ekBis#1

Bagi kebanyakan calon mahasiswa, memilih perguruan tinggi sebagai tempat melanjutkan pendidikan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan, mulai dari kredibilitas kampus, akreditasi, lokasi, biaya UKT, dan lain-lain.

Pada tahun ini, Times Higher Education World University Rankings ( THE WUR ) 2025, telah memeringkat lebih dari 2.000 institusi dari 115 negara dan wilayah.

Di Indonesia, Ada 45 perguruan tinggi negeri dan swasta yang masuk dalam perangkingan THE WUR 2025. THE WUR 2025 sendiri juga telah mengumumkan daftar perguruan tinggi terbaik di dunia, termasuk di Indonesia.

Lantas, apa saja daftar perguruan tinggi terbaik di Indonesia? Berikut di bawah ini informasinya.

20 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia

Berikut rincian 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2025 yang bisa dijadikan referensi calon mahasiswa dalam memilih kampus untuk melanjutkan pendidikan.

20 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia (UI)

1. Universitas Indonesia

Peringkat dunia: 801-1000

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Peringkat dunia: 1201-1500

3. Binus University

Peringkat dunia: 1201-1500

4. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat dunia: 1201-1500

5. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat dunia: 1201-1500

6. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Peringkat dunia: 1201-1500

7. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat dunia: 1201-1500

8. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat dunia: 1500+

9. Universitas Hasanuddin (Unhas)

Peringkat dunia: 1500+

10. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Peringkat dunia: 1500+

11. IPB University

Peringkat dunia: 1500+

12. Universitas Islam Indonesia (UII)

Peringkat dunia: 1501+

13. Universitas Jember (Unej)

Peringkat dunia: 1501+

14. Universitas Negeri Malang (UM)

Peringkat dunia: 1501+

15. Telkom University

Peringkat dunia: 1501+

16. Universitas Ahmad Dahlan (UAD)

Peringkat dunia: 1501+

17. Universitas Andalas

Peringkat dunia: 1501+

18. Universitas Muhammadiyah Malang

Peringkat dunia: 1501+

19. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Peringkat dunia: 1501+

20. Universitas Negeri Padang

Peringkat dunia: 1501+

Demikian informasi mengenai 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2025 yang bisa dijadikan pertimbangan calon mahasiswa dalam memilih kampus yang terbaik untuk melanjutkan pendidikannya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki hadimuljono menilai pengentasan kebutuhan atau backlog rumah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara. Angka backlog rumah pada akhir tahun lalu mencapai 9,9 juta unit.

Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk mensubsidi seluruh rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Anggaran yang direncanakan untuk subsidi tersebut mencapai Rp 200 triliun.

"Saya kira backlog perumahan tidak bisa diatasi hanya dengan APBN. Menurut saya, backlog perumahan perlu diselesaikan bersama dengan pihak swasta," kata Basuki di kantornya, Kamis (10/10).

Basuki menyampaikan, subsidi untuk menekan backlog perumahan dapat dilakukan dengan pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Menurutnya, negara tidak bisa langsung membangun rumah bagi masyarakat.

Walau demikian, Basuki mengaku belum melihat arah kebijakan yang akan dibuat Satgas Perumahan Presiden Terpilih. Namun, ia sependapat bahwa penyelesaian backlog perumahan harus diselesaikan dengan pemilikan rumah oleh masyarakat.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mendata anggaran FLPP yang telah disalurkan pada 2020 2024 mencapai Rp 146,37 triliun. Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk membangun 1,55 juta unit rumah.

Pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP senilai Rp 17,02 triliun untuk pembangunan 200.000 rumah pada 2024. Adapun hingga 1 Oktober 2024, total FLPP yang telah disalurkan mencapai Rp 19,72 triliun untuk membangun 160.705 unit rumah.

Anggota Satgas Perumahan Prabowo Bonny Minang mengatakan, subsidi penuh pembangunan perumahan bagi MBR akhirnya akan menyuntikkan dana segar ke perekonomian nasional. Selain itu, kredit bermasalah atau NPL perbankan untuk pemilikan rumah akan berkurang drastis.

"Pada akhirnya, bank tidak akan memiliki NPL untuk Kredit Pemilikan Rumah, kenapa? Karena yang bayar pemerintah," kata Bonni di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Karena itu, Bonny menilai tantangan terbesar dalam pengentasan backlog perumahan bukan pembiayaan. Menurutnya, isu terbesar dalam pembangunan rumah bagi MBR adalah merapihkan peraturan di dalam negeri, khususnya terkait pertanahan.

Bonny menilai kebijakan dan perizinan dalam bidang pertanahan terlalu banyak sehingga menjadi permasalahan. "Badan Pertanahan Nasional jadi satu bagian permasalahan awal dalam rencana pengentasan backlog perumahan," ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk kembali Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini fungsinya digabung menjadi Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian Perumahan Rakyat sempat ada di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi dilebur menjadi PUPR di pemerintahan Jokowi.

Rencana untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat dikemukakan oleh Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta pada Sabtu (31/8).

Namun, seperti apa Kementerian Perumahan Rakyat yang akan Dibangun Prabowo?

Hashim menjelaskan, Prabowo sudah setuju untuk mendirikan Kementerian Perumahan Rakyat seperti yang sebelumnya sempat dimiliki Indonesia. Ia bahkan menyebut anggaran untuk kementerian baru tersebut telah dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim yang juga merupakan adik dari Prabowo di Jakarta Pusat, akhir bulan lalu.

Ia menjelaskan, Kementerian PUPR nantinya akan dipecah menjadi dua. Kementerian Pekerjaan Umum akan mengurus pembangunan infrastruktur, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat akan mengurus pembangunan rumah.

Menurut Hashim, Prabowo menargetkan dapat membangun dua juta unit rumah di pedesaan pada tahun pertama pemerintahannya. Konstruksinya akan dibangun UMKM, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa.

"Perusahaan konstruksi konglomerat dilarang untuk masuk di bidang ini," kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana mencabut izin operasi belasan ribu sumur migas tidak aktif atau idle. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, sumur idle ini sebenarnya masih bisa menambah jumlah lifting migas nasional yang saat ini terus menurun.

Bahlil mengatakan, sumur idle yang dikerjakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tetapi tidak juga aktif akan diambil alih untuk ditawarkan ke pihak lain. “Kami tawarkan ke perusahaan yang mampu mengelola untuk meningkatkan lifting migas kita,” kata Bahlil dalam BNI summit pada Rabu (9/10) yang dipantau secara daring.

Berdasarkan bahan paparannya, Indonesia saat ini memiliki 44.984 sumur migas, yang terdiri atas 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak produksi, dan 11.562 sumur lain seperti abandoned, injection, dry-hole.

Ada tiga kategori sumur idle, yakni yang tidak memiliki potensi hydrocarbon (HC) sebanyak 4.993 sumur, memiliki potensi HC sebanyak 4.495 sumur, dan dalam proses review sebanyak 7.502 sumur.

Bahlil mengatakan, mayoritas dari 5.000 sumur idle tersebut ternyata dikelola oleh Pertamina. Ia pun sempat mempertanyakan kondisi tersebut kepada perusahaan pelat merah ini, tetapi tidak memiliki jawaban.

“Saya bilang ini bisa jadi pencabutan izin usaha seperti pertambangan tahap dua. Kalau kemarin cabut 2018 IUP ini kami berpotensi menata sumur idle yang tidak dikerjakan oleh KKKS termasuk BUMN,” ujarnya.

Bahlil meminta KKKS pengelola sumur idle untuk melepaskan hak kelola. Dia menyebut meskipun negara memprioritaskan BUMN mengelola migas Indonesia namun tidak serta merta saja diberikan.

“Jangan seperti kacamata kuda karena dikelola BUMN izinnya dibawa tidur. Negara ini tidak butuh izin tidur, tapi butuh produksi migas,” katanya.

Pemerintah mencatat lifting minyak Indonesia baru mencapai 576 ribu barel per hari atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Bahlil menyebut, besaran lifting minyak nasional disumbang oleh dua KKKS yakni Pertamina sebanyak 65%, dan ExxonMobil 25%. Sementara sisanya, 10% dimiliki KKKS lainnya.

“Berarti naik turunnya lifting minyak Indonesia dipengaruhi dua perusahaan ini,” kata dia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebelumnya mengatakan sejumlah target untuk industri hulu migas berpotensi tidak tercapai. “Kami melihat untuk lifting minyak nanti akhir 2024 sekitar 595 ribu barel per hari (bph),” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7).

Angka prediksi ini hanya sekitar 94% dari target 635 ribu barel per hari (bph) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Tidak hanya APBN, Dwi juga memprediksi bahwa lifting minyak akhir 2024 nanti tidak mencapai target work, program and budget (WPNB) yang disepakati. Prediksi akhir 2024, lifting gas juga tidak dapat memenuhi target APBN.

SKK Migas menulis, proyeksi lifting gas hanya mencapai 5.554 mmscfd atau 96% dari target APBN 2024 yang mencapai 5.785 mmscfd.

Perum Perumnas berharap perbankan dapat menekan suku bunga kredit untuk usaha konstruksi ke kisaran 6%- 7%. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung keberhasilan program 3 Juta Rumah yang direncanakan pemerintahan selanjutnya

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, suku bunga kredit untuk usaha konstruksi sebenarnya sudah memasuki tren penurunan. Rata-rata suku bunga kredit usaha konstruksi mencapai 9,03% pada 2020 dan terus turun hingga 7,75% pada Juli 2024.

Namun, Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengaku, masih mendapatkan bunga kredit antar 12% sampai 17% untuk kegiatan konstruksi. Karena itu, Budi menilai akses pendanaan menjadi tantangan utama dalam implementasi program tiga juta rumah oleh pemerintahan baru.

"Kami perlu kredit bunga murah untuk membangun rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan rendah. Sekarang Perumnas masih pakai kredit komersial untuk banung rumah khusus MBT dengan buga 12%, bahkan sempat mencapai 17%,"kata Budi di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Budi berpendapat, bunga kredit yang ideal untuk membangun rumah MBR adalah sekitar 6,5%. Selain bunga kredit, Budi mendorong pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat agar dapat menyerap semua rumah yang dibangun Perumnas.

Budi berargumen penunjukkan BP Tapera sebagai lembaga penyerap rumah akan memperlancar arus kas Perumnas. Selain itu, menurut dia, BP Tapera dapat kembali menyerap rumah yang gagal cicil.

"Dengan demikian, data ketersediaan rumah dan berapa rumah yang harus dibangun bisa dihitung dengan tepat. Sebab, sebagian MBR membeli rumah untuk investasi, bukan sebagai tempat tinggal," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Konsumen PT Bank Tabungan Negara Tbk Hirwandi Gafar menilai bunga KPR untuk pembelian rumah MBR sudah dapat ditekan menjadi sekitar 6,5%. Namun, penurunan suku bunga tersebut dibantu oleh subsidi pemerintah.

Hirwandi mengatakan BTN tidak bisa secara mandiri menurunkan bunga KPR. Ini karena suku bunga acuan atau BI Rate telah terpangkas 25 basis poin menjadi 6%. Suku bunga pinjaman yang dipatok Bank Indonesia saat ini sebesar 7%, sedangkan suku bunga simpanan kini mencapai 5,5%.

"Bunga KPR BTN boleh saja menjadi antara 6% sampai 7% kalau disubsidi pemerintah," katanya.

BTN saat ini menguasai 80% pembiayaan dalam program satu juta rumah. Adapun sebelum adanya program satu juta rumah, pembiayaan KPR hanya mencapai 350 ribu unit per tahun.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengingatkan bahwa setiap produsen mobil listrik yang menikmati insentif impor mobil utuh masih dibayangi sanksi denda, termasuk PT BYD Motor Indonesia. BYD telah menjual 6.461 mobil sejak beroperasi di Indonesia pada Juni 2024 hingga Agustus 2024.

Pemerintah telah membebaskan bea masuk impor mobil utuh atau CBU untuk calon investor mobil listrik di dalam negeri. Adapun bea masuk CBU sebelum aturan tersebut mencapai 50% dari nilai impor.

"BYD harus berkomitmen bikin pabrik di Indonesia dan mulai beroperasi pada 2025, imbal baliknya mereka diizinkan impor CBU dengan tarif tertentu. Namun, BYD harus bisa menjual minimal dengan volume yang sama dengan volume impor," kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Seto menjelaskan, fasilitas impor CBU kendaraan listrik tersebut diizinkan hingga akhir 2025. Setelah itu, pengguna fasilitas harus menjual kendaraan listrik dengan jumlah yang sama dari hasil investasinya di dalam negeri. Jika penjualan mobil listrik di dalam negeri dari hasil investasi tidak sama dengan jumlah impor CBU pada 2027, pengguna fasilitas impor CBU akan dikenakan sanksi.

Seto mencontohkan, produsen A mengimpor 50.000 unit mobil listrik hingga 2025, tapi hanya dapat menjual 40.000 unit mobil listrik hingga 2027 dari hasil investasinya. Alhasil, produsen A harus membayar tarif impor CBU setara dengan 10.000 unit mobil listrik.

"Jadi kekhawatiran kerugian negara akibat dominasi pasar mobil listrik oleh BYD akibat impor seharusnya tidak terjadi. Sebab, ada denda dan penalti di ujung masa fasilitas impor yang harus dipertimbangkan," katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, investasi BYD mencapai US$ 1,3 miliar. Bentuk investasi tersebut adalah pabrik mobil listrik dengan kapasitas 150.000 unit per tahun.

BYD menjadi tenant terbesar pertama di kawasan Subang Smartpolitan dengan menempati area lebih dari 108 hektar. Investasi besar BYD di Subang Smartpolitan diprediksi akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, BYD berencana membangun ekosistem EV yang komprehensif di Subang Smartpolitan. Hal itu termasuk pusat penelitian dan pengembangan serta fasilitas pelatihan yang dilengkapi dengan teknologi terkini yang hemat energi dan ramah lingkungan.

Serah terima lahan antara Subang Smartpolitan dan BYD akan dilakukan pada Agustus 2024. BYD berencana melakukan operasi konstruksi bertahap dan diharapkan mulai beroperasi pada Januari 2026.

“Melalui berbagai penilaian, BYD telah menetapkan bahwa kawasan industri Subang Smartpolitan cocok menjadi lokasi pengembangan industri EV BYD di Indonesia. Kawasan industri ini memenuhi kriteria kami dari segi ukuran, jarak, lingkungan, dan kebutuhan infrastruktur,” ujar Eagle Zhao

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan hasil putusan terkait legalitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada pemilihan presiden (Pilpres) pada Kamis (10/10).

Perkara yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mempersoalkan tindakan administratif pemerintah oleh KPU yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (PTUN) Jakarta, putusan gugatan dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu akan dibacakan secara elektronik melalui e-court pada pukul 13.00 WIB.

PDIP menggugat KPU lantaran dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu materi yang digugat PDIP berkaitan dengan penggunaan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Aturan tersebut menjadi dasar saat KPU menerima pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mengatakan, gugatan PDIP ke PTUN tetap akan dilanjutkan meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menetapkan tidak ada masalah hukum berkaitan dengan pencalonan Gibran. "Jalur proses sengketa pemilu itu tidak hanya di MK, bahwa putusan MK sudah final dan binding kami hormati. Tetapi ada dua lainnya, yakni bagaimana proses pemilu ini berlangsung dan apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi," kata Gayus Lumbuun seperti dikutip Kamis (2/5).

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, gugatan yang dilayangkan PDIP ke PTUN tidak akan berdampak pada hasil Pemilihan Presiden 2024. Meski begitu, ia mengatakan gugatan itu bisa saja berdampak pada dinamika politik nasional.

Menurut Bivitri, gugatan yang dilayangkan PDIP akan berpengaruh terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Jika PTUN mengabulkan gugatan PDIP, menurut dia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa saja membatalkan penetapan Gibran sebagai wakil presiden.

“Jadi nanti pengaruhnya di pelantikan, MPR bisa batal melantik Gibran karena pencalonannya tidak sesuai dengan hukum,” ujar Bivitri kepada Katadata.co.id.

Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2025 akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan dalam rapat paripurna MPR.

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera ini mengatakan, gugatan yang diajukan PDIP juga bisa menjadi pembelajaran dalam proses hukum dan tata negara. Ia menyebut upaya PDIP sebagai bagian dari litigasi pemilu. “PDIP ingin membuka apa yang terjadi sebenarnya di dalam KPU,” ujar Bivitri.

Di sisi lain, ia mengatakan putusan MK merupakan keputusan yang final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk membatalkannya. Meski begitu, ia berkeyakinan proses yang berjalan di PTUN tetap akan memberi dampak.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana menyoroti langkah PDIP tidak lagi relevan lantaran sudah ada keputusan MK.

Denny mengatakan putusan MK yang telah menolak seluruh gugatan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD memberi kekuatan hukum pada putusan KPU untuk menetapkan pemenang pilpres.

Menurut Denny sesuai dengan norma hukum seharusnya tidak bisa membatalkan hasil Pilpres. “Gugatan demikian hanya menghadirkan gerakan moral, bukan legal,” kata Denny lewat pesan singkat, Rabu (24/4).

Nilai tukar rupiah melemah 0,2% ke level 15.661 per dolar AS. Rupiah tertekan penguatan dolar AS yang terpengaruh data terbaru yang menunjukkan solidnya ekonomi Amerika.

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah bersama sejumlah mata uang Asia lainnya berdasarkan pantauan pada 09.35 WIB. Ringgit Malaysia melemah 0,32%, peso FIlipina 0,21%, won Korea Selatan 0,12%, dan dolar Hong Kong 0,02%. Sedangkan yuan Cina menguat 0,17%, baht Thailand 0,28%, dolar Singapur 0,09%, dolar Taiwan 0,06%, dan yen Jepang 0,11%. Sedangkan ringgit Malaysia menguat 0

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan, indeks dolar AS berada pada tren penguatan pada pagi ini, bahkan menyentuh evel tertinggi sejak 16 Agustus 2024 di kisaran 102.85.

“Penguatan dolar AS didukung oleh ekonomi AS yang masih terlihat solid seperti data PMI sektor jasa yang masih di level ekspansi,” kata Ariston kepada Katadata.co.id, Kamis (10/10).

Data tenaga kerja AS juga menunjukkan jumlah orang dipekerjakan di luar sektor pertanian dan pemerintahan tumbuh lebih banyak dibandingkan ekspektasi. Adapun pelaku pasar kini menunggu data inflasi konsumen AS yang akan dirilis malam ini.

Data inflasi akan mengonfirmasi apakah kebijakan pemangkasan suku bunga acuan AS masih akan berlanjut. Bila data inflasi menunjukan penurunan, menurut dia, dolar AS bisa berbalik melemah lagi.

“Potensi pelemahan rupiah hari ini ke arah Rp 15.650 per dolar AS dengan potensi support di kisaran Rp 15.600 per dolar AS,” ujar Ariston.

Analis komoditas dan mata uang Lukman Leong juga memperkirakan rupiah akan melemah menjelang data inflasi AS. “Investor juga mengantisipasi data inflasi AS yang akan di rilis malam ini. Pelemahan rupiah akan berkisar pada Rp 15.600 per dolar AS hingga Rp 15.725 per dolar AS,” kata Lukman.

Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang kembali menguat setelah FOMC minutes. Menurut Lukman, hasil dari FOMC minutes memupuskan harapan untuk The Fed kembali memangkas suku bunga jumbo 50 basis point.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana juga memperkirakan rupiah akan melemah hari ini. “Kemungkinan rupiah terdepresiasi pada kisaran Rp 15.600 per dolar AS hingga Rp 15.800 per dolar AS,” ujar Fikri.

Fikri menyebut, kondisi geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas seiring serangn Israel ke Suriah akan menjadi sentimen utama pergerakan rupiah hari ini. Selain itu, risk off juga masih berlangsung di pasar global.