Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia mengejar target nol zero emisi. Dalam acara The 2nd Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting, Airlangga membeberkan tiga strategi yang disiapkan pemerintah.

Pertama, mengembangkan sistem energi bersih yang terintegrasi. Indonesia akan meningkatkan jaringan listrik yang terkoneksi di setiap daerah untuk meningkatkan fleksibilitas dan resiliensi energi.

"Kita punya tiga inisiatif transisi menuju target nol emisi karbon. Pertama adalah mengembangkan sistem energi bersih yang terintegrasi. Kita akan meningkatkan konektivitas regional power grid untuk meningkatkan fleksibilitas dan resilience," katanya dalam acara tersebut, di The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Pemerintah juga akan mengembangkan teknologi energi terbarukan seperti hidrogen, amonia, dan mengembalikan sumber energi bersih di daerah yang sebelumnya ditinggalkan. Kedua, pemerintah fokus pada sektor transportasi yang memakai energi bersih.

"Kita juga akan fokus mengembangkan infrastruktur yang penting, mendukung kebijakan yang memungkinkan transisi di semua daerah," sebut dia.

Ketiga, Indonesia akan mempromosikan efisiensi energi bersih kepada semua sektor. Beberapa fokusnya mencakup efisiensi penggunaan energi pada proses di sektor industri hingga peningkatan sistem.

"Ketiga, mempromosikan efisiensi energi di berbagai sektor. Kita akan menerapkan pengurangan penggunaan energi yang signifikan pada proses industri, membangun sistem, hingga produk konsumen," pungkasnya.

Simak Video: RI Dukung Program Transisi Energi Bersih Hasil Kolaborasi UID dengan RMI

[Gambas:Video 20detik]

PT PGN Tbk terus melakukan pengembangan pemanfaatan gas bumi melalui berbagai upaya salah satunya melalui integrasi pengelolaan infrastruktur, baik pipeline maupun beyond pipeline dan komoditas gas bumi untuk bisa menjawab tantangan di sektor hilir gas bumi. Integrasi pengelolaan infrastruktur dan komoditas gas akan semakin memberikan kehandalan, fleksibilitas dan keterjangkauan interkoneksi pusat-pusat pasar yang semakin kuat.

"Dengan integrasi ini kami siap melakukan penyesuaian dari sisi pola operasi agar layanan gas bumi bisa lebih fleksibel, kemudian dari sisi market bisa lebih mudah mendapatkan kepastian pasokan. Tahun ini, introduksi produk LNG dan layanan beyond pipeline ke dalam market eksisting PGN menjadi enabler untuk quick win sesuai dinamika yang terjadi atas kondisi supply, demand dan lingkungan bisnis gas," ujar Group Head, Gas and LNG Supply PGN Muhammad Anas Pradipta dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

Anas melanjutkan, pemenuhan gas bumi untuk Sumatera sampai ke Jawa akan lebih sustain ke depannya melalui integrasi pipa transmisi. Sedangkan melihat tantangan geografis dan ketersediaan terminal LNG yang ada saat ini, PGN sedang mendesain small scale LNG.

"Moda transportasi LNG bisa menyediakan kebutuhan gas bumi bagi pusat-pusat market yang ada. Memang tantangan yang ada adalah kondisi demand yang tersebar, sehingga ini menjadi tantangan dari sisi suplai chain. Namun akan tetap kami lakukan sebagai solusi untuk penyaluran gas di Indonesia tengah dan timur," jelas Anas.

Pembangunan infrastruktur LNG yang salah satunya adalah LNG Hub juga ditujukan untuk menjawab tantangan imbalance supply & demand. LNG Hub akan menjadi key enabler dalam memperkuat reliability & availability penyaluran gas bumi sebagai energi transisi.

Infrastruktur LNG yang saat ini dimiliki oleh PGN di seluruh Indonesia antara lain FSRU Lampung (240 MMSCFD), FSRU Jawa Barat (500 MMSCFD), LNG RT di Lhokseumawe - Aceh (400 MMSCFD) serta LNG Lamong (25-30 BBTUD). Perencanaan LNG Hub berlokasi di Arun yang terletak di jalur perdagangan Internasional merupakan optimasi aset dan sesuai dengan rencana strategis menyesuaikan potensi pengembangan lapangan migas ke depan. Melalui Perta Arun Gas, saat ini PGN tengah melakukan revitalisasi 1 unit tangki LNG dan diperkirakan dapat beroperasi pada 2025.

PGN juga merencanakan pengembangan LNG Bunkering di beberapa lokasi seperti Arun, Tanjung Priok dan Bontang. Target dalam jangka pendek adalah bunkering di Bontang yang dapat melayani LNG Fueled Vessel kapasitas 1.000 s/d 15.000 M3 di jalur pelayaran melalui Selat Makasar menuju Australia (efisiensi 2-3 hari) dengan target COD di tahun 2026.

Selain membangun LNG Hub, mekanisme untuk mengatasi imbalance supply & demand adalah melalui pengembangan bisnis retail dengan moda CNG dan LNG berdasarkan kategori pelanggan (Volume) serta jarak antara lokasi supply dan demand pelanggan. Selanjutnya adalah mapping lokasi SPBU di seluruh wilayah Indonesia (24 Unit SPBG milik PGN dan Pertamina) dengan potensi kebutuhan pelanggan di seluruh Indonesia (15.5 BBTUD) yang dapat dilayani menggunakan CNG.

Layanan CNG dan penetrasi pasar retail juga sangat memungkinan untuk menggunakan tabung Cylinder (kapasitas 24 m3 per tabung). Proyeksi kebutuhan gasnya untuk 0,5 BBTUD, membutuhkan 1.320 tabung. Sedangkan untuk supply - chain LNG menggunakan iso tank. Saat ini sudah dijalankan di Bontang oleh PT Pertagas Niaga.

"Sinergi perencanaan dengan kawasan-kawasan industri merupakan kunci optimasi pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Pengelolaan gas PGN selama ini hampir 60% untuk industri. Jika upaya Quick Win PGN ini sinergis dan dapat menjadi satu orkestrasi perencanaan cetak biru stakeholder layanan gas bumi nasional, kami yakin dan berkomitmen bahwa perluasan akses gas bumi dengan menjadikan kawasan industri sebagai jangkar penyerapan gas bumi dapat melahirkan multiplier effect yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Hal ini juga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan infrastruktur gas bumi ke depan yang tentunya akan berdampak pada keekonomian hilir gas yang diterima oleh seluruh stakeholder dan mata rantai layanan gas bumi," tutup Anas.

Pemerintah membuka peluang keterlibatan badan usaha swasta menyalurkan bahan bakar avtur ke pihak maskapai. Saat ini pemerintah terus berupaya menurunkan harga tiket pesawat domestik yang dikeluhkan mahal.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi, efektivitas kebijakan penyaluran avtur tersebut akan tetap dipengaruhi faktor lain, misalnya respons dari industri hingga kesiapan infrastruktur.

"Terkait efektivitas kebijakan ini dalam menekan harga tiket pesawat, tentunya hal tersebut akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk respon dari industri dan kesiapan infrastruktur," katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (20/8/2024).

Jodi menyebut pemerintah akan memonitor dan mengevaluasi kebijakan tersebut demi menekan harga tiket pesawat. Namun kualitas layanan dan keselamatan penerbangan tetap dipertahankan.

"Pemerintah akan terus memonitor dan mengevaluasi kebijakan ini agar tujuan utama, yaitu memberikan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, dapat tercapai dengan tetap mempertahankan kualitas layanan dan keselamatan penerbangan," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, harga tiket pesawat yang tinggi telah dikeluhkan banyak orang belakangan ini. Pihaknya pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket tersebut.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut dikutip dari Instagramnya, Kamis (12/7/2024).

Luhut menerangkan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Menurutnya, perlu strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

"Selain itu, kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia secara serentak [pada] 4 lokasi kerja di 3 provinsi. Dalam hal ini upacara di area PTFI Tembagapura (8.45 WIT) dilakukan secara bersamaan dengan upacara di Smelter Gresik (6.45 WIB).

Hal ini menggambarkan PTFI sudah beroperasi secara terintegrasi dari hulu (proses penambangan dan pengolahan) di Tembagapura hingga hilir (proses pemurnian) di Smelter Gresik, Jawa Timur. Kemudian upacara juga berlangsung di Alun-alun Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah, dan Kantor PTFI di Jakarta.

Seperti diketahui, PTFI pada Juni 2024 telah menyelesaikan pembangunan dan mulai mengoperasikan smelter tembaga single line terbesar di dunia yang dibangun di area seluas 100 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, mengatakan upacara bendera serentak ini dilakukan dengan tema "Pertambangan Hulu Hilir Untuk Indonesia Maju". Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan hilirisasi pertambangan yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia.

"Ini artinya Tambang Bawah Tanah terbesar di dunia telah terintegrasi dengan Smelter Tembaga Single Line terbesar di dunia, dan bersama PT Smelting akan menghasilkan Katoda Tembaga 1 juta ton per tahun. Menjadikan Freeport Indonesia sebagai Pertambangan tembaga Hulu-Hilir terbesar di dunia," kata Tony dalam keterangan resminya, Sabtu (17/8/2024).

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang terpusat di Tembagapura, Papua, ini sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk Pelaksanaan Upacara HUT RI di lokasi dengan elevasi tertinggi, yakni di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut.

Sertifikat MURI ini diterima langsung oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas setelah upacara pengibaran bendera selesai dilaksanakan.

"Saya ucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada segenap keluarga besar PTFI dimanapun berada. Singsingkan lengan bajumu, mari kita bekerja bersama-sama secara aman dan selamat, dari Tanah Papua untuk Indonesia Maju," ucapnya.

Lifting minyak pada 2025 diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Angka tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Pembacaan Nota Keuangan pengantar RAPBN 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Target lifting minyak di era kepemimpinan Prabowo Subianto tersebut ternyata lebih rendah dari 2024 yang sebesar 635 ribu barel per hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun buka suara.

Menurutnya penurunan itu disebabkan karena asal sumber minyak juga telah mengalami penurunan.

"Lapangannya kan memang dropnya drastis, ya kan. Lapangannya dropnya drastis," kata dia ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk memperbaiki produksi minyak dalam negeri. Terbaru, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan SKK Migas mengumumkan pengapalan (lifting) ke 1.000 minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris di Blok Cepu.

"Nah sekarang kan udah mulai kita coba recover nih, kan kemarin di Cepu ada tambahan. Mudah-mudahan akhir tahun bisa nguber, tuh," jelasnya.

Saat ditanya target Indonesia 1 juta barel pada 2030 bisa tercapai atau tidak, Arifin pun menegaskan pihaknya masih yakin diiringi dengan berbagai langkahstrategis.

Arifin mencontohkan proyek tajak perdana sumur Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Rokan.

"Insya Allah. Kan kalau action kan kerjanya serius, ya. Nah kemarin juga sumur apa, Sumur yang migas non-konvensional (MNK) itu kan juga waktu lagi di bor kan banjir," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan penurunan lifting minyak itu dinilai wajar karena harga ICP (Indonesian Crude Oil Price) US$ 82 per barel.

"Enggak kok 600. Kalau turun memang normalnya itu turun. ICP kan US$ 82 tetap. Kita ini kalau tidak ngapa-ngapain itu turunnya 5%, itu normal declining rate namanya. Itu selalu turun kalau minyak sama gas itu," jelasnya.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 394,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi 2025. Hal ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025. Jumlah alokasi tersebut naik dari alokasi 2024 sebesar Rp 334,8 triliun.

"Subsidi kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp 525 triliun. Kalau kita lihat subsidi energi dan kompensasi Rp 394,3 triliun dan subsidi non energi Rp 131,3 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan, terjadi kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, terutama untuk ketahanan pangan. Hal ini lantaran alokasi pupuk subsidi ditambah menjadi 9 juta ton pupuk, dari alokasi tahun ini tang mencapai 6-7 juta ton.

"Ini tentu perlu untuk dijaga dari segi ketepatan sasaran," imbuhnya.

Ia juga menjamin pemerintah tetap menggelontorkan subsidi energi lainnya, mulai dari LPG 3 kilogram, solar, minyak tanah, dan subsidi listrik, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan. Subsidi juga akan diberikan untuk transisi energi menggunakan anggaran ketahanan energi ini.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi non energi ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama untuk pembelian rumah. Hal ini menjadi salah satu isu yang dibahas beberapa waktu lalu untuk mengakselerasi program 1 juta rumah untuk MBR.

"Dan untuk tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan untuk pemerintahan presiden terpilih," kata dia.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga akan terus disediakan subsidi untuk bunganya, baik untuk UMKM, petani, hingga nelayan. Sri Mulyani menambahkan, juga masih akan menggelontorkan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan.

"Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih yang akan menetapkan sektor mana yang menjadi sektor perhatian," pungkasnya.

Untuk memastikan distribusi BBM dan LPG di Ibu Kota Negara (IKN) terpenuhi selama perayaan HUT ke-79 RI, Pertamina Patra Niaga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Masa satgas telah berlangsung semenjak tanggal 1 Agustus 2024 lalu dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 mendatang.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

"Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan stok bahan bakar di beberapa titik penting di sekitar IKN termasuk memastikan stok dan distribusi LPG. Selain itu, berbagai infrastruktur penunjang, termasuk mobil tangki dan fasilitas penyimpanan, telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama perayaan," jelas Heppy dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra menambahkan Pertamina telah menyiapkan dan menyediakan fasilitas penimbunan (storage) seperti Integrated Terminal (IT) Balikpapan, Aviation Fuel Terminal (AFT) Sepinggan dan APT Pranoto Samarinda. Untuk Kota Balikpapan terdapat 15 SPBU Reguler dan 2 SPBU Modular, sedangkan yang berada di Penajam Paser Utara ada 4 SPBU Reguler, 3 SPBU Mini, 4 Pertashop ,1 SPBU Modular, SPBU Kantong ada 6 berupa mobil tangki, 2 layanan kemasan, 2 unit pickup kemasan, dan 5 motoris.

"Pada hari ini pun telah diresmikan 2 unit SPBU MyPertamina untuk menunjang distribusi energi di wilayah IKN. Kedua SPBU tersebut memiliki penampungan (storage) masing-masing sebesar 10 Kiloliter (KL), yang berlokasi di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan di JL. letkol. Pol. H.M. Asnawi Arbain Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan," ungkap Arya.

Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan pun telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan tanpa hambatan. Satgas siap siaga 24 jam untuk menjamin kebutuhan energi terpenuhi dengan baik

"Kami juga telah mengadakan pelatihan khusus bagi para petugas lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi. Keselamatan dan keamanan distribusi energi adalah prioritas utama," tambah Arya.

Selain memastikan ketersediaan energi, Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan selama acara berlangsung. Berbagai inisiatif hijau, seperti penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan pengurangan emisi, telah diterapkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan HUT RI yang ke-79 di IKN. Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam memastikan acara berjalan sukses," pungkas Arya.

Harga Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024, Kini Rp 13.700 Per Liter

Harga Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024, Kini Rp 13.700 Per Liter

Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina menyalurkan BBM ke Labuan Bajo dengan distribusi khusus. Hal ini dilakukan imbas perbaikan jalan menuju Labuan Bajo yang mengakibatkan pengiriman BBM menggunakan mobil tangki terhambat.

"Pendistribusian BBM di Labuan Bajo dilakukan secara khusus untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pertamina senantiasa memastikan pasokan BBM cukup," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Pertamina menerapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) untuk memastikan kebutuhan BBM di Labuan Bajo terpenuhi dan bisa mendukung pariwisata.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda agar penyaluran BBM tidak terhambat dengan kondisi jalan saat ini. Pertamina Patra Niaga terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM Labuan Bajo termasuk menjalankan pola distribusi alternatif dan tambahan tonase kapal," tegas Heppy.

Heppy mengatakan, stok BBM di Labuan Bajo cukup aman dengan rincian stok Pertalite dan Solar di level lebih dari 12 hari. SPBU juga diminta mengatur antrean dan memprioritaskan pengisian BBM ke kendaraan.

"Pertamina berkoordinasi dengan Pemda, Polres Manggarai Barat & Manggarai dan Satker Jalan nasional untuk prioritas mobil tangki," ujar Heppy.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membanggakan kisahnya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi Indonesia melalui hilirisasi mineral. Hal ini menjadi salah satu program utama pemerintahannya selama menjabat 1 dekade ke belakang.

Menurutnya keputusan melarang ekspor bahan mentah, khususnya nikel menjadi langkah besar Indonesia yang banyak ditentang berbagai negara. Bahkan, gugatan diberikan kepada Indonesia karena langkah hilirisasi ini.

"Kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan," ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).

Namun menurutnya Indonesia tidak gentar dengan tentangan bahkan gugatan yang diajukan, menurutnya sebagai bangsa yang berdaulat Indonesia maju terus untuk meningkatkan perekonomian nasional.

"Tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujar Jokowi.

Kini, langkah larangan ekspor bahan mentah dengan langkah hilirisasi pun sudah dilakukan pada beberapa komoditas, dimulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga timah.

"Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan," tegas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya ingin kekayaan alam Indonesia di kelola di dalam negeri. Oleh karena itu, pihaknya mengambil alih aset-aset yang puluhan tahun dikelola asing.

Jokowi menyebut, aset tersebut seperti Freeport, Blok Rokan hingga Newmont.

"Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali," sambungnya.

Jokowi juga mengatakan, dunia saat ini sedang mengarah ke ekonomi hijau. Dia mengatakan, Indonesia tak ingin ketinggalan mengingat Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor energi hijau.

"Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan cakupan elektrifikasi Indonesia terus meningkat selama dirinya menjabat. Sejauh ini cakupan elektrifikasi di Indonesia sudah menyentuh angka 99%, artinya hampir semua masyarakat sudah mendapatkan aliran listrik di Indonesia.

Selain cakupan elektrifikasi, Jokowi juga memaparkan cakupan akses internet bagi masyarakat sudah meningkat hingga 79% di tahun 2024.

"Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024," beber Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).

Cakupan akses listrik dan internet ini, kata Jokowi, akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia. Pada ujungnya, akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negara ini.

Dia juga memaparkan dukungan produk dalam negeri juga diberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri.

"Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat," tegas Jokowi.

Dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina berhasil menyelesaikan instalasi dan pengaliran gas bumi ke Monumen Taman Kusuma Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Api Abadi di kawasan Beranda Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Gas bumi ini disalurkan menggunakan dua tabung C-Cyl berkapasitas 24 m³ yang direncanakan akan membuat Api Abadi menyala selama 24 jam setiap hari. Penggunaan gas bumi di Monumen Taman Kusuma Bangsa merupakan bagian dari komitmen PGN untuk menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan, mendukung visi besar Indonesia Emas 2045," ungkap Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan semangat 'Nusantara Baru Indonesia Maju', Pertamina grup mengejawantahkannya melalui tema 'Energi Baru Untuk Indonesia Maju', PGN menegaskan perannya dalam mendukung kesiapan infrastruktur gas bumi, energi bersih ramah lingkungan di Kawasan IKN, khususnya untuk perayaan HUT RI yang akan datang.

Taman Kusuma Bangsa, yang baru saja diresmikan, kini menjadi pusat perhatian di Beranda Nusantara dengan berbagai elemen penting seperti sayap pelindung Nusantara, tiang bendera, patung Soekarno-Hatta, dan Monumen Api Abadi.

Taman Kusuma Bangsa dibangun sebagai tempat yang didedikasikan untuk menghormati pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Pada tanggal 17 Agustus mendatang, tepat pukul 00.00, akan diselenggarakan acara Renungan Suci di Taman ini.

Acara ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan yang mendalam terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia.

Dalam rangka memastikan pasokan energi yang stabil dan andal di IKN, PGN mengkombinasikan infrastruktur pipeline dan beyond pipeline yang telah dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub WP 1A. Dalam mempercepat penetrasi pemanfaatan gas bumi, PGN mengoptimalkan moda beyond pipeline dengan menggunakan Compressed Natural Gas (CNG) yang diangkut melalui tabung cylinder atau yang dikenal dengan Gaslink Cylinder.

"Gaslink Cylinder ini telah dipasang di berbagai lokasi strategis di IKN, termasuk di Rumah Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara, Istana Garuda, kantor Sekretariat Presiden, serta berbagai fasilitas pemerintah lainnya. Hingga saat ini Progres Shelter terpasang 10/13 atau mencapai 77%," kata Ratih.

"Total 34 unit Gaslink Cylinder dengan proyeksi penyaluran gas bumi mencapai 4.583 m³ per bulan pada Agustus 2024" sambungnya.

Pasokan gas bumi didatangkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, melalui intermoda transportasi gas bumi ini, juga diharapkan dapat mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan kawasan industri hijau di IKN, di mana gas bumi, dengan emisi yang lebih rendah dibandingkan energi fosil lainnya, dapat menjadi pilihan utama sebagai energi bersih.

PGN senantiasa berkolaborasi dengan Otorita IKN serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa penyediaan gas bumi di IKN tidak hanya mendukung perayaan HUT RI, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

"Inisiatif ini tidak hanya mendukung perayaan HUT RI ke-79 tetapi juga sejalan dengan visi besar Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2060. Dengan infrastruktur gas bumi yang andal, PGN siap menjadi pilar utama dalam mendorong Indonesia Maju melalui penyediaan energi yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di IKN," pungkasnya.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan