Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Direktur Utama baru untuk PT Asabri (Persero) yakni Jeffry Haryadi P. Manullang.

Penunjuka itu berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor: SK-204/MBU/09/2024 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asabri (Persero).

Dalam Keputusan tersebut, Jeffry mendapatkan pengalihan tugas, sebelumnya sebagai Direktur Investasi kini menjadi Direktur Utama. Dia menggantikan Wahyu Suparyono yang telah ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Bulog.

Jeffry diharapkan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dan membawa Asabri menuju babak baru yang lebih gemilang. Dia sendiri juga berkomitmen agar ke depan Asabri dapat mencapai visi-misi perusahaan.

"Kami (Direksi) ada di sini karena adanya kerja sama yang erat oleh para Insan Asabri. Tidak mungkin Direksi bisa mencapai titik ini hanya karena diri sendiri tanpa adanya kolaborasi bersama dan kekompakan dari semua Insan Asabri. Untuk itu saya berharap, ke depan kita dapat lebih semangat dan kompak dalam membuat Asabri mencapai visi dan misinya dan tentunya membawa Asabri semakin baik ke depannya," ujar Jeffry, dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Serah terima jabatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Asabri ini dihadiri langsung oleh Komisaris Utama PT ASABRI (Persero) Fary Djemy Francis beserta Jajaran Dewan Komisaris lainnya, Direksi PT Asabri (Persero), dan seluruh Insan Asabri baik yang berada di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang seluruh Indonesia.

"Saya lihat seluruh Insan Asabri menyambut baik dan penuh dengan antusias atas dilantiknya Direktur Utama Asabri yaitu Bapak Jeffry. Saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Jeffry, Asabri dapat melangkah maju menjadi lebih baik, modern, dan terpercaya," ujar Komisaris Utama Asabri, Fary Djemy Francis.

Pelantikan Direktur Utama PT Asabri (Persero) menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat komitmen Asabri dalam memberikan layanan terbaik, di tengah era yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Di bawah kepemimpinan Jeffry sebagai Direktur Utama, Asabri diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam memberikan Asuransi Sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kemhan dan Polri. Fokus pada peningkatan tata kelola perusahaan dan kesejahteraan para peserta tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah strategis Asabri.

Jeffry bukanlah orang baru di Asabri. Dikutip dari laman resmi Asabri, Jeffry sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investasi Asabri. Lahir di Jakarta, Jerffy merupakan lulusan Sarjana Ekonomi STIE Swadaya Tahun 2005.

Jejak karirnya juga cukup cemerlang. Sebelum di Asabri, dia merupakan Direktur Keuangan dan Administrasi di RS Pelabuhan pada 2017.

Selain itu pernah menjadi Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan 2012 sampai 2016. Dia juga pernah menjadi Komisaris Utama PT Binajasa Abadikarya pada 2010 sampai 2012.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi masyarakat yang ingin membangun rumah sendiri. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Melansir dari cuitan di akun X-nya, @prastow, pria yang akrab disapa Prastowo ini mengatakan pengenaan tarif PPN untuk membangun rumah sendiri bukanlah hal yang baru. Penetapan PPN tersebut tersebut telah berlaku sejak 30 tahun lalu.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi, bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," kata Yustinus, dikutip Senin (16/9/2024).

Dia pun menjelaskan penetapan tarif itu untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sebab, membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan tarif PPN.

"Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," jelasnya.

Meski begitu, dia bilang tidak semua masyarakat yang ingin membangun rumah dapat dikenakan tarif PPN. Ada syarat-syarat tertentu, misalnya kriteria bangunannya seluas 200 meter persegi atau lebih. Di bawah luas tersebut, Prastowo bilang tidak dikenakan tarif PPN.

Prastowo juga menjelaskan apabila tarif PPN 2025 naik, maka pengenaan tarif PPN KMS sebesar 2,4% dari sebelumnya 2,2%.

"Lalu bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11%, maka tarif PPN KMS hanya 2,2%. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," terangnya.

Sebelumnya, Kenaikan PPN pada tahun 2025 sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Pasal 4 UU HPP dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah.

Ketentuan yang diubah itu di antaranya Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 7. Pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dijelaskan tarif PPN 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

"Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," bunyi Pasal 7 Ayat 1 huruf b seperti dikutip detikcom, Jumat (13/9/2024).

Untuk ketentuan PPN membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03.2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Rumah Sendiri.

Pada Pasal 2 Ayat 1 PMK tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas kegiatan membangun rumah sendiri. Di Pasal 3 Ayat 1 disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 2.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan alasan di balik pelarangan untuk memelihara dan memperjualbelikan ikan Aligator Gar di Indonesia. KKP menyebut bahwa ikan pemangsa ini berpotensi membahayakan populasi ikan lain serta dapat merusak ekosistem perairan.

Larangan ini sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN'KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa ikan Aligator Gar termasuk dalam jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan yang bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain apabila lepas di perairan Indonesia.

"Aligator Gar bukan ikan yang berasal dari Indonesia. Apabila ikan ini lepas ke perairan umum, bisa mengancam penurunan populasi ikan lainnya dan akan merusak ekosistem perairan tersebut," terang pria yang akrab disapa Ipunk itu, Senin (16/9/2024).

Ipunk menambahkan, hingga saat ini sudah banyak kasus ekosistem perairan yang rusak akibat keberadaan ikan berbahaya maupun merugikan tersebut.

Di Waduk Sermo, Daerah Istimewa Yogyakarta, populasi ikan red devil telah mengalahkan ikan endemik waduk tersebut, di antaranya ikan nila, wader, nilem dan tawes.

Selain itu, di Waduk Wonorejo juga ditemukan ikan red devil yang menginvasi waduk tersebut. Kemudian pada sungai-sungai di Palembang, populasi ikan belida turut terancam punah akibat keberadaan ikan sapu-sapu.

Belum lagi ekosistem Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, yang juga telah rusak akibat invasi ikan red devil, sehingga ikan batak, ikan mas, ikan jurung, mujair, pora-pora dan tiri-tiri kini langka ditemukan di perairan tersebut.

Plt. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Suharta, mengungkapkan, KKP melalui Direktorat Jenderal PSKDP dalam kurun dua tahun terakhir (2023-2024) telah melakukan 18 kali penindakan terhadap ikan berbahaya dan/atau merugikan tersebut.

Ikan Aligator Gar Foto: Dok. KKP

Langkah itu dilakukan bersama bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan POLAIRUD. Lokasi penindakan di DI Yogyakarta, Jakarta, Blitar serta Pontianak.

Sebanyak 186 ikan berbahaya dan/atau merugikan yang terdiri dari Arapaima, Aligator Gar, dan Piranha telah dimusnahkan dalam operasi pengawasan tersebut.

"Tak hanya penindakan, kami juga melakukan upaya preventif melalui edukasi kepada pelaku usaha pembudidaya ikan, penghobi ikan hias, pedagang ikan hias, serta POKMASWAS mengenai larangan memelihara dan/atau melepasliarkan ikan berbahaya dan/atau merugikan. Terakhir kami lakukan di Blitar dan DIY," jabar Suharta.

Suharta berharap, melalui kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam turut serta memusnahkan keberadaan ikan berbahaya dan/atau merugikan di Indonesia, ekosistem perairan Indonesia dapat terus terjaga.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui Ekonomi Biru.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk mengawasi ketat keberadaan ikan-ikan pemangsa yang membahayakan ekosistem perairan.

Dia juga meminta jajarannya untuk terus mensosialisasikan larangan memelihara ikan-ikan tersebut agar masyarakat dapat memahami dampak buruk dari kerusakan ekosistem.

Seperti diketahui, belakangan ini Ikan Aligator menjadi perhatian publik terutama di Jawa Timur. Ikan itu menjadi perbincangan karena seorang kakek bernama Piyono (61) dibui selama 5 bulan gegara memelihara ikan aligator, padahal di pasar-pasar masih banyak orang berjualan.

Dia ditangkap dengan tuduhan melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan yakni Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan Jo PERMEN-KP RI No.19/ PERMEN-KP/ 2020.

Persoalan yang menjerat Piyono berlanjut hingga masuk dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Malang kelas IA pada Senin (9/9/2024). Dalam sidang, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 bulan kepada terdakwa.

Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan, hal itu akan ditentukan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Ya, pasti, aturannya seperti itu. Namun nantikan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Kursi ketua umum Kadin sendiri tengah menjadi rebutan. Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 menilai, pengangkatan Anindya Bakrie melalui Munaslub merupakan tindakan ilegal.

Terkait perselisihan dua kubu ini, Supratman mengatakan, jika persoalan itu merupakan masalah internal Kadin. Dia mengatakan, persoalan tersebut telah diselesaikan lewat Munaslub.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah akan mengikuti aturan. Menurutnya, penyelenggaraan Munaslub dengan hasil ditetapkannya Anindya sebagai ketua umum merupakan kehendak mayoritas pengurus daerah.

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Dan pemerintah dalam hal ini sendiri tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," jelasnya.

Sementara, Anindya mengatakan, Munaslub merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Hal itu sebagai respons atas tudingan jika Munaslub yang digelar sebagai upaya kudeta.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya.

Dia mengatakan, merekalah yang membuat panitia hingga mengatur jalannya persidangan. Dia mengatakan, Munaslub ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

Dia menegaskan, Munaslub itu telah digelar. Kembali, dia mengatakan, telah dilakukan sesuai dengan AD/ART.

"Dan kemarin sudah berjalan. Bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

Di sisi lain Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menegaskan Munaslub pada Sabtu (14/9) tidak sah. Kegiatan secara tiba-tiba itu disebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART.

"Kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia Sabtu, 14 September 2024 di St Regis tidak sah, tidak!" kata Arsjad Rasjid di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Arsjad Rasjid mengaku sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku.

Tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpecah usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Masing-masing kubu klaim sebagai mayoritas sehingga sah atas keputusannya.

Ketua Umum Kadin Maluku, M.A.S Latuconsina sebagai kubu Arsjad Rasjid mengatakan Munaslub tersebut tidak sah karena 21 dari total 35 Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia menolak. Pihaknya mengaku sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pengangkatan Anindya Bakrie.

"Munaslub itu kalau terlaksana maka harus ada usulan dari daerah itu 50%. Hari ini Kadin yang aktif 35, berarti minimal harus 18. Yang ada di sana setelah kita kalkulasi itu yang hadir secara fisik cuma 10, lalu yang terwakili cuma 4, artinya hanya 14 ketua Kadin yang hadir di sana. Kami semua di sini, yang 21 ini sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pihak sana," kata Latuconsina dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Ia menegaskan bahwa Arsjad Rasjid adalah Ketua Umum Kadin Indonesia yang sah dan satu-satunya untuk periode 2021-2026. Meski ada desakan untuk menyetujui Anindya Bakrie, pihaknya tegak lurus kepada ketentuan AD/ART.

"Semua orang di sini sudah tegak lurus dengan AD/ART dan tidak mengakui Munaslub itu. Sampai tadi pagi ada teman-teman kita yang masih dipaksa untuk tandatangan mendukung Munaslub," ungkapnya.

Kadin Provinsi berpandangan siapapun boleh menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia selama memenuhi syarat. Persoalannya bukan tentang Anindya Bakrie atau Arsjad Rasjid, melainkan kepada penegakkan aturannya.

"Kami hormat pada siapapun, bukan persoalan Pak Arsjad, bukan persoalan Pak Anin, mereka itu adalah orang-orang baik, tokoh-tokoh besar pengusaha di Indonesia, tapi lebih kepada penegakkan konstitusi," ucap Kadin Provinsi Jawa Barat.

"Makanya kami bersikap bahwa Munaslub yang dilaksanakan pada 14 September 2024 adalah perbutan yang melanggar hukum, perbuatan yang sudah mencabik-cabik organisasi dan perbuatan kudeta," tambahnya.

Sebagai informasi, dasar penyelenggaraan Kadin Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

Berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Selain itu, sesuai Pasal 18 ayat 2 AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslub, Kadin Provinsi juga harus menggelar Rapat Pleno terlebih dahulu.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat 12 AD/ART dinyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslub ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB yang mana jumlah tidak mencapai setengah jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir setidaknya 50+1 dari 124 jumlah ALB. Dengan demikian, Munaslub itu tidak sah," tandasnya.

PT KAI (Persero) menyatakan, seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta dan Daop 2 Bandung berjalan aman usai gempa Sukabumi, Jawa Barat. KAI mencatat, sebanyak 6 perjalanan kereta mengalami gangguan perjalanan karena pengecekan.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, segera setelah menerima informasi mengenai gempa, KAI langsung melakukan penghentian luar biasa (BLB) pada seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta dan Daop 2 Bandung. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan jalur kereta api serta memeriksa kemungkinan kerusakan pada rel dan jembatan.

"Tindakan ini penting untuk menjamin bahwa tidak ada kerusakan pada infrastruktur kereta api serta untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap perjalanan kereta," kata Anne dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9/2024).

Anne juga mengungkapkan terdapat beberapa kereta api yang mengalami gangguan perjalanan akibat BLB tersebut yakni:

- KA PLB 345A (Commuter Line Bandung Raya)
- KA PLB 7346 (Feeder)
- KA PLB 7347 (Feeder)
- KA PLB 40A (Argo Parahyangan)
- KA PLB 376B (Commuter Line Bandung Raya)
- KA PLB 259 (Kutojaya Selatan)
- KA 336 (Siliwangi)

Setelah melakukan pengecekan menyeluruh pada pada pukul 17.42 WIB, KAI mengonfirmasi bahwa seluruh lintasan Daop 1 Jakarta dan Daop 2 Bandung dinyatakan aman untuk dilalui.

"Seluruh perjalanan kereta api kini aman pasca gempa. Tidak ada kerusakan di stasiun maupun di jalur rel akibat gempa tersebut," jelas Anne.

KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penundaan perjalanan KA selama proses pengecekan untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan.

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan implementasi wawasan kebangsaan yang tidak optimal dalam dunia usaha dapat berpotensi menjadi sumber hambatan dalam ekonomi dan bisnis.

Menurutnya, hal ini dapat mewujud pada berbagai persoalan seperti masalah perburuhan, konflik sosial, kerusakan lingkungan atau ketergantungan pada pihak asing. Hal ini dia ungkapkan usai menghadiri Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

"Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diikuti puluhan Asosiasi dan himpunan selain memutuskan perwakilan klaster berbagai bidang usaha sebagai peserta Munaslub Kadin Indonesia, juga membahas berbagai upaya para pengusaha untuk mengatasi hambatan perekonomian dengan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan, teknologi, dan permodalan, tentunya tidak boleh melupakan pentingnya menjadikan wawasan kebangsaan sebagai elemen yang fundamental. Sehingga orientasi bisnis diletakkan pada basis kepentingan perekonomian nasional, dan bukan hanya pada kepentingan sesaat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Bamsoet menilai menyandingkan dunia usaha dengan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan bukanlah sebuah gagasan yang dipaksakan. Bahkan sejatinya benang merah itu sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Dia lantas menuturkan pada bagian konsideran menegaskan bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi, diselenggarakan dengan mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, serta mendorong seluas-luasnya kesempatan partisipasi bagi segenap pelaku usaha, dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dalam konteks dunia usaha, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan memiliki makna penting untuk mendorong para pelaku usaha dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing global, serta melindungi kepentingan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Kadin Indonesia sebagai rumah besar bagi para pelaku usaha, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi, memiliki andil yang penting untuk menjadikan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan sebagai sumber etika bisnis," urai Ketua DPR RI ke-20 tersebut.

Bamsoet menguraikan sedemikian pentingnya etika ekonomi dan bisnis dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

"Etika ekonomi dan bisnis juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli serta kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan tindak korupsi dan diskriminasi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang menjadi landasan penting bagi perusahaan dan bisnis saat ini, seperti nilai-nilai akuntabilitas, integritas, tanggungjawab, transparansi, keadilan, loyalitas dan kepedulian lingkungan, semuanya dapat kita gali sumbernya dari nilai-nilai dan wawasan kebangsaan," pungkasnya.

PT Anugrah Neo Energy Materials (ANEM) melakukan peletakan batu pertama proyek High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang berlokasi di Kawasan Industri Neo Energy Morowali (NEMIE). Proyek ini bertujuan untuk merevolusi industri pengolahan nikel di Indonesia dengan memanfaatkan energi terbarukan.

Komisaris Utama ANEM, Joseph Hong mengatakan proyek ini juga bertujuan untuk mendukung permintaan global yang terus meningkat akan solusi energi berkelanjutan, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Proyek HPAL ANEM adalah wujud nyata komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Proyek ini akan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, sejalan dengan upaya nasional dan global untuk mengurangi emisi karbon serta mempromosikan inisiatif energi hijau," kata Joseph dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9/2024).

Proyek HPAL ANEM diharapkan dapat berperan besar dalam transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Penggunaan energi hijau untuk produksi nikel tidak hanya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar kendaraan listrik global, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon nasional.

"Keputusan kami untuk sepenuhnya mengadopsi energi terbarukan merupakan bagian dari dedikasi kami terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan. Kami bangga dapat mengambil langkah penting ini dalam transisi energi di Indonesia, terutama di industri penting seperti produksi nikel," ujar Joseph.

Proyek HPAL diharapkan akan mulai beroperasi dalam dua tahun ini sehingga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok global utama nikel ramah lingkungan, terutama untuk produksi baterai kendaraan listrik. Seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik, ANEM mengaku siap memasok produk nikel berkualitas tinggi dan berkelanjutan yang memenuhi standar internasional.

"Proyek kami akan memenuhi permintaan global yang terus meningkat akan nikel, terutama di pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat. Kami sangat antusias untuk berkontribusi pada ekonomi hijau Indonesia dan meningkatkan posisinya di panggung global," ucap Joseph.

Selain dampak lingkungan, ANEM juga berfokus pada penciptaan manfaat bagi masyarakat lokal. Perusahaan telah meluncurkan program Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di Morowali untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif dan berkembang dalam industri ini.

"Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ANEM meliputi beasiswa pendidikan dan pelatihan teknis, dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Melalui program pelatihan lokal, kami memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan peluang yang dibutuhkan untuk membangun karier di sektor energi dan mineral," tutur Joseph.

Upacara peletakan batu pertama dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, serta Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya proyek ini bagi pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia.

Simak Video: Bertemu MBZ, Jokowi Tawarkan Proyek Financial Center IKN-Investasi Nikel

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menegaskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tidak sah. Kegiatan secara tiba-tiba itu disebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART.

"Kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia Sabtu, 14 September 2024 di St Regis tidak sah, tidak!" kata Arsjad Rasjid di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Arsjad Rasjid mengaku sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku.

Acara konferensi pers kubu Arsjad Rasjid dihadiri oleh perwakilan 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Mereka dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap Munaslub Kadin Indonesia dengan agenda utama menggantikan Ketua Umum Arsjad Rasjid tersebut.

21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak antara lain, Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

"Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan tidak mengakui Munaslub. Kadin adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha. Hanya ada satu Kadin Indonesia, satu-satunya organisasi dunia usaha yang diatur dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 ditegaskan dengan keputusan presiden serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui AD/ART dan peraturan organisasi. Maka dari itu, kami sangat menyesalkan tindakan yang melanggar UU," ucap Arsjad Rasjid.

Semula, konferensi pers kubu Arsjad Rasjid akan diselenggarakan di Menara Kadin pukul 13.00 WIB. Lokasi acara mendadak diubah karena ada banyak orang-orang berseragam security menjaga lokasi tersebut.

"Sebelumnya kami berencana mengadakan konferensi pers di lantai 3 Gedung Kadin Indonesia, namun sayang sekali, sayang sekali pengurus sah dari Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk oleh oknum-oknum tidak berkepentingan," ucap Arsjad Rasjid.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkunjung ke Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain Sri Mulyani, ada juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi lewat Instagramnya.

"Kali ini ada Bu Menkeu @smindrawati dan Pak Menpan RB @azwaranas.a3 yang berkunjung ke Bandara IKN," tulis Budi Karya seperti dikutip Minggu (15/9/2024).

Budi mengatakan, area terminal bandara VVIP telah rampung. Ia menyabut, Sri Mulyani banyak memberikan dukungan dalam pembangunan bandara IKN.

"Melihat-lihat area terminal bandara VVIP yang sudah rampung. Bu Menkeu ini termasuk yang banyak mendukung selama proses pembangunan Bandara IKN," ujarnya.

Atas kunjungan tersebut, Budi Karya menyampaikan terima kasih untuk keduanya. "Terima kasih Bu Menkeu dan Pak Menpan sudah mampir ke Bandara IKN," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, keinginannya untuk mendarat pertama kalinya di Bandara IKN. Namun, hal itu belum memungkinkan.

"Saya kemarin sebetulnya ingin turun di airport baru tapi ternyata belum memungkinkan," ujar Jokowi di IKN, Jumat (13/9).

Posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Industri (Kadin) Indonesia sedang digoyang. Hal ini tak lain karena adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

Arsjad merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yang ditetapkan 20 Oktober 2021 pada Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara. Perjalanan karirnya yang moncer mengantarkan dirinya di pucuk pimpinan kelompok pengusaha tersebut.

Dalam catatan detikcom 2022 silam, Arsjad pernah bercerita mengenai perjalanan karirnya. Pria kelahiran 16 Maret 1970 itu berasal dari ayah berlatar belakang militer dan pengusaha. Hal itu menjadikannya tumbuh sebagai pribadi mandiri dan pantang menyerah hingga mengantarkannya menjadi Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.

Sejak usia 9 tahun Arsjad sudah dituntut mandiri dengan ditempatkan sekolah dasar (SD) di Singapura. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan di San Marino, Amerika Serikat (AS). Selama menempuh pendidikan di sana, dia bertemu dengan Agus Lasmono Sudwikatmono, pendiri Indika Energy untuk pertama kalinya. Perkenalan keduanya terbilang menarik.

"Waktu itu saya juga nggak tahu siapa dia terus terang. Bayangin nih awal datang di asrama kebetulan ibu saya nganterin, saya bawa koper turun dari mobil, ibu ngurusin administrasi, terus ada 2-3 orang duduk, mereka langsung bantuin, ada bule di situ. Ternyata yang saya pikir orang Filipina itu Agus Sudwikatmono," katanya dalam Blak-blakan detikcom.

Setelah menyelesaikan kuliah pada 1995, Arsjad dan Agus kembali ke Indonesia dan pertama kali bisnis bareng bernama PT Prabu Wahana, yang merupakan cikal bakal Indika saat ini. Di awal perintisannya, bisnis itu hanya bergerak di bidang multimedia.

Kemudian seiring waktu, nama Prabu Wahana berganti jadi Indika yang merupakan kepanjangan dari Industri Multimedia dan Informatika. Lewat payung Indika, mereka kemudian mendirikan perusahaan bernama Indika Piranti Solusindo yang saat itu masih seputar kartu kredit, pembuatan smart card dan penjualan mesin Electronic Data Capture (EDC).

"Berjalan juga tuh bisnis lumayan lah dari 1995 mulai itu, terus dari situ laku lah dikit-dikit. Setelah itu 1997-1998 krisis kan, dunia berubah, brutal, hitam semua nggak tahu apa yang dilihat," bebernya.

Krisis moneter yang melanda pada 1998 bersamaan dengan ayah Agus, Sudwikatmono yang jatuh sakit. Arsjad lalu turut membantu membereskan perusahaan milik pengusaha Indonesia itu yang direstrukturisasi BPPN.

Kemudian pada sekitar 2002, Arsjad dan Agus berniat membangun pembangkit listrik tapi terkendala modal. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke Tiongkok untuk mencari rekanan.

Di sana, keduanya mendapat peluang dari perusahaan yang sedang mencari batu bara untuk pembangkit listrik. Peluang itu dibaca Arsjad dengan baik hingga membuatnya segera mencari tambang batu bara, meski terkendala modal.

Tidak pantang menyerah, Arsjad datangi setiap perusahaan batu bara besar di Indonesia, lalu bertemu PT Kideco Jaya Agung. Dirinya ditawarkan ikut proses divestasi dan menang hingga dapat dukungan pembiayaan dari perbankan Korea.

Kejadian itulah yang pertama kali membuat Arsjad dan Agus berkecimpung di industri batu bara hingga kemudian melahirkan Indika Energy. Sebagai permulaan, di 2002-2004 pihaknya merekrut para profesional untuk menjalankan bisnis tersebut.

"Setelah kontraknya habis, kita ngobrol lah gimana nih, udah lah nggak usah pakai profesional, kita aja, itu 2005 saya ingat akhirnya duduklah saya sebagai direktur utama yang akhirnya jadi Indika Energy," jelasnya.

Simak Video: Arsjad Rasjid: Pengangkatan Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Tak Sah

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mengatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar dan memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Hal itu sebagai respons atas tudingan jika Munaslub yang digelar sebagai upaya kudeta.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (!5/9/2024).

Dia mengatakan, merekalah yang membuat panitia hingga mengatur jalannya persidangan. Dia mengatakan, Munaslub ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

Dia mengatakan, Munaslub itu telah berlangsung. Kembali, dia mengatakan, telah dilakukan sesuai dengan AD/ART.

"Dan kemarin sudah berjalan. Bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

"Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi ketua umum 2024-2029, tapi selalu terbuka karena saya jadi ketua umum untuk yang hadir pada Munaslub itu, baik Kadinda maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga," jelasnya.