Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Selain itu akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Berkaitan perpanjangan kebijakan HGBT ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

"Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara," ujar Norman dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sebanyak tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan sektor industri penerima HGBT masih dalam pembahasan.

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20-23%. Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40-43%.

Selain itu, gas bumi tidak dapat digantikan dengan bahan lainnya karena gas bumi juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan gas hidrogen yang menjadi bahan penolong untuk industri oleokimia fatty acid dan fatty alcohol.

"Saat ini dari 13 anggota Apolin, baru 9 perusahaan mendapatkan fasilitas gas murah, kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas tersebut," ujar Norman.

Norman juga menambahkan bahwa APOLIN sangat mendukung Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

"PP ini sangat penting untuk menjaga konsistensi kebijakan HGBT sektor industri ke depan dan akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan re-investasi industri sektor oleokimia, baik yang berasal dari pembangunan pabrik baru, perluasan pabrik eksisting, hingga relokasi pabrik oleokimia dari luar negeri masuk ke Indonesia," tegas Norman.

Perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi sehingga perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15-17% per tahun.

Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Pihaknya berharap LNG dapat masuk skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

"Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk kepada skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah," ujarnya.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022. Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar US$ 2,63 miliar lalu naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021, dan US$ 5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan adanya pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp 1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp 2,2 triliun pada 2021, dan Rp 2,9 triliun pada 2022. Begitu juga realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun pada 2021, dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

"Kami mengapresiasi Menteri Perindustrian yang telah memperjuangkan kebijakan HGBT untuk industri Oleokimia, dalam rangka mendukung program nasional hilirisasi industri kelapa sawit. Kami meyakini perjuangan tersebut tidaklah mudah, namun Beliau telah memberikan dukungan yang sangat besar bagi industri oleokimia agar dapat berkinerja lebih tinggi sehingga berkontribusi maksimal untuk perekonomian Bangsa," tutup Norman.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menggodok aturan agar penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih tepat sasaran. Sosialisasi akan dilakukan mulai 1 September 2024.

Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal ini sekaligus membantah terkait adanya pembatasan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke pak presiden. Skenario terkait dengan program," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Program penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran itu akan diiringi dengan penerapan program rendah sulfur sesuai standar Euro 4.

"Tidak ada pembatasan. Kalau euro 4 itu harus rendah sulfur, dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," ujarnya.

"Iya (September) jadi saya minta untuk sosialisasi dulu. Tidak ada pembatasan BBM. Sosialisasi agar tepat sasaran," tambahnya.

Bakal Ada BBM Jenis Baru

Pemerintah berencana meluncurkan BBM jenis baru yang lebih ramah lingkungan. Saat ini Kementerian ESDM sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.

"Kita kan sekarang ini udara kita banyak emisi, ini gimana caranya supaya mengurangi, kita hidup sehat ini alternatifnya pakai BBM rendah sulfur," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7).

BBM tersebut akan diperkenalkan di beberapa SPBU. "Ada beberapa SPBU, kalau saya dengarnya gitu, masih dimulai beberapa SPBU," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 yang diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan wacana ini belum akan diterapkan pemerintah.

Namun, ada yang berbeda dari Jokowi ketika menjawab isu yang liar ini. Wajahnya nampak masam dan seperti menahan kesal ketika ditanya awak media soal isu pembatasan pembelian BBM subsidi.

Ketika menjawab pertanyaan awak media soal wacana ini sambil mengernyitkan dahi. Suaranya tegas dan nada bicaranya terdengar ditekan. Dia juga mengulang hingga tiga kali kata 'ndak' dengan penuh penekanan.

"Ndak, ndak, ndak! Belum ada," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada Agustus 2024. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Beda Suara dengan Luhut
Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sendiri diungkapkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya pemerintah berupaya melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi yang dibatasi sesuai penerima alan dilakukan. Kebijakan itu, katanya, bakal dilakukan secepatnya yaitu mulai 17 Agustus 2024.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram.

Hari ini Jokowi menyatakan wacana yang diungkapkan Luhut itu tidak akan dilakukan. Bukan cuma Jokowi, sebelumnya beberapa menteri lain juga mengatakan hal berbeda tidak seperti Luhut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Menurutnya belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum ada keputusan," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," kata Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. Arifin menambahkan agar BBM subsidi tepat sasaran Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Ia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," tegas Arifin.

Saksikan Live DetikPagi:

Saat membeli token listrik prabayar atau membayar tagihan listrik prabayar, detikers tentu membutuhkan nomor ID PLN. Namun bagaimana jika detikers lupa dengan nomor ID PLN-nya?

Kamu bisa cek id PLN dengan nama maupun dengan berbagai cara dengan mudah. Cara ini bisa dilakukan lewat online maupun dengan cara manual.

Cara Cek ID PLN dengan Nama

Berikut ini cara cek ID PLN dengan nama yang bisa detikers coba:

1. Pakai Aplikasi PLN Mobile

PLN Mobile Foto: Dok. PLN

Cara cek ID PLN yang pertama adalah memakai aplikasi PLN Mobile. Tapi cara ini hanya dapat dipakai jika detikers sudah mendaftarkan diri ke aplikasi dan sudah pernah menambahkan ID pelanggan sebelumnya.

Ketika detikers lupa nomor ID, maka tinggal masuk ke aplikasi dan lihat daftar ID pelanggan yang tersimpan. Klik nama pelanggan yang ingin diketahui nomor ID PLN-nya. Di situ akan tertera nomor ID PLN

2. Cek Pembayaran e-Commerce

Jika detikers sering membayar tagihan listrik lewat e-commerce, maka bisa mengeceknya lewat riwayat pembayaran. Apabila e-commerce ini juga digunakan untuk membayar beberapa ID PLN, maka cari nama kamu. Dalam struk pembayaran online itu tertera ID PLN lengkap dengan nama kamu.

3. Hubungi Layanan Pelanggan PLN

Selanjutnya, detikers bisa menghubungi layanan pelanggan PLN yang telah disediakan melalui sejumlah cara, misalnya melalui call center PLN dan media sosial resminya. Sampaikan bahwa kamu lupa nomor ID PLN. Maka kamu akan dimintai identitas, berupa nama, alamat, dan sebagainya.

Jika telah diverifikasi, maka petugas akan memberi tahu nomor ID PLN kamu. Beberapa kanal yang bisa detikers coba adalah sebagai berikut:

• Call center PLN di nomor 123
• Instagram di @pln_id
• X (Twitter) di @pln_123
• Facebook di PLN 123

4. Datang ke Kantor PLN

Cara cek ID PLN dengan nama selanjutnya adalah dengan mendatangi kantor PLN terdekat. Sampaikan bahwa kamu lupa nomor ID PLN. Maka kamu akan ditanyai identitas, berupa nama, alamat, dan sebagainya.

Cara Lain Cek ID PLN

Berikut ini sejumlah cara lain cek ID PLN yang bisa detikers coba:

1. Cek Struk Pembayaran

Inilah pentingnya menyimpan struk pembayaran tagihan PLN atau token PLN. Sebab ketika detikers lupa nomor ID PLN, maka cukup melihat struk tersebut yang sudah tertera nama dan nomor ID PLN. Maka simpanlah struk pembayaran tersebut, setidaknya pembayaran bulan terakhir.

2. Cek Meteran Listrik

Meteran listrik PLN Foto: Grandyos Zafna

Cara jitu lainnya adalah dengan mengecek meteran listrik di rumah kamu. Petugas telah memasang nomor ID PLN beserta nama yang terdaftar pada meteran listrik, lengkap dengan barcode-nya.

3. Pakai Kode Rahasia

Meteran listrik PLN Foto: Ari Saputra

Cara cek ID PLN yang terakhir adalah menggunakan kode rahasia. Cara ini juga dilakukan jika nomor ID PLN pada meteran listrik sudah hilang atau tidak terlihat lagi.

Caranya ialah cukup menekan angka 75 lalu tekan OK. Maka layar meteran listrik akan menunjukkan angka-angka yang merupakan ID PLN kamu.

Nah, itulah tadi 7 cara cek ID PLN dengan nama, baik secara online maupun dengan cara manual. Semoga bermanfaat!

Tarif Listrik per Juni 2024 Tak Alami Kenaikan, Ini Rinciannya...

Tarif Listrik per Juni 2024 Tak Alami Kenaikan, Ini Rinciannya...

Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) untuk proyek pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 500 MW di Moheshkhali dan area lain yang potensial di Bangladesh. MoU ini merupakan lanjutan dari MoU government to government (G2G) yang ditandatangani antara Indonesia dan Bangladesh pada tahun 2017, serta telah melalui studi kelayakan oleh dua perusahaan energi ini.

MoU kali ini ditandatangani oleh Managing Director Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) Abul Kalam Azad dan Pelaksana Tugas CEO Pertamina NRE Fadli Rahman di Crystal Ballroom, Hotel Intercontinental, Dhaka, Bangladesh, Senin (15/7). Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Nelwin Aldriansyah, Chief Financial Officer Pertamina NRE.

MoU ini juga mencakup pembangunan fasilitas pendukung dan menjadi dasar pengembangan kerja sama lainnya berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Kerja sama strategis ini menandai langkah menuju pemanfaatan solusi dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Bangladesh.

"Kami menyambut sangat baik kerja sama antara CPGCBL dan Pertamina NRE. CPGCBL adalah perusahaan listrik yang terkemuka di Bangladesh. Dan Pertamina NRE memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola portofolio energi bersih. Saya yakin kemitraan strategis ini menjadi pondasi untuk kerjasama yang tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional kami, tetapi juga mendorong pertumbuhan, inovasi, kesuksesan bersama, serta mendukung keamanan energi nasional Bangladesh," kata CFO Pertamina NRE, Nelwin Aldriansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2023).

CPGCBL melalui Managing Director Abul Kalam menyampaikan antusiasmenya atas kerja sama dengan Pertamina NRE.

"Kami sangat antusias dengan kerjasama ini, Pertamina NRE telah memiliki pengalaman dan portofolio bisnis energi bersih yang cukup mumpuni di Indonesia, semoga kerjasama ini bisa mendorong pengembangan energi bersih di Bangladesh dan saling menguntungkan bagi dua belah pihak," ujar Abul.

CPGCBL merupakan perusahaan milik Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, didirikan sebagai perusahaan publik dengan tujuan bisnis utama untuk menghasilkan listrik.

Perusahaan ini memiliki mandat untuk menjalankan skema pembangunan pembangkit listrik di bawah Kebijakan Pembangkit Listrik Sektor Swasta Bangladesh, Kebijakan Kemitraan Publik-Swasta (PPP) atau kerangka kebijakan pemerintah lainnya.

Penandatanganan MoU antara CPGCBL dan Pertamina NRE merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju masa depan energi berkelanjutan bagi Bangladesh. Pihak Bangladesh menyatakan kebanggaannya dapat bermitra dengan Pertamina NRE, bagian dari PT Pertamina (Persero), perusahaan yang masuk dalam jajaran Fortune 500.

Kemitraan ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang signifikan di sektor energi terbarukan, yang berkontribusi pada ketahanan energi dan keberlanjutan menuju masa depan yang lebih bersih di negara tersebut.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan kerja sama dengan CPGCBL merupakan salah satu upaya Pertamina NRE dalam menangkap peluang untuk ekspansi bisnis di luar negeri.

"Kami mendukung ekspansi Pertamina NRE, sejalan dengan kompetensinya dalam pengelolaan energi baru terbarukan. Sebagai subholding, Pertamina NRE juga menunjukkan komitmennya untuk memperbesar bisnisnya secara mandiri," ungkap Fadjar.

Saat ini, Pertamina NRE mengoperasikan lebih dari 2,7 Gigawatt portofolio pembangkit listrik yang mencakup gas to power, solar PV, geothermal, dan biogas.

Pertamina NRE berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur inovatif guna mendukung transisi energi. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis menegaskan dedikasi untuk membangun kemitraan baik nasional maupun internasional untuk dapat berkontribusi pada transisi energi yang berkeadilan yang mengacu pada SDGs, serta tetap mendukung ketahanan energi nasional.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

TSM Cibubur Gunakan PLTS Atap, Dukung Energi Terbarukan

TSM Cibubur Gunakan PLTS Atap, Dukung Energi Terbarukan

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menemukan sumber minyak dan gas bumi (migas) baru di Blok Rokan. Potensi produksi sumber migas itu hingga 3.000 barel minyak per hari (bopd).

PHR menemukan sumber migas baru tersebut melalui pengeboran Sumur Eksplorasi Astrea-1 yang berada di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

EVP Upstream Business PHR WK Rokan Andre Wijanarko mengatakan, sumur eksplorasi Astrea-1 ini merupakan sumur Komitmen Kerja Pasti (KKP) WK Rokan dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang memiliki objektif utama reservoir pada Formasi Pematang Upper Red Bed. Sumur tersebut dibor dengan profil directional menggunakan rig pengeboran darat, ditajak pada 10 April 2024 dan mencapai kedalaman akhir pada 7.158 kaki pada 23 Mei 2024.

Andre mengatakan, pada 5 Juli 2024, operasi Sumur Astrea-1 dilanjutkan pada tahapan Uji Kandungan Lapisan (UKL) menggunakan rig workover. Setelah dilakukan serangkaian evaluasi formasi dengan menggunakan e-line logging, PHR selanjutnya mengusulkan 2 interval UKL.

"Pada tahapan Uji Kandungan Lapisan pertama, Formasi Pematang Upper Red Bed berhasil diperoleh laju alir minyak lebih dari 3.000 BOPD. Penemuan sumur eksplorasi ini merupakan penemuan sumur yang ketiga setelah sebelumnya penemuan migas di Sumur Sidingin North-1 dan Pinang East-1 serta sumur Mibasa-1 yang mengindikasikan minyak," jelas Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

UKL sumur eksplorasi bertujuan untuk mengetahui kandungan hidrokarbon ekonomis dari suatu lapisan dan mengetahui karakteristik reservoir yang dilakukan sesaat setelah pengeboran. UKL ini dilakukan dengan cara memproduksikan fluida melalui pipa bor.

"Jika didapatkan hidrokarbon pada saat uji kandungan lapisan, maka laju alirnya diukur untuk kemudian dialirkan menuju burn pit untuk dibakar karena keterbatasan fasilitas produksi pada tahapan eksplorasi. Hal ini umum dilakukan pada proses uji kandungan lapisan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan dan mitigasi dampak sosial," jelas Andre.

VP Explorations PHR Suprayitno Adhi Nugroho menjelaskan, temuan migas di Astrea-1 ini merupakan hasil kolaborasi seluruh fungsi di WK Rokan dalam mendukung strategi eksplorasi perusahaan.

"Pengeboran sumur Astrea-1 sekaligus sebagai pembuktian konsep baru pengembangan area kompleks cluster prospek yang ada di WK Rokan dan akan dilanjutkan evaluasi bawah permukaan melihat peluang stratigraphic trap di Formasi Pematang Upper Red Bed, Sub Cekungan North Aman dan Sumatera Tengah," jelasnya.

"Penemuan minyak di Astrea-1 ini semakin menambah keyakinan geoscientist (ahli geologi) PHR dalam pencarian sumber daya baru di area yang sudah sangat mature (matang), berada di antara lapangan berproduksi dan telah diproduksikan puluhan tahun dalam rangka menjaga penurunan alamiah produksi minyak ke depan," tambah Andre.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan kedekatan hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA). Selama satu dekade terakhir, hubungan ekonomi dan investasi Indonesia makin dekat dengan UEA.

"Persatuan Emirat Arab merupakan salah mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Orang pertama di Indonesia itu mengatakan hanya UEA saja negara timur tengah yang memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Saat ini, Indonesia dan UEA sedang memperkuat kerja sama investasi dan ekonomi di bidang energi baru terbarukan yang lebih bersih dibandingkan energi fosil. Bahkan, Indonesia sampai punya proyek PLTS Terapung raksasa.

Tepatnya proyek PLTS Cirata di Jawa Barat, itu merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan Jokowi pada November lalu. Kapasitas PLTS itu mencapai 192 megawatt peak.

PLTS Terapung Cirata digarap oleh PLN dan perusahaan asal Abu Dhabi, Masdar dengan nilai investasi Rp 1,7 triliun. PLTS ini memiliki luas 200 hektare (ha) ini dibangun di atas Waduk Cirata yang berlokasi di tiga Kabupaten Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat.

"Kemitraan kita dipusatkan dalam kerja sama di bidang energi bersih seperti kerja sama energi surya di Waduk Cirata," pamer Jokowi.

Hari ini Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi untuk bertemu langsung dengan Presiden UEA Mohammed Bin Zayed. Pertemuan itu akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis.

Semua kerja sama itu juga dijamin Jokowi akan dilanjutkan implementasinya pada pemerintah baru yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina sowan ke Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam rangka pengembangan jargas di Kota Yogyakarta. PGN diketahui telah membangun jargas di wilayah Kabupaten Sleman dengan investasi mandiri dan akan memperluas pembangunannya di Kota Yogyakarta.

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengungkapkan pertemuan PGN dengan Sultan HB X dilaksanakan untuk memastikan pembangunan jargas di DIY berjalan lancar. Dengan demikian, pihaknya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

PGN juga memastikan pembangunan jargas dilakukan dengan hati-hati serta memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan pesan dari Sultan HB X.

"Saat ini kami sudah memiliki roadmap pembangunan jargas di DIY. Selanjutnya kami akan berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah DIY. Kami ingin membangun jargas di DIY dengan tujuan baik, namun tidak merusak keindahan dan nilai heritage Yogyakarta," ungkap Arief dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Ia menjelaskan PGN ingin menyalurkan manfaat dari penggunaan energi gas bumi bagi masyarakat DIY. Gas disalurkan melalui pipa sehingga lebih praktis, aman, dan hemat tempat. Selain itu, pengguna juga tidak perlu khawatir kehabisan gas karena gas bumi tersedia 24 jam.

"Tidak hanya untuk rumah tangga, jargas yang akan dikembangkan DIY nantinya juga diperuntukkan untuk usaha skala kecil dan skala besar. Dengan pembangunan dan penggunaan jargas yang nyata di DIY nantinya, diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan gas tabung bersubsidi dan menghemat APBN terkait energi impor," jelas Arief.

Seiring dengan proses pembangunan jargas, kata Arief, PGN terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai jargas maupun pendaftaran menggunakan jargas dapat juga diperoleh melalui Kantor Perwakilan Sales Jargas di Yogyakarta atau bisa dilakukan pendaftaran secara online di http://pgn.id/daftar-gaskita.

"Kami akan menjalankan dengan baik pesan Sultan, khususnya terkait dengan sebagian kondisi tanah yang akan dilakukan jaringan gas adalah tanah lava dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pembangunan jargas. Di samping itu, jargas sendiri pun lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil lainnya. Komponen terbesarnya adalah metana yang lebih bersih, sehingga rendah emisi karbon," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pertemuannya dengan Sultan HB X pada Senin (15/7), Arief didampingi oleh Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini.

Menteri-menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat itu terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan.

Sederet menteri itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan, rapat dengan Menko membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.

"Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," kata Trenggono sesuai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Saat ditanya apakah pembatasan BBM bersubsidi jadi dilakukan mulai 17 Agustus 2024, ia mengatakan tidak. Pembatasan, katanya, baru mulai dilakukan 1 September 2024.

"Enggak (17 Agustus), September rencananya, 1 September lah," ucapnya.

Setelah Trenggono, Teten keluar disusul Arifin Tasrif. Keduanya kompak mengatakan bahwa hasil rapat akan disampaikan Airlangga.

"Nanti tanya sama menko. Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke menko," ujar Arifin.

Terbaru, Jokowi membantah pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Orang nomor satu di Indonesia itu bilang sampai saat ini belum ada pemikiran ke sana.

"Ndak, ndak, ndak! Ndak ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Padahal isu pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia bilang PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha sedang menyiapkan agar pelaksanaan tersebut dapat segera berjalan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran) itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin, kita hitung di situ," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi, Selasa (9/7).

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 telah ditepis langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya sampai sekarang belum ada satupun rapat membahas kebijakan tersebut beberapa waktu ke belakang.

Menurutnya sampai saat ini pun dirinya belum terpikir untuk mendorong kebijakan pembatasan subsidi BBM secepat itu.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Seperti diketahui BBM yang bersubsidi sejauh ini disalurkan langsung oleh Pertamina, tepatnya produk Pertalite dan Solar. Sementara khusus Pertamax, Pertamina menahan harganya sesuai keinginan pemerintah.

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sendiri diungkapkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya pemerintah berupaya melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi yang dibatasi sesuai penerima alan dilakukan. Kebijakan itu, katanya, bakal dilakukan secepatnya yaitu mulai 17 Agustus 2024.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram.

Namun, pernyataan Luhut itu tidak seirama dengan para menteri yang lain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Menurutnya belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum ada keputusan," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," kata Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. Arifin menambahkan agar BBM subsidi tepat sasaran Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Ia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," tegas Arifin.

Gas bakal menjadi salah satu sumber energi yang dominan di masa depan. Gas juga diyakini akan menjadi sumber energi penting untuk transisi menuju era energi baru dan terbarukan.

Namun, upaya mengoptimalkan gas bukan tanpa tantangan. Tantangan untuk mengoptimalkan gas itu seperti keberadaan infrastruktur.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto meyakini target produksi gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) dapat tercapai.

"Kita sangat percaya, sangat percaya diri untuk industri gas ini sesungguhnya. Proyek-proyek yang kita sudah kalkulasikan kasar untuk mengejar 12 billion kubik per hari kelihatan masih sangat kelihatan, tinggal infrastruktur," katanya dalam acara dalam acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan, pembangunan pipa gas Semarang-Cirebon akan rampung akhir 2025. Kemudian, pembangunan pipa gas Dumai-Sei Mangke juga akan dilakukan.

Dwi berharap, pembangunan pipa ini tak menghadapi masalah. Ia menyebut, saat ini ada kelebihan gas di Jawa Timur sebesar 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

"Jadi mudah-mudahan dengan infrastruktur ini kita tidak mengalami kesulitan untuk bisa memasarkan produk kita. Saat ini kita mempunyai ekses di east Java, di Jawa Timur kurang lebih 150 mmscfd dan juga ada beberapa POD yang belum dieksekusi. Kemudian kita juga punya kelebihan di Natuna," paparnya.

Masa depan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih tanda tanya. Sebab, industri ini dihadapkan pada tantangan dengan hadirnya energi baru dan energi terbarukan.

Isu yang mengemuka, industri hulu migas masuk ke sunset industry atau mulai redup. Benarkah demikian?

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menerangkan, investasi hulu migas memiliki efek berganda. Berdasarkan studi Universitas Indonesia (UI), setiap investasi US$ 1 memiliki dampak sebanyak 5,4 kali.

"Studi terbaru menunjukkan bahwa setiap satu dolar dari investasi di industri ini menghasilkan nilai tambah sebesar 5,4 kali," katanya dalam acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas, Selasa (16/7/2024).

Hal itu sengaja ia angkat dalam acara ini. Sebab, selama ini orang-orang mulai berbisik jika industri hulu migas sunset industry. Hal ini terjadi karena hadirnya energi baru dan energi terbarukan.

Menurut Dwi, hal itu semua tentang energi. Sementara, bicara migas tak hanya energi, tapi juga terkait petrokimia. Oleh karena itu, ia percaya jika industri hulu migas tak sunset industry.

"Tetapi itu semua kan hanya bicara energi. Sedangkan oil and gas is not only for energy, but also for petrochemicals. So, I do believe that there will be no sunset for the oil and gas industry," katanya.

Terobosan Daun Buatan untuk Simpan Energi Terbarukan

Terobosan Daun Buatan untuk Simpan Energi Terbarukan