Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong produksi minyak. Meski, untuk menggeber produksi ini dihadapkan pada berbagai tantangan.

Cara yang dilakukan salah satunya ialah mengoptimalkan blok-blok minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Blok tersebut di antaranya ditawarkan ke China yang dikenal memiliki keunggulan teknologi dalam melakukan eksplorasi.

"Kita masih punya banyak potensi blok (migas) yang bisa untuk meningkatkan produktivitas migas nasional. Saya tawarkan kepada teman-teman investor Tiongkok beberapa potensi yang dapat kita kembangkan bersama. Di sinilah pertemuan untuk menemukan formulasi yang tepat dalam rangka pengembangan bisnis bersama," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat mengajak para delegasi Tiongkok di Bali, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (9/9/2024).

Sebelumnya Bahlil menyinggung lifting minyak Indonesia yang terus mengalami penurunan secara alami, sedangkan konsumsi dalam negeri terus meningkat. Bahlil menyebut, konsumsi minyak Indonesia telah mencapai 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak hanya sekitar 600 ribu barel per hari.

"Di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa lifting minyak kami semakin hari terus menurun, sedangkan konsumsi terus meningkat. Konsumsi Indonesia sekarang 1.600.000 barrel per day. Lifting minyak kami sekarang kurang lebih sekitar 600.000 barrel per day," ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, kerja sama yang terjalin kedua belah pihak harus saling menguntungkan dan pemerintah Indonesia akan membuka ruang sebaik-baiknya.

"Ke depan, kemitraan yang tengah dijalin di sektor energi harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Kami akan membuka ruang yang sebaik-baiknya untuk melakukan bisnis di Indonesia dengan tetap memperhatikan aturan dan harus menguntungkan semuanya," jelasnya.

Sementara, dalam konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I 2024 lalu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menerangkan, dunia mengarah ke energi baru terbarukan. Namun, banyak negara mulai realistis terhadap pertumbuhan energi baru terbarukan.

"Sudah barang tentu merupakan kepastian bahwa akan bergerak ke energi baru terbarukan, namun sekarang sudah lebih realistis kira-kira potensi energi baru terbarukan pertumbuhannya seperti apa," kata Dwi pada 19 Juli 2024 lalu.

"Oleh karena itu, sekarang hampir semua orang sangat menekankan kepada aspek ketahanan energi negara masing-masing, security, dan affordability, jadi bagaimana membuat harga energi ini bisa terjangkau begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan, ke depan energi mesti rendah emisi. Hal ini akan meningkatkan belanja modal (capital expenditure) karena dibutuhkan investasi untuk menangani emisi.

"Kemudian yang berikutnya adalah tekanan untuk bahwa energi ini tidak boleh hanya energi saja seperti masa yang lalu, tapi energi yang rendah emisi. Sehingga proyek-proyeknya terpaksa harus naik capex-nya karena dibutuhkan investasi-investasi untuk menangani masalah emisi," ungkapnya.

Sebagai informasi, detikcom akan menggelar Leaders Forum pada 11 September 2024 yang mengangkat tema Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan Demi Kedaulatan. Acara ini digelar di Auditorium Bank Mega Jalan Kapten P Tendean Kav 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui di detikcom.

Berbagai persoalan mengenai sektor migas akan dibahas dalam acara ini. Harapannya, akan ditemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Simak Video: Menerawang Masa Depan Migas RI

[Gambas:Video 20detik]

Sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang disebut merugikan keuangan negara Rp 300 triliun kembali digelar kemarin. Salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa adalah Ayu Lestari Yusman selaku manajer keuangan PT Refined Bangka Tin (RBT) sebagai saksi.

Dalam persidangan tersebut saksi mengungkap bahwa rupanya PT RBT telah membayar dana jaminan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan di wilayah tambang tempatnya beroperasi.

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup itu dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"PT RBT pernah menempatkan jaminan reklamasi setiap tahunnya," tutur Ayu Lestari dalam persidangan tersebut, dikutip, Selasa (10/9/2024).

Namun, ia mengaku tak ingat berapa besar nominal dana jaminan yang dibayarkan tersebut. Yang ia bisa pastikan adalah nominal yang dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) setempat.

"Jumlahnya ratusan juta, dan dasar jumlah penempatan jaminan reklamasi berdasarkan surat dari dinas ESDM," tegas dia.

Dalam kesempatan itu ia juga memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, PT RBT memperoleh bijih timah dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

"Bijih timah yang dipergunakan untuk kerja sama adalah bijih timah yang diperoleh langsung dari IUP PT Timah," sambung dia.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab tudingan yang menyebut kegiatan pertambangan yang dilakukan, merambah kawasan hutan lindung dan merusak lingkungan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari saksi lainnya yang hadir dalam persidangan di hari yang sama, Direktur CV Teman Jaya, Kurniawan Efendi Bong.

Kurniawan sendiri adalah pemilik lahan yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Dalam kerja samanya dengan PT Timah, ia mengatakan bahwa lahan tempat aktivitas pertambangan merupakan tanah perkebunan baik miliknya maupun wilayah masyarakat lain yang ia beli.

"Tidak ada kawasan hutan yang ditambang, PT Timah sudah menentukan tidak ada penambangan di hutan," sambung dia.

Dalam persidangan tersebut, Kurniawan kembali menegaskan kesaksian saksi-saksi sebelumnya mengenai pola kemitraan PT Timah dengan masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam lingkup IUP PT Timah.

"PT Timah merangkul masyarakat menggunakan CV termasuk CV Teman Jaya," jelas dia.

Pola kemitraan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi.

Pola kemitraan dengan masyarakat ini sendiri dipandang sebagai win-win solution karena pada faktanya, tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

Dengan adanya pola kemitraan denga masyarakat pemilik lahan seperti Kurniawan, PT Timah tetap bisa memperoleh timah yang ada pada wilayah IUP-nya, sementara masyarakat pemilik lahan juga memperoleh hak ekonomi atas lahannya.

Daftar MyPertamina bisa dilakukan offline atau luar jaringan (luring). Bagi yang berminat, bisa melakukan registrasi MyPertamina di SPBU yang telah ditunjuk pemerintah.

MyPertamina dibuka untuk pembelian BBM Subsidi jenis Solar dan Pertalite untuk kendaraan roda empat. Program ini diharapkan dapat mengawasi penyaluran BBM dan penyalahgunaannya di lapangan.

Apakah Bisa Daftar MyPertamina di SPBU?

Jawabannya iya, kamu bisa melakukan pendaftaran MyPertamina di SPBU. Registrasi secara offline bisa dilakukan dengan mendatangi booth yang tersedia di SPBU yang sudah ditentukan.

Syarat Daftar MyPertamina di SPBU

Mengutip buku Panduan Lengkap Pendaftaran Pengguna Solar Subsidi dan Pertalite Roda 4, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Berikut persyaratan pendaftarannya untuk kendaraan pribadi:

• Foto KTP
• Foto diri
• Foto STNK depan dan belakang
• Foto kendaraan tampak depan dan samping
• Foto nomor polisi kendaraan.

Bagi kendaraan komersial barang, komersial penumpang, dan layanan umum membutuhkan foto KIR, yaitu uji kelayakan kendaraan secara teknis. Foto tersebut harus diambil dengan jelas untuk memudahkan proses pendaftaran.

Daftar Lokasi SPBU MyPertamina

Mengutip laman My Pertamina, berikut daftar lokasi SPBU Subsidi Tepat per 28 Maret 2023:

1. Kabupaten Bengkalis

2. Kabupaten Indragiri Hilir

3. Kabupaten Indragiri Hulu

4. Kabupaten Kampar

5. Kabupaten Kuantan Singingi

6. Kabupaten Meranti

7. Kabupaten Pelalawan

8. Kabupaten Rokan Hilir

9. Kabupaten Rokan Hulu

10. Kabupaten Siak

11. Kota Dumai

12. Kota Pekanbaru

13. Kabupaten Lampung Barat

14. Kabupaten Lampung Selatan

15. Kabupaten Lampung Tengah

16. Kabupaten Lampung Timur

17. Kabupaten Lampung Utara

18. Kabupaten Mesuji

19. Kabupaten Pesawaran

20. Kabupaten Pesisir Barat

21. Kabupaten Pringsewu

22. Kabupaten Tanggamus

23. Kabupaten Tulang Bawang

24. Kabupaten Tulang BawangBar

25. Kabupaten Way Kanan

26. Kota Bandar Lampung

27. Kota Metro

28. Kabupaten Berau

29. Kabupaten Kutai Barat

30. Kabupaten Kutai Timur

31. Kabupaten KutaiKartanegara

32. Kabupaten Mahakam Ulu

33. Kabupaten Paser

34. Kabupaten Penajam Paser Ut

35. Kota Balikpapan

36. Kota Bontang

37. Kota Samarinda

38. Kabupaten Bulungan

39. Kabupaten Malinau

40. Kabupaten Nunukan

41. Kabupaten Tanah Tidung

42. Kota Tarakan

43. Kabupaten Boalemo

44. Kabupaten Bone Bolango

45. Kabupaten Gorontalo

46. Kabupaten Gorontalo Utara

47. Kabupaten Pohuwato

48. Kota Gorontalo

49. Kabupaten Majene

50. Kabupaten Mamasa

51. Kabupaten Mamuju

52. Kabupaten Mamuju Tengah

53. Kabupaten Pasangkayu

54. Kabupaten Polewali Mandar

55. Kabupaten Bombana

56. Kabupaten Buton

57. Kabupaten Buton Selatan

58. Kabupaten Buton Tengah

59. Kabupaten Buton Utara

60. Kabupaten Kolaka

61. Kabupaten Kolaka Timur

62. Kabupaten Kolaka Utara

63. Kabupaten Konawe

64. Kabupaten Konawe Kep.

65. Kabupaten Konawe Selatan

66. Kabupaten Konawe Utara

67. Kabupaten Muna

68. Kabupaten Muna Barat

69. Kabupaten Wakatobi

70. Kota Bau Bau

71. Kota Kendari

72. Kabupaten Halmahera Barat

73. Kabupaten Halmahera Sel

74. Kabupaten Halmahera Tengah

75. Kabupaten Halmahera Timur

76. Kabupaten Halmahera Utara

77. Kabupaten Kepulauan Sula

78. Kabupaten Pulau Morotai

79. Kabupaten Pulau Taliabu

80. Kota Ternate

81. Kota Tidore Kep

82. Kabupaten Fak Fak

83. Kabupaten Kaimana

84. Kabupaten Manokwari

85. Kabupaten Manokwari Sel

86. Kabupaten Maybrat

87. Kabupaten Pegunungan Arfak

88. Kabupaten Raja Ampat

89. Kabupaten Sorong

90. Kabupaten Sorong Selatan

91. Kabupaten Tambrauw

92. Kabupaten Teluk Bintuni

93. Kabupaten Teluk Wondama

94. Kota Sorong.

Untuk lokasi SPBU di kota dan kabupaten yang telah disebutkan, bisa klik langsung di laman MyPertamina. Dengan informasi ini, semoga detikers bisa secepatnya daftar MyPertamina di SPBU dan menerima BBM bersubsidi dari pemerintah.

Cara Pendaftaran Subsidi Tepat My Pertamina secara Online

Selain secara offline, pendaftaran pendaftaran subsidi tepat MyPertamina bisa dilakukan secara online. Begini langkah-langkahnya:

1. Buka website subsiditepat.mypertamina.id atau dengan scan kode QR pendafaran
2. Pada halaman depan pendaftaran, centang kotak sebagai konfirmasi sudah memahami penjelasan
3. Klik Daftar Sekarang
4. Isi data diri sesuai KTP. Upload foto KTP dan foto diri
5. Masukkan password untuk digunakan jika ada perubahan data. Catat password ini
6. Jika data sudah terisi, klik Selanjutnya
7. Isi data kontak serta alamat dengan lengkap, klik Selanjutnya
8. Pilih jenis Subsidi, yaitu Solar JBT atau Pertalite
9. Pilih tipe customer, apakah pribadi, komersial, layanan umum, dan non kendaraan
10. Pada bagian isian data kendaraan, upload foto STNK, serta foto kendaaan dan nopol. Pastikan foto yang diupload jelas dan sesuai dengan contoh yang diberikan.
11. Masukkan data pengguna kendaraan yang didaftarkan
12. Data kendaraan, instansi dan pengguna kendaraan yang dimiliki
13. Untuk tipe customer non kendaraan, lengkapi data formulir secara benar, kemudian upload foto sesuai yang tertera pada surat. Masukkan nilai kuota sesuai dengan jumlah yang tertera di surat rekomendasi.
14. Masukkan password untuk melakukan klaim penggunaan subsidi bagi kendaraan yang didaftarkan.
15. Jika sudah terisi lengkap dan sesuai, klik Selanjutnya
16. Beri centang pada kotak persetujuan privasi data kemudian klik Daftar Pengguna BBM Subsidi
17. Pendaftaran pelanggan BBM subsidi akan melalui proses konfirmasi data dalam tujuh hari kerja.

Jika pendaftaran pelanggan BBM subsidi sudah terkonfirmasi, maka pelanggan bisa melakukan pembelian solar subsidi atau pertalite. Sebelumnya download terlebih dahulu kode QR dari Aplikasi MyPertamina atau website subsiditepat.mypertamina.id.

Timbun 600 Liter BBM Bersubsidi, 3 Pria di Indramayu Ditangkap Polisi

Timbun 600 Liter BBM Bersubsidi, 3 Pria di Indramayu Ditangkap Polisi

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (PGEO) terus mendorong pengembangan energi panas bumi untuk mendukung transisi energi Indonesia dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060. Pada ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Kamis (5/9), PGE menyampaikan paradigma baru yang menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu pesan utama yang digaungkan di ISF 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, dalam sesi pleno menegaskan percepatan transisi energi memerlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga investor. Menurutnya, masa depan transisi energi Indonesia bergantung pada komitmen kolaboratif dari semua pemangku kepentingan.

Sejalan dengan visi tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menambahkan panas bumi merupakan solusi terbaik bagi Indonesia dalam perjalanan menuju energi bersih. Karakteristik panas bumi yang mampu menjadi sumber energi baseload menjadi alasan kuat mengapa Indonesia perlu mengoptimalkan potensi ini melalui kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan.

Untuk memaksimalkan potensi panas bumi yang ada, Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyampaikan paradigma baru dalam pengembangan energi panas bumi dibutuhkan guna membuat investasi di sektor energi terbarukan lebih menarik dengan tingkat tarif yang ada.

"Selama ini tidak ada cara baru dalam pengembangan panas bumi, padahal kita perlu mempercepat pengembangan panas bumi dalam 6-8 tahun ke depan untuk mencapai target kapasitas panas bumi nasional sebesar 7 GW pada 2033. Kita memerlukan terobosan untuk bisa menurunkan biaya pengembangan panas bumi dan mengubah paradigma melalui model bisnis yang baru," kata Julfi Hadi dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2024).

Perubahan paradigma dalam pengembangan energi panas bumi menjadi penting, karena dengan tarif listrik panas bumi saat ini, perlu ada pendekatan yang lebih optimal untuk meningkatkan profitabilitas pengembang (independent power producers/IPP). Paradigma baru yang ditawarkan PGE mengedepankan tiga strategi utama untuk mencapai hal ini.

Pertama, strategi pembaruan model bisnis melalui pengembangan bertahap di wilayah kerja panas bumi untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan optimalisasi biaya, mengingat pengembangan langsung dalam skala besar biasanya sering menimbulkan pembengkakan biaya.

Kedua, strategi menurunkan biaya ongkos pengembangan per unit (USD per MW) melalui penggunaan teknologi baru dan menaikkan volume operasi melalui kolaborasi antarpengembang panas bumi untuk membangun pasar dan konsolidasi permintaan.

Ketiga, strategi diversifikasi melalui pengembangan bisnis terkait dan manufaktur lokal. Pengembang panas bumi perlu ekspansi bisnis non-kelistrikan (off-grid) seperti hidrogen hijau dan amonia hijau dan mempromosikan pengembangan teknologi dan manufaktur lokal untuk komponen utama pembangkit listrik panas bumi di dalam negeri.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan insentif lainnya seperti akses ke pinjaman lunak (concessional loan) dan penjualan kredit karbon internasional. Hal ini juga memerlukan dukungan pemerintah untuk memberikan insentif tambahan, terutama dukungan untuk peningkatan kandungan lokal dan infrastruktur.

"Pengembang panas bumi perlu meninggalkan paradigma dan model bisnis lama yang masih memakai pendekatan business as usual dan membatasi kolaborasi yang menyebabkan tingkat pengembalian (internal rate of return) marginal. Kita perlu berkembang dan berkolaborasi bersama untuk menjadikan panas bumi bisa memainkan peran penting dalam transisi energi nasional," kata Julfi Hadi.

Dengan sumber daya yang dimiliki, PGE optimistis dapat menjadi motor penggerak dan pemimpin percepatan pengembangan panas bumi nasional. PGE saat ini mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam dua sampai tiga tahun ke depan, dengan total potensi cadangan panas bumi sebesar 3 GW yang siap dikembangkan dari 10 WKP yang dikelola sendiri.

"PGE sudah walking the talk dalam mewujudkan paradigma baru. Sudah banyak hal yang kita lakukan seperti berkolaborasi dalam eksplorasi sumber daya, mendorong pengembangan teknologi baru di Indonesia, dan mengembangkan manufaktur lokal. PGE juga menginisiasi proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu," pungkas Julfi Hadi.

PT Pertamina Patra Niaga memanfaatkan teknologi artificial Intelligence (AI) dalam verifikasi pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk mendapatkan QR Code. Hal ini membuat proses mendapatkan QR Code bisa lebih cepat, yaitu 1-2 hari, dengan catatan data yang dimasukkan mudah terbaca dan tepat.

Pertamina sebelumnya melakukan verifikasi dengan sistem manual untuk pendaftaran pembelian BBM Subsidi. Pertamina mengerahkan 140 orang verifikator untuk memverifikasi dan membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari.

"Bisa saat itu juga kalau semua data lengkap masuk bisa langsung mendapatkan barcode dan mungkin saat ini bisa di 1-2 hari kalau memang data sudah lengkap dan terbaca oleh AI ya," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Meski demikian, diakuinya, Pertamina Patra Niaga juga membutuhkan waktu untuk peralihan dari sistem verifikasi manual ke AI. Dia mengatakan, pendaftar yang masuk sebelumnya cukup banyak, di tambah saat ini pendaftar yang masuk bisa mencapai 50-70 ribu pendaftar per hari.

Belum lagi, jika data yang dimasukkan salah atau tidak terbaca KTP atau STNK. Sebab saat data yang diunggah oleh pendaftar bermasalah, maka AI tidak bisa memproses data tersebut.

Data yang bermasalah tersebut seperti foto yang diunggah pecah atau STNK pendaftar tertekuk saat difoto sehingga tidak terbaca sistem. Karena sistem tidak bisa membaca, maka verifikasi dilakukan secara manual.

"Jadi mereka masuk ke sistem manual. Nah tim inilah yang kemudian follow up untuk yang tidak terverifikasi di AI," ujarnya.

Cara Daftar dan Dapatkan QR Code Subsidi Tepat

1. Siapkan dokumen berikut:

• KTP
• STNK (depan dan belakang)
• Foto kendaraan roda empat (tampak keseluruhan dan nomor polisi)

2. Buka website subsiditepat.mypertamina.id.
3. Centang informasi memahami memahami persyaratan.
4. Klik 'Daftar Sekarang'.
5. Ikuti instruksi pengisian data pada website, pastikan email yang anda daftarkan aktif.
6. Tunggu pencocokan data maksimal 14 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan, atau cek status pendaftaran di website secara berkala.
7. Apabila sudah terkonfirmasi, unduh kode QR dari website dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Tips agar Pendaftaran Lancar

Saat melakukan pendaftaran, beberapa kendala mungkin muncul seperti, status kendaraan ditolak atau QR Code yang tak kunjung diterima. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang bisa jadi penyebabnya.

Guna menghindari hal ini, pastikan melakukan seluruh tahapan dengan benar dan lakukan tips berikut:

1. Pastikan Foto yang Dilampirkan Sesuai

● Foto KTP

Untuk dokumen KTP, pastikan untuk meng-upload foto KTP yang berwarna dan tanpa efek. Pastikan juga tulisan nama dan nomor NIK terbaca jelas. Hindari mengambil foto KTP dari layar atau mengunggah foto KTP yang terpotong karena akan sulit terbaca.

● Foto STNK

Foto STNK sebaiknya berwarna tanpa menggunakan efek. Pastikan juga foto tidak terpotong atau terbaca lengkap. Dalam satu foto, berisi 2 dokumen (STNK dan Status Pajak) dengan data yang lengkap dan terbaca jelas (nopol, no rangka, CC, warna plat dan jenis BBM).

Hindari melampirkan hasil foto dari layar, hasil print di kertas, atau fotocopy.

● Foto Kendaraan

Sama seperti foto KTP dan STNK, foto kendaraan juga harus berwarna dan tidak terpotong. Pastikan nopol terbaca dan terlihat dengan jelas di foto. Adapun nopol harus dipasang dengan standar.

Selain itu, sudut foto harus diambil dari samping (+- 45 derajat) dan jumlah roda dapat dihitung atau diperkirakan.

2. No HP dan Alamat Email Valid

Sebelum mendaftar, siapkan nomor HP dan alamat email yang valid. Nomor HP dan alamat email juga harus dapat diakses secara mandiri oleh pemilik kendaraan. Hal ini akan memudahkan proses pengecekan dan konfirmasi status pendaftaran.

3. Sinyal Kuat

Sinyal yang stabil juga diperlukan saat melakukan pendaftaran. Hal ini mengingat seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara online sehingga membutuhkan koneksi internet yang kuat. Hal ini juga untuk menghindari proses loading website atau error saat melakukan pendaftaran.

Itulah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan pendaftaran QR Code Pertamina. Pastikan seluruh dokumen sesuai dan data terisi dengan benar sehingga proses pendaftaran QR Code tidak mengalami kendala.

Jangan lupa juga untuk cek status pendaftaran di website secara berkala. Bagi pengguna yang datanya sudah cocok dan sesuai, akan mendapatkan QR code yang diterima di email atau notifikasi di laman subsiditepat.mypertamina.id.

QR code dapat dicetak dan dibawa ke SPBU sehingga pengguna dapat tetap membeli BBM Bersubsidi meski tidak memiliki aplikasi MyPertamina.

Program Hutan Pertamina Sebagai Bentuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Program Hutan Pertamina Sebagai Bentuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Indonesia butuh investasi yang sangat besar untuk mengejar target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 23% tahun depan. Hingga kini, penggunaan energi hijau di Indonesia baru 13,93%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia membutuhkan dana hingga US$ 14,02 miliar untuk mewujudkan target tersebut tahun depan. Bila dirupiahkan dengan kurs terkini jumlahnya setara dengan Rp 216,6 triliun. Jumlah kapasitas EBT yang harus dikejar sekitar 8,2 gigawatt (GW).

"Kalau punya US$ 14 miliar setahun ke depan, kita bisa naikkan bauran energi. Kalau datangkan investasi itu bauran energy mix bisa tercapai, 23% target bisa dicapai," ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Realisasi penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT hingga Agustus 2024 baru mencapai 241,1 megawatt (MW) atau 73,7% dari target 326,9 MW. Ditjen EBTKE memproyeksikan ada tambahan kapasitas pembangkit EBT hingga 650,99 MW dengan nilai investasi US$ 580 juta atau 46,8% dari target 2024 sebesar US$ 1,23 miliar.

Eniya mengungkapkan ada tiga faktor yang membuat capaian bauran EBT belum terlalu besar. Pertama, target investasi belum tercapai, kedua, komitmen menjalankan investasi, dan terakhir pembangunan infrastruktur EBT yang masih dilakukan.

"Kenapanya begitu itu karena investasi belum tercapai, lalu komitmen jalankan investasi, dan infrastruktur yang masih kita dorong," ujar Eniya.

Pertamina International Shipping (PIS) membeberkan kunci utama dalam menjawab tantangan logistik di Indonesia. Logistik yang efektif dan efisien, koordinasi rantai pasokan, dan strategi mengatasi ketidakpastian eksternal disebut menjadi kunci utama PIS sebagai urat nadi virtual (virtual pipeline) dalam pengangkutan dan pengantaran energi di seluruh penjuru kepulauan.

"PIS bertanggung jawab atas mayoritas rantai suplai energi di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya kami berhasil mengantarkan lebih dari 160 miliar liter berbagai jenis energi dan melakukan lebih dari 20 ribu pengapalan energi ke seluruh pulau-pulau di Indonesia," ucap Yoki, dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Yoki menjelaskan bahwa langkah pertama dalam menjawab tantangan tersebut adalah memiliki sistem logistik yang efisien dan efektif. Langkah ini dicapai dengan memetakan dan mengawasi dengan ketat performa logistik perusahaan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pengiriman energi.

Hal kedua, PIS memiliki mekanisme koordinasi yang cermat di internal yang memudahkan perusahaan berkoordinasi antara para pemangku kepentingan dan pelaku industri. Koordinasi yang cermat ini mampu menyokong PIS dalam perencanaan, operasional, dan eksekusi masterplan.

Poin berikutnya adalah strategi menghadapi faktor-faktor ketidakpastian. Seperti yang diketahui, perdagangan dan ekonomi dunia tidak melepaskan diri dari ancaman-ancaman eksternal. Bencana alam, infrastruktur yang belum merata, kondisi geopolitik, adalah variabel eksternal tak terduga yang perlu diantisipasi.

"Dalam mencapai ketiga hal tersebut kami juga menempuhnya melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan teknologi yang tepat. Terakhir, regulasi dan dukungan pemerintah membantu kami terus optimal dalam menjaga rantai pasokan energi di seluruh Indonesia," imbuh Yoki.

Dalam forum tersebut, sistem logistik yang andal disebut sebagai salah satu faktor terpenting dalam rantai perdagangan dan ekonomi dunia. PIS, yang memiliki visi sebagai salah satu pemain utama industri logistik maritim global, berhasil menunjukkan kinerja yang prima untuk ikut menjaga ketahanan energi nasional.

Pada forum tersebut, Sekretaris Jenderal United Nations Trade and Development (UNCTAD) Rebecca Grynspan membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya jaringan logistik yang andal di dunia yang semakin terhubung seperti saat ini. Beragam kejadian besar dunia seperti pandemi Covid-19, konflik geopolitik, dan bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim, merupakan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh seluruh pemimpin dunia dan industri terkait.

Studi oleh UNCTAD menemukan negara-negara berkembang dengan bentang geografi kepulauan paling menderita akibat tantangan tersebut dengan rata-rata biaya logistik lebih tinggi 32 - 35% dari median global. Kenaikan biaya logistik maritim mengakibatkan inflasi di negara berkembang 5 kali lebih besar di kelompok negara tersebut.

"Berdasarkan penelitian kami, biaya logistik maritim mengakibatkan inflasi 5x lebih tinggi di negara-negara berkembang. Indonesia paham betul mengenai ini. Dengan lebih dari 18.000 pulau, banyak penduduk di kepulauan ini merasakan konsekuensi dari mahalnya harga barang-barang kebutuhan harian mereka. Kenyataan ini menekankan seberapa gentingnya kita untuk meningkatkan ketahanan, inklusivitas, dan keberlanjutan rantai pasokan kita di dunia," terang Grynspan saat membuka forum ini.

Sesi di forum internasional yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini tak hanya dihadiri oleh PIS dan UNCTAD. Beberapa pakar dan praktisi dari lembaga dan perusahaan internasional seperti Senior Ekonomi Bank Dunia Csilla Lakatos, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Alvin Botes, Direktur Bank Pembangunan Islam Indonesia Amer Bukvic, Asisten Kepala Eksekutif/Pejabat Risiko Utama Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura Tan Hoe Soon, serta Sekretaris Negara Kementerian Perencanaan Kamboja Poch Bunnak, turut memperkaya diskusi mengenai isu logistik dan perdagangan di negara-negara berkembang.

PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan penyempurnaan sistem verifikasi pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk mendapatkan QR Code. Dalam pengembangan sistem ini, Pertamina Patra Niaga memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk verifikasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menerangkan, proses verifikasi pendaftar subsidi tepat terus berkembang. Pertamina sebelumnya melakukan verifikasi dengan sistem manual untuk pendaftaran pembelian solar. Verifikasi ini membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari.

"Sejak awal sistem ini diberlakukan hingga saat ini ini juga terus dinamis ya. Dulu di saat kita memulai untuk yang solar, ini kan dulu sistemnya masih full manual ya ini cukup lama, hingga 14 hari. sebab karena pertama antrean, kemudian yang kedua juga proses verifikasi karena manual," kata Heppy saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Verifikasi ini butuh waktu karena sebelumnya data Korlantas Polri belum sepenuhnya terintegrasi. Seiring berjalannya waktu, pihaknya melakukan penyempurnaan dengan memanfaatkan AI.

Dengan memanfaatkan AI, verifikasi bisa berlangsung dengan cepat asalkan data terbaca dan lengkap.

"Bisa saat itu juga kalau semua data lengkap masuk bisa langsung mendapatkan barcode dan mungkin saat ini bisa di 1-2 hari kalau memang data terbaca dan diverifikasi AI ya," jelasnya.

Meski demikian, diakuinya, Pertamina Patra Niaga juga membutuhkan waktu untuk peralihan dari sistem verifikasi manual ke AI. Dia mengatakan, pendaftar yang masuk sebelumnya cukup banyak, di tambah saat ini pendaftar yang masuk bisa mencapai 50-70 ribu pendaftar per hari.

"Saat ini kita masih membutuhkan waktu adalah peralihan kemarin dari manual ke AI. Ini kan tentunya ada data-data yang belum terverifikasi nih yang cukup banyak, nah ini yang saat ini sedang dicoba diselesaikan. Jadi kita secara general sebetulnya, di sisi lain menyelesaikan yang kemarin belum terproses, plus dengan saat ini yang terus masuk nih, data yang saya bilang antara 50-70 ribu yang daily masuk ini juga harus terus dikerjakan," paparnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka-bukaan pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia dalam menggenjot biodiesel B50. Presiden terpilih Prabowo Subianto punya mimpi besar untuk mengebut pengembangan B50 saat menjabat mulai Oktober mendatang.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Istiani Dewi mengatakan sampai saat ini komitmen pemerintah untuk mengembangkan biodiesel memang besar. Tahun ini, pemerintah sudah mulai mengkaji dan melakukan uji coba bahan bakar dengan campuran sawit 50% tersebut.

"Keinginan pemerintah untuk akselerasi ini memang luar biasa. Kita komitmen menggerakkan diesel ini jadi biodisel naik lagi persentasenya," beber Eniya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Dalam paparannya, Eniya menunjukkan sejak Juli hingga Desember 2024 pemerintah mulai melakukan uji mesin untuk menjajal biodiesel B50 dan B60. Baik pada mesin produk otomotif maupun non otomotif. Ini menjadi pekerjaan rumah yang pertama harus segera diselesaikan.

"Sampai Oktober ini saja, kita uji teknis spesifikasi B50, nanti diselipkan juga yang B60. Ini tinggal uji proporsi, uji mesin," kata Eniya.

Pekerjaan rumah kedua, membuat B50 ada isu kenaikan kualitas solar yang dihasilkan. Pemerintah harus membuat produk biodiesel menjadi hydrotreated vegetable oil (HVO) yang butuh investasi besar.

"Di sini juga ada isu HVO, ini harus dicapai dulu karena solar kita masih high sulfur, kalau mau euro 4 itu harus naik. Ini harus di-adjust juga, ini agak mahal, perlu investasi HVO, dari palm oil juga. Nanti yang buat adalah Pertamina," beber Eniya.

Dengan peningkatan kualitas itu butuh penguatan infrastruktur juga di industri nabati dan solarnya. Hal ini membutuhkan waktu dan juga investasi.

"Untuk Infrastruktur, ini harus ada dukungan perusahaan industri nabati dan solar, jelas butuh waktu dan investasi. Investasi perlu di-secure dulu, apakah dia akan naikkan alat pabriknya, atau naikkan kapasitasnya, ini dua hal berbeda tergantung hasil uji teknis nanti," sebut Eniya.

Lebih lanjut, dengan tambahan kandungan minyak nabati dalam B50 dan B60, maka perlu dipastikan juga stok minyak kelapa sawitnya bertambah. Menurutnya, butuh dua kali lipat produksi kelapa sawit untuk mengejar kebutuhan B50 dan B60. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menurutnya perlu dioptimalkan untuk menguatkan produksi kelapa sawit.

"Feedstock sumber CPO, kita perlu ada peningkatan produktivitas on farm kelapa sawit, maka dana PSR sangat dibutuhkan, harus ada intensifikasi lahan," papar Eniya.

Kemudian, satu hal yang perlu dipastikan juga adalah ketersediaan biaya pemrosesan biodiesel yang disediakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). Dalam paparan Eniya, disebutkan 75% dana BPDPKS sudah digunakan untuk pembiayaan biodiesel. Terlebih lagi, BPDPKS juga harus melakukan pembiayaan tambahan untuk komoditas kelapa dan kakao.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sedang mengebut pengembangan solar ramah lingkungan. Hal tersebut diyakini Prabowo dapat membuat Indonesia hemat impor hingga Rp 300 triliun lebih.

Prabowo menyatakan Indonesia sedang mengebut pengembangan biodiesel, campuran solar dengan sawit B50. Artinya, kandungan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar tersebut bisa mencapai 50%. Dia mengatakan targetnya B50 bisa disalurkan di seluruh Indonesia paling cepat akhir tahun ini, atau paling lambat tahun depan. Hal ini bisa mengurangi ketergantungan impor minyak untuk membuat solar, ujungnya Prabowo menilai Indonesia bisa hemat US$ 20 miliar atau sekitar Rp 309,7 triliun untuk impor minyak.

"Kita sebentar lagi tak perlu impor solar lagi, solar kita akan datang dari yang namanya kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang kan B35, kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan capai B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu capai itu Insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan hemat US$ 20 miliar," ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip Minggu (25/8/2024) yang lalu.

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan rencana penggunaan biodiesel di Indonesia. Mulai tahun depan, tepatnya 1 Januari 2025, pemerintah akan meluncurkan B40, yaitu biodiesel campuran solar dengan 40% minyak nabati dari kelapa sawit.

Sejauh ini Indonesia sudah menjalankan program biodiesel B35 yang implementasinya sudah dilakukan sejak 2023. Sejak awal tahun sudah ada 8,21 juta kiloliter (KL) B35 yang disalurkan dari target 13,4 juta kiloliter.

"Kita sudah identifikasi kemampuan teknis dari penyediaan, infrastruktur, feedstock, itu untuk B40 insyaallah bisa dimandatorikan 1 Januari 2025," ujar Dirjen EBTKE Eniya Istiani Dewi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Selama empat bulan ini, badan usaha penyalur BBM sedang menyiapkan implementasi B40. Ada 23 badan usaha yang siap menyalurkan B40.

"Sekarang tinggal 4 bulan lagi ini seluruh badan usaha BBM sedang persiapan, jumlahnya di saya sudah ada 34 industri. Ternyata tidak semua aktif ada yang kekurangan feedstock-nya juga dan masalah lainnya, jadi yang aktif hanya 23," beberEniya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melanjutkan peta jalan biodiesel menjadi B50 bahkan B60. Dalam paparannya, Eniya menunjukkan sejak Juli hingga Desember 2024 pemerintah akan melakukan uji mesin untuk menjajal B50 dan B60.

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki sejumlah tantangan ke depan. Salah satunya ialah naiknya investasi untuk penanganan emisi.

Dalam konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I 2024 lalu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menerangkan, dunia mengarah ke energi baru terbarukan. Namun, banyak negara mulai realistis terhadap pertumbuhan energi baru terbarukan.

"Sudah barang tentu merupakan kepastian bahwa akan bergerak ke energi baru terbarukan, namun sekarang sudah lebih realistis kira-kira potensi energi baru terbarukan pertumbuhannya seperti apa," kata Dwi pada 19 Juli 2024 lalu.

"Oleh karena itu, sekarang hampir semua orang sangat menekankan kepada aspek ketahanan energi negara masing-masing, security, dan affordability, jadi bagaimana membuat harga energi ini bisa terjangkau begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan, ke depan energi mesti rendah emisi. Hal ini akan meningkatkan belanja modal (capital expenditure) karena dibutuhkan investasi untuk menangani emisi.

"Kemudian yang berikutnya adalah tekanan untuk bahwa energi ini tidak boleh hanya energi saja seperti masa yang lalu, tapi energi yang rendah emisi. Sehingga proyek-proyeknya terpaksa harus naik capex-nya karena dibutuhkan investasi-investasi untuk menangani masalah emisi," ungkapnya.

Sementara itu, Dwi menuturkan, transisi energi akan mengarah ke gas. Dia bilang, penemuan-penemuan saat ini kebanyakan adalah gas.

Sebagai informasi, detikcom akan menggelar Leaders Forum pada 11 September 2024 yang mengangkat tema Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan Demi Kedaulatan. Acara ini digelar di Auditorium Bank Mega Jalan Kapten P Tendean Kav 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui di detikcom.

Berbagai persoalan mengenai sektor migas akan dibahas dalam acara ini. Harapannya, akan ditemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menyatakan Indonesia akan segera mengembangkan energi nuklir. Dalam rencana kebijakan energi nasional, nuklir akan menjadi salah satu sumber energi Indonesia pada 2032.

Eniya bilang, nuklir akan masuk Indonesia pada 2032 sebanyak 250 megawatt (MW). Pemerintah sedang menyiapkan organisasi implementasi program nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Pekan depan, pihaknya akan melapor ke International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina, Austria soal pembentukan organisasi tersebut.

"Kita minggu depan akan berkomitmen di IAEA, di Vienna, bahwa kita akan membentuk NEPIO. NEPIO ini organisasi nuklir untuk implementasi. Bersifat non-binding, non-structure," ujar Eniya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/9/2024).

Organisasi tersebut akan diketuai Presiden, kemudian pimpinan Kementerian ESDM akan menjadi ketua harian. Selain itu, akan ada beberapa kelompok kerja di dalamnya yang bertugas mengidentifikasi perencanaan tapak dan pembangunan pembangkit listrik nuklir serta masalah keamanan, hukum, dan sebagainya.

Eniya mengatakan NEPIO bakal dikebut pembentukannya tahun ini setelah laporan pembentukan NEPIO disampaikan ke IAEA.

"Nah, mungkin insyaallah dalam tahun ini kalau kita sudah statement minggu depan di IAEA, kita lanjut untuk merekonstruksi NEPIO ini seperti apa," sebut Eniya.

Dia melanjutkan, sebetulnya NEPIO tidak diwajibkan untuk dibentuk suatu negara. Namun, pemerintah menilai organisasi ini nampaknya dibutuhkan untuk mengkoordinasikan rencana pemenuhan energi dengan energi nuklir.

Apalagi, jangka waktu pembentukan energi nuklir cukup lama. Setidaknya butuh dua periode kepemimpinan presiden.

"NEPIO ini organisasi yang dibutuhkan di kita, karena bisa mengingat presiden kalau pembangunannya pasti akan makan jangka waktu panjang. Satu periode? Tidak, tapi 2 periode ya, at least baru masuk on grid itu 2032. Jadi masih 9 tahun ke depan," sebut Eniya.