REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Unilever berencana akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepertiga karyawannya di Eropa hingga akhir tahun 2025. Langkah efisiensi tersebut merupakan strategi CEO Unilever Hein Schumacher untuk mendorong bisnis perusahaan untuk tetap tumbuh.

"Saat ini, selama beberapa minggu ke depan, kami akan memulai proses konsultasi dengan karyawan yang mungkin terdampak oleh perubahan yang diusulkan," kata juru bicara Unilever melalui email dikutip Reuters, Sabtu (13/7/2024).

Rencananya, sebanyak 3.200 posisi di perusahaan akan dipangkas hingga akhir 2025. PHK tersebut juga menjadi strategi global Unilever yang akan mengurangi 7.500 pegawai seperti yang diumumkan pada Maret 2024.

"Yang terdampak dalam efisiensi di Eropa antara sekarang dan akhir tahun 2025 kisaran 3.000 hingga 3.200 karyawan," kata Kepala SDM Unilever Constantina Tribou.

Kepala Dewan Pekerja Eropa Unilever Hermann Soggeberg menyebut rencana ini akan menjadi PHK terbesar di Unilever selama beberapa dekade. Menurutnya, sangat tidak tepat menyebut PHK untuk mendorong produktivitas perusahaan.

"Karena orang-orang yang telah bekerja dan produktif kini akan kehilangan mata pencaharian mereka," ujar dia.

Diketahui, CEO Hein Schumacher mengumumkan rencana PHK pada Oktober tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa langkah ini harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan investor setelah kinerja Unilever yang buruk dalam beberapa tahun terakhir.

Guna mengembalikan kepercayaan para investor, Unilever telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah bisnisnya sebagai bagian dari rencananya untuk merevitalisasi pertumbuhan. Pada bulan Maret, perusahaan mengumumkan akan memisahkan bisnis es krimnya, yang menaungi merek-merek populer seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

Manajer portofolio di Oberon Investments mengatakan, dari pandangan pemegang saham, perubahan haluan jelas diperlukan pada bisnis yang berkinerja buruk. "Kehadiran seorang aktivis dalam daftar pemegang saham biasanya merupakan indikator yang jelas akan hal itu," kata Jack Martin.

Ia menambahkan, penjualan bisnis es krim merupakan langkah awal. Namun langkah PHK sepertiga karyawan dalam beberapa bulan mendatang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan untuk menarik kembali minat para pemegang saham.

REPUBLIKA.CO.ID, SIBOLGA -- PT PLN (Persero) berhasil memberikan penghematan bagi nelayan di Tapanuli Tengah lewat bantuan penyediaan 4 unit Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU). Inovasi PLN bagian dari program Electrifying Marine ini pun terbukti mampu memangkas biaya operasional melaut para nelayan hingga 70 persen.

Electrifying Marine adalah penggunaan atau peralihan pemanfaatan listrik untuk kegiatan operasional di bidang maritim, salah satunya dengan menggunakan SPLU. Melalui program ini membuat nelayan bisa mempercepat proses bongkar muat hasil laut kapal nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sebelum adanya SPLU, proses bongkar muat ikan dengan kebutuhan waktu kurang lebih dua jam harus menyalakan mesin yang memerlukan penggunaan bahan bakar untuk penerangan. Hutagalung, salah satu pemilik kapal nelayan mengaku bersyukur dengan adanya bantuan SPLU dari PLN.

"Setelah menggunakan SPLU, kami tidak perlu menyalakan mesin karena tinggal colok saja untuk penerangan kapal selama proses bongkar muat ikan. Sehingga dapat menekan biaya operasional untuk membeli bahan bakar. Penggunaan SPLU terbukti dapat menurunkan biaya operasional hingga 70 persen,” ungkap Hutagalung.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, program Electrifying Marine PLN merupakan bentuk komitmen PLN dalam meningkatkan produktivitas di sektor maritim. Kehadiran listrik andal PLN membuat operasional para nelayan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

”Lewat electrifying marine berupa penyediaan SPLU ini kami ingin turut berkontribusi dalam mendorong produktivitas melalui penghematan para pelaku usaha di bidang maritim dan mengoptimalkan aktivitas pelabuhan. Program ini juga membuat kegiatan usaha dari pelaku bisnis menggunakan energi yang hijau,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara Saleh Siswanto mengatakan, SPLU dapat menunjang sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehingga aktivitas bongkar muat hasil laut di dermaga dapat berjalan lebih efisien.

“SPLU dalam program Electrifying Marine merupakan inovasi PLN yang merupakan wujud dari transformasi PLN guna meningkatkan pelayanan listrik yang lebih mudah, terjangkau, andal dan bersih untuk nelayan dan para pelaku usaha,” ucap Saleh.

Saleh menegaskan PLN akan terus mendorong program Electrifying Marine dengan mengganti kebutuhan listrik kapal yang selama ini harus menyalakan mesin berbasis bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, kapal-kapal yang berlabuh atau bersandar dapat menggunakan listrik PLN untuk lebih memudahkan aktivitas para nelayan.

“Hadirnya program ini dapat mendukung efisiensi biaya operasional untuk kapal-kapal yang bersandar. Baik kapal ikan, kapal pariwisata, dan lain-lain sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan roda ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Saleh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp 76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur atau pelaku UMKM. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bahwa nilai tersebut setara dengan 46,33 persen dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun.

“Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan,” kata Supari melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Supari menyebutkan, kualitas penyaluran KUR itu tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) KUR BRI yang terjaga di kisaran 2 persen. Perseroan, imbuh dia, juga telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. Ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Sebab, menurut BRI, dua faktor tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang. Di sisi lain, penyaluran KUR BRI di tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru.

“Untuk tahun ini, kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelaskan,” imbuh Supari.

Secara umum, strategi bisnis mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. Sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, Supari mengatakan bahwa BRI juga telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan mendorong percepatan pemerataan akses keuangan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Upaya ini diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pemerataan akses keuangan tersebut salah satunya dilakukan dengan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Papua Barat Daya yang dilanjutkan dengan Rakor TPAKD se-wilayah Papua di Sorong, Kamis (11/7/2024). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa berharap kegiatan ini dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan tugas TPAKD serta penyediaan akses keuangan di wilayah Papua, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Upaya perluasan akses keuangan perlu terus dilakukan di semua wilayah, agar peningkatan perekonomian dapat tercapai, melalui langkah nyata secara bersama-sama dalam mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan,” kata Aman dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Aman menjelaskan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah). Di samping itu, peningkatan literasi keuangan serta pelindungan konsumen di daerah juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi keberadaan TPAKD.

Pengukuhan TPAKD Provinsi Papua Barat Daya ini menjadikan jumlah TPAKD seluruh Indonesia menjadi sebanyak 523. Pengukuhan TPAKD diharapkan dapat menjadi pemantik bagi wilayah lainnya untuk segera melakukan pembentukan dan pengukuhan TPAKD.

Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan menyampaikan empat arahan utama untuk TPAKD, yaitu agar segera membentuk TPAKD bagi daerah yang belum, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selanjutnya, ia mendorong untuk meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan.

Arahan ketiga adalah TPAKD dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah. Terakhir, TPAKD diharapkan mendukung implementasi berbagai program perluasan akses keuangan dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus tematik.

TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hidup Dede Iskandar berubah drastik sejak ia terjun menjadi wirausahawan. Berangkat dari antusiasmenya di bidang otomotif, Dede bersama mitra bisnisnya, Exfran Fery, mendirikan bisnis perawatan otomotif bernama Oxide Push Boundaries (Oxide).

Awalnya, saat masih bekerja sebagai petugas kebersihan di kebun binatang Ragunan, Jakarta, Iskandar mencoba peruntungan membuat sebuah brand produk perawatan kendaraan yang mulai didirikan di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Berbekal ilmu digital marketing yang ia pelajari secara otodidak, Iskandar memilih untuk memasarkan produknya menggunakan platform e-commerce seperti Shopee.

Perjalanan Iskandar dalam membangun Oxide di Shopee pun tidak langsung berjalan mulus. Di masa awal berbisnis, jumlah penjualan Oxide tak pernah mencapai target yang diharapkan.

Namun, Iskandar terus mencari strategi untuk meningkatkan penjualannya. Iskandar percaya bahwa Shopee adalah platform e-commerce yang sangat menjanjikan, sehingga ia bertekad untuk lebih fokus mengembangkan bisnisnya di Shopee.

“Di awal berbisnis, saya melakukan riset komparasi dengan menggunakan beberapa tools digital untuk menganalisa e-commerce mana yang memiliki performa terbaik dan trafik tertinggi. Dari hasil riset yang saya lakukan, Shopee memang berada di posisi paling atas, lebih ramai dibanding yang lain. Jadi, saya putusin untuk lebih fokus di Shopee, pelajari fitur-fiturnya Shopee,” jelas Dede Iskandar, pemilik Oxide Push Boundaries dalam keterangan, Sabtu (13/7/2024).

Keputusan dan langkah Iskandar untuk fokus berjualan di Shopee pun berbuah manis. Ia berhasil meningkatkan penjualannya dengan memaksimalkan penggunaan fitur dan program promosi Shopee.

Dalam waktu yang relatif singkat, Oxide kini telah berhasil meraih omzet hingga Rp 800 juta setiap bulannya. Iskandar pun membeberkan tiga kunci utama yang ia terapkan dalam mengembangkan Oxide.

Pertama adalah utamakan kepuasan konsumen. Iskandar menjelaskan bahwa Oxide selalu berusaha memastikan proses pengiriman pesanan yang cepat dan menyediakan garansi 100 persen.

“Di Oxide, kami punya garansi 100 persen. Di Shopee juga ada program Garansi Bebas Pengembalian. Menurut saya program Shopee ini semakin melengkapi garansi 100 persen yang toko kami sediakan. Jadi, konsumen enggak perlu ragu-ragu lagi belanja di Oxide. Satu bulan pertama setelah program Garansi Bebas Pengembalian Shopee diluncurkan, Oxide bahkan mengalami peningkatan penjualan hingga hampir 20 persen. Dan sebenarnya konsumen juga enggak sesering itu melakukan pengembalian barang, paling cuma ada 1-2 orang dalam dua bulan,” jelas Iskandar.

Kunci kedua adalah berinvestasi pada fitur dan program promosi e-commerce. Sejak awal membangun Oxide, Iskandar selalu berusaha mengulik fitur dan program promosi yang ada di Shopee. Ia percaya bahwa penggunaan fitur dan program yang tepat sasaran dapat membantunya meningkatkan visibilitas toko dan penjualan produk.

“Fitur utama yang Oxide gunakan adalah Iklan Shopee. Oxide juga rajin mengikuti program Shopee, seperti Voucher Toko, dan Gratis Ongkir. Keduanya punya dampak besar untuk penjualan Oxide. Para penjual memang harus berani memaksimalkan penggunaan fitur dan program Shopee. Penentuan strategi promosi di Shopee ini sama seperti investasi. Kita harus tahu channel promosi mana yang paling efektif, lalu kita berinvestasi di situ supaya hasil penjualan kita makin maksimal,” tambah pria yang juga pernah bekerja sebagai staf counter supermarket ini.

Selanjutnya adalah adaptif terhadap perubahan lanskap bisnis. Pelaku usaha juga wajib untuk bersikap adaptif terhadap setiap perubahan lanskap bisnis yang ada, seperti mencari celah peluang yang dapat dimaksimalkan dengan adanya perubahan tersebut. Itulah mengapa riset bisnis dan perilaku konsumen menjadi suatu hal yang esensial dalam perkembangan bisnis Oxide.

“Di Oxide, kami selalu menerapkan sikap yang adaptif dan rajin melakukan riset pasar. Kami selalu mencoba menangkap peluang di setiap perubahan lanskap bisnis yang ada. Contohnya, kalau ada pembaruan program di platform online maupun ada feedback dari konsumen, kami berusaha menjadikan hal tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan pelayanan Oxide. Intinya akan balik lagi ke konsumen, kami ingin memastikan bahwa konsumen kami merasa puas,” kata Iskandar.

Sejalan dengan komitmen dalam mendorong roda perekonomian nasional melalui pilar UMKM dan brand lokal, Shopee mengembangkan fitur dan program inovatif untuk mendukung pertumbuhan bisnis lokal. Pada tahun 2023, sebanyak 84 persen pelaku usaha di Shopee berasal dari UMKM dan brand lokal, dengan 93 persen total transaksi didominasi oleh produk lokal. Shopee berupaya untuk terus menciptakan ekosistem yang inklusif dan mendukung pertumbuhan serta kesuksesan jangka panjang UMKM dan brand lokal di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- (FIATA) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) sukses menggelar acara inti FIATA Regional Asia Pasific (RAP) Meeting 2024 di Merusaka, Nusa Dua, Bali pada Kamis (11/7/2024). Acara dibuka oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dengan sejumlah keynote speakers seperti Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki N. Hanafi, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Akbar Djohan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga memberi arahan secara daring terkait strategi pembangunan sektor logistik kawasan regional. FIATA-RAP 2024 dihadiri lebih dari 200 peserta pemimpin industri logistik, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia khususnya Asia Pasifik. Pada hari pertama Kamis (11/7/2024), para peserta mengikuti

diskusi panel mengusung tema Logistics Outlook 2024’ The Future of Logistics Investment :

Navigating Towards Sustainability.

Sejumlah pembicara yang hadir meliputi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM Dedi Latip, Director General FIATA Stephane Graber, Direktur Strategi PT Pelindo (Persero) Prasetyo, VP Supply and Logistic Operation PT Kilang Pertamina Internasional Woody

Boemara, Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS) Eka Suhendra dan

Managing Director TaxPrime, Muhammad Fajar Putranto, yang dipandu Chief Public Affairs & Communication ALFI/ILFA, Poppy Zeidra.

Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) ALFI/ILFA yang diikuti oleh seluruh perwakilan wilayah ALFI di Indonesia. Lebih dari 250 pemimpin industri berkumpul untuk

merumuskan rekomendasi usulan kebijakan dalam menata masa depan sektor logistik di tingkat regional sekaligus upaya menjaga ketahanan keberlanjutan bisnis dalam rantai pasok global. Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam arahannya mengatakan potensi industri logistik di kawasan Asia Pasifik didukung oleh pertumbuhan ekonomi tingginya investasi, serta peningkatan volume

perdagangan.

Namun tantangan, terang Maruf masih menjadi perhatian khususnya ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik dan fluktuasi nilai tukar mata uang. “Pesan saya pertama dorong adaptasi dan inovasi teknologi dengan transformasi digital di sektor logistik, yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan dan akurasi, dalam proses distribusi sehingga dapat menurunkan ongkos logistik. Kedua tingkatkan investasi dalam pelatihan SDM yang memadai bagi tenaga kerja dan ketiga perkuat reformasi regulasi kebijakan dan regulasi yang selaras antar instansi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif," ungkap Wapres RI.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya memaparkan pemerintah Indonesia telah membangun National Logistic Ecosystem (NLE). Melalui NLE diharapkan dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegrasikan dalam

satu sistem kemudahan “Single Submission”.

“Tantangan industri logistik semakin beragam, mulai dari adaptasi terhadap teknologi, hingga dinamika pasar global yang terus berubah. Budi menekankan pentingnya efisiensi bidang transportasi logistik.”

Presiden FIATA Turgut Erkerskin mengapresiasi Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah.

Turgut mengatakan FIATA-RAP 2024 harus menjadi contoh bagi semua negara dalam mempertemukan

negara-negara mitra demi memperkuat konektivitas perdagangan internasional.

“Saat kita berada di sini, kita membahas tantangan dan peluang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia Pasifik karena semua perekonomian, semua rantai pasokan saat ini saling terhubung. Sistem yang berfungsi dengan baik di satu negara saja tidak cukup. Negara-negara harus bekerja sama,

dalam mengembangkan koridor transportasi dan logistik.” kata Turgut.

Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki N. Hanafi mempertegas bahwa dunia dihadapkan pada tantangan signifikan seperti regulasi yang semakin ketat, perang dagang dan perubahan dinamika pasar. "Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri dan komunitas, kita dapat menciptakan ekosistem logistik yang efisien dan berkelanjutan," ujarnya.

RAPIMNAS ALFI/ILFA Sepakat Rekomendasi Usulan Badan Logistik Nasional Sektor logistik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan global. Pada tahun 2023, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen.

“Investasi dalam teknologi hijau dan solusi logistik yang berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan

kebutuhan mendesak. Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Big Data dalam manajemen rantai pasok telah menunjukkan efisiensi yang signifikan, mengurangi biaya operasional hingga 20 persen dan emisi karbon hingga 15 persen " kata Ketua Umum ALFI/ILFA, Akbar Djohan Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA 2024 yang digelar setelah diskusi panel FIATA-RAP 2024.

Seluruh anggota ALFI/ILFA menyepakati rekomendasi usulan asosiasi kepada pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau lembaga setingkat kementerian yang khusus untuk mengatur tata kelola logistik nasional dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan industri dalam negeri. Akbar menambahkan “Kami mengusulkan pembentukan lembaga atau badan atau dewan logistik nasional yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa arus masuk modal bruto ke negara-negara berkembang, kecuali China, pada tahun lalu meningkat menjadi 110 miliar dolar AS atau 0,6 persen dari output ekonomi negara-negara berkembang tersebut. Itu merupakan tingkat tertinggi sejak 2018.

Temuan IMF tersebut merupakan bagian dari Laporan Sektor Eksternal IMF mengenai mata uang, arus modal, dan ketidakseimbangan keuangan. Temuan itu menunjukkan adanya ketahanan di negara-negara berkembang, meskipun suku bunga AS yang meningkat tajam menarik dana ke aset-aset dolar.

Mengutip dari Reuters, IMF mengatakan dalam laporannya bahwa negara-negara berkembang mengalami penurunan aliran masuk portofolio bersih yang lebih fluktuatif. Namun arus masuk bersih investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) lebih stabil.

“Hal ini sebagian disebabkan oleh fundamental yang lebih kuat,” kata IMF dalam postingan blog yang menyertai laporan tersebut.

“Memang benar bahwa banyak negara kini memperoleh manfaat dari kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang lebih kuat, serta penerapan kebijakan dan perangkat yang lebih efektif,” IMF menambahkan.

Pada saat yang sama, laporan tersebut menyatakan, China mengalami arus keluar modal bersih selama periode 2022—2023, termasuk arus masuk FDI bersih yang negatif.

“Beberapa diantaranya mungkin mencerimankan perusahaan multinasional yang melakukan repatriasi pendapatan. Namun hal ini juga mungkin mencerminkan pergeseran ekspektasi mengenai pertumbuhan Tiongkok dan fragmentasi geo-ekonomi,” kata IMF.

Secara keseluruhan, arus masuk modal bruto global menurun menjadi 4,4 persen dari PDB global atau 4,2 triliun dolar AS pada periode 2022—2023, dari 5,8 persen PDB global atau 4,5 triliun dolar AS pada tahun 2017—2019.

IMF mengatakan hal ini sebagian mencerminkan penghematan aliran modal, dimana orang asing membeli lebih sedikit aset lokal, dan penduduk membeli lebih sedikit aset di luar negeri.

Namun AS mendapat manfaat besar dari perubahan ini, dengan menyumbang 41 persen arus masuk bruto global selama periode 2022—2023, hampir dua kali lipat pangsanya sebesar 23 persen pada medio 2017—2019. Porsi arus keluar bruto global AS juga meningkat menjadi 21 persen dari 14 persen pada periode yang sama.

Hal ini mungkin mencerminkan meningkatnya fragmentasi keuangan, namun juga mencerminkan melemahnya beberapa strategi perpajakan dan peraturan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional besar.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa nilai tukar efektif riil dolar AS dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan PDB AS sebesar rata-rata 5,8 persen pada 2023. Euro dinilai terlalu rendah sebesar 1,7 persen, Yen dinilai terlalu tinggi sebesar 1,7 persen, dan Yuan dinilai terlalu tinggi sebesar 0,7 persen.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp 5,59 triliun dalam periode 8-11 Juli 2024. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (12/7/2024), menuturkan nilai tersebut terdiri atas modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3 triliun, pasar saham Rp 0,32 triliun, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 2,27 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, sejak awal 2024 sampai dengan 11 Juli 2024, aliran modal asing keluar bersih di pasar SBN mencapai Rp 28,82 triliun dan di pasar saham Rp 6,75 triliun, sedangkan modal asing masuk bersih di SRBI Rp 153,20 triliun.

Lebih lanjut, Erwin mengatakan premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 11 Juli 2024 sebesar 69,03 basis poin (bps), turun dibandingkan 5 Juli 2024 sebesar 72,98 bps.

Sementara, imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 6,88 persen, dan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun juga turun ke level 4,21 persen.

Rupiah di awal perdagangan Jumat dibuka pada level Rp 16.120 per dolar AS, menguat dibandingkan penutupan perdagangan Kamis (11/7/2024) yang sebesar Rp 16.190 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah ke level 104,44 di akhir perdagangan Kamis (11/7/2024).

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI). Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kita ajukan melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Diperlukan mekanisme yang jelas... (halaman berikutnya)

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Fahmy mengaku belum mengerti maksud pembatasan BBM bersubsidi yang dilontarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

"Saya tidak tahu yang dimaksud itu pembatasan apa, apakah dengan pengurangan kuota yang ini pasti akan menimbulkan kelangkaan BBM di beberapa SPBU dan tentu menimbulkan masalah baru," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fahmy menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus disertai dengan mekanisme yang efektif agar tepat sasaran. Fahmy menyebut metode penggunaan aplikasi My Pertamina dan pembatasan berdasarkan silinder mesin kendaraan sejauh ini masih jauh dari kata maksimal.

"Ini yang harus ada sebuah instrumen atau mekanisme yang tepat dan diterapkan di SPBU tanpa juga merepotkan petugas SPBU," ucap Fahmy.

Fahmy memahami urgensi pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi yang selama ini membebani keuangan negara. Fahmy mendorong pemerintah bersikap tegas dalam memetakan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

"Tegaskan saja kalau misalnya yang berhak membeli BBM bersubsidi itu sepeda motor, kendaraan angkutan barang atau angkutan kota, truk, jadi yang selebihnya tidak boleh (mendapatkan BBM bersubsidi," kata Fahmy.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi juga mendapat tanggapan dari PT Pertamina (Persero). Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan komitmen Pertamina menjalankan apa pun keputusan pemerintah.

"Kalau Pertamina prinsipnya akan mengikuti arahan pemerintah nantinya," ujar Fadjar saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fadjar mengatakan Pertamina mendukung segala upaya pemerintah dalam implementasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Fadjar menyampaikan Pertamina juga telah melakukan sejumlah dalam menerapkan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak," ucap Fadjar.

Pertamina, lanjut Fadjar, juga memiliki program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Fadjar menyebut Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional," lanjut Fadjar.

Menurut Fadjar, semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, Pertamina juga terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp 5,59 triliun dalam periode 8-11 Juli 2024. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (12/7/2024), menuturkan nilai tersebut terdiri atas modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3 triliun, pasar saham Rp 0,32 triliun, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 2,27 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, sejak awal 2024 sampai dengan 11 Juli 2024, aliran modal asing keluar bersih di pasar SBN mencapai Rp 28,82 triliun dan di pasar saham Rp 6,75 triliun, sedangkan modal asing masuk bersih di SRBI Rp 153,20 triliun.

Lebih lanjut, Erwin mengatakan premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 11 Juli 2024 sebesar 69,03 basis poin (bps), turun dibandingkan 5 Juli 2024 sebesar 72,98 bps.

Sementara, imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 6,88 persen, dan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun juga turun ke level 4,21 persen.

Rupiah di awal perdagangan Jumat dibuka pada level Rp 16.120 per dolar AS, menguat dibandingkan penutupan perdagangan Kamis (11/7/2024) yang sebesar Rp 16.190 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah ke level 104,44 di akhir perdagangan Kamis (11/7/2024).

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement atau menukar utang untuk perjanjian konservasi laut senilai 35 juta dolar AS atau Rp 565 miliar, yang utamanya diarahkan untuk konservasi terumbu karang.

Hal itu diumumkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai pertemuannya dengan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue.

“Tujuannya untuk ikut memperkuat dan menjaga kelestarian laut dan terumbu karang yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Melansir laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut dilakukan pada 3 Juli 2024. Dengan ini, AS menukar utang Indonesia dan mengalihkan dananya untuk melindungi ekosistem terumbu karang.

Kesepakatan itu merupakan yang keempat di bawah Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis, yang disahkan kembali pada 2019 sebagai Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (TFCCA), dan yang pertama berfokus terutama pada ekosistem terumbu karang.

Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedubes AS Michael Kleine mengatakan, kesepakatan itu merupakan bukti hubungan bilateral yang kuat antara AS dengan Indonesia. Adapun pertemuan Sri Mulyani dan Alexia Latortue tidak hanya membahas perjanjian tukar utang RI dan AS, melainkan turut mendiskusikan perkembangan transisi energi di Indonesia.

Mereka membicarakan soal pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan dengan melibatkan tim Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon, yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada saat Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali (Presidensi G20 Indonesia)

“JETP didukung oleh berbagai negara, utamanya Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menanggapi soal isu rencana kenaikan rasio utang negara mencapai hingga 50 persen pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Dia menilai angka kenaikan yang signifikan tersebut harus disertai penjelasan yang logis, kaitannya dengan kejelasan target penerimaan negara dan efektivitas belanja.

“Belum dapat menilai selama belum disertai dengan penjelasan tentang konsep menaikkan tax ratio, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan efektivitas belanja,” kata Dolfie kepada Republika, Jumat (12/7/2024) petang.

BACA JUGA: Banyak Lakukan Ini, Wajah Kita akan Dikenal Rasulullah di Hari Kiamat

Dolfie menuturkan, perlu adanya konsep yang jelas dalam perencanaan anggaran sehingga perhitungan kenaikan rasio utang menjadi lebih masuk akal. Menurutnya, pembiayaan melalui utang merupakan bagian akhir dari upaya-upaya dalam meningkatkan tax ratio, PNBP, efektivitas belanja pemerintah, dan risiko fiskal.

“Dulu saat kampanye ada gagasan untuk menaikkan tax ratio hingga 23 persen, apabila ini dapat dicapai tentu saja pembiayaan melalui utang sudah tidak penting lagi. Jadi diperlukan skenario yang utuh,” tegasnya.

Namun, menurut penuturannya, saat ini gagasan tax ratio 23 persen rupanya sudah tidak pernah dibahas lagi sebagai pendapatan negara dalam APBN bersama Komisi XI DPR.

“Hanya makan bergizi gratis saja yang dibahas untuk masuk dalam APBN 2025,” ungkapnya.

Sehingga, lagi-lagi dia menekankan agar ada penjelasan yang komprehensif terlebih dahulu mengenai tax ratio, PNBP, efektivitas belanja. Baru melangkah bicara soal pembiayaan utang.

“Belum ada konsep bagaimana menaikkan tax ratio menjadi 23 persen, kenapa tiba-tiba mau naikkan utang dengan jumlah yang signifikan?” ujar Dolfie.

Dolfie melanjutkan, dia menggarisbawahi bahwa utang diperlukan apabila penerimaan negara tidak mampu membiayai belanja. Oleh sebab itu perlu diketahui dulul mengenai kemampuan penerimaan negara seberapa besar, belanja yang efektif seberapa besar, sehingga butuh utang seberapa besar pula.

“Jadi konsep menambah utang harus dilihat dari sisi upaya menambah penerimaan dan efektivitas belanja juga. Tidak bisa hanya parsial,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, desas desus Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sepeda motor listrik kini sedang diminati banyak kalangan. Selain menghemat bahan bakar, kendaraan listrik dinilai lebih ramah lingkungan.

Meski secara perawatan hampir sama dengan motor konvensional namun ada beberapa kiat berkendara aman dengan sepeda motor listrik. Instruktur Safety Riding Astra Motor Sulselbartrabon, Wanny, mengatakan berkendara dengan motor listrik, memerlukan kehati-hatian ekstra karena beberapa faktor spesifik.

BACA JUGA: Banyak Lakukan Ini, Wajah Kita akan Dikenal Rasulullah di Hari Kiamat

Motor listrik menghasilkan torsi instan yang dapat menyebabkan akselerasi langsung, sehingga pengendara perlu mengontrol kecepatan melalui pegangan gas dengan lebih hati-hati untuk menghindari kehilangan kendali.

Berbeda dengan motor bensin, motor listrik memiliki suara mesin senyap yang hampir tidak terdengar, sehingga pengendara yang baru menggunakan motor listrik perlu lebih terbiasa saat mengukur tarikan gas untuk berakselerasi dengan halus dan perlahan.

Berkat suara yang senyap, pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya mungkin tidak menyadari keberadaan motor listrik, sehingga berkendara harus lebih berhati-hati. “Sepeda motor listrik ini kalau kita nyalakan itu nyaris tak terdengar, saat motor ditarik gasnya itu sentakannya instan dan sedikit berbeda dengan motor bensin” ujar Wanny.

Wanny menyarankan pengendara sepeda motor listrik agar membiasakan untuk selalu menarik rem ketika menyalakan motor listrik, dan melepasnya secara perlahan sembari dengan lembut menarik akselerasi pada handgrip gas.

“Saat menarik gas sebaiknya rem belakangnya pegang, supaya mencegah jangan sampai sentakannya membuat pengendara kehilangan kendali, agar tidak langsung lompat istilahnya, kemudian lepas rem pelan-pelan, kalau sudah terbiasa, itu akan menjadi kebiasaan nantinya,” jelas Wanny.

Lebih lanjut, setelah memahami karakter motor listrik, Wanny mengatakan pengendara perlu merencanakan perjalanan dengan mengukur rute, jarak, dan kapasitas jangkauan motor listrik yang akan digunakan.

Pastikan rute yang hendak ditempuh sesuai dengan sisa baterai yang dimiliki sepeda motor, sisakan waktu untuk mengisi daya baterai di rumah. Selain itu, pengendara perlu mengetahui lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mengisi daya atau mengganti baterai di sepanjang rute perjalanan.

“Gunakan perlengkapan yang baik dan lengkap, seperti helm SNI sesuai ukuran kepala, sarung tangan, jaket, hingga sepatu, tidak untuk menghindari tilang polisi, tapi untuk keselamatan diri sendiri,” Wanny menambahkan.