REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Bukan sekadar mahasiswi biasa, Nur Aniva dari Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Tangerang benar-benar menunjukkan bahwa prestasi akademik dan non-akademik bisa berjalan beriringan. Lahir di Tangerang, Aniva membuktikan bakat dan kecantikan bisa bersatu dalam harmoni yang luar biasa.

Siapa sangka mahasiswi Program Studi Manajemen ini bisa bikin gebrakan di ajang Beauty Muslimah Banten 2024? Aniva berhasil meraih gelar ‘Best Kontributor’ berkat kontribusi gemilangnya selama kompetisi. Keren, kan? Aniva menunjukkan bahwa perempuan berhijab bisa tetap tampil mempesona dengan segala prestasi dan kontribusinya. Nggak heran kalau dia jadi buah bibir di kalangan teman-temannya!

Tapi, tunggu dulu! Aniva nggak cuma cantik di panggung. Dia juga jadi "Duta Pendidikan Pariwisata dan Budaya Banten 2024." Dalam perannya ini, Aniva giat mempromosikan pendidikan, pariwisata, dan budaya di Banten. Aniva benar-benar mengukuhkan perannya sebagai tokoh muda yang peduli dengan kemajuan daerahnya. Siapa sangka, mahasiswi Manajemen bisa jadi duta yang berbakat seperti ini?

Bakat Aniva nggak berhenti sampai di situ. Tahun depan, dia akan melangkah lebih jauh dengan mewakili Sumatra Barat di ajang Nasional Puteri Persahabatan 2025. Gelar ini bukan sekadar simbol, tetapi bukti dari kemampuan Aniva dalam menjalin hubungan baik dan bersosialisasi dengan sesama peserta. Aniva memang jadi sosok yang bisa diajak ngobrol dan hangout bareng. Teman sejati, deh!

"Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah, tidak peduli kapan kamu memulainya. Tetaplah percaya dengan diri sendiri bahwa kamu bisa dan mampu untuk melakukannya," tutur Aniva. Inspiratif banget, kan? Aniva menunjukkan kalau pendidikan bisa menjadi senjata utama untuk meraih sukses dan kebahagiaan dalam hidup.

Di Universitas BSI Tangerang, Aniva juga aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa dan program pengembangan diri. Aniva selalu mencari cara untuk menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan non-akademik. Benar-benar teladan bagi mahasiswa lainnya!

Nur Aniva menjadi bukti nyata pendidikan bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Semoga perjalanan dan prestasi Aniva bisa menginspirasi banyak orang untuk terus belajar dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai pergantian ketua umum di tubuh partai Golkar kerap terjadi pada saat masa jabatan masih berlangsung. Hal tersebut menurut Ujang merupakan bagian dari dinamika politik yang ada di dalam tubuh partai Golkar.

"Saya sendiri melihatnya sesuatu yang janggal, walaupun memang sesuatu yang biasa saja pergantian ketua umum baik dalam konteks murni, munas maupun dalam konteks munaslub," kata ujang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ujang pun menyebut beberapa momen terjadinya pergantian ketua umum Partai Golkar sebelum masa jabatan habis. Beberapa contoh seperti pergantian Akbar Tanjung dengan Jusuf Kalla dan Setya Novanto yang digantikan Airlangga. Sekarang giliran Airlangga yang tiba-tiba secara resmi mengundurkan diri.

Ujang melanjutkan, selain karena adanya pergerakan di internal partai Golkar, dia yakin mundurnya Airlangga Hartarto juga berkaitan dengan momentum Pemilu 2024.

"Jadi pergantian ketum pun ya walaupun lima tahunan kadang-kadang ya terjadi setiap tengah jalan atau setiap menjelang pilpres isu-isu munaslub itu. Jadi saya melihatnya ya ini Golkar biasa terjadi gitu," kata ujang.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8).

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga melanjutkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar terhitung sejak Sabtu malam (10/8). “Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga dalam video yang sama.

Airlangga melanjutkan proses selanjutnya yang berjalan di internal Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt) ketua umum dan persiapan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bakal berlangsung damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi muruah Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekaman suara Anies Baswedan untuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin tersebar media sosial. Pesan yang diduga dibuat pada Jumat (9/8/2024) itu berisi bantahan Anies yang diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan partai lain kepada pasangan Anies-Sohibul Iman.

Dalam rekaman itu, Anies mengaku telah menyetujui untuk berduet dengan Sohibul di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut Anies, kesiapannya itu disampaikan langsung dan telah disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 31 Juli 2024. Bahkan, Syaikhu menyatakan bahwa mesin partai siap bergerak untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul di Pilgub DKI Jakarta.

"Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal (tenggat waktu) 40 hari dan lain-lain," kata Anies dalam rekaman suara itu yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Namun, belakangan para juru bicara di PKS memberikan pernyataan mengenai tenggat waktu bagi Anies untuk mencari dukungan tambahan. Pasalnya, PKS tak bisa mengusung Anies-Sohibul tanpa ada dukungan partainl lain.

Karena itu, Anies mengaku kaget dengan berbagai pernyataan dari jubir PKS di media massa. Ia mengaku masalah tenggat waktu hingga 4 Agustus 2024 itu tak pernah sama sekali dibahas.

"Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan," ujar Anies.

Anies menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai. Bahkan soal kepastian kader dari PKS yang akan mendampinginya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, komunikasi itu tak melulu diberitakan oleh media massa, tapi selalu disampaikan kepada DPP PKS.

"Nah, sejauh ini tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," kata Anies.

Di sisi laiin, ia pun menghormati dinamika yang ada di setiap partai. Mengingat, tak setiap partai dapat langsung mengumumkan dukungan kepadanya secara cepat.

"Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mencari dukungan partai lain untuk mengusung Anies-Sohibul. Dengan begitu, duet Anies-Sohibul dapat benar-benar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini, ini sekarang hari Jumat nih, hari Jumat, tanggal 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta," kata Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membenarkan kejadian peretasan akun Google Bisnis yang menimpa beberapa hotel di Indonesia pada Ahad (11/8/2024). Pihak PHRI segera melaporkan hal tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, itu juga terkena peretasan," kata Ketua Harian Kordinator Wilayah (Korwil) PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno di Surabaya, Senin (12/8/2024).

Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani segera melapor ke pihak berwajib dalam hal ini ke Polri. "Jadi selanjutnya, hari ini Ketua Umum kami yaitu Bapak Hariyadi Sukamdani akan ke Siber Bareskrim Polri untuk melaporkan terkait hal ini," katanya.

Pihaknya menduga peretasan tersebut dilakukan oleh warga lokal karena nomor WhatsApp (WA) dari beberapa hotel yang tertera di akun Google Bisnis diganti dengan nomor telepon lokal juga. "Kami masih belum mengecek kepastiannya, namun diduga ini dilakukan oleh orang lokal karena nomor yang diubah itu diarahkan ke nomor lokal juga, bahkan akun rekening bank juga di ganti di salah satu jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," ujarnya.

Menurut laporan, kata Puguh, yang sudah teretas dengan mengganti nomor rekening bank hotel ke pribadi yakni di Indonesia Timur. "Kami dapat info dari salah satu bank BUMN. Ternyata itu ada transaksi dari Indonesia Timur ke nomor rekening pribadi," ujarnya.

Pihaknya berharap agar masalah tersebut tidak berlarut-larut karena dapat mengganggu bisnis dari masing-masing hotel terlebih dilakukan secara masif. "Di Bandung kurang lebih 35 hotel, di Surabaya cukup banyak juga termasuk hotel-hotel besar, untuk jumlahnya saya segera update," kata Puguh.

Selain itu pihaknya juga berencana akan melaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sebagai penguat atas laporan yang dilakukan di pusat. "Menurut saya akan lebih kuat kalau masing-masing daerah melaporkan kejadian ini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membenarkan kejadian peretasan akun Google Bisnis yang menimpa beberapa hotel di Indonesia pada Ahad (11/8/2024). Pihak PHRI segera melaporkan hal tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, itu juga terkena peretasan," kata Ketua Harian Kordinator Wilayah (Korwil) PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno di Surabaya, Senin (12/8/2024).

Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani segera melapor ke pihak berwajib dalam hal ini ke Polri. "Jadi selanjutnya, hari ini Ketua Umum kami yaitu Bapak Hariyadi Sukamdani akan ke Siber Bareskrim Polri untuk melaporkan terkait hal ini," katanya.

Pihaknya menduga peretasan tersebut dilakukan oleh warga lokal karena nomor WhatsApp (WA) dari beberapa hotel yang tertera di akun Google Bisnis diganti dengan nomor telepon lokal juga. "Kami masih belum mengecek kepastiannya, namun diduga ini dilakukan oleh orang lokal karena nomor yang diubah itu diarahkan ke nomor lokal juga, bahkan akun rekening bank juga di ganti di salah satu jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," ujarnya.

Menurut laporan, kata Puguh, yang sudah teretas dengan mengganti nomor rekening bank hotel ke pribadi yakni di Indonesia Timur. "Kami dapat info dari salah satu bank BUMN. Ternyata itu ada transaksi dari Indonesia Timur ke nomor rekening pribadi," ujarnya.

Pihaknya berharap agar masalah tersebut tidak berlarut-larut karena dapat mengganggu bisnis dari masing-masing hotel terlebih dilakukan secara masif. "Di Bandung kurang lebih 35 hotel, di Surabaya cukup banyak juga termasuk hotel-hotel besar, untuk jumlahnya saya segera update," kata Puguh.

Selain itu pihaknya juga berencana akan melaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sebagai penguat atas laporan yang dilakukan di pusat. "Menurut saya akan lebih kuat kalau masing-masing daerah melaporkan kejadian ini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan bersama para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok melakukan panen raya bawang merah di lahan urban farming, Jalan Juanda, Kota Depok, Senin (12/8/2024). Program itu bisa memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat

Selain panen bawang merah, Hasan bersama Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Silvia Desty Rosalina, Dandim Kota Depok, Letkol Iman Widhiarto melakukan penanaman bibit cabai. Langkah itu juga penting untuk mengurangi penyakit masyarakat.

Hasan mengatakan, urban farming adalah merupakan program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Panglima TNI dan KSAD dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, terpenting dalam pelaksanaannya ada keterlibatan masyaraka.

Pun dampak yang diberikan kepada masyarakat berapa pun nilainya. "Kami apresiasi warga sekitar dan juga kelompok tani yang telah membantu panen bawang merah tersebut. Tadinya lahan ini masuk red zone sekarang sudah menjadi green zone," jelas Hasan di Kota Depok, Jawa Barat.

Dia menjelaskan, urban farming juga dilakukan oleh seluruh dandim jajaran Kodam Jaya untuk mencari lahan kosong. Dandim wajib mencari lahan nonproduktif yang bisa dimanfaatkan dengan komoditas yang singkat, yakni tanaman cabe, bawang merah dan sayuran serta yang lainnya.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, pihaknya mendukung pemanfaatan lahan tidur dengan menanam bawang dan juga cabai untuk membantu ketahanan pangan. "Penyuluh-penyuluh pertanian dari Pemkot Depok juga turut andil dalam memberi penyuluhan lahan urban farming ini," kata Imam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi melalui pembinaan dan fasilitasi Sertifikasi Onsite Tenaga Kerja Konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Pembangunan IKN tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar, sehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, profesional dan bersertifikat menjadi tugas kita bersama dalam rangka menyukseskan pembangunan infrastruktur di IKN," ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis di Jakarta, Senin.

Abdul Muis mengatakan, Sertifikasi Kompetensi Kerja konstruksi merupakan jaminan bahwa tenaga kerja konstruksi memenuhi standar kompetensi kerja untuk melaksanakan tugas pekerjaan konstruksi dengan baik dan aman.

Dengan demikian, tingkat kecelakaan kerja dan kegagalan pekerjaan konstruksi dapat dihindarkan dan dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Guna peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Onsite Tenaga Kerja Konstruksi di IKN pada 10-16 Agustus 2024.

Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Onsite Tenaga Kerja Konstruksi di IKN dilaksanakan di 21 lokasi, dimana 18 lokasi berada di kawasan IKN dan 3 lokasi di luar kawasan IKN yaitu dii Tol 3A, 5A dan 6B.

Kegiatan ini diikuti oleh 2.497 peserta yang terdiri dari Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 1 s.d. 7 sebanyak 2.243 orang dan Refreshment Tenaga Ahli Jenjang 8 dan 9 sebanyak 254 orang.

Seluruh peserta merupakan tenaga kerja konstruksi yang bekerja di Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN yang mencakup sektor/unor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi amanat UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No.14 tahun 2021, bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

"Para tenaga kerja konstruksi yang telah dinyatakan kompeten dalam kegiatan ini harus dapat terus memberikan kontribusi dan hasil kerja yang berkualitas tinggi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dimanapun bekerja," ujar Abdul Muis.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran telah berjanji akan menyerang Israel sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Namun hampir dua pekan setelah pembunuhan Haniyeh, belum ada informasi jelas kapan Iran akan menyerang.

Komunitas intelijen Israel yakin Iran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan seorang pemimpin Hamas di Teheran. Mereka dapat melakukannya dalam beberapa hari. Demikian dilaporkan reporter Axios Barak Ravid melaporkan pada Ahad , mengutip dua sumber.

"Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berbicara dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan mengatakan kepadanya bahwa persiapan militer Iran menunjukkan Iran sedang bersiap untuk serangan skala besar terhadap Israel," kata Ravid pada X.

Ravid menambahkan bahwa serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, tanggal yang ditetapkan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk negosiasi gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut, sementara Hamas belum menanggapi secara resmi.

Timur Tengah telah berada dalam siaga tinggi sejak pembunuhan komandan tinggi Hizbullah Fuad Shukr di Beirut dan kepala Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada akhir Juli. Iran dan proksi regionalnya, termasuk Hizbullah Lebanon, telah menyalahkan Israel atas serangan ini dan bersumpah untuk membalas.

Meskipun Israel telah mengonfirmasi tanggung jawab atas pembunuhan Shukr, Israel belum mengakui keterlibatannya dalam kematian Haniyeh.

Dalam sebuah pernyataan yang dibuat tak lama setelah kematian Haniyeh, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran berkewajiban untuk membalas kematian pemimpin Hamas tersebut, mengingat kematian tersebut terjadi di tanah Iran.

Pada hari Jumat, Ali Fadavi, wakil kepala komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, mengatakan bahwa perintah Khamenei agar Israel "dihukum" atas pembunuhan Haniyeh akan dilaksanakan dengan cara sebaik mungkin.

"Perintah Khamenei mengenai hukuman berat terhadap Israel dan balas dendam atas darah martir Ismail Haniyeh jelas dan eksplisit dan akan dilaksanakan dengan cara sebaik mungkin," kata Fadavi.

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Masyarakat di Maluku Utara (Malut) diminta mewaspadai hujan lebat sebagai dampak perkembangan cuaca di daerah tersebut. Kepala Stasiun BMKG Kelas I Sultan Baabullah Ternate Sakimin di Ternate mengatakan saat ini terpantau adanya daerah pertemuan udara (konvergensi) serta belokan angin di kabupaten/kota di Malut.

Secara umum, kondisi cuaca di Malut selama periode 12-17 Agustus 2024 berawan dengan potensi hujan intensitas ringan hingga lebat secara fluktuatif terjadi pada pagi, siang, hingga malam hari. Oleh karena itu, dirinya meminta warga mewaspadai terjadinya dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi tersebut, di antaranya banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang, dan angin kencang.

Selama 12-13 Agustus 2024 diprakirakan terjadi potensi hujan ringan-lebat disertai petir di sebagian besar Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan sebagian kecil Kabupaten Halmahera Timur (Maba, Wasile), Halmahera Selatan (Gane, Obi, Bacan), Kota Tidore Kepulauan (Tidore, Oba), Kota Ternate, Kabupaten Pulau Taliabu (Taliabu Timur), Kepulauan Sula (Mangoli). Selama 14-15 Agustus 2024, potensi hujan ringan-sedang disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian besar Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, sebagian kecil Kota Tidore kepulauan (Sofifi, Oba, Tidore), Pulau Taliabu (Taliabu Selatan, Taliabu Barat), Kota Ternate, Kepulauan Sula, dan Taliabu.

Selama 16-17 Agustus 2024 ada potensi hujan ringan-lebat disertai petir diprakirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara (Kao, Tobelo), Kepulauan Sula (Mangoll), Pulau Taliabu (Taliabu Barat, Taliabu Selatan), Kota Tidore Kepulauan (Oba, Sofifi), Kota Ternate, sebagian besar Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan. Pihaknya mengimbau pemerintah dan masyarakat memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan serta mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antarpihak terkait guna kesiapsiagaan dan antisipasi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, masyarakat diimbau mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing dan mulai memahami cara mengurangi risiko bencana tersebut misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan, dan menata lingkungan sekitar. Selain itu, mengikuti informasi resmi tentang perkembangan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku prihatin sekaligus memahami keputusan yang diambil Airlangga Hartarto untuk mundur sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Dewan Pembina merasa prihatin, tetapi memahami atas keputusan yang diambil Airlangga untuk mundur dari posisi ketua umum," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia meyakini keputusan Airlangga untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar dilakukan demi mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dia menilai keputusan Airlangga mundur dari kursi pimpinan partai berlambang pohon beringin itu lantaran ingin fokus dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Dia juga menyadari tugas dan kompleksitas yang diemban Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), sehingga menurutnya Airlangga perlu ekstra fokus agar transisi pemerintahan berjalan baik.

"Airlangga ingin fokus di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian mengingat tantangan ekonomi dunia ke depan juga semakin kompleks," ujarnya

Terlepas dari hal tersebut, Aburizal menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja Airlangga yang telah menakhodai Partai Golkar sejak tahun 2017.

Dia menyinggung di masa kepemimpinan Airlangga, Partai Golkar berhasil memperoleh kenaikan suara pada Pileg 2024.

"Untuk itu Dewan Pembina mengapresiasi capaian Airlangga sebagai ketua umum yang berhasil meningkatkan kursi DPR dari 85 menjadi 102 atau 18 persen suara di DPR," katanya.

Selain itu, lanjut dia, turut memenangkan pula Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

"Sekaligus mengantarkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029," ujar dia.

Sebelumnya, Minggu (11/8), Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8) malam.

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dalam video tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar tentang rencana pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto terkait penyidikan lanjutan sejumlah perkara tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, belum ada informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tentang permintaan keterangan terhadap menteri koordinator perekonomian tersebut.

"Kalau ada, pasti sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dan sampai saat ini, kami sampaikan belum ada informasi mengenai itu (pemeriksaan Airlangga)," kata Harli saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Kabar tentang pemeriksaan lanjutan terhadap Airlangga mengemuka usai ia mengumumkan pengunduran diri dari posisi ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024). Sejumlah pihak berspekulasi mundurnya Airlangga dari pucuk tertinggi partai beringin itu bukan karena gonjang-ganjing di internal dan kegagalan dalam memimpin partainya.

Melainkan, karena ragam faktor eksternal, mulai konstelasi dan manuver politik dari luar, pun masalah hukum yang menjadi instrumen pendongkelan. Bahkan spekulasi berkembang mundurnya Airlangga dari kepemimpinan Partai Golkar sebagai barter nasib atas sejumlah penanganan kasus korupsi yang menyeret Airlangga ke pusaran.

Di Kejagung, sejauh ini, ada tiga kasus koroupi yang dikait-kaitkan dengan nama Airlangga Hartarto. Di antaranya, terkait dengan kasus korupsi Based Tranciever Station (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam kasus tersebut, terungkap adanya penerimaan uang senilai Rp 27 miliar dari terpidana Irwan Hermawan kepada nama Dito Ariotedjo yang kini menjabat sebagai menpora. Penerimaan uang tersebut disebut-sebut pemberiannya dilakukan oleh bos PT Solitech Media Sinergy itu ketika Dito masih menjadi salah satu staf khusus Airlangga di Kemenko Perekonomian.

Terkait kasus tersebut, Dito pernah diperiksa oleh tim penyidikan Jampidsus Kejagung. Pun juga dihadirkan ke persidangan. Politikus muda Partai Golkar itu membantah keras tudingan penerimaan uang Rp 27 miliar.

Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi pengembangan biodiesel yang menjadikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai objek penyidikan. Kasus tersebut, hingga kini stagnan pengusutannya di Jampidsus Kejagung. Tetapi, kasus itu merupakan irisan perkara dari pengusutan korupsi minyak goreng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin merombak sejumlah personel penyidikan dan penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Melalui Surat Keputusan Jaksa Agung nomor 180/2024 yang diterbitkan pada Jumat 9 Agustus 2024, Burhanuddin menggeser posisi penting, yakni Direktur Penyidikan dan Direktur Penuntutan Jampidsus.

Mengacu keputusan tersebut, direktur penyidikan yang selama ini diemban oleh Kuntadi, digantikan oleh Abd Qohar. “Kuntadi dalam jabatan lama Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung di Jakarta, dalam jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung,” begitu bunyi salinan permutasian tersebut.

Abd Qohar yang selama ini menjadi Direktur Penuntutan di Jampidsus ditunjuk sebagai pengganti Kuntadi di posisi Direktur Penyidikan. Dan dalam surat keputusan permutasian tersebut, nama Sutikno, selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, digeser penugasannya sebagai Direktur Penuntutan Jampidsus. Dalam SK permutasian tersebut, tercatat ada 25 jaksa yang mendapat penempatan tugas dan posisi baru.

Terkait Kuntadi, kiprahnya sebagai direktur penyidikan dimulai sejak akhir 2022. Perannya ketika itu, menggantikan Supardi yang mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Riau.

Selama menjabat sebagai direktur penyidikan, Kuntadi mempertahankan reputasi gemilang Jampidsus dalam pengusutan kasus-kasus korupsi kakap. Reputasi gemilang Jampidsus sudah dimulai sejak 2020, ketika posisi direktur penyidikan saat itu diemban oleh Febrie Adriansyah yang saat ini menjadi Jampidsus.

Pada era saat Febrie Adriansyah menjadi direktur penyidikan, Jampidsus berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi kakap. Mulai dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasaya yang merugikan keuangan negara Rp 6,87 triliun dan juga kasus serupa pada PT ASABRI yang merugikan negara Rp 22,78 triliun.

Selanjutnya, ketika direktur penyidikan diemban oleh Supardi, juga berhasil mengungkap kasus korupsi di LPEI, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, pun juga di sejumlah BUMN lain yang kerugian negaranya juga fantastis di angka triliunan.

Pada era Direktur Penyidikan Kuntadi, sejumlah kasus korupsi besar pun berhasil terungkap. Seperti pengusutan kasus korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo yang merugikan keuangan negara setotal Rp 8,03 triliun.

Kinerja Kuntadi juga yang berhasil mengusut perkara mafia minyak goreng melalui penyidikan korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO). Pecah rekor penanganan korupsi selama ini pun berhasil dilakukan oleh Kuntadi, dengan pengusutan dugaan megakorupsi penambangan timah di Bangka Belitung yang merugikan negara Rp 300 triliun.