REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 pada Jumat (16/8/2024), karena berada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Pacitan adalah kampung halaman SBY. "Kebetulan Pak SBY tahun ini sedang berada di Pacitan karena ada syukuran satu tahun Museum SBY-Ani," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Hal itu disampaikannya ketika ditemui sesaat sebelum dilangsungkannya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyebut SBY berada di Pacitan untuk mengurusi Museum dan Galeri SBY-Ani yang diresmikan pada 2023.

"Tentu sebagai pendiri dan penggagas museum tersebut, beliau ingin hadir secara langsung memberikan semacam selamatan gitu ya agar usia museum di masa depan juga terus baik dan bisa bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya," kata Ibas.

Dia menyebut, SBY selepas purnatugas sebagai presiden RI selama dua periode memiliki sejumlah agenda personal. "Pak SBY sebagai Presiden ke-6 Indonesia sudah menjalankan tugas-tugasnya, selama beliau memerintah kita juga sadar bahwa hari ini beliau memiliki agenda-agenda selepas dari tugas negaranya," ucap Ibas.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema 'Nusantara Baru, Indonesia Maju' yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menjelaskan sikap Ketua Umum Surya Paloh yang menegaskan, Anies Rasyid Baswedan tidak bisa maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Menurut Willy, Anies sudah berkunjung ke DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

"Nasdem itu kan rumahnya Pak Anies, jadi anytime Pak Anies datang ngobrol berdiskusi banyak hal yang kami bicarakan dan Pak Anies sudah memahami situasi yang ada. Ini keputusan diambil secara bersama sama bukan bertepuk sebelah tangan," ujar Willy di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut Willy, kultur yang dibangun Surya di Nasdem adalah segala sesuatu yang berat harus mencapai titik temu. Dia menyebut, tidak ada yang disemunyikan di Nasdem. Pun semua keputusan hasil pembicaraan mendalam Surya terkait sikap Nasdem disampaikan kepada Anies.

"Ndak, ndak ada yang kecewa. Teman-teman bisa tanya ke Mas Anies dan ini bukan keputusan yang ujug-ujug, ada banyak dinamika, ada banyak variabel yang semua diambil dan dibicarakan secara bersama sama dengan Mas Anies," ucap Willy.

Dia pun sangat mendukung jika memang Anies masih bisa maju Pilgub Jakarta 2024 melalui partai lain. Misalnya PDIP berkoalisi dengan PKB untuk mengusung Anies. Willy menganggap bagus dan mendukung jika Anies maju melalui dua partai itu.

"Suatu yang bagus sekali itu, hak politik masing-masing partai dan juga kalau toh masih ada pintu lain tentu sangat bagus sekali. Tapi kita bisa lihat lah jadi apo dan mengapo kelambu goyang-goyang ya. Jadi kita bisa melihat ya kita tunggu saja lah karena Pak Surya kebtulan orang yang spontan saya pikir ya tidak jauh lah panggang dari api," kata Willy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehidupan warga pesisir di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tak lagi seindah dahulu. Warga Pulau Pari kini semakin kesulitan mencari ikan akibat perubahan iklim. Tempat tinggal mereka juga terancam akibat abrasi.

Asmania, salah satu warga Pulau Pari, mengisahkan bahwa warga di Pulau Pari kian terdampak perubahan iklim. Asmania mengatakan kini banyak jenis ikan yang hilang dari perairan.

"Dulu kami membudidayakan rumput laut, tapi sekarang karena perubahan iklim, jangankan memanen rumput laut, (sekarang) selama satu pekan kami menanam, seminggu saja sudah putih rumput laut kami, itu karena panasnya air laut," kata Asmania.

Asmania mengatakan, dahulu para nelayan Pulau Pari dapat memprediksi musim. Mereka membaginya menjadi tiga: Baratan, Timur dan Peneduh. Tapi kini musim semakin sulit diprediksi.

"Suami dulu bisa menghasilkan 50 kilogram, 70 kilogram, dalam satu hari saja cepat, tapi sekarang mendapatkan 20- 30 kilogram ikan saja susah," katanya.

Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang luasnya tidak lebih dari 42 hektare. Pulau ini dihuni lebih dari 400 keluarga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dan atau pegiat pariwisata.

Sejak lama, Pulau Pari terdampak oleh krisis iklim. Pulau Pari semakin sering dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta tingginya gelombang. Semuanya telah memperburuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Pari.

Walhi bersama lembaga yang berada di Zurich, Swiss, HEKS mengkalkulasi hilangnya luasan Pulau Pari sebesar 11 persen atau seluas 4,6 hektare. Sebelumnya, Pulau Pari tercatat seluas 42 hektare. Namun kini hanya tinggal persen 41,4 hektare.

Dampak lainnya dari krisis iklim di Pulau Pari adalah hilangnya hasil tangkapan ikan secara drastis, dimana laut saat ini sudah tidak lagi bersahabat. Nelayan telah kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen jika dibandingkan dengan sebelum terdampak krisis iklim.

Krisis iklim juga memicu banyak jenis ikan laut, di antaranya ikan kerapu dan ikan cakalang, sulit ditemukan karena temperatur laut yang semakin menghangat. Lebih jauh, krisis iklim telah menyebabkan banjir rob semakin sering terjadi di Pulau Pari. Akibatnya, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan wisatanya.

“Situasi tersebut menjadi pukulan keras bagi ekonomi kami yang tergantung pada sektor perikanan dan pariwisata yang selama ini menjadi income utama Pulau Pari,” kata Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Mustaghfirin.

Melihat dampak perubahan iklim pada masyarakat Pulau Pari, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan WALHI menjalankan kerja sama perlindungan, pemulihan dan pelestarian pesisir serta pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini diawali dengan penanaman 1.000 mangrove di Pantai Rengge di Pulau Pari, Jakarta.

Kerja sama ini dibangun dalam rangka menginisiasi gerakan kolaborasi untuk menguatkan serta mendukung penguatan kampanye advokasi lingkungan hidup guna mendapatkan dukungan publik seluas-luasnya. Adapun isu kunci yang menjadi arus utama dalam kerja sama ini adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya di pesisir-pulau kecil; mitigasi dan adaptasi krisis iklim; dan konservasi alam di wilayah Indonesia.

Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa Juperta Panji Utama mengatakan, letak Pulau Pari sangat dekat dengan pusat pemerintahan. “Jika kebijakan yang dekat dengan pusat kebijakan saja tidak berpihak pada kepentingan masyarakat bisa dibayangkan mungkin ada hal-hal serupa di tempat yang lebih jauh lagi,” tegasnya.

Panji mengatakan abrasi pantai-pantai di Pulau Pari sudah sangat tinggi. Panji mengatakan kerja sama dengan Walhi untuk pengendalian abrasi pesisir Utara Laut Jawa ini dilakukan selama lima tahun.

“Setiap tahun kami evaluasi, kalau bisa kerja samanya terus, tapi kita jangan terbatas pada waktu tapi pada bagaimana kami mencapai tujuan-tujuan yang ingin kami capai,” kata Panji.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan kerja sama ini merupakan persatuan antara dua gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan.

Zenzi mengatakan filosofi Dompet Dhuafa yang ia tangkap adalah menghimpun dan mengarahkan sumber daya manusia untuk memelihara dan memajukan nilai-nilai moral kemanusiaan dan lingkungan.

“Kami memaknai pertemuan dua organisasi ini sebagai perkawinan antara dua anggota gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan. Maka kita akan melahirkan satu hal bahwasannya orang lahir dimanapun, berdiri di pulau manapun dia mempunyai hak terhadap semua yang ada di muka bumi ini,” tambahnya.

Panji mengatakan penanaman 1.000 mangrove ini merupakan langkah awal. Ia berharap semakin banyak pohon mangrove yang dapat ditanam di pinggir pantai-pantai Pulau Pari. Ia mengusulkan untuk menawarkan wisatawan membeli pohon mangrove untuk mereka tanam di Pulau Pari.

"Saya ingin mengajak masyarakat kalau mengadakan program selalu mengatakan keterbatasan dana, padahal potensi masyarakat ada, kalau masyarakat bersatu, padu saya rasa itu bisa diimplementasikan, ini wacana bagaimana kami menggulirkan bagaimana caranya menghidupkan potensi yang ada masyarakat," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak perubahan iklim semakin nyata dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia serta planet bumi. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan semakin intensnya bencana hidrometeorologi, menjadi beberapa dampak dari perubahan iklim yang dirasakan manusia di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia.

Memerangi perubahan iklim tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan aksi bersama untuk memitigasi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Di sinilah lembaga filantropi memegang peranan krusial. Filantropi dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat bumi demi mengatasi perubahan iklim.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental. Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat Celsius di atas zaman pra industri. Angka ini nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celsius.

Tahun ini, berbagai lembaga iklim di dunia telah merilis laporan bahwa dunia terus mencatatkan rekor suhu panas. Tahun 2024 bahkan diprediksi akan menjadi tahun terpanas, melampaui kondisi tahun lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati belum lama ini menegaskan, rekor iklim yang terjadi bukanlah kejadian acak atau kebetulan. "Melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan, yaitu perubahan iklim yang semakin nyata. Perlu langkah atau gerak bersama dari seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, untuk bersama-sama melakukan aksi mitigasi perubahan iklim," kata Dwikorita.

Kontribusi masyarakat dalam memerangi perubahan iklim memang sangat dibutuhkan. Apalagi, kemampuan pemerintah dalam mendanai program perubahan iklim masih terbatas.

Dalam kurun waktu 2020-2022, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk program perubahan iklim sekitar Rp 37,9 triliun. Menurut Bank Dunia, jumlah itu masih sangat kecil. Indonesia membutuhkan anggaran setidaknya sebesar Rp 266,3 triliun dalam setahun hingga 2030 untuk mencapai target-target iklim.

Meski keberadaan filantropi belum bisa menutup celah pendanaan yang begitu besar tersebut, tapi setidaknya filantropi dapat membantu pemerintah dalam merawat lingkungan.

Organisasi Wahana Lingkungan (Walhi) mengatakan, peran filantropi sangat penting bagi Indonesia dalam menekan dampak perubahan iklim. Walhi mengungkapkan, krisis iklim telah menenggelamkan desa-desa pesisir di Indonesia. Setiap tahun, 1 hektare tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.

Desa pesisir tenggelam...(halaman berikutnya)

Pada masa yang akan datang, Walhi memperkirakan lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia akan terancam tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, WALHI mencatat sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam karena banjir rob.

Dalam jangka panjang, dampak buruk krisis iklim akan memaksa lebih dari 23 juta orang masyarakat pesisir harus mengungsi dari kampung halamannya pada tahun 2050 mereka dinamakan pengungsi iklim.

Dampak mengerikan perubahan iklim yang semakin terasa memperkuat upaya lembaga-lembaga filantropi untuk menanggulangi krisis iklim. Perhimpunan Filantropi Indonesia mengatakan terdapat empat tema yang menjadi prioritas lembaga filantropi di Indonesia, salah satunya adalah iklim atau lingkungan.

Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Rizal Algamar mengatakan saat ini semakin banyak lembaga Filantropi yang berfokus pada lingkungan. Rizal mengatakan Perhimpunan Filantropi Indonesia juga memiliki klaster perubahan iklim.

"Anggota kami ada yang bergerak di isu perubahan iklim. kami punya klaster terkait perubahan iklim," kata Riza di sela peluncuran Indonesia Philanthropy Outlook 2024 pada awal Juli.

Ia mengatakan fokus isu perubahan iklim di lembaga-lembaga filantropi yang bergabung dengan Filantropi Indonesia bermacam-macam. Ada yang bergerak di bidang konservasi, restorasi, plastik, pemberdayaan dan lain-lain. "Di Indonesia Philanthropy Outlook 2024 isu perubahan iklim menjadi isu paling banyak (dijadikan prioritas), di urutan keempat," katanya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat pada isu-isu perubahan iklim semakin kuat. "Sekarang kita tinggal bagaimana menyelaraskan dengan strategi pemerintah, sehingga filantropi dapat turut serta mendorong isu-isu strategis," katanya.

Menurutnya, dampak perubahan iklim yang mendorong banyak lembaga filantropi mulai bergerak ke isu tersebut. "Saya rasa kita semua merasakan dampak perubahan iklim, dari segi intensitas cuaca, kalau panas semakin panas kalau hujan semakin singkat intensitasnya juga semakin kuat," katanya.

Anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia dan sebagai lembaga yang turut dalam pembangunan bangsa, Dompet Dhuafa, terlibat dalam banyak hal yang salah satunya mengenai penanganan bencana iklim. Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa, Juperta Panji Utama mengatakan hal yang bisa dilakukan Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi adalah mengajak seluruh stakeholder menyadari bencana perubahan iklim.

"Itu yang paling awal, mengedukasi masyarakat bahwa perubahan iklim bukan semata-mata teori atau apa, memang ada bencana ini, poin pokoknya adalah perubahan iklim disebabkan karena alam, bahwa manusia sebagai penghuni alam semesta ini berkontribusi dalam peristiwa bencana alam," kata Panji.

Selama ini, kata Panji, Dompet Dhuafa sudah melakukan penetrasi melalui edukasi tentang bahaya perubahan iklim dan bagaimana cara mencegahnya. Dompet Dhuafa mencoba memberi contoh, meski belum dalam skala sebesar yang dibayangkan masyarakat.

Panji mengungkapkan, ada beberapa program lingkungan yang dijalankan Disaster Management Center Dompet Dhuafa, antara lain, Brand Audit Plastic Waste 11 Provinsi - Voluntrip Waste Summit 2023, Kampanye Aktivasi Edukasi Mengenai Lingkungan di Sosial Media, Sekolah, Kampus (DMC Goes to Campus, Waste Management Ternate, Maluku Utara, Green Office DMC Dompet Dhuafa, dan Kurban Tanpa Plastik.

Dompet Dhuafa juga bekerja sama dengan Wahana Lingkungan (Walhi) dalam program Intervensi di wilayah pesisir utara pulau Jawa. Panji mengatakan pesisir utara Jawa merupakan tahapan awal dan bergeser pelan-pelan ke wilayah pesisir lainnya.

Kerja sama ini mencakup Advokasi Lingkungan Hidup, mendapatkan dukungan publik (donasi, bibit, dan yang bersifat barang), penguatan informasi dan edukasi mengenai krisis iklim, deforestasi, konservasi alam dan mitigasi bencana, mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan sebelum membahas dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi perubahan iklim, harus ada kepastian status dana bantuan negara-negara maju pada negara-negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, dana perubahan iklim itu seharusnya dana tanggung jawab negara-negara industri yang menjadi pemicu pelepasan emisi di era emisi menjadi signifikan.

"Mereka harus bertanggung jawab untuk itu, mendukung negara-negara selatan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan perubahan iklim, membantu negara-negara selatan untuk memitigasi dan membantu manusia negara selatan untuk beradaptasi pada perubahan iklim," katanya.

Ia mengatakan bila tidak ada kepastian status bantuan tersebut maka dana yang dikeluarkan negara-negara industri atau maju, justru akan meningkatkan krisis iklim karena akan didorong untuk membiayai solusi-solusi palsu dan menyembunyikan penyebab perubahan iklim yang sesungguhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota penting di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Inilah denting peringatan akhir dalam Perang Dunia II di Front Pasifik.

Imbasnya terasa hingga Indonesia, yang saat itu termasuk wilayah jajahan Dai Nippon. Pada 9 Agustus 1945, tiga tokoh bangsa Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam. Ketiganya adalah Sukarno, Mohammad Hatta, dan dr Radjiman Wedyodiningrat.

Seperti diceritakan dalam buku autobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang disusun Cindy Adams, keberangkatan mereka berlangsung secara rahasia. Bahkan, Bung Karno mesti menyembunyikan kabar ini dari keluarganya sendiri.

Sesampainya di Dalat, ketiga tokoh bangsa ditemui oleh Marsekal Hisaichi Terauchi. Ia adalah panglima tentara Jepang yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Tenggara selama PD II.

"Sekarang, terserah kepada Tuan. Perintah Kaisar (Jepang) menyerahkan proses kemerdekaan sama sekali di tangan Tuan," ucap Sukarno menirukan perkataan Marsekal Terauchi kepadanya saat di Dalat itu, seperti dikutip dalam buku yang disusun Adams (hlm 248).

Sekembalinya dari Dallat, Vietnam, Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh para pemuda pejuang agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, Sukarno dan Hatta ingin lebih dahulu merundingkan masalah proklamasi kemerdekaan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun, para pemuda yang tidak sabar menanti itu justru menekan agar kemerdekaan segera diproklamirkan.

Pada dini hari pada 16 Agustus 1945, para pemuda itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengasdenglok. Tetapi mereka kemudian diantar kembali ke Jakarta pada sore harinya.

Di malam harinya, Sukarno-Hatta berkumpul dengan para anggota PPKI dan para pemimpin pemuda. Mereka bermusyawarah untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan.

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu berlangsung pada dini hari pukul 02.00-04.00 pada 17 Agustus 1945. Bertempat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta, mereka bermusyawarah tentang teks proklamasi.

Para tokoh yang menyusun teks proklamasi tersebut ialah Sukarno, Hatta, dan Mr Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Bung Karno sendiri. Sementara itu, di ruang lain hadir BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro.

Setelah rampung disusun, semua pihak yang hadir sepakat menyetujui isi konsep naskah tersebut. Sukarni--seorang pemuda revolusioner--mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Sementara itu, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah itulah yang kemudian menjadi naskah proklamasi kemerdekaan yang autentik.

Selanjutnya, pada pagi harinya pada Jumat, 17 Agustus 1945, di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir beberapa tokoh di antaranya Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Selain itu, datang pula tokoh-tokoh masyarakat dan sekitar seribu orang rakyat yang ingin menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia tersebut.

Pada pukul 10.00 WIB pagi, Sukarno mulai membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan kemudian disambung pidato singkat tanpa teks. Seusai memproklamasikan kemerdekaan, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah menjadi katalisator besar bagi perubahan dunia, mempercepat adopsi teknologi dan transformasi digital di hampir semua sektor. Dalam era yang serba cepat ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk tetap relevan dan bersaing di pentas global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengatakan Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan melakukan percepatan transformasi digital nasional. Percepatan ini menitikberatkan pada tiga aspek yang meliputi pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan digital dan peningkatan talenta digital.

Hal ini juga selaras dengan adanya tiga tantangan yang dihadapi, antara lain berkaitan dengan akses dan pemerataan infratruktur digital, keandalan layanan publik digital, dan literasi serta ketersediaan talenta digital. "Jika kita bicara progres, infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi transformasi digital yang inklusif, memperdayakan, terpercaya, dan berdaulat," ujar Nezar kepada Republika beberapa waktu lalu.

Selain pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para talenta digital di waktu yang bersamaan. Nezar menyampaikan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan yaitu tulang punggung atau backbone, middle-mile, dan last-mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun di bawah laut. Pada tingkat middle-mile, pemerintah telah meluncurkan Satelit Multifungsi Satria-1 pada 19 Juni 2023 lalu, dengan kapasitas 150 Gbps.

"Saat ini, Satelit SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 titik layanan publik dan diharapkan dapat menjangkau 37 ribu titik layanan publik hingga 2025," ucap pria kelahiran Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut.

Sedangkan di tingkat last-mile, lanjut Nezar, pemerintah telah melakukan pembangunan BTS sebanyak 1.667 di antaranya merupakan BTS USO dan semuanya sudah on-air, serta 5.618 lainnya adalah BTS 4G. Rinciannya, 4.995 BTS sudah on-air dan 623 yang saat ini masih dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia Timur, sekitar Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah melakukan rekapitulasi verifikasi faktual kedua terhadap pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, Kamis (16/8/2024). Hasilnya, pasangan independen tersebut dinyatakan lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Merujuk Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat calon independen minimal mendapatkan 7,5 persen kartu tanda penduduk (KTP) dari jumlah penduduk Jakarta. Misalnya saja penduduk mencapai 10 juta jiwa maka pasangan Dharma-Kun bisa mengumpulkan setidaknya 750 ribu KTP.

Sontak saja, hal itu menimbulkan kehebohan di kalangan warganet yang tinggal di Jakarta. Ada yang merasa KTP miliknya dicabut. Imad, misalnya, yang tidak pernah merasa mendukung pasangan Dharma-Kun. Namun, KTP miliknya terdaftar di laman dukungan KPU untuk calon independen tersebut.

"Warga Jakarta cek KTP lo pada sekarang! Gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini, tiba tiba NIK gua dicatut sebagai pendukung dua orang ini buat maju jadi cagub DKI?????? Wang bener aja lah @dukcapiljakarta @kpu_dki," ucapnya melalui akun X @ayamdreampop dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Imad pun sampai mengunggah tangkapan layar di laman pemeriksaan yang disediakan KPU terkait dukungan untuk calon independen. Nama Imad tertulis mendukung calon independen Dharma-Kun. Dia pun mengajar warganet lain untuk memverifikasi KTP-nya guna menyelidiki mengapa sampai bisa dicatut untuk mendukung pasangan tertentu.

"Cek ktp lo semua di sini mending: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung. Another thing, data lo semua udah gak aman. Ini impact kebocoran data gede gedean yang dibiarin sama kemkominfo dan pejabatnya, jadinya lo semua bisa diginiin seenaknya," ucap Imad.

Status Imad pun viral di lini masa X. Hal itu memacu warganet lain yang tinggal di Jakarta untuk mengecek sendiri namanya di akun KPU. Hasilnya, sejumlah warga merasa namanya dicatut dalam dukungan untuk pasangan independen itu.

Warga bernama Ardian juga mengalami hal serupa dengan Imad. Dia tidak pernah mendukung pasangan Dharma-Kun, tapi di data KPU tercatat ikut menyetor KTP sebagai bentuk dukungan kepada calon independen pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Waduh iya lagi, NIK gue juga kena catut nih. Gimana ini pertanggung jawabannya woy @dukcapiljakarta, @KPU_ID, @kpu_dki. Cek sekarang juga NIK kamu warga Jakarta di sini: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung," kata pemilik akun Z @ardibhironx ini.

Warga bernama Ezr juga terkena pencatutan dukungan KTP. Dia yang sedang berada di luar kota, mempertanyakan bagaimana bisa KTP miliknya digunakan untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. "Eh gue juga kena, gue lagi di NTT. Yang bener aja lah," kata pemilik akun X @ezrahrn ini.

Nenden juga mengeluhkan, mengapa ia bisa tiba-tiba mendukung pasangan Dharma-Kun. Padahal, ia tidak pernah mendukung pasangan indepen itu. "Demi Allah ga rela.. gue ga tau apa-apa anjir," ucap pemilik akun X @nenden_22 ini.

Lolos verifikasi faktual...

KPU Provinsi Jakarta meloloskan pasangan Dharma-Kun setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagub dan cawagub melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia memastikan, prosedur yang dilakukan dalam setiap tahapan telah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta. Tak hanya itu, proses rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Kami diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu juga ada teman-teman pemantau," kata Dody menegaskan.

Sebelumnya, KPU Jakarta Utara menetapkan 105.895 dukungan untuk pasangan Dharma-Kun yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tahap dua calon perseorangan. "Kami sudah melakukan rapat pleno penetapan verifikasi faktual tahap dua hari ini dan hasil ini akan diberikan ke KPU DKI Jakarta," kata Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia menyebutkan dukungan untuk pasangan Dharma-Kun di Jakarta Utara sebanyak 183.820 KTP. Bahder menetapkan 105.895 KTP dinyatakan memenuhi syarat dan 77.925 KTP dinyatakan tidak memenuhi syarat.

REPUBLIKA.CO.ID, Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama hampir sepuluh tahun pemerintahannya. Proyek-proyek infrastruktur yang telah rampung kini mulai memberikan buah berupa peningkatan daya saing Indonesia.

Kendati memiliki dampak positif, pembangunan infrastruktur bukan tanpa risiko. Kalkulasi yang tepat diperlukan agar pembangunannya tidak menimbulkan beban utang berlebihan. Pelaksanaan pekerjaan pun harus dikawal agar tidak menimbulkan kasus korupsi yang merugikan negara.

Jokowi kerap menekankan bahwa pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia karena infrastruktur memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Dia meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Tidak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada airport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada seaport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada jalan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif dan konsisten di seluruh wilayah Tanah Air.

Hal itu memberi dampak positif. Pertama, untuk perekonomian nasional, meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi bagi investor domestik dan asing.

Data Kementerian PUPR menunjukkan Indonesia kini berada di peringkat ke-27 dunia dalam hal daya saing. Keadaan ini lebih baik dari posisi di 2023 yakni di urutan ke-34. Ada kenaikan tujuh anak tangga.

Indonesia memperoleh skor 71,52 dalam riset IMD World Competitivenes Ranking (WCR 2024). Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ketiga, berada di belakang Thailand (25), dan Singapura di peringkat pertama. Infrastruktur yang andal melalui penguatan jasa konstruksi diyakini merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

Basuki mengatakan infrastruktur merupakan instrumen utama untuk mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah dalam 10 tahun terakhir.

"Infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah itu, menghasilkan pembangunan yang masif, mendukung peningkatan daya saing nasional, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Basuki.

Proyek infrastruktur yang dibangun di era Jokowi memang mulai dirasakan manfaatnya. Ada pembuatan jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan sebagainya. Berbagai proyek tersebut membutuhkan dana besar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, anggaran infrastruktur nasional pada 2024 mencapai Rp 423,4 triliun atau sebesar 12,73 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengungkapkan, besarnya alokasi anggaran itu perlu diikuti dengan kesiapan industri konstruksi dalam menyediakan pasokan suplai bahan konstruksi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari tantangan. Proyek-proyek raksasa itu berpotensi menyisakan dampak utang, juga bahaya laten korupsi. Beberapa pihak terkait bahkan telah berurusan dengan penegak hukum saat mengerjakan proyek infrastruktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, ada banyak pelajaran dari situasi ini. Sehingga, ujarnya, ke depannya terbuka ruang perbaikan.

"Harus ada desain atau rancangan infrastruktur yang dibangun itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi seperti apa?" kata Faisal.

Ia menerangkan, di setiap daerah, kondisinya berbeda. Ini mengacu pada kebutuhan masing-masing tempat. Semua harus disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan wilayahnya.

Jadi, lanjut Faisal, bukan hanya tentang membangun fisik infrastruktur saja. Lebih dari itu, harus dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga, bisa bermanfaat dalam jangka panjang dan menyeluruh.

Berikutnya, pembangunan infrastruktur tersebut idealnya tidak terlalu membebani anggaran negara dan anggaran BUMN yang terlibat. Itu mengurangi risiko utang negara.

Menteri BUMN Erick Thohir bahkan turut menegaskan program bersih-bersih merupakan bagian dari transformasi BUMN. Seperti diketahui, sejumlah pihak di BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN karya justru terjerat kasus hukum dalam pembangunan infrastruktur.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang bersih dan profesional, tak terkecuali terhadap BUMN-BUMN karya.

Di samping itu, Erick juga menyiapkan skema konsolidasi guna memperbaiki tata kelola BUMN karya. Dengan konsolidasi, Erick meyakini kinerja BUMN karya akan jauh lebih efisien dan profesional.

"Di (BUMN) karya hari ini, kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan karya, yaitu dengan penggabungan yang namanya Adhi Karya, Nindya Karya, Brantas, dan Nindya Karya," ujar Erick.

Selain itu, Erick pun mengkonsolidasikan Hutama Karya dengan Waskita serta PT PP dengan Wijaya Karya. Erick menekankan salah satu tujuan utama konsolidasi ini ialah berfokus pada penyehatan perusahaan.

Erick juga sudah mulai mengklasifikasi BUMN karya ini ke berbagai kelompok kategori bisnis. Hal ini bertujuan agar BUMN karya bisa lebih fokus pada tugasnya masing-masing. "Misalnya di Hutama Karya dan Waskita mereka akan fokus di jalan tol, nontol, institutional building, dan juga residential commercial," ucap Erick.

Sementara untuk Wika dan PP, lanjut Erick tidak menggarap segmen jalan tol. Erick meminta Wika dan PP fokus pada pembangunan atau pengembangan pelabuhan dan bandara, meski masih akan tetap masuk di segmen residential karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya.

"Lalu juga penggabungan Adhi Karya, Nindya Karya, mereka akan fokus kepada air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lagi. Ini yang kita lakukan sebenarnya, konsolidasi sekaligus penyehatan," kata Erick.

Mengatasi Darurat Transportasi Umum

Angkutan umum semakin menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama bagi yang hidup di perkotaan. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam tulisannya meminta tindakan khusus dari pemerintah agar benar-benar-benar fokus mengurusi hal ini.

Dengan adanya transportasi yang memadai, diharapkan tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Djoko mencontohkan kasus mangkraknya perumahan bersubsidi. Pemicunya karena pembeli menyadari hunian miliknya jauh dari jalur transportasi umum. Ada biaya tambahan. Akibatnya, pemilik rumah tersebut memilih ngekos atau sewa di tempat yang dekat dengan lokasi kerja.

Itu gambaran nyata tentang pentingnya jalur transportasi umum. Idealnya dekat dengan tempat tinggal penduduk. Layanan angkutan umum yang buruk, lanjut Djoko tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas tapi juga pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, dan ekonomi biaya tinggi.

"Juga berita terkini, sejumlah perumahan subsidi mangkrak, akibat tidak ada layanan angkutan umum, sehingga enggan membeli rumah itu walau sudah mendapat subsidi," katanya dalam pesan kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu.

Djoko menilai Indonesia sedang mengalami darurat angkutan umum. Meski, ujarnya, di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera telah terhubung jaringan jalan tol dan telah membangkitkan bisnis angkutan umum antarprovinsi semakin membaik. Adanya bus Antar Kota Antar provinsi (AKAP) jenis sleeper bus, double decker, serta menjamurnya bisnis angkutan travel antar kota atau Angkutan Jemput Antar Perkotaan (AJAP) menandakan keberhasilan angkutan umum jarak jauh.

Namun, Djoko mencatat, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan perdesaan justru makin terpuruk. "Bahkan, banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum," ujar Djoko.

Dari 38 ibukota provinsi, baru 15 kota mencoba membenahi angkutan umum berbadan hukum dan diberikan subsidi. Itupun hanya Kota Jakarta yang mandiri (karena APBD mencukupi), selainnya ada pemda yang masih tergantung bantuan APBN (mendapat stimulus), seperti Pemkot Bogor (Trans Pakuan), Pemkot Bekasi (Trans Patriot), Pemkab Banyumas (Trans Banyumas), Pemkot Bandung (Trans Metro Pasundan), Pemkot Palembang (Trans Musi Jaya), dan Pemprov Bali (Trans Metro Dewata).

Djoko mengatakan, pembenahan angkutan umum tidak bisa berhenti hanya di Kementerian Perhubungan. Keikutsertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Djoko memahami, tak mudah membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Sebagai contohnya, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang tahun 2009, setelah dirintis sejak 2005. Bus Trans Jateng beroperasi tahun 2017, butuh waktu delapan tahun sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran. Pendekatan kepada operator eksisting memerlukan waktu diskusi cukup lama. Sementara Program Pembelian Layanan (buy the service/BTS) dirintis sejak akhir tahun 2017, baru efektif beroperasi Juni 2020.

"Semua itu membutuhkan proses dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Itupun Program BTS hingga sekarang masih harus dilakukan proses penyempurnaan agar mendapatkan model yang tepat dalam mengelola angkutan umum bersubsidi di Indonesia," kata Djoko.

Penyediaan transportasi umum perkotaan yang memadai menjadi semakin diperlukan karena data penggunanya juga terus meningkat. Di ranah layanan kereta, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah penumpang KRL, Kereta Api Lokal, dan LRT Jabodebek menunjukkan tren yang meningkat. Pada Januari hingga Juli 2024, volume penumpang KRL tercatat sebanyak 191.895.323 penumpang atau naik 15,89 persen dari periode yang sama di tahun 2023 sebanyak 165.581.152 penumpang.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan tren yang sama juga terjadi pada angkutan penumpang KA Lokal. Anne menyampaikan jumlah penumpang yang berhasil diangkut pada semester I 2024 sebanyak 20.694.169 penumpang atau naik 9,84 persen dari periode yang sama pada 2023 sebanyak 18.840.027 penumpang.

"Antusias masyarakat dalam menggunakan layanan KA perkotaan terbaru yaitu LRT Jabodebek untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah dan lainnya juga sangat tinggi," ujar Anne.

Anne mengatakan, LRT Jabodebek telah melayani sekitar 15,2 juta penumpang sejak Agustus 2023 hingga Juli 2024. Tingginya volume tersebut juga menunjukan kereta perkotaan kini semakin menjadi solusi transportasi bagi masyarakat urban di wilayah Jabodebek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Dimulai sejak pencabutan dukungan oleh PKS terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta, kejadian-kejadian lain kemudian menyusul beruntun dalam waktu relatif dekat. Rangkaian itu seolah menjadi sebuah 'pesan' yang menarik untuk dicermati.

Setelah PKS mencabut dukungan untuk Anies, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Langkah ini mengejutkan, sebab praktis tak ada gejolak di internal Golkar sebelum Airlangga undur diri. Keputusan Airlangga ini pun memunculkan spekulasi liar, tentang siapa yang mengintervasi kedaulatan partai beringin.

Di tengah gejolak di tubuh Partai Golkar, konflik antara PBNU dan PKB justru mengalami eskalasi. PKB yang akan melaksanakan Muktamar justru dibayangi sayup-sayup akan adanya Muktamar Luar Biasa. Riak-riak Munaslub ini juga tak lepas dari langkah gerak PBNU yang membentuk Pansus PKB.

Dua hari terakhir, beberapa peristiwa politik besar juga terjadi. PSI resmi mengusung Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah dipastikan Gerindra dan Golkar untuk diusung sebagai cagub Jakarta. Kemudian lolosnya Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai cagub independen Pilgub Jakarta.

Di hari yang sama, presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Nasdem dan PPP resmi masuk Koalisi Indonesia Maju. Nasdem yang di Pilpres 2024 menyokong Anies-Muhaimin, dan PPP yang mendukung Ganjar-Mahfud, akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo mulai 20 Oktober mendatang.

Beberapa peristiwa politik itu mungkin tak berkaitan. Tetapi bisa menjadi sangat mungkin terkait di tengah hajatan politik menjelang pendaftaran Pilkada 2024 dan peralihan kekuasaan pada 20 Oktober nanti.

4. Golkar dan PKB digoyang

Mundurnya Airlangga kini memunculkan spekulasi liar tentang siapa yang akan menjadi nahkoda Partai Golkar ke depan. Munaslub Golkar akan digelar pekan depan, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum definitif.

Di saat hampir bersamaan, PKB juga akan menggelar muktamar pada 24-25 Agustus. Di tengah persiapan muktamar di Bali itu, PKB justru diterpa isu akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kesal. Dia meminta kapolri tegas.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," kata Cak Imin, Kamis (15/8/2024).

Entah kebetulan atau tidak, pada Rabu (14/8/2024), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Gus Yahya mengaku, pada pertemuan itu Presiden Jokowi menanyakan konflik PBNU dengan PKB.

5. Prabowo resmi umumkan Nasdem dan PPP gabung KIM

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, dipastikan terwujud. Prabowo pada Kamis (15/8/2024) menerima kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesudibyo di kediaman Kertanegara-4 Jakarta Selatan (Jaksel). Ketiga partai tersebut dalam Pilpres 2024 adalah non-KIM dengan jagoan capres masing-masing.

Prabowo mengatakan bergabungnya Nasdem, PPP, dan Perindo merupakan semangat baru dalam pembentukan pemerintahan yang satu dan stabil. "Kita membahas beberapa permasalahan, dan kita sepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan bahwa saya memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bukan hanya peristiwa Pembebasan Makkah (Fath Makkah) yang terjadi pada bulan Ramadhan, tepatnya di kedelapan Hijriyah. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pun berlangsung pada bulan puasa.

Momen yang amat bersejarah itu terjadi pada 17 Agustus 1945 M atau bertepatan dengan hari Jumat, pukul 10.00 WIB pada 9 Ramadhan 1364 H.

Naskah teks proklamasi dituliskan oleh tangan Sukarno, dengan beberapa perbaikan kalimat atas usulan sejumlah tokoh lainnya, termasuk Ahmad Subardjo. Kemudian, hasil tulisan tangan itu diketik oleh Sayuti Melik. Setelah jadi, hasilnya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, keduanya atas nama bangsa Indonesia. Semua momen krusial ini dilakukan pada waktu jam makan sahur di bulan Ramadhan 1364 H.

Mohammad Hatta menuturkan situasi malam itu di rumah Laksamada Tadashi Maeda, seorang Jepang yang bersimpati pada pergerakan nasionalisme Indonesia. Sang laksamana mempersilakan kediamannya dipakai oleh para tokoh Indonesia untuk mereka merumuskan teks Proklamasi RI.

Beberapa jam sebelum Proklamasi Kemerdekaan, kondisi Bung Karno dan Bung Hatta sesungguhnya dalam keadaan lelah. Mereka baru tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya, kedua bapak bangsa ini berada di Rengasdengklok, akibat diculik sejumlah pemuda yang memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, yakni sebelum 17 Agustus 1945. Sebab, anak-anak muda ini--yang menurut Bung Karno dalam pengaruh Sutan Sjahrir--mengetahui bahwa Jepang telah menyerah terhadap Sekutu di Perang Dunia II. Para pemuda ini menganggap, jangan sampai Indonesia diserahkan lagi ke Belanda, sebagai salah satu negara Sekutu, dan akhirny kembali dijajah.

Mengapa hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945?

Cerita bermula ketika Bung Karno--beserta anak dan istri--dan juga Bung Hatta "diculik" ke Rengasdengklok oleh para pemuda revolusioner. Mereka berniat ingin menjauhkan Dwitunggal dari pengaruh Jepang.

Jepang sudah kalah di PD II. Tidak ada gunanya lagi mengandalkan Nippon untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Demikian pemikiran mereka.

Seperti diceritakan dalam buku autobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang disusun Cindy Adams, Sukarno lalu "diintimidasi" oleh para pemuda. Mereka mendesak sang bung besar--demikian sebutan dari mereka--agar mengumumkan proklamasi RI sekarang juga: pada 16 Agustus 1945.

Tentu saja, Bung Karno tidak bisa diintimidasi. Seorang pemuda, Wikana, sempat menyampaikan kata-kata yang menyinggung perasaan Bung Karno karena dirinya dianggap pengecut. Langsung saja suami Fatmawati itu naik pitam.

"Mereka langsung diam, dan keheningan mencekam. Tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Tak ada yang bergerak. Mereka takut. Malu, Marah. Kecewa. Aku mengangkat kepala dan, dengan sengaja, aku menatap mereka. Aku menatap langsung ke wajah mereka sehingga mereka satu demi satu menjatuhkan pandangan mereka," kata Sukarno menuturkan kejadian malam 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok itu, dalam buku autobiografi yang disusun Adams (hlm 253).

"Aku duduk lagi. Butir-butir keringat menggantung di bibir atasku. Tak ada lagi yang menyebut Sukarno pengecut. Aku menangkap mata Farmawati di bagian lain dari kusen pintu. Mukanya kelihatan murung dan tegang. Ia menyaksikan semua kejadian itu dengan sungguh-sungguh," sambung Bung Karno.

Memecah keheningan, Sukarno lalu menyampaikan kepada mereka. Sewaktu para jenderal Nippon mengundang para tokoh bangsa Indonesia--termasuk dirinya--ke Saigon pada 10 Agustus 1945. Ketika itulah, Bung Karno merenungi momen tepat untuk Proklamasi Indonesia Merdeka.

"Yang paling penting di dalam suatu peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon, aku sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17,” kata Bung Karno kepada para pemuda.

“Mengapa tanggal 17, tidak lebih baik sekarang saja atau tanggal 16?” tanya Sukarni, seorang pemuda revolusioner.

"Aku percaya pada mistik," jawab Bung Karno, "aku tidak dapat menerangkan yang masuk akal, mengapa tanggal 17 memberikan harapan kepadaku."

Putra Sang Fajar lalu mengungkapkan bagaimana ilham "17 Agustus" itu sampai kepadanya. Menurut dia, saat memikirkan hal itu di Saigon dirinya seperti merasakan dalam relung hatinya. Tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah momen yang baik.

"Tujuh belas adalah angka yang suci. Tujuh belas adalah angka keramat. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadhan, waktu kita berpuasa sampai Lebaran, benar tidak?”

“Ya.”

“Ini berarti saat yang paling suci, bukan?”

“Ya.”

"Hari Jumat ini Jumat Legi. Jumat yang manis. Jumat suci. Dan hari Jumat tanggal 17. Alquran diturunkan tanggal 17. Orang Islam melakukan sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat, bukan 10 atau 20? Karena kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia," tegas Bung Karno.

REPUBLIKA.CO.ID, Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan negeri ini jelang perayaan ulang tahunnya yang ke-79. Ungkapan klise itu pun masih terus muncul. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini, ekonomi syariahnya belum bisa semaju dengan negara jirannya. Sejumlah pihak meyakini perlu ada terobosan signifikan untuk bisa menggenjotnya.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK 2024) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan syariah mengalami peningkatan menjadi 39,11 persen. Namun, jika dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional mencapai 65,4 persen di tahun yang sama, hal ini menunjukkan literasi keuangan syariah relatif masih tertinggal.

Jauh lebih dalam lagi, indeks inklusi keuangan syariah saat ini masih bertengger di level 12,88 persen.

Direktur lembaga penelitian Next Policy sekaligus pengamat ekonomi syariah Yusuf Wibisono menyebut, setelah lebih dari tiga dekade perbankan syariah diperkenalkan di Indonesia, hal yang harus menjadi sorotan adalah marketshare perbankan syariah yang masih sangat rendah. Hingga kini, marketshare baru di kisaran 7,2 persen.

Yusuf menilai, faktor utama yang menyebabkan masih belum berkembangnya keuangan syariah lantaran pengembangan perbankan syariah selama ini masih sangat didominasi oleh pendekatan bottom up dan masih minim dukungan pemerintah.

"Ke depan, menurut saya jika kita ingin serius meningkatkan marketshare perbankan syariah, maka pendekatan top down perlu semakin diperbesar porsinya," tuturnya kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Meski mendorong adanya keterlibatan pemerintah dalam pengembangan keuangan syariah, Yusuf juga mengkritisi adanya perebutan dana syariah yang ini relatif terbatas. Dia menyampaikan, strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong marketshare perbankan syariah adalah pemerintah tidak bersaing dengan perbankan syariah dalam memperebutkan dana-dana syariah seperti dengan penerbitan sukuk negara yang sangat masif.

Menurutnya, industri perbankan dan keuangan syariah membutuhkan kehadiran sukuk negara untuk pengelolaan likuiditas mereka, namun penerbitan sukuk negara yang sangat masif, bahkan hingga penerbitan sukuk ritel, telah menggerus potensi dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.

"Langkah yang lebih maju adalah penempatan dana pemerintah dan atau BUMN di perbankan syariah, atau yang paling sederhana adalah menjadikan payroll ASN seluruhnya melalui perbankan syariah. Kebijakan afirmatif seperti ini akan signifikan mendorong marketshare perbankan syariah," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Chief Economist Pefindo Suhindarto mengungkapkan jalan pintas yang bisa dilakukan untuk mendorong literasi keuangan syariah adalah melalui pendidikan. Kemudian juga mendorong kampanye di masyarakat, mengintensifkan kemitraan dengan lembaga keuangan, serta mendorong penetrasi menggunakan platform digital agar bisa menjangkau daerah-daerah yang masih memiliki literasi yang tergolong rendah.

"Strategi meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan begitu penting karena hal ini diperlukan untuk menjadi dasar dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat perlu dikenalkan sedari dini tentang produk-produk keuangan syariah, apa saja jenisnya, dan bagaimana mereka bisa mengatur keuangan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan syariah itu, mulai dari diri sendiri," tutur Suhindarto kepada Republika.

Strategi lainnya adalah mendorong kampanye kepada masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi hal yang penting untuk menjangkau kalangan-kalangan yang saat ini sudah tidak dalam posisi mengenyam pendidikan. Otoritas terkait dan para pemangku kepentingan, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya perlu untuk terus memberikan edukasi dan membagikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas melalui saluran-saluran informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan penetrasi ke daerah atau kalangan yang sebelumnya sulit dijangkau juga menjadi hal yang krusial. Digitalisasi bisa mendorong dan mempercepat penyebaran pengetahuan terhadap produk-produk keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, literasi keuangan syariah dapat menjangkau lebih jauh lagi, mengingat saat ini digitalisasi juga sudah masuk sampai ke desa-desa.

"Digitalisasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong literasi keuangan syariah, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara muslim terbesar dan dengan kombinasi strategi tersebut maka diharapkan informasi akan keuangan syariah itu sendiri bisa menjadi tersebar dengan luas di masyarakat sehingga literasi keuangan syariah juga dapat meningkat," kata dia.

Suhindarto juga tak memungkiri berkembangnya digitalisasi juga berbarengan dengan maraknya kasus keamanan siber yang juga telah menjadi perhatian di tengah masyarakat. Namun, Pefindo yakin perbankan juga terus menerus melakukan peningkatan pada masalah keamanan, mengingat hal ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan dananya.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengungkapkan beberapa strategi yang dilakukan KNEKS dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Pertama, melakukan pendekatan dan komunikasi intensif kepada para tokoh pengambil kebijakan, tokoh masyarakat, influencer, maupun dalam bentuk Duta Literasi agar dapat berperan sebagai role model dan narasumber dalam literasi keuangan syariah.

"KNEKS juga mengintensifkan edukasi keuangan syariah melalui media digital dan media sosial serta kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan materi edukasi untuk peningkatan literasi perbankan syariah," kata dia.

Tak hanya itu, literasi dan inklusi keuangan syariah juga diberikan pada komunitas dan kelompok muslim, seperti pondok pesantren melalui forum-forum keagamaan (khutbah jumat, ceramah, majelis taklim), LAZ maupun nazir. KNEKS juga rutin mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan seminar ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah terus bergerak dari berbagai pihak. Namun, intervensi pemerintah dinilai akan memberikan dampak yang lebih signifikan.

Jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masyarakat bisa berharap adanya kebijakan positif dalam mendukung keuangan syariah. Terlebih lagi, tema ekonomi syariah menjadi salah satu topik yang menonjol dan diungkap dalam debat pada kontestasi pemilihan presiden yang telah berlalu.

REPUBLIKA.CO.ID, Prospek bisnis perbankan syariah tahun ini dapat terdongkrak dengan adanya konsolidasi yang terjadi antara bank syariah dan unit usaha syariah (UUS). Dalam beberapa tahun terakhir, praktis upaya merger tiga bank syariah anak usaha BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan aksi konsolidasi terbesar sekaligus menata kembali kedudukan bank syariah dalam pasar perbankan di Indonesia.

Akan tetapi, sejak BSI lahir pada 1 Februari 2021, belum ada lagi aksi signifikan dalam ekosistem keuangan syariah yang dapat menyainginya. Salah satu rencana konsolidasi besar yang beredar yakni akuisisi Bank Muamalat oleh BTN untuk digabung dengan BTN Syariah. Sayangnya, rencana itu telah terkonfirmasi batal.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu. "Pada dasarnya kami tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka (Bank Muamalat). Tapi, secara umum kami sampaikan kepada pemegang saham baik Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) dan Wamen (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) dan kami sudah menyampaikan ke OJK tapi belum kami sampaikan di keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang tidak bisa kami sampaikan," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI yang diikuti secara daring, Senin (8/7/2024).

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tetap mendukung penuh upaya konsolidasi perbankan syariah. Terlebih, konsolidasi sudah menjadi tren dunia dalam sedekade terakhir, seperti terjadi di negara-negara Timur Tengah.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan, ada banyak manfaat dari konsolidasi dengan bank yang lebih besar. Salah satunya pada aspek bisnis yaitu lebih efisien dan kompetitif, perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek besar dan kinerja keuangan yang lebih baik.

BTN turut dikabarkan tengah melirik opsi mengakuisisi Bank Victoria Syariah guna memperkuat lini syariahnya. Perihal BTN yang lebih tertarik kepada Victoria Syariah, menurut Emir besar kemungkinan lantaran BVS menawarkan nilai tambah yang lebih besar dan kesamaan visi pasca-konsolidasi. "BTN melihat potensi nilai tambah yang signifikan dan kesamaan visi dengan Victoria Syariah. Hal ini menjadikan Victoria Syariah lebih menggiurkan bagi BTN dibandingkan dengan opsi lainnya," katanya, beberapa waktu lalu.

Pengamat ekonomi syariah Yusuf Wibisono menyampaikan, saat ini market share perbankan syariah tengah menikmati tren positif berkat adanya kewajiban spin-off UUS. Meski kewajiban spin-off UUS dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Yusuf menilai, OJK tetap menjaga semangat dari beleid sebelumnya.

“POJK Nomor 12/2023 mengatur bahwa UUS wajib spin-off ketika asetnya telah mencapai 50 persen dari aset induk atau minimal aset mencapai Rp 50 triliun. Ketika syarat terpenuhi, UUS wajib spin-off paling lambat 2 tahun kemudian. Dengan POJK Nomor 12/2023 ini maka UUS besar seperti CIMB Niaga Syariah dan BTN Syariah harus spin-off paling lambat tahun depan. Pada kuartal I 2024, aset UUS BTN ada di kisaran Rp 55 triliun," terang Yusuf.

Ia pun berharap kepada pemerintah dan OJK agar spin-off BTN Syariah dan juga CIMB Niaga Syariah selain menghasilkan pesaing BSI, juga bervisi untuk meningkatkan market share industri perbankan syariah. Jika spin-off diserahkan sepenuhnya ke industri, maka pelaku pasar akan cenderung memilih opsi yang paling efisien, mudah dan cepat dilakukan, antara lain mengakuisisi bank yang sudah memiliki rekam jejak dalam industri perbankan syariah, sehingga spin-off hanya sekedar membawa pada konsolidasi industri saja tanpa ada kenaikan market share perbankan syariah.

"Dalam jangka pendek ini kita berharap pemerintah menunjukkan kebijakan afirmasinya melalui spin-off BTN Syariah. Kita berharap spin-off UUS BTN menjadi BUS baru dilakukan dengan cara terbaik, yaitu meningkatkan market share industri perbankan syariah, dan sekaligus menghasilkan pesaing BSI yang sepadan.