Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata pernah menantang Sekjen-nya, Hasto Kristiyanto, untuk memenuhi panggilan KPK. Hasto merupakan terperiksa atas kasus buronnya caleg PDIP Harun Masiku.

"Saya bilang sama Hasto lu berani datang gakm To? Masak kalah sama aku, aku aja sudah sampe 3 kali ,To, (lalu jawaban Hasto) 'Yo datang no, Buk'," kata Mega menirukan percakapannya dengan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Hasto memenuhi panggilan KPK pada 10 Juni 2024 lalu.

Kemudian Mega bertanya kepada Hasto, siapa yang memeriksanya di KPK. Mega meminta Hasto tak perlu takut menghadapi penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti.

"Siapa sih yang manggil, kamu tanyain namanya, 'namanya Rosa', hayo tulis tuh kamu (wartawan), ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa," tutur Mega.

"Enak aja emangnya siapa die hehe betul gak? Iya orang dia manusia juga gile. Nanti pasti kalau sudah kedengaran ini beritanya sudah bla bla hehe terus pasti 'Gimana cara manggil Bu Mega?' ya bla bla ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau ikut saya?" tambah Mega.

Menurut Presiden ke-5 RI itu, KPK saat ini justru tidak fokus memburu para koruptor. Dia mengaku heran mengapa KPK malah fokus memeriksa staf Hasto, Kusnadi.

"Enak aja yang korupsi didiemin terus orang ini, gile, Kusnadi tu sopo? pangkate opo," ujar Mega.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengambil sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Dia mengatakan sejumlah nama yang masuk dalam struktur ditunjuk sesuai dengan hak prerogatif yang diberikan partai padanya.

"Mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya. Itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan dalam rangka untuk menyesuaikan (dengan waktu kongres)," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Dia menuturkan Kongres PDIP diputuskan digelar pada 2025 sehingga struktur kepengurusan harus disesuaikan. Stuktur partai dilantik berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2024 Tanggal 01 Juli 2024.

"Karena kongres kita itu kita kembalikan kepada waktu yang seperti pada waktu lalu, yaitu 2025. Maka ini bagi yang sudah jadi sebagai bagian DPP pada waktu dulu saya perpanjang," tutur dia.

"Dan juga mereka karena saya melihat kebutuhan pada ke depan dengan adanya penambahan, maka juga seperti yang telah tadi di sebut satu per satu," tambah dia.

Sejumlah nama baru muncul dalam kepengurusan DPP seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Dedy Sitorus hingga Adian Napitupulu.

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Internal

Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun, T.M., SH., Μ.Η.,

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Ir. Bambang Wuryanto, MBA:

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Drs. H. Djarot Saiful Hidajat, M.S

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan, S.T..

Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah:

Pemerintahan

Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo, SH., MIP.

Ketua Bidang Luar Negeri: Dr. Ahmad Basarah,

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat: Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M. Sc., Ph.D.

Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy, S.H., M.H

Ketua Bidang Perekonomian: Ir. Basuki Tjahaja Pumama,

Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

Kerakyatan

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini,

Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono, S.T

Ketua Bidang Kesehatan: dr. Ribka Tjiptaning P

Ketua Bidang Jaminan Sosial: Dra. Hj Sri Rahayu

Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, MSI

Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Drs. I Made Urip, M. Si

Ketua Bidang Pariwisata: Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani,

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Ir. Eriko Sotarduga B.PS:

Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: H.M. Prananda Prabowo Sura MKD

Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Ir. Mindo Sianipar

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, M.S.

Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: M.Y. Esti Wijayanti

Sekretaris Jenderal: Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M.;

Wakil Sekjen Bidang Internal: Drs. Utut Adiyanto

Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati, S.P., M.MA

Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum Olly Dondokambey, S.E.;

Wakil Bendahara Bidang Internal: Ir. Rudianto Tjen

Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike, S.T., M.M.

Sudah lima hari jenazah pebulu tangkis asal China, Zhang Zhi Jie, berada di RSUP Dr Sardjito, di dalam freezer.

Jenazah Zhi Jie berada di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr Sardjito sejak dinyatakan meninggal pada Minggu malam (30/6).

"Ya, betul. Masih di RS Sardjito," kata Humas dan Media Panitia Pelaksana BNI Asia Junior Championships yang juga Kabid Humas dan Media PP PBSI, Broto Happy, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (5/7).

Soal kapan pemulangan jenazah pebulu tangkis muda tersebut ke China, Broto mengaku belum mendapat informasi.

Zhi Jie sebelumnya pingsan saat sedang bermain di pentas Badminton Asia Junior Championship yang digelar di Yogyakarta, Minggu (30/6), lalu meninggal dunia.

Keir Starmer akan menjadi perdana menteri Inggris usai berhasil memenangkan pemilihan umum 2024, Jumat (5/7). Sebelumnya, Inggris telah dipimpin Partai Konservatif selama 14 tahun.

"Kita berhasil! Anda berkampanye untuk itu, Anda memperjuangkannya, Anda memilihnya, dan sekarang hal itu telah tiba. Perubahan dimulai sekarang. Dan rasanya menyenangkan, saya harus jujur," tutur Starmer saat berorasi di hadapan pendukungnya, seperti dikutip dari Guardian.

"Empat setengah tahun kerja mengubah partai. Inilah tujuannya: Sebuah partai buruh yang berubah, siap mengabdi pada negara kita, siap mengembalikan Inggris untuk melayani rakyat pekerja,” tambah pemimpin partai oposisi itu.

Starmer juga mengatakan mandat yang diberikan rakyat Inggris merupakan sebuah tanggung jawab besar. Ia berjanji untuk segera bekerja dan memperbaiki negaranya.

“Tugas kita tidak lain adalah memperbarui ide-ide yang menyatukan negara ini: Pembaruan nasional,” ujar Starmer kepada para pendukungnya usai dipastikan mendapat suara mayoritas.

“Perjuangan untuk mendapatkan kepercayaan adalah perjuangan yang menentukan usia kita. Itu sebabnya kami berkampanye dengan sangat keras untuk menunjukkan bahwa kami layak untuk melayani publik,” tegasnya, seperti dikutip dari Reuters.

“Kita harus mengembalikan politik ke layanan publik. Tunjukkan bahwa politik bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan,” tambahnya.

Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, juga telah mengakui kekalahannya.

“Partai Buruh telah memenangkan pemilihan umum ini dan saya telah menelepon Sir Keir Starmer untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya,” kata Sunak, seperti dikutip dari Reuters.

“Hari ini, kekuasaan akan berpindah tangan dengan cara yang damai dan tertib, dengan niat baik dari semua pihak. Hal ini seharusnya memberikan kita semua kepercayaan terhadap stabilitas dan masa depan negara kita,” lanjutnya.

PM baru Inggris disebut-sebut akan memulai kekuasaan sambil menghadapi serentetan tantangan dan masalah.

Dikutip dari Reuters, Starmer mengeklaim pihaknya telah mendengarkan kekhawatiran rakyat mengenai layanan kesehatan, pendidikan, hingga biaya hidup selama kampanye.

“Saya tidak akan berdiri di sini dan mengatakan ada tongkat ajaib yang bisa saya lambaikan sehari setelah pemilu dan mencari uang yang sebenarnya tidak ada,” katanya saat debat menghadapi PM Inggris sebelumnya, Rishi Sunak.

"Kerusakan besar telah terjadi pada perekonomian kita. Ini akan memakan waktu," tuturnya.

BBC telah menayangkan prediksi hasil akhir pemilu Inggris. Tercatat Partai Buruh memperoleh: 408 kursi (410), Partai Konservatif: 136 (131), Partai Lib Dems: 66 (61), dan SNP: 8 (10).

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah berdiskusi dengan Presiden Jokowi perihal memimpin Indonesia. Mega meminta Jokowi melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan dibuat pendiri bangsa.

"Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Mega di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Mega tidak mengungkap kapan perbincangan dengan Jokowi itu dilakukan.

Menurutnya, saat ini pemimpin di Indonesia cenderung membuat model pemerintahannya sendiri. Apa yang digagas pendiri bangsa tak dilanjutkan.

"Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aih, aneh mbok yo, yang sudah ada dijalani aja susah banget," kata dia.

Presiden ke-5 RI itu pun juga sempat berpesan kepada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP di pilpres 2024 untuk menjalankan warisan para pendiri bangsa.

"Itulah saya bilang pada Ganjar, awas lho ya kalau kalau jadi pemimpin banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah, tapi saya bilang sama dia saya jadikan karena apa? Kamu masuknya PDIP terserah kalau mau independen ke partai lain ya bukan saya yang jadikan," ucap dia.

"Itu lho kamu harus ikuti konsep kebangsaan kita karena itu benarnya tinggal dijalankan itu paripurna kok susah amat ya dengan Pancasila-nya gotong royong-nya, Bhineka Tunggal Ika-nya," kata Mega.

Sidang praperadilan Pegi Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Jumat (5/7). Di hari kelima, agenda sidang adalah penyampaian simpulan dari kedua pihak yang berperkara, yaitu Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan selaku pemohon dan Tim Hukum Polda Jawa Barat selaku termohon.

Setelah menjalani persidangan lima hari belakangan ini, Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Muchtar Effendi, mengaku optimistis pihaknya bakal memenangkan gugatan. Dia mengklaim rasa percaya diri itu hadir bahkan sejak pengajuan sidang praperadilan dilayangkan.

“Sejak kita memasukkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung, insyaallah kita sangat optimistis bahwa kita akan memenangkan praperadilan. Karena kita semua berprinsip bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kebenaran,” katanya kepada wartawan di PN Bandung Jumat (5/7).

Adapun isi poin-poin kesimpulan dari pihaknya, Muchtar mengatakan bahwa itu sama saja dengan gugatan yang telah disampaikan, yakni terkait dua alat bukti yang dijadikan dasar oleh Polda Jawa Barat untuk penetapan tersangka. Muchtar menambahkan, kalau dalam simpulan ini, poin-poinnya telah disempurnakan.

“Pada prinsipnya sama saja kesimpulan kita dengan gugatan, dengan replik yang tentu saja ada penyempurnaan-penyempurnaan lagi. Sehingga nanti bisa lebih sempurna lagi apa yang kita sampaikan ya,” kata Muchtar.

Sebelumnya, diketahui bahwa kedua alat bukti itu menyangkut berkas-berkas dokumen Pegi Setiawan seperti rapor, ijazah, hingga akun Facebooknya; juga keterangan saksi yang menyebut Pegi Setiawan adalah Pegi Perong.

Di sisi lain, Tim Hukum Polda Jawa Barat tetap menyatakan pihaknya menolak semua dalil-dalil yang dilayangkan Tim Kuasa Hukum Pegi.

“Pada hakikatnya, kami menolak dalil-dalil pemohon mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu saja,” tutur Kabidkum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nurhadi Handayani, kepada awak media di PN Bandung, Jumat (5/7).

Setelah penyampaian simpulan ini, sidang peradilan terkait gugatan status hukum Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon, tinggal menyisakan satu agenda, yakni putusan hakim.

Agenda sidang akhir tersebut akan digelar Senin 8 Juli 2024 mendatang. Bertempat di Pengadilan Negeri Bandung Jalan R.E Martadinata nomor 74-80 Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

Lampung Geh, Mesuji - Polres Mesuji mengungkapkan kronologi pembunuhan terhadap Anggi Lestari (16), siswi SMK Tanjung Raya, Mesuji pada beberapa waktu lalu.

Diketahui, pelaku pembunuhan terhadap Anggi telah berhasil ditangkap pada Senin (1/7). Pelaku berinisial H yang merupakan paman korban.

Kapolres Mesuji, AKBP Ade Hermanto mengatakan, kronologi peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Selasa (28/5) lalu. Saat itu pelaku berjalan kaki dari Desa Muara Tenang menuju Desa Marga Jadi.

Selama dalam perjalanan, pelaku sempat memberhentikan mobil truk untuk mencari tumpangan, namun tidak ada mobil yang bersedia memberinya tumpangan.

"Pada saat berjalan, korban melintas dan menawari pelaku tumpangan, sehingga pelaku akhirnya naik motor koban dengan posisi pelaku membonceng korban," katanya.

Sesampainya di perempatan Desa Marga Jadi, lanjut Ade, pelaku masuk gang ke arah kebun karet yang sepi. Pelaku kemudian berhenti untuk membuang air kecil, korban pun turun dari motor.

"Selesai buang air kecil pelaku menghampiri korban dan menarik tas selempang yang dipakai korban, namun korban melawan, sehingga pelaku, korban dan motor korban jatuh ke dalam parit," ucapnya.

Setelah berhasil mengambil tasnya, pelaku membuka tas korban dan tidak menemukan uang di dalamnya. Lantaran, korban terus berteriak, pelaku panik dan menusuk korban 3 kali serta mendorong korban hingga terjatuh.

"Korban jatuh terlentang dan pelaku melihat celana korban melorot, kemudian pelaku memperkosa korban, setelah diperkosa, korban masih melakukan perlawanan, pelaku kemudian menusuk korban kembali 2 kali, hingga korban tak berdaya," ujarnya.

Ade melanjutkan, melihat korban tak berdaya, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di dalam kebun karet selama 4 hari. Kemudian, pelaku bersembunyi di kebun Albasia selama 4 hari.

"Selama melarikan diri pelaku membuang beberapa barang bukti yaitu jaket warna hitam yang di kenakan tersangka, dan senjata tajam yang dipakai untuk membunuh," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, warga digegerkan adanya penemuan mayat wanita dengan luka tusukan di dalam parit kebun karet Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, pada Selasa (28/5) sore.

Berdasarkan video yang diterima Lampung Geh, puluhan warga memenuhi lokasi penemuan mayat tersebut. Terlihat petugas juga telah berada di lokasi untuk mengevakuasi korban.

Tak hanya itu, dalam beberapa foto yang diterima Lampung Geh juga terlihat korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. (Yul/Ansa)

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan pemerintah serius menangani judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Apalagi, keduanya terkait dan banyak masyarakat yang menjadi korban.

"Kita serius untuk menangani judol termasuk kaitannya dengan pinjol karena banyak korban pinjol kalah judol, yang akhirnya kita lihat sendiri di media massa, mereka putus asa," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi mengatakan, pemberantasan judol dan pinjol adalah pekerjaan serius yang harus dilakukan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan Satgas Pemberantasan Judi Online terus mendistribusikan nama-nama di kementerian/lembaga yang terlibat judol.

"Langsung ditandatangani, kami serahkan, karena banyak permintaan dari kementerian/lembaga," ujar Hadi.

Tak hanya dari kementerian/lembaga, permintaan yang sama juga datang dari pemerintah daerah terkait nama pegawainya yang terjerat judol.

"Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisis PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai dengan putusan pengadilan sekali lagi akan kita ambil dan prosesnya terus kita akan berkirim pada penyidik di Bareskrim," jelasnya.

"Belum semuanya namun terus dikerjakan dan akan diserahkan kepada penyidik Bareskrim," pungkasnya.

Pemerintah menyiapkan data center pengganti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang dimasuki program jahat ransomware oleh geng Brain Chiper. PDN pengganti itu akan dilengkapi fasilitas back up berlapis — hal yang tak tersedia di PDNS 2.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan," kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan jurnalis di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi tak merinci lebih lanjut 'PDN pengganti dari PDNS 2' itu, apakah yang dimaksudnya adalah PDN permanen yang sedang dibangun di Cikarang, Bekasi, atau bukan.

Hadi menegaskan, pemerintah serius menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya yang diserang ransomware. Ia pun mengeklaim pelayanan masyarakat secara digital kini sudah berjalan normal.

"Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli sudah berjalan normal. Layanan masyarakat sudah bisa dirasakan masyarakat, walaupun kita terus meningkatkan kemampuan," ujar mantan Panglima TNI ini.

Hadi juga tak merinci soal Brain Chiper yang "bermurah hati" telah memberikan kunci dekripsi (pembuka) sistem data di PDNS 2 secara gratis pada Rabu (3/7) — tak minta bayaran kripto Monero senilai Rp 131 miliar seperti yang mereka minta sebelumnya.

Masalah back up ini juga sudah diungkapkan Presiden Jokowi. Ia menegaskan, ke depan semua data nasional harus dicadangkan.

"Yang paling penting adalah apa yang kita miliki itu harus di-back up. Sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap," kata Jokowi di Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7).

Sebelumnya, Brain Cipher mengumumkan pemberian kunci dekripsi (pembuka) data PDNS 2 lewat unggahan sebuah situs yang hanya bisa diakses melalui browser khusus di darknet, Rabu (3/7) malam.

Dalam unggahan berjudul 'Now We Will Answer The Most Popular Question', Brain Cipher menyebut telah menepati janjinya yang disampaikan pada Selasa (2/7).

Dalam laman itu, Brain Cipher juga menyertakan link download decryptor (kunci) untuk membuka PDN yang terenkripsi (terkunci). Kunci itu bisa diunduh dan diaplikasikan ke server data center.

Tak hanya itu, Brain Cipher juga memberikan panduan bagi pemerintah untuk menggunakan kunci tersebut. Sehingga, pemerintah cukup mengunduh dan merestorasi datanya hanya dalam beberapa langkah saja.

Semuel Abrijani Pangerapan di sela mengumumkan kemunduran dirinya sebagai Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo pada Kamis (4/7) kemarin menyatakan kunci yang diberikan Brain Chiper telah bisa untuk membuka spesimen data PDNS 2.

Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengunjungi acara tahunan, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada Kamis (4/7) malam. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas tampak ditemani oleh dua putrinya yakni Putri Zulkifli Hasan dan Zita Anjani.

Zulhas juga sempat menanyakan tentang barang-barang yang ditawarkan di area booth makanan ringan kepada para penjual. Ia menanyakan soal pemasaran makanan ringan khas Semarang.

”Laris ya? Ramai yang belanja,” tanya Zulhas kepada penjual tersebut di PRJ, Jakarta.

”Alhamdulillah,” jawab penjual tersebut.

”Sudah dijual ke mana saja?” Tanya Zulhas lagi.

Penjual tersebut menjawab bahwa produk yang juga ditawarkan dalam booth tersebut sudah di jual ke beberapa daerah di Jakarta. Zulhas kemudian menanyakan terkait penjualan produk tersebut apakah sudah merambah ke pasar internasional atau belum.

”Belum ada yang ekspor?” Tanya Zulhas.

Pedagang tersebut mengatakan, produknya itu sudah pernah ekspor ke Belanda sebelumnya. Namun, saat ini belum dilakukan kembali karena faktor transportasi. Pedagang tersebut juga menjajakan kepada Zulhas beberapa produk andalannya.

”Tahu bakso, keripik singkong,” ujar pedagang tersebut kepada Zulhas sembari menawarkan untuk mencicipi produknya itu.

”Enak banget, mau dong. Berapa itu,” ucap Zulhas sambil membeli beberapa makanan khas lokal tersebut.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Jumat (5/7) mengakui kekalahan pada pemilu. Dia menyebut pesaingnya Partai Buruh sebagai pemenang.

Sunak adalah pemimpin Partai Konservatif yang berkuasa selama 14 tahun di Inggris. Dengan kekalahan ini maka jabatan PM akan lepas dari tangan Sunak.

"Partai Buruh memenangi pemilu dan saya akan menyampaikan selamat kepada Keir Starmer atas kemenangannya," ucap Sunak seperti dikutip dari Reuters.

"Hari ini, kekuasaan akan berubah dengan damai dan tertib, dengan itikad baik semua pihak. Hal ini seharusnya akan membuat kita yakin atas stabilitas dan masa depan negara kami," sambung Sunak.

Pemilu Inggris digelar pada Kamis (4/7) kemarin. Partai Buruh pada perhitungan suara awal mendapat 326 dari 650 kursi parlemen.

Mereka diprediksi akan mendapat 410 kursi di parlemen Inggris.

Sedangkan Partai Konservatif sampai saat ini baru mendapat 70 kursi. Partai ini oleh beberapa pengamat disebut akan menelan kekalahan terburuk dalam sejarah.

Seorang kader PPP bernama Didi Apriadi menggugat aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan buntut tidak lolosnya PPP ke DPR karena tidak memenuhi syarat ambang batas tersebut.

Dalam permohonan perkara dengan Nomor 45/PUU-XXII/2024, Didi Apriadi mempersoalkan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Melalui kuasa hukumnya, Didi Apriadi memaparkan bahwa PPP meraih 5.878.777 suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 atau setara dengan 3,87%. Sementara untuk lolos DPR, batas perolehan minimal 4%.

Didi Apriadi menilai bahwa aturan itu membuat jutaan suara yang telah dipercayakan kepada PPP menjadi sia-sia.

“Pemohon berkeyakinan bahwa selama norma a quo tetap diberlakukan, maka akan terus terjadi disproporsionalitas atau ketidaksetaraan antara suara pemilih dan jumlah partai politik di DPR. Lebih jauh lagi, Pemohon berpandangan bahwa tanpa adanya konversi suara pemilih menjadi kursi DPR, telah nyata norma a quo bertentangan dengan kedaulatan rakyat," kata Kuasa Hukum Didi Apriadi, M. Malik Ibrohim, dikutip dari situs MK pada Jumat (5/7).

Oleh karena itu, Didi Apriadi berkesimpulan bahwa parliamentary threshold berdasarkan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi dirinya dan juga PPP.

Ia pun meminta MK menghapuskan ketentuan tersebut. Mulai dari Pemilu DPR 2024.

"Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024," bunyi permohonan.

Sidang perdana sudah mulai digelar MK pada Rabu (3/7) denhgan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan nasihat. Enny menjelaskan bahwa norma Pasal 414 sudah sering diuji dan diputus MK.

“Ini tugas beratnya di sini, apa sesungguhnya yang bisa meyakinkan Mahkamah bahwa putusan Mahkamah terakhir, Putusan 116 Tahun 2023 yang telah memaknai Pasal 414 ayat (1) itu kemudian harus di-challenge oleh prinsipal saudara termasuk kuasa Pemohon, apa reasoning yang kuat yang dapat meyakinkan Mahkamah. Karena Mahkamah telah memutus dan memberikan pemaknaan,” kata Enny.