Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

Konferensi pers Ketua KPU terkait putusan DKPP (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.)

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

Konferensi pers Ketua KPU terkait putusan DKPP (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.)

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman, yang meminta agar Kepolisian Daerah Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

Sebelumnya, Pegi Setiawan mengajukan praperadilan atas status tersangka pada pertengahan Juni lalu. Ia diduga Perong, satu dari tiga DPO, sehingga ditangkap dan ditetapkan tersangka pada 21 Mei 2024 atau delapan tahun setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky pada 27 Agustus 2016. Sementara, status dua DPO lainnya, yakni Dani dan Andi, telah dihapus karena dianggap sosok fiktif.

Keputusan mengabulkan permohonan praperadilan tersebut membuat sosok Eman Sulaeman selaku hakim tunggal yang menangani perkara ini, disorot oleh publik. Banyak warganet atau netizen mengapresiasi keputusan tersebut.

Berikut ini ulasan mengenai profil Eman Sulaeman, serta ringkasan putusan yang ditetapkannya dalam permohonan praperadilan Pegi Setiawan.

Profil Eman Sulaeman

Mengutip laman PN Bandung, Eman memiliki pangkat pembina tingkat I dengan golongan IV/b. Laki-laki kelahiran Karawang, Jawa Barat, 10 April 1975 tersebut, mulai bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021.

Sebelum bertugas sebagai hakim di PN Bandung Kelas IA Khusus, ia menjabat sebagai Ketua PN Wonosari, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta sejak 1 November 2019 hingga 19 Juni 2021.

Sebelumnya, Eman Sulaeman bertugas sebagai Wakil Ketua PN Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ia juga diketahui pernah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yustisial di Mahkamah Agung.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Eman Sulaeman tercatat memiliki harta sebesar Rp 294 juta. Secara perinci, harta Eman terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 720 juta, motor senilai Rp 6,5 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 12,4 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 35.565.736.

Jika ditotal, nilai harta miliknya tercatat sebesar Rp 774.465.736. Namun, ia juga memiliki utang sebesar Rp 480.434.229, sehingga total kekayaan Eman Sulaeman tercatat sebesar Rp 294.031.507.

Tak hanya profilnya, banyak warganet yang mengapresiasi sikap Eman Sulaeman ketika memimpin sidang praperadilan Pegi Setiawan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, dan memastikan keputusan diambil secara obyektif dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

“Sudah dari awal saya kata kan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan obyektif. Tidak ada tekanan dari manapun. Saya abaikan kalaupun ada (tekanan),” kata Eman, dikutip dari Kompas.id.

Pertimbangan Dikabulkannya Permohonan Praperadilan Pegi Setiawan

Dalam persidangan yang berlangsung selama lima hari, Eman Sulaeman memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan dengan berdasarkan dua pertimbangan.

Pertama, ia menilai ada kesalahan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penahanan hingga penetapan Pegi sebagai tersangka. Pegi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, tanpa sebelumnya diawali surat pemanggilan.

Kedua, penetapan Pegi sebagai tersangka hanya didasarkan dua alat bukti yang berlandaskan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Eman, penyidik Polda Jawa Barat sama sekali belum memeriksa Pegi untuk mengklarifikasi perkara tersebut. Hal ini menyalahi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.

Karena pertimbangan tersebut, Eman menyatakan Pegi bebas karena penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur hukum. Ia juga memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

”Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka,” ujarnya.

Terkait putusan yang ditetapkan oleh Eman Sulaeman tersebut, Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Komisaris Besar Nurhadi Handayani mengatakan, pihaknya akan mematuhi ketetapan. Kepolisian juga memastikan akan menindaklanjuti putusan praperadilan yang telah memerintahkan untuk mencabut status tersangka terhadap Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon.

Presiden Joko Widodo serta wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri forum rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (10/7).

Jokowi hadir di JCC dan berpidato pada pukul 09.30 WIB. Sedangkan, Gibran tiba di JCC usai Jokowi meninggalkan tempat acara sekira pukul 10.10 WIB dengan setelan kemeja putih berbalut jas hitam. Gibran, yang mengenakan setelan kemeja putih berbalut jas hitam ini dikawal oleh Paspampres.

Gibran enggan menjawab beragam pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Dia berjalan perlahan dengan bungkam sembari melayani permintaan foto dari para peserta Rakernas XVI Apkasi.

Gibran saat ini juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Adapun Wali Kota Surakarta merupakan anggota forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rakernas Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7). Foto: M Fajar Riyandanu/Katadata (Katadata)

Dalam pidato arahannya, Jokowi memberikan apresiasi kepada para kepala daerah tingkat kabupaten atau Bupati yang turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah selama lima tahun terakhir.

Jokowi mengatakan periode lima tahun kebelakang merupakan masa sulit yang penuh tantangan karena ada Pandemi Covid-19 dan konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina. Kondisi tersebut memunculkan krisis ekonomi global yang dipicu kenaikan harga minyak dan pangan.

"Ini menjadi pengalaman kita bersama-sama, betapa kita semakin matang, semakin dewasa, semakin pintar kita mengelola daerah, kabupaten, provinsi, negara, keuangannya, mengambil kebijakannya, mengelola anggaran," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belakangan juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,11% di triwulan pertama tahun ini. Dia juga mengatakan pemerintah sanggup mengendalikan inflasi di angka 2,5% pada Juni ini.

"Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan pertumbuhan di atas 5%. Ini berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin," ujar Jokowi kepada para bupati yang hadir dalam Rakernas Apkasi XVI.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan rampungnya Bendungan Cipanas di Jawa Barat. Bendungan ini diharapkan dapat mendorong produktivitas pertanian, penyediaan air hingga mengurangi dampak kerugian akibat banjir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tesebut saat ini juga telah dilengkapiirigasi fungsional seluas 6.473 hektare, melalui Bendung Kalianyar dan Bendung Sumurwatu.

“Dengan adanya Bendungan Cipanas, akan ada jaringan irigasi potensial seluas 2.800 ha, totalnya menjadi 9.273 hektare dan dapat meningkatkan pola tanam dari 120 persen menjadi 240 persen. Peningkatannya sekitar 2 kali hingga 2,5 kali tanam, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian,” ujar Basuki dalam keterangan resmi seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/7).

Bendungan Cipanas termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini secara administratif berada di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jabar.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, Bendungan Cipanas dibangun mulai 2016 dan rampung pada 2023. Kapasitas tampung sebesar 250,8 juta meter kubik dan anggaran sebesar Rp 2 triliun.

“Bendungan Cipanas dapat memenuhi kebutuhan air baku sebesar 850 liter per detik. Terbagi di Kabupaten Sumedang 650 liter per detik dan Kabupaten Indramayu 200 liter per detik," ujar Bob.

Bendungan Cipanas juga bermanfaat dalam reduksi banjir 701 hektare di Kecamatan Lohsarang dan Kecamatan Cantigi, serta potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 3 megawatt.

Peresmian bendungan dilakukan Wapres Ma’ruf Amin pada Selasa (10/7). Ia mengatakan, keberadaan bendungan memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian. Tidak hanya sebagai sumber air baku, tetapi juga berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi.

Bendungan meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani. Dalam 10 tahun ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi.

Bendungan Cipanas akan menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti sumber irigasi, air baku dan pembangkit listrik serta akan meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, menyinggung belum siapnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggota Komisi IV DPR itu meragukan pemindahan ibu kota dalam waktu dekat lantaran masih banyak yang dinilainya belum siap.

Djarot mengingatkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memaksakan diri dan tergesa-gesa dalam proses pemindahan ibu kota. Termasuk untuk upacara HUT kemerdekaan 17 Agustus.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfrastruktur juga masih belum siap," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, segala ketidaksiapan itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. "Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata dia.

Djarot pun menyarankan agar pemerintah tak terlalu memaksakan dalam proses pemindahan ibu kota. Ia juga mengingatkan pemerintah tak terlalu percaya diri di awal proyek pembangunan.

Presiden Joko Widodo Meresmikan Astra Biz Center-IKN (Dok. Astra International)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya baru akan berkantor di IKN jika fasilitas pendukung telah siap. Beberapa yang jadi sorotannya antara lain pasokan air hingga listrik.

Ia juga telah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal kemajuan proyek IKN. "Sudah (terima laporan), tapi belum (siap)," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Dengan kondisi ini, Jokowi juga enggan terburu-buru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Menurutnya, Keppres bisa diterbitkan sebelum atau sesudah masa jabatannya berakhir yakni Oktober 2024.

"Jangan dipaksakan, progresnya dilihat," kata Jokowi.

Polemik pencopotan Prof. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) berakhir. Rektor Unair Prof. Muhammad Nasih mengembalikan Budi sebagai Dekan FK pada Rabu (10/7).

Pembatalan pemberhentian dilakukan usai Nasih menerima surat dari Budi. "Besok pagi beliau sudah ngantor kembali," kata Nasih di Kampus Unair, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/7) dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Rektorat Unair didemo sejumlah dosen dan Guru Besarnya sendiri imbas pemberhentian Budi. Nasih, yang enggan menjelaskan alasan pemecatan Budi, mengatakan dinamika yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan hal yang biasa.

"Jadi tidak usah baperan. Tapi Insya Allah semua sudah oke, kami sudah baca surat Prof Bus dan sudah kami angkat kembali," katanya.

Di kesempatan yang sama, Prof. Budi bersyukur dirinya bisa kembali ke jabatannya. Ia juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai pemberhentiannya.

"Saya bermaksud mewakili diri pribadi, tapi mungkin kelewatan sehingga menggunakan institusi. Ini mungkin salah saya," katanya.

Dipecat Usai Kritik Dokter Asing

Budi dicopot dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair pada Rabu (3/6). Saat dikonfirmasi media, Budi membenarkan pemecatannya terkait pernyataannya soal penolakan program dokter asing.

Ia menilai ada perbedaan antara pimpinan Unair dengan dirinya soal program Kementerian Kesehatan itu. "Saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Budi dalam sebuah pernyataan sempat mengatakan ketidaksetujuannya atas program dokter asing yang digagas Kemenkes. Menurutnya, 92 fakultas kedokteran di Indonesia bisa meluluskan dokter berkualitas.

Unair juga menjelaskan alasan pemecatan Budi dari posisinya. Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair Martha Kurnia Kusumardhani mengatakan alasan pemberhentian Budi bersifat internal.

"Ini kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola lebih baik guna penguana kelembagaan di lingkungan FK Unair," kata Martha, Kamis (4/7).

Pemecatan Budi berdampak panjang. Sejumlah guru besar hingga mahasiswa menggelar demonstrasi pada Kamis (4/7) untuk mengembalikan posisi Budi. Kika tak dilakukan, mereka mengancam akan mogok mengajar.

Unjuk rasa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/Spt.)

Bahkan, salah satu yang ikut aksi demonstrasi adalah mantan Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Puruhito. Dikutip dari sejumlah media, ia menilai keputusan Rektor Unair memecat Budi tak tepat.

Sedangkan, Kementerian Kesehatan merasa diterpa kabar bohong soal alasan pemecatan Budi. Kemenkes mengatakan adanya isu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ikut campur merupakan kabar bohong.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan pihaknya tak membawahi Unair sehingga tidak berwenang mengatur kampus tersebut. Ia juga menepis kabar Kemenkes akan mendatangkan ribuan dokter asing.

"Informasi yang beredar seolah Kemenkes akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing juga hoaks," kata Syahril di Jakarta, Rabu (4/7).

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melantik sejumlah tokoh menjadi pengurus DPP parti berlogo banteng bermoncong putih. Sejumlah tokoh yang dilantik di antaranya Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, hingga pengacara Bharada Eliezer yakni Ronny Talapessy.

Ganjar ditunjuk menjadi Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sedangkan Ahok menjadi Ketua Bidang Perekonomian. Adapun Ronny menjadi Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional.

Pengangkatan tiga orang tersebut berbarengan dengan penambahan masa jabatan sejumlah nama yang sebelumnya telah manduduki kursi pengurus DPP yakni Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, juga Said Abdullah.

Megawati Soekarnoputri yang memimpin pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025 lalu memanggil para pengurus ke atas panggung untuk sumpah jabata.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," kata Megawati di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7),

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1.. Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Ir. Bambang Wuryanto
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Drs. H. Djarot Saiful Hidajat
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur H. Nababan
6. Ketua Bidang Sumber Daya M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik Puan Maharani
2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo
3. Ketua Bidang Luar Negeri Dr. Ahmad Basarah;
4. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Prof. Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Berty Talapessy
2. Ketua Bidang Perekonomian Ir. Basuki Tjahaja Purnama
3. Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini;
2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja Nusyirwan Soejono
3. Ketua Bidang Kesehatan dr. Ribka Tjiptaning P
4. Ketua Bidang Jaminan Sosial Dra. Hj. Sri Rahayu
5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati
6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Drs. I Made Urip, M.Si.:
7. Ketua Bidang Pariwisata Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani;
8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Ir. Eriko Sotarduga
9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Zuhairi Misrawi
10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital H.M. Prananda Prabowo
11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian Ir. Mindo Sianipar;
12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri
13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y. Esti Wijayanti;
14. Sekretaris Jenderal Dr. Ir. Hasto Kristiyanto
15. Wakil Sekjen Bidang Internal Drs. Utut Adiyanto
16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan Arif Wibowo
17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan Sadarestuwati
18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu
19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan Y. Aryo Adhi Dharmo
20. Bendahara Umum Olly Dondokambey
21. Wakil Bendahara Bidang Internal Ir. Rudianto Tjen
22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal Yuke Yurike

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung polemik uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi yang belakangan ramai diperbincangkan.

Hal itu diucapkan Megawati saat membuka acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP, di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7). Presiden ke-5 RI itu mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan bantuan pada masyarakat untuk biaya pendidikan.

"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? (UKT). Opo itu yo? (Uang kuliah tunggal), lah iyo opo to yo, mbok ya sudah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggak iso sih?" Kata Megawati di depan para kader PDIP.

Megawati lalu mengungkit pengalamannya sebagai Presiden. Ia mengatakan, jika tak ada dana untuk biaya sekolah masyarakat, maka bisa memangkas alokasi dana untuk bantuan sosial.

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah, saya kurangi yang namanya bansos. Tidak boleh? Boleh," kata Megawati.

Megawati menyebut, permasalah yang ada berada pada pengaturan skala prioritas. Menurutnya, kepentingan untuk sekolah semestinya diutamakan.

"Tinggal siapa duluan, telur apa ayam, kayak begitu. Betul apa enggak?" kata dia.

Ini bukan pertama kalinya Megawati mengkritik wacana kenaikan UKT. Bulan lalu, Megawati mengatakan pemerintah seharusnya bisa menyediakan pendidikan gratis untuk masyarakat.

"Kenapa tidak ada hitungannya, anak-anak yang tidak punya itu harus dibiayai. Kenapa kayaknya tidak ada. Semua dimahalkan," kata Megawati di Rakernas V PDIP di Jakarta, Jumat (24/5).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membatalkan rencana kenaikan UKT. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal kenaikan UKT bagi seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) akan mulai berlaku tahun depan.

Jokowi mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi masih terus mengkaji rumusan penyesuaian biaya UKT di tiap-tiap perguruan tinggi negeri.

"Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini," kata Jokowi kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta pada Senin (27/5).

Badan Pangan Nasional menaikkan harga acuan pemerintah (HAP) pembelian jagung di tingkat produsen dan peternak. Dalam Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024 intinya menaikkan harga tersebut menjadi Rp 5.000 per kilogram (kg) di tingkat produsen dan Rp 5.8000 per kg di tingkat peternak.

Pada panen raya kuartal kedua tahun ini, harga jagung sempat terpangkas hingga Rp 2.500 per kilogram. "HAP kami naikkan supaya teman-teman di sentra produksi jagung semangat untuk menanam," kata Ketua Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Arief mendapat instruksi dari Presiden joko Widodo agar harga jagung dapat dinikmati petani sampai konsumen secara wajar. Instruksi tersebut dipenuhi dengan menunjuk Bulog sebagai pembeli entitas hasil panen baru di sentra produksi, seperti Nusa Tenggara Barat.

Bulog telah menyerap 1.898 ton jagung dari NTB pada Mei hingga Juni 2024. Arief menargetkan Bulog dapat menyerap hasil panen dari NTB hingga 5.000 ton pada tahun ini.

Jagung tersebut kini telah tersalurkan ke sentra produsen telur ayam di Jawa Tengah, seperti Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek. Bapenas kini menugaskan Bulog untuk memberikan program harga pra-jual ke peternak di wilayah tersebut.

Secara rinci, peternak layer di lima daerah tersebut mendapatkan jagung dengan harga khusus oleh Bulog, yakni Rp 4.900 per kg jika melakukan kontrak pembelian pada bulan ini dan Rp 5.000 per kg pada bulan depan.

Jagung dalam program tersebut memiliki kadar air maksimal 17% dengan butir berjamur maksimal 2%, butir pecah maksimal 2%, butir rusak maksimal 3%, benda asing maksimal 2%, dan aflatoksin maksimal 100 parts per billion.

"Ini jadi ekosistem yang ideal. Kalau produksi jagung dalam negeri sudah ada, kami akan stop impor. Untuk bisa mengoptimalkan produksi dalam negeri harus ada standby buyer (pembeli siaga) seperti sekarang ini," kata Arief.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut para pengusaha belum akan memperpanjang masa cuti melahirkan dari saat ini tiga bulan menjadi enam bulan. Sebab, pemberi kerja menunggu aturan turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak sebelum merevisi peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani berharap ada konsultasi antara pemerintah dengan pelaku usaha terkait peraturan turunan tersebut. "Kami telah mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan terkait isu-isu yang masih memerlukan klarifikasi bagi pemberi kerja," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (5/7).

Shinta mencatat setidaknya ada tiga hal yang perlu diperjelas dalam aturan turunan. Pertama, penjelasan cuti hamil tiga bulan. Shinta mempertanyakan apakah cuti tersebut sama seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau memiliki ketentuan baru.

Kedua, tempat penitipan anak di wilayah kerja. Terakhir, korelasi cuti tambahan bagi ibu yang sakit akibat persalinan. Shinta mempertanyakan apah cuti tersebut bagian dari cuti sakit berkepanjangan atau menjadi bagian dari cuti hamil.

Senada dengan Shinta, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan pemerintah perlu memperjelas ketentuan dalam perpanjangan cuti hamil. Sebab, UU Nomor 4 Tahun 2024 tidak otomatis membuat cuti hamil menjadi enam bulan.

"Ada penegasan dalam beleid tersebut bahwa cuti hamil dapat ditambah dengan persyaratan tertentu. Persyaratan itu yang perlu diperjelas, jangan sampai aturan ini membuat polemik," kata Bob.

Pihaknya mendukung semangat pemerintah untuk memerangi tengkes atau stunting. Namun pengentasan tengkes dinilai tidak sesederhana memberikan waktu cuti hamil yang lebih panjang.

Pemerintah, menurut Bob, perlu melakukan aksi konkret seperti penguatan Posyandu dan kebijakan fiskal yang mendukung. Dengan kata lain, modal sosial masyarakat harus dikedepankan untuk membangun generasi sehat dalam tekanan anggaran negara saat ini.

Ia khawatir perpanjangan cuti hamil kontraproduktif bagi pekerja perempuan. Sebab, pengusaha berpotensi menilai beban pekerja perempuan lebih tinggi akibat perpanjangan cuti hamil. "Jangan sampai perpanjangan cuti hamil mengurangi kesempatan pekerja perempuan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan," katanya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan yaitu paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya. Dengan ketentuan ini terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Aturan ini mengatur setiap ibu yang bekerja yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Ibu yang cuti melahirkan berhak mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat. Selanjutnya ibu mendapat 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

UU ini kemudian mengatur penetapan kewajiban suami untuk mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama dua hari. Cuti untuk suami dapat diberikan tambahan tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti dua hari.