Pemain sepakbola muda Lamine Yamal tengah menjadi sorotan karena permainan apiknya dalam ajang Euro 2024 membela tim nasional Spanyol. Bahkan dalam laga bergengsi itu dirinya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik.

Meski baru memasuki usia 17 tahun, Lamine Yamal diperkirakan sudah memiliki harta kekayaan antara US$ 2-3 juta atau setara dengan Rp 32,36-48,54 miliar (kurs Rp 16.180). Tentu sebagian besar kekayaannya itu berasal dari gajinya sebagai pemain penyerang sayap kanan Barcelona sejak 2023 kemarin.

Berdasarkan informasi dari Essentially Sports, Lamine Yamal memiliki gaji pokok tahunan sebesar US$ 1,79 juta atau Rp 28,96 miliar (kurs Rp 16.180) saat pertama kali bergabung dengan Barcelona pada 2023 dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Kondisi ini membuat Lamine Yamal bisa mendapat gaji mencapai US$ 5,37 juta atau setara dengan Rp 86,88 miliar hingga masa kontrak pertamanya di Barcelona berakhir. Tentu besaran gaji ini belum termasuk bonus yang mungkin ia dapat selama bermain.

Meski begitu dalam kontrak tiga tahun ini, Lamine Yamal menandatangani kesepakatan dengan Barcelona dengan klausul pembelian yang ditetapkan sebesar US$ 1,07 miliar atau setara dengan Rp 17,31 triliun. Artinya setiap klub yang ingin membeli Lamine Yamal sebelum masa kontrak ini berakhir harus membayar triliunan rupiah kepada Barcelona.

Di luar itu, sebagai pemain bintang Lamine Yamal juga mendapat gaji dari Nike berkat kerja samanya sebagai ambassador produk olahraga tersebut saat pertama kali bermain di Barcelona. Sebab klub yang dibelanya itu memiliki kontrak dengan Nike.

Namun berdasarkan penelusuran Essentially Sports dari berbagai sumber, Lamine Yamal telah menandatangani kontrak selama 10 tahun dengan Adidas senilai US$ 34 juta (Rp 550,12 miliar) pada Februari 2024 kemarin.

Kabar ini juga sudah dikonfirmasi oleh Adidas dalam laman resminya. Namun tidak disebutkan berapa nilai kontrak yang diterima Lamine Yamal sehingga total upah atau gaji yang diterima pemain itu dari Adidas belum bisa dipastikan.

Bank BCA disebut menjadi salah satu perusahaan yang akan groundbreaking atau peletakan batu pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Menanggapi hal tersebut Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN). Dia menekankan BCA akan terus berkomunikasi secara intens dengan pihak-pihak terkait.

"Kita sampai saat ini masih melakukan koordinasi dengan Otorita IKN sejauh ini. Kita juga akan melanjutkan komunikasi intens juga dengan pihak IKN," kata Hera saat ditemui di Menara BCA, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia berharap hasilnya dapat menyepakati pembangunan BCA di IKN ke depannya. Dia pun menegaskan pihaknya akan terus mendukung pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan produk finansial yang dibutuhkan di ibu kota baru tersebut.

Terkait kapan tepatnya groundbreaking, Hera menyebut hal itu harus konfirmasi dulu ke pihak OIKN.

"Kami masih berkoordinasi, mungkin boleh konfirmasi ke pihak OIKN. Dari kami sampai saat ini masih berkoordinasi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, mengatakan peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek ke-7 di IKN bakal dilakukan pada akhir Juli 2024.

Sejumlah investor bakal terlibat dalam groundbreaking tersebut. Ada lima calon investor yang siap menjadi peserta, salah satunya adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

"Kelihatannya ada (groundbreaking Juli), tapi tidak banyak. Maksimal ada 5 (proyek), macam-macam sektornya, tapi salah satu yang akan groundbreaking adalah BCA," ungkap Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat malam (12/7/2024).

Jokowi Soal Ngantor di IKN Bulan Ini: Airnya Sudah Siap Belum?

Jokowi Soal Ngantor di IKN Bulan Ini: Airnya Sudah Siap Belum?

Pemain golf asal Spanyol, Jon Rahm menjadi nama baru yang masuk dalam daftar atlet dengan bayaran termahal di dunia. Rahm sendiri baru saja berhasil menjadi juara utama di Liga Golf dunia, LV Golf.

Keberhasilannya itu pun membuat dirinya mendapatkan bayaran yang sangat besar. Mengutip dari Forbes, Senin (15/7/2024) bayaran yang ia terima diperkirakan mencapai US$ 218 juta selama setahun.

Gaji yang besar itu mengangkat Rahm yang tadinya berada di posisi 28 atlet dengan bayaran termahal 2023. Tahun ini, dia berada di posisi dua dan menggeser pemain sepak bola Barcelona, Lionel Messi.

Posisi pertama tahun ini masih dipertahankan oleh Cristiano Ronaldo dengan gaji yang diterimanya US$ 260 juta.

Forbes juga mencatat gaji kesepuluh atlet dunia itu telah naik setidaknya lebih dari US$ 100 tahun ini. Jika digabungkan seluruh atlet itu menerima bayaran hingga US$ 1,38 miliar selama setahun. Angka itu lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai US$ 1,1 miliar.

Ini daftar atlet dengan bayaran termahal di dunia versi Forbes:

1 Cristiano Ronaldo: US$ 260 juta atau Rp 4,1 triliun (kurs Rp 16.135)
2 Jon Rahm: US$ 218 juta atau Rp 3,5 triliun
3 Lionel Messi: US$ 135 juta atau Rp 2,1 triliun
4 LeBron James US$ 128,2 juta atau Rp 2 triliun
5 Giannis Antetokuonmpo: US$ 111 juta atau Rp 1,79 triliun
6 Kylian Mbappe: US$ 110 juta atau Rp 1,77 triliun
7 Neymar: US$ 108 juta atau Rp 1,74 triliun
8 Karim Benzema: US$ 106 juta atau rp 1,71 triliun
9 Stephen Curry: US$ 102 juta atau Rp 1,64 triliun
10 Lamar Jackson US$ 100,5 juta atau Rp 1,62 triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi blak-blakan soal rasanya tinggal dan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengaku sudah menjajal berkantor di IKN selama dua hari berturut-turut.

Ketika ditanya rasanya berkantor dan tinggal di rumah kediaman menteri di IKN, Budi Karya mengatakan keren dan nyaman.

"Keren dan nyaman," jawab Budi Karya singkat ketika ditanya soal pendapatnya usai menjajal rumah menteri di IKN. Hal ini diungkapkan olehnya saat ditemui di LRT Harjamukti, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/7/2024).

Budi Karya menjelaskan rasanya malam di IKN sangat sejuk dan udaranya bersih. Selama bermalam di IKN, Budi Karya bilang tidurnya sangat lelap.

"Di IKN malam sangat sejuk, tidur terlelap, sangat nyenyak, udaranya bersih," cerita Budi Karya.

Saat pagi hari pun menurutnya udaranya sangat sejuk dan bersih. Dia bercerita sempat mencoba jalan pagi saat di IKN. Budi Karya menggambarkan ada jalan setapak layang atau elevated yang melintasi beberapa taman di kanan kirinya.

"Di bagian sumbu kebangsaan itu ada tempat berjalan kaki yang mengelilingi beberapa tempat dan itu elevated jadi taman di kanan kiri dan kita berjalan dengan menyenangkan, ya jalan pagi cukup 5 km cukup," beber Budi Karya.

Ketika ditanya apakah sudah ada air bersih yang mengalir dan bisa diminum, Budi Karya pun mengamini. "Udah bisa," katanya singkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta influencer saham Ahmad Rafif Raya mengembalikan dana investasi yang gagal dikelolanya. Perkiraan dana investasi tersebut mencapai Rp 96 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan Ahmad Rafif telah menawarkan solusi dengan menjadikan dana investasi sebagai utang dan akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Hal ini berdasarkan keterangan Ahmad Rafif saat dipanggil Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI beberapa waktu lalu.

"Kalau melihat keterangan yang disampaikan Rafif, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Ini juga perlu dikonfirmasi lagi," kata perempuan yang akrab dipanggil Kiki dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menyebut pihaknya juga perlu mengkonfirmasi terkait skema pengembaliannya. Berdasarkan keterangan Rafif, skema pengembalian tersebut dilakukan dengan cara bergabung ke bisnis para investor tersebut.

"Skema pengembalian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan oleh Rafif untuk melunasi kewajibannya. Sekali lagi ini perlu dikonfirmasi pihak-pihak terkait," jelasnya.

Adapun perkiraan dana investasi yang dititipkan di Ahmad Rafif mencapai Rp 96 miliar. Namun, perkiraan tersebut masih bersifat keterangan secara sepihak. Pihaknya akan melakukan konfirmasi mengenai pernyataan-pernyataan Ahmad Rafif ke pihak terkait.

"Perkiraan dana yang dikelola sekitar sekitar Rp 96 miliar untuk dana pengelolaan dan yang merugi masih bersifat keterangan sepihak. Tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait," terangnya.

Dana Investasi Dipakai Buat Bayar Gaji Karyawan-Perjalanan Dinas

Pada kesempatan yang sama, Kiki mengungkapkan ternyata dana investasi yang dititipkan kepada Ahmad Rafif digunakan untuk biaya operasional perusahaan miliknya, PT Waktunya Beli Saham, seperti bayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas.

"Nah dilihat di sini ternyata (dana tersebut) untuk operasional dari PT Waktunya Beli Saham dari bayar gaji karyawan, pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan ke luar kota dan lain-lain digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang dititipkan untuk diinvestasikan," ujar Kiki.

Kiki menambahkan Ahmad Rafif bekerja sebagai sales di perusahaan sekuritas. Namun, ia menyalahgunakan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk mengelola investasi dari masyarakat dengan skema titip dana.

Ternyata, penawaran investasi tanpa izin tersebut telah dilakukan sejak tahun 2022-2024. Imbasnya, OJK telah membekukan sementara izin WMI dan WPPE sampai proses penegakan hukum selesai.

"Rafif menyatakan telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawainya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk buka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas," imbuhnya.

Untuk mencegah hal serupa, Kiki mengimbau kepada masyarakat yang ingin mulai berinvestasi untuk memperhatikan aspek legalitas dan jangan mudah tertarik dengan keuntungan fantastis yang dijanjikan. Dia menekankan izin mendirikan sebuah perusahaan berbeda dengan izin mengelola maupun menghimpun dana dari masyarakat. Izin pengelolaan dana harus diterbitkan dari OJK.

"Kami mengimbau masyarakat untuk yang mulai investasi dipastikan dulu legalitasnya. Jadi izin mendirikan PT berbeda dengan izin untuk mereka melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana yang izinnya diberikan OJK. Harus dicek dulu. Kemudian logis nggak penawaran yang diberikan," tambahnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mengakselerasi penyaluran kredit ke segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tercatat selama periode Januari hingga Mei 2024, BRI berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 76,4 triliun kepada 1,5 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Adapun nilai tersebut setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp 165 triliun.

"Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%," kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut dia menjelaskan BRI telah menyiapkan strategi dalam rangka menjaga NPL KUR BRI. Salah satunya melalui penyaluran kredit secara selective growth.

"(Selain itu juga) mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline," ungkap Supari.

Pihaknya pun mendorong penguatan kebijakan yang dapat menggeliatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Apalagi mengingat peran penting keduanya dalam mengerek pertumbuhan kredit UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian RI di tengah tantangan ekonomi global.

Di sisi lain, kata Supari, penyaluran KUR BRI di tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru.

"Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelaskan," tuturnya.

"Secara umum, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi," pungkas Supari.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Ramai beredar unggahan video yang menampilkan petugas debt collector (DC) melayangkan tendangan ke seorang pengemudi ojek online (ojol) di Bekasi. Dalam nasarisnya di video, aksi itu terjadi lantaran pengemudi ojol telat membayar angsuran.

Lantas bagaimana aturan mengenai petugas DC saat menagih utang?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur ketat terkait tata cara penagihan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui aturan tersebut, PUJK atau pihak penyelenggara wajib memberikan surat peringatan kepada konsumen wanprestasi sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Surat peringatan tersebut memuat informasi tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terutang, denda atau ganti rugi yang terutang.

Terkait petugas DC, OJK memperbolehkan PUJK untuk bekerja sama dengan pihak lain. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak lain tersebut. Di antaranya, harus berbentuk badan hukum, mempunyai izin dari instansi berwenang, dan petugas atau sumber daya manusia yang telah mendapatkan sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi atau asosiasi yang terdaftar di OJK.

Selain itu, OJK juga menekankan etika dalam penagihan. Pada pasal 62, tertulis PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penagihan, PUJK wajib memastikan tindakan penagihan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Selain itu, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, serta penagihan tidak dilakukan secara terus-menerus atau lebih dari tiga kali dalam sehari dan bersifat mengganggu.

"Yang dimaksud mempermalukan, antara lain berupa penarikan barang jaminan di ruang publik dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen," terang pasal tersebut.

Kemudian, OJK juga mengatur terkait waktu penagihan. Penagihan hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Dalam aturan tersebut juga menekankan PUJK atau pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan.

Apabila terjadi pelanggaran, PUJK akan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha. Bahkan PUJK juga dapat terkena denda hingga Rp 15 miliar.

"Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)," tulis pasal tersebut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) buka suara terkait kabar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS dan calon PPPK dibuka pada Senin, 15 Juli 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja mengatakan, seleksi CASN belum akan dibuka dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah baru mau menetapkan formasi CPNS.

"Nggak (dibuka 15 Juli), belum. Nanti kan kita baru mau penetapan formasi untuk yang PNS dulu. Belum menyiapkan yang PPPK kan. Belum (akan dibuka dalam waktu dekat) sih," kata Aba saat dihubungi detikcom, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut Aba menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan penetapan formasi, penyandingan, hingga perapihannya. Setelah itu Kementerian PANRB akan menetapkan, dilanjutkan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan merilis jadwal resmi seleksi CASN.

"Setelah itu kan nanti kita harus bagi ke kementerian/lembaga (K/L). Nah KL nanti persiapan, jadwal kan di BKN. Nanti mereka nunggu dari kita (PANRB)," terang dia.

Berkaca pada kondisi ini, masih banyak hal yang perlu diselesaikan Kementerian PAN-RB sebelum membuka seleksi CASN. Dengan demikian, kemungkinan besar jadwal pembukaan seleksi CASN untuk umum akan dibuka setelah 15 Juli.

"Iya (kemungkinan melewati tanggal 15) sekarang sudah tanggal berapa? (terlalu mepet). Ya mudah-mudahan sih lebih cepat," ujarnya.

Saat ditanya apakah prosesnya bisa rampung segera dan seleksi dibuka Juli ini, Aba belum dapat memastikannya. Ia berharap, seleksi tetap akan dibuka bulan ini. "Mudah-mudahan," pungkasnya.

Senada, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama mengatakan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi tentang jadwal pembukaan seleksi CPNS dan calon PPPK 2024.

"Untuk jadwal pelaksanaan seleksi CPNS masih menunggu keputusan resmi Panselnas," kata Vino, saat dihubungi detikcom.

"Setelah pembukaan diumumkan baru nanti BKN akan menyampaikan lebih lanjut jadwal per-tahapnya. Silahkan ditunggu informasinya," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sempat ramai beredar jadwal seleksi CASN di TikTok. Di dalamnya disebutkan, pendaftaran periode I sudah dibuka untuk sekolah kedinasan. Sementara untuk periode II yakni seleksi umum akan diumumkan pada 15-29 Juli 2024. Lalu pendaftarannya dibuka pada 16 Juli 2024.

Dalam timeline besarnya, seharusnya rangkaian seleksi dibuka dengan CPNS Sekolah Kedinasan (Sekdin) pada Maret. Sayangnya, seleksi baru dibuka pada Mei 2024. Sedangkan untuk seleksi CASN secara umum mulanya dijadwalkan dibuka Juni.

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), anak usaha PT Hutama Karya (Persero) melaksanakan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) di dua ruas Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) yakni Ruas Indrapura-Kuala Tanjung (Seksi 2) sepanjang 10,15 kilometer (km) dan Ruas Tebing Tinggi Serbelawan Sinaksak (Seksi 3 dan sebagian Seksi 4) sepanjang 45,4 km.

ULF ini dilaksanakan selama dua hari yakni mulai Rabu (10/6) hingga Jumat (12/6) lalu. Dengan selesainya uji laik ini dua ruas tol tersebut dalam beberapa waktu lagi akan beroperasi.

Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita, Dindin Solakhuddin menjelaskan bahwa ULF bertujuan untuk uji spesifikasi terhadap teknis persyaratan dan perlengkapan jalan guna memastikan keamanan kenyamanan pengguna jalan.

"Persiapan ULF sudah kita lakukan secara matang melalui rapat persiapan pada hari Senin (8/7), Sebagai upaya mempercepat pengoperasian dua Ruas Tol Kutepat, ULF dilakukan di kedua ruas tersebut untuk memastikan semua telah sesuai standar, baik dari sisi keselamatan lalu lintas maupun kualitas tol itu sendiri," ujar Dindin, dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Jika telah beroperasi, dua ruas tol tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat yang semula dari Medan menuju Kuala Tanjung membutuhkan 2 jam akan menjadi 1 jam saja. Sedangkan, yang semula dari Medan menuju Sinaksak membutuhkan waktu 3 jam, dengan adanya jalan tol hanya akan memakan waktu 1,5 jam saja.

ULF melibatkan sejumlah instansi seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Keselamatan Keamanan Jalan Jembatan Bina Teknik (KKJJ), Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Kegiatan ULF di hari pertama dimulai dengan peninjauan lapangan oleh Sub Tim 2 dari dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Sarana Jalan, Jembatan, dan Bangunan pelengkap di Ruas Indrapura Kuala Tanjung (Seksi 2) kemudian dilanjutkan ke Ruas Tebing Tinggi Serbelawan-Sinaksak (Seksi 3 dan sebagian Seksi 4). Hari kedua dilanjutkan dengan Sub Tim 1 dengan memeriksa Keselamatan dan Manajemen Lalu Lintas dan Sub Tim 3 yang melakukan evaluasi mengenai kesiapan

Adapun lingkup pemeriksaan pada dua ruas tol ini terbagi menjadi 2 jalur. Pada Ruas Indrapura-Kuala Tanjung (Seksi 2) meliputi STA 0+000 s.d 10+150, Ruas Tebing Tinggi - Serbelawan meliputi STA 0+000 sd. 30+000, sedangkan Ruas Serbelawan Sinaksak meliputi STA 30+000 s.d 45+630.

Setelah rangkaian uji spesifikasi dilaksanakan, akan dilakukan pembahasan terkait hasil pengujian dari setiap sub tim pada Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada Senin (15/07) mendatang.

Lebih lanjut, Dindin menyampaikan bahwa Hamawas berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak terhadap percepatan penyelesaian pembangunan Tol Kutepat.

"Rampungnya dua ruas Kutepat ini juga karena dukungan dari berbagai instansi, harapannya dua ruas ini dapat segera beroperasi setelah mendapat hasil pemeriksaan sehingga terciptanya jaringan konektivitas yang lebih luas di Sumatra Utara," pungkasnya.

Dengan panjangnya jaringan Tol Kutepat, dua ruas tol ni akan menghubungkan jalur backbone Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan jalur feeder menuju Pelabuhan Kuala Tanjung dan ke arah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

Namun, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, pembatasan pembelian BBM subsidi belum diputuskan.

Pernyataan ketiga Menteri Kabinet Indonesia Maju itu dirangkum dalam infografis berikut ini. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal isu itu.

Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja, mengatakan bahwa pihaknya saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur khususnya air bersih dan listrik di IKN. Untuk air bersih, uji coba dijadwalkan terselenggara pada pertengahan Juli.

"Kita usahakan. Pak menteri kan kemarin sudah jawab ini sudah sesuai schedule kita pertengahan Juli commissioning (air), habis itu mudah-mudahan tidak ada masalah lagi," kata Endra di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Untuk commissioning air bersih, dijelaskan Endra bahwa ada beberapa tahapan yang akan ditempuh, mulai dari instalasi air minum, transmisi, sampai jaringan distribusi. Semua hal itu bakal dites oleh Kementerian PUPR melibatkan banyak pihak dan ditargetkan pada 18 Juli 2024.

"Jadi itu melibatkan banyak pihak, jadi yang namanya commissioning, itu dilakukan di akhir dari pekerjaan, konsultannya, owner, kemudian expert-nya, dan operatornya nanti. Itu dites semua, ada tahapannya itu, sampai tanggal 18," bebernya.

Oleh sebab itu, Endra memastikan jika pemasangan air bersih dan listrik berjalan lancar, maka Presiden Jokowi bisa berkantor di IKN. Namun terkait tanggal pasti kepindahan Jokowi, dijelaskan Endra merupakan keputusan langsung presiden.

"Iya, tanya pak presiden tuh. Pokoknya udah siap, mau pindah ke sana tanya beliau ya," imbuhnya.

Jokowi Batal Berkantor Juli?

Sebelumnya Jokowi hanya mengatakan bahwa dirinya bakal pindah jika air dan listrik sudah siap.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau (sudah) siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Jokowi sudah mendapatkan laporan di lapangan soal kesiapan air dan listrik. Jokowi mengatakan sejauh ini air dan listrik belum siap.

"Sudah (dapat laporan) tapi belum (siap)," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, menilai terlalu cepat untuk menyimpulkan Jokowi batal berkantor di IKN pada Juli. Namun, menurut Basuki, batal atau tidaknya rencana berkantor di IKN tersebut perlu dipastikan langsung ke Jokowi.

"Kalau soal pindah tanyakan beliau. Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 kan ke Papua rayakan Hari Anak ya. Setelah itu insyaallah beliau (Jokowi) akan ke sana (IKN untuk mengecek)," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Di samping itu, menurutnya Jokowi tidak pernah menyatakan bahwa rencana berkantor di IKN pada bulan Juli ini batal. Selama ini, Jokowi hanya kembali melempar pertanyaan kepada awak media terkait dengan kesiapan sarana di IKN.

"Beliau kan nggak mengatakan batal kan, beliau hanya bilang 'sudah belum? belum, sudah, belum'. Gitu aja kan? Tapi yang Namanya Juli, sekarang tanggal berapa? Nah iya baru tanggal 10 kan, masih ada 20 hari lagi," kata dia.

Lebih lanjut, Basuki pun merinci sarana yang tengah disiapkan Kementerian PUPR di IKN. Pertama ada sarana air minum, akan mulai commissioning atau masuk ke IKN pada tanggal 15 Juli. Sarana ini dipastikan siap pada Juli.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kedatangan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development, Alexia Latortue di kantornya pada Kamis (11/7) sore.

Pertemuan Sri Mulyani dengan teman lamanya tersebut membahas banyak hal. Salah satunya mengenai persetujuan Amerika Serikat (AS) terhadap pengalihan utang Indonesia untuk perlindungan alam (debt-for-nature swap) sebesar US$ 35 juta atau setara Rp 566,65 miliar (kurs Rp 16.190).

"Alexia menyampaikan persetujuan AS untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bagi Indonesia sebesar US$ 35 juta yang baru saja diumumkan. Tujuannya untuk ikut memperkuat dan menjaga kelestarian Laut dan Coral yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Jumat (11/7/2024).

Pengalihan utang untuk perlindungan alam ini akan mengalihkan dana yang awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang, menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif ini menekankan komitmen Indonesia dan AS terhadap pentingnya terumbu karang dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan mendesak dalam melindungi terumbu karang.

Hal lain yang turut dibahas adalah terkait perkembangan transisi energi di Indonesia, terutama pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan. Alexia selaku perwakilan pemerintah presiden AS Joe Biden, datang bersama tim Just Energy Transition Partnership (JETP).

"JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon yang diumumkan ole Presiden Jokowi pada sat Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali (Presidensi G20 Indonesia)," jelas Sri Mulyani.

JETP didukung oleh berbagai negara utamanya AS, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta, serta filantropis. Keduanya juga membahas mengenai perkembangan pasar karbon Indonesia.