SITARO - DPRDKabupaten Sitaro menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pimpinan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Siau. RDP dilaksanakan karena pemadaman listrik berulang yang terjadi di daerah tersebut.

Dalam RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sitaro, Djon P Janis, hampir seluruh anggota DPRD menyuarakan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kinerja PLN yang tak kunjung bisa mengatasi pemadaman listrik yang terus terjadi hampir setiap hari.

"Bayangkan sejak saya kecil sudah sering terjadi pemadaman seperti ini, dan sampai sekarang masih saja terus terjadi. Jadi PLN harus ada solusi, jangan dibiarkan berlarut-larut, karena dengan kondisi begini, masyarakat yang rugi," kata Anggota DPRD, Niczem Wengen.

Sementara itu, Manajer ULP PLN Siau, Riza Prihantiarno, yang hadir dalam RDP, mengatakan jika pemadaman listrik yang terjadi secara berulang tersebut disebabkan adanya gangguan alam dan juga hewan yang tersangkut pada jaringan.

Menurut Riza, bahkan ada kelelawar punya ukuran dua kali ukuran laptop, mengganggu jaringan listrik, yang mengakibatkan pemadaman listrik. Tak hanya kelelawar, sejumlah hewan lainnya seperti tokek ikut disebut sebagai penyebab gangguan jaringan.

"Dan untuk menormalkan jaringan listrik saat mati lampu itu butuh waktu. Karena ini juga berkaitan dengan letak atau kondisi infrastruktur jaringan yang ada," kata Riza.

Riza juga mengaku jika pemadaman listrik yang terjadi saat ini karena kondisi infrastruktur kelistrikan di Siau yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, pihaknya sudah mengusulkan terkait peningkatan infrastruktur layanan tersebut, dan sampai saat ini masih berproses.

"Karena ini proses berjenjang, jadi butuh waktu. Kami pasti tidak diam, kami sudah mengusulkan semua kebutuhan ini ke pihak PLN UP3 Tahuna, dan sampai saat ini masih berproses. Untuk itu pula kami meminta dukungan dari teman-teman dewan terkait hal itu,," kata Riza kembali.

franky salindeho

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Jokowi membagikan 300 unit pompa air untuk pengairan sawah para petani di Desa Jaling, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Kamis (04/7).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memacu upaya swasembada pangan di Indonesia. Pompanisasi bertujuan untuk meningkatkan produksi padi di wilayah kering.

Penambahan 300 unit pompa itu mengaliri sekitar 3.250 hektare sawah dengan kontribusi produksi 32.500 ton dan provitas 5 ton/hektare. Sejalan dengan itu, program pompanisasi dapat meningkatkan sebesar 3.83% Gabah Kering Giling (GKG) dari tahun lalu.

Program pompanisasi itu pun diapresiasi para petani. Fajarudin, yang telah bertani selama tujuh tahun, merasa pompanisasi telah mendorong produksi padi meskipun ditimpa musim kemarau panjang.

"Sejak adanya pompa, ada peningkatan hasil panen karena biar musim kemarau tetap bisa lancar bertaninya. Terima kasih Bapak Presiden dan Pak Menteri Amran atas bantuan pompa air ini. Terima kasih juga atas bantuan pupuknya karena ada penambahan bantuan pupuknya sudah lancar di sini tidak sulit lagi," ungkap dia.

Sementara itu, Amiruddin dari Kelompok Tani Lapubatue, Desa Jailing, berharap bantuan itu bisa membuat panen menjadi dua kali dalam setahun, yang tadinya hanya satu kali di daerah tersebut. Nantinya, hal itu pun dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Saya selaku kelompok petani Lapubatue, berterimakasih banyak atas bantuan dari Bapak presiden dengan Pak menteri karena tidak ada kendala sama sekali," kata dia.

"Begitu terbit pompanisasi bisa lah ke depan saya bisa panen 2 kali setahun, karena sebelumnya hanya 1 tahun sekali," tambahnya.

Sejak 2019, Kabupaten Bone telah mendapatkan berbagai bantuan pertanian antara lain cultivator 95 unit, pompa air 603 unit, traktor crawler 2 unit, hand sprayer 10.380 unit, traktor roda empat 101 unit, traktor roda dua 572 unit, transplanter 11 unit dan kendaraan roda tiga 8 unit.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti defisit fiskal dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 sebesar 2,29-2,82 persen menjadi jebakan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, mengatakan jebakan defisit untuk Prabowo dari transisi pemerintahan Presiden Jokowi karena ruang fiskal yang minim dengan adanya ketidakpastian ekonomi.

“Dugaan saya setting 2,82 (defisit) ini dilakukan di APBN ini maka pertama, menurut saya jujur jebakan untuk Prabowo. Kan koalisi itu yang ada sekarang eksisting ada belum 50 persen, bagaimana cari lobi DPR kalau enggak 50 persen? Deadlock (jalan buntu) lah,” ujar Eko dalam Diskusi Publik Indef di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).

Usulan rasio defisit APBN 2,82 persen menjadi yang terbesar di era transisi kepemimpinan presiden. Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadapi utang jatuh tempo senilai Rp 800 triliun yang diwariskan pada pemerintah Jokowi.

“Ini baru terjadi sejak era reformasi DPR disodorkan angka (defisit) 2,82. Ini dibedah kan banyak program, makan bergizi sudah harus di RAPBN ini,” terangnya.

“Kalau yang dipilih APBN 2,82 diketok atau 2,5, maka kalau ada gonjang-ganjing ekonomi tidak jelas, padahal nasional tidak pasti juga, itu tidak ada ruang manuver (fiskal),” tambah Eko.

Menurut Eko, pemerintah sebaiknya menyiapkan rencana anggaran yang rasional, di mana target defisit di level moderat, bukan agresif.

Selain itu, defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan perlu dijaga pada level aman untuk menumbuhkan optimisme perekonomian.

“Saya berharap tim ekonomi baru, kalau dirasa APBN warisan pak jokowi tidak sesuai program atau perlu penyempurnaan. Masih ada ruang untuk membicarakan dengan DPR yang baru,” ungkap Eko.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menurunkan batas bawah defisit fiskal dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 menjadi 2,29-2,82 persen dari sebelumnya 2,45-2,8 persen.

Anggota Banggar Fraksi Gerindra, Sri Meliyana mengatakan postur makro fiskal tahun 2025 akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN Prabowo-Gibran.

”Pada setiap rumusan catatan-catatan dalam laporan ini menjadi bagian dari tindak lanjut dan penguatan upaya, kebijakan, serta program pemerintah dalam APBN TA 2025,” kata Sri dalam Rapat Kerja Banggar, Kamis (4/7).

Tingkat pengangguran kelompok muda perlu disikapi dengan serius. Kondisi seperti ini tidak bisa diabaikan karena generasi Z merupakan masa depan Indonesia. Namun, pemerintah negara semakin memperketat kesempatan Gen Z untuk mendapatkan pekerjaan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah pengangguran generasi muda (Gen Z/15-24 tahun) di Indonesia meningkat nyaris 10 juta penduduk. Status ini dikategorikan sebagai not in employment, education, and training (NEET).

Angka yang besar ini tak hanya menunjukkan masalah serius dalam masa transisi generasi muda ke dunia pekerjaan, tetapi juga berpotensi sebagai penghambat pemanfaatan bonus demografi dan target pencapaian visi Indonesia Emas di tahun 2045.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menyampaikan bahwa target Indonesia Emas 2045 ini masih bisa tercapai. Namun, perlu ditekankan kepada pemerintah untuk mendorong penyiapan tenaga kerja di sektor informal, bukan hanya mendorong penyerapan dari segi sektor formal saja.

Tingginya angka Gen Z yang tidak kuliah dan bekerja membuktikan bahwa Indonesia belum siap dalam memanfaatkan bonus demografi. Dampak yang ditimbulkan dari ketidaksiapan ini bisa berpotensi kepada pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial, seperti kemiskinan meningkat dan ketimpangan sosial.

Dari banyaknya jumlah pengangguran pada usia muda di Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan (Menekar), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa banyak pengangguran tersebut tercatat baru lulus SMA sederajat dan perguruan tinggi.

Masalah pengangguran ini bukanlah hal yang sederhana, karena bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Dari analisa Ida selaku Menekar, faktor utama Gen Z banyak pengangguran karena kurang singkron antara pendidikan dengan permintaan tenaga kerja.

Survei dari BPS menunjukkan bahwa banyak Gen Z yang menganggur bukan karena mereka malas atau tidak ingin bekerja, tetapi terdapat kendala sosial ekonomi dan tingkat pendidikan.

Permasalahan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ini bukanlah hal yang asing di Indonesia. Dapat dikaitkan dengan isu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menyatakan bahwa biaya atau UKT di perguruan tinggi akan dinaikkan. Kebijakan seperti ini yang menjadi penghalang Gen Z untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Akhir-akhir ini makin sering terdengar kata “ketidakpastian”,hal ini berdampak besar juga kepada Gen Z yang ingin menata keuangan dan melanjutkan ke dunia kerja.

Data dari BPS juga membuktikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia 4,82 persen pada Februari 2024, dapat diartikan bahwa jumlah penganggur ada paling sedikit 7,2 juta.

Dari 142,18 juta penduduk yang bekerja di Indonesia, perlu diingat lagi bahwa tidak semua merupakan pekerja formal. Sebanyak 59,17 persen dari seluruh penduduk yang bekerja merupakan lingkup informal, yaitu memiliki usaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian.

Agar lapangan kerja bagi Gen Z bisa lebih luas lagi, perlu untuk tidak memperketat kesempatan mereka dalam mencari pekerjaan. Bagi lulusan SMA juga harus diberi kesempatan yang mudah untuk masuk ke perguruan tinggi demi mendapatkan pekerjaan yang layak.

Gen Z akan tetap menjadi penerus bangsa dan tidak menyulitkan mereka dalam meraih mimpi. Penting menyiapkan SDM muda dan membangun sektor ekonomi kreatif baru untuk memberi potensi Gen Z yang dimiliki.

Ekonom senior Indef Faisal Basri, membantah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office harus terhindar dari pencucian uang.

Family office atau kantor keluarga merupakan perusahaan/badan swasta yang bertugas untuk mengatur manajemen investasi dan menangani kekayaan satu keluarga atau individu kaya.

Faisal membandingkan regulasi family office yang telah lama diterapkan di Singapura untuk menarik investasi keluarga kaya. Faktanya, family office di Singapura justru terlibat kasus pencucian uang triliunan rupiah.

“Ada, ada. Gampang dideteksi kok (pencucian uang). Di Singapura kan itu masalahnya cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura pencucian uang. Jadi mereka sekarang lebih ketat,” ujar Faisal usai diskusi publik Indef di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).

Faisal mempertanyakan sumber pendapatan negara dari pembentukan family office, mengingat konsepnya memberikan keringanan pajak bagi orang kaya. Selain itu, family office juga tidak berkontribusi dalam cadangan devisa negara.

“Mereka enggak bangun pabrik, mereka ke sini. Jadi, dana-dananya saja bisa buat cuci uang, tambahin pekerjaan aja. Kembali, tujuannya apa? Kalau kita tahu tujuannya apa, kita bisa ukur mencapai apa tidak,” tuturnya.

Ia tak melihat tujuan konkret pemerintah dalam membangun family office. Masalah dalam negeri sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu, agar Indonesia bisa memprioritaskan investasi yang berkualitas serta meningkatkan devisa.

“Orang kaya di Indonesia naruhnya di luar, orang kaya di luar naruhnya di Indonesia. Absurd. Kembali identifikasi masalah kita apa. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap lapangan kerja banyak. Kemudian alih teknologi. Apa lagi? Meningkatkan devisa,” jelas Faisal.

Sebelumnya Luhut menegaskan family office atau pengelolaan dana berbasis keluarga yang akan dibangun di Indonesia harus terhindar dari pencucian uang. Program ini rencananya dibuka di Bali.

“Kita harus hindari pencucian uang,” kata Luhut dalam video di akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa (8/7).

Luhut menjelaskan keluarga kaya di dunia boleh memarkirkan dananya di Indonesia. Dana tersebut tidak akan dikenakan pajak bila disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan melakukan investasi di berbagai proyek strategis.