Yogyakarta: Direktur Utama PT PGN Tbk Arief Setiawan Handoko melakukan inspeksi langsung pada pengembangan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Jumat, 27 September 2024. Pengembangan jaringan gas di wilayah ini menggunakan skema Compressed Natural Gas (CNG) Clustering.

CNG Clustering dipakai karena wilayah Kabupaten Sleman belum terjangkau oleh jaringan pipa transmisi maupun distrbusi gas bumi. Maka dari itu, gas bumi dari Blora diangkut dalam bentuk CNG menggunakan truk Gas Transport Module (GTM), kemudian dikompres untuk diturunkan tekanannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah pelanggan.

Sampai dengan saat ini, jaringan gas untuk rumah tangga di Sleman sudah terpasang sebanyak 3.500 sambungan Rumah (SR) dari target sebanyak 7.000 SR. Jumlah pelanggan akan terus meningkat seiring dengan infrastruktur jargas yang terus dibangun di wilayah ini.

Baca juga: Market Bertumbuh, PGN Ajak Investor & Analis Kunjungi Operasional Gas di Jateng

“Layanan gas bumi untuk rumah tangga merupakan bentuk kewajiban PGN melaksanakan public service obligation. Jadi PGN berkewajiban untuk melayani masyarakat. Selain melayani masyarakat, kami menuju program net zero emission,” ujar Arief.
Program jargas juga diharapkan dapat mengurangi impor LPG, sekaligus juga mengurangi penggunaan LPG bersubsidi. “Karena LPG masih impor, maka jargas akan membantu mengurangi beban arus impor dan subsidi LPG. Mudah-mudahan penggunaan jargas semakin banyak dicontoh ibu-ibu lain agar masak lebih efisien dan cepat,” ujar Arief.



Arief juga mengimbau agar tim PGN yang bertugas di area Yogyakarta menggencarkan sosialisasi pemanfaatan jargas kepada masyarakat. Termasuk edukasi terkait keselamatan penggunaan gas bumi. Mengingat Yogyakarta merupakan wilayah pengembangan baru, maka PGN perlu memberikan edukasi ke masyarakat yang wilayahnya dilalui pipa jargas.

Baca juga: Komitmen PGN Terus Pasok Gas Bumi untuk Kelistrikan secara Berkelanjutan

Arief juga berkesempatan untuk mengunjungi pelanggan sekaligus melakukan gas in. Kepada pelanggan, ia juga menyampaikan terkait safety. “Safety adalah nomor satu bagi kita. Maka penting diinformasikan bahwa kalau gas bumi sifatnya lebih ringan udara. Kalau ada kebocoran, gas bumi mudah terdeteksi karena diberi aroma pembau, sehingga valve bisa segera ditutup oleh pelanggan,” jelasnya.

Keunggulan jargas yang lebih safety pun menjadi daya tarik bagi Maria untuk berkenan menggunakan jargas PGN. Ia juga antusias karena jargas dapat digunakan selama 24 jam. “Pembayarannya juga gampang menggunakan mobile banking, e-wallet atau di jaringan mini market terdekat,” katanya.

Senada dengan Maria, Ita juga menyambut Gas In gas bumi di rumahnya dengan antusias. “Sebelumya kami sekeluarga menggunakan tabung gas beberapa macam ukuran. Lalu ada kabar baik dari PGN menawarkan untuk konversi ke gas bumi. Tidak perlu risau kehabisan gas karena dapat digunakan setiap saat dan pembayaran bisa via online. Saya berharap bisa PGN bisa mensosialisasikan ke ibu-ibu bahwa gas yang dipakai dari PGN lebih bagus, baik dari sisi keamanan dan efisiensi,” ujar Ita.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Ada pertentangan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan) serta wacana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Perekonomian negara dianggap bisa terpengaruh.

Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menyumbang hingga Rp213 triliun dari cukai hasil tembakau (CHT) berpotensi mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak dari pasal-pasal yang tercantum di dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Ini termasuk seperti standardisasi kemasan polos, pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter, hingga pembatasan iklan produk tembakau.

“Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp213 triliun?,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho di Jakarta.
Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB. Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja.

Untuk itu, Andry mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

“Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp96 triliun. Pelengkapan pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan,” kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Optimalkan Penerimaan Negara

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang berfokus pada upaya pencarian pendapatan dan penerimaan negara untuk menyambut pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menyebutkan bahwa pemerintahan baru akan memaksimalkan pendapatan dari pajak, dan salah satu yang akan diupayakan yakni melalui penarikan pajak perusahaan multinasional.

“Sistem pajak tradisional yang selama ini diterapkan tak bisa menarik pajak dari perusahaan multinasional. Hasilnya, terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan yang mereka hasilkan dengan di mana mereka membayar pajak. Hal ini membuat beberapa negara, terutama negara berkembang dalam kondisi yang tak diuntungkan,” ujar Thomas 24 September 2024.

Kondisi ini menggambarkan pentingnya upaya menjaga momentum dalam mempertahankan kestabilan ekonomi di masa-masa transisi pemerintahan. Pendapatan negara, baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp3.005,1 triliun pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp 1.350 triliun, sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Situasi global tak menentu dinilai memberikan pekerjaan rumah bagi Indonesia. Utamanya, dalam menghadapi tantangan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang.

“Bagaimana agar kita dapat tumbuh tinggi dan mampu mencapai target yang diinstruksikan oleh pemerintah," kata ekonom Perbanas David Sumual, dalam keterangan yang dikutip Senin, 30 September 2024.

Hal tersebut diungkap David dalam seminar bertajuk 'Menavigasi Strategi Bisnis di Era Suku Bunga Tinggi dan Hancurnya Kelas Menengah'. Dalam seminar itu, dia menyoroti kondisi perekonomian, khususnya terkait tren era suku bunga tinggi di tingkat global, yang diperkirakan masih akan berlanjut.
"Kami yakin dengan sinergi bersama kita dapat menghadapi itu semua, pemerintah dapat mengeluarkan blue print-nya, dan menyiapkan langkah-langkah strategisnya serta dukungan investasinya di bidang digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit,” lanjut David.

Ketua APRINDO Roy Mandey menyoroti degradasi kelas menengah, salah satunya di segmen micro trends. Roy menyebut segmen degradasi micro trends dikarenakan perubahan iklim dan invasi.

Roy Mandey mengusulkan semua data yang dikumpulkan dapat diteruskan ke pemerintah. “Saya mengusulkan semua data-data yang kita kumpulkan dari berbagai pihak seperti, akademisi maupun pelaku usaha kita salurkan ke pemerintah untuk dijadikan white papper terutama untuk pemerintahan baru yang akan dimulai per 20 Oktober mendatang,” kata dia.

Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Ganie menyebut kenaikan suku bunga yang menjadi tren global, memberi dampak pada KPR, KPA, dan suku bunga acuan di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha perumahan.

"Peluang dan tantangannya antara lain, adanya kebijakan PPN OTP yang memberikan dorongan realisasi properti rumah tapak (KPR)dan rumah susun komerisal (KPA) pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Lalu adanya penyerapan PPN DTP sebesar 50 persen selama Juli-Agustus 2024 yang terkendala sistem aplikasi SiKumbang yang memiliki banyaknya persyaratan,” ujar Hari Gani.

Bagi pemerintah, suku bunga tinggi akan berdampak kepada optimalisasi setoran pajak khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut bisa menyebabkan ekonomi tumbuh stagnan atau bisa jadi menurun.

Mengutip dari informasi dari Kemenkeu, menyebutkan bahwa Kemenkeu akan mewaspadai dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap sektor pembiayaan. Termasuk dampaknya kepada naiknya beban pembiayaan atau cost of fund yang terjadi di perbankan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak menaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2025 dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja tembakau. Meskipun tidak ada kenaikan tahun depan, para ekonom mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dalam kebijakan CHT pada 2026 mendatang.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan CHT pada 2025 adalah langkah yang baik. Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diikuti dengan lonjakan tarif di tahun berikutnya.

“Pada 2019, tidak ada kenaikan cukai. Tapi di 2020 kenaikannya double digit, dua kali lipat. Jadi, kita harapkan nanti di 2026 tetap (tidak ada kenaikan cukai). Jangan sampai kita mengulang hal yang sama di tahun 2020, di mana Indonesia digempur habis-habisan dengan kenaikan cukai,” tegas Andry dilansir, Senin, 30 September 2024.
Ia juga mengungkapkan, stabilitas kebijakan sangat penting bagi industri tembakau terutama mengingat fenomena downtrading, di mana konsumen beralih ke rokok yang lebih murah. Menurut dia, kebijakan cukai 2025 perlu difokuskan untuk memberi ruang adaptasi bagi industri dan mencegah downtrading terjadi semakin jauh.

Namun demikian, ada kebijakan lain yang masih menghantui industri tembakau, yakni rencana Kementerian Kesehatan untuk menerapkan aturan kemasan polos tanpa merek yang tertera Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

“Kebijakan ini berisiko memperburuk fenomena downtrading dan memperbesar peredaran rokok ilegal. Rancangan aturan ini efeknya pada downtrading, golongan 1 akan downtrading ke golongan 2, dari golongan 2 pasti akan ke ilegal. Sudah tidak ada pembedanya lagi, masyarakat hanya melihat dari segi harga,” ujar Andry.

Baca juga: Cukai Rokok 2025 Tidak Naik, Langkah Pemerintah Diapresiasi

Direktur Eksekutif Indonesian Budget Center (IBC), Elizabeth Kusrini menilai, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2025 memang patut diapresiasi dan dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi industri tembakau dan tenaga kerjanya. Tapi ia juga menyoroti risiko dari rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

“Kami khawatir kebijakan ini akan memperparah peredaran rokok ilegal, yang sulit dikendalikan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Ini tentu akan mengancam penerimaan negara, yang selama ini sangat bergantung pada cukai rokok,” kata dia.

Dengan situasi tersebut, para ekonom mendesak pemerintah untuk menjaga konsistensi kebijakan cukai pada 2026 dan menghindari kenaikan yang drastis. Mereka juga menekankan pentingnya evaluasi kembali rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap industri dan penerimaan negara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersepakat untuk menyiapkan peta jalan atau roadmap perindustrian. Roadmap ini sebagai komitmen untuk menuju Indonesia Emas 2045 di bidang perindustrian.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada dua hal yang segera dilakukan Kemenperin dan Kadin Indonesia. Pertama, merevisi UU N0 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

"Peraturan ini sudah tidak mampu menjawab tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh dunia industri saat ini, termasuk di antaranya digitalisasi," kata Agus dilansir dari Antara, Senin, 30 September 2024.
Kedua, Kemenperin dan Kadin Indonesia akan bekerja sama meluruskan road map Indonesia Emas 2045 dari sektor industri.

"Pertemuan tadi menunjukkan bahwa Kadin di bawah kepemimpinan Pak Anin (Anindya Bakrie) sudah sangat siap untuk menjadi mitra dari pemerintah, khususnya Kemenperin," kata Agus.

Pernyataan Agus itu dikemukakan saat mendatangi acara Sarasehan Bersama Menteri Perindustrian bertema Sinergi Pembangunan Industri 2025 - 2029 Kementerian Perindustrian - Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin. Semoga bisa mempercepat, memperlancar, dan memperbaiki kerja sama dengan pemerintah," kata Agus.

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024 - 2029, Anindya Bakrie, mengatakan pemerintahan Jokowi mampu menancapkan pondasi yang cukup matang untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain itu, lanjut dia, proses industrialisasi berjalan baik.

"Mengenai kerja sama membuat roadmap sektor industri menuju Indonesia Emas 2045, konstituen kami (Kadin) akan mendukung bapak (Menteri), mudah-mudahan ada keberlanjutan," kata Anindya.

Bertemu Menteri BUMN

Di hari yang sama, Anindya juga bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN. Anin datang bersama delapan perwakilan Kadin Provinsi (Aceh, Bali, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Lampung, Kep. Riau, NTB, dan Banten) dan beberapa anggota luar biasa (ALB) Kadin.

"Banyak proyek di BUMN yang bisa dikerjasamakan dengan Kadin. Bagaimana mempersatukan database (Kadin dan BUMN) misalnya," kata Anindya.

Dia berharap Kadin bisa menjadi public private partnership yang aktif dengan BUMN sebagai sentral.

Erick lantas menjelaskan BUMN terus melakukan transformasi. Agar dapat menjadi benteng ekonomi nasional di pasar terbuka.

"Pemerintah, BUMN khususnya, dan Kadin harus berimprovisasi menghadapi pasar terbuka," kata Erick.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengapresiasi korporasi yang berkomitmen penuh menjalankan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Sebab, hal itu dinilai sebagai aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, dalam acara Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2024. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina International Shipping, dan perusahaan swasta lainnya.

“Hari ini kita berkumpul untuk merayakan dedikasi yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan yang telah mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam strategi bisnisnya. Ini adalah momen yang sangat berharga bukan hanya untuk memberikan penghargaan tetapi juga untuk menginspirasi kita semua dalam melakukan lebih banyak lagi kebaikan demi kepentingan bersama," kata Sigit melalui keterangan tertulis, Senin, 30 September 2024.
Menurut Sigit, pengelolaan perusahaan berbasis sosial dan lingkungan adalah sebuah inspirasi. Sebab, mereka mampu beradaptasi melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis lingkungan, sosial, budaya maupun lingkungan alam.

Sigit menyebut, terdapat dua tren yang mulai bergeser dalam implementasi CSR. Pertama, penerapan environmental, social, dan governance (ESG) yang berubah dari voluntary menjadi mandatory.

Tren kedua adalah semakin popularnya konsep inovasi sosial atau corporate social innovation (CSI). Menurut dia, penerapan CSI berbeda dengan creating share value (CSV).

Baca juga: Unggul CSR di Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, BCA Raih Penghargaan Prominent Awards 2024

"Jadi ada konsep win-win solution di CSV ini, sedangkan CSI merujuk pada ide, metodelogi dan proses baru untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks dengan pendekatan kolaboratif dengan berbagai kepentingam, perusahaan, pemerintah, dan juga pemerintah. Tampaknya konsep CSI ini akan semakin diadopsi dalam konteks CSR di global dan nasional,” ungkap Sigit.

Selain itu, Sigit menyampaikan KLHK berperan aktif dalam mengawasi tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan. Serta, mendorong ketaatan perusahaan dalam hal pelaporan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sigit menjelaskan KLHK telah menghadirkan inovasi layanan Sistem Informasi Pelaporan Perizinan Lingkungan Secara Elektronik (Simpel) sejak 2020. Layanan tersebut hadir untuk mempermudah pelaku usaha-pemerintah daerah melaporkan informasi terkait perizinan lingkungan secara elektronik.

“Baik itu pengelolaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3 dan juga kita dorong untuk efisiensi energi kemudian penurunan emisi dan lain sebagainya dengan sistem yang kita sebut sebagai Simpel dan 3 tahun belakangan kita juga sudah memasukan sistem pelaporan yang beyond compliance yang konsep-konsep CSR di sana,” ungkap dia.

Sigit menyampaikan KLHK bakal terus membantu korporasi dalam memudahkan perusahaan membuat pelaporan ESG. Dia menyampaikan sejumlah perusahaan yang telah menggunakan Simpel untuk menyusun pelaporan ESG mereka.

"Kita akan terus merumuskan sehingga sektor-sektor yang lain juga akan mempermudah untuk membuat pelaporannya,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Bontang: Petani memegang fungsi dan peranan yang sangat krusial dalam ekosistem pertanian Indonesia untuk bisa mencapai ketahanan pangan nasional. Mereka menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan ketahanan pangan nasional.

Demi mengapresiasi profesi petani, setiap tahunnya, Indonesia memeringati hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September. PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sebagai produsen pupuk urea terbesar di Indonesia, pun turut mengapresiasi petani khususnya di peringatan Hari Tani Nasional ke-64 tahun ini.

Momen ini sekaligus mempertegas komitmen Pupuk Kaltim untuk selalu mendukung pemberdayaan dan peningkatan produktivitas petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan Indonesia. Berbagai upaya, program dan aktivitas terkait peningkatan produktivitas petani telah dilakukan oleh Pupuk Kaltim sejak lama. Salah satunya, yang masih berjalan hingga saat ini adalah program Makmur dan Agrosolution.
Lewat program ini, Pupuk Kaltim secara konsisten memberikan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dengan menciptakan ekosistem kemandirian yang kuat. Per September 2024, kedua program ini telah berhasil merealisasikan 74.486 hektare lahan dengan jumlah petani yang tergabung 28.315 orang.

Pencapaian positif lewat program Makmur dan Agrosolution ini tentunya menjadi bukti komitmen perseroan untuk tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor pertaniannya saja, tapi juga berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas petani secara langsung.

"Kami bersyukur, dalam upaya yang baik baik ini, kami juga banyak dibantu banyak pihak. Lewat beragam kolaborasi, Pupuk Kaltim juga konsisten memberikan edukasi dan pendampingan terbaik bagi petani di banyak wilayah di Indonesia agar mereka bisa mengelola lahan pertanian dengan tepat sasaran agar bisa meningkatkan produktivitas pertanian yang mereka kelola," ujar
Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, dalam keterangan tertulis, Senin, 30 September 2024.

Bicara soal komitmen peningkatan produktivitas dan kualitas petani, tak hanya fokus pada kontribusi di level aksi korporasi, Pupuk Kaltim juga secara langsung melibatkan karyawannya untuk turun ke lapangan.

Baca juga: Pupuk Kaltim Berkomitmen Dukung Pertanian Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Insan Pupuk Kaltim menjadi mentor dalam keseharian petani dalam mengolah dan memberdayakan lahan. Foto: dok Pupuk Kaltim.

Membina petani dalam mengolah dan memberdayakan lahan

Lewat pendampingan dan proses transfer ilmu seputar inovasi pertanian, insan Pupuk Kaltim secara sukarela hadir di tengah petani menjadi mentor dalam keseharian petani dalam mengolah dan memberdayakan lahan.

Insan Pupuk Kaltim menggagas program bernama Employee Volunteering Initiation (Evolution) sebagai ruang untuk karyawan Pupuk Kaltim berkontribusi langsung dalam kegiatan bermasyarakat, salah satunya dengan memberdayakan petani.

Yang terbaru, berangkat dari inti program Makmur dan Agrosolution, insan Pupuk Kaltim yang terlibat dalam Evolution menggelar sebuah inisiatif bernama Pertanian Kompos Terpadu untuk Babadan Inovatif dan Sejahtera (PKT BISA), yang dilaksanakan di Dusun Babadan, Desa Kepuh Rejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Program ini berfokus pada pertanian berkelanjutan dengan tujuan memaksimalkan potensi agrikultur dan mendukung swasembada pangan serta nilai tambah dalam ekonomi sirkular.

Bertemakan "Berbagi Pengetahuan untuk Babadan Makmur, Terampil, dan Mutakhir (Bertabur Ilmu)" PKT BISA mendorong kolaborasi antarkelompok dalam pengelolaan pertanian ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan kompos dan edukasi penggunaan mesin pertanian.

Hasilnya, inisiatif Evolution telah membawa dampak positif yang signifikan pada lahan maupun tanaman di Dusun Babadan. Anggota kelompok tani telah memiliki gudang hasil olahan kompos, dan juga menggunakan pupuk organik. Inovasi PKT BISA terbukti telah membantu produktivitas, sehingga dalam jangka panjang dapat membantu keberlangsungan lahan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia Pupuk Kaltim menyadari pentingnya peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Fokus ini juga yang dipahami dan dijalankan dengan baik oleh para insan Pupuk Kaltim.

"Kami selalu mendorong inisiatif karyawan yang sejalan dengan visi perusahaan dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi petani. Semoga yang sudah dan akan kami lakukan di masa depan semua bisa bermuara pada peningkatan kualitas petani Indonesia. Karena dengan petani yang kuat dan berkualitas, maka ketahanan pangan nasional pun akan semakin kuat. Selamat Hari Tani Nasional untuk para petani, pahlawan pangan kita bersama," kata Soesilo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Dalam hidup harus menyadari tentang keadaan keuangan yang dimiliki sehingga segera mengelola keuangan dengan baik. Ada baiknya kamu perlu mengetahui metode atau aturan 50/30/20.

Melansir laman Manulife, metode budgeting 50/30/20 adalah cara mengatur keuangan bulanan dengan membagi dana ke dalam tiga bagian utama yaitu 50 persen untuk kebutuhan pokok, 30 persen untuk keinginan, dan 20 persen untuk tabungan atau pembayaran utang.
Persentase ini membantu mengelola keuangan secara lebih terstruktur.

Mengatur pengeluaran memang tidak mudah, terutama bagi yang sudah berkeluarga atau punya anak.

Bagi anak muda yang masih lajang, kebiasaan belanja impulsif dan berkumpul (nongkrong) juga bisa menyulitkan.

Baca juga: Jangan Asal Investasi! Kenali dulu Risikonya!

Dengan metode 50/30/20, meski tetap harus mengatur anggaran, setidaknya bisa mendapatkan gambaran jelas tentang kondisi keuangan dan memastikan alokasinya yang seimbang.

Dengan mengetahui proporsi pendapatan dan pengeluaran, kini bisa lebih mudah mengelola anggaran. Misalnya, Anda tidak akan terlambat membayar sewa karena uangnya terpakai untuk traveling, karena keduanya berasal dari alokasi dana yang berbeda.

Metode ini sangat berguna, terutama bagi yang memiliki banyak pemasukan dan pengeluaran, karena memudahkan seseorang untuk fokus mengatur setiap kategori secara terpisah.

Metode ini juga didasarkan pada penelitian selama 20 tahun oleh seorang Senator Amerika Serikat, jadi hal ini bukan sembarang metode.

Metode budgeting 50/30/20 bisa membantu, tapi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Untuk beberapa orang, kategorisasi ini hal yang mungkin cocok, sementara yang lain butuh lebih detail jelas.

Persentase 50 persen untuk kebutuhan bisa terasa kurang di kota besar, sementara 30 persen untuk keinginan mungkin terlalu besar bagi yang sudah mapan. Intinya, gunakan metode ini sebagai panduan dasar, tapi tetap sesuaikan dengan situasi dan gaya hidup.

Saat mengevaluasi keuangan, jangan lupakan premi asuransi dalam pengeluaran bulanan. Ini juga momen yang tepat untuk meninjau kembali perlindungan asuransi memastikan cakupannya tetap sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok. Dalam RPMK tersebut, Kemenkes ingin mengatur kebijakan pada kemasan rokok agar polos dan seragam.

RPMK ini merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Adapun tujuan Kemenkes merancang kebijakan kemasan rokok tak lain untuk pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya.

"Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing," ujar Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi.

Namun, sayangnya kebijakan ini ternyata menimbulkan polemik. Aturan ini bahkan menjadi sorotan karena dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi industri rokok sehingga berdampak pula pada sektor ekonomi negara.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mencoba angkat bicara mengenai polemik RPMK ini. Ia mengatakan pembuatan RPMK ini sebetulnya sudah melewati proses cukup panjang. Bahkan, sudah masuk dalam tahap pembahasan bersama DPR.

Baca juga: Kebijakan Rokok Tanpa Merek Bikin Produk Ilegal Makin Marak

"Ini bermula dari pembahasan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Jadi ketika kita membahas rokok ini sebetulnya kami pending-pending ini agak lama. Karena kita ingin agar ini masuk ke tengah semua. Artinya jangan sampai pengusaha rugi, jangan pula orang aktivis kesehatan merasa dirugikan," ujar Saleh dalam tayangan Hot Room di Metro TV, Rabu, 25 September 2024.

Sayangnya, Kemenkes selaku inisiator dinilai tidak mendengar aspirasi dari pihak terkait dan hanya fokus pada sisi kesehatan. Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi yang hadir pada tayangan yang sama menuturkan bahwa peraturan ini fokus pada pengendalian rokok dan zat adiktif lainnya.

“Kami dengarkan semua, tapi tidak semua kami akomodir,” tutur Siti.

Saleh menambahkan salah satu yang membuat RPMK ini cukup lama dan sampai harus tertunda lantaran pihak Kementerian Kesehatan juga sulit menjabarkan detail.

"Maka pada pada titik temu maka di dalam undang-undang itu sudah ada. Cuma ketika kita mau membuat detail di dalam undang-undang itu kan pihak Kementerian Kesehatan tidak mau detail di dalam undang-undang. Sebab mereka ingin mengaturnya dalam peraturan pemerintah," lanjutnya.

"Sementara kita waktu itu belum percaya kalau di aturan pemerintahnya itu akan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh teman-teman dalam pembuatan undang-undang itu karena undang-undang kan dibuat bersama pemerintah," tutur Saleh.

Baca juga: Penjelasan Kemenkes Terkait Kebijakan Rokok Tanpa Merek

Saleh pun menilai polemik dalam RPMK ini tak lepas dari tujuan pembuatannya yang hanya memikirkan dari sisi kesehatan. Namun, lupa terhadap aspek lain, terutama aspek bisnis.

"Sebetulnya karena undang-undang itu kan tidak detail sehingga tafsir untuk membuat peraturan pemerintah lebih terbuka. Jadi mereka buat sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran Kementerian Kesehatan saja. Sementara dari aspek atau bisnis dan seterusnya itu mungkin dilupakan," jelas Saleh.

Padahal, aspek kesehatan dan bisnis seharusnya saling berdampingan. Hal ini tercermin dari anggaran dari cukai rokok yang juga berkontribusi terhadap BPJS Kesehatan.

"Ingat kalau ada Rp213 triliun anggaran yang diperoleh dari cukai rokok, sementara anggaran untuk Kementerian Kesehatan saja untuk tahun 2025 itu hanya sekitar Rp90 triliun, termasuk BPJS Kesehatan di antaranya itu Rp45 triliun. Makanya besar kontribusinya. Rp45 triliun untuk BPJS Kesehatan sisanya untuk anggaran kementerian kesehatan se-Indonesia. Berarti Rp90 triliun besar dari Rp213 triliun," katanya.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengeluarkan kebijakan untuk kemasan rokok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan tersebut mengatur desain kemasan agar polos dan seragam.

Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan tujuan RPMK ini adalah untuk pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya.

"Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing," ujar Siti.

Namun, rencana penyusunan RPMK tersebut justru menimbulkan berbagai polemik. Bahkan, banyak yang menganggap aturan ini bisa memberikan dampak buruk, baik bagi perekonomian nasional maupun dari sisi kesehatan. Aturan ini akan memberikan kesempatan besar bagi penjualan produk rokok ilegal sehingga kontraproduktif dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy N Mandey. Menurutnya, produk rokok ilegal saat ini sudah cukup marak. Jika aturan ini disahkan, akan lebih banyak lagi rokok ilegal bermunculan.

Baca juga: Penjelasan Kemenkes Terkait Kebijakan Rokok Tanpa Merek

"Persoalannya sekarang di sektor perdagangan, kami bukan berhadapan dengan bagaimana pelarangan ini, tapi justru bagaimana rokok ilegal jadi marak," ujar Roy dalam tayangan Hotroom di Metro TV, Rabu, 25 September 2024.

"Rokok ilegal yang lebih marak ketimbang yang legal. Sudah ada kejadian bukti di media pada tanggal 7 September kemarin dibebaskan tiga pedagang besar 78.000 bungkus dengan membayar denda saja selesai rokok ilegalnya. Bisa dijual lagi," sambungnya.

Kekhawatiran dampak buruk dari kemunculan kebijakan RPMK ini juga dikemukakan Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Benny Wachjudi. Menurutnya, bukan hanya memberikan kesempatan produk ilegal, kebijakan ini juga bisa berdampak pada perekonomian nasional.

"Saya ingin menyampaikan dulu. Saya mengadvokasi industri rokok bukan berarti saya menentang kesehatan. Tapi saya mengadvokasi ini karena memang ada kepentingan industri rokok ini terhadap ekonomi nasional," kata Benny.

"Kalau kita lihat cukai yang diterima, walaupun Kata Profesor Tabrani itu yang juga yang membayar adalah konsumen tapi tidak bisa dinafikan itu adalah sekitar Rp213 triliun dibandingkan dengan dividen BUMN hanya Rp80 triliun, mungkin Rp90 triliun dividen dari BUMN, sedangkan industri rokok menghasilkan negara Rp200 triliun lebih," tambahnya.

Baca juga: Banyak Ruginya, Rencana Kebijakan Kemasan Rokok Polos Diprotes

Hal serupa juga diungkapkan Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho. Ia menilai banyak kerugian yang akan terjadi jika kebijakan kemasan rokok polos ini diterapkan, terutama dari sisi penerimaan cukai rokok yang akan berkurang drastis.

"Jadi berdasarkan kalkulasi kami, kalau dari kemasan polos saja penerimaan cukai itu kalkulasi sudah sampai Rp96 triliun yang akan lost. Ini belum yang 200 meter, belum lagi yang pembatasan yang lainnya. Kami melihat dari dampak ekonominya, (kebijakan ini) berbeda dengan (kebijakan) negara-negara lain," kata Andry.

Menurut Andry, dampak lainnya adalah terjadi down trading, di mana konsumen akan beralih pada rokok yang lebih murah. Hal ini berpotensi meningkatkan konsumsi rokok ilegal karena akan sulit untuk membedakan produk legal dengan ilegal. Terlebih lagi, produk ilegal yang menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal.

"Mereka yang sekarang sudah tidak ada lagi pemisahan antara satu rokok dengan rokok yang lainnya. Mereka mencari yang murah. Ilegal pun gampang banget menirunya. Tinggal fontnya saja yang diubah," tuturnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, menimbulkan polemik. Aturan ini bahkan menjadi sorotan karena dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi industri rokok sehingga berdampak pula pada sektor ekonomi negara.

Penyusunan RPMK sudah diumumkan beberapa pekan lalu. Draft yang direncanakan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 atau PP kesehatan.

Dalam kebijakannya, RPMK tersebut akan mengatur mengenai desain kemasan agar polos dan seragam.

Kemenkes: Bukan Pelarangan, tetapi Pengendalian

Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI mengatakan tujuan RPMK ini adalah untuk pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya.

"Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing," ujar Siti dalam tayangan program Hot Room di Metro TV, Rabu, 25 September 2024.

Siti juga menjelaskan aturan ini juga untuk mengendalikan penggunaan rokok di kalangan remaja dan anak. Perlu adanya standarisasi untuk melakukan pengendalian tersebut.

"Jadi di dalam PP 28 2024 dan juga merupakan turunan dari Undang Undang 17/2023, memang pengaturan daripada upaya untuk kita mengendalikan perokok remaja dan anak salah satunya kita melakukan standarisasi. Nah standarisasi ini mulai dari peringatan informasi, tulisan sampai warna kemasan," lanjut Siti.

Baca juga: Tolak Aturan Pertembakauan, Pedagang Pasar Rakyat Minta Perlindungan Kemendag

Jaga Kesehatan Masyarakat

Penyusunan RPMK yang diinisiasi Kemenkes ini mendapat dukungan dari Komnas Pengendali Tembakau, Hasbullah Thabrany. Ia menilai kebijakan ini baik untuk masyarakat, terutama untuk kesehatan.

"Substansi rokok menyebabkan orang lain juga rusak, bisa membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada satu pesawat pun yang membolehkan merokok," kata Hasbullah.

"Kenapa? Karena dia melanggar hak orang lain, mengganggu orang lain. Kalau mau merokok seperti Bu Nadia bilang, kalau menurut saya (selaku) akademisi, boleh silakan merokok, boleh racuni dirimu sendiri, tapi jangan racuni orang lain," tambahnya.

Menurut Hasbullah, masih banyak yang belum memahami dampak buruk rokok bagi kesehatan. Karena itu, diperlukan satu langkah yang bisa membuat masyarakat sadar akan berbahayanya rokok. Salah satunya adalah dalam bentuk pengetatan terhadap pengaturan industri tembakau.

"Di sini salah kita. Masyarakat tidak tahu. Coba lihat di mana masyarakat tahu dia bahayanya dia merokok, ada satu lagi, ini substansi yang perlu dipahami," katanya.

Polemik RPMK

Meskipun demikian, kebijakan yang diprakarsai oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini telah menuai polemik dan sorotan dari berbagai pemangku kepentingan lain, yang mengungkapkan adanya ancaman signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi nasional.

Banyak pihak dalam industri tembakau justru menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan banyak kerugian. Sebagai salah satu penyumbang cukai terbesar, para pelaku industri melihat pengaturan kemasan polos akan menyebabkan downtrading di masyarakat serta membuka ruang bagi rokok ilegal untuk terus tumbuh yang secara langsung akan mengganggu stabilitas industri dan mengurangi pendapatan negara.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, turut menanggapi polemik ini. Menurut Andry, kebijakan kemasan polos berpotensi membawa kehilangan pendapatan negara hingga 96 triliun.

”(Jumlah ini) belum termasuk potensi kerugian dari pembatasan penjualan 200 meter dan pembatasan lainnya,” ujar Andry.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: PT Pegadaian menggelar program Challenge Agen Pegadaian bertajuk "Tantangan 10." Program ini menantang para Agen Pegadaian untuk mencapai omzet Rp10 miliar dan meraih berbagai reward menarik. Program ini sebagai program refreshing untuk seluruh Agen Pegadaian Hebat seluruh Indonesia yang sekaligus menjadi ajang racing (kompetisi) bagi para agen dalam upaya meningkatkan kinerja bisnis keagenan. Dimulainya rangkaian kegiatan ini ditandai dengan seremonial yang dilaksanakan di The Gade Tower, pada Selasa, 24 September 2024.

Hadir pada kegiatan seremonial Direktur Jaringan, Operasional, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah; Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah; Direktur TI & Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono; serta Direktur Manajemen Risiko PT Pegadaian Udin Salahudin.

Direktur Jaringan, Operasional, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa selain menjadi ajang refreshment, tantangan khusus untuk para Agen Pegadaian Konvensional & Syariah tersebut dapat mengukur konsistensi agen dalam mencapai kontribusi terbaik.

Baca juga: Pegadaian Dukung Kemajuan Sepak Bola Melalui Perhelatan Liga 2

“Selain menjadi refreshment, challenge ini merupakan upaya akselerasi kinerja bisnis Agen. Total ada 1.092 agen yang mengikuti challenge ini. Dari sini, kita bisa tahu bagaimana cara agen-agen hebat Pegadaian tersebut mencapai omzet, OSL, dan peningkatan jumlah nasabah baru melalui jaringan agen. Pastinya harus dengan konsistensi dan semangat juang dalam memberikan kontribusi terbaiknya,” kata Eka.


Hingga saat ini, pencapaian luar biasa telah diraih oleh para agen Pegadaian secara keseluruhan. Dengan total omzet mencapai Rp11,844 triliun dan Outstanding Loan sebesar Rp5,743 triliun, menunjukkan peran strategis para agen dalam mendukung bisnis dan perkembangan Pegadaian.

Baca juga: 123 Go! Aset Pegadaian Terus Meningkat, Akhir Tahun 2024 Tembus Rp100 T?

Pada kesempatan yang sama, Pegadaian juga memberikan apresiasi kepada 29 Agen Pemenang Tantangan 10 pada periode sebelumnya. Para agen yang berhasil mencapai omset sebesar 10 miliar rupiah tersebut menerima reward wisata Yogyakarta pada 25 September 2024. Program Challenge Agen masih berlangsung hingga Desember 2024. Bahkan, para agen pemenang Tantangan 10 dapat melangkah ke tantangan berikutnya, yaitu Tantangan 20 dengan reward wisata ke Jepang, hingga Tantangan 30 dengan reward Umroh atau Saldo Tabungan Emas Pegadaian.

Sebelumnya, Pegadaian juga telah menggelar Agen Pegadaian Awards 2023 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para agen hebat Pegadaian. Kegiatan digelar di Pullman Bali pada 29 Januari 2024.

Anda berminat menjadi Agen Hebat Pegadaian? Caranya mudah. Calon agen harus mempunyai toko/warung atau rumah yang dapat dijadikan tempat transaksi, serta menyiapkan beberapa syarat administrasi untuk pendaftaran online melalui Aplikasi Agen Pegadaian yang dapat diunduh melalui Playstore.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)