Bangkok: Presiden of Kasikornbank (KBank) Pipit Aneaknithi menegaskan keyakinannya terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengakuisisi Bank Maspion.

KBank, sebagai pemegang saham terbesar Bank Maspion, bertekad untuk memainkan peran kunci dalam pengembangan sektor perbankan di Indonesia, terutama melalui inovasi produk dan layanan berkualitas bagi bisnis dan individu.

"Kami melihat potensi besar di pasar Indonesia, terutama dalam industri perbankan yang saat ini baru membiayai sekitar 34 persen dari PDB. Ini adalah ruang yang harus diisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat," kata Pipit, di Kasikorn Bank Office Building, Bangkok, Thailand, Kamis, 17 Oktober 2024.
Pipit menegaskan, saat ini KBank berfokus pada area utama guna mendukung industri perbankan di Indonesia. Salah satu komitmen KBank memperluas akses kredit, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perbankan terhadap PDB. Selain itu, KBank juga akan memperkuat pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Indonesia membutuhkan pendanaan UMKM tambahan hingga Rp3.300 triliun sampai 2026, dan KBank siap membantu melalui pengalaman kami dalam pembiayaan UMKM di Thailand," tambah dia.

KBank juga akan mendorong pembiayaan perdagangan regional melalui jaringan internasionalnya, terutama untuk mendukung kerja sama dagang Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.


Gedung KBank. Foto: Medcom.id/Al Abrar

Baca juga: Akuisisi Bank Maspion, KBank Siap Naikkan Daya Saing Perbankan RI

KBank berencana mempercepat transformasi digital Bank Maspion

Selain itu, KBank berencana mempercepat transformasi digital di Bank Maspion. Melalui platform digital seperti K PLUS, serta teknologi blockchain dan AI, KBank akan membawa inovasi perbankan yang lebih modern dan efisien ke Indonesia.

Pipit mengatakan, Platform K PLUS yang dikembangkan oleh anak perusahaan KBank, KBTG, telah memenangkan penghargaan internasional untuk layanan mobile banking terbaik, dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing Bank Maspion.

Tidak hanya itu, KBank juga terus mendorong perbankan berkelanjutan dengan berfokus pada solusi hijau dan pembiayaan ramah lingkungan.

"Kami berkomitmen untuk mencapai net zero emissions pada 2030 dan telah mengalokasikan hingga Rp92 triliun untuk pembiayaan berkelanjutan," jelas dia.

KBank optimistis transformasi yang telah dimulai di Bank Maspion akan memberikan dampak signifikan, terutama dalam memperkuat posisi Bank Maspion sebagai salah satu bank terkemuka yang seimbang antara pertumbuhan bisnis dan inovasi teknologi.

"Kami bertekad untuk terus mengawal transformasi ini, menciptakan sinergi yang kuat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan bagi Bank Maspion dan sektor perbankan Indonesia secara keseluruhan," ujar Pipit.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Maspion, Kasemsri Charoensiddhi menyebut suntikan modal dari KBank akan mempercepat transformasi Bank Maspion. Saat ini, Bank Maspion menargetkan untuk mencapai status KBMI 3 pada 2027, yang akan menempatkannya di antara 20 bank terbesar di Indonesia.

"Kami optimistis dengan dukungan dari KBank, kami dapat memperkuat posisi Bank Maspion di pasar Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam layanan keuangan demi memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang," ungkap Kasemsri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Serikat pekerja sektor pertembakauan mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak negatif dari kebijakan restriktif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Salah satu ketentuan yang paling dipersoalkan adalah kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek pada RPMK yang diyakini akan memberikan angin segar bagi produsen rokok ilegal dan mengancam industri legal.

Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat Ateng Ruchiat mengatakan, perwakilan serikat pekerja menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai dampak negatif dari dua regulasi inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut, terutama bagi para pekerja di industri hasil tembakau yang kebanyakan adalah perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Poin penting yang ditekankan oleh Ateng yakni mayoritas pekerja di industri ini adalah ibu-ibu yang berpendidikan terbatas. Banyak dari mereka hanya berpendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan akan kesulitan mencari pekerjaan lain di sektor yang berbeda jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pekerja sektor industri hasil tembakau itu kebanyakan ibu-ibu yang pendidikannya terbatas. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD dan tidak memiliki keahlian lain untuk bersaing di bidang lain," ungkap Ateng dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pernyataan ini menyoroti betapa rapuhnya posisi para pekerja tersebut dalam menghadapi perubahan regulasi yang dapat memberatkan industri tembakau. Ateng menyebutkan, kebijakan-kebijakan baru yang diusulkan, seperti kemasan rokok polos tanpa merek berpotensi memperburuk situasi mereka.

Jika kebijakan ini diterapkan, dikhawatirkan akan semakin memperbesar peluang bagi produk rokok ilegal untuk bersaing dengan produk legal yang resmi dan membayar cukai dengan tertib. Hal ini tidak hanya mengancam industri yang taat aturan, tetapi juga dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

"Dalam jangka panjang, tekanan yang semakin besar pada industri tembakau legal diperkirakan akan menyebabkan PHK massal, terutama di kalangan para pekerja yang sebagian besar adalah ibu-ibu berpendidikan rendah," tegas dia.

Baca juga: Ini Sederet Persoalan terkait Rancangan Aturan Kemasan Rokok Polos

Tak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan

Selain soal kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek, serikat pekerja juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi mereka. Hingga saat ini, Ateng mengakui serikat pekerja tidak pernah diundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk berdiskusi.

Hal ini semakin memicu kemarahan para buruh dan pekerja, sehingga serikat pekerja yang tergabung dalam FSP RTMM SPSI akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi langsung ke Kemenkes pada 10 Oktober 2024 silam.

Bukan cuma pekerja tembakau, tapi pekerja di sektor industri makanan minuman juga ikut aksi unjuk rasa tersebut, mengingat pihaknya juga dirugikan dari aturan inisiatif Kemenkes yaitu PP 28/2024.

Pada aksi tersebut, para demonstran juga menegaskan dua langkah konkret yang akan diambil jika tuntutan mereka tidak mendapat respons. Langkah pertama adalah mengajukan judicial review atas kebijakan yang dianggap merugikan industri padat karya.

"Kedua, jika tidak ada tanggapan yang memuaskan, kami berencana menggelar aksi yang lebih besar di masa mendatang," papar Ateng.

Menjelang pelantikan pemerintahan baru, Ateng dan pekerja memiliki optimisme sekaligus harapan besar terkait dengan arah kebijakan yang lebih positif untuk keberlangsungan tenaga kerja di industri tembakau.

"Kami optimistis dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Harapan kami, beliau akan mengeluarkan kebijakan yang lebih positif untuk industri hasil tembakau, sehingga kelangsungan pekerjaan para buruh, terutama ibu-ibu, dapat terjaga dan kesejahteraan mereka beserta keluarganya bisa meningkat," harap Ateng.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Warisan lebih dari sekadar kekayaan

Filantropi menjadi inti

Kehidupan yang sederhana

Menekankan dampak sosial

Investasi untuk masa depan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bangkok: Sebagai bank regional asal Thailand, Kasikorn (KBank) telah mengembangkan sayapnya untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya dengan mengakusisi Bank Maspion pada akhir 2022.

Presiden of KBank, Pipit Aneaknithi, mengatakan, langkah akuisisi diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan baru, baik bagi KBank maupun Bank Maspion, serta meningkatkan daya saingnya di sektor perbankan Indonesia.

KBank telah menjadi pemegang saham mayoritas Bank Maspion sejak 2022, dengan kepemilikan sebesar 67,5 persen. Pada tahun lalu, KBank menambah investasi sebesar Rp3,5 triliun, sehingga meningkatkan kepemilikannya menjadi 84,55 persen.
"Dengan akuisisi ini, KBank menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor perbankan Indonesia serta memperluas jaringan regional mereka di kawasan MEA+3 (negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan)," kata Pipit, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pipit menyebut, KBank membawa pengalaman dan keahlian dalam teknologi perbankan yang inovatif untuk Bank Maspion. Melalui aplikasi perbankan digital K PLUS yang telah digunakan oleh lebih dari 24 juta pengguna di seluruh kawasan, KBank siap memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif dan modern di Indonesia.

"Kami bangga dengan legasi kami di sektor perbankan digital dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan masuknya kami ke Bank Maspion, kami berupaya menciptakan nilai lebih bagi nasabah serta memperkuat kolaborasi lintas negara," ujar Pipit.


Presiden of KBank, Pipit Aneaknithi. Foto: Medcom.id/Al Abrar

Baca juga: Kbank: Ceruk Pasar Keuangan Indonesia Menjanjikan

Bank Maspion Siap Naik Kelas

Direktur Utama Bank Maspion, Kasemsri Charoensiddhi, menyebut suntikan modal dari KBank akan mempercepat transformasi Bank Maspion. Saat ini, Bank Maspion menargetkan untuk mencapai status KBMI 3 pada 2027, yang akan menempatkannya di antara 20 bank terbesar di Indonesia.

"Kami optimistis dengan dukungan dari KBank, kami dapat memperkuat posisi Bank Maspion di pasar Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam layanan keuangan demi memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang," kata Kasemsri.

Melalui akuisisi ini, KBank dan Bank Maspion berencana untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam pembiayaan UMKM, digitalisasi perbankan, serta pembiayaan perdagangan internasional. KBank juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan kredit yang lebih luas dan akses keuangan bagi berbagai sektor, termasuk usaha kecil dan menengah.

"Dengan sinergi ini, KBank dan Bank Maspion berharap dapat membawa layanan perbankan Indonesia ke level yang lebih tinggi, menciptakan inovasi yang berfokus pada inklusi keuangan dan keberlanjutan," kata Kasemsri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Bantuan Sosial (Bansos) bagi lanjut usia (lansia) merupakan salah satu dukungan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program ini ditujukan untuk membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Agar tidak ketinggalan informasi, penting bagi keluarga penerima untuk mengetahui cara memeriksa apakah Bansos sudah cair atau belum.

Melansir laman cek bansos Kementerian Sosial (Kemensos) RI, terdapat beberapa cara mudah untuk mengecek apakah Bansos sudah cair atau belum. Berikut cara mengeceknya di bawah ini.

1. Melalui aplikasi cek Bansos

Download atau unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store, dan daftarkan diri dengan Nomor Induk Keluarga (NIK) dan data pribadi. Pilih menu "Cek Bansos", masukkan data wilayah penerima, dan klik "Cari Data". Jika Bansos sudah cair, informasi pencairan akan ditampilkan.

Baca juga: Penyebab Bansos Kemensos Tidak Cair Semua dan Solusinya

2. Situs resmi Kemensos

Buka atau kunjungi website cekbansos.kemensos.go.id, lalu masukkan NIK dan data wilayah penerima. Lalu, Anda akan disuruh melakukan input kode captcha dan klik "Cari Data" untuk mengecek sebuah status pencarian.

3. Kantor desa atau kelurahan

Lalu, cara selanjutnya jika Anda tidak memiliki akses ke internet, Anda dapat mengunjungi kantor desa atau kelurahan setempat. Dengan hal itu, petugas akan membantu mencari data status bansos penerima.

4. Dinas sosial setempat

Selain itu, Anda juga dapat menghubungi Dinas Sosial di daerah Anda untuk memeriksa status Bansos, dengan menyediakan informasi NIK dan alamat.
Memastikan apakah Bansos untuk lansia sudah cair atau belum sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sampai dengan tepat waktu. Dengan berbagai metode yang tersedia, baik online maupun offline, Anda bisa lebih mudah mengakses informasi tersebut sesuai dengan kemampuan dan kondisi. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menilai Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 akan banyak menimbulkan permasalahan di Indonesia.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto AS menjelaskan, dalam rancangan aturan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut, terdapat kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek. Ia menilai kebijakan tersebut akan berdampak terhadap banyaknya produk rokok ilegal yang berujung pada penurunan jumlah penjualan rokok legal.

Sudarto mengatakan jika peredaran rokok ilegal terus berkembang di tengah masyarakat, ujungnya akan berdampak terhadap efisiensi di industri rokok yang legal atau secara resmi membayar cukai ke negara. Parahnya lagi, aturan ini akan semakin menggerus penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

"Kemasan rokok polos tanpa merek akan tambah memicu rokok ilegal. Rokok ilegal tumbuh, penjualan rokok legal turun, dan dapat dipastikan akan terjadi efisiensi pekerja," kata Sudarto dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 17 Oktober 2024.

Dalam masa peralihan kepemimpinan pemerintahan saat ini, Sudarto meminta kepada Presiden-Wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk dapat memperhatikan pihak-pihak yang terdampak pada kebijakan yang akan diterbitkan.

Baca juga: RPMK Turunan PP 28 tentang Kesehatan Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Menjamur

Meminta keadilan

Sudarto menilai, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya mengedepankan satu pihak saja. Melainkan harus mementingkan kepentingan bersama dan disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia.

Sebabnya, Indonesia berbeda dengan negara lain karena memiliki industri hasil tembakau yang mempekerjakan buruh, petani, hingga menjadi sumber mata pencaharian jutaan peritel. Kondisi ini jelas berbeda.

"Bukan sekadar masalah berpihak, yang kami butuhkan keadilan. Demi kedaulatan, kekuatan, kemajuan bangsa Presiden dan Wakil Presiden sudah seharusnya memperhatikan kepentingan bangsanya," tegas dia.

Terlebih selama ini, Sudarto mengatakan pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam rancangan peraturan tersebut. Bagi dia, tidak adanya meaningful participation atau keterlibatan bermakna dalam perumusan kebijakan merupakan tindakan yang tidak adil kepada para pekerja di industri hasil tembakau.

"Surat kepada Presiden Jokowi sudah kami kirimkan, audiensi sudah, tetapi cenderung dipersulit dan tidak didengar, kami undang dalam forum resmi dialog Kemenkes tidak datang, mereka mengadakan publik hearing kami tidak diundang," tambahnya.

Menurutnya, yang terpenting ialah bukan sekadar dilibatkan, melainkan juga agar masukan dari para buruh dan tenaga kerja terdampak dapat diakomodasi oleh Kemenkes.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Jakarta: Tudingan 'dirty nickel' yang ditujukan pada komoditas nikel asal Indonesia, harus disikapi serius oleh pelaku industri maupun pemerintah. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menunjukkan komitmen tata kelola industri nikel yang memenuhi kaidah keberlanjutan (sustainability).

Meski demikian, komitmen ini tidak bisa hanya berdasar klaim sepihak. Karena itu, perlu validasi melalui audit oleh pihak independen. Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus P. Sari menyebut, salah satu auditor independen dengan standar pengelolaan tambang yang terkenal paling ketat di dunia adalah Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

"Karena di dalam IRMA ini ada NGO-NGO (non-government organization) yang kritis dan galak. Sehingga kalau tidak benar-benar serius (saat diaudit), maka tidak akan dapat (lolos audit)," jelas Agus dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 17 Oktober 2024.

Agus yang juga pakar sustainability dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) mengakui, industri nikel di Indonesia terdiri dari banyak pelaku usaha, sehingga secara umum memang belum ada audit yang mencakup keseluruhan pengelolaan industri penambangan nikel di Indonesia.

Karena itu, Agus mendorong agar pelaku industri nikel berinisiatif untuk bersedia diaudit oleh auditor independen seperti IRMA. "Ada perusahaan yang berkomitmen untuk sustainable dan berani mengundang IRMA (untuk diaudit)," kata dia.

Jadi preseden positif industri nikel RI

Diketahui, pada 7 Oktober lalu, IRMA merilis pernyataan terkait komitmen PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel yang beroperasi di Pulai Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk melakukan penilaian independen pihak ketiga terhadap standar IRMA terkait pertambangan yang bertanggung jawab.

IRMA menyebut, audit ini merupakan yang pertama di Indonesia. "Audit ini jadi preseden positif bagi industri nikel Indonesia," tutur Agus.

Menurut dia, saat ini buyer dari Eropa maupun Amerika Serikat (AS) memiliki concern kuat terhadap aspek sustainability. Karena itu, apabila industri nikel Indonesia tidak menjalankan standar sustainability dengan baik, maka produk nikel Indonesia akan sulit bersaing di pasar global.

"Harus diakui, buyer nikel makin kritis. Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi aspek sustainability, mereka akan cari dari negara lain," terang dia.

Baca juga: Perusahaan Tambang Punya Tanggung Jawab Mensejahterakan Masyaraka

Tegakkan komitmen sustainability

Karena itu, menurut Agus, pelaku industri nikel Indonesia harus bergerak cepat untuk menunjukkan komitmen pada aspek sustainability. Dia mengakui, proses audit sebagaimana yang dilakukan IRMA terhadap Harita Nickel pasti tidak akan mudah.

"Ini pasti rumit dan sensitif. Apalagi ini yang pertama, jadi akan dilihat semua pihak. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh (perusahaan nikel) yang lain," ungkap dia.

Senada, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) Septian Hario Seto menyatakan, pemerintah mengapresiasi inisiatif Harita Nickel untuk menjalani audit ketat oleh IRMA.

Upaya ini, kata dia, menggarisbawahi pentingnya penyelarasan industrialisasi nasional dengan standar global. "Ini penting untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Septian.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat setelah seharian bergerak positif di zona hijau.

Mengacu data RTI, Kamis, 17 Oktober 2024, IHSG ditutup menguat 86,09 poin atau setara dengan 1,13 persen menjadi 7.735,03.

Pada perdagangan hari ini IHSG berhasil mencapai level tertinggi harian di 7.758,67. Sedangkan level terendahnya hanya mencapai 7.657,72.
Total volume saham yang diperdagangkan hari ini tercatat sebanyak 27,26 miliar dengan nilai transaksi Rp11,88 triliun.

Baca juga: Kamis Pagi, IHSG Melejit 0,41% ke Level 7.680

343 saham menguat

Sebanyak 343 saham tercatat menguat hingga sore ini. Sementara saham lainnya yakni 23 saham melemah dan 224 saham stagnan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, dari sebelas saham sektoral hanya empat sektor yang mengalami pelemahan. Adapun penguatan tertinggi terjadi pada saham sektor material dasar yakni naik 2,75 persen. Lalu disusul oleh saham sektor energi yang naik 1,31 persen.

Penguatan IHSG hingga sore ini berbanding terbalik dengan beberapa bursa di zona Asia. Tercatat, Nikkei 225 Index melemah 0,69 persen, Hang Seng Index melemah 102 persen, dan Shanghai Composite Index melemah 1,05 persen.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berhasil menguat tipis saat mengakhiri perdagangan Kamis sore.

Mengacu data Bloomberg, Kamis, 17 Oktober 2024, rupiah menguat 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp15.507 per USD.

Sementara berdasarkan data Yahoo Finance rupiah menguat 14 poin atau 0,09 persen menjadi Rp15.490 per USD.
Analis pasar keuangan Ibrahim Assuaibi mengatakan, saat ini pasar tengah merespon positif terhadap pemilihan susunan kabinet baru untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Karena presiden terpilih prabowo memilih pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pelantikan kabinet merupakan salah satu poin penting, yang mana bukan hanya tentang politik," ucap dia.

Baca juga: Prospek Pemangkasan Suku Bunga The Fed Turun, Rupiah Melemah

Pasar bergerak hati-hati

Selain itu, pasar juga mencermati seberapa jauh tim dalam Kabinet Indonesia Maju nantinya akan mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen per tahun pada tahun-tahun mendatang.

"Oleh sebab itu, pelaku pasar dan investor tentu akan menantikan dengan sangat hati-hati, siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinet," ujar dia.

Seperti diketahui, Prabowo memanggil Sri Mulyani Indrawati yang diproyeksikan akan kembali menjadi menteri keuangan, menurutnya, pelaku pasar akan merespons secara positif.

"Mungkin kita juga harus menunggu penetapan selanjutnya dari kabinet yang ada, sehingga bisa mendapatkan kepastian lebih lanjut tentang rencana selanjutnya," ucap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Pengusaha dan pemilik Arsari Group Hashim Djojohadikusumo menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya.

Prestasi itu diberikan atas keberhasilan PT ITCIKU sebagai perusahaan yang mendukung pemenuhan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui pendekatan tutupan hutan alam.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan apa yang telah dilakukan Hashim dengan PT ITCIKU adalah praktik kepemimpinan yang patut dijadikan contoh. Dia merasa gembira, sebab masyarakat Indonesia dapat melihat secara kasat mata suatu perusahaan bisa melakukan aksi iklim dengan hasil nyata telah meningkatkan tutupan hutan alam.
Pendapat tersebut mengacu pada data KLHK yang menampilkan tutupan hutan alam di konsesi ITCIKU dalam satu dekade terakhir, meningkat hingga mencapai lebih dari 115 persen. Hal ini merupakan bukti nyata dari kontribusinya terhadap NDC Indonesia dari sektor kehutanan.

NDC atau Nationally Determined Contribution merupakan dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara. Komitmen itu dikomunikasikan kepada dunia melalui konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim.

Baca juga: KLHK Apresiasi 20 Produsen yang Sukses Implementasikan Peta Jalan Pengurangan Sampah

Konsesi kehutanan bisa capai target NDC Indonesia

Hashim menyatakan, PT ICTIKU telah menunjukkan konsesi kehutanan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target NDC Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan luasan tutupan hutan alam secara signifikan melalui kegiatan konservasi dan restorasi.

Adik dari presiden terpilih Prabowo itu menyebut aksi iklim oleh PT ICTIKU sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap generasi mendatang. Upaya itu dilakukan dengan terus memastikan terjadinya peningkatan tutupan hutan alam di konsesi PT ICTIKU, sehingga penurunan emisi nasional dari sektor kehutanan bisa terus tercapai.

Menurut dia, untuk memajukan lingkungan, perlu dibuat kenaikan anggaran untuk Kementerian LHK. Jumlah anggaran yang bertambah bisa meningkatkan kinerja KLHK dalam meningkatkan penegakan hukum, agar hutan-hutan Indonesia semakin indah.

"Saya tahu, yang dipercayai oleh Presiden, dia sangat berani untuk memperbaiki efek negatif perubahan ilkim. Dia sangat berani dengan lingkungan. Dia berhak untuk mendukung semua usaha. Dia juga berhak untuk meningkatkan budget Anda, Ibu. Saya sangat berhak dengan fakta hutan dilindungi oleh karakter yang tidak beres, dan tidak hanya dengan klinik. Tetapi, budget Ibu Menteri untuk perlindungan hutan sangat rendah. Dan itu bukan karena salah Anda, tapi karena salah orang lain. Jadi, itu akan diperbaiki segera, Ibu. Saya selalu mengadvokasi budget yang meningkat. Saya pikir kita semua adalah pengawal. Kita adalah pengawal hutan untuk generasi-generasi selanjutnya," ," kata dia, Kamis, 17 Oktober 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Sinyal agar pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 memberi sedikit kelegaan kepada para petani tembakau. Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi mengatakan, keputusan pemerintah yang tidak menaikkan cukai rokok pada tahun depan memberikan secercah rasa optimistis bagi petani.

“Melihat perjuangan petani saat ini, peraturan-peraturan yang ada sangat menekan hilir dan berdampak pada kami di hulu. Harapan kami, keputusan pemerintah yang tidak menaikkan CHT tahun depan, kiranya disertai dengan perlindungan terhadap komoditas dan pemberdayaan terhadap petani,” ujar Muhdi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Muhdi menilai seharusnya pemerintah dapat melihat realita di lapangan, bahwa kuantitas dan kualitas perkebunan tembakau yang digarap petani, terus meningkat. Produktivitas petani terserap dengan baik. Kondisi ini, sebutnya, harus dipertahankan dan didorong agar petani dapat semakin mandiri, sejahtera dan berdaya saing.
“Contohnya Lamongan, luas lahan tembakaunya meningkat 9.638 hektare dibanding tahun sebelumnya, 8.337 hektare. Kualitas dan harga komoditas juga kompetitif. Ini yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kami butuh komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” paparnya.

Ia menegaskan agar apapun kebijakan yang disusun oleh pemerintah, baik fiskal maupun non-fiskal kiranya tetap mempertimbangkan kondisi kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sulit. Termasuk lapangan pekerjaan yang semakin terbatas.

“Pemerintah harus mempertimbangkan matang-matang dampak dari semua peraturan ataupun kebijakan yang ada. Jangan sampai cukai tahun depan tidak naik, tapi jadi berkali-kali lipat di tahun berikutnya. Itu sama saja dengan membunuh mata pencaharian kami,” katanya.

Baca juga: Tolak Aturan Kemasan Rokok Polos, Petani Tembakau Kirim Petisi Buat Pemerintah

Senada, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman, menuturkan kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan CHT 2025 adalah langkah yang tepat. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan dan stabilitas industri hasil tembakau (IHT).

“Harapannya komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan IHT dan 6 juta tenaga kerja di dalamnya juga terwujud di tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai, ketika di tahun 2026 ada lonjakan tarif yang tinggi, maka akan semakin menekan sektor manufaktur ini. Apalagi mengingat situasi ekonomi saat ini cukup berat,” ujar Budhyman.

Kepastian berusaha dan serapan tenaga kerja, lanjut Budhyman, adalah dua faktor penting yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah terkait penentuan kebijakan CHT. Berkaca pada 2019 dan 2020, terjadi lonjakan kenaikan cukai lebih dari 20 persen pada 2020 dengan alasan kompensasi cukai tidak mengalami kenaikan pada 2019.

“Kemudian pandemi COVID-19 terjadi. Dampaknya, penurunan kinerja IHT secara drastis, serapan tenaga kerja minim, dan untuk bangkit memulihkan sektor ini agar dapat bertumbuh, berdaya saing dan berkontribusi maksimal bagi penerimaan negara menjadi tidak mudah,” sebutnya.

Budhyman mengingatkan, bahwa ekosistem pertembakauan di Indonesia sangat kompleks. Setiap elemen mulai dari hulu hingga hilir berkaitan erat. Kebijakan yang menekan pada salah satu elemen-nya, akan menimbulkan dampak dan ketimpangan bagi yang lain.

“Oleh sebab itu, semua kebijakan dan peraturan, harapan kami pemerintah dapat memitigasi dampak jangka panjangnya. Ada petani tembakau, petani cengkeh, pekerja sektor manufaktur, pedagang, pabrik hingga konsumen yang akan terbebani ketika ada ketidakpastian mengenai kebijakan cukai. Dampak negatifnya masif,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Pegadaian kembali membuka gerai The Gade Coffee and Gold. Kali ini bertempat di Gedung Kemenkomarves, Jalan M.H Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat. Gerai kopi milik Pegadaian ini diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Pandjaitan dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Tidak hanya sebagai tempat nongkrong dan sekedar menikmati kopi, pembukaan gerai ini menjadi wujud kolaborasi Pegadaian dengan Instansi Pemerintah dalam hal ini Kemenkomarves, untuk ikut meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat melalui secangkir kopi dengan cita rasa asli Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, “Ini adalah cabang kami yang ke-43, dan tersebar di seluruh Indonesia, tentunya kami sangat bangga dapat bersinergi dengan Kemenkomarves. Melalui The Gade Coffee & Gold ini, kami juga ingin mengenalkan produk-produk Pegadaian, serta tren investasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan emas."

Baca juga: Perwakilan Pegadaian Ikuti E-Sport Edutainment Kelas Dunia, Microsoft Excel World Championship Indonesia 2024

The Gade Coffee & Gold merupakan gerai kopi kolaborasi bisnis dua anak perusahaan Pegadaian yakni PT Pesonna Indonesia Jasa (PIJ) yang mengelola kedai kopi dan PT Pegadaian Dua Empat (Galeri 24) yang menyediakan emas berupa perhiasan maupun emas batangan. Jadi, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi produk Pegadaian ataupun membeli emas, sambil menyesap kopi andalan dari The Gade.


Bagi para pecinta kopi, brand The Gade Coffee & Gold tentu sudah tidak asing lagi. Tidak hanya karena gerainya yg tersebar mulai dari ujung timur, Labuan Bajo, hingga wilayah paling barat di Aceh, namun gerai kopi ini acap kali ditemukan di acara nasional hingga internasional. Sebut saja G20, 10th World Water Forum, serta perayaan kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta hingga IKN.

“Keberadaan The Gade ini menjadi kebanggan untuk Insan Pegadaian. The Gade menyuguhkan kopi andalan gula aren bernama Van Leening, yang diambil dari sejarah nama asli lembaga Gadai pada masa penjajahan Belanda yaitu Bank Van Leening. The Gade ini luar biasa, membawa nama baik Pegadaian bahkan hingga ke event internasional,” kata Damar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)