Permintaan batu bara di Cina diramal naik pada kuartal ketiga tahun ini yang didorong oleh faktor musiman. Prospek positif ini berpotensi mengerek harga batu bara hingga akhir tahun 2024.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengatakan bahwa ada proyeksi permintaan batu bara dari Cina akan meningkat pada dua kuartal terakhir tahun ini.

“Ini salah satunya dampak dari musim dingin. Kenaikan di semester II diprediksi sekitar 5-10%,” kata Plt Direktur Eksekutif APBI/ICMA Gita Mahyarani kepada Katadata.co.id pada Rabu (17/7).

Gita menyebut, naiknya permintaan batu bara juga berpotensi meningkatkan harga batu bara pada semester II ini. Namun, dia menyampaikan hal ini belum bisa dipastikan sepenuhnya karena harus melihat kondisi ekonomi Cina.

Gita juga mengatakan bahwa pada 2023 kinerja ekspor batu bara dari Indonesia ke Cina pada semester kedua lebih rendah dibanding semester pertama. Pada paruh kedua dia menyebut volume ekspornya hanya 109,73 juta ton.

Kendati demikian, pada Juni lalu kinerja ekspor batu bara Indonesia mengalami penurunan baik secara volume maupun nilai. “Namun, sejauh ini permintaan 2024 Cina masih stabil,” ujarnya.

Harga batu bara dunia sepanjang tahun ini bergerak fluktuatif. Mengawali tahun ini harga merosot dari level US$ 146 per ton pada akhir 2023 ke level terendahnya di US$ 115 per ton pada pekan ketiga Februari.

Setelah itu harga bangkit hingga menyentuh level tertinggi tahun ini di US$ 147,75 per ton pada awal Mei. Namun harga kembali terkoreksi hingga kini bergerak di kisaran US$ 130-135 per ton.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume ekspor batu bara RI mencapai 32,66 juta ton pada Juni 2024. Angka ini turun 3,06% dibandingkan capaian Mei yang sebesar 33,69 juta ton.

Sementara untuk nilai ekspor batu bara RI sebesar US$ 2,49 miliar pada Juni 2024. Nilai ini turun 0,36% secara bulanan dibandingkan capaian Mei 2024 sebesar US$ 2,5 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kinerja ekspor batu bara yang menurun ini disebabkan oleh berkurangnya penggunaan batu bara di beberapa negara sebagai sumber energi.

“Kita tahu bahwa negara-negara di bagian utara, Cina dan lain-lain sudah memasuki musim panas. Sehingga permintaan terhadap batu bara biasanya selama musim panas itu relatif lebih turun, nanti biasanya naik lagi pada saat memasuki musim dingin,” kaya Amalia dalam konferensi pers, dikutip Selasa (16/7).

Berdasarkan data BPS, secara tahunan volume ekspor batu bara meningkat sebanyak 14,2%. Pada Juni 2023 jumlahnya hanya mencapai 28,6 juta ton. Kendati demikian, secara tahunan nilai ekspor batu bara menurun 6,68% dari Juni 2023 yang mencapai US$ 2,67 miliar.

“Batu bara menurun secara bulanan disebabkan oleh penurunan volume dan harga. Sedangkan secara tahunan penurunan lebih disebabkan oleh penurunan harga,” ujarnya.

Produksi Batu Bara Cina

Menurut data biro statistik Cina, produksi batu bara pada Juni 2024 naik ke level tertinggi dalam enam bulan terakhir karena permintaan yang tinggi di musim panas.

Hal ini didorong oleh meningkatnya produksi batu bara di tambang-tambang Cina untuk memenuhi permintaan musiman dan inspeksi keselamatan yang membatasi produksi pada awal tahun ini berkurang.

Data dari Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan, Cina menambang 405,38 juta metrik ton batu bara pada Juni. Jumlah ini meningkat 3,6% dan menjadi capaian tertinggi sejak Desember 2023.

Level tertinggi dalam enam bulan ini dihitung dengan mengambil rata-rata produksi Januari-Februari, karena NBS melaporkan dua bulan tersebut dalam sebuah rilis data gabungan untuk mengurangi dampak dari liburan tahun baru Imlek yang jatuh di bulan tersebut.

Para analis di Galaxy Futures mengaitkan produksi yang lebih tinggi di Juni dengan efek musiman dari musim panas di belahan Bumi Utara yang meningkatkan permintaan akan pendingin ruangan seiring dengan kenaikan suhu.

Data NBS juga mencatat bahwa produksi harian rata-rata di Juni naik menjadi 13,5 juta ton yang juga merupakan yang tertinggi sejak Desember.

Nama lembaga Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian alias Rahim tengah menjadi pembicaraan karena disinyalir menjadi perantara pertemuan lima orang Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog minggu lalu.

Bila dilihat sejarahnya, lembaga ini sudah memiliki hubungan panjang dengan NU. Pimpinan Rahim berasal dari kalangan Nahdliyini. Mereka juga pernah mengirimkan kader ormas Islam tersebut bertemu perwakilan Israel di Singapura.

Informasi keterkaitan Rahim dengan NU ini sebelumnya bisa dilihat dalam laman resmi rahim.or.id. Situs ini tidak bisa diakses lagi per Rabu (17/7) pagi, namun masih bisa diakses pada Selasa (16/7).

Dari catatan Katadata.co.id, ada empat tokoh NU dalam susunan manajemen Rahim. Mereka ialah:

1. Mukti Ali Qusyairi, Presiden Direktur Rahim sekaligus Ketua LBM PWNU DKI Jakarta

2. Zainul Maarif, Manajer Penelitian Domestik Rahim sekaligus Pengurus LBM PWNU DKI Jakarta

3. KH Asnawi Ridwan, Manajer Penelitian Kitab Suci Rahim dan anggota NU Depok

4. K.H. Roland Gunawan, Manajer Media dan Komunikasi Rahim sekaligus Wakil Ketua LBM PWNU DKI Jakarta.

Posisi Mukti dan Zainul ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma’arif. Dua orang ini adalah bagian dari PWNU DKI.

“Pengurus yang masuk ke lembaga Rahim itu ada beberapa orang, termasuk ketuanya Mukti Ali. Yang pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI, namanya Zainul Maarif, merangkap dosen Unusia,” ujar Samsul di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (16/7).

Samsul mengaku baru tahu keberadaan lembaga ini. Saat mengonfirmasikan Rahum ke Mukti, ia menjawab lembaga tersebut sebatas forum dialog antar umat berahama. Samsul bakal memanggil pengurus LBM NU DKI Jakarta yang bergabung dengan Rahim itu pada Kamis (18/7).

Rahim juga sudah merespons tudingan ini. Mereka mengaku tidak terlibat dalam pertemuan Nahdliyin dengan Presiden Israel. Rahim juga menyebut Manajer Penelitian Domestik, Zainul Maarif, berangkat atas nama pribadi.

"Saudara Zainul Maarif sebagai bagian dari orang yang bertemu dengan Presiden Israel adalah atas nama pribadi dan tidak mewakili/atas nama RAHIM,” kata Rahim dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7).

Kirim Nahdliyin ke Kedutaan Israel

Pertemuan Rahim dengan pihak Israel bukan kali pertama. Pada 12–16 Agustus 2023 lalu, enam anggota lembaga tersebut berangkat ke Singapura untuk bertemu pihak Kedutaan Israel dan komunitas Yahudi di Singapura.

Empat dari enam delegasi tersebut adalah Nahdliyin. Mereka ialah empat orang pengurus Rahim dari NU, yakni Mukti Ali Qusyairi, Zainul Maarif, Asnawi Ridwan, dan Roland Gunawan.

Melansir laman resmi Rahim, mereka mulai bekerjasama dengan Duta Besar Israel untuk Singapura, Eli Vered Hazan dan Wakil Kepala Misi Israel Hila Burg Silberstein.

Kala itu, Direktur Eksekutif Rahim, Mukti Ali Qusyairi menjelaskan kunjungan ini bertujuan melakukan penelitian lapangan. Mereka ingin menggali data dan belajar dari Singapura terkait toleransi dan hubungan antaragama, terutama Islam-Yahudi.

Tiga Koalisi

Dengan adanya pihak NU dalam kepengurusan Rahim, lembaga ini mencantumkan logo NU dalam daftar koalisi mereka. Per Selasa (16/7), Rahim menyebut ada tiga lembaga yang tergabung dalam koalisi ini:

1. LBM NU
2. Eits Chaim Indonesia yaitu yayasan nonprofit yang bertujuan meningkatkan pemahaman kepercayaan bangsa Yahudi
3. Asosiasi Bani Noah Indonesia yang beranggotakan pengikut Yahudi Torah meski bukan keturunan Yahudi.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sudah merespon adanya logo mereka di laman itu. Ia meminta agar logo itu diturunkan pada Selasa (16/7). Di hari yang sama, logo LBM NU tidak ada lagi di laman itu, namun masih ada bila mengakses laman dalam bahasa inggris.

SKK Migas meminta agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas segera mengembangkan sumber migas yang sudah ditemukan. Terutama untuk temuan cadangan yang cost-nya sudah di-recovery oleh pemerintah.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan penundaan ini tidak boleh terjadi karena pemerintah sudah meringankan beban untuk pengembangannya.

“Kami ada beberapa temuan cadangan yang sudah ada discovery. Tetapi ternyata temuan ini belum dikembangkan, padahal cost-nya sudah di-recovery,” kata ujarnya dalam acara peringatan ulang tahun SKK Migas ke 22 dikutip Rabu (17/7).

“Oleh karena itu mari kita duduk bersama-sama untuk menjadikan itu prioritas utama untuk mempercepat penambahan produksi,” ujarnya menambahkan.

Percepatan produksi ini dibutuhkan untuk menunjang tercapainya target produksi migas satu juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030. Target ini termasuk dalam rencana jangka panjang (LTP) SKK Migas, sehingga Dwi mengatakan target produksi 2030 harus menjadi komitmen bersama kontraktor.

“Kami juga meminta dukungan penuh kepada para pemangku kepentingan karena pencapaian LTP sangat krusial bagi ketahanan energi Indonesia. Kontribusi kami semua dalam mewujudkan LTP merupakan bentuk bakti dan pengabdian kita kepada negeri ini,” ucapnya.

Tidak hanya SKK Migas, Kementerian ESDM juga meminta KKKS untuk mengambil langkah terhadap blok migas potensial tapi tidak diusahakan (idle). KKKS diminta mengelola blok migas tersebut atau mengembalikan kepada negara.

“Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto beberapa waktu lalu, Senin (8/7).

Ariana mengatakan inventarisasi ini sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kementerian ESDM mengatakan terdapat dua kriteria blok migas yang potensial tapi idle. Pertama, lapangan migas yang selama dua tahun berturut-turut tidak berproduksi atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.

Kedua, apabila terdapat struktur pada blok atau wilayah kerja (WK) migas eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) membahas usul penghapusan pasal yang melarang personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan bisnis. Pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Saat ini, UU Nomor 34 tengah direvisi. Pembahasan soal larangan TNI berbisnis masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI.

"Masih dalam proses, yang utama untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53. Namun terkait bisnis, masih dalam pembahasan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto di Jakarta, Rabu (17/7) dikutip dari Antara.

Dua pasal yang disinggung Hadi adalah perpanjangan masa jabatan serta penempatan TNI di jabatan publik. Ia juga menunggu masukan dari banyak pihak untuk merevisi UU ini.

"Sudah 20 tahun UU TNI berjalan, kita harus menyesuaikan kebutuhan," katanya.

Upacara peringatan HUT ke-78 TNI (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wpa/tom.)

Menko Hadi juga akan berdiskusi dengan akademisi dalam proses masukan DIM sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia berjanji aturan terkait penghapusan larangan berbisnis dikaji dengan matang.

"DIM bulan Agustus (selesai)," katanya.

Sebelumnya, TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha. Usulan tersebut disampaikan salahs atu anggota TNI dalam diskusi di Polhukam pada Kamis (11/7).

Adapun, larangan TNI berbisnis tercantum dalam Pasal 39 huruf C di UU TNI. Usulan itu lalu memicu polemik di kalangan masyarakat.

SKK Migas akan mempertimbangkan tambahan insentif untuk meningkatkan produksi minyak jika ditemukan cadangan minyak baru di masa mendatang. Hal ini demi mengejar target produksi 1 juta barel per hari (bph).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa potensi minyak bumi Indonesia sangat menjanjikan namun banyak kendala saat eksploitasinya. Ini menjadi salah satu penyebab masih terjadinya penurunan produksi.

“Kadang-kadang potensi minyak bumi kelihatan sangat menjanjikan tapi pada saat pelaksanaan ada saja masalah-masalah sehingga sampai sekarang masih decline,” ujarnya dalam acara peringatan ulang tahun SKK Migas ke-22 dikutip Rabu (17/7).

Dwi menyebut, jika di masa mendatang Indonesia mendapatkan temuan sumber minyak bumi yang baru maka pihaknya mengupayakan adanya tambahan insentif.

“Mungkin insentifnya harus lebih besar kalau temuannya itu minyak. Barangkali itu mesti perlu dipikirkan ini, kami di SKK Migas,” kata dia.

Tidak hanya minyak, Dwi mengatakan gas bumi Indonesia juga masih memiliki sedikit kendala pada infrastruktur agar penyaluran gas bumi dapat meningkat. Meski berkendala, namun Dwi sangat percaya diri untuk potensi industri gas ini.

Terlebih dia sudah mengkalkulasi secara kasar, bahwa beberapa proyek yang dimiliki Indonesia saat ini masih bisa untuk mengejar target produksi gas pada 2030.

Keyakinan ini Dwi dapatkan sebab pemerintah saat ini tengah menyelesaikan proyek jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang pada akhir 2025 dan akan dilanjutkan dengan pembangunan pipa ruas Dumai-Sei Mangkei di Sumatra, mungkin juga membangun ruas baru di Bali ataupun Nusa Tenggara.

“Jadi mudah-mudahan dengan infrastruktur ini kami tidak mengalami kesulitan untuk bisa memasarkan produk. Saat ini kami mempunyai akses di Jawa Timur kurang lebih 150 mmscfd dan juga ada beberapa POD yang belum dieksekusi,” ujarnya. “Indonesia juga masih memiliki kelebihan pasokan gas di Natuna.”

Sebelumnya, SKK Migas memastikan bahwa target produksi migas 2030 yakni 1 juta barel per hari minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari gas harus tercapai dan tidak akan direvisi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D.Suryodipuro mengatakan pihaknya akan tetap mengacu pada target tersebut.

“Bukan revisi, tapi kami selalu meng-update. Tapi intinya kalau buat kami adalah tetap target 1 juta barrel oil per day itu tidak berubah. Itu harus dicapai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada Senin (18/3).

“Kami selalu mengevaluasi terkait dengan proyek jangka panjang (LTP). Jadi kami lihat perkembangannya bagaimana. Kami akan selalu meng-update lah,” kata Hudi menambahkan.

Sebab menurutnya, meskipun nanti produksi migas Indonesia sudah sesuai target 2030, namun sebetulnya jumlah kebutuhan migas dalam negeri lebih banyak dibandingkan target tersebut.

“Karena dengan 1 juta barrel oil per day, itu kan kita sendiri masih impor untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah kita. Jadi itu tetap kita harus lakukan. Nah, mengenai masalah itu mau direvisi atau apa, yang jelas SKK Migas selalu melakukan evaluasi on a yearly basis,” ucapnya.

Titik lokasi demo buruh pada Rabu, (17/7), akan berlangsung di Istana Negara. Aksi dimulai pukul 09.30 WIB sampai selesai. Aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, rencananya akan digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI. Titik kumpul dimulai di Bundaran Patung Kuda Indosat, tujuannya Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

Titik Lokasi Demo Buruh Tolak Omnibus Law

Titik lokasi demo buruh tolak Omnibus Law di Jakarta yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 09.20 WIB di lokasi Jalan Merdeka Barat dari arah Jalan MH Thamrin menuju Istana Negara sudah tidak dapat dilalui kendaraan.

Sementara, di arah sebaliknya masih dapat dilintasi para pengendara, dan arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Di sisi lain, massa buruh yang menggunakan baju warna merah hitam terlihat mulai berkumpul di trotoar Gedung Sapta Pesona.

Selain di Jakarta, aksi akan dilakukan di beberapa kota seluruh Indonesia. Aksi berlangsung di kantor-kantor Gubernur, Bupati dan Walikota di berbagai kota, seperti Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Pekanbaru, Gorontalo, Banda Aceh, Banjar Masin hingga Makassar.

Tuntutan yang Dibawa dalam Aksi Buruh Tolak Omnibus Law

Massa buruh menuntut mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak PHK dan menghapus outsourcing upah murah. Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI, KPBI, dan KSBSI berharap hakim akan memutuskan untuk cabut klaster ketenagakerjaan.

Konsep Upah Minimum yang kembali ke Upah Murah, mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi. Selain itu, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan dapat menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Selain itu, kontrak kerja yang berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap dapat mengancam stabilitas kerja.

Jika tidak, massa buruh akan melakukan mogok nasional yang diikuti 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Buruh yang keluar dari pabrik tidak akan melakukan produksi. Aksi demo ini diperkirakan diikuti oleh ribuan orang.

Demikian titik lokasi demo buruh penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta dan beberapa wilayah lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi kaum buruh, sidang 17 Juli 2024 merupakan sidang penentuan. Massa buruh berharap hakim memutuskan mencabut klaster ketenagakerjaan.

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg terhadap 22 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun ini. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut, bantuan tersebut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

"BPS pada Juli 2024 mencatat, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%, menurun 0,33% terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54% terhadap September 2022," kata Arief di Jakarta, Selasa.

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.

"Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit," ujarnya.

Menurut Arief, bantuan pangan beras merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Bantuan tersebut juga membantu mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

Ia mencatat, kontribusi beras terhadap kemiskinan cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan yang mencapai 25,93%. Sedangkan di wilayah perkotaan, kontribusi mencapai 21,84%.

Arief berharap, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik berkat bantuan pangan. Komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang ada di seluruh provinsi.

"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN," jelasnya.

Selain penyaluran bantuan pangan, menurut Arief, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.

Pemerintah juga menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan baik di pusat, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan, sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau.

"Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," kata Arief.

Sebulan menjelang HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus persiapan pelaksanaan upacara kemerdekaan di Istana Negara yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara terus digesa. Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui capaian pembangunan IKN masih jauh dari selesai.

“Jadi jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 %,” kata Presiden seperti dikutip Rabu (17/7).

Menurut Jokowi IKN adalah sebuah mimpi jangka panjang. Oleh karena itu ia menyebut pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam 2 atau 3 tahun.

“Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kita kejar,” tutur Jokowi.

Untuk mempercepat investasi Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara umum Perpres mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.

Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9. Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha (HGU) diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

Menurut Jokowi, aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk HGU lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu maksimal 160 tahun. Adapun rincian HGB terdiri dari 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Sementara itu, infrastruktur dan sarana prasarana yang menjadi kewajiban pemerintah, kata Jokowi, akan segera dirampungkan dengan menggunakan anggaran negara.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memproyeksikan kebutuhan gas bumi perusahaan pada 2030 mencapai 1 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD). Jumlah tersebut naik dari 820 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 2024.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan mengatakan kenaikan kebutuhan gas tersebut untuk ekspansi pengembangan produksi atau pabrik.

"Dari Pupuk Indonesia ini akan mengalami kenaikan kebutuhan gas karena memang ada pengembangan produksi atau pabrik. Pada 2030 kami membutuhkan gas hampir 1 miliar kaki kubik per hari (BSCFD). Jadi cukup signifikan kenaikannya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut dia, kenaikan kebutuhan gas tersebut dikarenakan Pupuk Indonesia melakukan ekspansi untuk pengembangan pabrik dan kemudian melakukan penggantian pabrik-pabrik tua.

Salah satunya Pupuk Indonesia sedang membangun proyek pabrik Pusri yang akan memproduksi pupuk amonia dan urea, kemudian juga pabrik soda ash di Bontang dan Gresik.

Proyek-proyek pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada 2027. Dengan demikian, kondisinya pada tahun 2027 di mana pada awalnya Pupuk Indonesia membutuhkan gas 820 MMSCFD menjadi 850 MMSCFD.

“Kemudian pada 2029, kami akan menyelesaikan satu pabrik di Papua yang ada di Fakfak, kebutuhan gasnya naik dari 850 MMSCFD menjadi 951 MMSCFD,” ujarnya.

Pada 2030, Pupuk Indonesia membangun lagi satu pabrik pupuk di Aceh, kemudian satu pabrik pupuk di Kujang dan pabrik metahnol di Aceh atau di Bontang. Sehingga kebutuhan gas pada 2030 menjadi 1 BSCFD.

Dari sisi input pertanian, pupuk berkontribusi sebesar 62% terhadap produktivitas pangan dan 23% terhadap struktur biaya pertanian padi.

Jamsaton menjelaskan bahwa pemicu terbesar terhadap harga pupuk adalah gas alam yang menjadi salah satu bahan baku utama dalam pembuatan pupuk. Gas alam menyumbang 71% terhadap harga pokok produksi (HPP) pupuk urea dan 5% terhadap HPP pupuk NPK.

“Kami mengapresiasi keputusan pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pupuk serta komitmen pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM yang dapat menjamin pasokan gas lama untuk industri pupuk,” katanya.

Pada kesempatan sama, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mirza Mahendra menyampaikan bahwa Kementerian ESDM menjamin ketersediaan gas dalam negeri untuk industri pupuk sampai tahun 2030.

“Kementerian ESDM menjamin ketersediaan gas dalam negeri untuk industri pupuk sampai 2030, sementara harga akan ditentukan kemudian oleh pemerintah. Saat ini pemerintah telah meneruskan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pupuk, dan beberapa industri lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa industri pupuk menjadi salah satu prioritas alokasi gas bumi dengan alasan multiplier effect atau efek pengganda yang sangat luas pada sektor pangan secara keseluruhan.

Adapun tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah adalah distribusi gas yang sumbernya berada relatif jauh dari area industri yang mengonsumsi gas, belum lagi bentuk geografis Indonesia yang merupakan kepulauan sehingga penyaluran gas ke konsumen dalam negeri menjadi lebih kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali memastikan bahwa tidak akan ada pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah justru sedang menyiapkan skenario program untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran mulai 1 September mendatang. “Iya. Saya minta untuk sosialisasikan dahulu soal tepat sasaran,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya pada Selasa (16/7).

Hal ini ditandai dengan terselenggaranya rapat koordinasi bersama beberapa menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. “Nanti skenario tersebut akan dilaporkan ke Pak Presiden,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menanggapi terkait rencana masuknya BBM rendah sulfur menggantikan bensin saat ini untuk mengurangi emisi udara pada 17 Agustus nanti. “Kalau sesuai standar Euro 4 memang harus rendah sulfur, dan tanggal rilisnya bukan 17 Agustus,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan tidak akan memberlakukan pembatasan distribusi BBM mulai 17 Agustus mendatang. Dia mengatakan pemerintah belum pernah membicarakan wacana itu di forum rapat resmi kabinet.

"Tidak ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Senada dengan Jokowi, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang. “Tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum diputuskan,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Jumat (12/7).

Arifin mengatakan pemerintah saat ini masih dalam upaya mempertajam pendataan untuk program BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kami sedang memperdalam pendataan untuk semua jenis BBM subsidi,” ujarnya.

Setelah mengantongi data yang diinginkan, Arifin menyebut pemerintah akan menentukan skema pembatasan pembelian BBM subsidi. “Nanti kami ajukan melalui peraturan menteri. Tapi memang harus tepat sasaran, mana saja jenis kendaraan yang bisa mendapat BBM subsidi,” ucapnya.

Kementerian Perindustrian menyebut penyebab terpuruknya industri keramik di Indonesia adalah harga gas yang tinggi dan masuknya produk impor dengan harga murah.

Pejabat Fungsional Pembina Industri Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (ISKPBGNL) Kemenperin Ashady Hanafie mengatakan keramik merupakan salah satu sektor industri yang masuk dalam prioritas karena memiliki daya saing tinggi.

"Ubin keramik sudah lama memiliki permasalahan berat. Pada 2018 sudah suffer (menderita) itu," kata Ashandy di Jakarta, Selasa (16/7), dikutip dari Antara.

Ia menyampaikan industri keramik, kaca, dan semen menggunakan gas dalam pembuatannya. Ketika harga gas naik, maka keramik dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor.

"Begitu (harga gas) naik, kami drop karena daya saing rendah, kalah bersaing harga, kemudian impor masuk," ucapnya.

Berdasarkan catatan Direktorat ISKPBGNL, utilitas kapasitas produksi industri keramik pernah berada di level 90%. Namun, setelah harga gas meningkat dan masuknya impor dengan harga murah, produktivitas ubin keramik turun ke tingkat 69% pada akhir 2023.

Angka tersebut pun terus menurun hingga Januari 2024. Pada akhir tahun ini produktivitas berada pada level 64% dan Februari 61%.

Pemerintah menetapkan harga gas bumi untuk industri sebesar 6 dolar AS per juta British Thermal Unit (MMBTU). Beban para pelaku industri keramik saat ini bertambah berat dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)

"Karena semua penggunaan bahan bakar menggunakan dolar AS maka semakin naik, ya naik juga (harganya)," kata Ashady.

Volume impor ubin keramik disebut terus mengalami peningkatan sejak 2019, dari 75,6 juta meter persegi menjadi 93,4 juta meter persegi pada 2023, meski sempat turun pada angka 70,2 juta meter persegi pada 2022.

Produk ubin keramik dari Cina diberikan insentif tax refund (pengembalian pajak) sebesar 14% oleh pemerintah Beijing.

Ashady menyebutkan lonjakan impor ini berpengaruh pada tujuh perusahaan industri ubin keramik yang akhirnya berhenti produksi. Lima di antara perusahaan tersebut merupakan penerima fasilitas harga gas bumi tertentu (HGBT).

Karena itu, Kemenperin mendukung rekomendasi Komite Antidumping Indonsia (KADI) untuk menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) kepada produk ubin keramik dari Tiongkok.

Sebagai informasi, KADI mengeluarkan rekomendasi BMAD terhadap produk keramik CIna selama lima tahun dengan besaran tarif antara 100,12% hingga 199,88%.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume ekspor batu bara RI mencapai 32,66 juta ton pada Juni 2024. Angka ini turun 3,06% dibandingkan capaian Mei yang sebesar 33,69 juta ton.

Sementara untuk nilai ekspor batu bara RI sebesar US$ 2,49 miliar pada Juni 2024. Nilai ini turun 0,36% secara bulanan dibandingkan capaian Mei 2024 sebesar US$ 2,5 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kinerja ekspor batu bara yang menurun ini disebabkan oleh berkurangnya penggunaan batu bara di beberapa negara sebagai sumber energi.

“Kita tahu bahwa negara-negara di bagian utara, Cina dan lain-lain sudah memasuki musim panas. Sehingga permintaan terhadap batu bara biasanya selama musim panas itu relatif lebih turun, nanti biasanya naik lagi pada saat memasuki musim dingin,” kaya Amalia dalam konferensi pers, dikutip Selasa (16/7).

Berdasarkan data BPS, secara tahunan volume ekspor batu bara meningkat sebanyak 14,2%. Pada Juni 2023 jumlahnya hanya mencapai 28,6 juta ton. Kendati demikian, secara tahunan nilai ekspor batu bara menurun 6,68% dari Juni 2023 yang mencapai US$ 2,67 miliar.

“Batu bara menurun secara bulanan disebabkan oleh penurunan volume dan harga. Sedangkan secara tahunan penurunan lebih disebabkan oleh penurunan harga,” ujarnya.

Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan tren koreksi harga batu bara akan berlanjut hingga 2025. Harga diprediksi turun 28% tahun ini dan 12% pada tahun berikutnya.

Harga batu bara sempat naik tipis pada Mei lalu setelah turun 8% pada kuartal pertama 2024. “Risiko penurunan harga didasari oleh kecukupan pasokan dan pertumbuhan permintaan global yang lebih lemah dari perkiraan,” kata Ekonom Energi Senior Bank Dunia Paolo Agnolucci dalam laporannya, dikutip Senin (24/6).

Selain kecukupan pasokan, penurunan harga juga didukung oleh penetrasi listrik terbarukan yang terus meningkat secara bertahap. Meski begitu, harga batu bara ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata 2015 sampai 2019.

“Penurunan harga yang tajam telah terjadi pada 2024, dibandingkan dengan rata-rata 2023, dengan penurunan lebih lanjut yang diantisipasi pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya permintaan listrik,” kata Agnolucci.