Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.PT Pelabuhan Indonesia(Persero) atau Pelindo berkomitmen memperkuat ekosistem logistik nasional melalui serangkaian pembangunan dan pengembangan proyek infrastruktur strategis.

Upaya pengembangan infrastruktur ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Sebagai pengelola pelabuhan utama di Indonesia,Pelindo terus mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di kawasan pelabuhan.

Salah satu proyek digarap Pelindo adalah pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Proyek ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, hingga mendukung daya saing ekonomi nasional.

Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya. Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dibangun sepanjang 6,6 kilometer dan menelan biaya sekitar Rp 6,6 triliun.

Selain proyek NPEA, Pelindo telah meresmikan Jalan Layang (Flyover) Terminal Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Dengan panjang 2,4 kilometer,flyoverini akan terhubung langsung dengan Pintu Tol Romokalisari II, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jalan layang ini dirancang untuk memfasilitasi mobilitas truk kontainer yang sebelumnya harus berjibaku dengan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Perak, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia.

Dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk angkutan barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, melainkan juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya.

Sebelumnya, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan. Misalnya, New Priok Container Terminal (NPCT) 1 di Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya, Jawa Timur, hingga Kawasan Industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Terkait Kawasan Industri Kuala Tanjung, fasilitas ini terus dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

Seluruh upaya penguatan konektivitas dan efisiensi logistik nasional melalui pembangunan sejumlah proyek strategis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, pengurangan biaya, serta pemerataan pembangunan nasional.Pelindo pun optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional.

Manajemen Pelindo menilai, melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi. Pada akhirnya hal ini akan meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok.

JAKARTA, investor.id – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkomitmen untuk memperkuat ekosistem logistik nasional melalui pembangunan dan pengembangan berbagai proyek infrastruktur strategis.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan pengembangan infrastruktur pelabuhan merupakan hal yang vital. Melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas rantai pasok regional.

Hal ini selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim dan memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asean.

“Tentu kita mendukung penuh upaya Pelindo dalam memperkuat ekosistem logistik nasional,” kata Erick dalam keterangan rilisnya dikutip Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Pelindo sebagai pengelola pelabuhan utama di Indonesia, terus mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di pelabuhan.

Salah satu proyek yang tengah dilakukan Pelindo, diantaranya yaitu pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Pembangunan ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung daya saing ekonomi nasional.

Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya. Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, dibangun sepanjang 6,6 kilometer (km) dan bernilai sekitar Rp 6,6 triliun.

Selain proyek NPEA, Pelindo juga baru saja meresmikan Jalan Layang Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Dengan panjang 2,4 km, flyover ini akan terhubung langsung dengan Pintu Tol Romokalisari II, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jalan layang ini dirancang untuk memfasilitasi mobilitas truk kontainer yang sebelumnya harus berjibaku dengan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Perak, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia.

Dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk pengangkut barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya. Pelindo optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meyakini Jalan Layang Teluk Lamong membuat truk-truk kontainer bisa melaju dua kali lebih cepat. “Dengan begitu truk-truk kontainer kini dapat membawa barang bisa lebih banyak lagi dan ini menggerakkan ekonomi Surabaya yang luar biasa,” ujarnya.

Rampungkan Sejumlah Proyek

Sebagai catatan, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan, diantaranya New Priok Container Terminal (NPCT) 1 - Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat yang diresmikan oleh mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2022, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) - Surabaya, Jawa Timur hingga kawasan industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung - Sumatera Utara.

Kawasan Industri Kuala Tanjung ini terus dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

Seluruh upaya penguatan konektivitas dan efisiensi logistik nasional melalui pembangunan sejumlah proyek strategis ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, pengurangan biaya, serta pemerataan pembangunan.

Melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi. Ini akan meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Selasa, Presiden AS Joe Biden mengumumkan investasi sebesar US$3 miliar yang berasal dari Inflation Reduction Act untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan di seluruh negeri.

Investasi ini mencakup dana sebesar US$147 juta untuk Administrasi Pelabuhan Maryland yang memiliki Pelabuhan Baltimore, menurut pernyataan Gedung Putih.

Dana tersebut akan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja serikat dan memperbarui infrastruktur pelabuhan dengan peralatan yang lebih ramah lingkungan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi emisi di sektor pelabuhan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Investasi Pasca Pemogokan Pelabuhan di Pantai Timur dan Pantai Teluk AS

Pengumuman ini datang setelah terjadinya pemogokan tiga hari di pelabuhan-pelabuhan Pantai Timur dan Pantai Teluk AS awal bulan ini.

Pemogokan tersebut sempat menghentikan arus pengiriman laut sekitar setengah dari volume pengiriman nasional, yang menunjukkan pentingnya peningkatan ketahanan dan efisiensi di pelabuhan-pelabuhan utama AS.

Dengan investasi ini, pemerintah AS berupaya memperkuat infrastruktur logistik nasional, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memastikan pelabuhan dapat beroperasi dengan lebih lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor logistik. Langkah ini sebagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menilai sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru. Akbar menyebut sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari total perputaran uang mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menjelaskan perputaran uang itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Akbar berpendapat Indonesian perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," jelas Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antar kepentingan seluruh pihak," imbuh Akbar.

Tak lupa, dia pun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," tegasnya.

Lebih dari satu dekade lalu, kinerja logistik nasional Indonesia dinilai belum berjalan dengan optimal karena besaran biaya logistiknya yang tinggi. Data Bank Dunia pada 2013 mencatat biaya logistik nasional Indonesia mencapai 24%, jauh melebihi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyusun strategi yang komprehensif untuk menjawab tantangan arus logistik agar semakin efisien dan sistematis dengan melakukan transformasi digital melalui pengembangan Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistic Ecosystem (NLE).

Pada awal pengembangannya, yaitu pada tahun 2014, INSW berada dalam fase awal konsolidasi sebagai ekosistem yang mengintegrasikan pengelolaan dokumen kepabeanan di Indonesia. Pengembangan berfokus pada penerapan single submission (SSm) untuk pengajuan dokumen ekspor dan impor. Kinerja INSW pada periode ini masih terbatas pada integrasi dasar antarinstansi pemerintah. Walau demikian, implementasi ini membantu meningkatkan efisiensi proses perdagangan lintas batas.

Tahun berikutnya, pada 2015, pemerintah membentuk lembaga yang mengelola portal INSW, yaitu Lembaga National Single Window (LNSW). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan INSW secara nasional, memastikan koordinasi antarinstansi yang lebih baik, dan mendorong integrasi sistem di sektor kepabeanan, karantina, serta perizinan terkait perdagangan dengan nama Pengelola Portal (PP) INSW.

Pada tahun yang sama, untuk mendukung implementasi INSW, pemerintah juga membentuk Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Gen-1 yang berfungsi sebagai sistem elektronik untuk mengintegrasikan sistem pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Sistem pada kementerian/lembaga tersebut, antara lain, Sistem Inatrade (Kementerian Perdagangan RI), SIINAS (Kementerian Perindustrian RI), dan CEISA (Kementerian Keuangan RI).

Pada tahun 2016, INSW mulai diimplementasikan secara penuh di beberapa pelabuhan utama Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Penggunaan INSW di Pelabuhan-pelabuhan ini membantu percepatan proses clearance, karena adanya integrasi sistem kepabeanan dan perizinan pada lembaga terkait.

Pada tahun 2017, Indonesia mulai berpartisipasi aktif dalam ASEAN Single Window (ASW), yaitu platform regional untuk pertukaran data perdagangan lintas negara ASEAN. INSW diintegrasikan dengan ASW, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik seperti Certificate of Origin (e-Form D) antarnegara anggota ASEAN. Tahun berikutnya, Indonesia mulai mengimplementasikan Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade in Goods Agreement (SiPakDE ATIGA) antara Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Hal ini mendukung perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasokan global.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 mendorong pemerintah meningkatkan proses digital dalam perdagangan lintas batas. Saat pandemi COVID-19, INSW membangun sistem SSm Perizinan Impor Tanggap Darurat untuk memfasilitasi pembebasan bea masuk dan perizinan dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Di sisi ekspor, INSW membangun SSm Perizinan PE Alkes & DMA untuk persetujuan ekspor (PE) alat kesehatan (Alkes) yang terintegrasi dengan Dashboard Monitoring Alkes (DMA). INSW mengalami peningkatan penggunaan, seiring dengan meningkatnya permintaan perdagangan. Hal ini mendorong LNSW untuk membangun SINSW Gen-2 yang berfungsi memperkuat sistem keamanan data.

Percepatan penataan sistem logistik nasional terus diupayakan pemerintah sesuai amanat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang programnya dikenal sebagai National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Berdasarkan hasil survei Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) pada tahun 2023, tercatat bahwa kehadiran layanan NLE mampu mendorong efisiensi waktu dan biaya, serta lebih jauh lagi mampu mendorong peningkatan efisiensi ekosistem logistik nasional untuk daya saing perekonomian tingkat global.

Dalam dua tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan adalah 51,1% (waktu) dan 34,75% (biaya). Pada tahun 2023, NLE telah diimplementasikan di 46 pelabuhan dan 6 bandar udara dengan menerapkan layanan SSm (SSm Perizinan dan SSm Pabean Karantina Impor) mencapai 98%.

Pelaksanaan diseminasi survei efektivitas layanan NLE oleh Tim Teknis NLE dan Prospera pada Rabu (04/06/2024). Foto: Bea Cukai

INSW dan NLE merupakan dua inisiatif strategis yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat proses logistik dan perdagangan internasional, yang saling melengkapi dalam upaya mempercepat serta mempermudah arus barang dan dokumen. INSW menjadi fondasi utama dokumen perizinan kepabeanan karena berfokus pada penyederhanaan proses perizinan dan administrasi ekspor-impor.

Sementara NLE dirancang untuk mengoptimalkan ekosistem logistik nasional dengan menggunakan data dan informasi yang telah diproses di INSW.

Penurunan dwelling time atau waktu tunggu barang/kontainer di pelabuhan dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan INSW dan NLE. Dwelling time di pelabuhan mengalami penurunan konsisten dari 4,05 hari pada tahun 2017 menjadi 2,62 hari pada tahun 2023. Ini merupakan hasil dari kolaborasi antarlembaga dan bukti transformasi digital mampu mempercepat proses clearance.

Waktu rata-rata dwelling time di pelabuhan periode 2017 s.d. 2023. Foto: Bea Cukai

Implementasi NLE mendapat penghargaan World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit pada 2024, serta penghargaan Indonesia Logistics Award (ILA) 2024 sebagai Government of the Year. Ini menegaskan peran penting Indonesia dalam komunitas logistik global dan daya saing perdagangan lintas batas.

INSW dan NLE mampu menunjukkan dampak positif dan mendapatkan penghargaan internasional. Walau demikian, pemerintah tidak berpuas diri dan senantiasa mengupayakan perbaikan pada segala lini. Pada tahun 2024, INSW telah berkembang menjadi sistem perdagangan lintas batas yang terintegrasi penuh dengan dukungan teknologi terbaru, seperti artificial intelligent (AI), big data, dan blockchain.

LNSW juga telah meluncurkan roadmap jangka panjang dalam bentuk IT Master Plan tahun 2024 - 2028 untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, memperluas konektivitas lintas negara, serta memastikan keamanan dan transparansi yang lebih tinggi dalam seluruh proses perizinan.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan layanan kepabeanan dan logistik yang terintegrasi, modern, dan efisien melalui transformasi digital. Dengan memperkuat sistem INSW dan NLE, pemerintah berupaya menjawab tuntutan globalisasi, mempercepat arus barang, dan memudahkan proses ekspor-impor.

Transformasi ini tak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengurangi birokrasi yang menghambat kemudahan berusaha, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendorong perubahan ini, dari instansi pemerintah hingga pelaku usaha, yang bersama-sama mewujudkan ekosistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif.

Bea Cukai

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didorong untuk membentuk Badan Logistik Nasional (BLN). Alasannya, perputaran ekonomi dari sektor logistik bisa mencapai Rp400 triliun dan memberikan kontribusi besar bagi negara.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan mengatakan, keberadaan Badan Logistik Nasional bisa menarik investasi, baik dalam dan luar negeri, sehingga pendapatan sektor ini jadi optimal.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ucap Akbar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Selain dampak keekonomiannya, Akbar menilai, pendirian BLN menjadi langkah besar pemerintah. Dia yakin dengan lembaga baru ini pemerintah bisa mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik nasional.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujarnya.

BLN diyakini bakal menjadi bahan bakar baru kebangkitan industri manufaktur dalam negeri yang tengah lesu, terutama harga logistik yang tinggi.

Dengan adanya BLN juga perlu satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian. Hal ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi sektor logistik nasional.

Akbar melanjutkan, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini berdampak besar dalam mengurai carut-marutnya sektor logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," tuturnya.

Dia juga mengingatkan persoalan regulasi pada pertengahan tahun lalu yang berdampak terhadap 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

Akbar memandang, penyumbatan ribuan kontainer di dua pelabuhan utama memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Pendirian Badan Logistik Nasional (BLN) diyakini bisa mengurangi karut marut regulasi di Kementerian dan Lembaga (K/L). Sebab, Lembaga ini dapat mengintegrasikan aturan di K/L.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Bahkan, mengurai karut-marutnya logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan Lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 Kementerian dan Lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ujar Akbar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional (BLN) yang independen berdasarkan Undang-undang (UU), sehingga bisa menciptakan harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga.

Akbar mengingatkan, persoalan regulasi pada pertengahan 2023 yang berdampak pada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

Dia mencatat, penyumbatan ribuan kontainer di dua pelabuhan utama memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," kata dia.

Dengan BLN, lanjut dia, ada satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi di Kementerian. Ini sekaligus jadi batu loncatan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," kata dia.

ALFI tengah mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Logistik Nasional. Alasan lainnya karena perputaran ekonomi dari sektor logistik yang bisa mencapai Rp400 triliun.

Akbar juga optimistis, keberadaan Badan Logistik Nasional bisa menarik investasi baik dalam dan luar negeri, hingga pendapatan sektor ini jadi optimal.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera membentuk Badan Logistik Nasional (BLN).

Pembentukan badan itu dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem logistik, terutama dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi antar kementerian.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam BNI Investor Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Akbar mengungkapkan, menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun.

Ia meyakini bahwa BLN dapat menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan sektor logistik.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini akan menjadi panglima yang mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," tuturnya.

Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk, menambahkan bahwa BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi karut-marut di sektor logistik nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang, yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," katanya.

Permasalahan tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Akbar menyebutkan, pada pertengahan tahun lalu, permasalahan logistik menyebabkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya BLN, Akbar menekankan perlunya satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian.

Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ucap Akbar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera membentuk Badan Logistik Nasional (BLN).

Pembentukan badan itu dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem logistik, terutama dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi antar kementerian.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam BNI Investor Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Akbar mengungkapkan, menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun.

Ia meyakini bahwa BLN dapat menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan sektor logistik.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini akan menjadi panglima yang mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," tuturnya.

Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk, menambahkan bahwa BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi karut-marut di sektor logistik nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang, yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," katanya.

Permasalahan tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Akbar menyebutkan, pada pertengahan tahun lalu, permasalahan logistik menyebabkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya BLN, Akbar menekankan perlunya satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian.

Hal ini akan menjadi langkah awal yang signifikan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ucap Akbar.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional menjadi 8% pada 2045 dari saat ini sebesar 14,29%. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penataan logistik nasional yang diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE).

Salah satu proyek yang mendukung NLE adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Mulai beroperasi sejak 2021, Pelabuhan Internasional Patimban telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dengan menghubungkan kawasan industri yang mencakup berbagai wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pasar internasional.

Setelah infrastruktur Patimban Phase 1 (paket 1-4) rampung, kini tahap konstruksi memasuki Phase 2 yaitu pekerjaan Paket 5 yang sudah mulai berjalan. Paket 5 dengan nilai total proyek sebesar Rp 3,7 triliun ini ditargetkan selesai pada November 2025. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Pelabuhan Patimban memberikan dampak signifikan pada Kawasan Metropolitan Rebana yang meliputi tujuh kabupaten/kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon.

Kawasan Rebana diestimasikan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian mencapai 7,16%, membuka peluang terciptanya 4,39 juta lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi sebesar 7,77%.

“Jadi harapannya, koridor utara Jawa akan lebih efisien dengan adanya pelabuhan ini, sekaligus membantu traffic di Jakarta tidak terlalu macet,” kata Airlangga dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (4/10/2024).

Dibangun atas tujuan utama meringankan biaya logistik dengan mendekatkan jarak pelabuhan dari kawasan industri dan meningkatkan konektivitas perdagangan, Pelabuhan Patimban ini tidak hanya menjadi jantung ekonomi lokal, tetapi juga menjanjikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Pembangunan pelabuhan yang berkonsep sustainable, green, smart dan integrated international port, saat ini memasuki tahap 1-2. Pembangunan ini akan memberikan tambahan dermaga kontainer dengan panjang 419 meter, reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektar, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga kedalaman -14 meter.

Sehingga setelah Paket 5 ini selesai, total panjang dermaga kontainer akan mencapai 840 meter, dengan luas area kontainer terminal mencapai 40 hektar, dan alur pelayaran mencapai kedalaman -14 meter. Kapasitas terminal peti kemas juga bertambah menjadi total 2 juta TEU’s dan alur pelayaran dapat dilalui kapal-kapal petikemas raksasa dengan ukuran 61.000 DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEU’s.

Kontraktor yang melaksanakan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah konsorsium Toa Corporation, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Wakachiku Construction, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) atau konsorsium TWWHA JO yang antara lain beranggotakan PT Anugerah Samudera Madanindo (ASM) sebagai kontraktor yang telah berpengalaman dalam Marine Construction & Dredging.  

Walaupun ada beberapa tantangan di lapangan, salah satunya kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi bahkan terkadang hujan dan badai, namun kontraktor pelaksana berkomitmen untuk senantiasa bekerja sebaik mungkin untuk dapat memenuhi target penyelesaian pembangunan yaitu pada 4 November 2025.

Direktur Utama PT Anugerah Samudera Madanindo (ASM) Faris Muhammad Abdurrahim mengatakan bahwa sebagai kontraktor pelaksana keselamatan kerja adalah hal penting yang wajib dijaga, sehingga K3 dijadikan budaya kerja, terbukti dengan diperoleh nya Zero Lost Time Injury (LTI) selama 1,4 juta jam kerja oleh perusahaan tersebut.

Pelabuhan Patimban ini akan menjadi angin segar bagi para pelaku industri khususnya yang selama ini bertumpu pada Pelabuhan Tanjung Priok untuk memiliki pilihan lain dalam pengiriman barang. Pelabuhan Patimban akan menjadi salah satu hub logistik dan pelabuhan singgah tol laut trayek T-3, serta mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta.

“Proyek Pelabuhan Patimban ini sangat strategis, sehingga kontraktor pelaksana berjuang segenap sumber daya untuk mengkontribusikan seluruh kinerja, kompetensi terbaik dari putra bangsa Indonesia sebagai salah satu dukungan kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Faris.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pertamina International Shipping (PIS) membeberkan kunci utama dalam menjawab tantangan logistik di Indonesia. Logistik yang efektif dan efisien, koordinasi rantai pasokan, dan strategi mengatasi ketidakpastian eksternal disebut menjadi kunci utama PIS sebagai urat nadi virtual (virtual pipeline) dalam pengangkutan dan pengantaran energi di seluruh penjuru kepulauan.

"PIS bertanggung jawab atas mayoritas rantai suplai energi di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya kami berhasil mengantarkan lebih dari 160 miliar liter berbagai jenis energi dan melakukan lebih dari 20 ribu pengapalan energi ke seluruh pulau-pulau di Indonesia," ucap Yoki, dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Yoki menjelaskan bahwa langkah pertama dalam menjawab tantangan tersebut adalah memiliki sistem logistik yang efisien dan efektif. Langkah ini dicapai dengan memetakan dan mengawasi dengan ketat performa logistik perusahaan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pengiriman energi.

Hal kedua, PIS memiliki mekanisme koordinasi yang cermat di internal yang memudahkan perusahaan berkoordinasi antara para pemangku kepentingan dan pelaku industri. Koordinasi yang cermat ini mampu menyokong PIS dalam perencanaan, operasional, dan eksekusi masterplan.

Poin berikutnya adalah strategi menghadapi faktor-faktor ketidakpastian. Seperti yang diketahui, perdagangan dan ekonomi dunia tidak melepaskan diri dari ancaman-ancaman eksternal. Bencana alam, infrastruktur yang belum merata, kondisi geopolitik, adalah variabel eksternal tak terduga yang perlu diantisipasi.

"Dalam mencapai ketiga hal tersebut kami juga menempuhnya melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan teknologi yang tepat. Terakhir, regulasi dan dukungan pemerintah membantu kami terus optimal dalam menjaga rantai pasokan energi di seluruh Indonesia," imbuh Yoki.

Dalam forum tersebut, sistem logistik yang andal disebut sebagai salah satu faktor terpenting dalam rantai perdagangan dan ekonomi dunia. PIS, yang memiliki visi sebagai salah satu pemain utama industri logistik maritim global, berhasil menunjukkan kinerja yang prima untuk ikut menjaga ketahanan energi nasional.

Pada forum tersebut, Sekretaris Jenderal United Nations Trade and Development (UNCTAD) Rebecca Grynspan membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya jaringan logistik yang andal di dunia yang semakin terhubung seperti saat ini. Beragam kejadian besar dunia seperti pandemi Covid-19, konflik geopolitik, dan bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim, merupakan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh seluruh pemimpin dunia dan industri terkait.

Studi oleh UNCTAD menemukan negara-negara berkembang dengan bentang geografi kepulauan paling menderita akibat tantangan tersebut dengan rata-rata biaya logistik lebih tinggi 32 - 35% dari median global. Kenaikan biaya logistik maritim mengakibatkan inflasi di negara berkembang 5 kali lebih besar di kelompok negara tersebut.

"Berdasarkan penelitian kami, biaya logistik maritim mengakibatkan inflasi 5x lebih tinggi di negara-negara berkembang. Indonesia paham betul mengenai ini. Dengan lebih dari 18.000 pulau, banyak penduduk di kepulauan ini merasakan konsekuensi dari mahalnya harga barang-barang kebutuhan harian mereka. Kenyataan ini menekankan seberapa gentingnya kita untuk meningkatkan ketahanan, inklusivitas, dan keberlanjutan rantai pasokan kita di dunia," terang Grynspan saat membuka forum ini.

Sesi di forum internasional yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini tak hanya dihadiri oleh PIS dan UNCTAD. Beberapa pakar dan praktisi dari lembaga dan perusahaan internasional seperti Senior Ekonomi Bank Dunia Csilla Lakatos, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Alvin Botes, Direktur Bank Pembangunan Islam Indonesia Amer Bukvic, Asisten Kepala Eksekutif/Pejabat Risiko Utama Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura Tan Hoe Soon, serta Sekretaris Negara Kementerian Perencanaan Kamboja Poch Bunnak, turut memperkaya diskusi mengenai isu logistik dan perdagangan di negara-negara berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia atau POSInd menargetkan dapat bertransformasi menjadi perusahaan logistik nasional seiring dengan potensi pasar pada sektor ini yang masif.

Direktur Business Development dan Portfolio Management Pos Indonesia, Prasabri Pesti menuturkan, hal ini dilakuan agar perusahaan dapat menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan dengan menurunkan biaya logistik nasional.

Selain itu, perusahaan juga dapat berperan sebagai sebagai value creator dengan membidik pasar logistik nasional yang bernilai hampir Rp1.400 trililun.

“Semangat transformasi Pos Indonesia menuju perusahaan logistik adalah menjadi orkestrator solusi logistik nasional yang dapat mengakselerasi peningkatan daya saing logistik Indonesia. Kami melihat ada opportunity untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan fokus ke portofolio logistik karena size industri ini besar sekali, hampir Rp1.400 triliun,” jelas Prasabri dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (2/8/2024).

Prasabri memaparkan, salah satu upaya perusahaan untuk menjadi aggregator logistik nasional adalah melakukan kerja sama strategis agar dapat menyasar dua target, yakni meningkatkan skalabilitas dengan meningkatkan nilai ekonomi melalui konsolidasi logistic service provider (LSP) BUMN.

Menurutnya, langkah ini akan menjadikan Pos Indonesia sebagai host of partnership untuk sinergi dan integrasi logistik BUMN. Kemudian, sasaran kedua adalah operational excellence melalui partnership dengan global partner untuk meningkatkan kapabilitas manajemen dan operasional perusahaan.

Selain kecukupan nilai ekonomi, peningkatan skalabilitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing global. Prasabri menuturkan, POSInd saat ini telah melakukan tiga tahapan sinergi antar sesama BUMN.

Tahap pertama adalah sinergi platform digital yang dinamakan GLID. Dia memaparkan, platform ini memungkinkan untuk membangun rute-produk bersama antar moda, yang memungkinkan visibilitas aset antar LSP BUMN lebih terbuka sehingga bisa saling memanfaatkan tujuannya.

Kemudian, tahap kedua adalah sinergi aset untuk efisiensi dan optimalisasi aset. Terakhir adalah kepemilikan dimana dia menyebut ada peluang merger akuisisi entitas badan usaha.

Prasabri memaparkan, saat ini industri logistik nasional memiliki 1,6 juta pelaku usaha dengan rata-rata pendapatan per LSP hanya Rp3 miliar per tahun. Dia menuturkan, bila dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki indeks kinerja logistik yang bagus, pendapatan perusahaan di sektor ini dapat mencapai Rp80 miliar pertahun.

“Secara BUMN grup kondisinya juga serupa, dimana ada 35 LSP anak dan cucu BUMN sehingga double resources dan double investment menjadi tak terhindari. Kondisi industri seperti ini membuat standardisasi layanan menjadi rendah,” kata Prasabri.

Menurutnya, POSInd melakukan sinergi dan kolaborasi antar LSP dengan tetap menekankan pada aspek kualitas service level agreement, akuntabilitas berupa track and tracing, dan kompetitif.

Dia menuturkan, POSInd memimpin sinergi dan integrasi logistik BUMN, salah satunya adalah sinergi pasar antara perusahaan logistik BUMN dengan perusahaan BUMN nonlogistik.

“Ini mendorong peningkatan pendapatan bagi POSInd dan BUMN logistik lain seperti KAI, Pelindo, ASDP, DAMRI, dan lain-lain. Kami juga mengukuhkan diri sebagai logistic partner pemerintah, kemudian untuk kalangan UMKM, POSInd juga membentuk Gudang Konsolidasi UMKM,” pungkasnya.