REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resto The Surosowan menjadi unit usaha non baja pertama dari PT Krakatau Sarana Properti (KSP) yang melakukan ekspansi ke Jakarta. General Manager The Royale Krakatau Rury Ilham optimistis, The Surosowan dapat diterima oleh pecinta kuliner Jakarta dan mengulangi sukes di Cilegon.

“Bisnis rumah makan itu kan memang harus punya keunikan tersendiri agar bisa bersaing dengan yang lain. Di Cilegon, The Surosowan ini dikenal sebagai resto yang ikonik dengan konsep Kerajaan dan dengan pemandangan lapangan golf. Di Jakarta, kami juga akan mengusung konsep yang sama dengan menghadirkan menu makanan khas Banten seperti Rabeg, Sate Bebek dan Sate Bandeng, dll. Selain itu The Surosowan Jakarta juga menyediakan makanan Western dan Lokal Khas lainnya. Para Chef berpengalaman di Hotel bintang 5 sengaja didatangkan untuk menghidangkan makanan bercita rasa tinggi," ujar Rury dikutip pada Rabu (21/8/2024).

Rury menambahkan, The Surosowan Jakarta mengambil lokasi di Gedung Krakatau Steel Building Management (KSBM) di Jalan Gatot Soebroto. Meski baru akan dibuka, Rury yakin The Surosowan Jakarta bisa bersaing dengan tenant lain yang ada di sekitarnya.

“The Surosowan Jakarta punya kapasitas untuk 80 orang, kami juga punya ruangan private yang bisa digunakan untuk rapat dengan kapasitas 13 orang serta smoking room untuk 10 orang. Jadi, kami menawarkan tempat yang nyaman dengan sentuhan desain perpaduan dua Kerajaan Banten yakni Surosowan dan Kaibon dengan sentuhan industri yang estetik untuk para pebisnis membahas bisnis mereka di The Surosowan Jakarta maupun juga Family dan pekerja kantoran si sekitar Gatot Subroto yang diapit oleh berbagai gedung perkantoran ,” kata Rury.

Menu andalah The Surosowan Jakarta antara lain Rabeg dan lamb shank. Selain itu juga ada Hot Stone Steak, Hote Stone Salmon dan Seafood serta Tomahawk. Menurut Rury, menu tersebut menjadi andalan resto untuk bisa menarik calon pengunjung. Selain itu juga masih ada Italian Pizza dan kopi gula aren yang juga menjadi favorit di The Surosowan Cilegon.

Meski berada di gedung perkantoran, The Surosowan Jakarta buka setiap hari dari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. Rury menambahkan, The Surosowan Jakarta tidak hanya melayani makan di tempat tapi juga bisa untuk catering.

“Kami juga menyajikan hidangan sarapan pagi untuk para pekerja kantoran yang mungkin tidak sempat sarapan dirumah.Selain itu konsep kami ini menjemput bola. Kami siap mensupport anak perusahaan yang ada di KSBM ataupun perkantoran didekat sini untuk menyiapkan makanan atau menyajikan camilan untuk rapat, Jadi perusahaan lain yang ada di gedung KSBM juga bisa memesan katering dari kam dan tidak perlu repot lagi memesan dari luar, semua layanan makanan dan minuman semua tersaji lengkap di The Surosowan,” ujarnya lagi.

Sebagai unit usaha baru di luar Cilegon, Rury yakin The Surosowan Jakarta bisa memberikan pemasukan tambahan bagi PT Krakatau Sarana Properti. Hal itu dikarenakan bisnis Food & Beverage masih memperlihatkan tren positif di sepanjang tahun ini.

“Untuk target penjualan The Surosowan Jakarta kami akan berusaha untuk mencapai revenue tahap awal sekitar Rp300 juta per bulan. Semoga seperti layaknya di Cilegon, akan banyak pengunjung loyal yang bersantap sarapan pagi, makan siang dan dinner. Para pengunjung nantinya juga bisa merasakan atmosfer kesultanan Banten dan intimate dengan para pelayan kami termasuk juga untuk urusan rasa mereka akan tertarik datang lagi ke tempat kami dan keunggulan lainnya, tentu saja The Surosowan juga bisa di booking untuk kegiatan event sepeti gathering perusahaan, meeting, bahkan untuk kegiatan keluarga seperti arisan, acara lamaran atau perayaan lainnya," ujar Rury.

Rury menambahkan, industri makanan dan minuman harus terus bertransformasi dan melakukan inovasi. Selain itu, diperlukan juga penerapan teknologi yang bisa membantu mengembangkan dan mengolah bahan makanan agar bisa menaikkan harga jual. Apabila melihat tren saat ini, Rury optimistis industri makanan dan minuman bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, pertumbuhan industri makanan dan minuman hingga kuartal kedua sudah di atas 5%. GAPMMI optimistis pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia mencapai 7-8% hingga akhir tahun.

Sektor industri makanan dan minuman juga merupakan kontributor terbesar terhadap pembentuk kontribusi sektor industri pengolahan non-migas yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sampai pada triwulan pertama tahun 2024, struktur PDB industri pengolahan non migas didominasi oleh industri makanan dan minuman yang berperan sebesar 39,91%, atau 6,47% dari total PDB Nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan masih percaya diri masih bisa mengusung pasangan calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 meskipun ‘dikurung’ oleh 12 partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menegaskan, dirinya tak ambil pusing jika tak punya mitra koalisi di kontestasi kepemimpinan daerah provinsi ibu kota negara tersebut.

Megawati menegaskan, PDI Perjuangan masih punya hak mengusung pasangan cagub-cawagubnya dengan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024. “Saya dengar, sekarang partai lain bikin KIM Plus,” kata Megawati di Kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

KIM Plus adalah koalisi 12 parpol yang diinisiasi oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, PSI, menyusul Partai Demokrat lalu menggandeng PKS, Partai Nasdem, dan PKB, lalu PPP, Perindo, serta partai-partai kecil Gelora, dan Garuda. KIM Plus mengurung PDI Perjuangan sendirian. Bukan cuma meninggalkan PDI Perjuangan sendirian tanpa mitra koalisi di pilkada, namun juga KIM Plus, bakal meninggalkan PDI Perjuangan di level politik nasional.

KIM Plus, di kepemimpinan nasional mengikat kontrak politik untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. “Ya biarin saja. Saya sih begitu aja. Terserah saja. Emangnya kenapa kalau kita sendirian,” kata Megawati.

Mantan Presiden ke-5 Indonesia itu menegaskan, tak gentar sendirian di jalur politik nasional, pun di pilkada. “Itu maksud saya kemandirian. Jadi kalau mereka mau kumpul, ya terserah saja,” kata Megawati.

Di Pilkada Jakarta, kata Megawati menegaskan, partainya akan taat pada konstitusi. Kata dia, pengusungan pasangan cagub-cawagub dari PDI Perjuangan akan mengacu pada putusan MK 60/2024. Putusan MK tentang syarat ambang batas minimal baru untuk pencalonan kepala daerah (cakada) dalam pilkada serentak tahun ini, memberikan hak kepada PDI Perjuangan mengusung sendiri cagub-cawagubnya.

“Jangan khawatir. Kita pakai keputusan MK. Terus KPU (Komisi Pemilihan Umum) mau nolak?” kata Megawati.

Menurut dia, putusan MK tersebut punya kedudukan sama dengan Undang-undang (UU). Karena itu, kata Megawati menegaskan, tak ada alasan bagi KPU menolak pencalonan cagub-cawagub yang akan diusung sendiri oleh PDI Perjuangan.

“Putusan MK itu lebih tinggi dari KPU. Dia (KPU) mesti jalanin (putusan MK 60/2024),” kata Megawati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya tak akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPU pada 27 Agustus 2024. Artinya, syarat untuk mendaftarkan calon kepala daerah tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dasco menjelaskan, pelaksaan rapat paripurna di DPR hampir selalu dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, kecuali untuk rapat paripurna yang telah lama diagendakan. Sementara itu, pada Selasa (27/8/2024) merupakan hari dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU.

"Tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan bamus dan pengagendaan dalam rapat paripurna," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

Menurut dia, rapat paripurna untuk pengesahan RUU Pilkada paling tidak harus dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 apabila maskh hendak dilakukan. Namun, saat itu sudah memasuki masa pendaftaran calon kepala daerah.

"Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan, karena masa pendaftaran sudah berlaku," kata Dasco.

Dengan keputusan itu, syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 tetap akan mengacu pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan MK. Artinya, PDIP bisa tetap mencalonkan kepala daerah di Pilgub DKI Jakarta dan Kaesang Pangarep tak bisa maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis pagi tak dapat dilaksanakan. Pasalnya, jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna itu hanya sekitar 86 orang dari total 575 orang yang ada, sehingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menetapkan tanggal 26 Agustus 2024 sebagai pelaksanaan penertiban tahap II bangunan liar di kawasan wisata Puncak. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Anwar Anggana di Cibinong, menjelaskan penertiban kali ini menargetkan 196 bangunan liar mulai dari Gantole hingga Puncak Pass.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada para pemilik bangunan liar tersebut, dan melakukan penyegelan bangunan pada Rabu (21/8/2024). Mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri.

"Ada beberapa pemilik bangunan yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, diucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dengan kesadaran yang tinggi," ungkap Anwar.

Pemkab Bogor saat ini sedang berupaya melakukan penataan kawasan wisata Puncak, diawali dengan pemindahan PKL ke Rest Area Gunung Mas pada Senin (24/7/2024).

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemkab Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Pemkab Bogor juga memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di kawasan wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektar milik PT Perkebunan Nusantara ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peluang Anies Baswedan untuk diusung sebagai calon gubernur (cagub) oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024 masih terbuka lebar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, agar Anies datang ke markas Banteng Moncong Putih, menyampaikan niatnya untuk dicalonkan.

“Sebenarnya (Anies Baswedan) datang saja, dan menyampaikan baik-baik niatnya bisa, ingin mendapatkan dukungan dari PDIP,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Bahkan kata Hasto, PDI Perjuangan akan menyiapkan visi dan misi bagi Anies untuk ditawarkan dalam Pilkada Jakarta. Beberapa visi dan misi tersebut diantaranya, kata Hasto, menyangkut soal pengaturan kota, lingkungan, dan keberpihakan terhadap jelata.

“Tadi Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri) sudah menjelaskan, visi misi dipersiapkan oleh partai,” kata Hasto.

“Ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan terhadap wong cilik,” sambung Hasto.

Menurut dia, visi dan misi tersebut, menjadi persyaratan bagi Anies untuk mendapatkan hati PDI Perjuangan. “Sekiranya syarat-syarat itu bisa terpenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama,” sambug Hasto.

PDI Perjuangan, kata Hasto, pun sebetulnya sudah membuka komunikasi dengan Anies. Dia mengungkapkan, ada delegasi dari PDI Perjuangan yang sudah bertemu dengan mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu.

“Ada (komunikasi). Bahkan Pak Basarah (Ketua DPP PDI Perjuangan) juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan,” ungkap Hasto.

Tetapi kata Hasto, pertemuan dan komunikasi tersebut, belum pada kesimpulan untuk memastikan Anies Baswedan sebagai cagub PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta. Namun begitu, kata Hasto memastikan, PDI Perjuangan membuka selebar-lebarnya bagi Anies Baswedan untuk dapat mengikat kesepahaman dengan partai dalam pencalonannya kembali sebagai cagub DKI Jakarta 2024.

“Selama komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai itu dipegang, dan bersedia untuk memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi dan misi, khususnya tentang politik tata ruang, kelestarian lingkungan, sungai-sungai, tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu (PDI Perjuangan) terbuka (untuk Anies Baswedan),” uajr Hasto.

PDI Perjuangan sampai saat ini menjadi satu-satunya partai yang belum mengumumkan siapa pasangan cagub-cawagubnya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Sementara Anies Baswedan, ditinggal oleh tiga partai pendukungnya yang selama ini menyatakan akan mengusungnya di kontestasi kepala daerah tahun ini.

Setelah ditinggalkan oleh PKS, PKB, dan Partai Nasdem, Anies Baswedan dan PDI Perjuangan sama-sama sendirian di Pilkada Jakarta. Publik mengharapkan PDI Perjuangan dapat mengusung Anies Baswedan.

Bahkan sempat ada spekulasi jika mantan Gubernur Jakarta 2018-2023 itu dipasangkan dengan kader PDI Perjuangan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Pasangan Anies-Rano tersebut, menurut publik akan menjadi pesaing pasangan Ridwan Kamil - Suswono yang sudah dicalonkan oleh gabungan 12 parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan tak akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Dengan begitu, syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, DPR tak akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang (UU) sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka. Pasalnya, jadwal rapat paripurna terdekat adalah Selasa (27/8/2024), yang bertepatan dengan dimulai tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU.

"Kami merasa bahwa lebih baik itu (rapat paripurna) tidak dilaksanakan, karena masa pendaftaran sudah berlaku," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Ia membantah sikap yang diambil DPR itu diputuskan setelah ada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, seharian ini Ketua Harian Partai Gerindra itu tak melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara.

"Saya tidak ke sana (Istana), tidak ketemu Pak Jokowi. Boleh dicek di sumber-sumber wartawan di sana, dan memang tidak ada urgensinya," kata dia.

Ia juga menilai sikap DPR itu bukan dibuat atas tekanan dari banyaknya massa yang melakukan aksi. Menurut dia, RUU Pilkada tidak dapat disahkan menjadi UU karena peserta rapat paripurna yang hadir tak memenuhi kuorum.

"Kalau tadi anda monitor, bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10.00 pagi. Jam 10.00 pagi itu belum ada masa masih sepi dan tidak ada komunikasi apapun, tapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR," kata dia.

Alhasil, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU tak bisa dilakukan. Di sisi lain, DPR juga tak memiliki waktu untuk menyelesaikan RUU Pilkada sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, DELHI -- India akan menghabiskan dana hingga 300 juta dolar AS dalam dua tahun untuk memperluas badan air seperti danau dan membangun saluran air di tujuh kota termasuk Mumbai, Chennai dan Bengaluru. Langkah ini bagian dari upaya untuk memitigasi banjir dan menampung air.

Banjir yang kerap mematikan menjadi semakin sering terjadi setiap musim hujan di kota-kota India. Urbanisasi besar-besaran mengikis ukuran danau dan sampah menyumbat saluran air.

Beberapa tahun terakhir banjir biasanya terjadi setelah kelangkaan air, terutama di Delhi dan Bengaluru yang sebelumnya memiliki penampung air yang sangat besar. Pada Juni lalu, lembaga pemeringkat ekonomi Moody's memperingatkan tekanan masalah air dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi India. Pertumbuhan negara itu pada tahun fiskal dari April sampai Maret diproyeksikan 7,2 persen, tertinggi di antara perekonomian besar dunia.

Salah satu dari tiga anggota Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional India Krisha S Vatsa mengatakan, pengeluaran pemerintah federal pada langkah pertama yang fokus pada pengendalian badan air sudah disetujui. India juga akan menggabungkan sistem peringatan dini.

“Ini bisa menjadi salah satu pendekatan yang paling signifikan untuk mitigasi banjir di kota-kota,” kata Vatsa, Rabu (21/8/2024).

Ia menambahkan meskipun drainase air hujan dalam mengurangi limpasan tidak dapat diabaikan, namun hal ini juga perlu dilengkapi dengan beberapa solusi berbasis alam seperti meningkatkan kapasitas sungai dan danau untuk menampung air hujan.

Ia mengatakan dari dana sebesar 25 miliar rupee atau 298 juta dolar AS, Mumbai, Chennai dan Kolkata masing-masing akan menerima 5 miliar rupee, sementara Ahmedabad, Hyderabad, Bengaluru dan Pune akan mendapatkan 2,5 miliar rupee.

Vatsa mengatakan tidak ada jatah yang diberikan untuk ibu kota Delhi, karena kota-kota tersebut dipilih berdasarkan frekuensi banjir dan penilaian kerugian yang diakibatkannya.

Namun, ia memperingatkan bahwa angkah-langkah jangka panjang juga diperlukan, terutama karena India mengalami curah hujan yang sangat tinggi dalam rentang waktu yang singkat.

Pemerintah mengungkapkan pada 8 Juli lalu, Mumbai, pusat keuangan India diguyur hujan dengan curah 300 milimeter atau 11,8 inci dalam enam jam. “Setiap kali sebuah kota menerima curah hujan 100 milimeter, pasti akan terjadi genangan air, anda membutuhkan tingkat investasi tertentu secara terus menerus yang didukung berbagai langkah tata kelola sehingga masalah ini dapat dikurangi,” kata Vatsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Anies Baswedan masih memiliki peluang untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Dengan catatan, Anies memiliki komitmen terhadap ideologi partai banteng.

"Ya (masih berpeluang), selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, (hingga) platform partai," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Anies juga harus berkomitmen dalam menyiapkan visi dan misi partai terutama tentang politik tata ruang di Jakarta.

"Kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka," katanya.

Selain itu, Anies harus mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Menurutnya, apa pun yang dilakukan oleh Anies nantinya adalah untuk negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, Hasto menegaskan komitmen tersebut hanya bisa diidentifikasi lewat status sebagai kader.

"Selama hal-hal tersebut sudah disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan," ungkap Hasto.

Pria asal Yogyakarta itu pun mengungkapkan bahwa Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sudah bertemu dengan Anies. Namun, dirinya tak membeberkan apa saja yang dibahas antara Basarah dengan Anies.

Sebelumnya, Selasa (20/8), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDI Perjuangan.

Adapun kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri.

"Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa pada dasarnya PDI Perjuangan akan memprioritaskan kader sendiri terlebih dahulu untuk diusung pada pilkada.

Pasalnya, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader potensial seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Berikutnya masih ada juga anggota DPR RI Dapil Jakarta yang potensial, yaitu Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu.

"Kami masih punya kader, ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko, ada Masinton. 'Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kami lihat siapa yang kira-kira ditugaskan, Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta," ungkap Komarudin.

Selain itu, menurut dia, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. PDI Perjuangan pasti akan tiba saatnya, PDI Perjuangan akan ajukan calon," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat kepolisian mulai menembakkan water cannon ke massa aksi di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) sore. Tembakan water cannon itu dilakukan setelah massa terus mendorong untuk memaksa masuk ke kompleks parlemen.

Berdasarkan pantauan Republika, massa aksi yang dilakukan di pintu belakang Gedung DPR itu makin bertambah banyak pada sore hari. Sejumlah massa dengan berbagai almamater kampus terus berdatangan untuk bergabung dengan massa yang sudah berada di lokasi sejak Kamis siang.

Massa aksi itu kemudian mulai mendorong dan melempari polisi yang berjaga di dalam Gerbang Pancasila. Aksi saling dorong terus terjadi, hingga akhirnya polisi mengoperasikan satu unit kendaraan water cannon dan menembakkan air ke arah massa.

Alih-alih bubar, massa justru melakukan perlawanan dengan melempar ke arah polisi. Polisi pun bertahan dengan tameng huru-hara yang disiapkan. Sementara tembakkan water cannon terus diarahkan ke massa.

Dalam kesempatan itu, polisi sempat menangkap satu orang di antara massa. Orang itu kemudian langsung dibawa ke dalam kompleks parlemen.

Massa aksi yang menolak RUU Pioada masih terus bertahan di Gerbang Pancasila, Gedung DPR. Massa masih membakar semangat dengan menyanyikan berbagai lagu nasional dan membacakan sumpah mahasiswa Indonesia.

Pada Kamis sore, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku. Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK.

"Yang akan berlaku adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis petang.

Adapun RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada pilkada.

Kemudian Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR tidak akan lagi menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang (UU). Sehingga, pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27-29 Agustus 2024 mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024.

"Revisi UU Pilkada batal dilaksanakan. Oleh kerana itu (pilkada) sesuai dengan mekanisme berlaku," kata Dasco, Kamis (22/8/2024).

Menurut Dasco, DPR sudah tidak memungkinkan lagi menjadwalkan Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada setelah Rapat Paripurna hari ini dibatalkan. Alasannya, waktu atau masa pendaftaran calon kepala daerah di KPU sudah terlalu mepet sementara, jadwal Rapat Paripurna DPR selalu dilaksanakan pada hari Selasa atau Kamis.

"Karena pada hari selasa pada 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada, nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi dan kita patuh terhadap aturan dan pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum (disahkan) maka yang berlaku hasil Putusan MK hasil judicial review oleh Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco.

Aparat kepolisian mulai menembakkan water cannon ke massa aksi di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) sore. Tembakan water cannon itu dilakukan setelah massa terus mendorong untuk memaksa masuk ke kompleks parlemen.

Berdasarkan pantauan Republika, massa aksi yang dilakukan di pintu belakang Gedung DPR itu makin bertambah banyak pada sore hari. Sejumlah massa dengan berbagai almamater kampus terus berdatangan untuk bergabung dengan massa yang sudah berada di lokasi sejak Kamis siang.

Massa aksi itu kemudian mulai mendorong dan melempari polisi yang berjaga di dalam Gerbang Pancasila. Aksi saling dorong terus terjadi, hingga akhirnya polisi mengoperasikan satu unit kendaraan water cannon dan menembakkan air ke arah massa.

Alih-alih bubar, massa justru melakukan perlawanan dengan melempar ke arah polisi. Polisi pun bertahan dengan tameng huru-hara yang disiapkan. Sementara tembakkan water cannon terus diarahkan ke massa.

Dalam kesempatan itu, polisi sempat menangkap satu orang di antara massa. Orang itu kemudian langsung dibawa ke dalam kompleks parlemen.

Massa aksi yang menolak RUU Pioada masih terus bertahan di Gerbang Pancasila, Gedung DPR. Massa masih membakar semangat dengan menyanyikan berbagai lagu nasional dan membacakan sumpah mahasiswa Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Sukabumi telah sukses menyelenggarakan seleksi wawancara untuk program BSI Explore. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Jumat, 16 Agustus 2024 dan melibatkan mahasiswa dari Universitas BSI kampus Sukabumi yang berhasil mencapai tahap akhir seleksi.

Wawancara ini dihadiri oleh Dede Wintana, Koord. Kemahasiswaan Universitas BSI Kampus Sukabumi, Mitfah Adi wisastra, Koord. Kemahasiswaan Universitas BSI Kampus Tasikmalaya, Yoki Firmasyah, Koord. Kemahasiswaan Universitas BSI Kampus Pontianak dan Nurlaelatul Maulida, Koord Kemahasiswaan Universitas BSI Kampus Tegal yang bertindak sebagai penguji.

Dalam sesi wawancara tersebut, Dede Wintana menilai kesiapan dan komitmen peserta dalam menjalankan program pengabdian masyarakat yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2025 mendatang.

“Program BSI Explore bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat, sekaligus mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam berbagai aspek. Seleksi akhir ini merupakan kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan dedikasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan yang akan datang,” ujar Dede.

Lanjutnya, dalam wawancara tersebut peserta juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan rencana mereka, menjawab pertanyaan terkait pengalaman dan motivasi, serta mendiskusikan bagaimana mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan dampak positif di masyarakat. Penilaian dilakukan secara mendalam untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih adalah mereka yang paling siap dan berkomitmen.

“Selamat kepada mahasiswa yang telah berhasil mencapai tahap akhir seleksi. Kami berharap mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam program pengabdian masyarakat mendatang,” tutupnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai BSI Explore dan kegiatan lainnya, silakan kunjungi www.bsiexplore.com atau Instagram @bsiexplore dan @kemahasiswaan.ubsi.

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala mengajak seluruh komponen masyarakat di Provinsi Maluku untuk terus bergandengan tangan, menjaga situasi yang kondusif dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh Indonesia.

"Khususnya, yang akan berlangsung pada 27 November 2024 di Provinsi Maluku," ajak Sangkala dalam sambutannya, rapat paripurna istimewa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat utama, gedung DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang (Karpan), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dikutip pada Kamia (22/8/2024).

Sementara itu, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie dalam pidatonya menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku, untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

"Lakukan koordinasi secara berjenjang dengan unsur pemerintah, dalam menangkal isu-isu provokatif, yang dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan sejati di bumi raja-raja ini," kata PJ Gubernur.

Dia juga menghimbau masyarakat Maluku yang telah memiliki hak pilih, untuk pada saatnya nanti dapat mempergunakan hak pilihnya, sesuai dengan hati nurani masing-masing.

"Karena semakin besar partisipasi pemilih, maka akan menghasilkan calon pemimpin yang kredibel. Mari kita sama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada, dalam memberikan pandangan positif, dan membantu unsur penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, dan aparat keamanan, agar pilkada bisa berjalan secara aman, tertib, lancar, damai dan demokratis," ujar dia.

Masyarakat, menurut PJ Gubernur, bisa berbeda pilihan tetapi harus tetap satu dalam Kebhinekaan, dengan mengedepankan filosofi orang basudara.

"Ingat, satu suara anda menentukan masa depan Maluku untuk lima tahun ke depan. Siapapun yang terpilih adalah kepercayaan rakyat, yang harus kita dukung bersama, tandas PJ Gubernur."