New York: Dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena indeks harga konsumen AS menunjukkan inflasi mereda. Hal ini memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve sudah dekat.

Mengutip data Yahoo Finance, Kamis, 15 Agustus 2024, indeks dolar sedikit lebih rendah pada level 102,57. Sementara Euro naik 0,18 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,1014, melampaui level tertinggi yang dicapai selama gejolak pasar minggu lalu, dan diperdagangkan pada level terkuatnya sejak 2 Januari.

Adapun, CPI AS naik moderat pada Juli dan kenaikan inflasi tahunan melambat hingga di bawah 3,0 persen untuk pertama kalinya sejak awal 2021, menambah ekspektasi untuk penurunan suku bunga bulan depan, meskipun mungkin kurang agresif dari yang diharapkan pasar.
Laporan tersebut menambahkan kenaikan ringan dalam harga produsen pada bulan Juli yang menunjukkan inflasi sedang dalam tren menurun. Hal ini seharusnya memberi ruang bagi Fed untuk lebih fokus pada pasar tenaga kerja di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perlambatan tajam.

Baca juga: Rupiah Terus Melaju Kencang

Potensi penurunan suku bunga Fed

Para pedagang telah lama memperkirakan adanya penurunan suku bunga pada September sebelum data harga produsen, dan meningkatkan taruhan untuk penurunan sebesar 50 basis poin setelah rilis menjadi 56 persen dari 53 persen sehari sebelumnya, menurut FedWatch Tool milik CME Group.

Pasar masih cenderung mengharapkan Fed memangkas suku bunga sebanyak tiga kali sebesar 25 bps tahun ini, bukannya 100 bps di akhir tahun.

Di sisi lain, pound sterling gagal menguat karena dolar yang melemah dan turun 0,29 persen pada USD1,2825 setelah data menunjukkan kenaikan inflasi harga konsumen Inggris lebih kecil dari yang diharapkan pada Juli karena harga jasa, yang diawasi ketat oleh Bank of England, naik kurang cepat.

Namun, pound melemah terhadap euro, yang naik 0,47 persen menjadi 85,87 pence. Pasar keuangan memperkirakan peluang 44 persen untuk pemangkasan suku bunga BoE seperempat poin pada September, naik dari 36 persen sebelum data tersebut dirilis.

(HUS)

Jakarta: Laju rupiah menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah naik setelah data-data ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan inflasi mulai melemah.

baca juga: Makin Bertaji, Rupiah Kini di Posisi Rp15.600-an per USD

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat 56 poin atau 0,36 persen menjadi Rp15.619 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.675 per USD.

baca juga: Kalahkan Dolar AS Lagi, Rupiah Berada di Rp15.675/USD

Indeks dolar, yang mengukur unit AS versus enam rival, terakhir berada di 102,6, tidak jauh dari level terendah delapan bulan di 102,15 yang disentuhnya minggu lalu. Indeks tersebut berada di jalur untuk minggu keempat berturut-turut di zona merah, pergerakan terakhirnya pada Maret-April 2023.

Di AS, data pada Rabu menunjukkan indeks harga konsumen naik moderat, sesuai dengan ekspektasi, dan kenaikan inflasi tahunan melambat hingga di bawah tiga persen untuk pertama kalinya sejak awal 2021.

Sikap agresif The Fed

Angka-angka tersebut menambah kenaikan ringan pada harga produsen pada bulan Juli yang menunjukkan inflasi sedang dalam tren menurun, meskipun para pedagang sekarang mengantisipasi bahwa Fed tidak seagresif yang mereka harapkan dalam pemangkasan suku bunga.

Manajer Portofolio GuideStone Funds Josh Chastant mengatakan data CPI dan PPI AS menunjukkan pemangkasan sebesar 25 basis poin (bps) oleh Fed pada September.
Menurut alat CME FedWatch, pasar memperkirakan peluang pemangkasan sebesar 25 bps bulan depan adalah 64 persen dan peluang pemangkasan sebesar 50 bps adalah 36 persen.

Para pedagang terbagi rata di awal minggu antara dua opsi pemotongan setelah aksi jual minggu lalu. Pasar mengantisipasi pemotongan 100 bps tahun ini dari Fed.

"Lampu hijau yang menyilaukan untuk pemotongan suku bunga tetap menyala dengan kuat, dan Fed mendapatkan bukti disinflasi yang dibutuhkannya untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk menindaklanjutinya," kata Analis Pasar Valas di Ballinger Group Kyle Chapman. Fokus investor sekarang akan tertuju pada data penjualan ritel AS yang akan dirilis pada Kamis.

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini berada di posisi 7.435,77. Hingga pukul 9.24 WIB, IHSG langsung terangkat naik ke level 7.441,33 atau naik 5,30 poin setara 0,07 persen.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto memprediksi IHSG pada perdagangan hari ini berpotensi dalam kecenderungan menguat. Pergerakan indeks akan berada di kisaran 7.358 sampai 7.454.

Menurut William, pola inverted head & shouldersIHSG sudah sepenuhnya terkonfirmasi, dan pergerakan tinggal sedikit lagi menuju all time high pada 7.454.
"Nilai transaksi kembali meningkat di level Rp10 triliun mengindikasikan euforia pasar, dan net buy asing sangat mendukung dengan nilai hingga Rp874 miliar. Saham-saham big caps berpotensi kembali memimpin pasar," tulis William dalam analisisnya, dikutip dari Investing.com, Kamis, 15 Agustus 2024.

Secara teknikal, IHSG telah mengkonfirmasi pola inverted head & shoulders, arah pergerakan selanjutnya adalah menguji level all time high pada 7.454.

Baca juga: Wall Street Menguat Didorong Data Inflasi AS

Rekomendasi saham

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

1. BBRI, buy, support Rp4.720, resistance Rp5.050. Pergerakan harga membentuk pola bullish flag dengan neckline pada Rp4.720 (pola telah terkonfirmasi).

2. HRUM, buy, support Rp1.300, resistance Rp1.475. Trend following dengan posisi candlestick menguat di atas MA5 dan MA20.

3. ERAA, buy, support Rp430, resistance Rp450. Trend following dengan posisi candlestick menguat di atas MA5 dan MA20.

4. NICL, buy, support Rp278, resistance Rp300. Telah menyelesaikan pembentukan demand zone pada area Rp278 sampai Rp282.

(HUS)

Houston: Harga minyak dunia mengalami penurunan sebesar satu persen pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) meningkat secara tak terduga dan sedikit meredanya kekhawatiran konflik Timur Tengah yang lebih luas dapat mengancam pasokan dari salah satu kawasan utama dunia untuk produksi minyak mentah.

Dikutip dari data Yahoo Finance, Kamis, 15 Agustus 2024, harga minyak mentah Brent ditutup turun 93 sen atau 1,15 persen menjadi USD79,76 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD1,37 atau 1,8 persen menjadi USD76,98 per barel.

Persediaan minyak mentah AS naik sebesar 1,4 juta barel, dibandingkan dengan estimasi penurunan sebesar 2,2 juta barel, menurut data dari Badan Informasi Energi AS. Peningkatan tersebut merupakan yang pertama setelah enam minggu berturut-turut terjadi penurunan.

Persediaan bensin dan sulingan turun lebih besar dari yang diharapkan. Angka American Petroleum Institute pada hari Selasa menunjukkan penurunan 5,21 juta barel minggu lalu.

Brent telah naik lebih dari tiga persen pada perdagangan Senin untuk mengakhiri kenaikan lima hari, ditutup pada USD82,30 per barel, setelah mencapai titik terendah tujuh bulan di USD76,30 pada awal minggu lalu.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Anjlok Imbas Kekhawatiran Meluasnya Perang Timur Tengah

Konflik Timur Tengah dikhawatirkan meluas

Iran telah bersumpah untuk memberikan tanggapan keras atas pembunuhan pemimpin Hamas akhir bulan lalu. Tiga pejabat senior Iran mengatakan hanya kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang akan menahan Iran dari pembalasan langsung terhadap Israel atas pembunuhan tersebut.

Israel tidak membenarkan atau membantah keterlibatannya, tetapi berperang di Gaza melawan Hamas setelah kelompok itu menyerang Israel pada Oktober. Untuk melawan Iran, Angkatan Laut AS telah mengerahkan kapal perang dan kapal selam ke Timur Tengah.

Badan Energi Internasional memangkas estimasi pertumbuhan permintaan minyak untuk 2025, dengan alasan dampak melemahnya ekonomi Tiongkok terhadap konsumsi. Hal itu terjadi setelah OPEC memangkas permintaan yang diharapkan untuk 2024 karena alasan yang sama.

Serangkaian indikator suram akhir-akhir ini telah mengumpulkan ekspektasi terhadap kinerja ekonomi Tiongkok pada Juli, yang memicu kekhawatiran terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Secara global, permintaan bahan bakar jet juga diperkirakan melemah karena perlambatan belanja konsumen yang memengaruhi anggaran perjalanan, perubahan yang dapat membebani harga minyak dalam beberapa bulan mendatang.

(HUS)

Jakarta: AIA Vitality menjalin kemitraan dengan Kopi Kenangan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan ke-79 Indonesia. Kolaborasi ini menghadirkan kampanye khusus kemerdekaan bertajuk Merdeka Bergerak, yang berlangsung dari 16 hingga 19 Agustus 2024 untuk para pengguna AIA Vitality.

"Melalui Merdeka Bergerak ini, kami ingin menginspirasi anggota AIA Vitality untuk tidak hanya menjaga kesehatan mereka, tetapi juga membagikan serta menikmati momen kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar mereka," kata Head of AIA Vitality Jong Wie Siu dalam keterangan tertulisnya, Rabu 14 Agustus 2024.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan AIA Vitality untuk memberikan reward yang menarik dan relevan bagi para member. Dengan semakin meningkatnya tren gaya hidup sehat, kemitraan ini memberikan kesempatan bagi para anggota untuk mencapai tujuan kesehatan mereka.
Adapun pengguna AIA Vitality yang berhasil mendapatkan poin melalui misi tantangan di aplikasi selama periode akan mendapatkan 8 voucher masing-masing senilai Rp17 ribu yang dapat digunakan di gerai Kopi Kenangan. Para pengguna AIA Vitality juga dapat mentraktir teman-teman mereka.

Baca juga: AIA Catat Pendapatan Premi Rp10 Triliun Sepanjang 2023

Head of Marketing Kopi Kenangan Ananditha Mayasari mengatakan, kemitraan dengan AIA Vitality memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam merayakan kebersamaan dengan cara yang sehat dan menyenangkan. Ia berharap kampanye ini dapat menambah semangat kebersamaan di momen perayaan kemerdekaan.

"Kolaborasi antara AIA Vitality dan Kopi Kenangan ini tidak hanya menawarkan cara yang menyenangkan untuk merayakan Hari Kemerdekaan, tetapi juga mengajak anggota AIA Vitality untuk tetap aktif dan sehat. Dengan adanya reward berupa voucher yang bisa digunakan untuk berbagi," ujar dia.

Sebagai partner baru, Kopi Kenangan menghadirkan sentuhan spesial bagi setiap anggota yang berkomitmen menjalani gaya hidup aktif. Apalagi dengan keanggotaan mencapai 30 ribu member, AIA Vitality telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengadopsi gaya hidup sehat.

“Kolaborasi ini semakin menambah daftar pilihan rewards di AIA Vitality. Kami berharap dapat semakin mendorong masyarakat untuk tetap aktif dan sehat dengan cara yang lebih menyenangkan, sehingga dapat mewujudkan hidup sehat terproteksi," tutup Jong Wie Siu.

(END)

Jakarta: Seiring dengan dinamika dan perkembangan teknologi yang makin mutakhir, aturan dan kebijakan pemerintah perlu disesuaikan supaya tetap relevan.

Salah satunya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah berusia lebih dari satu dekade sejak diterbitkan. UU KIP merupakan dasar hukum yang kuat untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakatnya.

"UU KIP mengatur kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi publik secara proaktif. Ini adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kepentingan lain secara sah. Regulasi ini juga mengatur mekanisme permintaan informasi publik oleh pemohon informasi sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional," jelas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, pada Forum Koordinasi PPID: Konsultasi Publik Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 untuk K/L/D, dikutip Kamis, 15 Agustus 2024.
Penyesuaian dan perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi atau Freedom of Information Act (FOIA) dijelaskan Usman telah terjadi di beberapa negara sesuai dengan konteks masing-masing. Amerika Serikat misalnya, melakukan perubahan signifikan pada 2016 untuk meningkatkan aksesibilitas digital dan memperkuat kewajiban pemerintah dalam merilis informasi.

Baca juga: Lembaga Publik di Daerah Didorong Agar Permudah Akses Informasi untuk Masyarakat

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) mengadakan diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait isu keterbukaan informasi publik. Lebih lanjut, Ditjen IKP menyusun draf naskah akademik revisi UU KIP, dengan dukungan dari Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

"Semoga langkah awal ini bisa mewujudkan UU KIP yang bisa mengakomodasi kepentingan setiap pihak yang terlibat di dalamnya, dan tentunya lebih tepat guna untuk memenuhi hak publik mendapatkan informasi publik dan menciptakan meaningful participation," ucap Usman.

Aspirasi yang terkumpul tentang kebutuhan revisi UU KIP, dijelaskan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, dikelompokkan menjadi beberapa kluster. Temuan-temuan tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan draf naskah akademik revisi UU KIP.

"Kami membentuk kluster-kluster temuan masalah untuk revisi UU KIP ini. Seperti terkait dengan pemohon dan badan publik, proses pengelolaan informasi publik, termasuk Komisi Informasi (KI), informasi publik, penyelesaian sengketa, dan pasal-pasal spesifik yang perlu direvisi," jelas Hasyim.

Ia menjelaskan, berbagai aktivitas berupa pengumpulan data dan Focus Group Discussion (FGD) telah dijalankan sejak 2023. Hingga 15 Desember 2023, Ketua Komisi Informasi Pusat menyerahkan salinan naskah kajian atas UU KIP yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat kepada Menteri Kominfo, untuk disusun menjadi bagian dari usulan pemerintah.

Proses penelitian revisi UU KIP masih berlangsung

Hingga saat ini, proses penelitian terhadap revisi UU KIP masih berlangsung. Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Wicaksana Dramanda, menjelaskan UU KIP memiliki celah dalam hal menjamin hak untuk memperoleh informasi. Salah satu yang fundamental adalah terbatasnya definisi dari badan publik yang terikat dengan UU KIP.

"Seperti perusahaan yang mendapatkan konsesi negara, seharusnya memiliki fungsi layanan publik. Tetapi karena tidak didanai oleh APBN atau APBD maka dikecualikan oleh entitas badan publik yang harus terikat oleh UU KIP," jelas Wicaksana.

Celah lainnya yang perlu diperbaiki dari UU KIP adalah ruang lingkup pemohon informasi yang terbatas, adanya Vexatious Request (permintaan yang menyusahkan), waktu penyediaan informasi yang lama, klasifikasi informasi yang kompleks, ketiadaan pengaturan operasionalisasi uji konsekuensi, dan penegakan keterbukaan informasi yang belum efektif dan efisien, karena kelembagaan KI yang belum optimal.

Baca juga: Wapres: Keterbukaan Informasi Publik Jadi Penentu Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Arah pengaturan baru tentunya dibutuhkan untuk menjadikan UU KIP lebih relevan dan menekan kendala yang muncul. Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lainnya, Giri Ahmad Taufik menyebut dibutuhkan perluasan pada ruang lingkup pemohon informasi dan badan publik, serta reklasifikasi informasi publik.

"Soal klasifikasi informasi publik, kami ingin menyederhanakan berdasarkan masukan. Jadi hanya dua kategori informasi, yaitu informasi publik yang wajib diumumkan dan yang wajib disediakan," jelas Giri.

Perubahan UU KIP yang saat ini sedang dirumuskan dalam draf naskah akademik, membutuhkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik. Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Raides Aryanto, turut menyampaikan perubahan pada draf naskah akademik perlu lebih diperjelas definisi dan batasannya.

"Ketika warga negara asing diperbolehkan mengakses informasi publik, apakah ada syarat khusus? Apakah ada batasan objek permohonannya? Ini perlu diperjelas," ucap Raides.

Sejalan dengan itu, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan, Titi Susanti, turut menyampaikan pentingnya menentukan batasan dan ruang lingkup ketika memperluas soal definisi badan publik dan pemohon.

"Ada istilah baru yaitu badan yang dipersamakan namun memang perlu diatur batasannya. Karena untuk layanan informasi bisa jadi nantinya organisasi sekecil apapun atau mungkin yang tidak berbadan hukum sekalipun, sepanjang berkaitan dengan kepentingan publik, juga dituntut untuk menjalankan kewajiban dari UU ini. Kita perlu pahami apakah malah akan membuat ribet atau memudahkan di masa depan," tanggap Titi.

(AHL)

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) setelah data menunjukkan harga konsumen AS naik moderat pada Juli, seperti yang diharapkan, memperkuat taruhan investor Federal Reserve dapat segera mulai memangkas suku bunga.

Namun, besaran pemangkasan pertama oleh Fed, yang diharapkan banyak investor akan terjadi pada September, masih diragukan karena pasar mempertimbangkan peluang pemangkasan sebesar 25 atau 50 basis poin.

Adapun indeks harga konsumen naik 0,2 persen (mtm) pada bulan lalu setelah turun 0,1 persen (mtm) pada Juni, meskipun inflasi di tempat tinggal, yang mencakup sewa, meningkat pada Juli dibandingkan dengan Juni.
Mengutip Yahoo Finance, Kamis, 15 Agustus 2024, indeks S&P 500 naik 0,38 persen, Dow Jones Industrial Average naik 0,6 persen, dan Nasdaq Composite berakhir tidak berubah. Sementara itu indeks MSCI World Equity naik 0,51 persen, pada level tertinggi dalam 12 hari.

Sejalan dengan ekspektasi kebijakan moneter AS akan segera dilonggarkan, patokan imbal hasil Treasury 10 tahun turun menjadi 3,8371 persen dan imbal hasil Treasury dua tahun stabil di 3,9621 persen.

Baca juga: Hattrick! IHSG Merekah Lagi

Bursa saham Eropa naik 0,5%

Di sisi lain, STOXX 600 Eropa naik 0,5 persen, sementara FTSE 100 London naik 0,6 persen, setelah data menunjukkan inflasi Inggris naik kurang dari yang diharapkan pada Juli.

Bank-bank sentral di seluruh dunia secara berturut-turut mulai memangkas suku bunga dalam beberapa bulan terakhir seiring meredanya inflasi.

Bank sentral Selandia Baru memangkas suku bunga untuk pertama kalinya dalam empat tahun pada Rabu, dan mengisyaratkan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Langkah tersebut memicu aksi jual dolar Kiwi, yang turun sekitar satu persen.

Pada komoditas, minyak mentah Brent turun 1,0 persen menjadi USD79,9 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1,5 persen menjadi USD77,18.

Para pedagang mengatakan kekhawatiran konflik dapat menyebar di Timur Tengah dan mengancam produksi di salah satu produsen minyak utama dunia telah sedikit mereda.

Diterpa spekulasi mengenai besarnya pemangkasan suku bunga pertama oleh Fed, emas diperdagangkan 0,7 persen lebih rendah pada USD2.447,2 per ons.

(HUS)

Jakarta: Mengelola finansial yang efektif menjadi sebuah hal penting, terutama di tengah fenomena "makan tabungan" yang melanda masyarakat Indonesia.

Fenomena ini terjadi ketika masyarakat terpaksa menggunakan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat peningkatan proporsi pengeluaran terhadap pendapatan dan penurunan saldo tabungan.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2024 mencatat 99 persen rekening di Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta. Rata-rata tabungan yang menurun dari Rp3 juta sebelum pandemi menjadi hanya Rp1,8 juta pada April 2024.
Tren ini diperparah oleh kenaikan suku bunga, harga pangan, dan dampak PHK akibat pandemi covid-19, yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah yang memadai.

Baca juga: Cara Membuat Rekening Tabungan Anak yang Masih Belum Punya KTP

Apa itu metode Kakeibo?

Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon, Ivan Jaya, memiliki cara untuk mengatasi situasi ini. Ivan memperkenalkan metode Kakeibo, sebuah teknik pengelolaan finansial yang populer di Jepang.

"Kakeibo mengedepankan prinsip mindful spending, yang membantu individu mengoptimalkan pengeluaran mereka," ungkap Ivan, saat Journalist Class, Rabu, 14 Agustus 2024.

Ivan membeberkan, metode ini dimulai dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran tetap, menentukan jumlah tabungan yang ingin dicapai, serta mengelompokkan pengeluaran dalam empat kategori utama: kebutuhan sehari-hari, keinginan, culture, dan kebutuhan tak terduga.

Selain Kakeibo, Ivan juga menyarankan strategi budgeting 40-30-20-10, dengan 40 persen dari pendapatan digunakan untuk kebutuhan biaya hidup, 30 persen maksimal untuk membayar cicilan utang, 20 persen untuk tabungan, dan 10 persen untuk ibadah atau sosial.

"Dengan disiplin dalam menerapkan metode ini, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada tabungan untuk kebutuhan sehari-hari dan mulai membangun kebiasaan menabung yang berkelanjutan," jelas Ivan. (Zein Zahiratul Fauziyyah)

(AHL)

Jakarta: Kejahatan di sektor keuangan atau financial crime masih kerap terjadi, salah satunya adalah beneficial owner atau pemilik manfaat, yakni orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Pengamat Hukum Yunus Husein menjelaskan, pemilik manfaat memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Beneficial owner merupakan orang di balik layar yang mengendalikan perusahaan secara menyeluruh, seperti yang terjadi dalam kasus Kresna Life. Menurut Yunus, pemilik Kresna Life Michael Steven menjadi sosok beneficial owner yang merugikan nasabah.

"Jadi kalau mau cari financial crime, jangan cari perusahaannya saja. Kejar orang di balik perusahaannya, kejar si Michael, dia ini sebagai beneficial owner yang mengendalikan segala-galanya," ungkap Yunus dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Diketahui, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Lebih jauh dia menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip Fugitive Disentitlement Doctrine. Dia dianggap tidak menghargai pengadilan.

Di sisi lain, Yunus juga mengkritisi terkait dengan administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan.

"Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Tapi, dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu (administrasi), tapi gara-gara faktor-faktor yang tidak jelas. Masa buronan bisa menang berkali-kali," ketus dia.

Pembelajaran penting dari kasus Kresna Life

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi menilai, dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Jika tidak, akan berujung pada preseden buruk.

"Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan. Sekali pun kita juga mempersoalkan ketidakpekaan keputusan (pengadil) tersebut," ujar dia.

Pujiyono menilai, OJK sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life.

Ia pun membeberkan pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi.

"Terakhir, kebutuhan penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan perusahaan untuk mencegah praktik ultimate beneficial owner yang merugikan," terang Pujiyono.

Baca juga: Kasus Kresna Life, OJK Dinilai Sudah Melindungi Kepentingan Masyarakat

Regulasi harus lebih adaptif dengan teknologi

Pengamat Asuransi Reza Ronaldo menyampaikan, sejumlah kasus kejahatan korporasi di industri asuransi memang menjadi tantangan tersendiri bagi OJK.

Oleh karenanya, regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi.

"Kasus gugatan balik terhadap OJK menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera lebih kuat. Jadi nggak boleh regulator kalah dengan yang diatur," tegas dia.

Di sisi lain, industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

"Yuk mari kita hidupkan industri asuransi ini, yuk kita lihat lagi, jangan lagi kita manipulasi informasi, aktuarisnya kalau kurang lebih sekian ya sekian," ucap Reza.

(HUS)

Jakarta: Manajemen PTPN I mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) 2016.

Manajemen juga siap bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus tersebut dapat segera terungkap. Hal tersebut disampaikan oleh Aris Handoyo, Sekretaris Perusahaan PTPN I (PTPN XI pada Desember 2023 telah bergabung ke PTPN I) di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

"Kami menghormati proses hukum pengusutan kasus EPCC PG Djatiroto 2016. Kami juga akan kooperatif, bekerja sama, dan memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh Bareskrim Polri dalam membantu upaya pengusutan agar kasus ini dapat terungkap serta terpenuhi aspek keadilannya," kata Aris, dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.
Menurut Aris, PG Djatiroto saat ini masih beroperasi dengan kapasitas terpasang 7.500-8.000 TCD dan tahun ini sedang proses giling sejak Mei sampai dengan November. Berdasarkan keterangan pers dari Wadirtipikor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp871 miliar.

Baca juga: Perdana, PTPN Ekspor Karet Alam ke Uni Eropa

Penyidikan proses perencanaan hingga pembayaran

Bareskrim sedang melakukan penyidikan pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara.

Aris menyampaikan, sikap PTPN I ini sejalan dengan semangat bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Holding Perkebunan Nusantara. Karena itu, semua SOP perusahaan wajib mengacu pada Good Corporate Governance (CCG). Selain itu PTPN I berkomitmen menyelesaikan proyek PG Djatiroto untuk mengoptimalkan kapasitas produksinya yang saat ini dilakukan melalui proses perdata di arbitrase BANI.

"Manajemen PTPN I selalu berkomitmen dan memastikan setiap proses pengadaan dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan GCG dan aturan yang berlaku," kata Aris.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PTPN III selaku induk perusahaan PTPN I, Misran. Menurut Misran, manajemen PTPN III berkomitmen untuk patuh atas hukum yang berlaku dan bersih-bersih BUMN dari segala bentuk tindakan korupsi.

"Kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh atas kasus korupsi ini, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sejauh ini, insan PTPN Grup berkomitmen untuk Amanah sesuai dengan core value BUMN AKHLAK," ucap Misran, di Jakarta.

Sebagai informasi, pascaaksi korporasi di lingkungan PTPN Group awal Desember 2023, eks PTPN XI saat ini telah bergabung dan melebur di bawah Sub Holding PTPN I. Sementara, PG Djatiroto pascaaksi korporasi spin off 2022 saat ini berada di bawah naungan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang mengelola 36 pabrik gula yang tersebar di seluruh Indonesia.

(AHL)

Jakarta: Asosiasi Payment Gateway indonesia (APGI) yang merupakan asosiasi perusahaan gerbang pembayaran di Indonesia, fokus membantu pemerintah dalam memberantas judi online.

Pendiri & Sekretaris Jenderal APGI Angelika Putri menyampaikan, APGI sangat concern dengan maraknya judi online di Indonesia. ?APGI telah dan selalu berkoordinasi dengan Bank indonesia (B) untuk bersama-sama memerangi judi online.

"Beberapa arahan dari Bank Indonesia terus dijalankan seperti memperketat KYC (Know Your Customer) dan Enhance Due Diligence untuk memastikan tidak memberikan layanan kepada platform yang mungkin terafiliasi dengan judi online," tegas Angel dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 15 Agustus 2024.

Hal tersebut, lanjut dia, termasuk dengan memperketat transaction monitoring melalui penambahan parameter pada Fraud Detection System masing-masing penyelenggara paymentgateway. Dia juga meminta agar member atau perusahaan gerbang pembayaran di Indonesia mematuhi arahan dari BI.

"Selain itu, kegiatan edukasi dan juga imbauan secara rutin dilakukan APGI terhadap member," kata Angel.

Baca juga: Akibat Judi Online, Menkominfo Mau Evaluasi Sistem Pembayaran Digital

Lakukan beragam upaya

Angel menambahkan, APGI juga telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online, antara lain dengan melakukan peningkatan edukasi.

APGI juga secara aktif melakukan edukasi kepada anggota mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Ini juga termasuk larangan penggunaan layanan payment gateway untuk transaksi judi online.

Terkait dengan penguatan sistem keamanan, APGI mendorong anggota untuk terus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan transaksi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan layanan.

"Kami percaya dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, industri payment gateway, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan bebas dari ancaman judi online," yakin dia.

Sebagai asosiasi yang menaungi para pelaku industri payment gateway di Indonesia, APGI berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, bersih, dan produktif bagi seluruh masyarakat.

"Kami menyadari judi online merupakan ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, APGI siap bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam pemberantasan judi online," jelas Angel.

(HUS)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat fungsional Pengantar Kerja harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan era digital.

"Kemampuan soft skill melalui pelatihan bertujuan agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat," ucap Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada kegiatan Pengembangan Keterampilan Softskill dan Digital Skill untuk Pengantar Kerja yang Efektif dan Inovatif, di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

Sekjen Anwar menyebut, pejabat fungsional Pengantar Kerja harus menyesuaikan cara pandang dan berpikir agar mampu memenangkan segala kompetisi yang ada di pasar global.

Cara pandang ini, lanjut Sekjen, diperlukan untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi, serta menekan angka pengangguran.

Anwar mengharapkan pengantar kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, mempunyai peran penting dalam menyukseskan sembilan lompatan besar Kemenaker.

"Di pundak Pengantar Kerja inilah, sembilan lompatan kerja kami pertaruhkan," ujarnya.

(ROS)