PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan, masinis asal Indonesia berhasil mengoperasikan secara penuh kereta cepat Whoosh hingga kecepatan 350 kilometer per jam.

“Pencapaian ini merupakan bukti berjalannya proses alih pengetahuan dari tenaga profesional Tiongkok kepada para SDM Indonesia berjalan dengan baik dan lancar,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Eva menjelaskan, para masinis Indonesia tidak lagi hanya mendampingi, tetapi sudah sepenuhnya mengoperasikan kereta cepat Whoosh pada kondisi perjalanan tanpa penumpang dan dengan pendampingan para pengajar.

“KCIC akan terus meningkatkan program pelatihan dan transfer pengetahuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional dan perawatan kereta cepat dapat dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja lokal,” kata dia.

Menurut dia, para masinis tersebut didampingi oleh penerjemah selama proses pelatihan agar penjelasan yang diberikan oleh masinis profesional dapat dipahami dengan baik oleh calon masinis Indonesia.

“Lebih jauh lagi agar SDM Indonesia bisa membagikan pengetahuan ini untuk meningkatkan kompetensi putra putri terbaik bangsa ke depannya,” katanya.

Eva menyebut, 39 dari 72 masinis Indonesia sudah memasuki tahap kedua dari proses pelatihan kerja. Pada tahap pertama, masinis Whoosh Indonesia telah melakukan observasi proses kerja masinis profesional.

“Memasuki tahap kedua, masinis Indonesia mulai mengoperasikan Whoosh pada saat langsir di Depo Tegalluar, kereta konfirmasi atau kereta yang beroperasi sebelum jam perjalanan pertama dari Halim-Tegalluar,” katanya.

Eva mengatakan, total terdapat 600 pegawai lokal yang sedang mengikuti proses transfer pengetahuan di berbagai bidang seperti masinis, perawatan sarana, perawatan prasarana, operasional kereta dan lainnya.

“Pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen KCIC dalam mengembangkan sumber daya manusia lokal dan memastikan keberhasilan proyek kereta cepat Whoosh di Indonesia,” kata Eva.

Pemerintah telah mengatur transplantasi organ serta donor mata dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024. Ini adalah peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 360 PP 28/2024, disebutkan transplantasi jaringan tubuh bisa meliputi jaringan mata dan tubuh lainnya. Jaringan ini bisa diperoleh dari sisa hasil operasi dan jaringan yang sudah tidak dibutuhkan donor sesuai dengan wasiat atau persetujuan.

Pendataan dilakukan oleh bank mata dan/atau bank jaringan. Sementara proses transplantasi dilakukan di RS atau klinik utama yang memenuhi standar profesi.

PP ini menulis jaringan yang bisa ditransplantasi meliputi kornea, sklera, dan jaringan lain dari mata. Bank mata yang bertugas menyediakan jaringan ini.

Presiden Joko Widodo juga sudah menugaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membentuk bank mata pusat sebagai bank mata rujukan nasional. Bahkan, dalam Pasal 364 ayat 2 tertulis bank mata bisa beroleh jaringan dari luar negeri. Berikut bunyi peraturan lengkapnya:

“Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1), bank mata pusat bertugas:

a. mendatangkan dan mengirimkan jaringan mata dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan koordinasi pengumpulan jaringan mata tingkat nasional; dan

c. menyediakan jaringan mata donor secara nasional,”

Hak dan Kewajiban Donor dan Resipien

Dalam Pasal 368 PP 28/2024, disebutkan seorang calon donor baik mata atau jaringan lain harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan donor menyumbangkan jaringan mata dan/atau jaringan lain secara sukarela tanpa meminta imbalan;
2. Mendapat persetujuan keluarga;
3. Memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur transplantasi jaringan tubuh, panduan hidup pascatransplantasi jaringan tubuh, dan bersedia membuat surat persetujuannya

Seorang donor juga berhak dijaga kerahasiaan identitas serta hasil pemeriksaan kesehatannya. Namun, seorang donor hidup wajib memberi informasi yang jujur tentang masalah kesehatannya.

Untuk resipien atau penerima donor, harus memenuhi persyaratan yang tertulis di Pasal 369 berikut:

1. Memiliki keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang adanya indikasi medis untuk dilakukan transplantasi jaringan tubuh;
2. Bersedia membayar biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan jaringan tubuh atau memberikan surat penjaminan biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan jaringan tubuh, untuk calon resipien yang dijamin asuransi atau lembaga penjamin lain;
3. Memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan tata cara transplantasi jaringan tubuh, serta memberikan persetujuan dilakukannya transplantasi jaringan tubuh;
4. Membuat pernyataan tidak melakukan pembelian jaringan tubuh maupun melakukan perjanjian dengan calon donor yang bermakna jual beli atau komersialisasi.

Resipien sendiri berhak tahu urutan daftar tunggu untuk memperoleh jaringan tubuh. Ia wajib mengikuti prosedur pelaksananaan, membayar biaya penyelenggara transplantasi baik secara mandiri atau asuransi, dan mengganti biaya pemrosesan dan biaya pengembangan jaringan tubuh.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi hukum di Indonesia saat ini yang ia sebut seperti poco-poco. Di sisi lain ia menyatakan prihatin lantaran tak ada yang berani bersuara keras menegakkan hukum.

Dalam pidato politik yang disampaikan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Partai Perindo, di iNews Tower Megawati mulanya menceritakan mengenai peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996.

Megawati bercerita peristiwa Kudatuli sebagai salah satu tragedi hitam politik Tanah Air. Saat itu terjadi kekerasan di markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Kerusuhan yang dikenal peristiwa Kudatuli itu dipicu oleh perebutan kantor PDI oleh kubu Soerjadi dan Megawati.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun merasa heran lantaran peristiwa itu belum menemukan titik terang hingga kini. Di sisi lain ia menyatakan prihatin lantaran menilai daya juang masyarakat saat ini mengendur.

"Jadi bayangkan dari tahun berapa sampai sekarang ya seperti tidak dibuka-buka dan ini lah juga yang menurut saya masalah hukum kita akibat kita sendiri tidak punya daya juang bahwa negara ini memang dibangun secara hukum," kata Mega dalam pidatonya.

Megawati pun lalu menyoroti keadaan hukum di Indonesia saat ini. Ia mengatakan, saat ini tak ada orang yang dapat bicara seterbuka dirinya.

"Kalau kita lihat sekarang hukum kita menurut saya seperti poco-poco. Coba bayangkan. Dan orang sekarang kelihatannya tidak bisa ngomong seperti saya," kata dia.

Megawati lalu membagikan pengalamannya yang pada masa orde baru kerap dipanggil aparat penegak hukum. Ia menyebut saat reformasi berulang kali berurusan dengan polisi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, merasa prihatin atas sikap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Persatuan Islam (Persis) yang menyatakan bahwa ingin mengelola tambang, menyusul Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Mulyanto khawatir fenomena ini bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat. Karena itu ia minta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

"Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah atau harta pampasan perang, dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnnya umat tidak terurus," kata Mulyanto dalam siaran pers dikutip Selasa (30/7).

Menurut Mulyanto kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Dia menyebut tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pertambangan mulai menguap.

Sebab dalam pengelolaan sumber daya ini sudah tidak bisa lagi dibedakan berdasarkan tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil. Sehingga menurutnya terjadi tumpang-tindih, dan memicu kekacauan.

"Itulah kenapa dalam UU Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi," ujarnya.

Melalui regulasi baru yang membuka peluang ormas untuk dapat mengelola tambang, Mulyanto menilai Pemerintah telah melanggar UU Minerba. Sebab memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang, padahal amanatnya prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

Mulyanto menyampaikan sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang ini. Terlebih dengan umur pemerintahan yang tinggal beberapa bulan lagi. Ia meminta di detik-detik akhir kekuasaan, pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

"Menjelang purna tugas, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injuri time,” ucapnya.

Apalagi menurutnya umur Indonesia masih panjang. “Estafet pengabdian terus mengalir, jadi tidak perlu grusa-grusu," kata dia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tengah menyusun peta jalan hilirisasi hingga 2040 yang akan dirilis sebelum jabatannya berakhir pada Oktober 2024. Peta jalan hilirisasi nantinya tak hanya terbatas pada pengembangan mineral, tetapi juga sektor pertanian seperti rumput laut dan sawit.

Bahlil memaparkan, program hilirisasi pada tahun depan akan didorong pada komoditas sumber daya alam di sektor pertanian kehutanan, perikanan, dan minyak dan gas. Total komoditas yang akan masuk program hilirisasi dalam 20 tahun ke depan akan mencapai 26 komoditas.

"Komoditas selanjutnya yang akan masuk program hilirisasi adalah rumput laut. Selain itu minyak sawit mentah atau CPO," kata Bahlil di kantornya, Selasa (30/7).

Bahlil menyampaikan, peta jalan tersebut dibentuk melalui proses seperti kajian kelayakan. Dia menekankan peta jalan tersebut dibentuk tanpa bantuan konsultan asing.

Peta jalan tersebut akan menunjukkan perluasan program hilirisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2% per tahun. Ini karena program hilirisasi akan mengubah fokus pertumbuhan ekonomi nasional dari konsumsi rumah tangga menjadi investasi dan perdagangan internasional.

Bahlil memaparkan, perluasan program hilirisasi ke-26 komoditas akan menyerap investasi hingga US$ 618 miliar dan 3,01 tenaga kerja hingga 2040. Investasi tersebut lebih besar dari pengembangan program hilirisasi menjadi 7 komoditas pada tahun lalu senilai US$ 72,7 miliar.

Seluruh capaian tersebut, menurut dia, akan tertransmisikan pada penambahan nilai perekonomian nasional senilai US$ 235, miliar. Perluasan program hilirisasi juga akan menambah nilai ekspor nasional senilai US$ 857,9 miliar hingga 2040.

Bahlil menghitung pendapatan per kapita nasional dapat naik menjadi US$ 12.000 per tahun dari posisi saat ini sekitar US$ 5.350 per tahun. Angka tersebut akan terus naik menjadi US$ 23.000 per tahun pada 2040.

"Program hilirisasi akan menjadi mesin pertumbuhan perekonomian nasional. Sekali lagi, peta jalan ini tidak pakai jasa konsultan asing," katanya.

Bahlil membagi 26 komoditas perluasan hilirisasi ke tiga kelompok, yakni mineral, migas, dan hasil alam. Adapun potensi investasi terbesar tetap akan diserap oleh hilirisasi 12 jenis mineral yang mencapai US$ 498,4 miliar.

Capaian tersebut diikuti hilirisasi minyak bumi dan gas bumi dengan potensi investasi mencapai US$ 68,3 miliar. Terakhir, peta jalan hilirisasi menunjukkan ada 14 komoditas hasil alam yang dapat masuk program hilirisasi dengan potensi investasi US$ 51,3 miliar.

Disney dan Marvel menjadi salah satu target boikot yang dipelopori Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions atau BDS karena dianggap terkait dengan Israel. Gerakan boikot ini meningkat di tengah serangan bertubi-tubi Israel di jalur Gaza yang menewakan puluhan ribu warga Palestina.

Apa sebenarnya alasan BDS menargetkan Disney-Marvel sebagai target boikot?

Mengutip akun Intagram @gerakanBDS, seruan untuk memboikot Disney dan Marvel didengungkan karena studio film ini dianggap menghidupkan kembali karakter anti Palestina, Ruth Bat Seraph. Karakter ini dianggap merupakan bagian dari propoganda genosida Israel.

BDS menjelaskan, lebih dari 25 organisasi kebudayaan Palestina pada April 2023 menyerukan boikot besar-besaran terhadap film yang mengangkat kembali karakter Ruth Bat Seraph. Mereka menuntut karakter yang mewakili Israel itu dihilangkan.

“Dengan menghidupkan kembali karakter rasis ini dalam bentuk apa pun, Marvel turut mempromosikan penindasan brutal Israel terhadap Palestina,” demikian tuntutan organisas-organisasi Palestina saat itu menurut gerakan BDS dalam unggahannya, seperti dikutip Selasa (30/7).

Menurut GerakanBDS, boikot terhadap keduanya perlu dilakukan karena Marvel merupakan bagian dari Wal Disney Company. Makanya tekanan ke Marvel dan ke Disney sama-sama harus dilakukan,” tulis akun tersebut.

Unggahan GerakanBDS yang menyerukan boikot terhadap Disney-Marvel mendapatkan 16 ribu like dan mendapatkan ratusan komentar. Sejumlah akun dalam komentar tersebut mengaku akan membatalkan keinginannya untuk menonton tayangan Deadpool & Wolverine besutan Marvel Studios yang saat ini tengah tayang di bioskop.

"Udah niat mau nonton Deadpool & Wolverine untungnya cari tahu dulu. Akhirnya g jadi deh," ujar pemilik akun @aurasla_.

Hal yang sama juga diutarakan pemilik akun @firdasitihodijah. "Sayang banget. Sebagai orang yang suka nunggu-nunggu film Marvel huhu. Apalagi Dr. Strange. Tapi tetep harus BOIKOT ????," ujarnya

Apa itu Gerakan BDS?

Seruan untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel pun kembali ramai. Aksi ini dipopulerkan melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang sudah dimulai sejak 2005. Langkah untuk ramai-ramai memboikot kembali diserukan di tengah perang yang kembali pecah di Timur Tengah.

Mengutip situs BDS, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi adalah gerakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang dipimpin Palestina. BDS menjunjung tinggi prinsip sederhana bahwa warga Palestina berhak atas hak yang sama seperti umat manusia lainnya.

Menurut mereka, Israel menduduki dan menjajah tanah Palestina, melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina di Israel dan menolak hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka.

Gerakan ini terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Komite Nasional Palestina mendorong konsumen untuk memboikot beberapa produk yang terkait atau mendukung Israel, antara lain: Hewlett Packard Google Amazone JBC Volvo Hyndai Chevron AXA Puma Carrefour Booking.com Barclays Expedia.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bercerita saat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berurusan dengan aparat penegak hukum. Hasto, sempat dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mega bercerita, ketika Hasto dipanggil Kepolisian, dirinya sempat menenangkan Hasto dengan menyatakan akan menghadap Kapolri jika Hasto sampai dijerat kasus hukum. Hal itu disampaikan Mega saat menyampaikan pidato di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Partai Perindo, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

"Jadi saya bilang sama hasto, 'udah gak usah takut, nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri', aku bilang gitu. Coba ingin apa, ngomong sih Kapolri itu. Lho iya lah. Enak aja," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu lalu mempertanyakan mengapa PDIP kerap menjadi target aparat penegak hukum. Ia menilai ada upaya dari kelompok tertentu untuk menjatuhkan PDIP.

"Tapi mau ngambil saya pada gak berani. Jadi yang sasarannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh kayaknya saya ini bodoh buanget ya. Saya ini cuma diem ajalah. Ya sudah gitu ya gitu biarin dah," kata Megawati lagi.

Megawati pun mengaku kerap dipertanyakan oleh orang di sekelilingnya berkaitan dengan respons mengenai anggapan kader partainya kerap menjadi target aparat penegak hukum. Ia mengaku banyak mendengar anggapan yang menyebut dia lemah karena lebih banyak memilih diam.

“Karena apa? Saya bukannya untuk saya. Ini buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bahwa negara kita dikocak-kacik gak jelas dengan aturan-aturan yang diubah semaunya sendiri," kata Megawati.

Adapun, Hasto sebelumnya sempat dipanggil Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan kasus penyebaran hoax. Ia disebut menyebarkan informasi yang dinilai menggangu ketertiban.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi saat ini yang meributkan perihal pengelolaan tambang saat memberikan pidato di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Partai Perindo, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7). Ia menilai ada persoalan lain yang lebih penting dibanding perkara tambang.

"Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah gak ada beras terus piye?" kata Megawati.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menggambarkan kekhawatirannya perihal ketersediaan bahan pangan. Ia menyebut rasio impor beras yang semakin tidak seimbang.

Ia menyebut persoalan ketersediaan pangan seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak lantaran menyangkut hal dasar. Selain itu menurut Mega pangan bisa menjadi salah satu isu mempengaruhi hubungan antarnegara.

"Negara yang impornya atau ekspor beras, itu ketar ketir lho. Jadi mereka kemungkinan mungkin tahan (pasokan). Karena buat negara mereka," kata dia.

Megawati lalu menggambarkan situasi saat kesulitan bahan pangan terjadi. Ia pun menyebut dalam 4 tahun terakhir telah menginstruksikan pada seluruh jajaran PDIP untuk menanam berbagai macam tanaman pendamping beras.

"10 macam tanaman yang saya namakan pendamping beras, bukannya pengganti," kata Megawati.

Kemauan menanam tanaman menurut dia merupakan bagian dari ketahanan pangan. Hal itu, sebagai langkah antisipasi agar tak kesulitan bahan pangan bila pasokan beras menipis atau sulit didapat.

"Lho kalau nanti gak ada, jangan dipikir lho mau impor, impornya aja ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya,” ujar Megawati.

Ia pun menyampaikan memiliki perhatian besar pada upaya memenuhi ketahanan pangan nasional. Ia berharap pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan isu yang berkaitan dengan masyarakat.

Adapun ribut soal tambang mencuat setelah Jokowi memberi kesempatan kepada organisasi masyarakat berbasis keagamaan untuk turut mendapat izin tambang. Dua ormas islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi saat ini yang meributkan perihal pengelolaan tambang saat memberikan pidato di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Partai Perindo, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7). Ia menilai ada persoalan lain yang lebih penting dibanding perkara tambang.

"Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah gak ada beras terus piye?" kata Megawati.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menggambarkan kekhawatirannya perihal ketersediaan bahan pangan. Ia menyebut rasio impor beras yang semakin tidak seimbang.

Ia menyebut persoalan ketersediaan pangan seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak lantaran menyangkut hal dasar. Selain itu menurut Mega pangan bisa menjadi salah satu isu mempengaruhi hubungan antarnegara.

"Negara yang impornya atau ekspor beras, itu ketar ketir lho. Jadi mereka kemungkinan mungkin tahan (pasokan). Karena buat negara mereka," kata dia.

Megawati lalu menggambarkan situasi saat kesulitan bahan pangan terjadi. Ia pun menyebut dalam 4 tahun terakhir telah menginstruksikan pada seluruh jajaran PDIP untuk menanam berbagai macam tanaman pendamping beras.

"10 macam tanaman yang saya namakan pendamping beras, bukannya pengganti," kata Megawati.

Kemauan menanam tanaman menurut dia merupakan bagian dari ketahanan pangan. Hal itu, sebagai langkah antisipasi agar tak kesulitan bahan pangan bila pasokan beras menipis atau sulit didapat.

"Lho kalau nanti gak ada, jangan dipikir lho mau impor, impornya aja ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya,” ujar Megawati.

Ia pun menyampaikan memiliki perhatian besar pada upaya memenuhi ketahanan pangan nasional. Ia berharap pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan isu yang berkaitan dengan masyarakat.

Adapun ribut soal tambang mencuat setelah Jokowi memberi kesempatan kepada organisasi masyarakat berbasis keagamaan untuk turut mendapat izin tambang. Dua ormas islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah.

Presiden Joko Widodo telah resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7).

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (…) secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” tulis Pasal 343 ayat 1c PP No 28/2024, dilansir Selasa (30/7).

Selain melarang penjualan rokok eceran, beleid ini juga melarang penjualan rokok tembakau dan elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Hal ini ditulis dalam Pasal 434 ayat 1e.

Berikut isi lengkap pasal 434 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024:

(1) Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

a. menggunakan mesin layan diri;

b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;

d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;

e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan

f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

PP No 28/2024 tentang Kesehatan ini terdiri dari 13 bab dan 1.171 pasal. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada Jumat (26/7).

Aturan ini mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalimantan Timur ke Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam pertemuan tersebut para pengusaha meminta dukungan presiden untuk mempermudah perizinan berusaha di ibu kota baru. Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Dayang Donna Faroek, mengatakan wilayah IKN punya potensi bisnis kuliner yang menjanjikan seperti kafe dan rumah makan.

Donna menjelaskan populasi di IKN akan meningkat seiring dengan tambahan mutasi kerja aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri. Dia mengatakan peningkatan perputaran ekonomi di IKN ke depan tidak bisa hanya bergantung pada Jalan Sepaku yang kini menjadi pusat perdagangan di wilayah IKN.

"Kami kemarin urus perizinan di Balikpapan butuh berbulan-bulan. Saya harap untuk perizinan di IKN dimudahkan," kata Donna kepada wartawan seusai pertemuan dengan Jokowi.

Kadin juga meminta Otorita IKN untuk mengelola 13 ribu hektare lahan persawahan di Panajam Paser Utara yang belum mendapat sentuhan dari pemerintah. Menurut Donna, pengelolaan lahan pertanian itu dapat meningkatkan ketahanan pangan untuk Kalimantan Timur.

"Saat ini Kaltim belum mandiri dalam pangan, masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi," ujarnya.

Kadin mengajukan proporal agar diberi peluang lebih luas dalam pembangunan IKN. Mereka ingin mendapatkan akses sebagai pemain utama dalam sektor bisnis pertanian.

Donna menyebut pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara belum maksimal untuk membantu para petani di Desa Babulu Laut.

"Hipmi sudah banyak dilibatkan, Kadin juga menjadi salah satu sub kontaktor. Tapi harapannya kami bisa jadi pemain utama," kata Donna.

Dari hasil pertemuan dengan Jokowi, Donna mengatakan presiden berkomitmen untuk merangkul Hipmi dan Kadin untuk mempermudah pengusaha lokal untuk terjun lebih jauh dalam pembangunan IKN. "Kesempatan regulasinya mungkin bisa dipermudah untuk kami," ujarnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menepis isu reshuffle yang antara lain melibatkan dirinya. Bahlil dikabarkan akan menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ia menekankan dirinya masih melakukan aktivitas sebagai Menteri Investasi di kantornya pada hari ini, Selasa (30/7). Ia tidak berencana untuk menghadiri Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan di Jakarta maupun Nusantara.

"Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi. Hari ini agenda saya padat di Kementerian Investasi," kata Bahlil di kantornya, Selasa (30/7).

Beredar kabar Bahlil akan menggantikan Arifin sebagai Menteri ESDM. Ia disebut-sebut telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah kementerian yang ditunjukkan saat menggelar konferensi pers realisasi investasi semester pertama kemarin, Senin (29/7).

Bahlil mengatakan pernyataan pers soal realisasi investasi itu adalah yang terakhir disampaikannya selama menjabat. Namun, ia beralasan, data realisasi investasi kuartal III 2024 baru akan rampung pada akhir Oktober 2024. Ia juga belum tahu apakah dirinya akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi, ini konferensi pers saya yang terakhir karena data realisasi investasi kuartal ketiga tahun ini tidak bisa dipercepat pengolahannya," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, Presiden Joko Widodo belum mengagendakan rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

"Tidak betul, sampai saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet," kata Ari lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/7).

Hal serupa juga dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia mengaku belum mengetahui informasi ihwal agenda reshuffle kabinet. "Kami belum mendengar hal tersebut, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden," kata Yusuf dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (30/7).