Pengusaha teknologi Otto Toto Sugiri hari ini mendapatkan anugerah jasa kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Otto mendapatkan Bintang Jasa Utama yang diberikan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Dia selama ini dikenal dengan julukan sebagai 'Bill Gates Indonesia' karena menjadi pelopor data center untuk menumbuhkan ekonomi digital Indonesia. Sosok pria berambut gondrong ini merupakan CEO sekaligus founder PT DCI Indonesia Tbk.

Otto mengaku sempat kaget dirinya mendapatkan apresiasi besar dari negara dengan adanya pemberian Bintang Jasa Utama dari Jokowi.

"Saya sendiri nggak tahu, kaget ya. Sebelumnya memang dikabari tapi dapat bintang jasa apa baru tahu tadi di dalam," ungkap Otto ditemui usai penganugerahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Setelah mendapatkan anugerah besar dari negara, Otto mengatakan dirinya berjanji akan terus memajukan Indonesia lewat bidangnya, tepatnya di sektor teknologi.

"Saya mau berbuat sebanyak mungkin lah untuk memajukan negara ini di bidang saya," kata Otto.

Salah satu fokus Otto lewat DCI adalah memulai pengembangan data center untuk kebutuhan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Kami akan terus kembangkan kapasitas perusahaan kami untuk memenuhi kebutuhan market Indonesia, dan pengembangan AI juga. Itu penting, dari sisi daya center aja kan kita mesti membuat data center yang mampu fasilitasi pengembangan AI learning, kemudian pengembangan AI untuk operasi sehari-hari juga," beber Otto.

Melansir Forbes, Otto sendiri memiliki kekayaan bersih senilai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 33,9 triliun (dengan kurs Rp 16.180). Otto juga tercatat sebagai orang terkaya nomor 26 di tahun 2023.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait investasi masa depan.

Kedua Menteri Kabinet Indonesia Maju itu sedang jadi buah bibir. Pasalnya, Airlangga telah menyatakan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, dan Bahlil Lahadalia santer disebut sebagai penggantinya.

Namun, Airlangga mengaku, pertemuan dengan Bahlil tidak membahas masalah politik.

"Pak Bahlil kan menteri investasi. Ngomongin investasi masa depan," kelakar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, investasi masa depan harus dirancang agar memiliki keberlanjutan (sustainability).

"Ya kalau investasi masa depan ya kita harus merancang bagaimana kebijakan keuangan untuk masa depan supaya masa depan itu mempunyai sustainability, pendalaman sektor keuangan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olah Raga sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Dito Ariotedjo menyebut Airlangga sudah berkomunikasi intens dengan Bahlil terkait pergantian posisi Ketua Umum di Partai Golkar. Ia yakin pergantian kepemimpinan itu akan berjalan smooth.

"Ya, kan Golkar itu dinamis ya dan partai yang sangat matang. Pak Airlangga juga mundur dengan sangat, apa namanya, kesadaran diri dan juga demi kebesaran yang lebih besar lagi. Jadi transisinya saya lihat smooth dan Pak Airlangga sudah intens juga dengan Pak Bahlil," kata Dito di Kemenko Perekonomian.

"Kemarin di IKN kita bersama-sama bersama Pak Agus juga, tadi di istana Pak Airlangga banyak berbicara dengan Bang Bahlil, Bang Bahlil banyak komunikasi dengan Pak Airlangga," sambungnya.

Menurut Dito, persiapan Munas Golkar XI pada 20 Agustus 2024 pun berjalan dengan smooth. Dia menyebut mayoritas internal Golkar menginginkan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar yang baru.

"Aspirasi kemarin sudah saya sampaikan, harus kita akui mayoritas memang ke Pak Bahlil dan saya rasa juga Pak Airlangga sangat menyadari itu dan juga support lah. Membantu juga agar transisi ini smooth bagaimana Golkar lebih kuat lagi ke depannya," kata Dito.

Usai Airlangga mundur, saat ini Plt Ketua Umum Golkar diisi oleh Agus Gumiwang yang juga merupakan Menteri Perindustrian.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah memberikan hasil pertimbangan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI masa jabatan periode 2024-2029. Hasilnya dari 75 calon yang mengikuti fit and proper test, terdapat 10 nama dengan penilaian tertinggi secara berurutan.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berada di urutan pertama sebagai calon Anggota BPK berdasarkan penilaian tertinggi. Saat dikonfirmasi, ia menyebut masih ada proses selanjutnya yakni fit and proper test di Komisi XI DPR RI yang diagendakan pada 2-4 September 2024.

"Terima kasih. Itu baru hasil fit and proper test di DPD RI. Nanti penentuannya di Komisi XI DPR RI," kata Misbakhun kepada detikcom, Rabu (14/8/2024).

Selain nama-nama politisi, ada juga nama anak buah dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang masuk dalam daftar 10 nama dengan penilaian tertinggi. Dia adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Letjen TNI Budi Prijono.

Berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, DPD RI melalui Komite IV diminta menyusun Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024-2029 melalui kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Hal itu dalam rangka memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam menentukan 5 orang anggota BPK RI masa jabatan periode 2024-2029.

Fit and proper test Calon Anggota BPK RI dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2024 terhadap 75 calon. DPD pun memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik, tidak memberikan pertimbangan dan penilaian kepada 1 orang calon yang mengundurkan diri, 1 orang calon berhalangan hadir (sakit), serta 1 orang calon tidak dapat memenuhi undangan untuk hadir secara fisik.

Berdasarkan hasil penilaian fit and proper test DPD RI, berikut nama calon Anggota BPK RI masa jabatan periode 2024-2029 berdasarkan penilaian dari yang tertinggi:

1. Dr. Mukhamad Misbakhun, SE., MH.
2. Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CFrA., GRCE., CGCAE.
3. Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CfrA.
4. Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CMA., CFE., CA., CSFA., CPA., CFrA., CertDA., CGCAE., CRCE., CIISA.
5. Dr. Jon Erizal, SE., MBA.
6. Laode Nusriadi, S.E., M.Si., Ak. CSFA.
7. Fathan.
8. Hasbi Anshory, SE, MM.
9. Dr. Ir. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA., CIISA., CFA.
10. Dr. Ir. Izhari Mawardi, B.Eng, S.AP, MPP, IPU, ASEAN.Eng.

Sampai dengan 75 atas nama Laode Muhamad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D yang mengundurkan diri dari pencalonan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan rotasi lagi pada Kabinet Indonesia Maju. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali hangat diperbincangkan menjadi orang yang akan terkena reshuffle.

Kabarnya, posisi Arifin akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM. Nah posisi Bahlil akan digantikan eks Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Menanggapi kabar reshuffle yang beredar, Jokowi bilang hal itu bisa saja dilakukan bila diperlukan. Menurutnya, sejak lama dirinya sudah mengatakan bila reshuffle diperlukan pihaknya akan melakukan hal tersebut.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Dari kabar yang beredar reshuffle bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Bisa jadi minggu ini atau minggu depan.

Meskipun di akhir masa jabatannya, Jokowi bilang dirinya masih punya hak prerogatif. Artinya, posisi kabinet masih bisa diutak-atik selama dirinya masih menjabat sebagai presiden.

"Saya masih punya hak prerogatif itu," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Arifin Tasrif sendiri tidak berkomentar banyak atas kabar reshuffle yang beredar. Menurutnya, masyarakat hanya perlu menunggu hingga di waktu yang tepat.

"Ya, tunggu saja, tunggu saja. Sesuatu pasti ada waktunya," jawab Arifin singkat, di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari CNBC Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp 1.045,32 triliun. Jumlah itu setara dengan 52,56% dari target yang ditetapkan tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak itu turun 5,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, penurunannya dinilai mulai mengalami perbaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

"Kalau kita lihat dari sisi pajak ini ada berita positif yang menunjukkan ekonomi mulai turn around. Beberapa cerita saya sampai Juni kemarin kan kebanyakan pajaknya masih mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sri Mulyani menyebut sisi positif dari membaiknya setoran pajak di antaranya ialah jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mengalami kenaikan.

Per Juli 2024, setoran pajak jenis itu telah mencapai Rp 402,16 triliun atau sebesar 49,57% dari target APBN 2024. Setoran pajak itu pun tumbuh secara bruto sebesar 7,34% dibanding bulan sebelumnya (month to month/mtm).

"Good news PPN dan PPnBM mencapai Rp 402,16 triliun. Ini artinya 49,57% dari target dan secara bruto tumbuh 7,34%. Which is good, artinya ekonominya tumbuh," jelas Sri Mulyani.

Pertumbuhan positif lainnya terjadi pada jenis Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 10,07 triliun atau 26,70% dari target. Setoran pajak jenis itu tumbuh 4,14% secara bulanan.

Di sisi lain, PPh Non Migas turun secara bruto sebesar 3,04% menjadi sebesar Rp 593,76 triliun. Besaran itu baru mencapai 55,84% dari target.

Setoran pajak yang turun juga yakni PPh Migas yang terkumpul sebesar Rp 39,32 triliun. Jumlah itu baru mencapai 51,49% dari target atau turun 13,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat ini karena lifting minyak. Walaupun harga minyak naik, tapi lifting minyak kita mengalami kontraksi atau terus mengalami penurunan, nggak pernah mencapai yang ada dalam APBN," beber Sri Mulyani.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar jaringan peredaran pita cukai palsu di Jawa Tengah. Dalam kasus ini ditindak ratusan pita cukai palsu, puluhan karung tembakau dan tiga orang tersangka yang merupakan pembeli, penjual dan penyedia.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti mengatakan penindakan ini berawal dari adanya informasi pemasokan pita cukai palsu dari Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Menindaklanjutinya, tim gabungan pun segera melakukan operasi di sepanjang jalur distribusi.

Hasilnya, target yang menggunakan mobil pikap dapat dihentikan pada Rabu (12/6) pukul 00.15 WIB di jalan raya Pati-Kudus KM. 4, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

"Dari hasil pemeriksaan, dalam mobil tersebut Bea Cukai menemukan 749 lembar pita cukai diduga palsu yang tersembunyi di belakang kursi penumpang serta 10 karung tembakau di bak belakang kendaraan," kata Ika dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).

Dalam kasus ini tidak hanya melibatkan satu pihak. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik barang MN (57) ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sopir AK (45) dan penumpang AS (46) ditetapkan sebagai saksi.

Dari keterangan MN, ia mendapatkan barang ilegal tersebut dari M (52) yang beralamat di Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara yang ternyata juga mendapatkan barang dari K (47) yang beralamat di Sembungharjo, Genuk, Kota Semarang.

Telah ditetapkan tiga tersangka yaitu MN, M dan K. Berkas perkara ketiganya telah melalui penelitian formal dan material oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati dan telah dinyatakan lengkap pada Selasa (30/7).

Kemudian pada Kamis (8/8), seluruh barang bukti dan tersangka pun telah dilimpahkan oleh Bea Cukai Kudus kepada Kejari Pati untuk proses lebih lanjut.

"Ada potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi dari tindak pidana tersebut yang meliputi nilai cukai, PPN dan pajak rokok. Nilainya mencapai Rp 222.156.396," ungkap Ika.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menjual dan mendistribusikan rokok ilegal karena dapat merugikan negara, terancam sanksi pidana, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil. Untuk itu segera sampaikan informasi terkait segala upaya peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai," pungkas Ika.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo membeberkan tujuan lembaganya dapat mengintip informasi di dalam rekening di atas Rp 1 miliar. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Suryo mengatakan melalui aturan itu pihaknya ingin memastikan validitas data perpajakan yang dimiliki lembaganya. Menurutnya, validitas data itu diperlukan untuk kepentingan perpajakan.

"Kita mencoba untuk mengatur, memberikan dan menjaga validitas data yang akan kita dapatkan, dipertukarkan menjadi lebih valid secara kualitas dan ketepatan" kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (13/8/2024).

Suryo menjelaskan dalam PMK tersebut diatur agar pihak perbankan dan lembaga melakukan due diligence sebelum membuka rekening nasabah. Hal itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

"Apabila ada kesepakatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kami berhak untuk mengevaluasi," ucapnya.

PMK Nomor 47 Tahun 2024 ini lahir sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Tahun 2017. Aturan ini merupakan perubahan ketiga dari peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu PMK Nomor 70 Tahun 2017.

Suryo mengatakan pertukaran data yang diatur dalam aturan ini merupakan hasil kesepakatan internasional. Dia menekankan data yang dipertukarkan bukan hanya dari Indonesia ke luar negeri, tetapi juga dari luar negeri ke Indonesia.

"Ini betul-betul kesepakatan bersama di tingkat internasional, terkait validitas data ini karena data ini diperlukan pada saat kita menegakkan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak di masing-masing otoritas," jelas Suryo.

Sebelumnya, PMK Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kewenangan tambahan untuk DJP bisa mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pemilik rekening bank yang bisa diintip isinya oleh otoritas pajak dilarang bersekongkol untuk menutup akses tersebut.

Nominal pemilik rekening yang bisa diintip isinya oleh Ditjen Pajak ialah paling dikit Rp 1 miliar, sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 19. Kemudian dalam pasal 7 disebutkan pihak lembaga jasa keuangan juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap rekening keuangan yang agregat saldo atau nilai rekening keuangannya melebihi US$ 250.000.

Pihak-pihak yang melakukan persekongkolan menghalangi Ditjen Pajak mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut, akan kehilangan layanan pembukaan rekening baru hingga transaksi di perbankan.

"Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan," tulis Pasal 10A PMK Nomor 47 Tahun 2024.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan itu bakal terlaksana mulai 19 sampai 25 Agustus 2024 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan bahwa kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang.

Ia mengatakan pengawasan dan penegakan hukum bakal dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

"Pada tahun 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Harapannya dengan ada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum serentak ini akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi," ungkap Risyapudin dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut, Risyapuddin menuturkan bahwa pemerintah secara bertahap bakal mendorong pelayanan angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas Over Dimension Over Loading (ODOL). Hingga saat ini, berdasarkan data yang masuk ke UPPKB, Risyapuddin menuturkan jenis pelanggaran didominasi pelanggaran muatan sebesar 65%.

"Lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan, terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik (BLU-e)," jelasnya.

Risyapuddin kemudian menuturkan bahwa kegiatan pengawasan dan penegak hukum kendaraan angkutan barang bakal dilakukan bersama kepolisian, Dinas Perhubungan setiap pemerintah daerah, serta TNI.

Dia pun berharap ke depan Dinas Perhubungan di masing-masing wilayah dapat secara rutin dan mandiri melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada kendaraan angkutan barang yang menjadi tanggung jawab di wilayah masing-masing.

"Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum secara serentak dengan seluruh stakeholder terkait akan dilaksanakan secara berkesinambungan di waktu mendatang baik terhadap angkutan barang maupun angkutan orang disamping kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang bersifat insidentil," jelas dia.

Pemerintah berupaya memberantas serbuan pakaian impor asal China yang dijual dengan harga murah. Namun, pakaian impor tersebut masih bebas diperjualbelikan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan sekaligus Ketua Pelaksana Pengawasan Barang Impor Ilegal, Moga Simatupang mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang luas. Hal tersebut membuat banyak celah sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Indonesia ini kan luas banyak celah-celah yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu. Modusnya banyak barang-barang masuk secara ilegal, pintunya banyak," kata Moga kepada detikcom, Selasa (13/8/2024).

Kementerian Perdagangan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Sesuai dengan tujuannya, Satgas tersebut menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor. Satgas tersebut juga melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu, seperti standar, SNI, dan pajak.

Moga menegaskan, fokus tugas Satgas menyasar ke gudang importir. Pihaknya telah mengantongi lokasi gudang importir. Namun, saat dilakukan penggerebekan, pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas tersebut.

"Ada beberapa kemarin (lokasi gudang importir). Namun, setelah dicek ternyata nggak ada kegiatan di situ. Mereka kan cepat, yang namanya sindikat ini kan bergeraknya cepat sekali. Terus ada juga gudang kita udah dapet titiknya, tapi nggak ada kegiatan. Nah pada saat nggak ada kegiatan kan kita nggak boleh bongkar maksa nanti kita disomasi. Jadi, nggak ada kegiatan di situ selama Satgas ini dibentuk," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya terus memantau berkala. Selain memeriksa data yang didapat, dia juga menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas produk impor.

"Jadi intinya Satgas ini bekerja secara berkala ya tim kami mengecek data yang ada dialirkan di sistem kita. Kedua laporan masyarakat. Ketiga terkait dengan pengawasan terpadu bila diperlukan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan terkait alasan transportasi massal seperti MRT, LRT, hingga Kereta Cepat dibangun. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pengarahan kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi pembangunan tersebut perlu dilakukan demi mencegah potensi kerugian besar dari kemacetan.

"Kalau nggak ada LRT, MRT, Kereta Cepat, kita kehilangan tiap tahun karena kemacetan Rp 65 triliun, kalau Jabodetabek mungkin di atas Rp 100 triliun. Pilih mana? Beli LRT, MRT, atau uangnya hilang karena kemacetan?," kata Jokowi dikutip dari YoTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Menurut Jokowi setiap kepala daerah harus mulai memikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau seperti listrik maupun gas. Hal ini seperti transportasi massal MRT, LRT, dan kereta cepat untuk mengurangi kemacetan maupun menekan polusi.

Para kepala daerah juga mesti mencoba kalkulasi dari sekarang soal transportasi massal. Namun Jokowi memperingatkan, pengadaan sarana transportasi massal tersebut di daerah harus siap dengan anggaran yang besar.

Jokowi pun merincikan, pembangunan MRT per kilometer saat ini membutuhkan biaya Rp 2,3 triliun, dengan biaya operasional Rp 800 miliar setiap tahunnya. Menurut perhitungannya, apabila semua jalur selesai maka APBD yang harus dikeluarkan mencapai Rp4 triliun per tahunnya.

Lalu, biaya pembangunan LRT mencapai Rp 700 miliar per km dan kereta cepat Rp 780 miliar per km. Sedangkan untuk Autonomous Rail Transit (ART) yang sudah diuji coba di IKN lebih murah, seharga Rp 74 miliar untuk satu unit yang berisi tiga gerbong dengan biaya operasional Rp 500 juta perbulannya.

"Hitungannya hati-hati, mungkin bisa bangun tapi operasional nggak kecil. Apa APBD siap?," ujar Jokowi.

"Kalau apapun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO (Public Service Obligation/subsidi), APBD harus siap meng-cover biaya operasional," sambungnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran Rp 87 miliar untuk upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jumlah itu lebih besar dibandingkan anggaran perayaan di Jakarta.

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Dibandingkan tahun lalu di Jakarta itu Rp 53 miliar," kata Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Isa menyebut kenaikan anggaran itu karena adanya pengadaan alat-alat upacara yang baru untuk di IKN. Jamuan untuk para tamu juga diakui lebih besar dibandingkan saat di Jakarta.

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-lat upacara yang baru di sana, terutama rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya, penyiapan sarana fisiknya itu yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana," ucap Isa.

"Jamuan juga cukup besar dibandingkan di Jakarta terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup sarana prasarana untuk jamuan ini," tambahnya.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai wajar jika anggaran upacara HUT RI tahun ini membengkak. Menurutnya hal ini adalah transisi karena Indonesia punya ibu kota baru.

"Ya namanya dulu di satu tempat, ini karena ada transisi jadi di dua tempat," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Seperti diketahui, Upacara HUT RI pada tahun ini akan digelar di dua lokasi yakni Jakarta dan IKN. Anggaran disebut telah tersedia di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Ini kan lompatan yang saya kira biasa, wajar, dan anggarannya di Setneg juga ada," beber Jokowi.

Viral di media sosial video yang menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu SPBU di Denpasar, Bali. Dalam video yang beredar, dinarasikan konsumen harus membayar biaya admin Rp 5.000 atas pembelian Pertamax sebesar Rp 100.000.

"Cerita singkatnya, mas ini tiap ngisi BBM selalu isi Pertamax, sebesar Rp 100.000, tapi yang masuk diisi cuma sebesar Rp 95.000. Yang Rp 5.000 katanya buat biaya admin," tulis Instagram @romansasopirtruck, Selasa (13/8/2024).

Dalam rekaman video, konsumen sempat meminta ditunjukkan ketentuan yang mengatur soal pengenaan biaya admin. Petugas itu menyebut aturan tersebut berlaku di SPBU lainnya dan meminta konsumen membuktikannya sendiri.

"Peraturannya mana, ada peraturan tertulis? Kasih lihat saya, kalau saya dikasih lihat saya bayar Rp 5.000," pinta konsumen.

"Ya coba aja bapak beli di tempat lain coba," jawab petugas SPBU.

Terkait viralnya video itu Pertamina akhirnya buka suara. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyatakan pihaknya langsung mengecek ke lokasi SPBU.

Heppy menyebut Pertamina sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap oknum yang terindikasi melakukan pungli. Ia juga meminta kejadian ini menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan," bebernya.

Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf dan meminta konsumen segera melapor jika mendapat pelayanan yang tidak sesuai. "Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call center Pertamina 135," tutupnya.