IDXChannel - Satu train set Autonomous Rail Transit (ART) yang akan dijalankan di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tiba di Balikpapan.

Satu rangkaian tersebut yaitu Trem Otonom Norinco (CRRC Zuzhou) itu tiba pada 26 Juli 2024. Adapun satu rangkaian lagi, yakni Trem Otonom CRRC Qingdao Sifang baru akan tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, pada 31 Juli 2024.

"Hari ini kita melihat trem otonom yang sudah sampai di Balikpapan dan ini adalah trem otonom yang akan dipakai di IKN. Trem otonom ini dijadwalkan akan masuk ke IKN pada 1 Agustus 2024. Ini dilakukan setelah proses percepatan kepabeanan selesai," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resminya, Selasa (30/7/2024).

Budi Karya mengatakan, trem otonom akan diuji coba secara internal, lalu dilanjutkan dengan uji coba bersama Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2024. Kemudian, rencana pelaksanaan showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

"Saya berharap semua proses ini dapat berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, trem otonom sudah bisa beroperasi di IKN pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti, sesuai arahan Presiden," kata Menhub.

Menhub juga menyampaikan, operasional trem otonom di IKN tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan (feeder) bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI. Moda transportasi ini akan beroperasi di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN dengan kecepatan jelajah 40 km/jam.

Sebagai informasi, trem otonom atau ART merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Trem otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berkomitmen untuk terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Noble Purpose (Tujuan Mulia) PTBA sebagai anggota Grup MIND ID, yaitu pertambangan untuk membangun peradaban, menciptakan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan oleh VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Hartono, dalam seminar bertajuk Kontribusi Pertambangan Batu Bara untuk Membangun Sumatera Selatan yang digelar Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) di Palembang, Kamis (25/7/2024).

"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami telah mengembangkan 8 bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM), yang mencakup pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil, kemandirian ekonomi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat, dan pembangunan infrastruktur penunjang," kata Hartono.

Di sektor pendidikan, PTBA menjalankan berbagai program seperti Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Sekitar Bukit Asam (Bidiksiba), beasiswa Ayo Sekolah, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika (Gernas Tastaka), Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca (Gernas Tastaba).

Sejak 2013 hingga 2023, sebanyak 345 putra-putri daerah dari keluarga prasejahtera di sekitar wilayah operasi perusahaan mendapatkan beasiswa Bidiksiba sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sementara program Ayo Sekolah sepanjang 2023 telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 1.040 siswa SD, 969 siswa SMP, dan 1.002 siswa SMA di sekitar wilayah operasi PTBA. Total penerima manfaat pada 2023 mencapai 3.011 siswa.

Di sektor kesehatan, PTBA menyelenggarakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk memberikan nutrisi tambahan berupa susu setiap bulan bagi ibu dan anak dari keluarga prasejahtera di wilayah Ring 1 perusahaan. Sebanyak 1.704 keluarga prasejahtera mendapat manfaat dari PMT.

PTBA juga bekerja sama dengan RS Bukit Asam Medika untuk menjalankan Mobil Kesehatan Keliling (Mokesling) yang memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di sekitar wilayah Ring 1 perusahaan. Layanan ini mencakup pemeriksaan oleh dokter pilihan dan pemberian obat obatan. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 12.589 penerima manfaat.

Perusahaan pun melaksanakan berbagai program peningkatan kemandirian ekonomi dan tingkat pendapatan riil dalam bentuk pembinaan usaha bagi para mitra binaan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di sekitar wilayah perusahaan.

"Mitra-mitra binaan PTBA mencakup sektor perikanan, perdagangan, pertanian, perkebunan, keuangan, dan industri. Terdapat 389 UMK binaan PTBA pada 2023, sebanyak 240 di antaranya telah berhasil naik kelas," Hartono menjelaskan.

Pada bidang sosial dan budaya, PTBA memiliki program bantuan rumah ibadah, bantuan tanggap kebencanaan, bantuan bahan makanan pokok, hingga Jumat Berkah.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, PTBA menjalankan program Eco Agrotomation yang mendorong budidaya tanaman berbasis otomasi ramah lingkungan untuk mendukung program penghijauan dan reklamasi di wilayah PTBA maupun perusahaan lainnya. Berkat program Eco Agrotomation, perekonomian masyarakat tumbuh dan kelestarian lingkungan semakin terjaga. Total penerima manfaat program ini mencapai 105 orang yang merupakan mantan pekerja Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan keluarga prasejahtera.

Dalam bidang pembangunan infrastruktur penunjang, PTBA mengembangkan irigasi pertanian berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk lahan pertanian tadah hujan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sudah ada 7 PLTS irigasi yang dibangun PTBA untuk memberdayakan para petani sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Hingga saat ini, terdapat 1.113 petani yang menjadi penerima manfaat dengan cakupan area sawah seluas 612 hektare.

"Melalui berbagai program dan upaya tersebut, kami berharap dapat turut serta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menanggulangi kemiskinan," tegas Hartono. (ADV)

(Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baru-baru ini mengungkap sebanyak 200 pulau di Indonesia telah diperjualbelikan ke pihak swasta. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut berlokasi di wilayah Jakarta dan Maluku Utara.

Menanggapi hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro, mengatakan pihaknya tidak tahu-menahu terkait proses jual beli pulau tersebut.

Menurutnya, KKP tidak ada kaitannya dengan penjualan 200 pulau. Sebab, KKP hanya mengatur pulau yang berukuran sangat kecil saja, yang berukuran kurang dari 100 km persegi.

"Yang pasti kita tidak ada terkait dengan penjualan pulau, enggak ada, karena dalam Peraturan Menteri KP, kita sifatnya pengaturan pulau kecil dan sangat kecil saja," ujar Kusdiantoro saat dijumpai awak media di Kantor KKP pada Senin (30/7/2024).

Lebih lanjut, Kusdiantoro menyatakan sektor swasta yang ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil juga harus mengantongi izin dari pemerintah pusat. Terlebih untuk pihak asing, maka ada penanaman modal asing (PMA) yang izinnya harus dikantongi.

Kusdiantoro menjelaskan untuk pemanfaatan pulau 100 kilometer persegi, sebanyak 70 persen bagian pulau tersebut masih menjadi hak pemerintah yang dimanfaatkan untuk ruang hijau, sehingga investor hanya bisa memanfaatkan 30 persen.

Sementara untuk pulau yang berukuran di atas 100-2000 km persegi, rekomendasi tetap berada di pemerintah pusat, izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Investasi asing pun harus dilakukan seizin pemerintah pusat, adapun investasi lokal izinnya berada di tangan pemerintah daerah.

Kusdiantoro memaparkan, untuk investasi asing, pemerintah baru mengeluarkan izin PMA untuk 22 pulau. Rincian PMA terdiri dari 18 pulau untuk rekreasi seperti wisata bahari, 3 pulau untuk pembangkit tenaga surya, dan satu pulau yang dipergunakan untuk kawasan industri terintegrasi.

Kusdiantoro menjelaskan pemanfaatan untuk 22 pulau sudah dicek secara rinci izinnya. Semua pulau tersebut berukuran di bawah 100 km persegi.

Sebanyak 17.240 pulau dari total 17.508 pulau di Indonesia sudah diberi nama dan didaftarkan ke PBB. Ini berarti 99,25 persen dari seluruh pulau di Indonesia sudah dibakukan namanya.

"Saya kurang tahu memang (isu penjualan pulau), semuanya terdata, dan kita sudah ada lembaga, ada Kementerian Polhukam, ini data resmi. Jadi 200 saya enggak ngerti datanya dari mana dia prosesnya. Ini kan, sudah terdaftar PBB," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Peranan BUMD terhadap peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia tentunya sangat banyak dan bermanfaat jika diamati.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan terbesar bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan suatu tolak ukur penting kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah.

BUMD berperan dalam mencapai kesejahteraan daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD dalam bentuk dividen atau pajak.

Peranan BUMD Terhadap Peningkatan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Salah satu peran BUMD terhadap peningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia adalah meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah, karena dengan BUMD pendapatan pemerintah dapat meningkat sehingga perekonomian daerah juga meningkat. Pendapatan ini selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengutip berbagai sumber, peran BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah
2. Dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah
3. Dapat membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional
4. Dapat mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
5. Dapat memperluas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Itulah peranan BUMD terhadap peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia yang bisa Anda cermati. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan Anda.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Subholding PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power, berhasil mencatatkan produksi listrik sebesar 84.572 Gigawatt hour (GWh) sepanjang 2023. Capaian ini melampaui target produksi listrik sebesar 78.735 GWh pada tahun lalu.

Torehan produksi listrik tersebut juga diikuti penjualan listrik sebesar 79,989 GWh pada 2023, lebih tinggi dari target perusahaan sebesar 74,404 GWh.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN Group terus mendorong optimalisasi sistem pembangkitan melalui penyelarasan seluruh proses bisnis perusahaan. Dia berharap pasokan listrik untuk seluruh masyarakat semakin andal dan terjangkau.

"Sebagai pemegang mandat penyediaan ketenagalistrikan nasional, PLN Group bertekad untuk terus memberikan kontribusi terbaik dengan menyediakan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menambahkan, kinerja operasional pembangkitan di PLN Indonesia Power terus meningkat di 2023, dengan pencapaian Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) pembangkit PLTU Luar Jawa Bali realisasi 13,44 persen dari target 14,94 persen dengan pencapaian 110 persen. Hal ini menandakan gangguan kelistrikan mampu ditekan secara signifikan.

"Realisasi penekanan gangguan kelistrikan kami jauh melampaui target. Bisa kita lihat dari nilai EFOR Pembangkit Non PLTU Jawa Bali dengan realisasi 0,77 persen dari target 0,94 persen pencapaian sebesar 118 persen," kata Edwin.

Sebagai perusahaan yang bergerak di pembangkitan listrik, PLN Indonesia Power terus beradaptasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dengan dengan aktif melakukan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Sepanjang 2023, PLN Indonesia Power mampu memproduksi listrik dari energi bersih sebesar 10.175,63 GWh. Produksi listrik bersih ini di antaranya disumbang dari beberapa pembangkit EBT dengan sumber energi air, panas bumi, biofame serta biomass. Adapun produksi listrik paling besar disumbang dari pembangkit bersumber tenaga air sebanyak 5.299,15 GWh.

"Pengoperasian pembangkit EBT ini, menjadi bukti komitmen PLN Indonesia Power dalam menjawab perubahan iklim sehingga target net zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat dapat terwujud," ujar Edwin.

Selain itu, PLN Indonesia Power juga terus melakukan upaya efisiensi pemakaian bahan bakar batu bara untuk PLTU. Hal ini juga berkontribusi besar dalam upaya penekanan emisi dan produksi listrik bersih perusahaan. Tercatat, PLN Indonesia Power mampu memproduksi 509,8 GWh listrik bersih, melampaui target perusahaan 252 GWh dari program co-firing PLTU.

"Sebagai subholding Generation Company, PLN Indonesia Power terus mendorong optimalisasi dan efisiensi kinerja di sektor pembangkitan. Kami berkomitmen untuk memastikan pasokan listrik sampai ke masyarakat tanpa ada gangguan," katanya.

(Febrina Ratna/ADV)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga belum menyesuaikan harga jual khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi hingga akhir Juli 2024.

"Untuk BBM Non Subsidi, saat ini kami masih melakukan evaluasi dan monitor pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah," ujar Manager Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada MNC Portal Indonesia, Senin (1/7/2024).

Sementara untuk BBM Subsidi, lanjut Heppy, sepenuhnya kewenangan Pemerintah. Sejauh ini belum ada informasi kenaikan harga BBM Subsidi baik Biosolar maupun Pertalite.

Dengan demikian, untuk harga saat ini, Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Rabu (31/7/2024):

Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat

Pertamax Rp13.000

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp12.600

Pertamax Turbo Rp13.500

Dexlite Rp13.800

Pertamina Dex Rp14.400

Jambi

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Lampung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Banten

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

DKI Jakarta

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Pertamax Green 95 Rp13.900

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Barat

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.500

Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Tengah

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

DI Yogyakarta

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Timur

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Pertamax Green 95 Rp13.900

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Bali

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.500

Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Solar Non Subsidi Rp14.450

Kalimantan Barat

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Tengah

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Timur

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Gorontalo

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Tengah

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.90

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Barat

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Maluku

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Maluku Utara

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Papua

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Papua Barat

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Papua Selatan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Papua Pegunungan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Papua Tengah

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Papua Barat Daya

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Biaya cek lab di Puskesmas tanpa BPJS Kesehatan perlu Anda ketahui. Fasilitas kesehatan di puskesmas terus berkembang pesat, beberapa fasilitas dilengkapi dengan laboratorium untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Biaya tes di puskesmas menjadi lebih terjangkau. Bagi pengguna BPJS Kesehatan, pemeriksaan lab di puskesmas bahkan bisa dilakukan secara gratis.

Namun bagaimana dengan biaya tes di puskesmas bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS? Di bawah ini adalah informasi terkini mengenai biaya tes lab di puskesmas.

Biaya Cek Lab di Puskesmas Tanpa BPJS

Melansir dari situs resminya, ada beberapa harga yang ditawarkan bila kita ingin melakukan biaya cek lab di Puskesmas tanpa BPJS. Berikut rinciannya :
1. Biaya pemeriksaan tes kehamilan : Rp30.000.
2. Biaya gula darah puasa : Rp20.000.
3. Biaya gula darah 2 jam PP : Rp20.000.
4. Biaya gula darah sewaktu : Rp20.000.
5. Biaya pemeriksaan darah lengkap: Rp30.000.
6. Biaya pemeriksaan urine lengkap : Rp30.000.
7. Biaya SGOT (Pemeriksaan pada hati) : Rp25.000.
8. Biaya SGPT : merupakan tes alanine aminotransferase mengukur tingkat enzim ALT dalam darah biayanya adalah Rp25.000.
9. Biaya pemeriksaan golongan darah : Rp15.000.
10. Biaya Widal (Mendeteksi penyakit tifus) Rp30.000.
11. Biaya HbsAG : untuk mendeteksi penyakit hepatitis B Rp55.000.
12. Biaya TPHA : Pemeriksaan serologi untuk sipilis Rp50.000
13. Biaya Test HIV : Rp75.000
14. Biaya EKG : Rp30.000
15. Biaya Hemoglobin : Rp10.000
16. Biaya LED : laju endap untuk melihat ada peradangan atau inflamasi dalam tubuh atau tidak Rp15.000
17. Biaya Kolesterol : Rp25.000
18. Biaya Tligiserid : Rp30.000 pemeriksaan darah yang mengukur konsentrasi trigliserida di dalam darah
19. Biaya Ureum : Rp25.000

Itulah penjelasan biaya cek lab di puskesmas tanpa BPJS. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan menambah wawasan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap ada perusahaan pelat merah yang kepincut berbisnis daycare atau layanan penitipan anak. Pernyataan itu disampaikan Erick di hadapan sejumlah bankir asal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Selasa malam (30/7/2024).

Dia mengaku, manajemen salah satu perseroan negara melirik layanan penitipan anak sebagai lini bisnis perusahaan. Adapun, daycare biasanya beroperasi selama jam kantor atau waktu-waktu tertentu dalam sehari.

“Kemarin saya baru dilaporkan sama tim muda saya mengenai daycare, tiba-tiba ada BUMN yang bicara ‘wah kalau gitu kita bisa bisnis daycare gak pak?,” kata Erick sambari melontarkan senyum.

Erick pun menolak keinginan tersebut. Menurutnya, BUMN selaku perusahaan negara bukan hanya mengasah talentanya, namin jug memperbaiki pola pikir atau mindset, terutama soal berbisnis.

“Tapi saya rasa perbaikan daripada talenta juga perbaikan daripada mindset harus ada gitu,” katanya.

Di gedung Kementerian BUMN memang terdapat fasilitas daycare. Fasilitas ini diluncurkan Erick sebagai kado bagi ibu-ibu dan bekerja di Kementerian BUMN.

Selain itu, dia juga mendorong semua perusahaan BUMN untuk menyediakan fasilitas penitipan anak, bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Wijaya, menanggapi rencana kenaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Alphonzus menilai hal ini akan berdampak negatif bagi perekonomian. Kenaikkan PPN akan membuat harga jual barang terkerek naik. Pada akhirnya, masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha yang akan menerima getahnya.

"Kalau harga jual naik yang paling terdampak pasti yang paling bawah, bagian kelas menengah atas mungkin relatif kecil terasa, tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ini akan sangat terasa. Akhirnya adalah menurunkan daya beli," kata Alphonzus saat dijumpai di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Alphonzus berharap Pemerintah dapat meramu strategi lain untuk meningkatkan pendapatan, misalnya menurunkan pajak daerah untu wahana permainan dan hiburan.

"Pajak daerah diturunkan maksimal 10 persen, akan meningkatkan transaksi. Banyak pelaku usaha baru yang berbisnis wahana permainan, hiburan, dan sebagainya sehingga transaksinya berlipat. Toh akhirnya pemerintah menerimanya akan lebih dari sekadar menaikan tarif," kata Alphonzus.

Melansir website Kementerian Keuangan, PPN adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Saat ini, tarif PPN di Indonesia adalah 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022.

Adapun rencana kenaikkan tarif PPN ini menjadi bagian dari upaya reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut bersama-sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut turut menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dan program pembangunan Sumut lainnya.

“Ini (PON) tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskan PON, karena Sumut dapat kehormatan jadi tuan rumah PON yang sudah lama sekali kita inginkan, Sumut jadi tuan rumah PON tahun 1953,” kata Fatoni, saat memberi sambutan pada pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sumut Khoirul Muttaqien di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman 41 Medan, seperti dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam momentum PON tersebut, Ia mengajak OJK dan seluruh pihak bisa menunjukkan Sumut menjadi tuan rumah yang baik. Adapun sukses yang ditargetkan antara lain sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, sukses pemberdayaan ekonomi.

“Serta sukses mempromosikan pariwisata, produk wastra, kuliner, ini yang kita inginkan, saatnya kita sebagai warga Sumut atau keluarga besar Sumut menunjukkan pada Indonesia, bahwa Sumut memang tempat yang membanggakan,” tutur Fatoni.

Selain PON, Fatoni juga mengajak OJK terus bersinergi atau berkolaborasi menyukseskan program pembangunan Sumut lainnya. Ada beberapa program prioritas yang mesti dilaksanakan, mulai dari mengatasi stunting, menurunkan kemiskinan ekstrem, pemberantasan Narkoba, pengendalian inflasi hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Kita bersukur, Sumut merupakan salah satu provinsi yang besar wilayahnya, besar potensinya, ini jadi modal kita melaksanakan pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

Fatoni juga menyampaikan telah menginisiasi berbagai gerakan serentak yang tujuannya untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Sumut.

Fatoni telah meluncurkan beberapa gerakan mulai dari gerakan serentak pengendalian inflasi, gerakan serentak bedah rumah, gerakan serentak penanganan stunting, gerakan pembangunan serentak.

“Dan gerakan serentak ini akan terus dilakukan, gunanya untuk semakin memperkuat kita dalam membangun Sumut,” ujar Fatoni.

Kepala OJK Provinsi Sumut Khoirul Muttaqien mengatakan siap berkolaborasi dengan pemegang kebijakan di Sumut, khususnya Pemprov Sumut untuk menyukseskan pembangunan. Selain itu, OJK juga siap menyukseskan PON di Sumut.

“Kita tentunya support PON itu, kita ikut gaungkan, ikut sosialisasikan dan jika perlu dukungan industri jasa keuangan, lembaga jasa keuangan kita siap sukseskan,” kata Muttaqien.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Hidayatullah, Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho.

(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Wijaya, menyambut gelaran Indonesia Shopping Festival (ISF) 2024 yang akan berlangsung pada 8-19 Agustus 2024.

Alphonzus menargetkan ISF 2024 mampu mendulang traffic pengunjung mal hingga 100 juta jiwa selama 12 hari gelaran. Selain itu juga diharapkan bisa mencatatkan transaksi sebesar Rp25 triliun.

"Maksud dan tujuan diselenggarakannya ISF 2024 adalah agar lebih bisa menggerakkan lagi industri retail yang saat ini masuk low season. Dengan ini kita angkat agar low season tidak berdampak terlalu dalam lewat penawaran promo dan grandprize mobil," kata dia di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (30/7/2024).

Senada, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, optimistis ISF 2024 bakal membantu mendongkrak UMKM-UMKM dalam negeri.

"Kami menyambut baik dan mendukung ISF 2024. Dengan belanja produk dalam negeri, masyarakat bukan hanya mendapat produk berkualitas tapi juga membantu perekonomian nasional," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong kawasan industri di dalam negeri memiliki daya saing kuat. Sebab, Kawasan industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dia pun optimistis Kawasan industri di Indonesia tidak kalah dengan negara tetangga.

"Pak Presiden ingin supaya kita punya daya saing, kawasan industri tidak kalah dengan Vietnam, Thailand, dan lain-lain supaya kompetitif. Kita jangan tertinggal," ujar Erick saat ditemui di kawasan Bank Mandiri Wijayakusuma, Jakarta Barat, Selasa (30/7/2024).

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah pada Jumat (26/7/2024) kemarin.

Kawasan ini diyakini mampu meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor dunia. KITB yang berdiri di atas lahan milik perusahaan pelat merah dapat dimanfaatkan investor asing dalam jangka panjang.

"Kita menyiapkan lahan yang tidak perlu dibeli, tetapi disewa jangka panjang," kata Erick.

Erick mengatakan, KITB mendapat respons positif lantaran banyak investor asing yang masuk, seperti Korea Selatan, China, dan Jepang.

"Memang saat ini investasi yang awal-awal masuk banyak dari Korea. Beberapa titik dari China, Jepang, memang mereka masing-masing negara ini membangun ekosistemnya sendiri dan juga yang saling mendukung antara satu industri dan industri lainnya," kata dia.

Erick meyakini pengembangan KITB akan memberikan efek berganda dalam meningkatkan ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia. Proyek strategi nasional (PSN) ini terus digenjot BUMN.

"Kita tetap mendorong yang namanya Batang ini menjadi prioritas, bahkan kita tetap mendorong juga Subang nanti ke depan menjadi sebuah kawasan industri yang bisa mendukung juga pertumbuhan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya," kata Erick.

(NIA DEVIYANA)