Persiapan Lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung. Lapangan ini digunakan sebagai lokasi perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti," ujar seorang petugas HSE Istana Negara dan Lapangan Upacara Taufik Syahril dalam unggahan Instagram Otorita IKN @ikn_id, dikutip Senin (8/7/2024).

Taufik bersama pekerja proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara ini optimistis dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Tentu dengan kualitas baik terutama dari segi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

"Kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik tentunya HSE (Health, Safety, and Environment) yang utama," kata Taufik lagi.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan lapangan tersebut memiliki kapasitas total 8.000 orang. Jumlah ini lebih banyak dari laporan sebelumnya yang menyebut lapangan seluas 14.250 m2 itu bisa menampung 4.000 orang.

Meski begitu Danis mengaku tidak bisa menjelaskan jumlah peserta upacara 17 Agustus 2024 nanti, baik petugas upacara ataupun undangan. Sebab pihak PUPR hanya bertugas menyediakan infrastruktur dasar saja.

"Bisa (menampung) 8.000, tapi kalau jumlahnya berapa yang akan diundang (tidak tahu). Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara, tapi kalau secara total kita bisa 8.000," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Jadi kalau tugas PUPR adalah menyediakan sarana dan prasarana, kalau masalah pengaturan undangan itu di Sekretariat Presiden sama Sekretariat Negara. Itu aja," tuturnya lagi.

Untuk berbagai proyek lain, disebut Danis sedang dikebut untuk selesai pada akhir Juli 2024. Beberapa di antaranya seperti Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara.

Sementara proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil langkah tegas dalam upaya pembasmian aktivitas judi online (judol) di Tanah Air. Rekening bandar judi online tidak hanya akan diblokir, tetapk juga akan diblacklits.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ekskeutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024. Nantinya para bandar judol ini tidak boleh lagi membuka rekening di bank manapun.

"Kita akan bertindak lebih keras lagi untuk mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berat, mungkin sebagai bandarnya atau fasilitator, ini akan ada konsekuensi blacklisting (masuk daftar hitam). Mereka tidak boleh buka lagi rekening di bank. Saya kira ini akan jadi pengingat bagi calon-calon nasabah," kata Dian, dalam konferensi pers, Senin (8/7/2024).

Menurut Dian, apabila para bandar judol ini dikeluarkan dari sistem perbankan Tanah Air maka kehidupannya tidak lagi bisa berjalan normal. Pihaknya juga akan terus melakukan massive campagne kepada para nasabahnya terkait judol.

"Dengan adanya Stagas Judol, langkah-langkah kita lebih terkoordinasi sehingga saat ini kita bisa menutup segaka jalur kemungkinan yang menipang transaksi judol ini. Tentu pemblokiran juga akan terus kita lakukan sesuai kewenangan kita," ujarnya.

Dian menambahkan, pihaknya juga mengirim surat kepada pihak perbankan agar memperkuat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judol serta perilaku para nasabah yang melakukan jual beli rekening. Salah satu caranya dengan memeriksa identitas pemilik rekening.

Asapun hasil pemeriksaan data diri tersebut akan dikirimkan setiap bank kepada platform milik OJK yakni SIGAP untuk dilakukan pertukaran data antar perbankan atas data pihak-pihak yang masuk kedalam daftar hitam tersebut.

"Kami juga akan tukarkan antar bank dan yang terkait rekening itu, sehingga bank tau semua siapa yang pernah terlibat dalam transaksi judol," ujarnya.

Secara keseluruhan, OJK mencatatkan hingga 2024 ini telah ditutup atau diblokir sebanyak 6.056 rekening yang terkait dengan judol oleh pihak perbankan. OJK juga telah meminta pihak perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification hall yang sama dengan rekening terafiliasi judi online tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat 7 perusahaan pembiayaan alias multifinance yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp 100 miliar hingga akhir bulan Mei 2024. Selain itu, juga masih terdapat 1 perusahaan pinjaman online (pinjol) yang belum memenuhi kewajiban ekuitasnya minimum Rp 12,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, secara keseluruhan total da 147 perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK.

"Pemenuhan ekuitas minimum di sektor PVML per Mei 2024 terdapat 7 perusahaan dari 147 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban," kata Agusman, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Selain 7 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban kualitasnya, OJk juga mencatatkan masih terdapat satu perusahaan fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending alias Pinjol yang belum memenuhi kewajibannya.

"Sementara itu saat ini terdapat 1 dari 100 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum," kata dia.

Agusman mengatakan, pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan untuk progress action plan terkait upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari tujuh perusahaan pembiayaan tersebut.

"OJK akan terus memantau apa yang diperlukan terkait progres action plan dalam upaya pemenuhan ekuitas yang dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham atau dari strategic investor yang kredibel hingga alternatif pengembalian izin usaha," ujarnya.

Di sisi lain, Agusman melaporkan bahwa pasar pembiayaan RI masih kuat, dengan piutang pembiayaan tumbuh 11,21% yoy pada Mei 2024 menjadi sebesar Rp 490 triliun. Angka itu naik dari posisi April lalu yang tumbuh 10,82% yoy.

"Pembiayaan macet (NPF) gross bulan Mei 2024 turun menjadi 2,77% dari posisi April 2024 di angka 2,88%," ujarnya.

Lebih lanjut selain piutang pembiayaan, gearing ratio tercatat naik menjadi 2,37 kali pada Mei 2024 dari bulan lalu yang angkanya berada di level 2,32 kali.

Agusman menambahkan, pembiayaan perusahaan modal ventura terkontraksi 11% yoy menjadi Rp 16,21 triliun, dibanding April lalu yang juga terkontraksi 12% dengan nilai pembiayaan Rp 16,32 triliun. Lalu pembiayaan Fintech P2P lending pada Mei 2024 tumbuh 25,44% yoy, dengan nominal Rp 64,56 triliun.

"Tingkat TWP 90 dalam kondisi terjaga di posisi 2,91% pada Mei, dibanding posisi April 2,795," kata dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga Juni 2024 telah ada sebanyak 6.056 rekening yang terkait dengan Judi Online (judol) telah diblokir atau ditutup oleh pihak perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Langkah penutupan ini merupakan permintaan OJK kepada pihak perbankan. Hal ini sebagai bagian dari pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan atas permintaan OJK melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Dian, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Selain itu, OJK juga telah meminta pihak perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification hall yang sama dengan rekening terafiliasi judi online tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, dari sisi regulasi pihaknya juga tengah menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan, salah satunya rancangan peraturan OJK (RPJOK) terkait konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK).

Berikutnya juga disiapkan RPOJK tentang perintah tertulis setelah amandemen yang merupakan amandemen. Kedua peraturan itu merupakan mandat Undang-Undang P2SK, serta RPOJK Perubahan atas POJK No. 42/2015 tentang Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas bagi Bank Umum, dan juga RPOJK perubahan atas POJK Nomor 50/2017 tentang kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih.

"Selain itu, OJK akan menerbitkan panduan resiliensi digital atau digital resilience yang dapat digunakan oleh bank dalam mendukung proses akselerasi transformasi digital melengkapi ketentuan-ketentuan dan pedoman yang telah terbit sebelumnya," ujarnya.

Di sisi lain, OJK bersama kedutaan besar Australia dan Prospera meningkatkan kemitraan untuk memperkuat climate risk manajemen bagi industri perbankan di Indonesia. Ini sebagai tindak lanjut penerbitan panduan climate risk management and scenario analysis.

"Satu lagi yang in the pipeline adalah RPOJK terkait dengan pemberian kredit kepada UMKM. Ini merupakan salah satu POJK yang dipadatkan harus berkonsultasi dengan DPR dan diharapkan nanti persoalan persoalan yang terkait dengan UMKM dapat di-address melalui POJK terkait UMKM ini," pungkasnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Informasi ini disampaikan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

"Kami tidak akan lakukan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian pada saat tertutup. Jadi kami tidak akan meneruskan," ujar Nixon di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Nixon kemudian menjelaskan bahwa informasi ini memang belum dinyatakan secara terbuka lewat keterbukaan informasi karena pihaknya harus menjaga kesepakatan bersama dengan pihak yang hendak diakuisisi. Namun, BTN telah menyampaikan hal ini kepada Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keputusan ini tersebut.

"Jadi kita memang satu tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka, tapi secara umum dapat kami sampaikan kami juga sudah konsul ke pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri dan Wamen dan kami juga sampaikan ke OJK," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, BTN Syariah merupakan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Akuisisi dengan Bank Muamalat dalam rangka proses pelepasan atau spin off BTN Syariah.

Anggota Komisi VI DPR RI M Husni menyoroti sejumlah isu di balik proses tersebut. Ia mengingatkan BTN bahwa dulu kepemilikan saham Bank Muamalat diambil oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang saat itu dipimpin oleh Anggito Abimanyu, tanpa ada rapat atau persetujuan dari Komisi VIII DPR RI.

Kemudian, Husni menyoroti kondisi kesehatan Bank Muamalat yang ia sebut sebagai 'bank sakit'. Hal itu dilihat dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) bank itu yang mencapai 12% pada 2017.

"Jadi jangan dulu kawin paksa, sekali lagi mungkin sama BTN, jangan juga kawin paksa sekali, Pak," kata mantan anggota Komisi VIII itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Himbara di Gedung DPR, Rabu (20/3/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel karena masih menemukan regulasi tidak sinkron yang dibuat Kementerian dan Lembaga. Padahal penyederhanaan regulasi dan birokrasi sudah dilakukan olehnya selama menjabat.

Namun sampai sekarang prosedur birokrasi yang rumit nan jelimet. Praktik ini masih banyak dia temui di lapangan.

"Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan. Walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan. Namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," kata Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Dia mengungkapkan banyak sekali nama-nama pengganti untuk pengurusan berkas perizinan. Mulai dari pertimbangan hingga rekomendasi. Padahal ujungnya sama, hal itu cuma membuat pengurusan sesuatu menjadi ruwet.

"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan," ungkap Jokowi.

"Jangan ada yang tepuk tangan ini lho," kata Jokowi disambut tawa hadirin yang ada.

Menurut Jokowi dalam mengelola anggaran dan membesut program pemerintah, semua lembaga pemerintah harus mengedepankan akuntabilitas dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Namun, fleksibilitas anggaran juga harus dilakukan agar semua program tak terbelenggu

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses," tegas Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan semua pihak harus bekerja dengan orientasi hasil. Bukan fokus pada prosedur.

"Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," pungkas Jokowi.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI bakal membuka kantor cabang di Australia dan akan diresmikan tahun ini. Informasi ini disampaikan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.

"Kami telah disetujui untuk pembukaan Pembukaan (Kantor) Cabang di Sydney yang dalam waktu dekat kami akan melakukan peresmian," kata Royke di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Royke menjelaskan, upaya BNI sudah memperoleh restu dari otoritas perbankan 'Negeri Kangguru' yakni Australian Prudential Regulation Authority (APRA) pada 27 Mei 2024.

Dia menjelaskan ada tiga target BNI berekspansi di Australia, salah satunya untuk membantu diaspora Indonesia yang bermukim di negara tersebut.

"Untuk memberikan kredit bilateral, dan semakin banyak perusahaan Indonesia yang semakin bisa bereaksi ke Australia dan juga untuk membantu diaspora, dan juga kita melakukan berusaha untuk melakukan sosialisasi Diaspora Saving melalui BNI mobile banking," beber Royke.

Dalam paparannya, Royke menuturkan Kantor Cabang BNI di Australia bakal berlokasi di Salesforce Tower yang merupakan landmark Sydney. BNI juga menjadi bank pertama Indonesia yang disetujui oleh APRA.

Sementara berdasarkan catatan detikcom, BNI memang memiliki berbagai cabang di luar negeri, mulai dari Singapura, Hong Kong, Tokyo, dan Osaka (Jepang), New York (Amerika Serikat), Seoul (Korea Selatan), hingga London (Inggris).

Hari Terakhir BNI Java Jazz 2024, Ada Special Show Snoh Aalegra

Hari Terakhir BNI Java Jazz 2024, Ada Special Show Snoh Aalegra

Mesin ATM Pertama Foto: Dokumentasi Niaga

Mesin ATM di Indonesia saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang tak mau repot pergi ke bank bila mau menarik tunai. Setiap tanggal gajian mesin ATM selalu ramai didatangi oleh nasabah untuk bertransaksi.

Rasanya hampir semua bank umum dan bank syariah di Indonesia memiliki mesin ATM demi memberikan layanan terbaik untuk para nasabahnya. Tapi tahukah detikers siapa bank pertama di Indonesia yang punya mesin ATM? Jawabannya: Bank Niaga!

Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menceritakan jika mesin ATM yang pertama di Indonesia diperkenalkan oleh Bank Niaga.

"Saat itu tahun 1987 dan Bank Niaga pertama kali menempatkan mesin ATM di kantor pusat operasional Bank Niaga, Jalan Gajah Mada, DKI Jakarta," kata dia kepada detikcom, pada 2021 lalu. Selain itu mesin ATM ini juga ditempatkan di beberapa kantor cabang.

Dia menyebutkan saat itu mesin ATM pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan karena tingginya kebutuhan masyarakat terkait transaksi selain di kantor cabang Bank.

"Saat itu Bank Niaga sudah mulai menerapkan sistem perbankan online. Pecahan yang ada di mesin ATM pertama itu adalah Rp 10.000," ujarnya.

Menurut Lani, kala itu masyarakat masih takut dan khawatir menggunakan mesin ATM yang dikeluarkan oleh Bank Niaga. Masih banyak keraguan untuk bertransaksi di mesin tersebut.

Akan tetapi dengan melakukan edukasi baik ke internal staf Bank Niaga dan nasabah. Lambat laun muncul kepercayaan dalam menggunakan mesin ATM sebagai alternatif melakukan transaksi perbankan.

Lani mengungkapkan saat ini CIMB Niaga telah memiliki 4.316 mesin ATM, 133 mesin setor tunai dan 801 mesin Tarik Setor Tunai. Evolusi mesin ATM milik Bank Niaga juga sudah terjadi besar-besaran. Lani menyebutkan hal ini dilakukan demi memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Antara lain transaksi Rekening Ponsel, di mana nasabah Rekening Ponsel CIMB Niaga dapat melakukan transaksi tarik tunai dengan menggunakan kupon. Selain itu transaksi tanpa kartu, nasabah CIMB Niaga bisa melakukan transaksi tanpa kartu melalui aplikasi Octo Mobile.

Dia menambahkan CIMB Niaga meluncurkan konsep baru transaksi ATM melalui Drive Thru dengan lebih nyaman dan memiliki fitur unik seperti ketinggian mesin ATM yang dapat disesuaikan dengan posisi ketinggian nasabah (height adjustment).

Selain itu juga tersedia fasilitas tambahan seperti vending machine yang dapat digunakan nasabah setelah melakukan transaksi di mesin ATM untuk membeli makanan dan minuman kemasan dan juga kebutuhan perjalanan seperti masker kesehatan.

Dari data Bank Indonesia (BI) dikutip dari Statistik Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) periode 2020 jumlah mesin ATM tercatat 104.654 unit. Angka ini memang terus menurun jika dibandingkan dengan periode 2017 yang sebanyak 106.901.

Fitur Bank Garansi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Pasalnya, melalui kerja sama dengan bank seperti BRI, layanan ini bisa membantu menjamin kelangsungan usaha Anda.

Secara umum, Bank Garansi atau jaminan bank merupakan sebuah perjanjian dengan bank yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya. Bank Garansi menjadi sebuah agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi wanprestasi.

Dengan adanya Bank Garansi, pelaku usaha yang menjadi pihak ketiga akan merasa lebih aman dan percaya kepada nasabah. Dengan begitu, transaksi keuangan pun dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mendapatkan Bank Garansi, pelaku usaha harus mengajukan permohonan ke bank. Biasanya, proses pengajuan jaminan bank secara konvensional akan memakan waktu yang relatif cukup lama serta biaya yang tinggi. Namun dengan hadirnya QLola by BRI, layanan Bank Garansi bisa diakses secara lebih mudah dan praktis. Bahkan, pelaku usaha dapat mengajukan jaminan bank dan monitoring secara online.

Keuntungan Bank Garansi QLola by BRI

Director of Wholesale and Institution Business Agus Noorsanto dalam Power Lunch, CNBCIndonesia menyampaikan BRI sejalan dengan terus melakukan transformasi dan inovasi di berbagai produk dan layanan untuk memanjakan nasabah. Salah satunya dengan adanya QLola by BRI.

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapat nasabah pelaku usaha melalui hadirnya fitur Bank Garansi pada ekosistem Cash & Trade QLola by BRI. Berikut sejumlah keuntungan yang wajib Anda ketahui.

1. Fleksibilitas Jaminan

Fitur Bank Garansi QLola by BRI menawarkan kemudahan dalam pengajuan jaminan bank atas beberapa jenis transaksi, antara lain.

• Jaminan Penawaran (Bid Bond)

• Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)

• Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)

• Jaminan Pembayaran Proyek Pemerintah

• Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)

• Jaminan Distributor

• Jaminan Lainnya
  

2. Pelayanan Lebih Cepat

Proses pengajuan Bank Garansi di QLola by BRI lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan Bank Garansi secara konvensional. Sebab, proses pengajuan Bank Garansi ini bisa dilakukan secara online hanya lewat platform QLola by BRI.

3. Pengajuan Online Tanpa Perlu ke Kantor Bank

Bank Garansi dari QLola by BRI menyediakan fitur pengajuan secara online, seperti E-Application dan Real-Time Status Tracking. Fitur E-Application dapat memudahkan nasabah mengajukan permohonan penerbitan secara online. Dengan begitu, Anda tak perlu datang langsung ke unit kerja BRI yang melayani penerbitan bank garansi ini.

Ada pula fitur Real-Time Status Tracking yang akan memudahkan nasabah dalam memantau proses penerbitan bank garansi secara transparan dan real-time. Kedua fitur ini dapat membantu pelaku usaha mengurus permohonan jaminan dari bank dengan lebih ringkas dan cepat, tanpa harus repot pergi ke kantor cabang.

4. Biaya Lebih Kompetitif

Pemanfaatan Bank Garansi di QLola by BRI dapat meminimalisasi risiko dan kecurangan dengan proses administrasi yang diotomatisasi dan disederhanakan. Selain itu, fitur ini juga menawarkan biaya penerbitan Bank Garansi yang lebih kompetitif dan kompatibel dengan sistem-sistem perusahaan dan bank mitra. Biaya jaminan bank juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.

5. Format Disesuaikan dengan Kebutuhan

Terakhir, QLola by BRI menawarkan format Bank Garansi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Format jaminan bank dari QLola by BRI dapat disesuaikan dengan jenis transaksi, persyaratan pihak ketiga, serta kebutuhan nasabah.

Itulah sederet keunggulan dan manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan memanfaatkan fitur Bank Garansi dalamQLola by BRIuntuk usaha Anda.

#BRI #QLolabyBRI #AccesstoSuccess

Sebanyak ribuan karyawan produsen telepon pintar terbesar di Korea Selatan, Samsung, mulai melakukan mogok kerja selama tiga hari. Mereka menuntut agar perusahaan memperbaiki sistem bonus berbasis kinerja dan memberi pekerja libur cuti tahunan tambahan.

Dikutip dari Reuters, Senin (8/7/2024), aksi ini dilakukan oleh serikat The National Samsung Electronics Union (NSEU) yang memiliki total 28 ribu anggota. Meski belum jelas berapa jumlah anggota NSEU yang mogok kerja, 8.100 anggota NSEU dipastikan mengikuti aksi protes yang dimulai pada Senin (8/7).

Mogok dimulai dengan rapat umum yang diadakan di dekat kantor pusat Samsung di Hwaseong, sisi selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan.

Pemimpin Senior NSEU, Lee Hyun-kuk, pada pekan lalu sempat mengatakan bahwa rangkaian pemogokan lain dapat berjalan setelah mogok tiga hari jika tuntutan para pekerja tidak didengarkan. Namun, sejumlah analisis memperkirakan aksi pekerja tidak berdampak signifikan untuk kinerja produksi chip perusahaan

Pada pekan lalu, NSEU sempat melakukan walkout dengan menggunakan cuti tahunan. Peristiwa itu adalah aksi industrial pertama para karyawan, tapi perusahaan saat itu mengatakan walkout tidak berdampak terhadap produksi atau aktivitas bisnis Samsung.

Meskipun demikian, para analis memperkirakan bahwa aksi mogok bisa menjadi tantangan tambahan bagi perusahaan. Sebab, Samsung sedang menghadapi persaingan ketat untuk memproduksi chip yang digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan.

Pemerintah baru saja merilis UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Di dalamnya tercantum aturan yang memperbolehkan seorang pekerja perempuan yang menjadi seorang ibu dan melahirkan cuti maksimal selama 6 bulan lamanya.

Kalangan buruh mengkhawatirkan dengan adanya aturan ini kesempatan kerja untuk perempuan akan berkurang. Pasalnya, perusahaan akan membuat persyaratan yang ketat untuk menerima pegawai perempuan untuk menghindari hak cuti melahirkan, misalnya saja syarat kerja harus tetap lajang dan tidak boleh menikah.

"Sebelum undang-undang ini saja syarat pekerja perempuan menurut saya sudah diperketat. Mungkin akan ada pengusaha yang memperketat syarat kerjanya untuk perempuan. Misalnya lajang, berpenampilan menarik, dan lain-lain," ungkap Mirah kepada detikcom, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya hal ini bisa terjadi karena pengusaha belum memiliki edukasi mendalam soal betapa pentingnya cuti kehamilan yang berada di dalam UU no 4 tahun 2024.

Dia meminta agar pemerintah juga bertindak memberi tahu pengusaha agar tidak serta merta membatasi kesempatan kerja untuk perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan.

"Ini bisa terjadi mungkin karena pengusaha belum memilih edukasi terkait betapa pentingnya UU Ibu dan Anak. Kita mau meminimalisir itu, maka pemerintah wajib berikan edukasi ke pelaku usaha juga soal UU ini," beber Mirah.

Lalu, apakah benar pengusaha bisa makin selektif memilih tenaga kerja perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan 6 bulan?

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengakui hal itu bisa saja terjadi. Dia bilang pengusaha secara alami akan makin selektif memilih pekerja perempuan, dia bilang pengusaha cukup berat untuk mempertaruhkan produktivitas kinerja usahanya.

Bagi Danang, jangka waktu cuti yang panjang tentu menyulitkan pengusaha. Pasalnya, pengusaha harus mempersiapkan pengganti tenaga kerja selama cuti panjang, hal itu menurutnya menimbulkan masalah-masalah produktivitas.

"Apakah pengusaha akan makin selektif memilih pekerja perempuan? Ya tentu saja, secara alami perusahaan tidak akan mempertaruhkan produktivitasnya," kata Danang kepada detikcom.

Danang mengatakan akan timbul perilaku pilih-pilih atau menggunakan mekanisme perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerja perempuan setelah adanya aturan cuti panjang melahirkan maksimal 6 bulan.

"Pada intinya, juga banyak yg sudah melakukan hal itu di perusahaan jasa, misalnya flight attendance atau teller bank, dan banyak lagi yang memiliki ciri pekerjaan khas dilakukan perempuan," beber Danang.

Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi mengatakan pengusaha punya preferensi sendiri dalam merekrut pegawainya. Bukan berarti pengusaha mau melakukan pembatasan untuk kesempatan kerja bagi perempuan.

Untuk urusan lajang atau tidaknya pegawai saja, dia mengatakan di beberapa sektor memang membutuhkan pegawai perempuan yang lajang, di sisi lain masih ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh pegawai yang sudah menikah.

Dia menekankan kesempatan kerja bagi kaum perempuan masih sangat lebar. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang membawa wacana mendegradasi kaum perempuan di tengah usaha emansipasi yang sudah banyak dilakukan.

"Saat ini, dan kita tahu kesempatan kerja bagi kaum perempuan sangat terbuka lebar. Mungkin ada beberapa segmen pekerjaan yang membutuhkan kaum perempuan yang masih lajang, tapi ada juga yang sudah menikah karena pertimbangan pengalamannya. Semua kembali pada kebutuhan masing-masing perusahaan saja," papar Diana kepada detikcom.

"Tidak perlu ada dikotomi terkait lajang atau menikah karena masing-masing tentu punya pertimbangan logis," lanjutnya.

Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis bioetanol untuk Juli 2024 sebesar Rp 15.101 per liter. Harga tersebut naik Rp 479 per liter apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp 14.622 per liter.

Hal itu tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor T-2222/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2024. Ketetapan tersebut berlaku efektif per tanggal 1 Juli 2024.

"Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah mematok HIP BBN bioetanol bulan Juli tahun 2024 menjadi Rp 15.101 per liter," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dikutip dari laman Kementerian ESDM (7/7/2024).

Adapun perhitungan besaran harga HIP BBN bioetanol tersebut, jelas Agus, menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 US$/L.

"Harga tetes tebu KPB Rata-rata 15 Januari sd 14 Juni 2024, yakni Rp2.682/kg. Sedangkan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode 15 Mei - 14 Juni 2024 sebesar Rp 16.159. Sehingga ditetapkan Harga HIP BBN Bioetanol Bulan Juli 2024 sebesar Rp 15.101 per liter," pungkasnya.