Peraturan pemerintah terkait larangan penjualan rokok eceran disebut bisa mengganggu kondisi tenaga kerja di sektor tembakau. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI), Sudarto, menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dengan segala pengaturannya terhadap produk tembakau berpotensi membuka peluang bagi produksi rokok ilegal untuk tumbuh, dan pada gilirannya menyebabkan penurunan penghasilan hingga PHK di pabrik-pabrik rokok legal yang resmi beroperasi.

Menurut Sudarto, keputusan pemerintah ini sangat mengecewakan karena aspirasi dan masukan dari pihaknya tidak diperhatikan selama proses penyusunan beleid tersebut. Padahal selama ini, pihaknya kerap kali menyampaikan aspirasi kepada kementerian/lembaga hingga Presiden untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan regulasi. Akan tetapi, masukan serikat pekerja tidak pernah didengar.

"Namun, sangat disayangkan bahwa transparansi dalam penyusunan aturan ini sangat minim. Informasi mengenai PP ini kami peroleh dari media dan bahkan audensi kami dengan Menteri Kesehatan (Menkes) tidak pernah diterima langsung," kata Sudarto dalam keterangannya ditulis Jumat (16/8/2024).

Dia mengungkapkan federasi juga tak pernah diminta masukkan oleh pemerintah. Mulai dari penyusunan draft hingga akhirnya beleid ini ditandatangani, aspirasi dan masukan dari kalangan serikat pekerja tembakau tidak pernah diakomodir.

Saking mengecewakannya, Sudarto pun mendengar bahwa dalam proses harmonisasi antar kementerian tidak berjalan mulus. Bahkan, ada kementerian yang tidak menandatangani draft tersebut, sekaligus menunjukkan adanya sikap tidak transparan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Ini jadi bukti bahwa ada kekurangan transparansi dalam penyusunan dan pengambilan keputusan ini. Sehingga, menimbulkan keraguan mengenai kepentingan yang mendasari pengesahan PP ini," ujar dia.

Sudarto meyakini bahwa pengesahan PP Kesehatan 28/2024 ini akan menjadi ancaman serius terhadap industri tembakau. Pasalnya, kebijakan ini mengandung berbagai pengetatan yang akan berdampak negatif pada industri tembakau beserta seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Seperti yang marak dibicarakan, pengetatan dalam bentuk larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan dan tempat bermain anak.

Menanggapi risiko tersebut, Sudarto mengaku pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap PP Kesehatan serta konsolidasi internal. Dia tengah melakukan evaluasi atas PP ini dan merencanakan langkah-langkah advokasi baik litigasi maupun non-litigasi.

"Kami akan menentukan langkah selanjutnya dalam waktu dekat untuk memastikan hak-hak pekerja dan keberlanjutan industri tembakau tetap terlindungi," jelasnya.

Satu hal yang pasti, lanjut Sudarto, pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan pekerja di sektor tembakau dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan industri dan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini.

Pemerintah mendorong perluasan pasar non-tradisional bagi produk furnitur (mebel) Indonesia. Subsektor industri ini memiliki nilai tambah tinggi dan secara aktif memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Salah satu upaya membuka pasar non-tradisional dilakukan melalui partisipasi aktif pada Pameran IndexPlus Delhi 2024, platform internasional terkemuka dan terbesar di India, khusus interior, arsitektur dan desain yang berlangsung pada 9-11 Agustus 2024.

"Nilai komitmen bisnis yang berhasil dicatat dari kepesertaan Indonesia pada pameran tersebut adalah sebesar Rp 17 miliar," ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (15/8/2024).

Dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar serta menanggapi tren industri furnitur, pemerintah menyusun strategi yang berfokus kepada lima hal. Pertama, fasilitasi ketersediaan bahan baku. Kedua, fasilitasi ketersediaan SDM terampil.

Ketiga, fasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar. Keempat, fasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kualitas produk. Kelima, fasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri mebel, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas insentif perpajakan berupa tax allowance, serta kemudahan prosedur ekspor produk hilir dan impor bahan baku atau bahan penolong.

"Semua program tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri dapat berdaulat, maju, dan berdaya saing," terang Putu.

Tercatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri mebel pada semester I tahun 2024 sebesar 0,50%. Hal ini merupakan kabar baik, mengingat pada 2 tahun terakhir industri ini mengalami kontraksi.

"Pada tahun 2022, pertumbuhan industri furnitur turun menjadi 1,99%, lalu tahun 2023 menurun ke angka 2,04%. Namun pada semester I - 2024 ini, mengalami peningkatan positif sebesar 0,50%. Meski rentan fluktuatif, di tahun 2021, industri furnitur sempat mengukir pertumbuhan hingga 8,16%," kata Dirjen Industri Agro.

Pada semester I - 2024, produk industri furnitur termasuk mebel dari logam dan plastik, memberikan kontribusi sebesar 1,1% terhadap PDB non migas, dengan nilai kinerja ekspor mencapai USD1,02 Miliar.

Berdasarkan data Expert Market Research, nilai pasar furnitur global tahun 2023 tercatat sebesar US$ 629 Miliar, dan tahun 2024 diproyeksikan tumbuh 5%. Kondisi ini membuka peluang bagi industri furnitur Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar global, salah satunya ke India.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyampaikan progres terbaru pengadaan KRL Commuter Line buatan dalam negeri. Rencananya, PT Industri Kereta Api (INKA) memproduksi 16 rangkaian KRL untuk meningkatkan layanan KCI.

Corporate Secretary KCI, Joni Martinus mengatakan bahwa INKA tengah merampungkan prototipe KRL. Joni menyebut saat ini baru ada satu gerbong yang sudah selesai prototipenya, namun masih harus dievaluasi oleh pihaknya.

Pihaknya diminta untuk memberi masukan, termasuk apa saja kekurangannya. Namun, dia menegaskan kekurangan desain tersebut bukan terletak pada mesinnya.

"Baru prototipe aja. Kemarin sudah jadi satu gerbong dulu. Nanti kalau sudah oke satu rangkaian. Nah, kemarin sudah kita evaluasi dan kita juga ikut melihat langsung gerbong itu yang sudah jadi itu, tapi dalam prototipe belum final," kata Joni di Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Masukan tersebut terkait fasilitas rangkaian KRL, seperti desain bangku. Selain itu, pihaknya juga memberi masukan terkait desain gerbong yang tidak hanya menarik perhatian publik, namun juga untuk kepentingan komersial.

"Cuma ada beberapa yang kita evaluasi, yang minor lah, misalnya gini, spek-spek yang harus kita desain gerbong tidak hanya untuk public interest, tapi juga untuk misalnya keperluan komersial, misalnya motif-motif arsirannya. Lebih kepada desain yang bodi. Bukan seperti mesinnya karena itu sudah standar," jelasnya.

Sebelumnya, INKA menargetkan pada triwulan I-2025 rangkaian kereta tersebut sudah bisa mulai dikirimkan ke KCI secara bertahap. Setelah pengiriman pertama, akan ada pengiriman setiap dua bulan sekali.

"Delivery-nya kalau KRL nanti di 16 trainset yang baru. Kita akan mulai deliver trainset pertama di triwulan I 2025. Setelah itu, nanti sampai 2025 setiap 2 bulan kami akan deliver," ujar Direktur Utama INKA, Eko Purwanto, Jakarta, Sabtu (30/12/2023) lalu.

Pengenaan tarif Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk komoditas keramik tinggal menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pasalnya Kementerian Perdagangan mengatakan hasil penghitungan bersama Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah dilaporkan.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan mengatakan bahwa bea masuk Anti-Dumping yang akan dikenakan berkisar 40-50%. Hal itu seperti yang telah disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya.

"Kalau keputusannya sudah disampaikan tinggal tunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan). (Hasil KADI) iya sudah disampaikan oleh Mendag," kata Kasan di sela agenda Gambir Talk 15 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Terkait penetapan BMAD 200%, Kasan menjelaskan bahwa angka itu keluar dari rekomendasi KADI saja dan belum mempertimbangkan keputusan dari pihak pemerintah. Selain itu juga mempertimbangkan dari perusahaan hingga dampak kepada industri.

"Itu hasil penyelidikan dari KADI, yang tidak kooperatif waktu itu, direkomendasi KADI ya 199,8% dibulatkan jadi 200%. Tapi itu kan belum jadi keputusan pemerintah. Itu kan hanya mengikuti berapa margin yang ditemukan, setelah itu baru pemerintah yang memutuskan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga telah mengatakan aturan Anti-Dumping ini sudah selesai disusun, terutama untuk produk keramik. Saat ini draf aturan BMAD tersebut sedang ia pelajari.

"Kami sudah rapat, sudah selesai, tadi komite anti dumping ya, (draf aturan dari) komite anti dumping sudah disampaikan ke saya, lagi saya pelajari, mudah-mudahan besok sudah selesai," kata Zulhas di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Setelah dipelajari, Zulhas akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar aturan ini dapat segera diberlakukan. Ia menyebut besaran bea masuk Anti-Dumping yang dikenakan berkisar 40-50%.

"Saya akan kirimkan hasilnya (review dan surat rekomendasi Kemendag) ke Kementerian Keuangan biar dia masuk (bisa segera diresmikan aturan) Anti-Dumping kira-kira rata-rata ya 40-50% dikenakan," ucap Zulhas.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah selesai menyusun Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk komoditas keramik.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan mengatakan seperti yang telah disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa bea masuk Anti-Dumping yang akan dikenakan berkisar 40%-50%.

"Kalau keputusannya sudah disampaikan tinggal tunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan). (Hasil KADI) iya sudah disampaikan oleh Mendag," kata Kasan di sela agenda Gambir Talk 15, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Terkait penetapan BMAD 200%, Kasan menjelaskan bahwa angka itu keluar dari rekomendasi KADI saja dan belum mempertimbangkan keputusan dari pihak pemerintah. Selain itu juga mempertimbangkan dari perusahaan hingga dampak kepada industri.

"Itu hasil penyelidikan dari KADI, yang tidak kooperatif waktu itu, direkomendasi KADI ya 199,8% dibulatkan jadi 200%. Tapi itu kan belum jadi keputusan pemerintah. Itu kan hanya mengikuti berapa margin yang ditemukan, setelah itu baru pemerintah yang memutuskan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga telah mengatakan aturan Anti-Dumping ini sudah selesai disusun, terutama untuk produk keramik. Saat ini draf aturan BMAD tersebut sedang ia pelajari.

"Kami sudah rapat, sudah selesai, tadi komite anti dumping ya, (draf aturan dari) komite anti dumping sudah disampaikan ke saya, lagi saya pelajari, mudah-mudahan besok sudah selesai," kata Zulhas di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang, Kab. Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Setelah dipelajari, Zulhas akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar aturan ini dapat segera diberlakukan. Ia menyebut besaran bea masuk Anti-Dumping yang dikenakan berkisar 40-50%.

"Saya akan kirimkan hasilnya (review dan surat rekomendasi Kemendag) ke Kementerian Keuangan biar dia masuk (bisa segera diresmikan aturan) Anti-Dumping kira-kira rata-rata ya 40-50% dikenakan," ucap Zulhas.

Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) menolak aturan larangan penjualan rokok diberlakukan. Kebijakan yang disoroti adalah larangan penjualan rokok batangan (keteng) dan larangan penjualan rokok 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

Adapun larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sekretaris Umum Perpeksi Wahid mengatakan modal penjualan dari toko kelontong sendiri diserbu cukup kecil berkisar Rp 5 jutaan. Jika kebijakan itu diberlakukan maka diprediksi akan menggerus pendapatan dari pedagang bahkan diprediksi bisa gulung tikar.

Kondisi itu terjadi karena pendapatan dari rokok sendiri cukup besar untuk pedagang kelontong hingga 60%-70%. Ditambah biasanya konsumen membeli rokok juga akan membeli produk lain, jadi pendapatannya akan lebih besar tergerusnya.

"Jadi memang kenyataanya mungkin bisa 60% diperkirakan gulung tikar. Karena menarik pelanggan itu yang tadinya beli rokok, ya tiba-tiba beli kopi, nanti minuman-minum itu dipajang nanti itu dibeli. Jadi impact-nya kalau nggak ada rokok besar," kata dia dalam konferensi pers, Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Padahal menurut dia penjualan batangan membantu selera konsumen yang menengah bawah.

"Kalau nggak boleh menjual eceran, itu pasti terdampak, sebesar apa sih modal pedagang kelontong antara Rp 5 jutaan, kalau rokok kan macam-macam, selera konsumen kan macam-macam, kalau dilihat modal pelaku usaha tidak akan mampu ujung-ujungnya akan kalah dengan pelaku usaha lainnya," jelas dia.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi juga menegaskan pihaknya menolak aturan larangan penjualan rokok itu. Karena menurutnya omzet dari ritel kecil atau UMKM didominasi dari penjualan rokok.

"Anggota koperasi kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok omzetnya 50% dengan aturan ini menekan kami pelaku ritel. Di mana kami tidak melakukan pelanggaran penjualan pembatasan usia makin overlapping. Kami menolak kami akan upayakan PP ini dibatalkan," tegasnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budiharjo Iduansjah mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Salah satu yang dibahas juga terkait dengan aturan larangan penjualan rokok.

Aturan larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Kita ada perjanjian dengan pak Budi Menkes untuk ketemu," kata dia dalam konferensi pers Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Budi mengatakan pertemuan itu dijanjikan pada pekan ini. Namun dia belum mengetahuinya lebih lanjut. "Pertemuan sama Menkes memang kita sudah dijanjikan minggu ini," jelasnya.

Meski begitu, Budi mengatakan pembahasannya tidak berfokus terkait aturan larangan penjualan rokok. Ada juga pembahasan lain terutama terkait dengan izin terkait obat.

"Ada juga yang lain (pembahasan selain aturan rokok) ada dua selain ini. Ada soal implementasi Watson, Gardian itu ada kesulitan izin izin, intinya anggota kita ada yang kesulitan (tanda pada) hijau harus izin. Jadi nggak ini doang, untuk memberikan masukan yang lebih dinamis untuk sektor perdagangan," jelas dia.

Pelaku usaha dari ritel hingga pedagang kecil menolak aturan larangan penjualan rokok. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menegaskan pihaknya menolak aturan larangan penjualan rokok itu. Karena menurutnya omzet dari ritel kecil atau UMKM didominasi dari penjualan rokok.

"Anggota koperasi kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok omzetnya 50% dengan aturan ini menekan kami pelaku ritel. Di mana kami tidak melakukan pelanggaran penjualan pembatasan usia makin overlapping. Kami menolak kami akan upayakan PP ini dibatalkan," kata dia dalam konferensi pers Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro juga menolak aturan tersebut diberlakukan. Karena di dalam pengelolaan pasar banyak pedagang kecil yang menjual rokok.

Kemudian banyak juga pasar yang berdekatan dengan sekolah. Bahkan di dalam pasar sendiri terdapat taman bermain anak. Jadi, diakui akan cukup merugikan para pedagang pasar.

"Kita merasa kalau PP 28 2024 itu disahkan, diterapkan, implementasinya akan sangat-sangat susah. Bicara jarak 200 meter, lokasi pendidikan itu ada yang sebelahan, toko kelontong dan lain lain, kebetulan kami penyusun standar nasional, di sini mengatur tata bangunan, harus ada fasilitas kesehatan, ruang merokok, kemudian tempat ruang bermain anak, kalau 200 meter, berarti kan ini 0 meter," jelasnya.

Karena merugikan pedagang pasar, pihaknya mendorong agar aturan itu ditinjau kembali, atau dihapus pasal terkait dengan aturan larangan rokok. Menurutnya salah satu aturan terkait jarak larangan penjualan rokok, juga dinilai akan sulit diimplementasikan.

"Sebaiknya itu yang harus di-review kembali atau dihapus saja. Karena sebetulnya pembatasan-pembatasan ini sudah ada tadi ruang-ruang rokok tersendiri. Rokok kan ada ruang khusus, bahwa tidak ada analisanya, 200 meter itu dari mana angkanya, itu tidak bisa diterapkan di lapangan," ujar dia.

Dalam konferensi pers tersebut ada beberapa asosiasi, hadir juga Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo), Anang Zunaedi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah

Kemudian ada Perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Herninta Defayanti, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Nicholas Mandey dan Sekretaris Umum PERPEKSI, Wahid.

Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) mengatakan dampak yang akan dialami oleh pedagang warung kelontong jika aturan larangan penjualan rokok diberlakukan.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sekretaris Umum Perpeksi Wahid mengatakan modal penjualan dari toko kelontong sendiri diserbu cukup kecil berkisar Rp 5 jutaan. Jika kebijakan itu diberlakukan maka diprediksi akan menggerus pendapatan dari pedagang bahkan diprediksi bisa gulung tikar.

Kondisi itu terjadi karena pendapatan dari rokok sendiri cukup besar untuk pedagang kelontong hingga 60%-70%. Ditambah biasanya konsumen membeli rokok juga akan membeli produk lain, jadi pendapatannya akan lebih besar tergerusnya.

"Jadi memang kenyataanya mungkin bisa 60% diperkirakan gulung tikar. Karena menarik pelanggan itu yang tadinya beli rokok, ya tiba-tiba beli kopi, nanti minuman-minum itu dipajang nanti itu dibeli. Jadi impact-nya kalau nggak ada rokok besar," kata dia dalam konferensi pers, Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia mengakui memang aturan tersebut sangat memukul pedagang toko kelontong. Karena pembeli dari rokok itu sendiri juga dari kalangan menengah bawah, jadi jika dilarang penjualan rokok batangan (keteng) maka akan merugikan pedagang kelontong.

"Kalau nggak boleh menjual eceran, itu pasti terdampak, sebesar apa sih modal pedagang kelontong antara Rp 5 jutaan, kalau rokok kan macam-macam, selera konsumen kan macam-macam, kalau dilihat modal pelaku usaha tidak akan mampu ujung-ujungnya akan kalah dengan pelaku usaha lainnya," jelas dia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri. Menurut Agus, sektor tekstil justru terkontraksi 0,03% secara tahunan (year on year/yoy) di tengah industri pengolahan lain yang mengalami pertumbuhan.

Agus menyebut terpuruknya sektor tekstil disebabkan penurunan produksi. Hal ini berkaitan dengan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik.

"Industri tekstil dan pakaian jadi justru mengalami terkontraksi sebesar 0,03% (y-on-y). Ini diakibatkan oleh penurunan produksi tekstil seiring lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik," ungkap Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2024).

Selanjutnya, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga ikut tumbuh melambat, yaitu sebesar 1,93% (yoy). Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi alas kaki seiring penutupan beberapa pabrik dampak penurunan permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan terjadi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Agus menerangkan, industri pengolahan sebenarnya konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional, yang tercermin pada capaian triwulan II-2024 sebesar 18,52%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 18,26%. Atas kontribusinya, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan II, yaitu 0,79 persen.

"Untuk triwulan II-2024, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas mencapai 4,63% (yoy), sedikit turun dari pertumbuhan pada triwulan I-2024 yang sebesar 4,64 persen," terang dia.

Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Contohnya industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,53% karena didukung peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman seiring adanya momen Idul Fitri dan Idul Adha, serta panen raya padi yang mendorong dari sisi penyediaan.

Berikutnya, industri logam dasar tumbuh 18,07 persen karena didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional. Selain itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 8,01 persen sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri.

Meski begitu, sektor manufaktur Indonesia kini menghadapi tantangan dengan terkontraksinya Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur pada Juli. Hal ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pihak berwenang agar waspada.

PMI manufaktur Indonesia tercatat merosot ke level 49,3 poin menjadi fase kontraksi. Padahal selama 34 bulan berturut turut sebelumnya PMI Manufaktur Indonesia mampu bertahan di level ekspansi.

Kondisi sama juga dialami pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 yang turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Ini menunjukkan kepercayaan diri atau tingkat optimisme para pelaku industri yang menurun. Salah satunya karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas," imbuhnya.

Agus optimistis, kinerja industri manufaktur di tanah air masih bisa bangkit kembali kalau didukung dengan kebijakan-kebijakan yang probisnis. Kebijakan tersebut antara lain ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor.

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menolak aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum HIPPINDO Budiharjo Iduansjah mengatakan di dalam mal atau pusat perbelanjaan banyak ritel yang juga menjual rokok. Dalam lokasi yang sama pusat perbelanjaan juga terdapat tempat bermain anak.

Jika ada larangan penjualan rokok yang diatur dalam PP tersebut, maka dampaknya akan menurunkan pendapatan peritel itu sendiri. Dia menyebut angkanya bisa mencapai Rp 21 triliun per tahunnya.

"Data penjualan rokok di kami itu 15% dari ritel modern dan itu 53%. Kalau toko kami nggak boleh jual bisa kehilangan pendapatan Rp 21 triliun per tahun," kata dia dalam konferensi pers Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024 di kawasan Cikini Jakarta Pusat Selasa (13/8/2024).

Budi meminta agar larangan itu bisa ditinjau ulang. Karena menurutnya pihaknya bisa membantu pemerintah untuk mengedukasi anak-anak untuk bahaya rokok.

Hal ini dia bisa lakukan di tempat bermain anak misalnya di dalam mal. Karena letak antara ritel yang menjual rokok dengan tempat bermain ada di tempat yang sama.

"Contoh misalnya di mal ada funworld itu tempat permainan anak di mal itu pasti 200 m. Nah Hippindo bisa misalnya mumpung anak-anak kita bermain, kita pasang pemberitahuan bahaya rokok. Atau saat main game ada tv tentang bahaya rokok," jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menegaskan pihaknya menolak aturan larangan penjualan rokok itu. Karena menurutnya omzet dari ritel kecil atau UMKM didominasi dari penjualan rokok.

"Anggota koperasi kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok omzetnya 50% dengan aturan ini menekan kami pelaku ritel. Di mana kami tidak melakukan pelanggaran penjualan pembatasan usia makin overlapping. Kami menolak kami akan upayakan PP ini dibatalkan," tegasnya.

Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami tekanan. Sektor ini tertekan karena kalah saing dengan produk impor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, sektor manufaktur tumbuh sebesar 3,95% yoy pada kuartal II 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh industri logam dasar, industri kimia dan makanan minuman.

Sementara, beberapa industri termasuk tekstil dan produk tekstil masih tertekan.

"Ini yang terdera, terkena dan tertekan oleh banyak hal. Mungkin demandnya masih memadai, tapi karena kompetisi dari impor makanya kemarin menteri perindustrian, menteri perdagangan meminta dan sekarang sedang dalam proses dalam bentuk apakah anti dumping, apakah bea masuk untuk menjaga, memproteksi industri dalam negeri," terangnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Sri Mulyani, menyebut industri alas kaki tumbuh 1,9%, industri TPT 0%, industri mesin minus 1,8%, dan industri karet 2,1%.

"Tekstil tumbuhnya sangat tipis itu 0% atau nggak tumbuh nol stagnan," ujarnya,

Dia mengatakan, menteri terkait akan mengambil langkah terkait industri tekstil ini. Perlindungan untuk industri tekstil ini akan keluar dalam bentuk peraturan menteri keuangan.

"Ini yang menggambarkan memang area manufaktur yang sedang mengalami tekanan, entah itu tekanan saingan barang impor, oleh karena itu menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah nanti keluarnya dalam peraturan menteri keuangan, entah menggunakan bea masuk, entah pakai cara tarif atau cara yang lain," ujarnya,