Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa guna menjamin ketersediaan bahan baku industri, keberlangsungan industri dan daya saing, serta peningkatan nilai tambah.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan rapat terbatas mengenai Badan Pengelola Dana Kakao dan Kelapa di Jakarta, Rabu (10/7/2024). Ratas tersebut memutuskan pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan membentuk 2 kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Selanjutnya, penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

"BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015, namun saat ini berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada tahun 2023.

Agus menambahkan, selama periode 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3% per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Adapun pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62% bahan baku biji kakao.

Sementara itu hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan saat ini masih ada kelapa bulat yang diekspor. Hal ini mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55%. Di sisi lain, Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan global sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar.

Agus berharap kelembagaan kakao dan kelapa akan memberikan dampak positif pada petani dan industri. Melalui kelembagaan ini, petani dapat merasakan manfaat meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen. Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita agar pemerintah kembali mempergunakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor atau membuat aturan baru.

Airlangga mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan dan rencana terakit dengan usulan Kembali ke aturan lama atau membuat aturan baru. Saat ini pemerintah sendiri tengah focus pada evaluasi Permendag No. 8/2024 yang merupakan revisi ketiga Permendag 36/2023 itu.

"Belum ada rencana itu," kata Airlangga, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga mengatakan, bisa dilakukan evaluasi atas kebijakan pemerintah tersebut. Untuk tahapan awalnya, menurutnya pemerintah perlu mengecek hal-hal apa yang dapat dilakukan.

Sedangkan untuk usulan Agus Gumiwang untuk dibentuk aturan baru hasil dari spin off Permendag 8/2024, menurutnya juga belum ada bahasan. Agus sendiri mengusulkan Permendag baru khusus untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan.

"Belum ada, pangan juga belum ada yang usulkan, pangan relatif aman. Pangan itu badan pangan domainnya," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, kedua usulan ini disampaikan gus umiwang dengan berpegang kepada pentingnya keberadaan pertimbangan teknis (Pertek) yang dikeluarkan Kemenperin dalam aktivitas impor. Adapun penggunaan Pertek tersebut dihapuskan dalam Permendag No. 8/2024 yang merupakan revisi ketiga Permendag 36/2023 itu.

"Saya usulkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) agar Permendag 8 tidak perlu direvisi," kata Agus, kepada awak media di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," sambungnya.

Namun apabila tidak memungkinkan kembali ke Permendag 36/2023, pihaknya mengusulkan agar dibentuk aturan baru hasil dari spin off Permendag 8/2024. Permendag baru ini khusus untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Menurutnya, bisa menjadi jalan keluar untuk solusi jangka panjang demi keadilan bagi industri.

"Itu di spin off dari Permendag 8 diatur dalam Permendag baru. Jadi Permendag 8-nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan tetap hidup tetap aktif. Nah spin off ini kalau alih hukumnya bisa disebut sebagai teks spesialis ya, bisa saja ya itu untuk mengatur," ujarnya.

Melalui pemisahan ini, menurutnya sejumlah kebijakan juga dapat dipisahkan dan disesuaikan selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri, termasuk terkait penggunaan Pertek dari Kemenperin. Hal ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh Kemenperin dan Kementerian Perdagangan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah. Dalam pengelolaannya akan dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada BPDPKS dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa. Penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

"BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Agus menyebut Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 sebagai negara penghasil biji kakao hingga 2015, namun saat ini berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada 2023.

Selama periode 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3% per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi.

Industri pengolahan kakao, kata Agus, saat ini harus mengimpor 62% bahan baku biji kakao. Sementara itu, hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan masih ada kelapa bulat yang diekspor.

Hal ini mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55%. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar.

Adanya kelembagaan kakao dan kelapa diharapkan akan memberikan dampak positif pada petani dan industri.

"Manfaat bagi petani meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen. Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi," beber Agus.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah. Dalam pengelolaannya akan dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada BPDPKS dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa. Penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

"BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Agus menyebut Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 sebagai negara penghasil biji kakao hingga 2015, namun saat ini berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada 2023.

Selama periode 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3% per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi.

Industri pengolahan kakao, kata Agus, saat ini harus mengimpor 62% bahan baku biji kakao. Sementara itu, hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan masih ada kelapa bulat yang diekspor.

Hal ini mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55%. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar.

Adanya kelembagaan kakao dan kelapa diharapkan akan memberikan dampak positif pada petani dan industri.

"Manfaat bagi petani meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen. Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi," beber Agus.

Induk BUMN Pertahanan atau DEFEND ID PT Len Industri (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun untuk tahun 2025. Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat rapat dengan PT Len.

"Mengacu pada hasil rapat komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN tanggal 7 Juni 2024, terdapat usulan Penyertaan Modal Negara untuk tahun 2025 sebagai berikut. Pertama PLN sebesar Rp 3 triliun, PT Len Industri sebesar Rp 2 triliun, dan PT Danareksa sebesar Rp 2 triliun," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dalam rapat tersebut Direktur Utama Len Industri Boby Rasidin menjelaskan, pihaknya berkomitmen mewujudkan pemenuhan alutsista atau alat utama sistem senjata berteknologi modern untuk pertahanan negara. Teknologi yang akan diadopsi fokus pada alat yang strategis bagi konsep pertahanan Indonesia.

Dalam periode 2025 sampai 2029 Boby menyebut pihaknya membutuhkan investasi dan pendanaan sebesar Rp 7,41 triliun. Dari Jumlah tersebut 43% di antaranya berasal dari PMN.

"Sampai tahun 2029 itu kami menghitung investasi sekitar Rp 7,41 triliun, di mana kami harapkan itu dari PMN sampai tahun 2029 itu 46,8%. Lalu 43% itu adalah pengembangan mandiri kami sendiri. Sedangkan 7,9% itu pengembangan dengan partnership," bebernya.

Berdasarkan paparannya, berikut rincian investasi strategis PT Len Industri hingga 2029:

- Fasilitas Industri Radar
- Fasilitas Produksi Unmanned System
- Fasilitas Produksi N219
- Fasilitas Pendukung Produksi
- Peningkatan kapasitas Bisnis Aerostructure
- Peningkatan Kapasitas Bisnis MRO
- Pembangunan Infrastruktur Kapal Selam
- Akuisisi Galangan Kapal
- Pabrik AN Pulau Jawa
- Power as Service BTS
- Green Hydrogen
- Fasilitas Produksi Munisi Kaliber Kecil
- Modernisasi lini produksi Senjata
- Revitalisasi lini Pendukung Produk Pertahanan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) dapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Badan pengelola dana sawit itu diminta untuk ikut mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini diputuskan Jokowi dalam rapat internal mengenai pengembangan komoditas kakao dan kelapa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan ada pungutan baru dalam bentuk apapun kepada pengusaha kakao dan kelapa.

Pasalnya kebanyakan pengusaha kakao dan kelapa adalah petani kecil. Maka dari itu pungutan baru tidak akan dibebankan kepada pengusaha kakao dan kelapa.

"Karena gini, kalau hanya kelapa saja, kakao saja, kan itu petani rakyat ya dan sekarang lagi sunset, lagi turun, kakaonya. Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan nggak mungkin, berat kan," tutur Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Selama ini BPDPKS bertugas untuk menghimpun dana pungutan ekspor dari pengusaha kelapa sawit yang mau menjual komoditas ke luar negeri. Terakhir, pungutan sawit sepanjang 2023 mencapai Rp 32,42 triliun.

Dari dana itu, BPDKPS ditugaskan untuk membuat program pengembangan kelapa sawit, mulai dari program peremajaan sawit rakyat, program hilirisasi sawit menjadi biodiesel, dan riset soal produk kelapa sawit.

Artinya dengan tugas baru ini, dana sawit yang dihimpun dari pengusaha kelapa sawit bakal dikucurkan juga untuk mengelola kakao dan kelapa.

Tambahan Dana ke BPDPKS

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BPDPKS akan mendapatkan dana tambahan dengan adanya tugas baru ini.

Bukan dari pungutan ke pengusaha sawit, melainkan dari bea keluar kakao yang bisa dikonversi menjadi pajak ekspor. Jumlahnya sendiri berkisar 0-15% dari harga kakao, per tahunnya jumlahnya bisa mencapai Rp 46,9 juta.

"Kalau untuk kakao kan sekarang sudah ada namanya bea keluar yang besarnya 15%. Nah, bea keluar itu akan dikonversi menjadi pajak ekspor. Pada saat dia dikonversi menjadi pajak ekspor itu kan bisa menjadi dikelola oleh BPDPKS," ujar Airlangga usai menghadiri rapat yang sama dengan Zulhas.

Sementara itu untuk komoditas kelapa sampai saat ini memang belum ada bea ekspornya. "Yang kelapa sementara ini belum. Kita belum bicara pajak ekspor, kita lihat lagi," sebutnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas baru untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDKS). Bila selama ini hanya mengurus kelapa sawit, wewenangnya ditambahkan untuk pengelolaan kakao dan kelapa.

Hal ini diputuskan Jokowi dalam rapat internal mengenai pengembangan komoditas kakao dan kelapa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan Jokowi setuju agar BPDPKS membuat sebuah unit kerja baru untuk pengelolaan komoditas kakao dan kelapa.

"Tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung disitu, tambah satu divisi, yaitu kakao dan kelapa," sebut Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Menurut Zulhas produksi kakao dan kelapa saat ini sedang anjlok. Maka dari itu pemerintah ingin menggenjot pengembangannya dengan dana tambahan dari pungutan kelapa sawit yang dikelola oleh BPDPKS. Nantinya, BPDKPS akan membuat program pembibitan hingga riset soal kelapa dan kakao juga.

"Jadi subsidi silang, pembibitan, riset dan segala macem mengenai kelapa dan kakao ini nanti digabungkan ke BPDPKS," jelas Zulhas.

Selama ini BPDPKS bertugas untuk menghimpun dana pungutan ekspor dari pengusaha kelapa sawit yang mau menjual komoditas ke luar negeri. Terakhir, pungutan sawit sepanjang 2023 mencapai Rp 32,42 triliun.

Dari dana itu, BPDKPS ditugaskan untuk membuat program pengembangan kelapa sawit, mulai dari program peremajaan sawit rakyat, program hilirisasi sawit menjadi biodiesel, dan riset soal produk kelapa sawit.

Lalu, apakah pengusaha kakao dan kelapa diharuskan juga membayar pungutan ekspor seperti pengusaha kelapa sawit? Zulhas menegaskan tidak akan ada pungutan baru dalam bentuk apapun.

Pasalnya kebanyakan pengusaha kakao dan kelapa adalah petani kecil. Maka dari itu pungutan baru tidak akan dibebankan kepada pengusaha kakao dan kelapa.

"Karena gini, kalau hanya kelapa saja, kakao saja, kan itu petani rakyat ya dan sekarang lagi sunset, lagi turun, kakaonya. Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan nggak mungkin, berat kan," tutur Zulhas.

Simak juga Video 'Di Depan Para Bupati, Jokowi Bandingkan Inflasi RI dengan Argentina-Turki':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah kembali mempergunakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor atau membuat aturan baru soal impor. Menurutnya, hal ini lebih baik ketimbang merevisi Permendag No. 8/2024.

Usulan ini disampaikannya dengan berpegang kepada pentingnya keberadaan pertimbangan teknis (Pertek) yang dikeluarkan Kemenperin dalam aktivitas impor. Adapun penggunaan Pertek tersebut dihapuskan dalam Permendag No. 8/2024 yang merupakan revisi ketiga Permendag 36/2023 itu.

"Saya usulkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) agar Permendag 8 tidak perlu direvisi," kata Agus, kepada awak media di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena
dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," sambungnya.

Agus sendiri menilai, keberadaan Pertek sangat penting. Pasalnya, Pertek mengatur lalu lintas, neraca perdagangan, hingga mengatur kemampuan industri dalam negeri. Hal ini bisa menjadi salah satu jaring pengaman dalam melindungi industri dalam negeri.

Namun apabila tidak memungkinkan kembali ke Permendag 36/2023, pihaknya mengusulkan agar dibentuk aturan baru hasil dari spin off Permendag 8/2024. Permendag baru ini khusus untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Menurutnya, bisa menjadi jalan keluar untuk solusi jangka panjang demi keadilan bagi industri.

"Itu di spin off dari Permendag 8 diatur dalam Permendag baru. Jadi Permendag 8-nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan tetap hidup tetap aktif. Nah spin off ini kalau alih hukumnya bisa disebut sebagai teks spesialis ya, bisa saja ya itu untuk mengatur," ujarnya.

Melalui pemisahan ini, menurutnya sejumlah kebijakan juga dapat dipisahkan dan disesuaikan selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri, termasuk terkait penggunaan Pertek dari Kemenperin. Hal ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh Kemenperin dan Kementerian
Perdagangan.

Di samping itu, Agus juga menyoroti tentang perubahan Permendag terkait tata kelola importasi ini yang direvisi berkali-kali hingga membuat pelaku industri kebingungan dan menyulitkan pelaku usaha untuk menghadapi gempuran barang impor murah. Akibatnya terlihat dari banyaknya penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Akhrinya, ia pun mengusulkan adanya penetapan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) yang juga telah disetujui Presiden Jokowi dalam Ratas kemarin. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya jangka pendek dalam melindungi produk-produk dalam negeri dari gempuran produk asing murah.

"Kita hanya punya waktu yang sempit untuk menghadapi gempuran-gempuran dari barang-barang dari negara tertentu tersebut yang harganya jauh lebih murah," pungkasnya.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggunakan bahan bakar alternatif dari limbah industri, biomassa hingga sampaj perkotaan untuk memproduksi semen.

Hal tersebut seperti diungkapkan, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari. Salah satu penerapan prinsip ekonomi sirkular yang dilakukan SIG dalam kegiatan produksi, adalah melalui penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah industri, biomassa, dan sampah perkotaan yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF).

"Kami memulihkan keberadaan energi atau mineral pada limbah yang sebelumnya tidak termanfaatkan, menjadi alternatif pengganti atas sumber daya alam yang dipakai dalam produksi semen dengan tetap memenuhi standar untuk menjaga kualitas produk dan kepatuhan lingkungan," kata Reni, dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ia menambahkan, selain pemanfaatan bahan bakar alternatif, proses produksi di pabrik-pabrik SIG ditunjang dengan implementasi plant digitalization melalui pemanfaatan machine learning, big data dan artificial intelligence untuk optimasi kegiatan produksi untuk mencapai efisiensi penggunaan energi dan peningkatan produktivitas. SIG juga melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dengan emisi lebih rendah tetapi memiliki kualitas yang setara di kelas peruntukannya yang disebut dengan green cement.

Untuk mendorong percepatan capaian penurunan emisi karbon, SIG juga mengembangkan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya pada unit-unit operasionalnya, serta optimasi gas panas buang dari proses produksi semen(Waste Heat Recovery Power Generation).

"Pada 2023, penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif di seluruh pabrik SIG mengalami peningkatan mencapai 1,65 juta ton. SIG juga berhasil mengurangi emisi GRK cakupan 1 (dari operasional) sebesar 4,9 juta ton GRK dibandingkan baseline tahun 2010. Sedangkan pada cakupan 2 (emisi tidak langsung dari energi listrik) berhasil diturunkan sebanyak 0,15 juta ton GRK," kata Reni.

Beberapa produk SIG tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah karbon dibandingkan semen konvensional, di antaranya semen curah untuk berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan stabilisasi tanah, semen masonry untuk aplikasi non-struktural, serta produk turunan semen inovatif seperti beton berpori untuk membantu penyerapan air ke dalam tanah, beton cepat kering untuk perbaikan jalan dalam waktu singkat dan menghindari kemacetan karena penutupan jalan, serta beton dekoratif yang estestis.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan bahwa saat ini, SIG terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan sebagai upaya partisipatif dalam percepatan pencapaian target Net Zero Emission 2050. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan PT Bina Karya (Persero), untuk penyediaan solusi bahan bangunan termasuk produk berbahan dasar semen, green cement, produk turunan semen dan bahan bangunan dalam proyek pembangunan IKN.

"Solusi bahan bangunan ramah lingkungan dari SIG sangat relevan dengan konsep pembangunan IKN sebagai smart and green city. Dalam pembangunan IKN ini tentunya SIG memenuhi persyaratan, baik dari produknya yang bersifat green dan mengandung nilai TKDN tinggi, serta solusi yang menjawab tantangan pembangunan infrastruktur saat ini. Misalnya produk beton berpori dan paving porous yang memiliki kemampuan meresapkan air dengan baik dapat mendukung pembangunan IKN yang mengusung konsep kota spons," tutur Vita Mahreyni.

Sementara pada pembangunan infrastruktur jalan dapat menggunakan beton yang dapat kering dalam hitungan jam setelah diaplikasikan. SIG juga siap memasok Soil Stabilisation untuk meningkatkan kekuatan dan daya dukung tanah lunak yang menjadi salah satu tantangan pembangunan di IKN, dengan memperbaiki dan meningkatkan sifat teknik tanah sehingga tanah yang distabilisasi akan cocok untuk konstruksi jalan atau bangunan.

"SIG sangat mendukung program-program yang mengedepankan keberlanjutan atau sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujar Vita Mahreyni.

Produsen mobil listrik China, BYD berencana membangun pabrik di Turki senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,2 triliun (kurs Rp 16.200). Informasi tersebut diumumkan oleh pemerintah Turki.

Menurut pernyataan pemerintah Turki, CEO BYD Wang Chuanfu dan Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki Mehmet Fatih Kaci menandatangani perjanjian di Istanbul. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut menghadiri upacara penandatanganan tersebut.

"Kami bertujuan untuk memenuhi permintaan kendaraan energi baru yang terus meningkat di kawasan ini dan menjangkau konsumen di Eropa," bunyi pernyataan perwakilan BYD seperti dikutip dari CNN, Rabu (10/7/2024).

Pengumuman tersebut disampaikan beberapa hari setelah bea tambahan sementara atas impor kendaraan listrik buatan China ke Uni Eropa mulai berlaku.Tarif tersebut berkisar antara 17,4% hingga 37,6% yang ditujukan untuk menghentikan membanjirnya mobil murah China.

Turki berada dalam kesatuan pabean dengan Uni Eropa. Artinya, kendaraan dapat diekspor dari negara tersebut tanpa dikenakan tarif. Berdasarkan perjanjian dengan Turki, BYD akan menginvestasikan sekitar US$ 1 miliar di pabrik tersebut.

Pabrik tersebut akan mampu memproduksi 150.000 kendaraan listrik dan hibrid setiap tahunnya. Pabrik tersebut diharapkan mulai berproduksi pada akhir tahun 2026 dan menyediakan sebanyak 5.000 lapangan kerja.

Sementara itu, BYD belum memberikan tanggapan saat dimintai keterangan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan fakta mengejutkan. Dia bilang banyak sekali pengusaha kelapa sawit tak punya NPWP, padahal berkas ini penting untuk penarikan pajak.

Tanpa NPWP, perusahaan pun pada akhirnya tak bisa ditagih pajak oleh negara. Hal ini membuat penerimaan negara berkurang.

Luhut mengatakan hal ini terungkap karena pemerintah banyak melakukan digitalisasi pelayanan, dengan digitalisasi banyak sekali penyimpangan terungkap.

"Masak ada sampai sekian banyak perusahaan misalnya di kelapa sawit, NPWP-nya aja nggak punya. NPWP yang nggak punya kan terus PPH badan semua juga kan nggak bisa ditagih," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Eks Menko Polhukam itu menyatakan masalah ini akan dibereskan pemerintah dengan terus melakukan digitalisasi. Salah satunya adalah mempercepat penerapan government technology (Govtech).

"Nah ini yang sekarang kita mau bereskan. Makanya govtech itu menjadi isu pemerintah," sebut Luhut.

Soal penurunan penerimaan negara yang terjadi karena pungutan pajak maupun non pajak sumber daya alam berkurang, Luhut bilang hal itu memang tak terhindarkan. Pasalnya, harga komoditas dunia memang sedang lesu.

Maka dari itu, pemerintah harus berpikir efisiensi tata kelola agar penerimaan yang belum bisa ditarik negara bisa dikumpulkan.

"Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas saja. Efisiensi itu menjadi sangat penting," tegas Luhut.

"Dengan Simbara itu dengan batu bara. Kemudian nikel, dan juga sekarang timah, kemudian juga kelapa sawit. Itu kan semua penerimaan negara yang banyak potensinya yang belum kita ambil," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat internal membahas lahan sawit ilegal di dalam hutan. Dalam catatan detikcom, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan di Indonesia ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyelesaian lahan sawit ilegal ini sendiri pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110 a dan b UU Cipta Kerja. Penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diketok, bila dihitung waktunya seharusnya semua sudah selesai akhir 2023 yang lalu.

Namun, kini 3 tahun sudah lewat, pemerintah ingin mempercepat proses penyelesaian lahan sawit tersebut. Pemerintah ingin menyelesaikan urusan legalitas untuk 3,3 juta hektare lahan sawit yang ilegal untuk menjadi legal.

"Di UU Cipta Kerja, memberikan kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat," ungkap Airlangga ditemui usai rapat internal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Perlu diketahui, dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun."

Sementara itu, Pasal 110 b menyatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif."

Nah Airlangga bilang Jokowi meminta agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini segera dikebut selama 1 bulan ke depan. Termasuk pengurusan sanksi apabila ada lahan-lahan sawit ilegal yang belum memiliki perizinan usaha seperti pada pasal 110 b.

"Lahan yang dipergunakan sawit itu yang dibahas, masih diberikan waktu sampai 1 bulan dari presiden untuk disampaikan," beber Airlangga.

"Yang satu, di pasal 110 b itu terkait pelanggaran. Ini harus ditagih dan dikejar," lanjutnya.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang ikut dalam rapat juga mengatakan Presiden Joko Widodo ingin agar ada langkah konkrit dari jajaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah lahan sawit ilegal.

"Dalam UU Ciptaker sudah 3 tahun sebenarnya, jadi ke depannya mudah mudahan ada langkah lebih konkrit dari pemerintahan," sebut Harvick ditemui di tempat yang sama.

Sementara itu, sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pemberian legalitas terhadap lahan sawit ilegal di kawasan hutan selesai paling lambat 30 September 2024.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono pernah menjelaskan per bulan Maret 2024 pihaknya telah menetapkan 21 surat keputusan atau pemberian legalitas lahan sawit di kawasan hutan. Sampai akhir Maret 2024 kemarin sudah ada 365 perusahaan yang mengajukan pemutihan dari target 2.130 perusahaan.

"Percepatan pemberian akses legal, khususnya sawit dalam kawasan hutan ini kita harapkan 30 September (2024) bisa selesai. Saat ini pendataan terus dilakukan oleh tim yang dilakukan secara bersama-sama," tutur Bambang dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (28/3/2024) yang lalu.