Bank Mandiri, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konsisten mendukung pengembangan ekonomi dan wirausaha di Indonesia untuk naik kelas melalui dukungan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan tersebut ditujukan untuk mempromosikan produk dan jasa unggulan Indonesia ke pasar internasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan, keterlibatan Bank Mandiri dalam TEI 2024 merupakan cerminan komitmen perseroan untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dengan ribuan calon pembeli yang akan hadir dari lebih 130 negara, TEI tak hanya menjadi kesempatan bagi wirausaha lokal untuk menunjukkan keunggulan produk mereka tetapi juga menjadi platform untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas,” kata Darmawan dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (9/10).

Bank berlogo pita emas ini menambahkan, keterlibatan Bank Mandiri dalam TEI 2024 menjadi bagian dari misi untuk mendukung pengembangan UMKM dan memperkuat perekonomian Indonesia.

“Kami percaya bahwa melalui akses yang lebih baik ke pasar internasional, kami dapat membantu pelaku usaha lokal untuk tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka,” tuturnya.

Selain fokus kepada event peningkatan ekspor dan menarik minat investor asing, TEI juga menyajikan serangkaian kegiatan seperti business matching, business counseling, seminar internasional, serta buyers night.

Oleh karena itu, Bank Mandiri turut mengikutsertakan wirausaha serta UMKM binaan terpilih dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), Wirausaha Muda Mandiri (WMM), dan Rumah BUMN. Produk-produk yang dipamerkan akan mencakup kategori Food, Beverages & Agriculture Product (Hall 3A) dan Home Living (Hall 8).

Menurut Darmawan, seluruh produk tersebut telah memenuhi standar ekspor dan memiliki legalitas usaha yang jelas, sehingga siap untuk bersaing di pasar internasional.

“Kami berharap bahwa melalui partisipasi di TEI 2024, produk-produk UMKM ini dapat mengukuhkan posisinya di pasar global dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas,” imbuhnya.

Melalui TEI 2024, Bank Mandiri berharap dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di pasar global. Keterlibatan Bank Mandiri dalam event ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, sertamendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dukungan Bank Mandiri untuk TEI 2024 mencakup persiapan hingga pelaksanaan acara, termasuk serangkaian roadshow ke tujuh kota untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada para exhibitor dan pengunjung.

“Kehadiran kami di TEI 2024 juga merupakan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan para pelaku industri, menjalin kemitraan yang bermanfaat, dan berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis di Indonesia,” ucap Darmawan.

Tak hanya itu, Bank Mandiri berkomitmen menyediakan layanan dan solusi perbankan yang inovatif dan efisien untuk mendukung pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar global yang semakin kompetitif melalui Kopra by Mandiri.

Bukan tanpa sebab, Kopra by Mandiri kini hadir dengan personalized management dashboard yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis serta berbagai tambahan fitur transaksi digital. Komitmen ini sejalan dengan aspirasi Bank Mandiri untuk menjadi institusi keuangan terbaik di Asia Tenggara.

Sebagai bank yang memiliki kompetensi utama di wholesale bank dengan all-rounder unique ecosystem, Mandiri memiliki fokus dalam pemenuhan kebutuhan perbankan bagi pelaku bisnis, khususnya segmen korporasi.

“Kopra by Mandiri dengan berbagai solusi digital sangat relevan dengan kebutuhan nasabah dan ekosistem bisnis yang terus berkembang,” ujar Darmawan.

Dalam konteks perdagangan internasional, Bank Mandiri juga menawarkan berbagai layanan dan skema pembiayaan yang mendukung setiap tahap aktivitas eksportir. Perseroan menyediakan solusi layanan dan pembiayaan untuk fase prapengiriman maupun pascapengiriman barang melalui layanan perbankan digital, Kopra Trade dan Kopra Value Chain.

“Transaksi Trade Service dan Trade Finance, termasuk proses penerbitan Letter of Credit (LC) dan Bank Garansi, dapat diakses oleh pelaku bisnis dengan mudah dan cepat,” imbuhnya.

Sementara itu, transaksi pembiayaan ekosistem mitra eksportir, baik di dalam negeri maupun luar negeri juga dapat difasilitasi oleh Kopra Value Chain. Bahkan melalui Kopra Cash Management, para eksportir juga dapat melakukan transaksi valuta asing (valas) melalui fitur e-FX yang memungkinkan pelaku usaha melakukan penjualan/pembelian mata uang asing secara mudah.

Realisasi program makan bergizi gratis yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto masih menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari kesiapan kelembagaan, sasaran penerima hingga pemilihan wilayah.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amich Alhumami membenarkan bahwa program ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks.

“Secara teknis betul-betul kompleks, ini menyangkut kesiapan kelembagaan,” kata Amich di acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Untuk itu, program makan bergizi gratis harus menyasar usia sekolah yang tepat agar bisa berjalan dengan baik. Karena tujuan program ini untuk mengurangi angka stunting di Indonesia.

Berdasarkan uji coba MBG yang sudah dilakukan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya terkait tingkat sekolah yang disasar sebagai penerima manfaat makan bergizi gratis.

Dia bilang, program makan bergizi gratis perlu diterapkan kepada anak-anak di jenjang sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Selain itu, indikatornya juga melihat dampak penerapan makan bergizi gratis. “Dampak jangka panjang, harus ada perbaikan hasil belajar dan perbaikan gizi di tingkat Paud saat anak tumbuh kembang,” ujar Amich.

Begitu juga terkait pemilihan wilayah yang akan sangat menentukan dampak positif dari program makan bergizi gratis. Sehingga, dia menyarankan agar program ini diterapkan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

“Ini nanti ada hubungan langsung antara daerah dan warga yang tidak mampu untuk mengakses makanan bergizi,” kata Amich.

Bisa Berdampak Positif Terhadap Pendidikan

Pendiri Sekolah Cikal & Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Najelaa Shihab menilai, seharusnya ada indikator yang menentukan apakah makan bergizi gratis berhasil diterapkan dalam program pendidikan.

Dengan begitu, dia berharap dampak program ini harus benar-benar dapat dirasakan di sektor pendidikan. Salah satunya terlihat dari peningkatan tingkat kehadiran peserta didik di sekolah.

“Kalau kita lihat pelaksanaan di negara lain, sebenarnya ada dampak pendidikan. Misal ada tingkat kehadiran di sekolah lebih tinggi dan tingkat konsentrasi belajar terlihat karena lebih banyak bertanya,” ujar Najelaa.

Selain itu, dia berharap dampak program tersebut dapat terlihat saat jam istirahat anak sekolah. Misalnya, terlihat dari tingkat perundungan di kalangan siswa-siswi bisa berkurang.

“Tapi pada akhirnya, tata kelola dan monitoring menjadi sangat penting. Jadi betul-betul harus dikawal dengan anggaran besar itu, agar dampaknya signifikan,” ujar Najelaa.

Penerapan di Negara Lain

Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I dewa Made Agung Kertha Nugraha menyoroti soal pelaksana program makan bergizi gratis di sejumlah negara yang beragam, tapi tujuan utamanya tetap bisa terwujud.

"Di negara lain, Kementerian Pendidikan yang melaksanakan. Kalau Amerika Serikat, Kementerian Pertanian yang melaksanakan. Di India, di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial. Tapi tujuannya tetap sama untuk memberi makanan bergizi,” kata Dewa.

Dengan penerapan itu, dia berharap program makan bergizi gratis bisa berdampak secara jangka pendek dan jangka panjang. Hingga berdampak terhadap bidang akademik dan nonakademik, serta dampak secara langsung maupun tidak langsung.

“Ini memang kompleks dan memang merupakan program yang harus dilakukan secara jangka panjang,” ujar Dewa.

Tim ekonomi presiden terpilih Prabowo Subianto memberi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo bakal merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program makan bergizi gratis.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan, bahwa ada potensi penyesuaian anggaran makan bergizi gratis.

Sejauh ini, anggaran makan bergizi gratis yang disepakati sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program ini akan mengalokasikan anggaran Rp 800 miliar per hari, yang artinya ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp 71 triliun.

"Sementara kita tetap dengan Rp 71 triliun. Tapi, Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan APBN Perubahan. Setelah kita tahu, postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai acara Katadata bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Menurut Dradjat, penyesuaian anggaran makan bergizi gratis akan melihat perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, ada kemungkinan anggaran makan bergizi gratis juga naik.

Perlu Anggaran Rp 400 Triliun

Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk program makan bergizi gratis sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.

Ke depan, Badan Gizi Nasional akan menerima total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 400 triliun. Dari situ, pengeluaran untuk sumber daya manusia (SDM) mencapai Rp 1,2 triliun per hari.

"Dari jumlah tersebut, 75% atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Anggaran Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi dan peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.

Rencananya, program ini dijalankan pada Januari 2025. Namun, pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dahulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.

Dadan memastikan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengungkapkan strategi agar Indonesia bisa keluar dari perangkap negara pendapatan menengah (middle income trap). Hal berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BRI.

“Ternyata untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6%,” kata Sunarso dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.400. Hal ini perlu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa mencapai 6%.

Dalam kajian BRI, faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. “Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,” ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

“Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,” kata Sunarso.

Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusifitas pertumbuhan,” ujar Sunarso.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup dengan penurunan 0,74% pada level 7.501 pada akhir perdagangan Rabu (9/10). Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ajaib Sekuritas menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG adalah kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, berpotensi melanjutkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan November mendatang. Hal ini dapat memberi dampak pada pasar global dan mempengaruhi sentimen investor.

Dari sisi ekonomi Asia, Jepang melaporkan angka Cadangan Devisa (Cadev) untuk bulan September 2024 mencapai USD 1,24 triliun, yang menunjukkan kenaikan signifikan sebesar USD 19,14 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Posisi ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak April 2024, di mana sebagian besar kenaikan didorong oleh cadangan emas yang kini mencapai USD 71,52 miliar, lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus yang tercatat sebesar USD 68,36 miliar.

" Lalu cadangan emas mencapai USD 71,52 miliar lebih tinggi dari bulan Agustus 2024 sebesar US$ 68,36 miliar," tulis Ajaib Sekuritas dalam keterangan resminya, Rabu (8/10).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 12,76 triliun dengan volume 34,47 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.212.199 kali. Sebanyak 237 saham menguat, 334 saham terkoreksi, dan 228 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.552,84 triliun.

Bursa Asia bergerak bervariasi seiring dengan melemahnya IHSG. Nikkei 225 naik 0,87%, Hang Seng Seng turun 1,38% dan Straits Times naik 0,51%. Sementara Shanghai Composite juga terpantau mengalami kenaikan 0,51%.

Saham top gainers:
- PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)
- PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI)
- PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS)

Saham top losers:
- PT PP Presisi Tbk (PPRE)
- PT Suni Pratama Tbk (SUNI)
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX)
- PT Adhi Karya Tbk (ADHI)

Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan tanggapan terkait kabar yang berkembang mengenai rencana akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) oleh Temu, sebuah platform e-commerce asal Cina. Kabar ini mencuat meski Temu sebelumnya telah tiga kali mencoba mengajukan izin operasional di Indonesia, namun permohonan tersebut selalu ditolak oleh pihak berwenang.

Analis Mirae Asset Sekuritas Christopher Rusli menilai bahwa Bukalapak berpotensi menjadi kandidat akuisisi yang menarik bagi Temu. Ia menjelaskan bahwa model bisnis Bukalapak dinilai sangat cocok dengan visi dan operasi Temu.

Menurutnya, melalui akuisisi Bukalapak, Temu dapat mengakses pasar Indonesia secara legal, mengingat Bukalapak sudah memiliki infrastruktur yang mapan dan jaringan distribusi yang luas. Akuisisi ini memungkinkan Temu untuk memanfaatkan platform Bukalapak sebagai saluran distribusi produk Temu di pasar Indonesia yang sangat potensial.

Mengapa Bukalapak menjadi kandidat yang dipilih?

Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga menyebut Bukalapak sebagai calon yang ideal untuk diakuisisi oleh Temu karena beberapa alasan strategis. Christopher Rusli menjelaskan bahwa salah satu faktor utama adalah kehadiran Bukalapak yang kuat di daerah Tier 2, sebuah segmen pasar yang berfokus pada konsep online-to-offline (O2O).

Ini sangat sesuai dengan produk Temu dan daya beli yang ingin dijangkau oleh platform e-commerce asal Cina tersebut. Kehadiran Bukalapak di daerah-daerah ini membuka peluang Temu untuk menjangkau konsumen di luar kota besar, yang menjadi pasar potensial namun sering kali terabaikan oleh pemain e-commerce besar.

Selain itu, Bukalapak dinilai lebih menarik sebagai target akuisisi dibandingkan dengan PT Global Digital Niaga Tbk (BELI). Pasalnya, BELI hanya menawarkan lisensi tanpa memberikan keuntungan strategis yang signifikan, sedangkan Bukalapak sudah memiliki jaringan dan infrastruktur yang siap untuk dimanfaatkan secara maksimal.

Terakhir, akuisisi ini dianggap sebagai kesempatan bagi Bukalapak untuk kembali mendapatkan perhatian pasar setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan daya saing dibandingkan dengan kompetitornya seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

“Faktor-faktor ini membuat BUKA menjadi pilihan strategis untuk masuknya Temu ke Indonesia,” tulis Chris dalam risetnya Selasa (8/10).

Mirae Asset Sekuritas optimistis bahwa kenaikan harga saham Bukalapak (BUKA) belakangan ini didorong oleh sentimen positif terhadap potensi pemain baru yang akan memasuki pasar Indonesia. Selain sentimen ini, Chris menyebut valuasi saham BUKA juga dianggap masuk akal.

Seiring dengan hal itu, pada Senin (7/10) saham BUKA melesat 25,22% ke level Rp 144 per lembar saham. Tak hanya itu, pada Selasa (8/10) kemarin, sahamnya juga menguat 2,08% ke Rp 147 dengan volume yang diperdagangkan 1,48 miliar. Chris menyebut nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan posisi kas dan setara kas BUKA yang mencapai Rp 18,6 triliun atau sekitar Rp 180 per saham pada semester pertama 2024.

“Kami percaya bahwa jika BUKA secara keseluruhan dijual ke Temu, BUKA akan menginginkan setidaknya lebih tinggi dari total kas dan setara kas mereka,” ucapnya.

Temu hanya akan tertarik pada BUKA Marketplace

Berdasarkan analisis sebelumnya, Mirae Asset memperkirakan kecil kemungkinan Bukalapak (BUKA) akan menjual seluruh ekosistemnya ke Temu, seperti yang dilakukan Tokopedia dengan TikTok Shop. Temu kemungkinan hanya tertarik pada segmen marketplace BUKA, karena aset lain seperti Allobank, AlloFresh, O2O, dan produk vertikal seperti Itemku tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Dari perspektif Bukalapak, menjual segmen marketplace namun tetap menerima pendapatan dari fee e-commerce, seperti yang dilakukan Tokopedia, dapat memberikan keuntungan lebih. Oleh karena itu, Mirae Asset menilai akuisisi ini seharusnya hanya mempertimbangkan segmen marketplace saja.

Nilai Wajar Marketplace

Mirae Asset Sekuritas menilai aksi tersebut menggunakan model arus kas terdiskon (DCF) selama 10 tahun untuk menilai bisnis marketplace dan O2O (online to online) Bukalapak. Model ini menghasilkan valuasi perusahaan sebesar Rp 1,68 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp 14,4 triliun.

Dalam perhitungan tersebut, beberapa komponen seperti kas dan utang didiskontokan karena adanya ketidakpastian terkait penggunaan kas sejak laporan keuangan kuartal kedua 2024. Perlu dicatat bahwa target harga DCF mencakup marketplace, O2O, dan vertikal khusus seperti Itemku.

Valuasi ini mengimplikasikan rasio EV/Pendapatan sebesar 0,34x untuk proyeksi tahun 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata perusahaan serupa secara global, yaitu 0,92x. Bahkan setelah menerapkan diskon 35% untuk pasar negara berkembang dari rata-rata EV/Pendapatan 2024 sebesar 1,42x.

Mirae Asset juga menilai bahwa potensi akuisisi ini masih sebatas spekulasi dan rumor, sehingga penting untuk menunggu kepastian realisasinya guna menilai valuasi dan kualitas kesepakatan secara lebih akurat. Namun, jika akuisisi ini berhasil, bisa menjadi dorongan baru bagi Bukalapak (BUKA) dan membantu mereka untuk tetap kompetitif di sektor teknologi Indonesia.

Mirae menilai hal ini penting setelah pengunduran diri mantan Presiden Teddy Oetomo dan hasil keuangan kuartal kedua 2024 yang mengecewakan. Hal itu juga membuat perusahaan menangguhkan panduan keuangan untuk 2024.

“Jika direalisasikan, kesepakatan ini dapat memberikan sentimen positif dan stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk BUKA di masa mendatang,” pungkasnya.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sunarso, memberikan gambaran terkait pertumbuhan laba tahunan atau year-on-year (yoy) yang akan dicapai pada kuartal ketiga 2024.

"Insya Allah laba kuartal tiga masih tumbuh ya. Tapi tumbuhnya (laba) saya pikir tidak akan double digit," kata Sunarso dalam acara Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Sunarso mengungkap bahwa kondisi makroekonomi masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan, dan hal ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian geopolitik di tingkat global. Menurutnya, faktor-faktor ini memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha, terutama bagi sektor perbankan yang harus tetap waspada dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, BRI memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit, terutama kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa penyaluran kredit tetap terkendali dan sejalan dengan kemampuan debitur, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

"Kami sekarang fokus pada perbaikan kualitas aset dam kemudian resetting prosedur-prosedur kami, kemudian mengatur ulang manajemen risiko," tuturnya.

Sunarso menyebut upaya-upaya tersebut dilakukan supaya ke depan BRI bisa tumbuh berkelanjutan. Walaupun saat ini BRI sedang memperlambat pertumbuhan di UMKM.

Laba BRI Naik Tipis 0,95% di Semester I 2024

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024, mengalami kenaikan tipis sebesar 0,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski ada pertumbuhan, laba ini tidak meningkat signifikan akibat tingginya biaya pencadangan yang harus disiapkan oleh BRI.

Pada paruh pertama 2024, biaya pencadangan atau pemupukan pencadangan BRI mencapai Rp 21,4 triliun, melonjak 50% dibandingkan semester pertama 2023 yang sebesar Rp 14 triliun. Laporan keuangan yang dipublikasikan pada Kamis (25/7) mengungkap bahwa peningkatan pencadangan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan nilai aset keuangan.

Di tengah tekanan tersebut, BRI tetap menunjukkan kinerja positif dalam penyaluran kredit. Hingga pertengahan 2024, penyaluran kredit BRI meningkat 11,2% secara tahunan, mencapai Rp 1.336,78 triliun.

Hal ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung sektor usaha di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Sementara itu, total biaya pencadangan BRI hanya mengalami kenaikan tipis, dari Rp 81 triliun menjadi Rp 82 triliun, yang menandakan adanya upaya kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset.

Penyaluran kredit paling banyak dikucurkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Rp 1.095,64 triliun dengan komposisi mencapai 81,96%.

Laba BRI Paling Tinggi Dari Bank Mandiri, BCA, dan BNI

Empat emiten bank berkapitalisasi jumbo telah melaporkan kinerja keuangannya di semester pertama 2024. Jika kinerja empat bank tersebut dijejerkan, BRI berhasil menjadi bank dengan laba tertinggi dibandingkan bank lain.

Berdasarkan laporan kinerja BRI, perusahaan mengantongi laba Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024. Namun laba bank berkode saham BBRI hanya mampu terkerek 0,95% atau tidak mencapai 1%.

Peringkat kedua diduduki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan mengantongi laba Rp 26,87 triliun pada semester pertama 2024, meningkat 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 24,19 triliun.
Peringkat ketiga diduduki PT Bank Mandiri Tbk (BMRII) dengan laba Rp 26,55 triliun pada semester pertama 2024. Nilai ini meningkat 5,22% dari periode kuartal kedua 2023 sebesar Rp 25,23 triliun.

Terakhir PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang hanya mampu mengantongi laba Rp 10,69 triliun pada semester I 2024. Laba tersebut meningkat 3,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 10,3 triliun

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sunarso, memberikan gambaran terkait pertumbuhan laba tahunan atau year-on-year (yoy) yang akan dicapai pada kuartal ketiga 2024.

"Insya Allah laba kuartal tiga masih tumbuh ya. Tapi tumbuhnya (laba) saya pikir tidak akan double digit," kata Sunarso dalam acara Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Sunarso mengungkap bahwa kondisi makroekonomi masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan, dan hal ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian geopolitik di tingkat global. Menurutnya, faktor-faktor ini memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha, terutama bagi sektor perbankan yang harus tetap waspada dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, BRI memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit, terutama kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa penyaluran kredit tetap terkendali dan sejalan dengan kemampuan debitur, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

"Kami sekarang fokus pada perbaikan kualitas aset dam kemudian resetting prosedur-prosedur kami, kemudian mengatur ulang manajemen risiko," tuturnya.

Sunarso menyebut upaya-upaya tersebut dilakukan supaya ke depan BRI bisa tumbuh berkelanjutan. Walaupun saat ini BRI sedang memperlambat pertumbuhan di UMKM.

Laba BRI Naik Tipis 0,95% di Semester I 2024

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024, mengalami kenaikan tipis sebesar 0,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski ada pertumbuhan, laba ini tidak meningkat signifikan akibat tingginya biaya pencadangan yang harus disiapkan oleh BRI.

Pada paruh pertama 2024, biaya pencadangan atau pemupukan pencadangan BRI mencapai Rp 21,4 triliun, melonjak 50% dibandingkan semester pertama 2023 yang sebesar Rp 14 triliun. Laporan keuangan yang dipublikasikan pada Kamis (25/7) mengungkap bahwa peningkatan pencadangan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan nilai aset keuangan.

Di tengah tekanan tersebut, BRI tetap menunjukkan kinerja positif dalam penyaluran kredit. Hingga pertengahan 2024, penyaluran kredit BRI meningkat 11,2% secara tahunan, mencapai Rp 1.336,78 triliun.

Hal ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung sektor usaha di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Sementara itu, total biaya pencadangan BRI hanya mengalami kenaikan tipis, dari Rp 81 triliun menjadi Rp 82 triliun, yang menandakan adanya upaya kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset.

Penyaluran kredit paling banyak dikucurkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Rp 1.095,64 triliun dengan komposisi mencapai 81,96%.

Laba BRI Paling Tinggi Dari Bank Mandiri, BCA, dan BNI

Empat emiten bank berkapitalisasi jumbo telah melaporkan kinerja keuangannya di semester pertama 2024. Jika kinerja empat bank tersebut dijejerkan, BRI berhasil menjadi bank dengan laba tertinggi dibandingkan bank lain.

Berdasarkan laporan kinerja BRI, perusahaan mengantongi laba Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024. Namun laba bank berkode saham BBRI hanya mampu terkerek 0,95% atau tidak mencapai 1%.

Peringkat kedua diduduki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan mengantongi laba Rp 26,87 triliun pada semester pertama 2024, meningkat 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 24,19 triliun.
Peringkat ketiga diduduki PT Bank Mandiri Tbk (BMRII) dengan laba Rp 26,55 triliun pada semester pertama 2024. Nilai ini meningkat 5,22% dari periode kuartal kedua 2023 sebesar Rp 25,23 triliun.

Terakhir PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang hanya mampu mengantongi laba Rp 10,69 triliun pada semester I 2024. Laba tersebut meningkat 3,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 10,3 triliun

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengejar pengemplang pajak yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan penerimaan negara yang diperoleh dari pengemplang pajak itu untuk menambal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025.

Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun dan kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali. Jadi yang belum terkumpul itu belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menjelaskan, pajak yang belum dikumpulkan itu berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajaknya yang sudah dinyatakan kalah. Hanya saja, para pelaku itu belum juga menyetorkan kewajiban pajak.

"Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," ujar Drajad.

Data tersebut dia dapatkan saat menjadi pemimpin di salah satu lembaga yang bergerak di bidang keamanan nasional. Dari situ, terungkap bahwa masih banyak pendapatan negara yang belum dipungut pemerintah.

Bahkan nilai pajak yang belum dipungut melebihi dari Rp 300 triliun. “Itu basis datanya sangat kredibel. Bahkan, saya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu,” kata Drajad.

Ekonom Senior Drajad Wibowo menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah untuk menaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Karena kenaikan pajak itu bakal menggerus daya beli dan penerimaan negara.

“Itu saya sebenarnya kurang sepakat dengan PPN naik 12% karena saya khawatir efeknya justru akan menurunkan total pajak yang diterima,” kata Drajad saat ditemui di acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Meski ada potensi kenaikan penerimaan pajak, namun asumsi itu terjadi jika banyak orang patuh membayar pajak. Namun dengan ketidakpastian ekonomi saat ini, kemungkinan penarikan PPN bakal sulit dipungut.

“Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya makin sedikit? Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin sedikit. Ini ujungnya penerimaan kita jeblok,” ujar Drajad.

Jika itu terjadi, maka kenaikan PPN menjadi 12% bakal menggerus pendapatan negara. Ditambah lagi, jumlah kelas menengah juga terus menyusut akibat ketidakpastian ekonomi nasional.

Selain itu, Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun sejak Mei hingga September 2024. Fenomena ini terjadi karena daya beli turun seiring meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

“Salah satu penyebab yang paling kuat karena tingginya angka setengah menganggur. Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur,” kata Drajad.

Menurut Drajad, setelah jumlah pengangguran tersebut memiliki daya beli rendah, dan ini membuat mereka terlempar dari kelompok kelas menengah. Kondisi akan semakin diperparah jika pemerintah menaikan PPN menjadi 12%.

“Kalau dipaksakan PPN 12%, saya khawatir, setengah jumlah orang yang menganggur akan makin banyak. Ujung-ujungnya orang-orang yang yang membeli barang makin sedikit. Konsumsi makin sedikit, ujung-ujungnya PPN-nya juga akan terganggu,” ujar Drajad.

Wacana PPN Naik Jadi 12%

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo menyatakan berbagai kebijakan pajak bakal mempertimbangkan banyak aspek. Begitu juga dengan kepastian kenaikan PPN menjadi 12%.

Apalagi, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan masyarakat, dan momentum yang tepat. "Nanti diskresinya bagi presiden terpilih lah. Jadi nggak bisa dijawab," kata Wahyu dalam taklimat media di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah tengah mensimulasikan potensi penerimaan pajak negara atas rencana kenaikan PPN pada tahun depan. Hal ini berdasarkan hitungan tarif PPN 12% bakal menambah penerimaan negara sebesar Rp70 triliun.

“Kalau naik dari 11% ke 12% , itu berarti naik 1%. Hitungan 1/11 kita kan katakan 10%. Total realisasi PPN kita Rp 730-an triliun, berarti tambahannya sekitar Rp 70-an triliun,” ujar Susiwijono.

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mencatatkan transasksi crossing saham di pasar negosiasi senilai Rp 2,08 triliun pada Rabu (9/10). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham BUKA itu berada di atas harga pasar, yakni di harga Rp 155 per lembar saham. Padahal, saham Bukalapak sepanjang hari ini diperdagangkan di rentang Rp 132–150 per lembarnya.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham BUKA ditutup turun 2,72% ke Rp 143 pada perdagangan siang ini, Rabu (9/10). Volume yang diperdagangkan tercatat 1,49 miliar dengan transaksi Rp 212,03 miliar, dan kapitalisasi pasarnya Rp 14,75 triliun.

Dalam seminggu terakhir, saham BUKA naik 19,17% dan melejit 25,44% dalam sebulan terakhir. Padahal pada Senin (7/10) saham BUKA melesat 25,22% ke level Rp 144 per lembae saham.

Tak hanya itu, pada Selasa (8/10) kemarin, sahamnya juga menguat 2,08% ke Rp 147 dengan volume yang diperdagangkan 1,48 miliar. Kemudian Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) usai sahamnya melejit pada Senin (7/10).

Pasalnya, kenaikan harga saham BUKA di tengah kabar Bukalapak akan dicaplok oleh e-commerce asal Cina, Temu. Tak hanya itu, aplikasi belanja online tersebut sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

Corporate Secretary Bukalapak, Cut Fika Luthfi menegaskan bahwa kenaikan harga saham pada saat itu merupakan reaksi pasar terhadap informasi terkait rencana akuisisi perseroan yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen.

Ia menekankan bahwa spekulasi pasar berada di luar kendali Bukalapak. Oleh karena itu, perseroan mengimbau agar para pemegang saham publik lebih berhati-hati dalam merespons informasi yang belum terverifikasi.

“Investor dapat memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan sebelum membuat keputusan investasi terkait Bukalapak,” kata Cut Fika dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (9/10).

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mencatatkan transasksi crossing saham di pasar negosiasi senilai Rp 2,08 triliun pada Rabu (9/10). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham BUKA itu berada di atas harga pasar, yakni di harga Rp 155 per lembar saham. Padahal, saham Bukalapak sepanjang hari ini diperdagangkan di rentang Rp 132–150 per lembarnya.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham BUKA ditutup turun 2,72% ke Rp 143 pada perdagangan siang ini, Rabu (9/10). Volume yang diperdagangkan tercatat 1,49 miliar dengan transaksi Rp 212,03 miliar, dan kapitalisasi pasarnya Rp 14,75 triliun.

Dalam seminggu terakhir, saham BUKA naik 19,17% dan melejit 25,44% dalam sebulan terakhir. Padahal pada Senin (7/10) saham BUKA melesat 25,22% ke level Rp 144 per lembae saham.

Tak hanya itu, pada Selasa (8/10) kemarin, sahamnya juga menguat 2,08% ke Rp 147 dengan volume yang diperdagangkan 1,48 miliar. Kemudian Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) usai sahamnya melejit pada Senin (7/10).

Pasalnya, kenaikan harga saham BUKA di tengah kabar Bukalapak akan dicaplok oleh e-commerce asal Cina, Temu. Tak hanya itu, aplikasi belanja online tersebut sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

Corporate Secretary Bukalapak, Cut Fika Luthfi menegaskan bahwa kenaikan harga saham pada saat itu merupakan reaksi pasar terhadap informasi terkait rencana akuisisi perseroan yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen.

Ia menekankan bahwa spekulasi pasar berada di luar kendali Bukalapak. Oleh karena itu, perseroan mengimbau agar para pemegang saham publik lebih berhati-hati dalam merespons informasi yang belum terverifikasi.

“Investor dapat memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan sebelum membuat keputusan investasi terkait Bukalapak,” kata Cut Fika dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (9/10).