Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi sinyal susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG) Prabowo Subianto. KKP menggandeng mitra-mitra terkait, mulai dari asosiasi hingga kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengembangkan potensi produk tersebut.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo mengatakan pihaknya terus berupaya mensosialisasikan susu ikan kepada pihak-pihak terkait dalam program tersebut, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Gizi. KKP telah membahas produk olahan ikan kepada dua instansi tersebut.

"Kalau pembahasan kan sudah kita bahas dengan Bapanas sama Badan Gizi yang belanja kan mereka. Bapanas responnya sangat positif," kata Budi di KKP, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Saat ditanya mengenai komitmen Bapanas maupun Badan Gizi memasukkan susu ikan dalam program tersebut, Budi hanya bilang mereka telah menyetujui. Dia pun berharap agar susu ikan masuk ke menu tersebut.

"Pasti bakal setuju lah, kita doain setuju. Masa nggak sih ya. Kita dorong makan bergizi ini, badan gizi menggunakan produk-produk ikan. Jangan terjebak hanya produk HPI. Yang perlu kita dorong ini kan Indonesia ini mempunyai satu kelebihan yang ada dari alam dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah Ikan. Sementara konsumsi ikan Indonesia kan masih rendah. Nah ketika bicara program bicara program makan bergizi gratis maka ada target-target yang tertentu yang harus dicanangkan kan untuk konsumsi proteinnya," jelas Budi.

Apabila susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis, akan mendorong kemandirian protein dalam negeri. Selain itu, dia menilai langkah tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasalnya, hampir semua provinsi di Indonesia mempunyai perairan. Melalui pengembangan industri protein ikan ini, Budi menyebut ada berbagai macam produk turunan, mulai dari kue, sosis, bakso, hingga susu. Dengan begitu, ada berbagai macam alternatif produk yang bisa masuk dalam menu program MBG.

Budi melihat program prioritas nasional di pemerintahan Prabowo tersebut berpotensi cukup baik. Apabila protein ikan masuk dalam program tersebut, Budi berpendapat menjadi solusi nelayan yang selama ini masih terkendala dalam penjualan ikan.

"Ya kan ini variatif ini pilihan ini dari semuanya kita sudah bikin tiga alternatif, segar, hasil olahan, fortifikasi. Ini yang semuanya kalau tanya lagi MBG masuk? Harusnya masuk karena ini alternatif yang sudah sangat kuat, di setiap daerah ada. Dengan fortifikasi lebih mudah mau dicampur ke tepung, ada bakso ikan, sosis ikan, macam-macam yang juga mengandung protein semua. Kita promosikan, kita keluarkan Ikan ini menjadi sumber protein nasional. Ini kesempatan baik kita. Kalau itu iya maka para nelayan yang selama ini mungkin penghasilannya karena keterbatasan pembelinya da tertentu-tentu. Maka menjadi satu solusi," terang Budi.

Harga Lebih Terjangkau

Budi menilai harga susu ikan dapat lebih terjangkau apabila masuk ke program MBG. Budi mengatakan harga susu ikan saat ini lebih mahal dibandingkan dengan susu lain karena produksinya yang masih terbatas.

Budi menyebut saat ini baru ada satu pabrik Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang terletak di Indramayu dengan kapasitas produksi 30.000 per bulan. Dengan berkembangnya industri pabrik Hidrolisat Protein Ikan (HPI), harganya bisa lebih terjangkau.

Dia menjelaskan dengan kapasitas produksi bahan baku susu ikan saat ini, dapat menyediakan 100.000 botol siap minum ukuran 200 ml. Dari kemasan botol itu, dia bilang keluar harga jual Rp 5.000 per botol. Harga ini jauh berbeda dengan kemasan susu kotak yang dibanderol Rp 118.000 dengan berat 135 gram.

"Jadi kalau yang diproduksi sekarang itu sudah bisa 100.000 botol yang diminum itu. Nah, dengan kemasan itu mereka sudah menghitung itu sekitar masuk dari program susu gratisnya itu sekitar Rp 5.000, informasi yang saya diterima. Jadi, kalau kemasan satu kotaknya seharusnya Rp 118.000. Namun ketika jadikan susu yang siap minum itu harganya katanya masuk," jelasnya.

Pabrik Bahan Baku Susu Ikan Siap Produksi

Budi menyebut saat ini pabrik percontohan bahan baku susu ikan atau Hidrolisat Protein Ikan (HPI) ditargetkan mulai produksi November mendatang. Pabrik yang terletak di Pekalongan, Jawa Tengah ini akan dilakukan uji coba teknis selama satu pekan sebelum mulai beroperasi.

Rencananya, pabrik tersebut selesai dibangun pada November. Setelah itu, pihaknya akan memastikan fasilitas, sistem, hingga komponennya sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Dia bilang semua proses tersebut hanya memakan waktu satu pekan. Kemudian pabrik dapat langsung memproduksi bahan baku protein ikan, HPI.

"Kalau alat itu, begitu dirangkai di pabrik itu di-commissioning dulu, dites seminggu. Itu nanti dicoba dulu alatnya, modul-modulnya, kemudian baru bahan baku dicoba masuk. Setelah pas-nya seperti apa, keringnya berapa lama. Nah itu memang harus dalam satu pabrik, harus rangkaian," tambah Budi.

Dia menekankan hasil produksi HPI di pabrik ini tidak serta-merta bisa langsung memasok kebutuhan susu ikan di program makan bergizi gratis (MBG). Apabila memang diperlukan untuk MBG, ada proses administrasi yang perlu diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

"Kalau nanti produknya itu sudah rutin dari kami, nanti bagian produksi yang menjadi bagian PNBP. Tapi kan harus ada proses administrasi yang harus kita selesaikan dulu. Namun target utama kami adalah bagaimana pabrik percontohan bisa memberikan standar produksi HPI. Ini kan masuk bahan bakunya (susu ikan), HPI-nya bisa dibeli setelah administrasi selesai Itu nanti untuk pabrik susu ikan yang beri BPOM karena izin edarnya di sana," jelas dia.

Potensi industri halal cukup besar untuk dikembangkan. Sayangnya, untuk sektor makanan halal saja saat ini masih dikuasai oleh negara non-muslim atau yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

Hakam Naja, Anggota DPR periode 2014-2019 dan Associate INDEF mengatakan, Brasil, Amerika Serikat (AS) hingga China berada di posisi lima besar produsen makan halal global. Hal tersebut berdasarkan berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE).

"Data Keadaan Ekonomi Islam Global 2023-2024, yang menguasai industri makanan dan minuman di negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), yang terkait industri makanan halal, pertama adalah Brasil, kedua India, ketiga Amerika, keempat Rusa, kelima China. Kita konsumen terbesar," terang Hakam dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/9/2024).

Hakam menilai perlu ada sinergi antar negara-negara islam, khususnya Indonesia, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global. Terlebih, populasi muslim global saat ini mencapai 2 miliar jiwa, yang mayoritasnya berada di Indonesia.

Senada, Mohammad Nabil Almunawar, UBD School of Business and Economics Universiti Brunei Darussalam juga menyoroti kue ekonomi syariah yang tidak dikuasai negara-negara muslim.

"Di Indonesia pun kita produksi bagus, tapi produsennya non-mulsim sebenarnya. Jadi yang menikmati ke pasar halal ini non muslim. Sebenarnya ini menjadi wake up call," tutur Nabil.

Khusus Indonesia sektor ekonomi halal yang bisa dikembangkan adalah keuangan, pariwisata, makanan, dan fashion. Dalam hal ini, Indonesia bisa memanfaatkan populasi muslim yang kini sekitar 237 juta jiwa.

Untuk fesyen halal misalnya yang juga bisa membantu industri tekstil Tanah Air yang sedang terpuruk. Hakam menyebut pihak Industri dan pegiat fesyen perlu disinergikan.

"Dalam konteks industri fashion, bisa dijadikan pemantik kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita tahu akhir-akhir ini banyak penutupan industri tekstil, PHK, ini peluang besar dari industri fashion. Kenapa tidak disinergikan, ini adalah bidang ekonomi kreatif yang bisa kita tumbuhkan," papar Hakam.

Konsumsi masyarakat Muslim dunia diperkirakan bisa menyentuh US$ 3 triliun. Hakam menyatakan potensi tersebut harus bisa diambil oleh negara-negara muslim, khususnya Indonesia.

"Ke depan kurang lebih 2 miliar penduduk muslim dunia akan mengeluarkan konsumsi sekitar US$ 3 triliun, hampir tiga kali lipat PDB Indonesia yang US$ 1 triliun. Ini artinya hal yang sangat besar dan mesti kita ambil untuk bagaimana kita bersinergi dengan Brunei, Malaysia, dan negara-negara OKI," tutur Hakam.

Simak Video: Jokowi: Indonesia Berpotensi Sebagai Pusat Industri Halal Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan kendaraan bernama Maung pada HUT ke-79 TNI. Kendaraan itu digunakan Jokowi saat memgecek kesiapan petugas upacara yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat hari ini.

Mobil yang digunakan Jokowi merupakan kendaraan operasional satuan pertahanan Indonesia. Jokowi meresmikan julukan mobil "Maung" dan menjajal kendaraan tersebut pada awal 2023.

Mengutip dari laman Sekretariat Presiden RI, Sabtu (5/10/2024), Maung merupakan kendaraan operasional satuan untuk medan offroad yang dirancang oleh industri dalam negeri, PT Pindad (Persero).

Kendaraan bermesin diesel 4 silinder turbocharged tersebut diciptakan untuk mendukung operasi serta mobilisasi pertempuran jarak dekat dan jelajah dalam segala medan.

Kemudian berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, Maung mampu menempuh pada medan-medan sulit dan beroperasi lepas ruas jalan aspal. Meskipun begitu, Maung tetap prima dioperasikan di ruas jalan aspal dan mampu bermanuver dengan baik.

Maung memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Mobil itu juga dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol SS2-V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya.

Sebagai informasi, upacara HUT ke-79 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat hari ini. Jokowi mengecek kesiapan petugas upacara menggunakan kendaraan Maung Pindad.Jokowi didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Subiyanto.

Tahun ini, puncak perayaan dipusatkan di Monas, Jakarta, dengan serangkaian acara, dari parade militer, defile alutsista, terjun payung, hingga fly pass.

Sebanyak lebih dari 100 ribu personel TNI dan alutsista dari tiga matra (AD, AL, AU) akan berpartisipasi menampilkan kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Simak Video: Momen Jokowi Naik Maung Pindad, Cek Pasukan HUT Ke-79 TNI

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait kabar pemerintah daerah (pemda) memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) berupa insentif fiskal. Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sri Mulyani membenarkan jika ada pemda yang manipulasi data inflasi demi mendapatkan reward. Meski jumlahnya tidak banyak, ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak benar.

"Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.

"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tutur Sri Mulyani.

Airlangga menyebut sanksi akan diberikan kepada pemda yang nakal dan terbukti memanipulasi data inflasi. Ia mengatakan bahwa insentif diberikan agar pemda mengendalikan inflasi, utamanya volatile food yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Ya yang nakal-nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Kenapa volatile food penting, karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya.

Sayangnya Airlangga belum mau membeberkan daerah yang memanipulasi data inflasi tersebut. "Kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti," imbuhnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.

"Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing 'tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).

Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

"Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun," terangnya.

Inspektur Investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) Brigjen Polisi Kurniawan Affandi mengatakan pihaknya akan mengakomodir seluruh pengawasan dan pengaduan masyarakat. Ruang pengaduan sudah dibuka melalui kanal aplikasi yang tersedia saat ini.

"Semua yang masuk ke kanal aplikasi akan kami tindaklanjuti dengan melakukan investigasi. Adapun terkait kerahasiaan pelapor kami pastikan bisa terjaga dengan baik," ujar Kurniawan usai menghadiri kerja sama penanganan tindak pidana korupsi antara Kementan-KPK di auditorium Inspektorat Jenderal Kementan, Jumat, 4 Oktober 2024.

Menurut Kurniawan ruang pengaduan ini merupakan komitmen pemberantasan korupsi sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Dia ingin, Kementan menjadi Kementerian yang bersih dan bisa melibatkan lebih banyak pihak untuk mengawal jalannya pembangunan.

"Kami siap mengakomodir pengawasan internal dan eksternal di Kementan. Termasuk tindak lanjut pelanggaran disiplin dari pegawai. Jika ada yang seperti itu kami akan berkomunikasi langsung dengan eselon yang bersangkutan," katanya.

Saat ini, lanjut Kurniawan, Kementan menargetkan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan untuk kemajuan pertanian Indonesia.

"Dan ini merupakan kebijakan dari Pak Menteri yang menginginkan pertanian itu clear untuk mencapai WBK dan WBBM. Karena itu kita harus melakukan pengawasan," katanya.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Setyo Budiyanto mengajak masyarakat Indonesia untuk berperan aktif melakukan pengawasan kinerja di lingkup Kementan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena pertanian merupakan sektor dasar yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

"Sebagai ruang pengaduan, kami telah menyiapkan Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat atau Kaldu Emas, kemudian ada juga Saluran Informasi Internal Kementan atau Sintan," ujar Budi

Budi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pertanian adalah satu kesatuan yang telah melakukan kerjasama sejak lama. Kehadiran KPK bahkan mampu meminimalisir praktek pidana yang merugikan para petani.

"Saya sudah koordinasi dengan KPK untuk merapihkan apa saja yang ada di Kementan agar tidak terjadi tsunami (pidana korupsi). Karena itu saya istilahkan ini adalah pencegahan pasca penindakan," katanya.

Mengenai hal ini, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono mengapresiasi langkah Kementan dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi dengan membuat kanal aplikasi pengaduan. Menurut dia langkah ini merupakan bagian dari penguatan whistleblower system yang telah dijalankan.

Eko berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh banyak kementerian dan lembaga negara agar bisa memperkuat pencegahan dan tindakan korupsi di Indonesia.

"Kami sudah bekerjasama dengan Kemenpan RB untuk membuat laporan yang terintegrasi dengan KPK. Dengan begitu, semua kementerian dan lembaga menyediakan saluran pengaduan yamg sama dan harapannya menjadi sistem deteksi dini," katanya.

Berdasarkan hasil survei lebih dari 40% kecurangan dalam organisasi berasal dari pengaduan masyarakat. Lalu 60% lainnya merupakan pengaduan dari internal.

"Ini menunjukan pentingnya pengaduan atau ruang pengaduan bagi masyarakat. Kami bersyukur laporan yang kami terima cukup bagus cukup banyak responnya. Jadi dengan kegiatan ini prinsipnya kerahasiaan seluruh pegawai terjaga," jelasnya.

PT LRT Jakarta ikut memberikan harga spesial untuk layanannya untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-79 TNI. Sebelumnya ada MRT Jakarta yang mengumumkan tarif spesial serupa.

Pada saat HUT TNI besok, Sabtu 5 Oktober 2024, masyarakat bisa wira-wiri naik LRT Jakarta dengan tarif cuma Rp 1 per perjalanan.

"Dalam rangka Ulang Tahun Ke-79 TNI, Pemprov DKI Jakarta memberikan hadiah spesial untuk #TemanDishub yang ingin bepergian menggunakan angkutan umum hanya dengan ongkos Rp 1," tulis informasi yang dibagikan akun resmi Instagram @lrtjkt, Jumat (4/10/2024).

LRT Jakarta juga mengumumkan tarif spesial Rp 1 berlaku pada Sabtu, 5 Oktober 2024 untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

"Sedangkan, layanan lainnya yang sudah memiliki tarif Rp 0 seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares dan layanan lainnya tetap berlaku sesuai tarif awal," tulis LRT Jakarta dalam pengumumannya.

Perlu diketahui, LRT Jakarta adalah layanan kereta ringan yang terbentang dari Velodrome hingga Pegangsaan Dua, Jakarta Timur. Layanan ini berbeda dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Dukuh Atas dengan Harjamukti dan Jati Mulya.

MRT Jakarta memberikan tarif spesial Rp 1 untuk menyambut hari ulang tahun TNI ke-79, Sabtu 5 Oktober 2024. Sepanjang hari besok, naik MRT Jakarta menuju Lapangan Monas tempat perayaan HUT TNI hanya perlu membayar Rp 1 saja.

Hal ini diumumkan langsung oleh PT MRT Jakarta lewat akun Instagram resmi @mrtjktinfo, Jumat (4/10/2024).

"Teman MRT, untuk mobilisasi yang lebih mudah, aman, dan nyaman menuju Lapangan Silang Monas dalam rangka HUT ke-79 TNI di tanggal 5 Oktober 2024 kamu hanya perlu membayar Rp 1 aja untuk naik MRT," tulis MRT Jakarta dalam pengumumannya.

Masyarakat sendiri dapat naik MRT Jakarta hingga Stasiun Dukuh Atas BNI atau Bundaran HI dan melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain untuk ke Monas, seperti Transjakarta ataupun ojek hingga taksi online.

Adapun syarat dan ketentuan Tarif Khusus Rp 1 MRT Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Nikmati bebas naik MRT Jakarta dengan tarif khusus Rp 1 per perjalanan hanya di tanggal 5 Oktober 2024 dalam mendukung kemudahan mobilitas masyarakat menuju acara HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas.

2. Berlaku untuk perjalanan penumpang lama maupun baru MRT Jakarta menggunakan:

a. Kartu Uang Elektronik Bank keluaran tahun 2019 ke atas
b. Tiket QR dari aplikasi MyMRTJ
c. Tiket QR dari vending machine MyMRTJ Lite di Stasiun MRT Jakarta
d. Kartu Multi Trip atau kartu JakLingko

3. Tarif khusus Rp 1 berlaku untuk pemilik Kartu Uang Elektronik Bank, Kartu Multi Trip atau Kartu JakLingko dengan minimal saldo Rp 1

4. Tarif khusus Rp 1 berlaku untuk pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet AstraPay, ISaku, DANA, MartiPay, dan akun bank digital blu by BCA yang telah berisi saldo, kartu kredit Mastercard serta akun Kredivo yang memiliki limit transaksi

5. Tarif khusus Rp 1 juga dapat dibeli secara langsung menggunakan vending machine tiket MyMRTJ Lite yang ada di seluruh stasiun MRT Jakarta menggunakan metode pembayaran QRIS, kartu debit dan kartu kredit. (Khusus untuk pembelian vending machine terdapat biaya jasa pengiriman tiket Rp 1.000 untuk setiap pembelian tiket)

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui PT Pertamina EP Cepu menemukan potensi sumber daya migas di sumur Tedong (TDG)-001 yang berada di area Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pengeboran sumur Tedong (TDG)-001 merupakan rangkaian pengeboran di frontier area sekaligus pengembangan ekonomi kawasan Indonesia Timur setelah sebelumnya juga dilaksanakan pengeboran di sumur East Wolai (EWO)-001, West Wolai (WWO)-001, dan Julang Emas (JLE)-001.

Pengeboran eksplorasi ini untuk membuktikan potensi sumber daya migas dari Batugamping Formasi Minahaki dan Tomori. Sumur yang dibor secara vertikal ini memiliki kedalaman 2.448 meter MD dan setelah uji alir kandungan lapisan, terbukti memiliki tebal kolom hidrokarbon 163 meter, rate 15 juta kaki kubik per hari (mmscfd) 185 barrel kondensat per hari (bcpd).

Direktur Eksplorasi PHE, Muharram Jaya Panguriseng berharap temuan ini dapat menambah pasokan energi dalam jangka waktu minimal 15-20 tahun untuk mendukung kebutuhan industri di wilayah tersebut dan diperkirakan dapat menyerupai Donggi di masa depan.

"Hal ini sejalan dengan strategi eksplorasi untuk semakin agresif terutama di area Indonesia timur yang masih menyimpan potensi menjanjikan serta memberikan kontribusi signifikan untuk ketahanan energi nasional dan Sulawesi pada khususnya," terang Muharram dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, menyebutkan bahwa Pertamina memberi perhatian utama pada kegiatan eksplorasi domestik dengan alokasi investasi US$ 390 juta di tahun 2024, termasuk discovery tedong yang dapat menjadikan Sulawesi menjadi klaster industri gas domestik seperti halnya di Kalimantan Timur.

"Kami bangga atas capaian Subholding Upstream yang menjadi pelopor dalam mengembangkan cluster gas domestik baru di Sulawesi dan terus membuktikan komitmennya meningkatkan ketersediaan pasokan energi bersih di seluruh pelosok negeri," terang Wiko.

Pertamina juga berhasil mendapatkan 3 blok eksplorasi baru tahun 2023 dan akan bertambah di tahun ini. Di area Sulawesi, Pertamina mengelola produksi gas sebesar 664 juta kaki kubik (mmscfd), melakukan Penentuan Status Eksplorasi (PSE) struktur Mora-Wolai dan kini discovery Tedong yang menjanjikan untuk pengembangan lebih lanjut.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa Pertamina akan terus melakukan eksplorasi dalam rangka mencari sumber-sumber cadangan baru, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperkuat cadangan Migas nasional.

"Temuan sumur eksplorasi ini akan mendukung upaya Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi nasional," ucap Fadjar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu menteri yang menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun masa pemerintahannya. Tidak terasa, masa jabatannya akan berakhir kurang dari satu bulan lagi.

Basuki bercerita, dirinya sudah bekerja di Kementerian PUPR hampir 45 tahun lamanya. Ia sendiri merasa bangga dengan hasil kerja kerasnya selama ini dalam membangun infrastruktur di Tanah Air.

"Saya punya, bukan untuk puas, tapi pride bahwa saya bisa melayani masyarakat lebih baik," kata Basuki, ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

"Sampai sekarang, kalau saya di airport, di manapun orang masih bilang terima kasih Pak, untuk semua pembangunannya Itu sudah membuat, walaupun saya agak ngeri juga dapat ucapan terima kasih," sambungnya.

Selama 10 tahun ini, berbagai infrastruktur telah rampung terbangun, salah satunya Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ) yang sudah tersambung di sekitar tahun 2018. Basuki mengatakan, dirinya kerap menerima ucapan terima kasih dari warga Sumatera yang berkunjung ke Jawa Tengah memanfaatkan jalan tersebut.

"Sampai sekarang misalnya orang Jambi jalan, ketemu di Semarang, dia masih bilang terima kasih. Jadi salah satu itu, itu membuat saya membuat apa yang saya lakukan sekarang ini, dengan semua suka-dukanya, itu menjadi lebih bermanfaat," ujarnya.

Sempat Ingin Masuk Perminyakan

Basuki mengaku bahwa dirinya tidak merasakan duka selama menduduki posisi sebagai menteri. Hal ini lantaran ia merasa bahwa sejak dulu jiwanya memang senang menduduki posisi sebagai birokrat. Namun menariknya, sebelum itu ia sempat ingin masuk ke sektor perminyakan.

"Kalau dukanya saya kira nggak ada. Saya memang dari dulu sebagai birokrat. Tujuan saya, kalau saya dulu penginnya masuk dunia perminyakan, tapi ternyata saya nggak cocok jiwanya, terlalu 'eksklusif', mohon maaf, saya lebih ke birokrat. Jadi saya kira beda memang niatan bekerja di industri dengan di birokrasi," ujar dia.

Kerja Ikhlas dan Happy

Saat ditanya lebih lanjut tentang tips menjaga kesehatan dan semangat kerja, pria berumur 70 tahun itu bilang bahwa kuncinya ialah ikhlas dan bahagia. Jawaban ini juga tidak mengherankan mengingat Basuki kerap menujukkan penampilannya bermain drum di sela-sela aktivitas kerjanya.

"(Tips sehat) ikhlas dan happy," tutur Basuki sembari tersenyum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tetap melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

"Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung," terang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi menyebut saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung dengan telah diterimanya tagihan kreditur dan pemegang polis kepada tim likuidasi.

"Juga telah mulainya proses tim likuidasi untuk menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan," lanjutanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan alasan diajukannya kasasi ke MA demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Mirza menjelaskan sejak awal diputuskannya dicabut izin usaha (CIU) Kresna Life karena memang asuransi tersebut tidak bisa memenuhi janjinya untuk memperbaiki kinerja keuangannya baik menambah modal dan menyehatkan perusahaan.

OJK sendiri memang telah menutup Kresna Life pada Juni 2024. Hal itu ditandai dengan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada 23 Juni 2023.

Tujuan pencabutan izin usaha itu untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.

Untuk diketahui, alasan penutupan itu yakni karena rasio solvabilitas (risk based capital) Kresna Life sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kresna Life juga tidak mampu menutup defisit keuangan yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah melakukan sebuah tindakan besar dalam 4 tahun terakhir posisinya di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, tindakannya ini termasuk ke dalam pelanggaran undang-undang (UU).

Tindakan tersebut ialah terkait kenaikan tarif jalan tol. Basuki mengakui bahwa dirinya kerap kali terlambat menerapkan kenaikan tarif jalan tol. Padahal penyesuaian tarif jalan tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Nomor (UU) 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

"Kalau 4 tahun terakhir ada pandemi kan? Kalau pandemi, ya saya bertanggung jawab untuk melanggar Undang-undang (menunda kenaikan). Menurut saya ya kalau itu dianggap melanggar Undang-undang," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat(4/10/2024).

PUPR punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Di sisi lain, Basuki menekankan bahwa dirinya bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Keputusan ini nekat dilakukan didasari atas pertimbangan beban masyarakat saat itu. Menurutnya kurang pas jika di tengah kondisi tersebut tarif tol justru malah naik.

"Kalau orang semua dapat BLT, listrik nggak naik, semua dapat subsidi, gaji kurang Rp 5 juta kasih subsidi, masa tol dinaikkan?," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, menurutnya di pemerintahan berikutnya seharusnya sudah tidak ada keterlambatan lagi untuk kenaikan tarif tol ini. Namun memang hal ini juga tetap akan bergantung pada situasi masyarakat dan perekonomian nasional.

"Harusnya, ya. Tergantung situasi. Itu pun keterlambatan (kenaikan tarif) itu bukan karena semata-mata kesalahan dari pemerintah. Ada juga yang karena SPM-nya nggak terpenuhi," terang Basuki.

"Jadi dia memenuhi SPM dulu, dimonitor, setelah Bina Marga centang-centang oke, baru naik. Jadi tidak semata-mata kesalahan dari regulator, tapi juga bisa pemenuhan SPM yang terlambat dipenuhi," sambungnya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyatakan bahwa tidak semua pekerja di Indonesia wajib untuk menjadi peserta Tapera. Adapun yang wajib turut serta dalam Tapera ialah pekerja dengan gaji di atas upah minimum (UM).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

"Terkait dengan konsekuensi iuran 3%, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib, ya bagi masyarakat, bagi siapa, bagi masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minum," kata Heru, dalam acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, ditulis Jumat (4/10/2024).

Dengan demikian, pekerja yang memiliki gaji di bawah UMR tidak diwajibkan ikut Tapera. Meski begitu, mereka tetap diperbolehkan untuk mengikuti program tersebut.

"Berarti yang di bawah upah minum nggak wajib, ya, tapi bisa menjadi peserta," ujarnya.

Heru mengatakan, pemerintah masih perlu berhati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta untuk bisa memulai menabung Tapera. Karena itulah, untuk awalannya pihaknya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk implementasi program.

"Dulunya juga punya experience (pengalaman) jadi peserta Bapertarum, namun diberhentikan dan Bapertarum dilikuidasi 2019. Sudah lima tahun belum menabung, nah kita akan mulai dari ASN dengan kesiapan masing-masing segmen," ujar Heru.

Dalam prosesnya, pemerintah juga mempersiapkan secara bertahap implementasi Tapera ke segmen pekerja lainnya. Hal ini lantaran penerapan iuran 3% ini juga perlu diatur oleh kementerian teknis terkait.

"Dan dalam proses itu, pasti dengan swasta akan mengundang APINDO, mengundang serikat pekerja, dan sebagainya untuk mendiskusikan ini. Tapi, saat ini kita fokus dulu ASN, mungkin nanti perluasan pegawai BUMN-BUMD," tutupnya.