Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (GAPPRI) menyebut industri tembakau bisa mengalami tekanan berat karena turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

Menurut Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan aturan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2024 memiliki potensi dampak signifikan yang perlu diperhatikan dengan serius.

"Kemasan polos ini tentu akan mempengaruhi seluruh pelaku industri tembakau, namun yang menjadi kekhawatiran utama kami adalah dampak dari persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal," ujar Henry dalam keterangannya ditulis Selasa (10/9/2024).

Kemasan polos dirancang untuk menghilangkan elemen branding. Henry menjelaskan bahwa kemasan polos dapat memperburuk masalah rokok ilegal. Dengan kemasan yang seragam, ia menilai akan semakin sulit untuk membedakan produk legal dari ilegal.

"Sudah pasti kebijakan peralihan ke kemasan polos dapat memperburuk kontraksi industri tembakau yang sudah menghadapi tekanan ekonomi berat," beber dia.

Sementara itu, dampak kemasan polos dan kebijakan pembatasan penjualan dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok, namun ia berharap agar langkah-langkah tersebut mempertimbangkan dampak besar terhadap industri tembakau yang sah, dengan lebih dari 6 juta tenaga kerja dari petani hingga ritel, serta jutaan lainnya di industri pendukung seperti kreatif, periklanan, dan lainnya.

"Kami berharap kebijakan ini tidak membuat industri kami menjadi korban dan menyebabkan industri tembakau yang legal terancam," ujar dia.

Sebagai langkah berikutnya, Henry mengimbau agar semua pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan asosiasi, dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang seimbang dan efektif. Sehingga, nantinya kebijakan yang hadir tidak hanya meminimalkan dampak negatif terhadap industri tetapi juga memastikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

"Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, perdebatan tentang kemasan polos menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang hati-hati dan terinformasi dalam perumusan kebijakan tembakau di Indonesia," papar dia.

Di samping itu, Henry juga menyoroti kebijakan pembatasan penjualan rokok di area tertentu seperti 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak-anak. Menurutnya, kebijakan ini tidak akan efektif.

Dalam sesi diskusi yang sama, Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, menyarankan bahwa aturan ini seharusnya tidak berlaku bagi penjual yang sudah memiliki toko atau warung saat ini. Di samping itu, bentuk satuan pendidikan juga tidak jelas.

"Kalau tidak ada solusi dan hanya digusur begitu saja, di situlah pelanggaran konstitusinya. Kalau sekarang, akan terjadi kerepotan yang luar biasa untuk merelokasi. Satuan pendidikan itu pun tidak dijelaskan seperti apa, itu bahkan bisa kursus mengendarai mobil dan sebagainya," ujar Ali.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka kelas vokasi industri tingkat internasional pertama di Jepang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dengan mitra internasional untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Jepang merupakan salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang dalam mendukung industrialisasi di Indonesia. Salah satunya dengan membawa investasi sektor industri manufaktur ke dalam negeri.

"Indonesia dan Jepang saling mendukung dan sama-sama memetik keuntungan dalam kerja sama di sektor industri. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam mendukung industrialisasi di Indonesia dengan membawa investasi sektor industri manufaktur ke dalam negeri," kata Agus dalam keterangan, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan menjelaskan kelas vokasi industri di Jepang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDMI Kemenperin dengan dua mitra industri di Jepang, yaitu Morimitsu Industri Co, LTD dan Asia Africa Research Consulting and Investment (AAI) Co.

Morimitsu Industri Co, LTD merupakan perusahaan industri sektor perkapalan yang berfokus pada pemrosesan dan pengelasan pipa. Sementara AAI Co, LTD adalah perusahaan Jepang yang bergerak dalam pengembangan bisnis di bidang pembangunan berkelanjutan atau SDG's di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Dia menyebut sebanyak 40 siswa Politeknik ATI Makassar, salah satu politeknik naungan Kemenperin, akan dikirim untuk training langsung di Jepang selama satu tahun.

"Mulai 24 September 2024, mereka akan kuliah untuk meningkatkan kompetensi bahasa dan budaya Jepang, kompetensi desain, kompetensi pengelasan yang setara dengan program D4. Setelah training satu tahun, mereka langsung kontrak kerja selama empat tahun di Jepang dan mendapatkan sertifikat kompetensi standar Jepang," ujarnya.

Masrokhan menambahkan ada pula pelatihan untuk dosen selama satu bulan, sekaligus melakukan diskusi terkait penguatan kurikulum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Rencananya, sekitar 18 dari 40 siswa tersebut dikirim ke Jepang terlebih dahulu selama satu bulan untuk diperkenalkan teknologi yang sesuai standar Jepang.

Masrokhan optimistis, pihaknya dapat menyediakan SDM industri bagi kedua perusahaan mitra melalui program magang, khususnya di bidang pengelasan.

"Selama ini, untuk mencetak SDM industri unggul, kami memiliki sejumlah unit pendidikan vokasi industri vokasi yang spesialisasinya di sektor Industri, meliputi 11 Politeknik, dua Akademi Komunitas, dan sembilan SMK, yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Unit pendidikan tersebut memiliki daya serap yang tinggi di industri," imbuhnya.

Direktur Politeknik ATI Makassar, Muhammad Basri menyatakan, kerja sama yang dijalin ini sebagai wujud nyata implementasi kurikulum dual system yang dijalankan Politeknik ATI Makassar. Artinya, mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tetapi juga langsung praktik di industri selama dua semester.

"Salah satu kompetensi mahasiswa kami yang dilirik perusahaan di Jepang adalah bidang welding karena terbatasnya tenaga welder di Jepang, khususnya di industri perkapalan. Ini adalah kesempatan yang baik bagi mahasiswa kami untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujarnya.

Untuk menyiapkan mahasiswa ke Jepang, Politeknik ATI Makassar tidak hanya akan membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan, tetapi juga terkait kemampuan bahasa dan budaya kerja di Jepang. Program kelas vokasi industri internasional ini akan diresmikan pada 17 September 2024.

Paparan senyawa kimia Bisfenol A (BPA) yang bersumber bahan kemasan pangan, semisal pada botol dan peralatan makan bayi, galon air minum dan makanan kaleng, menghadirkan risiko kesehatan yang tak terbantahkan pada kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, semua pihak, utamanya pelaku usaha, perlu mendukung pelaksanaan regulasi pelabelan BPA yang saat ini telah khusus diberlakukan pada galon isi ulang berbahan plastik polikarbonat, jenis plastik keras pada umumnya galon air minum bermerek.

"Saya kira polemik seputar risiko BPA dan pelabelannya tak perlu lagi diteruskan. Ini karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terobosan berupa pencantuman label peringatan risiko BPA pada kemasan pangan," kata pendiri lembaga riset dan promosi kesehatan di Jakarta, MedicarePro Asia dr Dien Kurtanty, dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2024).

Hal tersebut disampaikan dr Dien dalam acara seminar 'BPA Free: Perilaku Sehat, Reproduksi Sehat, Keluarga Sehat' di Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Pada 5 April 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengesahkan peraturan yang mewajibkan produsen air minum yang menggunakan kemasan polikarbonat, jenis plastik keras dengan kode daur ulang '7', menerakan label peringatan berbunyi: 'Dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan'.

Kerap digunakan sebagai bahan baku produksi plastik polikarbonat dan zat kimia resin epoksi, BPA dapat berpindah (bermigrasi) dari kemasan ke produk pangan dan terkonsumsi oleh masyarakat.

Menurut dr Dien, poin penting dari pelabelan tersebut adalah pemerintah menaruh perhatian serius pada perlindungan konsumen.

"Uji toksikologi di berbagai negara menunjukkan BPA membawa risiko tersendiri terhadap perkembangan dan kesehatan tubuh, bisa memicu berbagai penyakit jika terpapar secara akumulatif selama bertahun-tahun sehingga para pelaku usaha, kalangan ahli dan peneliti diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen terkait risiko BPA," kata dr Dien.

Dalam seminar yang sama, Ketua Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Bali, dr Oka Negara, menilai regulasi BPOM tentang pelabelan BPA sebagai langkah terobosan dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

"Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas atas produk yang dijual di pasaran, utamanya pada yang telah mengantongi izin edar BPOM. Dengan adanya pelabelan, konsumen bisa mengenal dan mewaspadai risiko paparan BPA pada kesehatan," kata dr Oka.

Paparan BPA, menurut dr Oka, bisa memicu gangguan keseimbangan hormon dalam tubuh, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi termasuk risiko pubertas dini dan gangguan menstruasi pada perempuan.

"BPA itu risikonya akumulatif, tidak terjadi dalam jangka pendek, tetapi jika terpapar/migrasi di tubuh secara terus menerus. Oleh karena itu, jika ingin menuju negara sehat, maka kemasan pangan yang bebas BPA (BPA Free) harus menjadi prioritas," tandas dr. Oka.

Foto: Dok. Istimewa

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM Yeni Restiani, menjelaskan kebijakan pelabelan BPA saat ini hanya khusus berlaku pada galon isi ulang bermerek yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat.

"Sejak 5 April 2024, semua Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang beredar di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2024," katanya merujuk pada regulasi Label Pangan Olahan.

Dia menegaskan pemerintah mendorong produsen air minum bermerek untuk ikut berkontribusi dalam mencerdaskan konsumen dengan menyediakan informasi yang valid terkait risiko BPA.

Simak Video: BPOM Kini Wajibkan Pelabelan BPA di Air Kemasan Galon

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menggelar Industrial Festival 2024. Agenda ini sebagai upaya meningkatkan literasi seputar kebijakan dan kinerja industri, khususnya bagi generasi muda, serta pentingnya peran sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Ronggolawe Sahuri mengatakan, acara ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan peran aktif para pelaku industri, pemangku kebijakan, dan publik secara umum. Selain itu, juga membumikan narasi industri yang sebetulnya melekat di kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Kemudian yang tak kalah penting, untuk mempromosikan dan memperkuat brand image Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari ekosistem industri di dalam negeri," kata Ronggo, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Industrial Festival 2024 akan diselenggarakan dalam tiga kali rangkaian acara. Penyelenggaraan pertama melalui partisipasi dalam Halal Indo tanggal 26-29 September 2024 di ICE BSD, Tangerang. Kemenperin akan memfasilitasi booth bagi pelaku industri dan kawasan industri halal, penyerahan penghargaan Indonesia Halal Industrial Awards atau IHYA 2024, dan Industrial Festival 2024.

Dalam Industrial Festival di Halal Indo, Kemenperin akan menyuguhkan berbagai aktivitas melibatkan publik yang concern dengan isu industri halal seperti talk show bersama influencer halal, pemangku kepentingan dan lainnya.

Selama penyelenggaraan akan ada enam talk show yang ditampilkan dengan tema besar halal awareness. Selanjutnya, workshop and coaching clinic, community engagement, tunnel activation, youth movement, dan sebagainya.

"Salah satu fasilitas menarik yang dihadirkan adalah tunnel interaktif yang berisi edukasi bagi para pengunjung mengenai industri halal," jelas Ronggo.

Sedangkan untuk penyelenggaraan Industrial Festival 2024 yang kedua, Kemenperin akan berkolaborasi dengan Yayasan Batik Indonesia dalam memperingati Hari Batik Nasional (HBN) 2024. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Grand Atrium Mal Kota Kasablanka Jakarta pada 2 s.d 6 Oktober 2024, bertepatan dengan perayaan Hari Batik Nasional.

Kemenperin akan berpartisipasi menampilkan kembali tunnel interaktif yang berisi edukasi mengenai batik nusantara, juga talk show mengenai pengembangan industri batik, community engagement, fasilitasi booth pameran IKM, fun walk, dan aktivitas menarik lainnya.

Lebih lanjut, untuk Industrial Festival 2024 yang ketiga rencananya akan digelar pada November 2024. Acara ini dipersiapkan menjadi puncak dari rangkaian kegiatan festival tersebut.

Simak Video: Teknologi Rendah Emisi untuk Menciptakan Langit Biru dari Sektor Industri

[Gambas:Video 20detik]

Aliansi Masyarakat Tembakau (AMTI) menyayangkan rencana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang diketahui akan dilakukan akhir September 2024.

Ketua AMTI I Ketut Budhyman Mudara, mengatakan petani tegas menolak pengesahan itu sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini disayangkan karena menurutnya Kementerian Kesehatan terburu-buru menyusun RPMK dan mengabaikan dampak masif polemik penolakan akan PP Kesehatan.

Budhyman menilai Kemenkes abai terhadap nasib 6 juta tenaga kerja yang akan terdampak dari langkah pengetatan Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Para petani khawatir kebijakan tersebut akan menurunkan kesejahteraan mereka.

"2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu pekerja SKT, UMKM hingga pekerja kreatif akan jadi korban pengetatan kebijakan di hilir yang buru-buru disiapkan pemerintah dengan alasan mengendalikan konsumsi tembakau. Ada ancaman nyata di depan mata atas jika tidak peka dan hati-hati dalam menyiapkan aturan," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, peraturan yang disusun pemerintah tidak bisa hanya mementingkan kesehatan, namun mengabaikan aspek lainnya. Budhyman juga menyoroti kebijakan kemasan polos yang dikhawatirkan membunuh ekosistem tembakau nasional.

Selain menambah beban bagi ekosistem pertembakauan, menurut Budhyman upaya kejar target Kemenkes ini juga dilakukan dengan proses penyusunan yang cacat karena tidak adanya pelibatan pemangku kepentingan terdampak dan konsultasi lintas Kementerian/Lembaga yang menaunginya.

Dia juga mengungkap kekecewaannya karena pemerintah abai terhadap prinsip partisipasi bermakna dalam Public Hearing Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang diselenggarakan Kemenkes pada Selasa (3/9).

"Seharusnya public hearing itu dilakukan secara fair. Representasi hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan wajib diundang, diberi ruang untuk memaparkan fakta dan realita. Yang terjadi sebaliknya, hanya tiga elemen yang diundang," terangnya.

"Hari ini kami nekat hadir untuk menunaikan hak kami sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk memberikan masukan walaupun tidak diundang oleh Kemenkes. Sementara elemen pemerhati kesehatan dan berbagai LSM yang mengatasnamakan kesehatan diundang hampir 50 asosiasi," tambah dia.

Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K Muhdi turut menyampaikan kekecewaannya pada Kemenkes atas Public Hearing Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tidak adil dan berimbang dalam menerima masukan dari elemen hulu ekosistem pertembakauan.

"Hasil panen tembakau tahun ini sangat baik. Namun, kebijakan pemerintah ini justru membuat petani kecewa dan khawatir hasil produktivitas mereka tidak terserap baik. Akhirnya akan berdampak pada turunnya kesejahteraan petani. Petani tembakau tidak diundang untuk hadir dan menyampaikan masukan. Kemenkes tega sekali dengan petani, mentang-mentang kami rakyat kecil lantas diperlakukan tidak adil" tegasnya.

Muhdi menyebutkan para petani di sentra tembakau seperti Madura, Ngawi, Bojonegoro, hingga Temanggung sedang menyiapkan panen mereka.

"Ketika luasan areal tanam bertambah, minat petani menanam tinggi, pemerintah malah abai. Bukannya mendorong dan mendampingi agar kesejahteraan petani meningkat, malah menekan dengan peraturan yang sangat mendiskriminasi dan mengancam hajat hidup petani,"ucapnya.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan pun turut mewanti-wanti implementasi PP No 28 tahun 2024 juga akan berdampak luas. Ia menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima oleh rakyat kecil dari penerapan PP 28/2024.

Ruang lingkup pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429-463 dalam PP 28/2024 dinilai akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di tanah air.

"Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus membela rakyat kecil. Selain itu industri juga perlu dilindungi karena kalau pabrik bangkrut akibat regulasi yang dikeluarkan, gelombang PHK akan banyak dan dampaknya pengangguran jadi meningkat," tambahnya.

Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan ekosistem baterai terintegrasi. Indonesia memiliki cadangan nikel, tembaga, aluminium yang berguna utamanya untuk memproduksi baterai kendaraan listrik.

Dengan berbagai harta karun itu, menguatkan posisi Indonesia untuk dapat bersaing secara global menjadi pemain kunci bidang ekosistem baterai. Untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan upaya eskalasi industri yang relevan.

Salah satunya melalui forum komunikasi yakni Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia (Id Battery). Asosiasi ini terdiri dari enam perusahaan baterai Indonesia dan sejumlah lembaga penelitian.

Advisory Board Id Battery Rachmat Kaimuddin, yang juga Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyampaikan asosiasi diperlukan untuk dapat merumuskan pendekatan yang kolektif dan terorganisir.

"Dengan perkembangan industri kendaraan listrik yang pesat di Indonesia dan tujuan untuk menjadi pemain global dalam ekosistem baterai dan kendaraan listrik, asosiasi industri diperlukan untuk dapat merumuskan pendekatan yang kolektif dan terorganisir untuk mendukung cita cita nasional," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Selain itu, asosiasi dapat menjadi jembatan antara industri, pemerintah dan komunitas lainnya, termasuk pengguna/ konsumen. Kemudian dapat berfungsi sebagai media bagi para pelaku industri untuk menyampaikan aspirasi, masukan serta usulan terhadap kebijakan kebijakan pemerintah guna mendukung pertumbuhan industri baterai di Indonesia.

Chairman Id Battery, Reynaldi Istanto juga menyampaikan untuk memperkuat tata kelola industri baterai di Indonesia, sebuah forum komunikasi pelaku industri diperlukan. Pihaknya melihat para pelaku industri perlu mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program khususnya terkait pengembangan ekosistem baterai.

"Oleh karena itu, kami, enam perusahaan yang bergerak di berbagai bagian dalam rantai pasok ekosistem baterai, yaitu IBC, ABC, CATL, Gotion, Huayou, dan Puqing serta researcher partner, NBRI dan Pijar Foundation bersepakat membentuk sebuah asosiasi industri sebagai wadah untuk memberikan dukungan masukan kebijakan kepada pemerintah," terangnya.

Id Battery memiliki visi untuk menjadi aliansi industri baterai nasional yang kredibel dalam mengembangkan ekosistem baterai yang kompetitif dan berkelanjutan. Aspirasi bersama Id Battery yaitu menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan, mendukung penyusunan kebijakan yang komprehensif, market creation dan mendukung Research and development bagi perkembangan ekosistem baterai di Indonesia.

Ke depannya, Id Battery diharapkan mampu menjadi penggerak standardisasi ekosistem baterai, advokasi kebijakan pemerintah dan mampu menjadi fasilitas kolaborasi banyak pihak terkait.

Sebagai informasi, Indonesia memiliki harta karun untuk membuat baterai kendaraan listrik, misalnya untuk nikel Indonesia menduduki peringkat 7 teratas skala dunia. Indonesia juga memiliki 6,2 juta pengguna kendaraan listrik roda dua dan 1 juta pengguna kendaraan listrik roda empat pada 2023.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta pemerintah segera menyelamatkan industri keramik dalam negeri. Caranya, dengan menerapkan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal Tiongkok.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, pihaknya telah menyurati Meteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait BMAD untuk ubin keramik impor asal Tiongkok.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah lebih dari 30 hari sejak tanggal Surat Keputusan Meteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," jelas Edy dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Edy mengatakan tidak bisa dipungkiri penyebab utama kinerja industri keramik nasional yang menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Tiongkok yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

"Asaki sangat menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus yang mengalami kontrakasi," tambahnya.

Adapun dampak negatif dan kerugian sangat jelas antara lain, pertama, terjadinya penurunan tingkat utilisasi produk keramik nasional pada semester I-2024 yang hanya mampu beroperasi di level 62%, turun dibandingkan 2023 sebesar 69%, dan 2022 sebesar 78%.

Kedua, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar USD 1,24 miliar (2028 - 2023) yang semestinya tidak perlu terjadi karena industri keramik nasional memiliki kapasitas produksi 625 juta m2 per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Ketiga, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya, sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

Keempat, angka volume impor dari Tiongkok semester I - 2024 ini naik kembali sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta m2.

Edy menyebut bahwa lambannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angra rata-rata impor sebelumnya setelah diberitakan besaran BMAD oleh Menteri Perdagangan di berbagai media di awal Agustus lalu.

"Ini sebagai upaya importir untuk menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40% -50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD tersebut sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan," tutur Edy.

Meski demikian, Asaki tetap memiliki optimisme bahwa kapasitas utilisasi keramik nasional tahun ini dapat segera membaik dan bangkit kembali jika PMK BMAD dikeluarkan dalam waktu singkat, dengan tingkat utilisasi tahun 2024 ini bisa berada di level 65% - 67%, meskipun tetap di bawah target tahun 2024 sebesar 70%.

"Asaki menargetkan tingkat utilisasi produksi nasional bisa mencapai 80% di tahun 2025 dan di atas 90% di tahun 2026, jika besaran BMAD ubin keramik asal Tiongkok di kisaran 70% - 80%," tutup Edy.

Astra Honda Motor meramaikan acara Hub Space 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Melalui booth mereka, Astra Honda Motor memerkan unit motor listrik EM1 e: varian warna putih.

Vicky, perwakilan Astra Honda Motor (AHM) mengatakan, peran motor listrik saat ini dinilai potensial. Apalagi jika mempertimbangkan faktor ramah lingkungan, kendaraan listrik menjadi opsi yang baik.

"EV itu kita melihatnya pertama ramah lingkungan. Dan pengisian pun kalau kita mengisi di rumah tanpa isi di umum di jalanan, rasanya bisa hemat waktu," kata dia saat ditemui di booth AHM, Jumat (6/9/2024).

Di sisi lain, listrik menjadi energi masa depan dan sudah cukup bagus perkembangannya di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada dorongan dan pengenalan ke masyarakat demi mengoptimalkan potensi tersebut.

"Bensin itu kan didapatkan tidak mudah juga butuh waktu beberapa tahun. Sementara government untuk listrik rasanya sudah maju. Dan ini butuh pengenalan yang maksimal ke konsumen yang masih tabu," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Vicky juga membeberkan dua persoalan yang membuat akselerasi menuju kendaraan listrik tidak maksimal. Salah satunya menyangkut efisiensi pengisian daya yang masih lambat.

"Di Jawa ini, terkait EV itu kita ada beberapa komponen, terutama di baterainya. Di Pulau Jawa dulu, paling pertama adalah cara pengisian hingga pengisiannya berapa lama dibanding petrol atau konvensional, yang dengan gampangnya didapat di pom bensin. Jadi untuk adaptasi sendiri di Indonesia paling banyak ini pengisian baterai," ujarnya.

Kedua adalah masih terbatasnya lokasi untuk mengakses baterai listrik. Ia menilai personalan pemerataan ini juga menjadi kendala yang perlu diperbaiki.

"Beberapa tempat sudah menjual, tapi kalau suport pemerintah lebih banyak dan pemerataan seluruh Indonesia rasanya bukan hanya pulau Jawa yang tertarik soal EV," imbuh dia.

Krakatau Posco melakukan gebrakan baru dalam mengolah limbah. Krakatau Posco mengolah slag atau terak baja untuk mendukung pertanian ramah lingkungan di Indonesia.

Hal ini resmi dilakukan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian dan Posco. Krakatau Posco berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari proses produksinya.

"Saya optimis akan keberhasilan kerja sama ini. Karenanya, perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak baik sektor pemerintah maupun swasta untuk mendukung pertanian ramah lingkungan. Semoga kerja sama ini dapat membawa kebaikan yang lebih besar bagi pertanian Indonesia," ungkap Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Fadjry Djufry dalam keterangan Krakatau Posco, Kamis (5/8/2024).

Kerja sama yang dilakukan meliputi pengkajian pemanfaatan slag baja yang dimiliki oleh Krakatau Posco yang kaya akan kandungan silika dan berpotensi sebagai pembenah tanah ataupun sumber bahan baku pupuk silika. Pemanfaatan slag baja untuk bidang pertanian contohnya pupuk telah diimplementasikan oleh beberapa negara di antaranya Korea Selatan dan Jepang.

Selanjutnya dilakukan penyusunan dan perumusan standar mutu slag baja untuk bidang pertanian sebagai komponen draft dan mendukung formulasi slag baja Krakatau Posco dengan bahan bermanfaat lainnya serta pengembangan formula pupuk dan atau pembenah tanah terpilih yang akan digunakan di bidang pertanian.

Seluruh bentuk kerja sama yang dibentuk merupakan dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan slag baja Krakatau Posco. Penelitian kolaboratif ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemanfaatan slag baja dalam pertanian mampu berkontribusi terhadap pengurangan emisi efek rumah kaca sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Slag baja biasanya dianggap sebagai produk sampingan, kini diolah untuk menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Melalui inovasi ini, Krakatau Posco menunjukkan sektor industri dan pertanian dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni untuk keberlanjutan lingkungan.

Slag baja cocok untuk dijadikan pupuk di lahan pertanian karena kandungan dari slag baja, seperti besi, boron, mangan, kapur, silikat, dan fosfat, merupakan zat-zat yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

Para petani tembakau mengaku sedang khawatir, pasalnya serapan tembakau panen tahun ini terus menurun, pasalnya industri atau pabrik rokok lagi menunda pembelian.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengungkapkan, Saat ini, jutaan petani tembakau harus dihadapkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sejak terbitnya PP tersebut, saat musim panen yang seharusnya industri saling berkompetisi menyerap bahan baku hasil panen, sampai saat ini sudah separuh musim panen, industri sudah banyak yang mundur karena tidak melakukan pembelian atau penyerapan.

"Bagi kami para petani tembakau mengalami kebingungan karena serapan tembakau jauh dari harapan. Ini sinyal efek domino negatif pada ambruknya ekonomi di sentra pertembakauan," ungkap Agus Parmuji, dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Pihaknya mengungkapkan, DPN APTI juga menolak produk hukum turunan PP 28/2024 seperti Peraturan Menteri Kesehatan. Sikap penolakan DPN APTI dituangkan dalam surat terbuka yang ditujukan untuk Menteri Kesehatan (Menkes) RI, bapak Ir. Budi Gunadi Sadikin, S,Si., CHFC., CLU. Surat tertanggal 02 September 2024, dengan nomor 026/DPN APTI/IX/2024, perihal penolakan PP No 28 Tahun 2024 dan produk turunannya.

"Kami sebagai bagian dari keanekaragaman Warga Negara Indonesia yang berkecimpung di sektor pertanian tembakau merasa dikriminalisasi hak ekonominya. Selama 5 tahun terakhir produk hukum yang dibuat mulai dari Undang Undang sampai Peraturan Daerah terus menerus menghimpit eksistensi pertembakauan yang dampaknya sangat terasa pada lemahnya perekonomian pertembakauan," kata Agus.

Agus Parmuji menegaskan, terbitnya PP 28/2024 dan menyusul Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik, merupakan agenda besar global/asing dengan melibatkan kelompok anti tembakau yang sengaja akan membunuh hak ekonomi petani tembakau.

"APTI menolak dengan tegas terbitnya PP 28/2024 dan aturan turunan yang arahnya membunuh kelangsungan hak hidup jutaan petani tembakau. Kami akan terus melawan kedzaliman pemerintah yang merampas hak-hak petani tembakau!," pungkas Agus Parmuji.

Diketahui, PP 28/2024 yang menjadi ancaman petani tembakau adalah Bab II Bagian Kedua Puluh Satu Pengamanan Zat Adiktif, dari Pasal 429 sampai Pasal 463. Bagian tersebut mengatur soal pengendalian zat adiktif produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif.

Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali mengalami kontraksi ke level 48,9. Angka ini turun 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3.

Menurut rilis S&P Global, kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 dipengaruhi oleh penurunan pada output dan dan permintaan baru yang paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan asing juga turun semakin cepat hingga paling tajam sejak bulan Januari 2023.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku, dirinya tidak kaget mendengar kabar tersebut. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh belum adanya dukungan kebijakan yang tepat dari kementerian/Lembaga (KL) terkait.

"Sekali lagi kami tidak kaget dengan kontraksi lebih dalam industri manufaktur Indonesia. Penurunan nilai PMI manufaktur bulan Agustus 2024 terjadi akibat belum ada kebijakan signifikan dari Kementerian/Lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2024).

S&P Global juga menyebut adanya pelemahan penjualan, hingga menyebabkan peningkatan stok barang jadi selama dua bulan berjalan. Agus mengatakan, melemahnya penjualan dipengaruhi oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar dalam negeri terutama sejak bulan Mei 2024.

"Adanya barang impor murah membuat masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut dengan alasan ekonomis. Hal ini dapat menyebabkan industri di dalam negeri semakin menurun penjualan produknya serta utilisasi mesin produksinya," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menambahkan, para pelaku industri mengamati perkembangan penerapan aturan oleh pemerintah. Hal ini dapat berpengaruh pada perlambatan ekspansi pada subsektor industri.

"Misalnya, pada industri makanan dan minuman, para pelaku usaha nampak menahan diri dengan adanya rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan," kata Febri.

Begitu juga dengan ketidakjelasan isi data 26.415 kontainer dari Kementerian Keuangan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Kata Febri, pihaknya belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah mengantisipasi banjirnya pasar domestik oleh produk jadi impor tersebut. Kemenko Perekonomian memang telah memfasilitasi pertemuan antar Kementerian/Lembaga terkait, namun realisasi datanya masih belum ada.

Di sisi lain, importir juga semakin mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ke depan, seperti pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Lartas, atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.

Selain itu, untuk mendorong ekspansi industri manufaktur Kemenperin juga akan mendorong percepatan perluasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta percepatan penerapan BMAD, khususnya untuk industri terdampak seperti keramik, kertas, penerapan SNI, serta percepatan pembatasan barang impor dan penegakan hukum atas impor ilegal.

"Selain itu, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga perlu diprioritaskan pengesahannya, agar bisa menjadi game changer bagi industri manufaktur," ujar Febri.

Ia juga mengimbau kepada para pelaku industri dalam negeri agar meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sehingga produk-produk tesebut bisa diserap. Hal ini misalnya, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.

"Kami mengingatkan kepada lembaga penyelenggara Pilkada dan para kontestan Pilkada untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terutama produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam momentum Pilkada 2024 ini," katanya.

Kondisi industri pengolahan saat ini dirundung tren negatif yang berasal dari daya beli masyarakat RI yang cenderung melemah. Industri ini memang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tim IKI, Kementerian Perindustrian, isu pelemahan daya beli masyarakat, khususnya di dalam negeri, masih membayangi pertumbuhan industri pengolahan. Hal tersebut tampak pada korelasi antara Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 0,25.

Tren IKK menunjukkan penurunan, baik pada keyakinan konsumen akan penghasilan maupun ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha pada bulan Juli dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut ditengarai akibat penurunan jumlah tenaga kerja industri, yang tampak pada terjadinya lonjakan porsi cicilan pinjaman dan penurunan porsi tabungan sehingga memperdalam fenomena makan tabungan untuk konsumsi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, Indeks Kepercayaan Industri bulan Agustus 2024 bertahan ekspansi di 52,4 seperti IKI Juli lalu, namun melambat 0,82 poin dibandingkan Agustus 2023. Adapun IKI bulan Agustus 2023 mencapai 53,22.

"Stabilnya IKI bulan Agustus ini ditopang oleh 20 subsektor yang mengalami ekspansi dengan kontribusi terhadap PDB Triwulan II 2024 sebesar 94,6%," ujar Febri dalam keterangan resmi Kemenperin dikutip, Senin (2/9/2024).

Jika dilihat lebih detail, kondisi IKI bulan ini masih stabil akibat variabel pesanan baru yang mengalami peningkatan ekspansi sebesar 1,74 poin dari 52,92 menjadi 54,66, serta peningkatan ekspansi variabel persediaan produk sebesar 0,01 poin menjadi 55,54. Meskipun demikian, variabel produksi masih menunjukkan pendalaman kontraksi sebesar 2,90 poin menjadi 46,54.

Febri menekankan, kondisi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih menghabiskan stok untuk memenuhi pesanan dan tidak diimbangi dengan penambahan produksi. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh subsektor. Hanya beberapa sektor yang variabel produksinya mengalami ekspansi yaitu Industri Tekstil, Industri Kayu, Industri Pengolahan lainnya, serta Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Sedangkan tiga subsektor yang mengalami kontraksi IKI, yaitu Industri Tekstil, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pengolahan Lainnya. Febri menjelaskan, subsektor Industri Tekstil dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas terkontraksi akibat kalah bersaingnya harga produk dalam negeri dengan produk impor yang masuk. Hal ini terkait dengan penurunan daya beli masyarakat yang mendorong untuk memilih konsumsi secara ekonomis. Beberapa skema kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) juga dinilai lebih menguntungkan produsen luar negeri.

Selanjutnya, subsektor Industri Pengolahan Lainnya terkontraksi akibat penurunan pesanan pada produk alat musik, bulu mata palsu, rambut palsu, ubin keramik, kuas, connector pen, dan korek api gas.

Lebih lanjut Febri menjelaskan, terjadi perlambatan ekspansi Industri Minuman akibat isu rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Sedangkan untuk Industri Elektronika, dan kosmetik perlambatan tampak dari rendahnya utilisasinya akibat maraknya produk impor yang beredar di pasar domestik.

Beberapa faktor negatif yang mempengaruhi IKI bulan Agustus antara lain pelemahan PMI negara mitra utama seperti China, Amerika Serikat dan India, kecenderungan kenaikan harga gas dunia pada Agustus 2024, penurunan Indeks Penjualan Riil Juli 2024, kemungkinan penurunan pengadaan barang jasa pemerintah, serta kondisi China yang dihadapkan pada peningkatan tingkat pengangguran, risiko disinflasi, dan sektor properti yang melemah.

Namun demikian, tenaga ahli IKI menyampaikan beberapa faktor yang memberikan angin segar untuk mempertahankan IKI di bulan Agustus, seperti menurunnya tren inflasi, kenaikan PMI Jepang, mulai tingginya capital inflow, harapan menurunnya suku bunga The Fed, kenaikan ekspor sektor industri di bulan Juli 2024, sedikit kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bulan Juli, pertumbuhan positif realisasi investasi di semester 1 tahun 2024 sebesar 22,3% (yoy), dampak musiman perayaan HUT Kemerdekaan RI di Agustus, dampak ekonomi dari persiapan Pilkada serentak, kenaikan Indeks Harga Saham Manufaktur untuk Sektor Industri, serta penurunan tarif kontainer shipping global.

Kondisi di atas tercermin pada persepsi kegiatan usaha Agustus yang meningkat 4,1% menjadi 34,8%. Persentase responden menjawab meningkat dan stabil sebesar 79,1% (bulan sebelumnya 76,6%) dan tertinggi sejak IKI dirilis. Persentase responden yang menjawab usahanya menurun sebesar 20,9% pada Agustus 2024. Angka tersebut terus turun sejak lima bulan terakhir. Akan tetapi, optimisme pelaku usaha kembali menurun dibandingkan Juli 2024 menjadi sebesar 71,6%, dan masih dikatakan stabil karena persentase pesimisme pelaku usaha juga turun dari 6,0% menjadi 5,9% pada Agustus 2024.

Febri menekankan, Kemenperin mengantisipasi beberapa kebijakan yang berdampak pada kinerja sektor industri dan optimisme pelaku usaha, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan dan Rencana Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis dan Kelompok Makanan tertentu agar pelaku usaha industri mendapatkan kepastian untuk perencanaan yang matang pada proses produksinya.

Kebijakan lain yang perlu diantisipasi yaitu moratorium izin industri pengolahan dan/atau pemurnian logam (smelter) nikel tertentu, pelarangan ekspor produk nikel kelas 2, pengenaan tata niaga atas produk stainless steel billet dan slab guna mendorong hilirisasi dan menjaga ketahanan cadangan biji nikel. Penerapan aplikasi terintegrasi industri logam diharapkan dapat mendukung informasi supply demand yang diperlukan. Kementerian Perindustrian juga akan terus mendorong percepatan perluasan HGBT, percepatan penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), khususnya untuk indutri terdampak seperti keramik, dan kertas, penerapan SNI, serta percepatan pembatasan barang impor dan penegakan hukum impor ilegal.

Untuk mendukung peningkatan produksi industri manufaktur, Kemenperin telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan bahan baku gas bagi sektor industri dan energi. Karenanya, Kemenperin mendorong percepatan pengesahan RPP tersebut karena bisa menjadi game changer bagi industri manufaktur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kris Sasono Ngudi Wibowo menambahkan, peningkatan daya saing Industri Tekstil dapat dibantu dengan pemberlakukan safeguard. Sedangkan bagi industri keramik, BMAD yang sudah dibahas dalam rapat pleno diharapkan dapat segera diberlakukan untuk menghindari banjir produk keramik impor.

Selain itu, Febri juga mengingatkan kepada lembaga penyelenggara Pilkada dan para kontestan Pilkada untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam momentum Pilkada 2024, salah satunya melalui penggunaan tinta berbahan dasar gambir yang tersertifikasi halal dan ber-TKDN seperti pada Pilpres dan Pileg lalu. Ia menjelaskan, berbagai produk dalam negeri juga akan ikut terdampak positif di masa kampanye Pilkada, seperti tekstil, pakaian jadi, maupun pencetakan untuk produksi atribut dan alat peraga kampanye. Juga minyak goreng, gula pasir, kerudung, sarung, kaos, keramik, dan lain sebagainya. "Kami mengimbau agar penyelenggara Pilkada maupun tim Pasangan Calon Kepala Daerah memilih produk dalam negeri, terutama produk Industri Kecil Menengah (IKM)," pungkas Jubir Kemenperin.