IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan terhadap program pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis (11/7/2024).

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan panjang yang terjadi di berbagai daerah pertanian di Indonesia.

"Pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun," kata Jokowi.

Dia menambahkan, saat ini semua negara di dunia produksi pertaniannya turun.

"Sekarang ini di semua negara, produksinya turun gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang," kata dia.

Jokowi melanjutkan, sistem irigasi di desa tersebut sudah baik. Namun, tetap diperlukan pompanisasi untuk mengalirkan air dari sumber air yang berada lebih rendah dibandingkan sawahnya.

"Saya lihat di sini karena irigasinya juga baik. Ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah untuk masuk ke irigasi sekunder, tersier, bisa lari ke sawah sehingga kita harapkan yang biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang sudah dua kali bisa tiga kali," kata dia.

Luas baku sawah di Kabupaten Lampung Selatan sendiri mencapai 38.688 hektare. Dari luas tersebut, potensi luas sawah tadah hujan di mencapai 30.976 hektare.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan 150 pompa untuk Kabupaten Lampung Selatan dari total 2.606 unit pompa untuk Provinsi Lampung.

"Kehadiran 150 pompa tersebut diharapakan dapat memenuhi kebutuhan pengairan untuk 1.650 hektare sawah," katanya.

Inisiatif pompanisasi menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia, serta mendukung upaya-upaya peningkatan produksi pangan lokal maupun nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang kian nyata.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjawab isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Airlangga buka suara lantaran isu kenaikan BBM subsidi mulai ramai.

"Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," kata Menko Perekonomian di kantornya pada Kamis (11/7/224).

Airlangga tak membantah terkait adanya rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Menurutnya, rencananya tersebut memang ada namun masih dilakukan pembahasan.

Adapun Pembahasan itu mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

"Masih dalam pembahasan," kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi BBM pada 17 Agustus 2024.

Disampaikan Luhut, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Dia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat menghemat anggaran negara.

(NIY)

IDXChannel - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan situasi perekonomian di Indonesia masih belum pulih pasca pandemi. Efisiensi menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam menjalankan usaha.

"Zaman sekarang ini zaman susah, ekonomi tidak baik baik saja. Saya ketemu teman, wah omzet turun 30 persen, ada yang turun 60 persen, daya beli melambat," ujar Hary Tanoesoedibjo pada MNC Forum LXXVI (76 th): Strategic Business Turnaround - Pay TV & OTT dan Corporate Business Update di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (11/7/2024).

Hary pun mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pertama, pentingnya sikap terbuka dan mau menerima realita. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan sebuah organisasi.

"Dengan sikap tersebut, anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Sikap tersebut juga dapat membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan," kata dia.

Kedua, memperbaiki mentalitas organisasi. Hal ini menjadi modal dasar agar anggota organisasi berani menghadapi realitas, baik positif maupun negatif untuk menjadi perbaikan bersama ke depannya.

Ketiga, efisiensi sumber daya untuk menekan cost atau pengeluaran perusahaan, sehingga beban pengeluaran tidak terlalu berat di tengah persaingan pasar yang ketat.

"Untuk memperbaiki produktivitas, perlu perbaikan pada sumber daya dan tenaga kerja," kata dia.

Keempat, membangun bisnis model yang tepat atau relevan dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Kemudian, mencari potensi pasar baru untuk mengoptimalkan pendapatan.

"Membangun bisnis model memang penting, tapi harus tetap dikawal dengan implementasi yang benar dan dikawal agar hasilnya sempurna," kata Hary.

Kelima, adalah membangun strategi promosi yang efektif, sehingga produk yang dijual bisa dikenal oleh pasar.

"Kehadiran internet dan perkembangan media sosial menjadi platform yang cukup potensial untuk mengenalkan produk di pasar," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Keberadaan lembaga penyiaran swasta yang lebih mengedepankan azas komersialitas mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, hal tersebut menjadi salah satu penyebab lemahnya kualitas penyiaran di wilayah yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Padahal, menurut Abdul, keberadaan wilayah 3T tersebut berperan penting dalam menjaga kedaultan negara, mengingat lokasinya yang secara rata-rata berada di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan wilayah negara lain.

"Karena itu, TVRI sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) perlu hadir dan memperkuat siaran kita di wilayah 3T ini, terutama di daerah perbatasan negara lain," ujar Abdul Kharis, dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Menurut Abdul, sudah harus dimaklumi bahwa sebagai perusahaan komersial, keberadaan lembaga penyiaran swasta sudah tentu bakal lebih mengedepankan perhitungan untung-rugi dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Karenanya, pemerintah dan masyarakat tidak bisa lagi mengharapkan kontribusi lembaga penyiaran swasta untuk turut memperkuat kualitas penyiaran di wilayah perbatasan.

"Sehingga solusi yang ada, memang TVRI yang mesti memperkuat siaran di daerah-daerah perbatasan," ujar Abdul.

Lebih lanjut, Abdul juga membahas posisi Indonesia yang baru saja melakukan switch off siaran dari mode analog ke digital.

Dalam kasus ini, Abdul menilai bahwa implementasi dari Undang-Undang (UU) 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mesti mendapatkan perhatian khusus.

Karena itu, menurut Abdul, dilakukanlah revisi atas UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Saya sampaikan, UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran disusun waktu itu saat kita belum mengenal digitalisasi. Problemnya karena UU-nya masih alot, definisi penyiaran yang alot, sehingga belum mampu ke digitalisasi. Nah, makanya kita Komisi I melakukan revisi," ujar Abdul.

Abdul pun mengimbau pemerintah melalui TVRI agar jangan sampai masyarakat Indonesia di perbatasan justru mencari sinyal siaran dari negara lain karena alasan akses dan kemudahan.

"Ini masalah yang sangat penting, karena berkaitan dengan kedaulatan bangsa. Rakyat Indonesia di perbatasan harus juga mendapatkan siaran berkualitas dari negara kita sendiri. Jangan dari negara tetangga," ujar Abdul. (TSA)

IDXChannel - Progres pembangunan proyek MRT Fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota mencapai 37,55 persen.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina mengatakan, capaian tersebut telah melebihi target sebesar 34,99 persen.

"Saat ini ada tiga paket pengerjaan yang sedang digalakkan," kata Weni, Kamis (11/7/2024).

Weni menambahkan, paket pertama yakni contract package (CP) 201 antara Bundaran HI ke Monas telah mencapai 78,5 persen. Sementara paket kedua CP 202 dari Harmoni ke Mangga Besar di angka 32,2 persen.

"Paket ketiga CP 203 antara Glodok ke Kota, progresnya telah mencapai 57,89 persen. Secara keseluruhan, progres pembangunan proyek MRT Fase 2 di angka 37,55 persen," katanya.

Dia melanjutkan, dari akhir tahun kemarin sudah melakukan pekerjaan dari Glodok ke Kota dan saat ini sudah tembus di Stasiun Kota.

"Alatnya sudah keluar dan ini sedang disiapan berputar untuk balik menggali dari arah Kota ke Glodok," kata dia.

Lebih lanjut Weni menyampaikan bahwa target operasional proyek akan dioperasikan dalam dua segmen. Segmen pertama di akhir tahun 2027 dan segmen ke dua target operasinya di tahun 2029.

(NIY)

IDXChannel - PT Railink atau KAI Bandara telah melayani 2.709.306 penumpang di seluruh wilayah operasionalnya. Angka ini terhitung sepanjang semester I-2024.

"Jumlah ini terdiri dari 1.410.950 penumpang di Medan dan 1.298.356 penumpang di Yogyakarta," kata Corporate Communications KAI Bandara, Sosiawan Surbakti lewat keterangannya, Kamis (11/7/2024)

Dia menambahkan, di Medan, jumlah penumpang terbagi sebanyak 115.327 dari KA Bandara Kualanamu, dan sebanyak 1.295.623 dari KA Srilelawangsa yang menuju ke Bandara Kualanamu dan Binjai.

"Termasuk pada masa angkutan lebaran, pengguna sebesar 102.502 pada tanggal 5 hingga 16 April 2024," katanya.

Kemudian, pengguna terbanyak per hari tercatat pada tanggal 11 April 2024 yakni 11.006.

"Sedangkan di Yogyakarta, KA Bandara YIA Xpress sebanyak 420.592 dan YIA Reguler sebanyak 877.764 pengguna," kata dia.

Dia melanjutkan, layanan terbanyak tercatat saat libur lebaran yaitu 105.574 penumpang dari tanggal 5-16 April 2024.

Pengguna layanan KAI Bandara di Yogyakarta terbesar pada tanggal 15 April 2024 dengan total 11.626 penumpang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah menggunakan layanan KA Bandara di Medan dan Yogyakarta. Jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahunnya tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat Medan dan Yogyakarta," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan terus mempercepat proses kesiapan infrastruktur jelang pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI masuk ke dalam batch 1. Adapun total paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi tiga batch.

“Saat ini progres fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11 persen (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam Ernawi dalam paparannya, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Imam mengungkapkan, jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20 persen. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71 persen.

"Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61 persen," kata dia.

Sebagai Smart Forest City, terdapat sembilan Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang. Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

“Kesembilan WP tersebut dibangun dalam lima tahap. Saat ini, kita sedang fokus pada tahap pertama 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,” katanya.

Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024.

Kemudian terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.

“Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu. Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan,” ujar dia.

Adapun pengembangan IKN tahap 2, membangun IKN sebagai area inti yang tangguh akan dilaksanakan pada 2025-2029. Dilanjutkan tahap 3, melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif pada 2030-2034.

Kemudian tahap 4, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan akan dilakukan pada 2035-2039. Terakhir, tahap 5 mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua' akan dilanjutkan pada tahun 2040-2045.

“Sebetulnya, pembangunan infrastruktur yang kita lakukan untuk Upacara Peringatan 17 Agustus ini adalah salah satu milestone. Karena masih ada paket-paket pekerjaan lain yang kontraknya sampai akhir tahun 2024 dan seterusnya. Mudah-mudahan, dengan semakin matangnya persiapan ini, proses pembangunan IKN bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik,” katanya.

Sebagai informasi, infrastruktur yang disiapkan untuk upacara tersebut sebagian besar berada di Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP), antara lain Kantor Pemerintahan, Penataan Kawasan, Perumahan, Konektivitas KIPP dan Regional, Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan, serta Air Minum dan Sanitasi.

(YNA)

IDXChannel - Investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan. Padahal, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024).

Bahlil menambahkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, uang yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan bisa dimanfaatkan menjadi bisnis baru. Sayangnya, uang tersebut tidak digunakan dengan untuk hal itu.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti dari pada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," kata dia.

Bahlil menambahkan, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Saat ini, lanjut Bahlil, pemerintah tengah membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu," katanya.

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. saya ambil contoh di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta. Pemerintah tidak diam jika melihat hal yang tidak adil," kata Bahlil.

(NIY)

IDXChannel - Nilai transaksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui PaDi UMKM mencapai Rp13,5 triliun. Angka ini dibukukan per Juli 2024.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, nilai transaksi PaDi UMKM akan meningkat di periode mendatang. Hal ini sejalan dengan kegiatan PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024.

"Kemudian, angkanya ya, saya kasih per Juli 2024 aja ya, ini catatannya ini dalam artian sudah invoice bukan sekadar transaksi, per 2 Juli tercatat Ro13,5 triliun, ini awal satu semester,” kata Loto di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dia menambahkan, dari sisi frekuensi, barang/jasa yang paling banyak dibeli dan sewa BUMN diantaranya, alat tulis kantor (ATK), catering dan snak, barang elektronik komputer dan peripheral, pengadaan dan sewa peralatan mesin, souvenir dan merchandise.

Lalu, pengadaan dan sewa kendaraan, jasa konstruksi dan renovasi, jasa event organizer (EO), pengadaan dan sewa perlengkapan furniture, serta jasa percetakan dan media.

"Dari sisi frekuensi ATK, catering dan snak, barang elektronik komputer dan peripheral, pengadaan dan sewa peralatan mesin, souvenir dan merchandise, pengadaan dan sewa kendaraan, jasa konstruksi dan renovasi, jasa EO, pengadaan dan sewa perlengkapan furniture , jasa percetakan dan media,” kata dia.

Kementerian BUMN, lanjut Loto, memproyeksikan nilai transaksi di PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 melebihi realisasi 2023. Pada tahun lalu, angka transaksi mencapai Rp18,7 miliar.

“Nah, jadi 2023 apa yang transaksinya itu totalnya adalah Rp18,7 miliar, harapannya bisa melewati angka tersebut. Jadi kita dari waktu ke waktu ada catatannya,” kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya?" kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

Dalam proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10 persen. Dengan begitu, jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61 persen.

"Terus saham negara sekarang sudah 51 persen, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10 persen, jadi total saham negara di Freeport itu sebesar 61 persen," kata dia.

Bahlil menjelaskan, saat pemerintah Indonesia membeli 51 persen saham perusahaan pada 2018 lalu, negara sudah mendapatkan banyak keuntungan. Dengan modal sebesar USD4 miliar saat itu, kini sudah kembali balik modal.

"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51 persen, kurang lebih sekitar USD4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun. 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untung mengambil alih Freeport sekarang," ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim ekonomi Indonesia pada 2023 menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Menurut dia, kondisi ekonomi global saat ini sangat tidak kondusif. Kondisi itu dimulai dari perang dagang antara Amerika dengan China.

"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau kita belajar dalam 4 sampai 5 tahun terakhir, itu terjadi karena perang dagang antara Amerika dan China. Perang dagang ini memberikan ketegangan ekonomi, karena kedua negara tersebut merupakan raksasa besar ekonomi dunia." kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor, Jawa Barat yang juga disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

Perang dagang belum usai, lanjut Bahlil, diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Tak berhenti di situ, perang antar negara membuat kondisi ekonomi makin sulit.

"Tambah panas lagi ini barang, tambah panas. Belum selesai perang antara Ukraina dan Rusia, lahir lagi ketegangan di Gaza, antara Palestina dan Israel," ujar Bahlil

Dengan buruknya kondisi tersebut sampai dengan hari ini, lanjutnya, belum ada satu ahli ekonomi dari kampus mana pun yang bisa meramalkan kondisi ekonomi global. Dari kondisi ini, diperlukan kepiawaian kepala negara untuk mengatur kondisi ekonomi agar pertumbuhan ekonominya tetap survive, eksis, dan tidak resesi.

Bahlil mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen di 2023, dengan inflasi di bawah 3 persen di tengah buruknya kondisi ekonomi global. Menurutnya, ini merupakan salah satu pencapaian terbaik di dunia.

"Hanya tiga negara pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di tahun 2023; India, China, dan Indonesia. Selebihnya di bawah 5 persen di beberapa negara bahkan Eropa sedang resesi. Pertumbuhan ekonomi di 2023 adalah salah pertumbuhan ekonomi dunia yang Indonesia miliki, "tuturnya

Bahlil mengatakan salah satu kunci baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena adanya kontribusi dari investasi. Pada 2023, target investasi yang diberikan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun. Target itu mampu diselesaikan oleh BKPM sebesar Rp1.418,9 triliun.

Dari capaian investasi itu, Bahlil menambahkan sekitar 52,4 persen atau Rp743,9 triliun merupakan investasi luar negeri (penanaman modal asing/PMA) dan 47,6 persen atau Rp674,9 triliun sisanya merupakan hasil investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN).

Jika dibagi berdasarkan wilayah, sebanyak Rp730,8 triliun atau (51,5 persen) investasi itu masuk ke wilayah di Luar Pulau Jawa, dan Rp688,1 triliun berada di Pulau Jawa. Berkat itu pemerintah bisa membuka sekitar 1,8 juta lapangan pekerjaan sepanjang 2023.

"PMA-nya 52,4 persen, PMDM-nya itu 47,6 persen. Antara Jawa dan luar Jawa itu kurang lebih sekitar 51,5 persen (di Luar Pulau Jawa dan sisanya di Pulau Jawa) dan penciptaan lapangan kerja sekitar 1,8 juta," kata dia.

(FRI)

IDXChannel - PT PLN (Persero) mengungkapkan rasio desa di Indonesia yang sudah teraliri listrik baru 99,87 persen. Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebut ada 82.395 desa, maka artinya ada lebih dari 107 desa di Indonesia yang masih belum berlistrik.

"PLN bersama dengan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/7/2024).

Darmawan menyebutkan, listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, PLN akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Wujud nyata dari komitmen itu, kata Darmawan, PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati peta jalan (roadmap) program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100 persen.

"Untuk mendukung target tersebut, PLN juga telah mengajukan alokasi PMN senilai Rp3 triliun untuk program Lisdes di tahun 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa," kata Darmawan.

PLN telah menerima PMN senilai Rp48,81 triliun sejak 2015 hingga 2022 untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan. Salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen.

“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan efek berganda peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata Darmawan.

(YNA)