan TNI telah mengadakan rapat pada hari ini, Kamis, 26 September 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan situasi pasukan TNI di UNIFIL, serta perlindungan WNI di Lebanon.

Adanya rapat bersama itu dikonfirmasi Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha kepada Medcom.id.

“Jika keadaan semakin tereskalasi, pasukan TNI di UNIFIL siap memberikan dukungan proses evakuasi WNI di Lebanon, dengan tetap berkoordinasi melalui Force Commander UNIFIL,” tutur Judha dalam pesan singkat.

Ia mengatakan, sudah ada 25 WNI yang dievakuasi dari Lebanon dan tiba di Indonesia sejak awal bulan ini. Dan hingga saat ini masih terdapat 155 WNI di Lebanon.

Sejak KBRI Beirut menetapkan Siaga 1 untuk seluruh Lebanon, Kemenlu dan KBRI telah memfasilitasi evakuasi 25 WNI.

“Sedangkan mayoritas lainnya memilih untuk tetap tinggal di Lebanon,” lanjut dia.

Kemenlu dan KBRI kembali menyampaikan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menjauhi lokasi lokasi rawan, dan membatasi bepergian non esensial.

“Bagi WNI yg memiliki rencana bepergian ke Lebanon, Iran, Israel dan Palestina agar menunda perjalanan hingga situasi aman,” pungkas Judha.

Baca juga: TNI dan Kemenlu Jadwalkan Rapat Bahas Evakuasi WNI di Lebanon

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea Level Rise" yang membahas mengenai ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut. Pertemuan dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York.

Menlu Retno menegaskan bahwa dampak kenaikan permukaan laut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pesisir, tetapi juga oleh komunitas yang terletak jauh di daratan. Hal ini menjadikan kenaikan permukaan laut sebagai krisis global yang memerlukan aksi segera.

Tiga poin penting yang diangkat Menlu Retno antara lain:

Pertama

diperlukan aksi iklim yang lebih ambisius untuk atasi pemanasan global. Target 1,5 derajat Celsius adalah harga mati. Untuk mencapainya, diperlukan pembagian beban yang adil, bukan pengalihan beban.

Kedua

Serukan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam hadapi kenaikan permukaan laut. Penekanan diberikan pada upaya peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pembiayaan dan teknologi yang dapat diakses oleh semua negara.

Ketiga

Memperkuat kehendak politik global untuk atasi dampak kenaikan permukaan laut, yang meliputi hilangnya wilayah dan terganggunya mata pencaharian.
Menlu Retno juga mengusulkan perlunya agenda global khusus tentang kenaikan permukaan laut dan menyerukan penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk. Pemajuan ilmu pengetahuan dan data juga perlu di dorong dalam mendukung pengambilan kebijakan yang efektif.

Pertemuan Tingkat Tinggi 'Sea Level Rise' dihadiri 128 negara dan membahas upaya bersama untuk mengatasi kenaikan permukaan laut, termasuk melalui pendanaan iklim, kedaulatan wilayah dan batas zona maritim negara, serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.

Terkait isu ini, Indonesia sendiri telah mengambil langkah konkret dengan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (Archipelagic and Island States Forum) pada Oktober lalu di Bali, yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional, termasuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif untuk negara-negara kepulauan dan pulau kecil.

Menteri Retno menutup pernyataannya dengan seruan tegas: "Kenaikan permukaan laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi – bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang."


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future", Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, menyerukan pentingnya kepemimpinan global untuk mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Palestina.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan keprihatinannya bahwa perdamaian masih belum ditemukan bagi rakyat Palestina. Ia menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41.000 orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya.

"Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini adalah gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," ujar Menlu Retno, dikutip dari situs Kemlu.go.id, Kamis 26 September 2024.
Menlu Retno menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan bahwa saat ini, dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Lebanon, di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Menlu Retno menggarisbawahi dua poin penting dalam pidatonya:

Pertama, pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian.

“Tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza,” tegas Menlu Retno.

Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Lebanon. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang lebih demokratis agar DK PBB dapat bertindak secara efektif guna merespons ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian.

DK PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian.

"Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan pernah tercapai secara menyeluruh," tegas Menlu Retno.

Sebagai penutup, Menlu Retno mengajak Dewan Keamanan untuk tidak perlu mencari jauh-jauh dalam mengejar masa depan yang aman.

"Kita bisa mulai dari sini dan sekarang, dengan perdamaian untuk rakyat Palestina," ungkap Menlu Retno.

Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu pertemuan utama Presidensi Slovenia di DK PBB bulan September 2024.

Pada awal pertemuan, DK PBB telah mengadopsi Presidential Statement yang menegaskan komitmen DK PBB untuk mengedepankan multilateralisme dan peran PBB, serta pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam upaya bina damai.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Prancis dan Amerika Serikat (AS) tengah menggodok gencatan senjata sementara selama 21 hari antara Hizbullah, Lebanon dan Israel. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot untuk memberi waktu bagi negosiasi yang lebih luas, pada Rabu 25 September 2024.

"Solusi diplomatik memang memungkinkan. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah bekerja sama dengan mitra Amerika kami pada platform gencatan senjata sementara selama 21 hari untuk memungkinkan negosiasi," kata Barrot kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 15 orang, seperti dikutip AFP, Kamis 26 September 2024.

Barrot mengatakan rencana tersebut akan segera diumumkan ke publik.
"Kami berharap kedua belah pihak menerimanya tanpa penundaan, untuk melindungi penduduk sipil dan memungkinkan dimulainya negosiasi diplomatik," kata Barrot.

Barrot, yang akan berangkat ke Lebanon pada akhir minggu ini, mengatakan Paris telah bekerja sama dengan para pihak dalam menentukan parameter untuk jalan keluar diplomatik dari krisis di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

"Ini adalah jalan yang sulit, tetapi ini adalah jalan yang memungkinkan," kata Barrot.

Resolusi 1701 - yang diadopsi setelah perang selama sebulan antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006 - memperluas mandat pasukan penjaga perdamaian PBB, yang memungkinkannya untuk membantu tentara Lebanon menjaga wilayah selatan bebas dari senjata atau personel bersenjata selain dari negara Lebanon.

Hal ini telah memicu ketegangan dengan Hizbullah, yang secara efektif mengendalikan Lebanon selatan meskipun ada kehadiran tentara Lebanon. Hizbullah adalah pihak yang bersenjata lengkap dan kekuatan politik Lebanon yang paling kuat.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan bahwa 1701 yang diterapkan sepenuhnya adalah satu-satunya solusi jangka panjang.

"AS telah terlibat secara intensif dengan semua pihak di kawasan tersebut. Tujuan kami jelas, untuk mencegah perang yang lebih luas yang kami yakini tidak menguntungkan pihak mana pun, tidak menguntungkan rakyat Israel dan tidak menguntungkan rakyat Lebanon," kata Wood.

"Kami bekerja sama dengan negara lain untuk mengajukan proposal yang kami harap akan menghasilkan ketenangan dan memungkinkan diskusi untuk mencapai solusi diplomatik," ucap Wood.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dalam pertemuan tersebut bahwa Lebanon tidak boleh dibiarkan menjadi Gaza lainnya.

"Mari kita katakan dengan satu suara yang jelas, hentikan pembunuhan dan penghancuran. Tolak retorika dan ancaman. Mundurlah dari jurang. Perang habis-habisan harus dihindari dengan segala cara," pungkas Guterres.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tel Aviv: Pemimpin Pasukan Keamanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel sedang bersiap untuk melancarkan invasi darat ke wilayah Lebanon.

"Kamu bisa mendengar pesawat diatas, kita sudah menyerang sepanjang hari untuk mempersiapkan area dimana kemungkinan kalian akan memasuki wilayah Lebanon dan terus menghantam Hizbollah," ujar Halevi kepada para tentara, Rabu, 25 September 2024.

Herzi mengatakan kepada para tentara bahwa Hizbollah akan "menerima respons kuat" dari Israel dikarenakan serangan misil Hizbullah ke Tel Aviv pada hari Rabu, yang berhasil dicegat oleh militer Israel.
Berdasarkan keterangan Hizbullah, misil tersebut ditargetkan menuju gedung badan Intelijen Israel, Mossad, yang telah disalahkan Hizbollah atas ledakan pager dan walkie talkie yang membunuh 42 orang dan 3500 lainnya luka-luka.

Namun, berdasarkan keterangan IDF, misil tersebut diarahkan terhadap area warga sipil di Tel Aviv, bukan gedung Mossad, sebelum dicegat oleh pertahanan Israel.

"Hari ini (25 September) kita akan melanjutkan serangan, kita tidak akan berhenti, kita akan terus menyerang dan terus menyerang mereka dimanapun. Tujuannya cukup jelas, untuk mengembalikan warga dari Utara (Israel) yang terlantar kembali dengan aman," lanjut Halevi.

Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Duta Israel untuk PBB pada pertemuan Majelis Umum PBB hari Rabu Danny Dannon, dimana dia mengatakan "Israel tidak menginginkan invasi darat,".

Kemungkinan Perang Skala Penuh Lebih Besar

Ketika Israel bersiap untuk invasi darat ke Lebanon, para diplomat di seluruh dunia mencoba untuk melakukan de-eskalisasi kedua negara, termasuk Perancis dan Amerika Serikat (AS) yang saat ini dikabarkan sedang merancang kesepakatan gencatan senjata untuk kedua negara.

Amerika Serikat terutama, menyatakan sebelumnya bahwa mereka tidak mendukung operasi Israel untuk melancarkan invasi darat ke Lebanon.

"Kami ingin mencegah terjadinya perang daratan," ujar pejabat atas AS, melansir Axios.

Namun, berdasarkan Axios, setelah serangan pager minggu lalu beberapa pejabat AS menyatakan bahwa pengaruh negara adidaya tersebut dalam pengambilan keputusan Israel sekarang menjadi "terbatas".

Seperti yang ditunjukkan Al-Jazeera, menjelang serangan pager yang membunuh anggota-anggota Hizbullah dan setidaknya 1500 anggota menjadi tidak aktif karena luka yang dialami serta pembunuhan beberapa komandan Hizbullah dalam serangan udara Israel beberapa hari ini, momentum konflik kedua negara sekarang miring kearah Israel.

"Perang skala penuh terlihat lebih dekat daripada ketika tahun lalu," tulis Al-Jazeera, 25 September 2024.

Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Lebanon, 72 orang tewas dan 223 orang lainnya luka-luka dalam serangan Israel ke Lebanon hari Rabu. Total kematian dari sisi Lebanon mencapai setidaknya 641 korban jiwa.

Baca Juga:
Tiga Negara Arab Bersatu Kecam Serangan Israel ke Lebanon


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

New York: Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi “United by Water: Securing Our Collective Water Future Amidst Rising Seas and Melting Glaciers” yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 25 September 2024, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, menekankan peran krusial air dalam menjamin masa depan negara-negara kepulauan seperti Indonesia.

Dalam pidatonya, Menteri Retno menyatakan bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber kerentanan bersama, terutama bagi negara-negara yang menghadapi ancaman nyata dari naiknya permukaan laut dan mencairnya gletser.

Menlu menyoroti posisi unik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, menekankan bahwa tantangan yang dihadapi negara-negara pulau kecil juga merupakan tantangan Indonesia.
"Naiknya permukaan laut dan mencairnya gletser memiliki dampak yang luas bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia," ujar Menlu Retno, dikutip dari keterangan Kemenlu RI, Kamis 26 September 2024.

"Gangguan pada sumber air tawar dan pola cuaca sangat mempengaruhi ekosistem, ketahanan pangan, dan kesehatan di seluruh dunia,” imbuh Menlu.

Mantan Dubes RI untuk Belanda itu menggarisbawahi dua poin penting dalam menangani isu air.

Pertama, tindakan mendesak terhadap perubahan iklim. Menteri Retno menyerukan perlunya tindakan global yang segera dan mendesak terkait perubahan iklim, menekankan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi harus berjalan beriringan untuk menangani permasalahan ini.

Dalam pertemuan itu Menlu menegaskan pentingnya komitmen politik untuk memandu inovasi dan tindakan konkret, dengan fokus pada prinsip “tidak meninggalkan siapa pun.”

"Kita harus menempatkan air dalam agenda politik tinggi setiap negara," tegasnya, seraya menyoroti perlunya memperluas pembiayaan inovatif untuk tindakan terkait air dan iklim, termasuk meningkatkan pendanaan iklim.

Kedua, pelaksanaan program inovatif. Menteri Retno menegaskan komitmen Indonesia terhadap program pengelolaan air yang inovatif, merujuk pada hasil dari Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada Mei lalu. Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu guna mengoptimalkan sumber daya air di berbagai sektor.

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan program berbasis komunitas yang bertujuan untuk membangun infrastruktur air minum dan sanitasi, serta sistem pengelolaan air limbah. Program- program ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6).

Sebagai penutup, Menteri Retno menekankan pentingnya menjadikan air sebagai faktor pemersatu dalam menghadapi tantangan global bersama. "Air adalah kehidupan, dan melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama," pungkas Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Para Menteri Luar Negeri G20 yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 25 September 2024 waktu New York.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan kekhawatirannya terhadap tanda- tanda kegagalan multilateralisme yang semakin terlihat, termasuk perpecahan tata kelola global, menurunnya kepercayaan antara negara-negara, dan ketidakmampuan sistem internasional dalam merespons tantangan-tantangan baru.

“Kegagalan multilateralisme akan berdampak signifikan dan berpotensi membawa dunia menuju masa di mana kekuatan mendominasi keadilan,” ujar Menlu Retno, dikutip dari keterangan Kemenlu RI, Kamis 26 September 2024.
Lebih lanjut, Menlu Retno menyoroti situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina sebagai contoh nyata rapuhnya sistem multilateral saat ini. Genosida di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menurut Menlu Retno, menjadi pengingat akan urgensi penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara konsisten dan tanpa standar ganda.

“Kita tidak boleh biarkan apa yang terjadi di Ukraina, di Gaza, di Tepi Barat dan di Lebanon menjadi norma (internasional) baru,” ungkap Menlu Retno.

Meski demikian, Menlu Retno tetap optimis bahwa multilateralisme masih bisa diperbaiki. “Peran G20 strategis untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem multilateral dan memperkuat tata kelola global yang inklusif dan adil,” tegas Menlu Retno.

Dalam pidatonya, ada tiga poin penting yang diangkat Menlu Retno:

Pertama, perlu adanya keterwakilan yang lebih baik dalam tata kelola global.

Reformasi harus dilakukan agar sistem ini lebih inklusif, representatif, dan efisien, dengan memperhatikan realitas dunia saat ini di mana negara-negara Global South mewakili 85 persen populasi dunia dan memiliki kontribusi ekonomi yang semakin besar.

Kedua, pentingnya memajukan kepercayaan strategis dan keadilan. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan jika tindakan-tindakan yang diambil negara maju sesuai dengan kewajiban mereka, terutama terkait dengan pendanaan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Menlu Retno menegaskan bahwa diperlukan upaya nyata untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen global dan tindakan nyata di lapangan.

Ketiga, adaptasi terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul, termasuk kebutuhan akan kerangka baru untuk tata kelola digital, regulasi siber, dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya segelintir orang. Selain itu, aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim juga harus ditingkatkan.

Dalam konteks ini, Indonesia mendukung “G20 Call to Action on Global Governance Reform” yang berfokus pada upaya memodernisasi tata kelola global agar lebih siap menghadapi tantangan abad ke-21, serta memastikan bahwa sistem tersebut lebih adil dan inklusif bagi semua negara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)