REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) tengah mengkritisi impor ilegal yang membuat rusaknya pasar dalam negeri akibat harganya yang dijual lebih murah dibandingkan impor legal maupun produk lokal. Hal itu setidaknya tercermin pada data impor/ekspor pakaian dari China ke Indonesia yang berbeda antara data International Trade Center (ITC) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan data ekspor pakaian jadi (HS 61) dari China ke Indonesia yang dirilis ITC dengan data impor pakaian jadi ke Indonesia dari China yang dirilis BPS terjadi setidaknya sejak dua dekade yang lalu.

Tercatat, periode 2004-2023, jumlah ekspor HS 61 dari China ke Indonesia menurut data ITC berjumlah 6.969,96 juta dolar AS. Sementara itu, data impor HS 61 ke Indonesia dari China menurut BPS sebanyak 1.817,33 juta dolar AS. Artinya, ada selisih yang sangat dalam hingga mencapai 5.152,83 juta dolar AS.

Selain komoditas pakaian jadi (HS 61), ada pula perbedaan yang cukup tajam pada data ekspor alas kaki (HS 64) dari China ke Indonesia menurut ITC dengan jumlah impor alas kaki ke Indonesia dari China menurut BPS.

Tercatat dalam periode 2005-2022, terdapat selisih yang tajam antara data ekspor dari China ke Indonesia (ITC) dan impor ke Indonesia dari China (BPS) yang rerata mencapai 72 persen. Selisih paling tinggi terjadi pada 2014 sebesar 196 persen, disusul 2022 sebesar 160 persen.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menuturkan, perbedaan data eskpor-impor tersebut menunjukkan adanya aktivitas impor ilegal yang begitu masif masuk ke Indonesia.

“Diduga ilegal karena tidak tercatat secara resmi, ini sudah berlangsung lama dengan nilai yang sangat besar,” kata Budihardjo dalam diskusi bertema ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024) lalu.

Hippindo berharap pemerintah memberikan perhatian pada persoalan impor ilegal yang mengganggu pertumbuhan industri ritel di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hippindo Haryanto Pratantara mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang menangani secara khusus persoalan impor ilegal.

“Kalau sekarang situasinya lagi urgen, harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin,” kata Haryanto.

Haryanto mengatakan, dengan adanya satgas khusus impor ilegal tersebut, diharapkan menjadi upaya pencegahan penyelundupan barang impor ilegal yang masuk melalui pelabuhan tikus. Sejalan dengan itu, dia berharap satgas bisa bekerja dalam konteks penegakan hukum pula.

Dia mencontohkan penegakan hukum itu diantaranya menyita barang beredar ilegal serta menutup toko yang menjual barang-barang impor ilegal. Selain itu juga bagi penjual, distributor, dan importir produk tidak resmi harus ditangkap dan diproses secara hukum. Termasuk penindakan terhadap oknum pemerintah yang terlibat.

Dia meyakini dengan upaya-upaya tersebut, impor ilegal akan secara signifikan dapat berkurang. Sehingga diharapkan berdampak pada positifnya pertumbuhan industri ritel domestik. “Itu bisa siginifikan kurangi impor ilegal yang membuat industri ritel dalam negeri bertumbuh. Pabrik juga sama, pabrik lokalnya semua bisa jalan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) dan Badan Narkotika Nasional RI melaksanakan audiensi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba di wilayah kerja PTPN Group. Audiensi ini dilaksanakan di Kantor Pusat BNN, Jakarta, pada hari Rabu (3/7/2014).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), diantaranya Kepala BNN, Komjen Pol Dr Marthinus Hukom, SIK, MSi, Deputi Bidang Pencegahan, Irjen Pol Dr Drs Richard M Nainggolan, SH,MM,MBA, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Irjen Pol Drs Heri Maryadi, MM, Deputi Bidang Pemberantasan, Irjen Pol Drs I Wayan Sugiri, SH, SIK, MSi, dan Plt Deputi Bidang Rehabilitasi, Brigjen Pol Dr Farid Amansyah, SpPD.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero), M Arifin Firdaus didampingi oleh Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum PTPN III (Persero), Hengki Heriandono menyampaikan maksud dan tujuan audiensi tersebut sebagai komitmen PTPN III untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba. Audiensi dilanjutkan dengan penyampaian materi yang mencakup integrasi PTPN Group dan dukungan yang dibutuhkan dari BNN mulai dari koordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, kerja sama dalam pelaksanaan tes narkoba, serta penyuluhan dan edukasi terkait kesadaran akan bahaya narkoba bagi karyawan di lingkungan PTPN Grup.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero) berharap dalam usaha peningkatan produktifitas komoditas PTPN Group yang saat ini dilakukan, karyawan/karyawati PTPN Group khususnya yang berada di lapangan, terhindar dari bahaya narkotika. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom SIK, MSi menyambut baik kedatangan PTPN III (Persero) dan berharap sinergi antara PTPN III dan BNN dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan kerja.

Kepala BNN mendukung pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan perkebunan PTPN Group untuk mewujudkan kebun bersih narkoba (bersinar). Kepala BNN berharap kerja sama yang semakin erat antara PTPN III (Persero) dan BNN RI dapat dituangkan dalam bentuk MoU, sehingga kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan selanjutnya di Regional PTPN Group dengan BNN kabupaten/kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir me-relaunching Yayasan BUMN. Sebagaimana BUMN, Erick pun ingin Yayasan BUMN melakukan transformasi agar bisa semakin berkontribusi bagi negara dan masyarakat.

"Sejalan dengan transformasi Kementerian BUMN dan BUMN, kami juga mendorong Yayasan BUMN untuk bertransformasi melihat isu-isu masa depan apakah soal isu hijau atau isu kesehatan yang dialami ibu dan anak dan bagaimana bisa bekeberlanjutan. Ini transformasi yang kita harapkan terjadi," ujar Erick di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Erick mengingatkan, peran besar Yayasan BUMN saat bahu-membahu membantu pemerintah dan masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19. Kala itu, Yayasan BUMN berkolaborasi dengan Kementrian PUPR menyiapkan wisma atlet sebagai rumah sakit penanganan Covid-19.

Erick menjelaskan, Yayasan BUMN juga bekerja keras dalam menyukseskan program vaksinasi di berbagai wilayah Indonesia. Dia menilai, hal itu membuat citra Yayasan BUMN mendapat apresiasi dari banyak pihak.

"Kita saat itu mendapat kepercayaan donasi dari swasta hampir Rp 300 miliar disumbangkan melalui BUMN, kita berdayakan untuk cari alat yang dibutuhkan seperti ventilator," ucap Erick dalam acara relaunching Yayasan BUMN bertajuk 'Membangun Jiwa Raga dan Alam untuk Indonesia'.

Erick menyampaikan, kehadiran Yayasan BUMN merupakan komitmen BUMN dalam menunaikan fungsinya yang tak sekadar sebagai korporasi, melainkan juga agen pembangunan. Dia menekankan, BUMN tak hanya terus berpacu menjadi sebuah perusahaan yang memberikan fiskal untuk negara melalui pajak dan dividen, juga mendorong pemerataan ekonomi.

"Kita ingin menjadi agen pembangunan, sebuah korporasi yang bisa menekan isu kesenjangan logistik dan hal-hal lain yang dibutuhkan masyarakat," ucap mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick mengatakan, Yayasan BUMN pun mendapat kepercayaan untuk berkolaborasi dengan Temasek Foundation dalam menjaga kelestarian lingkungan. Erick berharap langkah Temasek Foundation dapat diikuti olehsemua BUMN untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kontribusi Yayasan BUMN bagi sektor lingkungan hingga sosial masyarakat.

"Pesan saya untuk para direksi BUMN, kalau dari luar negeri dan swasta percaya, masak kita yang BUMN tidak percaya. Kita berkolaborasi seperti saat covid-19 berjuang bersama-sama, insyaAllah akan bermanfaat untuk negara dan masyarakat," kata Erick.

70 persen PMN BUMN...

Erick Thohir mengatakan, mayoritas penyertaan modal negara (PMN) dialokasikan untuk BUMN yang menjalani penugasan pemerintah. Hal itu sekaligus menepis tudingan PMN diberikan bagi BUMN yang dalam kondisi sakit.

"Periksa dulu BUMN yang mana, ingat loh, waktu saya ketemu dengan Komisi VI (DPR) itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik (PMN) itu karena penugasan, dan ada juga restrukturisasi," ujar Erick di Sarinah, Jumat.

Erick juga terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, terdapat sejumlah BUMN yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Erick dan Sri pun telah bersepakat untuk memetakan sejumlah BUMN. Hal ini bentuk sinergi yang baik antara Kementerian BUMN dan Kemenkeu.

"Kan ada beberapa BUMN memang di bawah Kemenkeu. Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN, tetapi itu menjadi bagian kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," kata Erick.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menjelaskan, proporsi alokasi penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Arya mengatakan mayoritas PMN ditujukan untuk menjalankan penugasan pemerintah.

"Yang pasti PMN itu diberikan biasanya kita minta untuk penugasan. Bisa dibilang hampir 70-80 persen PMN kita itu penugasan," ujar Arya di ruang media kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 4.800 ton untuk awal Juli 2024 di Bone, Sulawesi Selatan, guna meningkatkan produktivitas padi dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruky dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan dukungan itu untuk mendorong suksesnya program bantuan pompa irigasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Desa Jaling, Kabupaten Bone, pekan ini.

"Dengan adanya bantuan pompa irigasi dari pemerintah, petani di Bone sekarang sudah bisa menggarap lahannya hingga tiga kali dalam setahun, sudah seperti lahan pertanian di Indonesia pada umumnya. Agar mendapatkan hasil yang optimal tentu diperlukan ketersediaan pupuk, sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani juga bertambah. Pupuk Indonesia di sini hadir menjalankan perannya dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi," ujar Panji.

Panji, yang turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa lahan pertanian di Bone sebagian besar merupakan lahan tadah hujan.

Agar tetap produktif, pemerintah memperbaiki irigasi melalui bantuan 300 pompa. Selama ini, kata dia, petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga dalam setahun, petani hanya bertani satu kali saja.

Pada 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 137.342 ton di Kabupaten Bone. Rinciannya, pupuk urea 61.500 ton, NPK Phonska 61.290 ton, NPK kakao 2.100 ton, dan pupuk organik sebanyak 12.452 ton.

Adapun stok pupuk bersubsidi yang kini ada di kios dan bisa langsung ditebus petani Bone antara lain pupuk urea bersubsidi 2.682 ton dan NPK Phonska 2.101 ton. Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok NPK kakao di kios sebanyak 34 ton. Stok pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan.

Sementara itu, guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang yakni empat gudang lini III atau di tingkat kabupaten, 7 distributor, 139 kios, serta 5 petugas lapang yang akan memastikan distribusi dan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan, termasuk melakukan pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.

Panji menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios. Kami berharap stok pupuk yang ada bisa diserap petani dengan optimal, sehingga produktivitas dan kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang menangani secara khusus persoalan impor ilegal. Para pengusaha ritel saat ini sangat mengeluhkan mengenai maraknya impor ilegal yang dikhawatirkan dapat mengancam potensi pertumbuhan industri ritel di Indonesia.

“Ini memang benar-benar harus pemerintah yang memberikan solusi tepat, yaitu dengan cara membuat penegakan hukum yang benar. Dan kalau sekarang situasinya lagi urgen, harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hippindo Haryanto Pratantara dalam diskusi bertajuk ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Haryanto mengatakan, dengan adanya satgas khusus impor ilegal tersebut, diharapkan menjadi upaya pencegahan penyelundupan barang impor ilegal yang masuk melalui pelabuhan tikus. Sejalan dengan itu, dia berharap satgas bisa bekerja dalam konteks penegakan hukum.

Dia mencontohkan penegakan hukum itu diantaranya menyita barang beredar ilegal serta menutup toko yang menjual barang-barang impor ilegal. Selain itu juga bagi penjual, distributor, dan importer produk tidak resmi harus ditangkap dan diproses secara hukum. Termasuk penindakan terhadap oknum pemerintah yang terlibat.

“Kalau itu dilakukan semua, harusnya tidak ada yang berani jual barang ilegal terang-terangan termasuk dipamerkan di marketplace,” tuturnya.

Dia meyakini dengan upaya-upaya tersebut, impor ilegal akan secara signifikan dapat berkurang. Sehingga diharapkan berdampak pada positifnya pertumbuhan industri ritel domestik.

“Itu bisa siginifikan kurangi impor ilegal yang membuat industri ritel dalam negeri bertumbuh. Pabrik juga sama, pabrik lokalnya semua bisa jalan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menegaskan bahwa penertiban aktivitas impor ilegal adalah langkah yang penting dalam mengurangi distraksi terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia.

“Maka dari itu, impor ilegal dan impor borongan harus ditindak tegas dan diberantas,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menaruh perhatian penuh terhadap persoalan pembayaran sejumlah BUMN infrastruktur atau karya kepada vendor. Erick pun memiliki strategi agar kejadian seperti ini tak berulang di masa depan.

"Kita sudah bilang ada solusi-solusi yang kita dorong untuk semua (BUMN) karya, saya tidak bilang hanya Waksita, Wika, dan lain-lain bahwa seluruh pendanaan yang baru, baik dari pemerintah, ataupun dari perbankan itu masuk ke proyeknya," ujar Erick usai acara relaunching Yayasan BUMN di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Dengan demikian, lanjut Erick, BUMN karya tidak lagi memiliki alasan untuk tidak memenuhi kewajiban kepada para vendor. Erick berharap hal ini menjadi terobosan untuk meminimalisasi hambatan yang kerap dialami vendor saat bekerja sama dengan BUMN karya.

"Paling tidak, solusi strateginya sudah jalan dan itu yang kita pastikan pendanaan tidak langsung ke korporasi, tapi ke proyek. Saya sudah berulang-ulang waktu itu sampaikan," ucap Erick.

Dia juga mendorong BUMN karya untuk menyiapkan sejumlah langkah dalam memenuhi kewajiban terhadap vendor. Erick menilai, hal itu akan tergantung pada arus kas masing-masing BUMN karya.

"Mungkin ditanyakan kepada direksi dan komisaris, itu kan fungsinya yang mesti lebih detail dari saya," kata Erick.

Bertransformasi

Erick Thohir mengarahkan Yayasan BUMN untuk bertransformasi. Hal itu jika melihat tantangan kesehatan pada masa depan melalui bekal sosial yang diperoleh selama pandemi Covid-19.

"Saya tidak lupa bagaimana setiap malamnya saya menerima telepon, di mana banyak masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan akses perawatan. Dapat akses untuk oksigen, bahkan keesokan harinya saya mendapat pesan sudah ada yang mendahului kita," katanya di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat.

Yayasan BUMN pada saat pandemi, kata Erick, mendirikan dapur umum hingga mengalihfungsikan Wisma Atlet untuk Asean Games menjadi fasilitas rumah sakit untuk menampung belasan ribu pasien terjangkit Covid-19. Selain itu Yayasan BUMN juga mendorong vaksinasi gratis di berbagai tempat, seperti Surabaya, Jakarta, dan berbagai pelosok di Tanah Air.

"Yang luar biasa, Yayasan BUMN mendapat kepercayaan donasi dari sektor swasta yang hampir mendekati Rp 300 miliar, disumbang melalui Yayasan BUMN," kata Erick. Dana hibah tersebut diarahkan oleh Yayasan BUMN untuk menambah kapasitas kebutuhan oksigen bagi pasien serta berbagai alat perlengkapan perawatan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan keprihatinan atas kondisi pertumbuhan industri ritel yang belum mengalami pemulihan usai pandemi Covid-19. Menurut penuturannya, pengusaha ritel terpaksa menurunkan target tingkat okupansi pusat perbelanjaan pada tahun ini dari 90 persen menjadi 80 persen.

Hal itu disampaikan oleh Alphonzus dalam diskusi bertajuk ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ yang digelar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024). Dalam kesempatan itu, dia mengkritisi impor ilegal yang menjadi akar permasalahan terganggunya pertumbuhan industri ritel, baik barang impor maupun lokal.

“Saya kira ini salah satu keprihatinan kami dari APPBI, kami ini memberikan atau menyewakan tempat kepada peritel, kami melihat kedua kategori ini, yakni impor dan lokal sama-sama akan terganggu (oleh impor ilegal). Sebetulnya ini sudah terbukti pada saat kami menyusun rencana bisnis 2024 di 2023,” kata Alphonzus.

Dia mengungkapkan bahwa secara persentase tingkat kunjungan pusat perbelanjaan atau mall dinilai sudah cukup baik usai rampungnya pandemi Covid-19. Namun tidak demikian hasilnya pada tingkat okupansi pusat perbelanjaan.

“Tingkat kunjungan cukup baik bahkan sudah lebih dari 100 persen dibandingkan sebelum Covid-19, tetapi tingkat okupansi yang tadinya kami berharap bisa kembali seperti sebelum Covid-19 yakni 90 persen pada 2024 ini terpaksa kami harus merevisi menjadi 80 persen, setelah memang selama Covid-19 turun menjadi 70 persen,” ungkapnya.

Alphonzus bercerita bahwa sebenarnya para pengusaha pusat perbelanjaan berharap pada 2023 tingkat okupansi pusat perbelanjaan bisa mencapai 80 persen dan pada 2024 naik mencapai 90 persen. Sayangnya tidak dapat terealisasi.

“Kami terpaksa harus merevisinya karena banyak sekali gangguan yang mengakibatkan teman-teman peritel ada yang tidak bisa dan ada yang mengurangi pembukaan toko-toko barunya mengenai kendala tadi (gangguan impor ilegal),” ujar dia.

Lebih lanjut, Alphonzus menakankan bahwa ada ancaman stagnasi pertumbuhan industri ritel di Indonesia yang disinyalir terjadi karena maraknya impor tidak resmi atau ilegal yang kian menjamur.

“Saya berpendapat ada ancaman potensi stagnasi pertumbuhan industri ritel Indonesia setelah Idul Fitri. Dan itu terjadi, beberapa department store tutup outletnya,” ujarnya.

Alphonzus menjelaskan alasan dari pendapatnya tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal impor yang tidak memberikan angin segar sama sekali buat pengusaha ritel yang taat mengikuti aturan alias legal. Sebaliknya, impor ilegal diyakini akan semakin berlenggang pinggang, menyusul rencana pemberlakuan bea masuk 200 persen.

“Karena pemerintah hanya fokus bikin aturan untuk pembatasan impor yang dimana itu yang terkena adalah barang resmi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sudah terdaftar resmi, bayar pajak, melakukan prosedur impor secara resmi, dan sebagainya, Itu yang dijagain dan dibatasi, dibikin peraturan lebih ketat, tetapi impor ilegalnya sama sekali tidak pernah disentuh,” jelasnya.

Menurutnya, Permendag impor yang berkali-kali telah direvisi tidak menyelesaikan inti masalah yang sebenarnya. Alih-alih bertujuan melindungi UMKM dengan membatasi barang dari luar, aturan itu justru memperlebar potensi masuknya barang impor yang tidak resmi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pengusaha ritel dari berbagai asosiasi atau himpunan mengeluhkan tentang masalah impor ilegal yang menjamur dan dianggap merusak pasar domestik. Hal itu disampaikan dalam mengkritisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal impor yang berkali-kali direvisi dan dinilai tidak menyasar pokok permasalahan, yakni maraknya impor ilegal.

Keluhan itu dilayangkan oleh setidaknya tiga asosiasi, mulai dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo). Keluhan itu menyusul adanya rencana pemberlakuan bea masuk 200 persen.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, kebijakan pemberlakuan bea masuk setinggi itu disinyalir dapat semakin melancarkan aktivitas impor ilegal. Sehingga, praktek masuknya barang-barang impor secara tidak resmi akan makin membanjiri domestik, sementara pemerintah dianggap tidak memperhatikan hal itu.

“Sekarang dengan kondisi kami mematuhi seluruh peraturan, tapi ternyata bisa masuk barang-barang yang beredar di pasar tanpa mematuhi peraturan. Bea masuk yang dinaikkan 200 persen itu membuat impor ilegal makin berjaya,” kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Senada, Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengkritik peraturan pemerintah yang justru semakin menekan soal impor yang berkali-kali direvisi itu memang tak menyentuh akar permasalahan.

“APPBI merasa agak sedih karena pemerintah menerbitkan berbagai macam aturan yang kemudian dalam waktu singkat direvisi berkali-kali, jadi kami menyimpulkan bahwa direvisi itu karena tidak menemukan masalah sebenarnya. Karena jelas masalah sebenarnya adalah impor ilegal,” kata Alphonzus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Apregindo Suryamin Halim menekankan bahwa memang yang menjadi masalah dalam industri ritel saat ini tidak lain mengenai barang impor ilegal. Dia menekankan bahwa terjadi harga yang begitu jomplang di pasar antara barang yang masuk secara resmi dengan barang impor yang masuk secara ilegal. Hal itu jelas merugikan industri ritel domestik.

Suryamin mengatakan bahwa para pengusaha ritel memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata belanja, sehingga masyarakat tidak perlu mencari barang di luar negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan bersaing secara harga. Sayangnya barang-barang impor ilegal merusak tujuan tersebut dengan mematok harga yang jauh lebih murah.

“Masalahnya kenapa barang-barang ilegal ini bisa murah, pertama, tidak bayar safe guard, kedua tidak adanya label bahasa Indonesia, ketiga untuk pakaian bayi tidak ada standar nasional Indonesia,” ujar Suryamin.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Permendag impor telah mengalami tiga kali revisi. Sebelumnya adalah Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Revisi kedua adalah Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024. Sebulan setelahnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini aturan baru adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 telah resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Djakarta Lloyd (Persero) tengah menanti voting sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada awal pekan depan. Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan sidang PKPU merupakan momentum bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja.

Agung menyebut hal ini selaras dengan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar BUMN pelayaran tersebut bisa 'terlahir' kembali sebagai entitas bisnis yang sehat dan berdaya saing. Dengan begitu, Djakarta Lloyd akan mampu mengemban dua fungsi utama BUMN yakni sebagai value creator dan juga agen pembangunan.

"Simpelnya saya bisa menangkap di kepala Pak Erick mungkin bayangannya seperti Temasek di Singapura. Artinya, meski punya negara tapi bisa bersaing secara komersial," ujar Agung di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Agung menyampaikan Kementerian BUMN juga memandang Djakarta Lloyd masih dibutuhkan negara dalam mendukung program tol laut dan memperkuat ekosistem logistik nasional. Agung mengatakan perusahaan selama ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Negara tentu harus bisa menjangkau, kalau dibiarkan mekanisme pasar secara komersial di wilayah 3T itu tidak akan mau," ucap Agung.

Oleh karena itu, Achmad optimistis sidang PKPU akan mencapai kesepakatan damai (homologasi) dengan para kreditur. Sebagai gambaran, total kewajiban atau utang perusahaan tercatat sebesar Rp 750 miliar dari total 162 kreditur, sedangkan total aset Djakarta Lloyd sebesar Rp 791,8 miliar per 2023.

"Sampai saat ini, kami mendapatkan dukungan mayoritas, terutama BNI sebagai satu-satunya kreditor utama separatis, ada juga SMI Kemenkeu cukup besar dan dukungan mereka mutlak. Alhamdulillah kami dapat indikasi (positif)," lanjut Agung.

Agung yang baru menjabat sebagai Dirut Djakarta Lloyd pada akhir 2022 membeberkan beban utang perusahaan terjadi di masa lalu. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran pandemi covid-19.

Agung bersyukur kondisi perusahaan berangsur membaik berkat restrukturisasi organisasi hingga proses bisnis yang mengedepankan tata kelola yang baik. Upaya ini mampu mengembalikan laporan buku keuangan menjadi positif pada 2023 yang mana berada dalam kondisi negatif sebelumnya.

"Tiga-empat tahun ke belakang dari 2022 itu merah semua, merugi. Kami kenalkan kebijakan baru, menggali potensi bisnis dan dalam satu tahun, 2023 buku kita sudah biru, profit, jadi sebetulnya potensi bisnisnya, asetnya masih menjanjikan, asal dikelola dengan benar dan kehati-hatian," kata Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi meluncurkan superapp yakni wondr by BNI banking app. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, peluncuran wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi BNI dalam menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

“(Mobile banking BNI) paling lama dalam waktu enam bulan (akhir tahun) mobile banking sudah harus tutup. Kami enggak akan pakai dua platform, sementara [ini] masih jalan dua. Tapi suatu waktu harus tutup [mobile banking BNI],” ujarnya kepada usai Peluncuran wondr by BNI di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Royke menambahkan, saat ini pengguna mobile banking BNI sudah mencapai lebih dari 16 juta. Dengan adanya wndr by BNI, perseroan menargetkan pertumbuhan pengguna super app milik BNI pada tahun ini meningkat di angka 10-20 persen.

"Tahun depan diharapkan naik lebih banyak. Karena sudah pindah semua kan ke wndr by BNI dan kalau untuk target DPK (dana pihak ketiga) target kami rata-rata masih di kisaran 9-10 persen," ujar Royke.

BNI baru saja meluncurkan superapp wondr by BNI agar nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing. Peluncuran superapp ini diharapkan bisa mendorong nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing.

Peluncuran wondr by BNI juga diharapkan mampu meningkatkan secara bertahap Current Account Saving Account (CASA) atau himpunan dana murah hingga 80 persen dari total dana pihak ketiga BNI. Royke mengatakan, peluncuran wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi transformasi BNI untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami ingin secara bertahap naik CASA-nya menjadi 75 persen lalu naik lagi (menjadi) 80 persen," kata Royke.

Menurut laporan kinerja pada kuartal pertama, pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah BNI mencapai 6 persen secara tahunan sedangkan deposito 2,4 persen secara tahunan. Secara keseluruhan, DPK BNI meningkat 4,9 persen yoy.

Aplikasi ini merupakan....

Untuk mengajak masyarakat merasakan secara langsung penggunaan aplikasi perbankan wondr by BNI, BNI menyelenggarakan rangkaian aktivasi di berbagai kota di Indonesia sepanjang bulan Jus 2024 yang juga bertepatan dengan momen perayaan ulang tahun BNI ke-78.

Sebagai pembukaan, BNI menyelenggarakan BNI wondrFEST yang akan berlangsung tanggal 5-7 Juli 2024 di Plaza Timur, Plaza Utara dan Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta yang menghadirkan beragam tenant makanan dengan promo serba 78, hiburan musik, permainan, serta seni instalasi yang dapat dikunjungi oleh publik secara umum.

Pembukaan BNI wondrFEST ini diikuti dengan Giant Installation yang dihadirkan datam berbagai bentuk selama bulan Juli 2024, mewakili gaya hidup masyarakat saat ini, mulai dari sofa dan popcom, headset, sepatu, tas, hingga coffee cup yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta seperti Kota Tua, PIK COVE, Senayan City, dan Sarinah, hingga Plaza Ambarukmo Mall, Yogyakarta.

Instalasi ini menandai mulai berlakunya penawaran spesial di merchant unggulan berskala nasional seperti XXI, Gyu-Kaku, Shihlin, Richeese Factory, Pepper Lunch, Sour Sally, Fore, dan merchant lainnya di berbagai kote di indonesia mulai dari Rp7.800,dengan pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.

Selain membenkan pengalaman langsung bagi para pengguna lewat BNI wondrFEST di Jakarta, BNI juga skan menyelenggarakan BNI wondrPARADE dengan memanfaatkan momen Car Free Day di Jakarta, serte berbagai aktivitas iain yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan lainnya selama beberapa pekan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi meluncurkan superapp yakni wondr by BNI banking app. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, peluncuran wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi BNI dalam menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

“(Mobile banking BNI) paling lama dalam waktu enam bulan (akhir tahun) mobile banking sudah harus tutup. Kami enggak akan pakai dua platform, sementara [ini] masih jalan dua. Tapi suatu waktu harus tutup [mobile banking BNI],” ujarnya kepada usai Peluncuran wondr by BNI di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Royke menambahkan, saat ini pengguna mobile banking BNI sudah mencapai lebih dari 16 juta. Dengan adanya wndr by BNI, perseroan menargetkan pertumbuhan pengguna super app milik BNI pada tahun ini meningkat di angka 10-20 persen.

"Tahun depan diharapkan naik lebih banyak. Karena sudah pindah semua kan ke wndr by BNI dan kalau untuk target DPK (dana pihak ketiga) target kami rata-rata masih di kisaran 9-10 persen," ujar Royke.

BNI baru saja meluncurkan superapp wondr by BNI agar nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing. Peluncuran superapp ini diharapkan bisa mendorong nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing.

Peluncuran wondr by BNI juga diharapkan mampu meningkatkan secara bertahap Current Account Saving Account (CASA) atau himpunan dana murah hingga 80 persen dari total dana pihak ketiga BNI. Royke mengatakan, peluncuran wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi transformasi BNI untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami ingin secara bertahap naik CASA-nya menjadi 75 persen lalu naik lagi (menjadi) 80 persen," kata Royke.

Menurut laporan kinerja pada kuartal pertama, pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah BNI mencapai 6 persen secara tahunan sedangkan deposito 2,4 persen secara tahunan. Secara keseluruhan, DPK BNI meningkat 4,9 persen yoy.

Aplikasi ini merupakan....

Untuk mengajak masyarakat merasakan secara langsung penggunaan aplikasi perbankan wondr by BNI, BNI menyelenggarakan rangkaian aktivasi di berbagai kota di Indonesia sepanjang bulan Jus 2024 yang juga bertepatan dengan momen perayaan ulang tahun BNI ke-78.

Sebagai pembukaan, BNI menyelenggarakan BNI wondrFEST yang akan berlangsung tanggal 5-7 Juli 2024 di Plaza Timur, Plaza Utara dan Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta yang menghadirkan beragam tenant makanan dengan promo serba 78, hiburan musik, permainan, serta seni instalasi yang dapat dikunjungi oleh publik secara umum.

Pembukaan BNI wondrFEST ini diikuti dengan Giant Installation yang dihadirkan datam berbagai bentuk selama bulan Juli 2024, mewakili gaya hidup masyarakat saat ini, mulai dari sofa dan popcom, headset, sepatu, tas, hingga coffee cup yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta seperti Kota Tua, PIK COVE, Senayan City, dan Sarinah, hingga Plaza Ambarukmo Mall, Yogyakarta.

Instalasi ini menandai mulai berlakunya penawaran spesial di merchant unggulan berskala nasional seperti XXI, Gyu-Kaku, Shihlin, Richeese Factory, Pepper Lunch, Sour Sally, Fore, dan merchant lainnya di berbagai kote di indonesia mulai dari Rp7.800,dengan pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.

Selain membenkan pengalaman langsung bagi para pengguna lewat BNI wondrFEST di Jakarta, BNI juga skan menyelenggarakan BNI wondrPARADE dengan memanfaatkan momen Car Free Day di Jakarta, serte berbagai aktivitas iain yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan lainnya selama beberapa pekan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yannes Martinus Pasaribu, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menyatakan bahwa rajin mengganti oli secara rutin dapat membuat mesin motor matic bekerja lebih halus, bertenaga, dan mencegah kerusakan mesin.

"Motor matic membutuhkan dua jenis oli yang berbeda, yaitu oli mesin dan oli transmisi. Pergantian oli mesin secara berkala umumnya dilakukan setiap 2.000-3.000 kilometer, sedangkan untuk oli transmisi setiap 8.000-10.000 kilometer," kata Yannes di Jakarta, Kamis.

Yannes menuturkan bahwa oli mesin motor matic untuk penggunaan ringan biasanya menggunakan tingkat kekentalan sesuai dengan rekomendasi pabrikan, seperti 10W-30 atau 10W-40. Sedangkan untuk penggunaan ekstrem, sebaiknya gunakan oli dengan tingkat kekentalan lebih tinggi, misalnya 15W-40 atau 20W-50, untuk memberikan perlindungan ekstra pada mesin.

Penggantian oli secara rutin diperlukan karena oli yang jernih dan kental sangat dibutuhkan untuk melumasi mesin yang terus mengalami gesekan. Jika oli dibiarkan kotor, maka akan muncul endapan yang dapat menyumbat saluran oli, mengganggu sirkulasi, dan menurunkan performa mesin.

Piston, bearing, dan camshaft juga dapat menjadi rapuh dan rusak jika tidak diantisipasi dengan perawatan berkala. "Penggantian oli yang rutin juga dapat menghemat biaya perawatan dan menjaga nilai jual motor," katanya.

Yannes menjelaskan bahwa oli motor matic yang baik umumnya mengandung beberapa komponen dasar seperti zat aditif, termasuk detergen untuk membersihkan kotoran dan residu dari komponen mesin, dispersant untuk menjaga kotoran tetap tersuspensi dalam oli agar tidak menempel pada komponen mesin, dan anti-oksidan untuk melindungi oli dari oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan mesin.

Berikut beberapa oli yang direkomendasikan Yannes untuk masyarakat:

PTT Lubricants Challenger Scooter 10W-30 - Dibekali teknologi additive molybdenum untuk mengurangi gesekan pada mesin, meningkatkan respons akselerasi, dan performa irit bahan bakar.

Shell Advance AX7 Matic 10W-40 - Memberikan perlindungan tinggi terhadap keausan pada mesin, menjaga kebersihan mesin, dan mengoptimalkan kinerja dalam berbagai kondisi.

Castrol Power1 Scooter 10W-40 - Memberikan pelumasan optimal untuk mesin dengan pengalaman berkendara yang mulus.

Motul Scooter LE 4T 10W-30 - Dengan teknologi Low Emission (LE) dan formulasi HC-Tech untuk meminimalkan emisi, namun tetap menjaga performa mesin.

Yamalube Super Matic 10W-40 - Mengandung Molybdenum yang memberikan tingkat gesekan sangat rendah sehingga mesin motor bekerja maksimal.