Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. Acara ini membahas tentang kemajuan dari pelaksanaan kebijakan satu Peta dan sekaligus menyampaikan soal menyelesaikan timpang tindih pemanfaatan ruang.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Airlangga yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta memimpin rapat tersebut.

Airlangga mengatakan, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah berjalan selama delapan tahun, dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres No. 9 tahun 2016 dan diperbahurui dengan Perpres No. 23 tahun 2021. Ada sebanyak 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi yang menjadi bagian dari rencana aksi Kebijakan Satu Peta.

Kebijakan Satu Peta ini mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Airlangga pun menjabarkan, beberapa produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah seperti perbaikan rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tukbang kini lahan.

"Dengan melihat pentingnya Kebijakan Satu Peta, saya memandang Kebijakan ini perlu dibahas untuk berkait dengan capaian kemajuan dan pelaksanaan ke depan," kata Airlangga, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga mengatakan, Rakernas ini diharapkan dapat merumuskan strategi pencapaian target Kebijakan Satu Peta, perkembangan implementasi, dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta arah kebijakan sebagai implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

Selain menteri-menteri Jokowi, juga turut hadir di lokasi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron, juga gubernur beserta bupati dari sejumlah daerah di Indonesia, dan perwakilan dari dunia usaha.

Rakernas ini ada tiga agenda, yaitu agenda pertama terkait dengan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, kedua terkait dengan pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan agenda ketiga rekomendasi keberhasilan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

"Dalam setiap agenda, saya persilahkan kepada para Menteri, Kepala Daerah, dan peserta untuk dapat menyampaikan pandangan," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun strategi agar produksi beras di Indonesia tidak mengalami penurunan. Khususnya di tengah ancaman kekeringan panjang dan gelombang panas.

Strategi utamanya adalah melakukan pompanisasi, hal ini disebut Jokowi akan menjamin pengairan ke sawah-sawah. Maka ketika kekeringan terjadi, petani tak kesulitan mendapatkan air.

Ujungnya produktivitas bisa terjaga dan akhirnya produksi beras tidak mengalami penurunan. Hari ini Jokowi meninjau pemasangan pompa di Desa Bandan Hurip, Lampung Selatan, Lampung.

"Ini kan pompanisasi ini untuk antisipasi kalau terjadi kekeringan panjang terjadi gelombang panas, kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani produksi beras kita tidak turun, karena semua negara sekarang produksinya turun gegara gelombang panas dan kekeringan panjang," beber Jokowi usai meninjau pemasangan pompa, Kamis (11/7/2024).

Jokowi mengatakan di Lampung Selatan sendiri sejauh ini irigasinya sudah sangat baik. Pompa yang dipasang akan menarik air dari sumber yang lebih rendah menuju ke kawasan persawahan.

"Saya lihat di sini karena irigasinya juga baik, ini kita tarik airnya dari irigasi lebih rendah masuk ke irigasi sekunder tersier bisa lari ke sawah," papar Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyatakan dengan adanya pompanisasi petani yang biasanya cuma bisa panen sekali bisa bertambah jadi dua atau tiga kali.

"Diharapkan biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang dua kali bisa tiga kali," beber Jokowi.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan menjelaskan alasan terbitnya Permendag 8/2024 tentang kebijakan impor. Menurut Bara, terbitnya aturan tersebut merupakan hasil rapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah kementerian menyangkut 26 ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan di Jakarta dan Surabaya.

Bara menyebut Jokowi memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Perdagangan, untuk membahas hal tersebut. Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak dapat hadir karena sedang mengikuti Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Peru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas berperan sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa Permendag 36/2023 harus diubah. Sebagai informasi, secara kronologis Permendag 36/2023 diubah ke Permendag 3/2024, lalu Permendag 7/2024, dan terakhir diterbitkan Permendag 8/2024.

"Diputuskan bahwa kontainer yang 26 ribu itu harus dikeluarkan segera, karena itu bersifat urgent dan emergency. Nah untuk mengeluarkan itu Permendag 36 itu harus dirubah, Karena waktu itu kan diidentifikasi masalahnya, kenapa itu stuck barang-barang itu karena belum dikeluarkannya Pertek (Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian)," katanya kepada detikcom, Kamis (11/7/2024).

"Di Permendag 36 itu kan ada beberapa komoditi, elektronik dan segala macam, harus mendapatkan Pertek sebelum bisa keluar barangnya," tambah dia.

Pemerintah lantas sepakat melakukan relaksasi atas perintah Jokowi agar kontainer tersebut bisa keluar. Tapi ia menegaskan Zulhas sedang tidak berada di Indonesia, namun tetap menandatangani Permendag 8/2024 secara digital dari Peru.

"Di sana jam 2 pagi ketika dikontak Pak Menko Perekonomian. Menko perekonomian mengatakan, apa saya saja yang menandatangani sebagai Menteri Perdagangan. Mendag Ad Interim dijabat Menko perekonomian. Apa saya saja yang tandatangani, karena ini harus cepat, Presiden memerintahkan harus segera ini diberlakukan," ujar Bara.

"Menteri Perdagangan karena bertanggung jawab, saya saja menandatangani secara elektronik, digital signature, sehingga ditandatangani. Tapi itu semua proses menghasilkan Permendag 8 Menteri saya tidak ikut sama sekali. Itu kan perintah Presiden diputuskan di rapat kabinet dan beliau tidak hadir," sambungnya.

Bara menyebut tujuan utama revisi Permendag adalah untuk relaksasi, namun keputusannya bukan eksklusif diambil oleh Kementerian Perdagangan. Ia menekankan bahwa Kemendag tetap mengakomodir kepentingan Kementerian lain termasuk untuk Industri.

Terkait anggapan Permendag 8/2024 menyebabkan banjir impor dan sejumlah pabrik tutup, Bara menyatakan tidak setuju. Pasalnya aturan itu baru berlaku kurang dari 2 bulan, sehingga terjadinya PHK disinyalir dipicu persoalan yang menahun. Dalam aturan terbaru, Pertek untuk sejumlah produk impor ditiadakan.

"Itu kan Permendag 8 baru berlaku 17 Mei. Berarti baru berlaku 2 bulan, kurang dari 2 bulan. Masa kurang dari 2 bulan kemudian pabrik-pabrik itu langsung bangkrut, kan nggak make sense. Itu kan berarti ada masalah bertahun-tahun," ujar dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara progres pembentukan Holding BUMN Karya. Saat ini rencana itu sedang menunggu proses dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Erick Thohir mengatakan masih menunggu hasil tinjauan lebih lanjut dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tinjauan itu dilakukan setelah usulan penggabungan atau merger BUMN Karya ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick Thohir belum bisa memastikan kapan progres tersebut akan rampung. Kementerian BUMN sendiri menargetkan merger BUMN Karya bisa selesai pada September 2024.

"Kan kebijakannya bukan di kita. Makin cepat, makin baik. Seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kan kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit, ya harus ditutup segera," ujar Erick Thohir.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN Karya dengan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan kinerja dan menyehatkan masing-masing perusahaan.

Penggabungan pertama yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero). Penggabungan kedua PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ketiga PT PP (Persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian rapat kerja mengenai masalah yang ramai terjadi. Permasalahan itu yakni maraknya judi online, tabungan perumahan rakyat (Tapera), hingga mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik.

Hal ini diungkapkan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke 22 Masa Persidangan V Tahun 2023-2024, di Gedung DPR RI, Kamis (11/7/2024).

"DPR RI telah melakukan rapat kerja terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain permasalahan tabungan perumahan rakyat, dua permasalahan pembatalan pelamar di empat bidang penyidikan yang telah dinyatakan lulus PPPK 2023, tiga permasalahan judi online," kata Puan dalam pindatonya.

Tidak hanya itu, Puan juga menyinggung masalah terkait masuknya jasa internet Starlink yang baru-baru ini sudah bisa diakses di Indonesia.

"Empat masuknya jasa internet Starlink, (lima) masalah pertanahan termasuk mafia tanah, dan sertifikat tanah elektronik, dan peredaran narkoba di Pulau Kalimantan," lanjut dia.

Dia meminta agar pemerintah bisa menyelesaikan sejumlah masalah tersebut agar masyarakat bisa merasakan hadirnya peran pemerintah dalam mengurus rakyatnya.

"Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat," pungkasnya.

Bos X Corp (dulunya Twitter) Elon Musk memenangkan gugatan hukum atas tuntutan para karyawannya yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Gugatan itu berkaitan dengan utang pesangon US$ 500 juta atau setara Rp 8,1 triliun (kurs Rp 16.200).

Dikutip dari Aljazeera, Kamis (11/7/2024), Hakim Distrik Amerika Serikat Trina Thompson memutuskan pada hari Selasa bahwa Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan (ERISA) federal yang mengatur rencana tunjangan tidak mencakup klaim mantan karyawan, dan oleh karena itu ia tidak memiliki yurisdiksi.

Thompson menjelaskan, ERISA tidak berlaku untuk rencana pasca-pembelian Twitter karena tidak ada skema administratif berkelanjutan, di mana perusahaan meninjau klaim kasus per kasus, atau menawarkan tunjangan seperti asuransi kesehatan berkelanjutan dan layanan penempatan di luar.

"Hanya ada pembayaran tunai yang dijanjikan," tulisnya.

Hakim mengatakan, karyawan yang dipecat dalam PHK massal Twitter tahun 2022 dan 2023 dapat mencoba mengubah gugatan mereka, tetapi hanya untuk klaim yang tidak diatur oleh ERISA.

Para karyawan yang mengajukan gugatan ini merupakan korban dari PHK massal Twitter tak lama setelah orang terkaya di dunia tersebut membeli perusahaan media sosial yang sekarang dikenal sebagai X itu seharga US$ 44 miliar pada bulan Oktober 2022.

Kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus yang menuduh Musk mengingkari janji kepada mantan karyawan Twitter, termasuk mantan Kepala Eksekutif Parag Agrawal, dan vendor, setelah membeli perusahaan tersebut.

Menurut pengaduan tersebut, Twitter seharusnya memberi pesangon kepada karyawan setelah pembelian dengan gaji dua atau enam bulan, ditambah satu minggu gaji untuk setiap tahun kerja, jika mereka diberhentikan.

Penggugat Courtney McMillian, yang mengawasi kompensasi dan tunjangan Twitter, serta Manajer Operasi Ronald Cooper mengatakan, Twitter malah menawarkan kepada karyawan yang dipecat hanya satu bulan gaji sebagai pesangon, tanpa tunjangan.

Juru bicara eksternal untuk Sanford Heisler Sharp, yang mewakili mantan karyawan tersebut mengatakan, firma hukum tersebut kecewa dan mempertimbangkan opsi hukumnya. Sedangkan pengacara Musk dan X tidak segera menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters.

Produsen barang elektronik rumah tangga seperti penyedot debu hingga air purifiers, Dyson melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.000 pekerja di Inggris.

Chief Executive Dyson Hanno Kirner mengatakan PHK harus dilakukan untuk menyesuaikan kondisi global yang mempengaruhi perusahaan. Keputusan itu diambil demi memastikan kinerja perusahaan di masa depan.

"Kami telah berkembang dengan cepat dan, seperti semua perusahaan, kami meninjau struktur global kami dari waktu ke waktu untuk memastikan kami siap menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kami mengusulkan perubahan pada organisasi kami, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja," kata dia dikutip dari CNN, Kamis (11/7/2024).

Perusahaan yang didirikan oleh James Dyson mempekerjakan 3.500 orang di Inggris. Jumlah pekerjanya itu termasuk di pusat penelitian dan pengembangannya di Malmesbury, Inggris barat.

"Dyson beroperasi di pasar global yang semakin ketat dan kompetitif, di mana laju inovasi dan perubahan semakin cepat. Kami tahu bahwa kami harus selalu berjiwa wirausaha dan gesit prinsip yang bukan hal baru bagi Dyson," pungkasnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menyelenggarakan pertemuan dengan eksportir unggulan Jawa Tengah. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi dan mendukung pertumbuhan eksportir di Jawa Tengah.

"LPEI mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti Business Matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital." kata Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U Norhadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Hal ini disampaikannya saat acara 'LPEI Export Forum 2024' di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/7) yang lalu. Forum dengan tema 'Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Tengah' diselenggarakan LPEI bekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Menempati posisi kelima terbesar di Indonesia dalam jumlah eksportir, Jawa Tengah tidak hanya menjadi pusat produksi tetapi juga penggerak ekonomi yang signifikan melalui sektor ekspor.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting para eksportir khususnya eksportir dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Tengah saat ini memiliki 2.261 eksportir dengan rincian 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah Rp 50 miliar, 296 eksportir dengan nilai ekspor Rp 50 hingga Rp 500 miliar, dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas Rp 500 miliar.

Distribusi ekspor Jawa Tengah didominasi oleh beberapa komoditas utama seperti pakaian dan aksesoris bukan rajutan (20,18%), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24%), alas kaki (11,01%), kayu dan barang dari kayu (9,98%), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20%).

Diversifikasi ini menunjukkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional.

Di sisi lain, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43 persen, disusul oleh Tiongkok (7,66%), Jepang (6,51%), Singapura (6,49%), dan Belanda (5,6%).

Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah kian meningkat dengan 22,25% di antaranya merupakan buyer yang loyal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah.

Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist LPEI Rini Satriani menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah akan tetap stabil hingga 2025 didukung oleh sejumlah produk unggulan.

"Beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di 2024 ini antara lain Produk Kayu diperkirakan mencapai nilai US$ 2,20 miliar, produk Furniture senilai US$ 2,30 miliar dan minyak Atsiri untuk beauty products yang diperkirakan mencapai nilai US$ 1,40 miliar," ucapnya.

LPEI juga menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM ekspor. Mereka disebut dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil atau karakteristik ekspor yang ada seperti PKE UKM yang dirancang untuk UKM berorientasi ekspor, PKE Kawasan untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance dengan skema transaksi trade.

Tercatat hingga Juni 2024, LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp 4.247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp 8.187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp 1.058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper atau kertas motif berwarna dengan 90% produknya di ekspor ke 50 negara di 5 benua. Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Sementara itu, irektur Ekspor PT Margono Paper Ferianti Chandranta mengatakan Margono Paper membutuhkan tambahan modal kerja di tengah tingginya permintaan fancy paper di seluruh dunia.

Ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang membuat pabrik fancy paper di Eropa dan China tutup. Hal ini membuka peluang bagi Margono Paper untuk ekspansi ekspor ke negara baru dan ekspor berkelanjutan.

"LPEI hadir dengan berbagai produk yang dapat membantu pelaku usaha berorientasi ekspor. Dukungan pembiayaan LPEI mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non tradisional. Dengan bunga yang sangat kompetitif kami bisa memperlancar cash flow dan menambah modal untuk membeli bahan baku, yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain," katanya.

LPEI juga menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di Yogyakarta pada Sabtu (6/7). Pertemuan yang juga dihadiri pengurus KADIN Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan mempersiapkan para pelaku UKM dan para eksportir untuk masuk ke dalam platform digital yang sedang disiapkan LPEI.

"LPEI memiliki komitmen kuat untuk membantu produk lokal Indonesia menembus pasar internasional dan mendorong berbagai komoditas Indonesia dapat berani mendunia. Melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa, LPEI terus melakukan pendampingan dan mencetak eksportir baru dan memperkuat ekosistem ekspor. LPEI tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus untuk kemudahan dan ketersediaan pelayanan di dalam ekosistem ekspor yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia," kata Maqin.

Lebih lanjut, Maqin menjelaskan marketplace membantu UKM dalam meningkatkan kinerja ekspor mereka dengan memanfaatkan informasi berbasis riset data dan teknologi digital dalam pengambilan keputusan mereka di bidang ekspor.

Melalui terobosan digital ini, LPEI juga mendorong pelaku ekspor unggulan Jawa Tengah untuk mengembangkan program pelatihan yang diperlukan oleh mereka dan tim.

Hasil penelitian tersebut membantu para pembuat kebijakan dan regulator untuk menyempurnakan ekosistem ekspor UKM dan lainnya. Hasil studi ini juga dapat diperluas ke negara-negara berkembang lainnya dengan struktur ekonomi dan sistem hukum yang serupa.

PT Danareksa (Persero) mengajukan agar diberi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun di 2025. Suntikan tersebut secara garis besar untuk pengembangan usaha dan menjalankan penugasan dari pemerintah.

"Kami mengusulkan Rp 2 triliun untuk membaginya menjadi lima project," kata Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Lebih rinci dijelaskan, pengajuan PMN Rp 2 triliun akan disalurkan untuk 4 project sebagai core bisnis yaitu pengembangan kawasan industri, pengembangan SPAM Bandung, serta pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Lalu 1 project lainnya sebagai penugasan untuk pembangunan KEK Ketahanan Pangan dan Energi Merauke.

"Kemarin ditanyakan kenapa Danareksa masuk ke KEK Pangan dan Energi, sebetulnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita diminta untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan kawasan industri yang ada di sana," ucapnya.

"Nanti kita sampaikan lebih lanjut seperti apa sih kawasan KEK itu karena ini hanya sebagai katalisator supaya nanti ada investor yang akan berinvestasi di kawasan on farm maupun off farm-nya," tambahnya.

Sebagai informasi, Danareksa merupakan Holding BUMN Spesialis Transformasi dan Investasi, satu-satunya di Indonesia yang diamanahkan untuk mengoptimalkan bisnis serta memberikan pertambahan nilai bagi BUMN yang dikelola melalui transformasi dan investasi berkelanjutan.

Sejak Juni 2022, Danareksa resmi menjadi Holding BUMN Spesialis Transformasi dan Investasi yang mengelola 12 entitas anak dan tiga entitas asosiasi yang terbagi ke dalam 5 sub klaster yakni Jasa Keuangan, Kawasan Industri, Jasa & Konsultansi Konstruksi, Media & Teknologi serta Pengelola Sumber Daya Air.

PLN Butuh Duit Rp 15 T Capai 100% Rasio Elektrifikasi Desa

PLN Butuh Duit Rp 15 T Capai 100% Rasio Elektrifikasi Desa

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap bahwa produk tekstil atau pakaian dari China membanjiri Indonesia. Hal itu disebabkan karena harga jual produk China di Indonesia sangat murah.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastratmaja mengatakan hal itu yang membuat Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri terpuruk. Bagaimana tidak, harga produk yang dijual ke Indonesia sangat murah.

"Kita tarik terdapat 31 HS dari 44 HS yang harga ekspor Tiongkok ke Indonesia, jauh lebih murah Tiongkok ke Indonesia dibandingkan ke berbagai negara lainnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Jemmy memberikan data perbandingan harga ekspor pakaian China ke Indonesia dengan ke negara seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Jerman.

Dalam paparannya, harga impor produk pakaian China ke Indonesia pada 2021 US$ 6,10, sementara harga pakaian impor dari China ke Amerika Serikat (AS) US$ 11,18, selisihnya pun 45,49%.

Harga impor produk pakaian China ke Indonesia tahun 2021 US$ 6,10, sementara harga pakaian impor dari China ke Jerman US$ 26,47. Selisih harganya mencapai 76,97%.

"Tahun 2019 HS code 61, Amerika mengimpor dengan harga US$ 13,56. Indonesia mengimpor US$ 7,09 (per kg) (selisihnya 47,71%). Tahun 2020 juga China mengekspor ke Indonesia, harga lebih murah," terangnya.

Dengan begitu, menurutnya China terbukti melakukan dumping karena menjual pakaian dengan harga yang sangat murah. Apalagi saat ini produksi tekstil di China juga sedang berlebih, sehingga harga pun cukup murah.

"Dengan kata lain kita simpulkan dumping itu benar-benar terjadi seperti kata Menteri Keuangan, China mendumping produk TPT pakaian jadi," pungkasnya.

Simak juga Video 'Intip Kecanggihan Robot di Pameran AI China':

[Gambas:Video 20detik]

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) diminta oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Impor Ilegal.

Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari mengungkapkan instrumen ini bisa menjadi salah satu solusi persoalan banjirnya produk impor.

Akbar mendapat undangan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Selasa (9/7/2024). Akbar dan Zulhas membahas persoalan banjirnya produk impor di Tanah Air. Khususnya yang mengakibatkan PHK massal di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Dari pembicaraan tersebut, Akbar diinformasikan oleh Zulhas bahwa terjadi perbedaan data. Baik yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dicatat negara pengekspor. Beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data tersebut di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.

"Kemarin, saya bertemu dengan Mendag. Kami diminta terlibat dalam Satgas yang dibentuk Mendag untuk memberantas impor ilegal. Tentu kami mendukung apa yang diupayakan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri," ujar Akbar dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyebutkan pemerintah pasti akan bertindak ketika mengetahui kondisi yang tidak menguntungkan industri di Tanah Air. Tinggal bagaimana eksekusi Satgas Pemberantasan Impor Ilegal diterapkan.

Menurut Akbar, satgas yang diinisiasi Kementerian Perdagangan ini harus diisi sejumlah pihak terkait. Selain dunia usaha, mungkin harus diisi kementerian lain. Di antaranya Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

"Ini persoalan kompleks. Jadi Satgas Pemberantasan Ilegal Impor ini harus diisi berbagai unsur. Hipmi tentu akan berada di garda terdepan, bersinergi, untuk melindungi industri di dalam negeri," janji Akbar.

Ia menegaskan, sejak didirikan di Jakarta 10 Juni 1972, Hipmi merupakan wadah bagi seluruh pengusaha muda di Indonesia. Bahkan salah satu visi dan misinya adalah memajukan perekonomian bangsa dan terus melahirkan jumlah pengusaha di Indonesia.

"Sehingga, ketika terjadi kondisi yang mengancam industri di dalam negeri kami akan turun tangan. Sebab salah satu tujuan Hipmi adalah menjadi tuan di negeri sendiri," ujar Akbar.

Sebelumnya diberitakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas barang impor ilegal. Hal ini merupakan hasil diskusi dengan lembaga perlindungan konsumen dan asosiasi pengusaha.

"Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan ditindaklanjuti bareng-bareng asosiasi untuk buat bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegal dijualnya seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum," kata dia ditemui di Kompleks DPR RI.

Zulhas mengatakan, berdasarkan informasi dari pengusaha, hal yang mengganggu produk dalam negeri karena banyaknya barang impor ilegal. Oleh sebab itu, Zulhas berkomitmen untuk memberantas barang impor ilegal.

Festival Jakarta Great Sale (FJGS) resmi berakhir hari ini. Dalam gelaran tahun ini, FJGS berhasil menghasilkan nilai transaksi mendekati Rp 14 triliun.

FJGS merupakan buah kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Sekretaris Umum Asosiasi Pusat Pengelola Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta Yudi Rakhmat Raharja mengatakan nilai tersebut melampaui dari target tahun ini sebesar Rp 12 triliun.

Meski begitu, dia menekankan angka itu masih dalam perhitungan. Dia memastikan bahwa nilai transaksi tahun ini berhasil melampaui target.

"Dengan berakhirnya FJGS ini. Alhamdulillah FJGS tahun ini melampaui dari target tahun ini yaitu Rp 12 triliun rupiah. Tadi saya dibisikin Pak Mualim (Ketua Pelaksana FJGS) karena masih proses rekapitulasi kayaknya mendekati Rp 14 triliun," kata Yudi dalam acara Closing Ceremony FJGS 2024, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Yudi menjelaskan nilai transaksi itu berhasil didapatkan dalam kurun waktu 1,5 bulan. Tepatnya, gelaran ini mulai digelar dari 5 Juni sampai 10 Juli 2024.

Yudi menyampaikan capaian ini tentunya melebihi dari capaian tahun lalu. Di mana gelaran tahun lalu berhasil meraup Rp 11,5 triliun dalam waktu 2 bulan. Tentunya, capaian ini tak lepas dari sebanyak 94 mal yang sudah ikut berpartisipasi dalam menawarkan diskon hingga 70% selama gelaran berlangsung.

"Yang mana target FJGS tahun lalu itu sebesar Rp 11,5 triliun dalam waktu 2 bulan. Tahun ini kita cuma 1,5 bulan," jelasnya.

Kepala Dinas PPKUKM Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan FJGS merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memeriahkan ulang tahun Jakarta. Acara ini digelar setiap tahunnya dengan menggandeng APPBI DPD DKI Jakarta.

Ratu menyebut pusat perbelanjaan mempunyai peran dalam mendukung Jakarta sebagai kota global dan kota belanja kelas dunia. Hal ini sejalan dengan Jakarta yang sedang bertransformasi menjadi kota global yang kompetitif.

"Pusat perbelanjaan berperan dalam mendukung Jakarta sebagai kota global yang mendukung Jakarta wisata belanja kelas dunia, dan mendukung sektor perdagangan hingga environmental," katanya.

Di sisi lain, dia bilang melalui digelarnya acara tahunan ini, dapat mengerek perekonomian Jakarta sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan begitu, Jakarta dapat disiapkan menjadi kota yang berstandar kompetitif guna menarik investasi ke depan.

Cara Situs Judi Online Samarkan Transaksi: Pakai Kripto-Money Changer

Cara Situs Judi Online Samarkan Transaksi: Pakai Kripto-Money Changer