Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi isyarat kepada Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Kementerian yang dipimpinnya, seperti kenaikan tunjangan.

Pada awalnya Bahlil melaporkan kepada Jokowi terkait jumlah produksi batu bara RI yang meningkatkan dari 461 juta ton pada 2015 lalu menjadi 775 ton pada 2023 lalu. Kemudian produksi nikel dari 10 juta ton pada 2015, naik jadi 170 juta ton sepanjang 2023.

Berkat kenaikan jumlah produksi hasil tambang tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) RI meningkatkan dari Rp 118,7 triliun pada 2015 menjadi hampir Rp 300 triliun.

"Kami menyampaikan bahwa produksi batu bara pak, di 2015 itu hanya 461 juta ton. Selama bapak (Jokowi) memimpin dari 2015 ke 2023 sekarang, di 2023 produksi kita sudah mencapai 775 juta ton batu bara dan sekitar 500-600 juta ton kita ekspor selebihnya dalam negeri," katanya dalam acara IIGCE seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (18/9/2024).

"Kemudian produksi nikel kita 2015 hanya 10 juta ton, sekarang 2023 sudah mencapai 170 juta ton. Pendapatan negara kita pak untuk PNBP, di 2015 bapak masuk jadi presiden PNBP kita Rp 118,7 T. Sekarang sudah mencapai kurang lebih di 2023 hampir Rp 300 T, jadi naik 100% lebih," lapor Bahlil lagi kepada Jokowi.

Ia menyebut total PNBP RI periode 2015-2023 sudah mencapai Rp 1.670 T. Barulah setelah melaporkan peningkatan produksi tambang dan pendapatan negara itu, Bahlil mulai memberikan kode kepada Jokowi.

"Jadi ini kerja-kerja dari kementerian ESDM saya hanya membacakan, ini bukan kerja saya, ini kerja tim karena jadi menteri belum sampai sebulan. Tetapi saya yakin pak, kementerian ESDM butuh kesejahteraan yang baik," ucapnya.

"Wah ini kok Dirjen-Dirjen pada ketawa semua pak, katanya pendapatan PNBP satu tahun pak kalau diakumulasi dari hulu migas bisa sampai Rp 350 T pak. Tapi katanya ya gitu lah kesejahteraannya masih bingung-bingung mereka pak," sambung Bahlil sembari bercanda.

Kepada jajaran Kementerian ESDM yang dipimpinnya kurang dari sebulan itu, Bahlil mengaku akan 'me-lobi' Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka termasuk melalui kenaikan tunjangan. "Tenang, habis ini saya akan lobi khusus kepada bapak presiden," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan pengembangan potensi energi panas bumi di Indonesia yang jalan di tempat. Sejak medio 1980-an, Jokowi bilang baru 2.600 megawatt (MW) panas bumi yang berhasil digarap.

Padahal potensi panas bumi di Indonesia untuk dijadikan energi mencapai 24.000 megawatt. Artinya selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia cuma mampu memaksimalkan 11% dari potensi panas bumi yang ada.

"Geothermal itu ada 24.000 megawatt, gede banget. Yang dikerjakan sejak tahun 80-an sampai sekarang baru 11%," sebut Jokowi pada gelaran IIGCE 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Jokowi menilai angka tersebut sangat kecil sekali. Padahal, selama ini dia mengklaim sudah banyak sekali investor yang antre menggarap panas bumi di Indonesia.

"11% berarti hanya 2.600 MW, kecil sekali. Padahal yang ngantre pengin menggunakan banyak sekali," sebut Jokowi.

Menurutnya, perizinan yang panjang dan banyak prosesnya menghambat pengembangan panas bumi jadi energi primer Indonesia.

Dia mengatakan, butuh 5-6 tahun untuk mengurus izin sebuah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan lain-lain, belum lagi urusan eksplorasi yang memakan waktu. Jokowi sempat berkelakar bila dirinya yang menjadi investor mungkin tidak akan kuat.

"Kalau menunggu konstruksi bisa 5-6 tahun, kalau investor nggak sabar nggak mungkin mau mengerjakan. Kalau saya nggak kuat saya, meski banyak yang sampaikan saya sabar tapi nunggu 6 tahun ndak kuat saya," papar Jokowi.

Jokowi meminta Kementerian ESDM bisa membenahi permasalahan perizinan ini, kalau bisa dipercepat jangan sampai enam tahun pengurusannya.

PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI dengan terlaksananya pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) atas kekurangan penerimaan.

Hal ini disebabkan akibat penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite ('DK HJE') periode Triwulan I tahun 2024, sebesar Rp 29,88 triliun (termasuk pajak) atau Rp 26,92 triliun (tidak termasuk pajak).

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada Perseroan dengan memastikan pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada Triwulan I 2024 di bulan September ini," ucap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam keterangannya, Selasa (17/9/2024).

Ditambahkan Nicke, sebelumnya pemerintah juga telah secara berkala membayarkan dana kompensasi BBM kepada Pertamina. Seperti pada bulan Mei 2024 lalu, pemerintah telah menyelesaikan pembayaran DK HJE untuk periode Triwulan IV 2023 sebesar Rp 43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp 39,20 triliun (tidak termasuk pajak).

Dukungan pemerintah terhadap Pertamina ini sangat berperan dalam mempertahankan kemampuan keuangan Pertamina untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran distribusi BBM, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau serta tepat sasaran.

"Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, mendukung upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat berupa penyediaan BBM Bersubsidi. Oleh karena itu Pertamina mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak serta mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan," kata Nicke.

Nicke juga menyampaikan penggunaan BBM dan LPG secara bijak serta penyaluran yang tepat sasaran akan sangat membantu Pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara.

"Kami juga terus mendorong agar masyarakat pengguna Pertalite, khususnya saat ini untuk pengemudi roda empat, agar bisa segera melakukan pendaftaran sebagai penerima BBM bersubsidi," kata Nicke.

Upaya pengintegrasian teknologi informasi (QR Code Pertalite) akan bermanfaat untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real-time dan memastikan produk bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak menerima. Berdasarkan catatan, hingga 2 September 2024, sebanyak 4.122.358 nopol kendaraan bermotor telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

Pada tahap pertama, pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

Selain program pembelian Pertalite melalui QR Code, Pertamina juga terus melakukan upaya digitalisasi di rantai distribusi BBM dan LPG untuk mendukung subsidi BBM yang tepat sasaran. Beberapa upaya yang terus dilakukan seperti melalui penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi SPBU, pengembangan alert system yang langsung termonitor di command center Pertamina, serta peningkatan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan masih membuka peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengajukan izin mengelola tambang.

Sebelumnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah mengajukan izin pengelolaan tambang. Menurut Rosan pemerintah sudah menerbitkan izin pengelolaan tambang untuk NU.

Sedangkan untuk izin tambang yang akan dikelola oleh ormas Muhammadiyah masih dalam proses.

"Untuk NU kan sudah ditetapkan, dan itu sekarang sudah berjalan," ujar Rosan saat ditemui wartawan seusai acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, Rosan mengaku ada beberapa ormas keagamaan lain yang sudah menyurati Kementerian Investasi/BKPM. Namun dia tidak menjabarkan identitas ormas keagamaan tersebut

"Ya kita juga menunggu untuk beberapa ormas lainnya keagamaan yang sudah mengirimkan surat ke kami, dan kami sudah sampaikan itu kepada Kementerian ESDM untuk setelah itu ditindak lanjuti," terang mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut belum ada perkembangan terkait isu izin tambang ormas tersebut.

"Kabarnya masih yang lama-lama aja," ujarnya di DPR Jakarta, Kamis (12/9/2024) kemarin.

Saat ditanya kepastian lahan tambang mana yang akan dikelola, dia menerangkan, ada dua opsi yakni eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Kemudian secara terpisah, sebelumnya lagi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sempat menyatakan pihaknya sudah resmi mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah.

Dia menjabarkan pihaknya bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare. Dengan begitu NU bakal menjadi organisasi masyarakat keagamaan pertama yang mengelola tambang pemberian dari pemerintah.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan," beber Yahya usai melakukan pertemuan, Kamis (22/8/2024) lalu.

Yahya menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Pertemuan itu diungkap Erick Thohir melalui Instagram @erickthohir

"Siang tadi menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Australia, Mr Malcolm Turnbull," tulis Erick seperti dikutip Selasa (17/9/2024).

Pertemuan itu membahas sejumlah hal. Erick menyebut di antaranya mengenai potensi pengembangan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan.

"Kami membahas potensi pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga hidro (air) yang dimiliki Indonesia," terang Erick.

Erick melanjutkan, Indonesia tengah mengejar target untuk mencapai net zero emission (NZE) di tahun 2060. Dia bilang, PT PLN (Persero) berniat mengembangkan pembangkit hidro dengan kapasitas 13,4 gigawatt (GW) hingga 2033.

"Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Untuk itu PLN berkomitmen mengembangkan pembangkit hidro dengan total kapasitas 13,4 gigawatt hingga 2033," ungkapnya.

Dia menuturkan, potensi energi hidro di Indonesia masih sangat besar yakni mencapai 94 GW. "Potensi energi dari hidro di Indonesia masih sangat besar yaitu sebesar 94 GW," ujar Erick.

Pemerintah terus menggenjot program hilirisasi sektor tambang guna meningkatkan perekonomian dalam negeri. Salah satunya dengan menghadirkan smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur (Jatim).

Dengan adanya smelter ini, Indonesia bisa mengolah konsentrat tembaga menjadi menjadi katoda tembaga. Meski begitu, hasil produksi konsentrat tembaga dari smelter milik Freeport ini dilaporkan belum bisa sepenuhnya diserap oleh industri dalam negeri.

Menanggapi perihal ini, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan bahwa investasi di sektor hilirisasi seperti pembuatan smelter peleburan konsentrat tembaga ini merupakan bentuk dari komitmen jangka panjang.

"Kalau investasi itu kan sifatnya adalah komitmen jangka panjang ya, long term commitment, dan kita juga memastikan bahwa investasi itu bisa menghasilkan return yang baik kepada pihak yang berinvestasi," kata Rosan saat ditemui wartawan seusai acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Ini kan pembangunan juga ke depannya kita ingin memastikan untuk hilirisasi ini kan berjalan sesuai juga dengan undang-undang pemerintah. Nah target hilirisasi ini kan sebenarnya banyak sekali produk-produk turunannya, tapi kita ingin memastikan hilirisasi yang kita lakukan ini demand-nya, pasarnya juga cukup," sambungnya.

Lebih lanjut, Rosan mengatakan untuk saat ini perusahaan bisa menjalankan opsi ekspor produk hasil hilirisasi jika penyerapan pasar domestik memang masih kurang memadai. Namun ia mengingatkan pihaknya akan tetap memprioritaskan penyerapan produk hilirisasi di pasar dalam negeri.

"Tetunya yang kita prioritaskan adalah demand atau permintaan dalam negeri. Tetapi kalau kemudian permintaan dalam negerinya ini belum bisa menyerap semua, ya kita sangat terbuka sekali untuk diserap oleh luar negeri. Sehingga keberadaan dari smelter itu yang di mana memang sangat tergantung dari fluktuasi harga itu bisa berjalan dengan baik," terangnya.

Secara terpisah, sebelumnya VP Government Relation PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti mengatakan modal investasi untuk membangun smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, tersebut mencapai Rp 61 triliun.

Sejauh ini fasilitas ini dapat memproduksi sekitar 600 ribu ton katoda tembaga per tahun. Namun dari jumlah itu, industri dalam negeri baru mampu menyerap sekitar 100 ribu ton per tahun, sehingga ada kelebihan produksi hingga 500 ribu ton.

"Dari produk smelter baru sejauh ini komitmen dari salah satu industri di kawasan khusus Gresik 100 ribu ton per tahun, sisa 500 ribu ton," kata Harry dalam acara yang sama.

"Kalau memang tidak ada konsumen dalam negeri, otomatis terpaksa kita ekspor dan ekspornya nggak jauh-jauh Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Malaysia. Justru negara tetangga yang akan menikmati nilai tambah yang lebih besar dari produksi katoda," pungkasnya.

Simak Video: Freeport: Indonesia Bisa Jadi Produsen Katoda Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus melakukan inisiatif untuk memperluas pemanfaatan gas bumi di berbagai segmen pelanggan di Indonesia. Selama 4 tahun, pendapatan konsolidasi menunjukkan tren kenaikan, dengan pertumbuhan 8% dari tahun 2020-2023, yang didukung oleh volume niaga gas dan transportasi gas yang merupakan kontributor utama sebesar kurang lebih 70% bagi pendapatan perusahaan.

Sepanjang enam bulan pertama tahun 2024, volume gas bumi yang mayoritas berasal dari gas pipa atau sebesar 99,6% kontribusi masih menjadi penopang utama kinerja PGN, sedangkan untuk komersialisasi LNG regasifikasi sebesar 0,4%. Berdasarkan sumber gas, sebesar 38% berasal dari Pertamina Grup dan sisanya dari gas supplier lainnya termasuk Corridor Block.

"Secara keseluruhan, perseroan telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan profitabilitas yang meningkat. Kami percaya dengan terus menjalankan strategi bisnis yang telah ditetapkan, melakukan pengelolaan operasional secara optimal dan efisien serta penerapan Manajemen keuangan dan Manajemen risiko yang prudent, Perseroan akan mampu menghadapi tantangan dan peluang," ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, mulai tahun 2021 PGN dapat mengelola dan menjaga profitabilitas konsolidasi, yang sangat penting untuk mendukung kemampuan Perseroan untuk berinvestasi dan bertumbuh secara berkelanjutan.

Pendapatan PGN pada semester I 2024 tercatat sebesar USD 1,839 miliar atau meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year on Year/YoY). Pada saat yang sama beban pokok pendapatan meningkat hanya 1% menjadi USD 1,432 miliar pada semester 1 2024 dibandingkan USD 1,415 miliar pada semester 1 2023 sehingga laba kotor tercatat naik 11% menjadi sebesar USD 407 juta dibandingkan USD 368 juta YoY.

Demikian juga laba operasi naik 3% menjadi USD 293 juta dibandingkan USD 284 juta (YoY). Di pos bottom line, laba bersih PGN berhasil tumbuh sebesar 28% menjadi USD 187 juta pada semester 1 2024 dibandingkan USD 145 juta pada semester 1 2023. Pada periode Semester 1-2024, pencapaian EBITDA cukup stabil yaitu sebesar USD 578 juta dikontribusikan dari penurunan laba selisih kurs dan beban penyusutan. Pencapaian EBITDA dikontribusikan 75% dari segmen niaga gas, transmisi gas dan lainnya, serta 25% dikontribusikan dari segmen hulu.

Sedangkan lini bisnis niaga gas dan transmisi memberikan kontribusi sebesar 73% terhadap pendapatan perusahaan. Sebesar 11% dikontribusikan dari lini bisnis hulu (Upstream) dan sebesar 16% sisanya adalah kontribusi dari lini bisnis lainnya. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan rencana investasi di tengah dinamika perekonomian nasional dan global, selama Semester 1- 2024 pencapaian Belanja Modal Perseroan sebesar US$ 70 juta dimana 44% penyerapan oleh segmen downstream dan lainnya, sedangkan 56% diserap oleh segmen hulu.

Arief juga mengatakan infrastruktur pipa dengan infrastruktur gas bumi beyond pipeline akan menjadi skema andalan PGN dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi.

"Perusahaan terus menjalankan strategi yang terukur dan sejalan dengan rencana pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Untuk itu perusahaan melakukan sejumlah inisiatif di antaranya dengan membangun dan menambah infrastruktur gas bumi yang terintegrasi untuk mendorong perluasan segmen pengguna," ujar Arief.

Untuk saat ini dan ke depannya, lanjut Arief, infrastruktur pipa dengan infrastruktur gas bumi beyond pipeline akan menjadi skema andalan PGN dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Lantaran dari sisi operasional, secara umum pencapaian segmen niaga gas bumi juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan supply dan demand. Terdapat penurunan volume pasokan gas pipa akibat natural decline (penurunan alami kondisi sumur) dari pemasok di wilayah Sumatera dan Jawa serta adanya libur Lebaran di kuartal 2 2024. Tantangan pasokan tersebut perlu diantisipasi dengan mulai menambah pasokan gas dari LNG.

Arief juga menambahkan sejumlah inisiatif tersebut akan mendorong keandalan bisnis utama perusahaan secara berkelanjutan dan jangka panjang. Pada saat yang sama, PGN tetap mengedepankan inovasi dan solusi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan para pelanggan termasuk salah satunya menghadirkan LNG di tengah menurunnya pasokan alami (natural decline) gas bumi di sejumlah sumur eksisting.

Arif juga menambahkan, inisiatif dilakukan PGN tentu saja dengan didasari misi serta komitmen untuk terus konsisten menyediakan energi berbasis gas bumi pelanggan baik industri maupun rumah tangga.

"Sejumlah inisiatif dilakukan PGN tentu saja dengan didasari misi serta komitmen untuk terus konsisten menyediakan energi berbasis gas yang memberi nilai tambah bagi seluruh pelanggan," tegasnya.

Selain strategi dalam upaya penyerapan gas bumi sebagai energi transisi secara lebih optimal, perluasan transmisi dan distribusi ini juga akan mendorong aspek profitabilitas PGN secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini tentunya sejalan dengan semakin besarnya jumlah serapan para pelanggan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, pengembangan infrastruktur utama tahun 2025-2027 yang telah disiapkan oleh perseroan untuk memastikan pertumbuhan bisnis Perseroan. Di tengah situasi yang menantang, mengambil momentum perbaikan ekonomi, percepatan transisi energi, serta kebutuhan untuk mengembangkan segmen bisnis/ produk turunan di masa depan yang mendukung penurunan emisi karbon (low carbon business).

"PGN akan tetap mengembangkan core business yang sudah melekat yaitu pengembangan proyek transmisi dan distribusi gas bumi. Meski begitu PGN juga akan tetap adaptif dan bertumbuh dengan sejumlah inisiatif baru seperti peningkatan bisnis LNG dengan menitikberatkan pada efisiensi serta efektivitas biaya logistik dalam penyaluran gas bumi," imbuhnya.

Peningkatan penggunaan LNG telah tercermin dari pencapaian regasifikasi gas LNG melalui Terminal Use Agreement (TUA) FSRU Lampung. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan optimasi FSRU Lampung, volume penyaluran gas mencapai 65 BBTUD atau meningkat 76% dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2023.

Selain itu, PGN siap bersinergi dengan pemerintah untuk menyelesaikan proyek infrastruktur gas bumi Cirebon-Semarang tahap II. Jaringan ini akan membawa gas bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Terdapat inisiatif bisnis baru sejalan dengan pengembangan Pipa Cisem II di mana PGN akan membangun Pipa Distribusi Tegal - Cilacap dalam rangka gasifikasi Refinery Unit IV Cilacap. PGN bersinergi dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), proyek ini dijadwalkan dimulai pada tahun 2025 dengan volume commissioning yang dialirkan sekitar 51 MMSCFD.

PGN juga akan terlibat dalam proyek strategis proyek pipa gas WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri. Rencana pembangunan Pipa Dumai - Sei Mangkei oleh Pemerintah melalui dana APBN berpotensi dapat mengintegrasikan pipa gas di Sumatera dan hal ini akan menjadi peluang PGN dalam mengambil potensi pasokan gas dari Blok Andaman. Fasilitas LNG Arun rencananya juga akan dikerahkan untuk memanfaatkan pasokan gas dari Blok Andaman.

Di samping itu, proyek revitalisasi tangki LNG Arun terus berjalan untuk meraih target menjadikan Terminal LNG Arun menjadi pemimpin Hub LNG di Asia. Salah satu tahap awal adalah merevitalisasi tangki F-6004. Hingga Kuartal II 2024, kemajuan konstruksi paket non-tangki telah mencapai 27.227% dan paket tangki sebesar 8,16%.

Di sisi lain, peningkatan penggunaan gas bumi dapat terealisasi dari hasil integrasi infrastruktur di Jawa Tengah dan telah terealisasi melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) yang dioperasikan oleh afiliasi Subholding Gas yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas). Mengalirkan gas bumi dari PEP Jambaran Tiung Biru (JTB) melalui pipa ruas Gresik-Semarang. Infrastruktur dari JTB yang tekanan serta pembagiannya dilakukan di ORF Tambak Rejo terintegrasi dengan selesainya sistem distribusi Jawa Tengah yang mengalirkan gas bumi menuju sektor pembangkit listrik IP Tambak Lorok dan sejumlah industri, komersial, serta rumah tangga di Semarang-Demak.

Selanjutnya, infrastruktur tersebut terintegrasi dan memperkuat layanan dari pipa Cirebon-Semarang tahap I (Cisem I) yang melayani kebutuhan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Tambak Aji, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, IP Tambak Lorok, serta rumah tangga hingga industri & komersial di Semarang - Demak. Adanya integrasi infrastruktur semakin meningkatkan penyerapan gas Jawa Tengah dari 48 BBTUD menjadi 60-70 BBTUD.

Tambahan serta integrasi sejumlah infrastruktur ini diharapkan akan bisa semakin memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan baik industri maupun rumah tangga. Di Jawa Tengah, optimalisasi infrastruktur gas bumi ini setidaknya bisa memenuhi kebutuhan gas bumi untuk pembangkit listrik, sebanyak 31 industri dan komersial, serta 29 pelanggan kecil. Terdapat peningkatan penyerapan gas dari 0,5 BBTUD menjadi 3,5 BBTUD.

Sampai dengan semester 1 2024, jaringan pipa dimiliki PGN adalah sepanjang 13.319 km atau bertambah 626 km. Total jumlah pelanggan PGN adalah sebanyak 821.245, terdiri atas sebanyak 3.165 pelanggan industri dan komersial, sebanyak 2.017 pelanggan kecil, dan sebanyak 816.063 rumah tangga.

Di luar dari infrastruktur transmisi gas bumi, perseroan juga akan membangun infrastruktur untuk transportasi energi lainnya melalui pipa yaitu membangun pipa Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya ini dilakukan melalui sinergi anak perusahaan yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk membangun pipa BBM Cikampek - Plumpang dengan skema Build Maintenance-Transfer (BMT) dengan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian.

"Pembangunan pipa tersebut merupakan salah satu pengembangan portofolio bisnis Subholding Gas dalam lingkup bisnis infrastruktur khususnya transportasi energi melalui pipa. Saat ini kami dalam proses penyusunan Perjanjian Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang antara Pertagas dan PPN. Infrastruktur ini akan memiliki kapasitas volume sebesar 4,6 miliar liter per tahun dengan panjang 96 km," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kabar terkini soal rencana peluncuran BBM rendah sulfur. Menurut Luhut, pemerintah sebenarnya sudah menemukan bahan baku yang nantinya dipakai sebagai campuran bensin.

Sayangnya Luhut masih belum mau buka-bukaan soal hal itu. Ia hanya menegaskan BBM rendah sulfur dibutuhkan demi menekan pencemaran lingkungan.

"Kita lagi cari juga semua tapi saya kira akan dapat, sudah hampir dapat hanya saya belum berani membuka. Teknologi tidak menjadi isu. Yang penting apa langkah kita dulu supaya pencemaran lingkungan ini bisa kita kurangi," katanya saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Menurut Luhut, kewajiban pemerintah adalah memastikan ketersediaan BBM rendah sulfur demi menekan polusi. Produk tersebut diharapkan mampu menekan indeks polusi hingga 50-60 poin.

"Sebenarnya gini ya, yang kita harus segera selesaikan adalah low sulfur. Jadi ini sedang berproses, mungkin sementara waktu aja. Karena low sulfur ini kewajiban pemerintah untuk mengurangi," imbuhnya.

Saat ini rata-rata indeks polusi menyentuh angka 160. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berdampak pada kesehatan yang pada akhirnya membebani keuangan BPJS Kesehatan.

"Jadi dari sekarang rata-rata 60, mungkin bisa di bawah 100. Dan ini saya kira akan mengurangi juga subsidi kepada BPJS yang sekarang ini sudah diberikan sampai Rp 30 triliun," ujar Luhut.

Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy buka-bukaan terkait persiapan Muhammadiyah yang akan mengelola konsesi tambang pemberian pemerintah. Sampai saat ini pihaknya masih fokus kepada penataan internal agar pengelolaannya dapat dilakukan sebaik mungkin.

Muhadjir yang juga selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyebut Muhammadiyah tidak akan terburu-buru untuk mengelola konsesi tambang.

"(Kapan mulai mengelola konsesi tambang) belum, kita belum sampai sejauh itu. Kita harus siapkan sebaik mungkin, nggak perlu grasa-grusu (buru-buru), nggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kita sendiri," kata Muhadjir kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Salah satu yang saat ini sedang dipersiapkan yaitu dua perusahaan yang berperan sebagai induk usaha dan operasi. Kehadirannya nantinya untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan.

Lebih jauh, Muhadjir menyebut Muhammadiyah akan bekerja sama dengan program studi pertambangan yang dimiliki Universitas Muhammadiyah dan lembaga lingkungan hidup untuk mengelola konsesi tambang.

"Jadi nanti bersamaan saat eksplorasi, kemudian penambangan itu akan didampingi lembaga teknik lingkungan hidup Muhammadiyah dan lembaga pengembangan masyarakat," ucapnya.

Muhadjir memastikan Muhammadiyah akan mengelola konsesi tambang sesuai karakter Muhammadiyah. Saat ditanya apakah tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk, ia mengaku belum fokus pada hal itu.

"Kita pelan, tidak usah kesusu, tidak usah terburu-buru, tapi kita memegang amanah kepercayaan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya sesuai karakter Muhammadiyah," ucapnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merancang anggaran untuk subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 203,4 triliun. Angka itu turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp 204,5 triliun.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan penurunan anggaran itu bukan karena subsidi yang dikurangi. Penurunan anggaran itu disebabkan karena nilai tukar.

"Subsisi energi tahun 2025 Rp 203,4 (triliun) lebih rendah dari usulan 2025 terutama penyesuaian asumsi nilai tukar bukan karena subsidi dikurangi," tegasnya dalam rapat kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Dia merinci subsidi untuk BBM dan tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 113,6 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari usulan RAPBN 2025.

"Volume LPG dan BBM masing-masing sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter, adapun subsidi minyak solar Rp 1.000," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah mengatakan anggaran subsidi energi tersebut menurun karena mengikuti perubahan kurs rupiah yang disepakati dalam APBN 2025, yakni dari Rp 16.100/US$ menjadi Rp 16.000/US$.

"Subsidi (energi) berubah mengikuti (asumsi nilai tukar) rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 (per dolar AS)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Simak juga Video: Anggaran Rp 15 M untuk Kominfo Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta masyarakat tidak meremehkan (underestimate) Muhammadiyah dan ormas keagamaan lain yang diizinkan mengelola usaha pertambangan. Ia yakin pihaknya mampu menjalankan amanat tersebut.

Haedar mengatakan usaha tambang sebagaimana usaha di sektor lainnya. Hanya saja, selama ini pertambangan identik dikelola oleh konglomerat atau perusahaan besar dan bergeser ke ormas keagamaan.

"Ini program sebagaimana program pada umumnya yakni di bidang usaha bisnis. Yang mungkin berbeda itu, selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke ormas. Tapi jangan underestimate," kata Haedar kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Sebagai ormas keagamaan, Haedar membeberkan sepak terjang Muhammadiyah dalam membangun lembaga pendidikan hingga kesehatan dengan biaya sendiri. Keyakinan itu termasuk dalam hal mengelola konsesi tambang, jika ada kekurangan disebut akan terus diperbaiki.

"Kami Muhammadiyah juga bisa membangun sekolah lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit dan usaha untuk bisa bikin hotel. Insya Allah juga bisa menjalankan program-program berskala besar," ucapnya.

Selain itu, Muhammadiyah klaim peduli terhadap perubahan iklim dan dampaknya kepada masyarakat. "Jadi insya Allah kami mengelola tambang dan mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan," tambahnya.

Diketahui, Muhammadiyah akan membentuk dua perusahaan untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah. Dua perusahaan itu berperan sebagai induk usaha dan operasi.

"Rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat membacakan keputusan Hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Minggu (28/7).

Simak juga Video: Masih Ada Kotak Kosong di Pilkada 2024, Ini Respons PP Muhammadiyah

[Gambas:Video 20detik]

Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) tidak mendukung penerapan kebijakan power wheeling. Hal ini lantaran Indonesia dipandang masih belum siap menerapkan kebijakan tersebut.

Power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik (PBJTL). Hal ini memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN.

Ketua APPLTA, Zulfan Zahar menilai, power wheeling dilakukan salah satunya saat transmisinya telah tersedia. Sedangkan di Indonesia infrastrukturnya belum rampung sepenuhnya.

"Kami terus terang, dari asosiasi tidak mendukung adanya power wheeling diadakan saat ini," kata Zulfan dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, ketika transmisi tidak tersedia kemudian dilakukan power wheeling, pihaknya khawatir produk tidak layak secara komersial. Alhasil, pembiayaan dari perbankan sulit didapatkan.

"Ketika transmisi tidak tersedia kemudian dilakukan, kami khawatir, kami pengembang, pembelinya ada, tapi tidak layak secara komersial dan kita tidak bisa dapat pembiayaan dari perbankan," ujar dia.

"Ini yang kita harap bisa ditunda (implementasinya). Silakan diskusi PLN dengan pemerintah," imbuhnya.

Zulfan juga menilai, saat ini kontrak yang dijalin PT PLN (Persero) dalam penyediaan listrik telah cukup baik. Namun, apabila di saat-saat ini PLN menggandeng swasta, justru ia khawatir kontrak dengan pengembang tak akan mampu mendapatkan persetujuan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kami lihat dengan kontrak PLN saat ini, kami rasa itu sudah cukup baik secara kontrak dan kami sudah cukup kuat dengan itu. Dan kalau ini harus di-bidding ke swasta atau di-powerwheeling-kan, kami tidak yakin kontrak kami akan bankable," katanya.

Simak juga Video 'Inovasi Energi Terbarukan dan Terobosan PLTA dari PT Vale Indonesia Tbk':

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai tambahan informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBET), salah satu yang sedang alot dibahas terkait skema power wheeling.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai pasal power wheeling dalam RUU EBET melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," katanya Fahmi Radhi dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara, lantaran 90% penjualan listrik berasal dari pelanggan industri.

"Selain menggerus pendapatan negara, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin," ungkap Fahmy.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Kalau tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran APBN untuk membiayai program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis.

Senada, Anggota Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI), Riki Firmandha, menilai bahwa skema power wheeling bakal berisiko mengerek tarif dasar listrik dan memperbesar anggaran subsidi yang diberikan oleh negara.

Riki menjelaskan, masuknya power wheeling berisiko membuat harga listrik energi terbarukan menjadi berbeda dengan harga listrik yang sudah ditetapkan pemerintah. "Proses distribusinya pun akan membuat biaya energi makin mahal karena negara akan kesulitan menentukan tarif dasar listrik," kata Riki, dihubungi, Jumat (6/9/2024).

Ia berharap agar RUU EBET lebih fokus pada insentif yang diberikan kepada pengembang energi baru terbarukan. "Bukan malah melegitimasi liberalisasi sistem ketenagalistrikan," ungkapnya.

Simak juga Video 'Inovasi Energi Terbarukan dan Terobosan PLTA dari PT Vale Indonesia Tbk':

[Gambas:Video 20detik]