Jakarta: Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Sarmidi Husna mengkritik RPP Kesehatan yang akan segera disahkan dalam waktu dekat. Apalagi sepanjang pembahasan RPP pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

"P3M meminta Menteri Kesehatan agar mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draft RPP Kesehatan yang ada, karena selain bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UU Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, juga berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan," kata dia saat dihubungi, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia berpendapat, pasal-pasal terkait produk industri hasil tembakau seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri sebagaimana mandat UU Kesehatan. P3M mendesak bapak Budi Gunadi Sadikin untuk dipisahkan dari pembahasan RPP Kesehatan dengan pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan dengan sektor kesehatan.
UU Kesehatan Pasal 152 Ayat (1) UU 17/2023 memandatkan, ketentuan pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur melalui Peraturan Pemerintah. Begitu pula pada Ayat (2), ketentuan lebih lanjut rokok elektronik diatur melalui Peraturan Pemerintah.

"Kata 'diatur dengan' Peraturan Pemerintah pada Pasal 152, sangat tegas amanatnya, sehingga seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. Keduanya, juga sebaiknya terpisah dari RPP yang memiliki ekosistem berbeda," ujarnya.

Baca juga: Larangan Penjualan Rokok, Pedagang Bisa Kehilangan Omzet

Diskriminatif

Sarmidi juga mengingatkan bahwa perumusan RPP Kesehatan harus mengacu pada prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"P3M mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder untuk merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan," ujarnya.

Ia pun mengingatkan, RPP tentang pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif merupakan kebijakan pemerintah yang harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra'iyyah manuthun bil mashlahah. Menurutinya, kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan.

Sepanjang pembahasan RPP Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disinyalir menutup komunikasi dengan multi-stakeholders ekosistem pertembakauan. Demikian halnya dengan P3M yang memberikan masukan namun tidak diakomodir oleh Kemenkes karena diduga adanya tekanan global yang membuat pemerintah terutama Kemenkes tidak melibatkan ekosistem pertembakauan.

"Karena ketentuan tersebut, tampaknya hampir tidak mungkin ekosistem pertembakauan dilibatkan oleh Kemenkes. Padahal, petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja IHT yang akan menjadi korban pertama kali jika RPP disahkan. Seharusnya, dalam membuat kebijakan melibatkan objek yang hendak diatur sehingga ketemu titik tengah," imbuhnya.

Dampak buruk

Merujuk kajian P3M, dampak dari disahkannya RPP Kesehatan dengan pasal tembakau yang ada pada industri akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha IHT. Banyaknya larangan terhadap IHT seperti bahan tambahan atau pembatasan tar dan nikotin, akan membuat IHT nasional gulung tikar.

Sebelum adanya RPP Kesehatan, IHT sudah kepayahan karena kebijakan fiskal yang eksesif. Sejak 2020, tarif cukai hasil tembakau selalu naik dua digit padahal IHT sedang tertekan karena pandemi covid-19, disusul situasi dunia yang tidak pasti. Situasi IHT saat ini terus terpuruk terlihat dari realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tidak memenuhi target.

"Dengan kondisi itu, pemerintah perlu memberikan peluang untuk pemulihan, dengan cara, tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025 karena sudah ada kenaikan tarif PPN terhadap hasil tembakau. Sedangkan untuk tahun 2026 dan tahun berikutnya, kenaikan tarif cukai HT disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau angka inflasi," ujarnya

Dengan tambahan RPP, tentu akan membuat IHT gulung tikar. IHT akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan dari RPP seperti perubahan kemasan, bahan baku, yang cost-nya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat.

"IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Ada 446 regulasi yang mengatur IHT. Sebanyak 400 (89,68 persen) itu berbentuk kontrol, 41 (9,19 persen) mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya lima (1,12 persen) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan," ungkap dia.

(END)

Jakarta: KB Bank mengajak nasabah setianya untuk turut berbagi kebahagiaan di Hari Ulang Tahun yang ke-54. Perayaan yang dilakukan pada 10 Juli 2024 tersebut dilaksanakan di kantor cabang KB Bank di seluruh Indonesia, dengan mengundang nasabah setia di masing-masing daerah.

Jajaran Direksi KB Bank mengundang sejumlah nasabah loyal untuk mengikuti seremoni perayaan Hari Ulang Tahun KB Bank sebagai wujud syukur atas pencapaian telah menjadi lembaga keuangan terpercaya dan dicintai di Indonesia.

Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan nasabah setia KB Bank selama ini.

“Pastinya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan nasabah kepada KB Bank selama ini dan kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan perbankan yang terbaik kepada para nasabah ke depannya," kata dia.

Selain itu, di usia yang ke-54 ini kami telah berganti nama merek dan logo dari KB Bukopin menjadi KB Bank sehingga saya merasa itu adalah hal yang spesial.

Baca juga: Rayakan HUT ke-54, KB Bank Tebar Diskon Belanja dan Makan hingga 54%

"Kami bisa mencapai berbagai pertumbuhan hingga hari ini, tentunya berkat dukungan dari nasabah kami juga, untuk itu kami berkomitmen akan melakukan yang terbaik sampai KB Bank ini bisa ratusan tahun," jelas dia.

Salah satu nasabah KB Bank, Supomo menyampaikan ucapan selamat bagi KB Bank. Dirinya mengaku sudah 16 tahun menjadi nasabah KB Bank, dan merasa sangat puas dengan pelayanan yang selama ini diberikan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim KB Bank yang telah membantu kami dengan sangat baik. Komunikasi antara bank dan kami sebagai nasabah berjalan sangat baik, dimana kami senantiasa terupdate dengan setiap perkembangan terbaru dari KB Bank," ungkap dia.

Di hari ulang tahunnya, KB Bank juga berbagi kebahagiaan kepada seluruh nasabah dengan menebar serangkaian promo dan potongan harga menarik. Nasabah setia KB Bank dapat menikmati berbagai potongan harga yang bervariasi hingga 54 persen atau Rp540 persen di berbagai merchant favorit, mulai dari restoran, e-commerce, SPBU, hotel, hingga supermarket.

Promo HUT KB Bank ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah mendampingi perjalanan pertumbuhan KB Bank selama ini. Informasi lengkap mengenai promo HUT KB Bank dapat dilihat di akun sosial media resmi KB Bank.

(KIE)

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian masih mandek di DPR. Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) mencoba memecah kebuntuan itu dengan melakukan konsolidasi untuk menyiapkan draf RUU Perkoperasian untuk diusulkan ke DPR.

"Konsolidasi dilatarbelakangi adanya kemandekan proses pembahasan RUU Perkoperasian di DPR. Supres (Surat Perintah Presiden) untuk RUU ini sudah dikirimkan ke DPR, namun hingga kini belum ada pembahasan," kata Ketua Panitia Konsolidasi Forkopi untuk pembentukan draf RUU Koperasi, Kartiko Adi Wibowo, melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Konsolidasi Forkopi mengusung tema Mengawal Regulasi untuk Kebangkitan Koperasi sebagai Amanat Konstitusi. Konsolidasi dilakukan dua hari pada 9 dan 10 Juli di Tambi Resort, Wonosobo, Jawa Tengah. Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Koordinator Daerah Wonosobo menjadi tuan rumah konsolidasi ini.
Kartiko mengatakan UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah terlalu usang. Sudah berjalan 32 tahun. Menurut dia, banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan zaman.

"Sudah tidak bisa memberikan perlindungan terhadap perkembangan koperasi, terutama penggunaan teknologi informasi," kata dia.

Agenda konsolidasi antara lain membahas dan membedah probelmatika terkait perkoperasian. Dibahas pula pasal per pasal yang diusulkan Forkopi.

"Kami berharap kondolidasi ini menghasilkan draf RUU yang dapat memperkuat koperasi dan memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat," kata Kartiko.

Butuh regulasi tepat

Ketua Umum PBMT Indonesia, Mursida Rambe, mengatakan keberhasilan gerakan koperasi bergantung pada tanggung jawab para penggeraknya dan dukungan regulasi yang tepat. Menurut dia, tak mungkin menggunakan regulasi yang tidak relevan.

"Ibaratnya kita memakai baju (regulasi) tapi milik orang lain. Maka, sudah seharusnya kita menyiapkan regulasi yang paling tepat bagi gerakan koperasi," kata Mursida.

Ketua Umum Forkopi, Andy Arslan Djunaid, memandang regulasi yang ada saat ini masih banyak yang belum memberikan penguatan bagi koperasi. Untuk itu, kata dia, diperlukan regulasi yang benar-benar bisa mendorong koperasi menjadi besar dan kuat setara dengan badan usaha yang lain.

"Forkopi harus menyiapkan draf RUU Perkopoerasian yang benar-benar lahir dari gerakan koperasi Indonesia," kata Andy.

Konsolidasi dihadiri 32 peserta. Mereka mewakili sejumlah organisasi, meliputi Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo), PBMT Indonesia, Forum Koperasi Syariah Jawa Timur (FKS Jatim), dan koperasi anggota yang merupakan elemen dari Forkopi.

Pemerintah dan DPR sudah mengusulkan pembahasan RUU Perkoperasian sejak 16 November 2016. Namun, draf yang sudah masuk program legislasi nasional itu tak kunjung diundangkan hingga saat ini.

(UWA)

Jakarta: Pertamina International Shipping Asia Pacific (PIS AP) meneken nota kesepahaman (MoU) berisi kerja sama dengan Singapore Maritime Foundation (SMF), lembaga pengembangan dan promosi industri maritim Singapura.

Kerja sama ini merupakan upaya PIS sebagai talent hub yang menghubungkan talenta maritim yang teruji dan terlatih sesuai kebutuhan industri di Indonesia hingga global.

Dalam nota kesepakatan ini, PIS AP berkomitmen menghubungkan para calon pelaut agar lebih dekat dengan industri. Wujud kontribusi PIS dalam kerja sama ini di antaranya seperti dukungan terhadap program beasiswa, magang, hingga kompetisi.
Di sisi lain, SMF akan berperan mendukung dari aspek kesekretariatan dan memasarkan program ke talent pool.

"PIS AP dan SMF berkolaborasi dalam mewujudkan komitmen kami menciptakan talent pool yang dibutuhkan industri dan membantu PIS dalam mempersiapkan talenta maritim berskala global," kata Managing Director PIS AP Muhamad Resa yang menandatangani nota kesepakatan ini di kantor PIS AP di Singapura, dilansir keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: PIS Perkuat Bisnis Angkutan LPG untuk Skala Global

Membangun SDM maritim berkualitas

SMF, yang merupakan lembaga penghubung antara sektor publik dan swasta Singapura, mengkurasi dan memelopori sejumlah program pengembangan SDM di bawah payung MaritimeONE. Kolaborasi dengan PIS ini diharapkan dapat memperdalam pengembangan SDM maritim yang dibutuhkan oleh industri.

"Saya menyambut hangat PIS AP sebagai mitra dalam misi bersama membangun SDM yang berkualitas di industri maritim, khususnya dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi transformasi yang berjalan," tambah Chairman SMF Hor Weng Yew.

CEO PIS Yoki Firnandi pun mengapresiasi kerja sama ini yang merupakan langkah penting bagi PIS dalam menunjukkan kapasitas PIS sebagai pemain global di industri maritim, khususnya dalam hal talent hub maritim Pengembangan SDM yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan industri merupakan salah satu prioritas perusahaan.

Komitmen ini sejalan dengan tujuan perusahaan sebagai integrated marine and logistic company terbesar di negara kepulauan terbesar di dunia.

PIS Group saat ini mengelola sebanyak 5.300 pelaut, baik langsung maupun tidak langsung. Tak hanya dari aspek kuantitas, PIS juga senantiasa mendukung kesejahteraan pelaut dengan tercapainya zero fatality kru kapal serta 40,5 juta jam kerja aman.

Pencapaian tersebut merupakan buah transformasi perusahaan dan ekspansi bisnis yang terus dilakukan tanpa mengurangi sedikit pun aspek kesejahteraan para pelaut.

(AHL)

Jakarta: Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Ketua Umum Aparsi Suhendro mengatakan, aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Padahal pemerintah tengah mendorong berbagai inisiatif dan program untuk mendongkrak geliat ekonomi kerakyatan. Selain itu, aturan tersebut juga akan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

“Mempertimbangkan gentingnya status pengesahan RPP Kesehatan yang segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan, maka kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan,” kata dia di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Suhendro menyebut, aturan larangan penjualan produk tembakau tersebut mustahil untuk diimplementasikan mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah atau instansi pendidikan lainnya. Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia.

“Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” paparnya.

Baca juga: Larangan Penjualan Zonasi Rokok di RPP Kesehatan Bisa Bikin Usaha Ultramikro Mati

Omzet anjlok

Wakil Ketua Umum PPKSI Hamdan Maulana menyampaikan, 60 persen rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari penjualan rokok dengan kisaran omzet harian hingga Rp7 juta. Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

“Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Aparsi dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia. Apalagi, Junaidi melanjutkan, pihaknya bersama Aparsi, yang merupakan pihak terdampak, belum dimintai pendapat dalam perumusan aturan tersebut.

“Hingga kini, kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kami adalah pihak yang dirugikan dari aturan tersebut. Namun, saat ini kami tengah berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan jalan tengah yang kami usulkan dengan mengadu kepada Kementerian Perdagangan,” ungkapnya.

(END)

Jakarta: BPJS Kesehatan kembali mendorong para inovator, developer, praktisi teknologi informasi, dan masyarakat umum untuk menciptakan solusi kreatif dan aplikatif dalam meningkatkan kualitas layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui ajang Healthkathon BPJS Kesehatan tahun 2024, harapannya bisa berkontribusi dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan mengatakan kemajuan teknologi memberikan pengaruh terhadap ekspektasi mutu layanan peserta JKN. Dengan jumlah peserta yang terus meningkat, data yang besar dan kompleks, jaringan yang sangat luas, sistem keamanan siber yang handal, serta tuntutan peserta dan stakeholder untuk peningkatan mutu layanan, Edwin merasa BPJS Kesehatan juga turut ambil peran untuk menciptakan solusi yang efektif dengan melibatkan teknologi informasi agar Program JKN tetap dapat sustain.

"Kami menyadari bahwa teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi layanan kesehatan. Melalui kompetisi ini, kami berharap dapat menemukan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," kata Edwin saat membuka Grand Launching Healthkathon: Building the Future of Digital Ecosystem, Rabu, 10 Juli 2024.
Kompetisi Healthkathon tahun ini terdapat tiga kategori yang dikompetisikan, yaitu cyber security yang terdiri dari Capture The Flag dan Pentest, Artificial Intelligence dan Innovation System yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.

Edwin menilai bahwa ajang Healthkathon BPJS Kesehatan tahun 2024 bukan soal kompetisi dan memenangkan hadiah, namun tentang proses pembelajaran, eksplorasi, dan menghadirkan solusi yang inovatif bagi berbagai tantangan yang dihadapi di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia.

"BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berkompetisi dan mempublikasi inovasinya. Harapan kami, kita tetap dapat berkolaborasi untuk membangun ekosistem digital khususnya yang mendukung peningkatan layanan kepada peserta JKN," tambah Edwin.

Bagi para calon peserta yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, calon peserta dapat mengunggah ide kreatifnya mulai bulan Juli hingga September 2024. Selanjutnya, untuk babak seleksi, penjurian akan dilakukan di bulan Oktober sampai November 2024. Untuk informasi persyaratan pendaftaran, calon peserta dapat mengakses melalui akun resmi media sosial BPJS Kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, dilanjutkan dengan sesi webinar yang dihadiri praktisi yang ahli di bidang teknologi informasi. Co-Founder Feedloop AI, Muhammad Ajie Santika menyebut dengan adanya degenerativ AI di transformasi digital pada pelayanan kesehatan, akan memberikan peningkatan. Menurutnya, dengan adanya bantuan digitalisasi melalui sistem aplikasi yang terintegrasi bisa menjawab tantangan yang dihadapi, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.

Ia menyebut, hadirnya teknologi AI juga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang terdapat di pelayanan kesehatan. Menurutnya, adanya teknologi AI juga bisa memberikan dampak positif, apabila menggunakannya dengan benar, memanfaatkannya dengan tepat.

"Sehingga ini bisa diukur manfaatnya, karena semuanya akan terlihat dan bisa dicek terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan," tambah Ajie.

Sementara itu, Koordinator Forum Keamanan Siber dan Informasi (FORMASI), Gildas Deograt Lumy menambahkan tantangan selanjutnya terjadi dalam dunia digital adalah keamanan data. Ia menegaskan, tingkat keamanan dapat dikatakan bagus apabila memiliki empat komponen yang saling terintegrasi satu sama lain.

"Kalau keamanannya mau bagus, empat komponen harus saling terintegrasi. Kami juga telah membuat konsep agar setiap fungsi kontrol dapat saling berkesinambungan, diantaranya ada secure design, secure development, secure operation, dan secure incident management," jelas Gildas.

(KIE)

Jakarta: Perubahan iklim global menjadi salah satu tantangan terpenting yang dihadapi seiring dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Transisi energi menuju energi terbarukan telah muncul sebagai solusi penting dalam menghadapi tantangan global yang mendesak.

baca juga: Geo Dipa Diminta Pecut Eksplorasi Panas Bumi

Untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia perlu fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan. Dari berbagai macam jenis energi terbarukan, panas bumi menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang prioritas untuk dikembangkan di Indonesia serta akan menjadi tulang punggung ketenagalistrikan di Indonesia.

Energi panas bumi di miliki oleh Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga Juni 2024, pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru mencapai 2,4 GW dari total potensi 23,9 GW.

Hal ini menjadi seruan untuk secara strategis memanfaatkan sumber daya yang kurang dieksplorasi sehingga harus diiringi dengan kemampuan beradaptasi dalam mendukung transisi menuju energi hijau. Namun, upaya untuk mempercepat eksplorasi panas bumi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan hingga saat ini.
Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Julfi Hadi menjelaskan esensi kolaborasi yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam ini. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar.

"Potensi panas bumi tersebar di berbagai wilayah, tetapi pengembangannya sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat setempat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini," tegas dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta adalah kunci dalam menggerakkan industri panas bumi di Indonesia. Langkah-langkah kebijakan yang mendukung, insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas dapat membuka pintu bagi investasi yang lebih besar dalam pengembangan proyek-proyek panas bumi.

Namun, untuk berhasil mengoptimalkan potensi ini, diperlukan inovasi teknologi yang terus-menerus. Kolaborasi antara industri, lembaga riset, dan perguruan tinggi dapat mempercepat pengembangan teknologi baru yang diperlukan untuk mengekstraksi panas bumi secara efisien dan berkelanjutan.

Kolaborasi dalam mengedukasi masyarakat tentang energi bersih ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga mendukung penerimaan sosial terhadap proyek-proyek panas bumi di daerah mereka. Dalam keseluruhan, tema ini mewakili panggilan untuk kesatuan dan kerjasama aktif dari semua pemangku kepentingan.

"Hanya melalui kolaborasi yang erat, kita dapat mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkembang sambil mendukung visi transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan," tegas dia.

Direktur Jenderal Ebtke ESDM Eniya Listiani Dewi berharap dengan acara The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 akan menjadi titik temu bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi, mengidentifikasi peluang baru, dan merumuskan strategi bersama untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh industri panas bumi saat ini.

"Sinergitas yang dibentuk secara bersama-sama ini dapat mewujudkan visi misi untuk memperkuat industri panas bumi dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi semua di Indonesia," tegas dia.

Mendorong kolaborasi berbagai pihak

Ketua Panitia Pelaksana The 10th IIGCE 2024 Boyke Bratakusuma menjelaskan The 10th IIGCE 2024 dirancang untuk mendorong dialog dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan panas bumi untuk membahas isu-isu utama untuk membuka peluang-peluang panas bumi dan mempercepat pembangunan panas bumi untuk mendukung transisi energi.

"Selain itu kegiatan ini menjadi wadah dalam mempromosikan kemajuan terbaru dalam penciptaan teknologi panas bumi, manajemen proyek, serta skema bisnis yang dipimpin oleh para ahli di industri," tegas dia.

The 10th IIGCE 2024 in merupakan acara tahunan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta On Us Asia yang bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-24 berusaha mendukung perkembangan dan percepatan panas bumi di Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 411 pengaduan berindikasi pelanggaran pelindungan konsumen khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector dari Januari hingga Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan financial technology (fintech).

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman,” kata Friderica dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: OJK Pede Target Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tercapai

Lebih lanjut, Friderica menyampaikan OJK senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Pada beberapa waktu lalu, ujar Friderica, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

"Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, namun bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen," jelas dia.

Temuan pelanggaran yang ditemukan OJK

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya termasuk petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi, namun telah melakukan penagihan.

Selain itu, catat OJK, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan atau lebih dari pukul 20.00 waktu setempat, dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman.

“Hal ini telah menjadi perhatian OJK. Dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal,” ucap Friderica.

Dengan adanya pengenaan sanksi, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya Peraturan OJK (POJK) No. 22 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK,” tutur Friderica.

(ANN)

Jakarta: Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit. Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI.

Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.

“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” ujar dia.

Gandeng ARSSI, Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan Rumah Sakit. (Foto: Dok. Bank Mandiri)
Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri.

Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.

Baca juga: Mandiri Indonesia Open 2024: Turnamen Golf Bergengsi Kembali Hadir dengan Semangat Baru

Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan. Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit.

Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit. Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.

"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Totok.

Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.

“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” kata Iing Ichsan.

(KIE)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta TikTok untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Erick menyampaikan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Posisi ekonomi Indonesia disebut tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga akan menjadi yang terbesar di dunia.

"TikTok harus berani invest lebih dari negara lain, jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu, jangan jadi strangers di Indonesia. Karena fakta ekonominya jauh lebih besar dari yang lain. Karena kalau yang lain dikasih satu, Indonesia mesti dikasih empat," ujar Erick di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: Mau Dapat Uang dari TikTok Affiliate? Begini Caranya..

Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia

Erick mengingatkan potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp4.500 triliun pada 2030. Indonesia juga diproyeksikan akan masuk dalam 15 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2029 dan lima besar dunia di 2045.

Lebih lanjut, Erick juga menekankan, tak ingin Indonesia hanya dipandang sebagai pasar bagi investor maupun negara lain.

Menurutnya, BUMN harus memastikan adanya kolaborasi yang saling menguntungkan. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keseimbangan ekonomi di Indonesia.

"Kita tidak anti investasi, tapi kita mau komitmen investasi yang sehat untuk Indonesia sehingga kita bisa memastikan pembukaan lapangan pekerjaan bisa terjamin, tumbuhnya pengusaha-pengusaha UMKM yang baru," jelas Erick.

(ANN)

Jakarta: Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (IUMKM) Akumandiri khawatir atas rencana larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan turunan dari UU Kesehatan. Aturan ini dinilai akan menindas para pedagang kecil atau segmen usaha ultramikro serta memberikan pukulan berat bagi perekonomian dalam negeri.

Ketua IUMKM Akumandiri Hermawati Setyorinny mengatakan, saat ini telah banyak regulasi yang mengelilingi segmen perdagangan, namun pada akhirnya saling tumpang tindih. Tak hanya saling tumpang tindih, ia menyebut implementasi dari aturan yang ada juga sering membingungkan dan menyulitkan para pedagang kecil.

“Implementasinya pun membingungkan dan menyulitkan. Kalau ditambah lagi ada aturan baru yang menyulitkan para pedagang kecil, maka ini memberikan pukulan berat bagi kami. Padahal, kami berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi nafkah kehidupan sehari-hari,” ujar dia, Rabu, 10 Juli 2024.
Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal, maka produk tersebut wajar menjadi salah satu produk yang dijual oleh pedagang kecil. Apalagi, mengingat margin dari penjualan rokok itu sangat membantu menambah pendapatan sehari-hari para pedagang serta mempercepat perputaran barang lainnya.

“Larangan zonasi ini tidak adil bagi pedagang kecil. Mereka juga memahami bahwa rokok adalah produk terbatas yang hanya ditujukan bagi konsumen berusia 18 tahun ke atas,” ungkapnya.

Baca juga: Larangan Zonasi Penjualan Rokok Bikin Warung Madura Khawatir Pendapatannya Tergerus

Selain itu, para pedagang juga tidak pernah mengetahui adanya rencana larangan ini sebelumnya, sehingga dari pemerintah dinilai belum memenuhi sisi keadilan. Ia menegaskan, dalam merancang aturan itu, seharusnya pihak yang terdampak, baik paguyuban atau asosiasi, seharusnya bisa dilibatkan.

“Berbagai program pendampingan yang ada masih belum tepat sasaran. Para pedagang kecil ini harus diberdayakan dan dilindungi. Pemerintah harusnya menyiapkan program-program yang inklusif dan tepat sasaran, bukan dengan menerbitkan regulasi yang semakin menyulitkan pedagang kecil,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menimbang kembali dampak yang akan dihadapi oleh para pedagang kecil apabila aturan ini disahkan. Padahal, di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 65 juta pelaku usaha ultramikro. Maka, rencana pelarangan menjadi pukulan berat bagi keberlangsungan pedagang kecil.

“IUMKM Akumandiri sepakat dengan pemerintah bawah rokok itu tidak ditujukan bagi anak di bawah umur 18 tahun. Pihaknya juga siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan larangan penjualan rokok bagi anak di bawah umur 18 tahun tanpa harus mengorbankan pelaku usaha ultramikro,” ungkapnya.

(END)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Hal itu dikatakan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi karena berdasarkan data penawaran umum pada tahun ini nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun (66,78 persen dari total penawaran umum), diikuti penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun (30,25 persen), dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97 persen).

“Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, dari sisi jumlah penawaran umum, penerbitan EBUS merupakan yang tertinggi dengan jumlah 84 penawaran umum, untuk penerbitan IPO saham sebanyak 25, menempati posisi ketiga, dan untuk PUT dengan jumlah 11 merupakan yang tertinggi keempat,” kata Inarno dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: Penyalahgunaan Identitas Pelamar untuk Pinjol Marak, DPR Minta OJK Bergerak

Adapun berdasarkan data pipeline saat ini, terdapat rencana 79 perusahaan yang akan IPO saham dengan nilai indikatif penawaran umum sebesar Rp11,08 triliun.

Rencana penawaran umum terbatas sebanyak tujuh perusahaan dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun, dan 17 rencana penawaran EBUS dengan nilai indikatif Rp15,06 triliun, sehingga total pipeline sebesar Rp30,02 triliun.

Adapun dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin, 8 Juli 2024, Inarno menilai penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih mencatat tren yang positif dengan nilai penawaran umum mencapai Rp120 triliun pada Juni 2024.

OJK mencatat, hingga Juni 2024 terdapat 25 emiten baru yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Di sisi penggalangan dana Securities Crowd Funding (SCF) hingga Juni 2024 telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin OJK dengan 548 penerbit, 156 ribu pemodal dan total dana SCF yang dihimpun sebesar Rp1,11 triliun,” jelas Inarno.

(ANN)