Mega Proyek Perkebunan Tebu Sermayam di Merauke menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan dapat menjadi lumbung pangan. Ditargetkan pada 2027 mendatang Kawasan ini bisa memproduksi gula 3 juta ton per tahun dan bioetanol 300 juta KL per tahun.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi/BKPM Yuliot Tanjung saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau proyek swasembada gula dan bioetanol tersebut.

"Kita berharap apa yang telah disiapkan ini sampai dengan rencana 2027 di kawasan Merauke ini kita bisa produksi gula sekitar 3 juta ton per tahun. Di samping itu, ada 300 juta kl bioetanol yang akan dihasilkan dari proses industri tebu yang ada di Kawasan Merauke," kata Yuliot, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (24/7/2024).

Yuliot mengatakan, dalam proses persiapan pengembangan perkebunan tebu ini pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah daerah dengan kondisi tanah datar serta luasan lahan yang sesuai. Dari hasil tersebut ditemukan tempat yang paling cocok ialah di Merauke.

"Kami juga sudah membandingkan di beberapa kawasan dari sisi iklim, luasan lahan, ternyata untuk skala industri, skala besar, cocoknya di Merauke," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan optimismenya untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya, dengan potensi produksi seperti padi, jagung, dan tebu untuk gula pasir dan bioetanol.

"Kalau melihat lapangannya di sini datar, air juga melimpah saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan di Merauke dan sekitarnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini dunia sedang dalam keadaan krisis pangan akibat perubahan iklim yang cukup drastis, mulai dari kekeringan hingga gelombang panas. Kondisi ini membuat pemerintahan saat ini tengah berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan. Tidak hanya pemerintahan saat ini, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi.

"Di sini sudah dicoba, tidak hanya sekali dua kali tapi tidak berhasil, tapi yang sekarang menurut saya kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani," ujarnya.

Jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut di Indonesia sepanjang 2024 kini bertambah satu, menjadi 13 bank. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri di Padang, Sumatera Barat, Selasa (23/7/2024).

Pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) ini berdasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

Berikut daftar rincian 13 BPR bangkrut sejak hingga Juli 2024:

1. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
PT BPR Lubuk Raya Mandiri beralamat di Jalan By Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada 30 Oktober 2023 silam, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat 'Tidak Sehat'.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR

2. PT BPR Bank Jepara Artha
BPR ini berlokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 62, Pengkol V, Jepara, Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

3. PT BPR Dananta
OJK mencabut izin PT BPR Dananta Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024. Kantor BPR ini beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko Nomor 19 A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Status PT BPR Dananta sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023, oleh OJK. Kemudian pada 28 Maret 2024 OJK kembali menetapkannya dalam status Pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun pada akhirnya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Dananta dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

4. PT BPRS Saka Dana Mulia
OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kudus. Tepatnya, di Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4 Jl. Pramuka Nomor 368 Mlati Lor, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.

OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank. Namun demikian, mereka tidak mampu melakukan upaya penyehatan BPRS, sehingga OJK menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjaminan Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS

5. PT BPR Bali Artha Anugrah
OJK mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah per 4 April 2023 yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan bank ini dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

6. PT BPR Sembilan Mutiara
OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024.

Pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

7. PT BPR Aceh Utara
Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

8. PT BPR EDCCASH
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No.3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

9. Perumda BPR Bank Purworejo
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

10. PT BPR Bank Pasar Bhakti
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

11. PT BPR Madani Karya Mulia
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

12. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

13. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan proses tes pengaliran air (running test) ke-3 dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan demikian, dalam waktu dekat, air minum bisa langsung diakses melalui keran.

Running test ke-3 ini berlangsung sejak Sabtu (20/7/2024) sampai dengan Senin (22/7/2024) dini hari. Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN.

Setelah running test pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan, air tersebut merupakan air siap minum. Dengan demikian, nantinya masyarakat bisa minum dari air keran secara langsung. Diharapkan pada akhir Juli 2024, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, SPAM Sepaku IKN ini terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/detik, pipa transimisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Secara teknis, air baku akan dipompa oleh unit intake menuju IPA. Sehingga proses pengolahan dimulai dari unit aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air baku. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju unit koagulasi-flokulasi-sedimentasi (KFS), Filtrasi, Ozone dan Granular Activated Carbon (GAC).

Air terproduksi yang telah memenuhi kualitas air minum (potable water) tersebut kemudian ditampung di Clearwell untuk dipompakan ke Reservoir Induk melalui jaringan pipa transmisi sepanjang 16 km. Potable water dari Resevoir Induk tersebut kemudian dialirkan secara gravitasi melalui jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) sepanjang 22 km ke daerah pelayanan secara bertahap.

Pemanfaatan teknologi Ozon sebagai green technology pada pengolahan air minum diterapkan juga di IPA Sepaku melalui 3 tahapan ozonisasi sebagai metode sterilisasi, perlindungan terhadap mikroorganisme, penghilangan zat organik, dan perlindungan jaringan distribusi dari gangguan korosi dan kontaminasi. Hal ini memegang peranan penting demi menjamin produk air minum yang aman dikonsumsi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerima aset Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total nilai aset tersebut mencapai Rp 4,78 miliar.

Penyerahan ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto pada Selasa (23/07/2024).

"Ini sudah beberapa kali dilakukan, ini yang keenam kali. Hari ini diserahkan satu tanah dan rumah, terdiri dari dua sertifikat, luasnya sekitar 300 meter persegi. Total nilainya Rp 4,78 miliar, lokasinya juga cukup bagus. Jadi tolong dimanfaatkan aset yang sudah diberikan itu," kata Suyus, dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Suyus pun menginstruksikan kepada jajarannya agar mengelola aset BMN tersebut secara transparan. Selain itu, ia juga meminta agar aset itu dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

"Saya minta kita komitmen untuk mengelola aset itu, di Bandung ada dua ya. Jadi saya pikir kita harus memanfaatkan, harus komitmen, bagaimana pengelolaan ini juga dilaksanakan secara transparan dan sebesar-besarnya buat masyarakat, jangan sampai ada misuse penggunaan aset yang sudah kita berikan, baik yang sudah diberikan oleh KPK, BLBI," ujarnya.

Langkah ini menjadi wujud kolaborasi antara KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam upaya mengembalikan aset negara yang diperoleh dari penanganan kasus korupsi. Barang-barang hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menambahkan pentingnya peran KPK sebagai pihak yang memastikan harta negara yang dirampas bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

"Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari penetapan status penggunaan, yaitu menetapkan status penggunaan dari BMN hasil rampasan KPK untuk dipergunakan ATR/BPN dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Aset yang diserahterimakan hari ini merupakan aset dari tindak pidana korupsi berupa tanah dan bangunan," kata Mungki.

Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris independen. Itu berarti, mereka bakal mendapat gaji jumbo dari perusahaan pelat merah tersebut. Berapa gajinya?

Dikutip dari Laporan Tahunan PLN Tahun 2023, Selasa (23/7/2024), penetapan remunerasi bagi dewan komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya No. PER 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

"Sesuai peraturan tersebut, remunerasi Dewan Komisaris terbagi atas Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari Gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. (Berdasarkan hasil RUPS Kementerian BUMN No. SR46/Wk1.MBU.A/07/2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023)," bunyi laporan tersebut.

Besaran remunerasi dewan komisaris ditetapkan sesuai keuangan perseroan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Penetapan besaran remunerasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor lain yang relevan, serta menggunakan faktor penyesuaian industri dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis secara terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness), serta kelangkaan sumber daya manusia.

Remunerasi yang diterima dewan komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem. Dalam laporan tersebut disebutkan, honorarium per bulan untuk komisaris utama Rp 211 juta dan komisaris Rp 190 juta.

Sementara, tunjangan untuk komisaris mencakup tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 bulan honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium, dan asuransi purna jabatan di mana premi yang ditanggung perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.

Komisaris juga mendapat fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian, dengan termasuk 1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun (belum bekerja / belum menikah). Lalu, fasilitas bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebesar pemakaian).

Sesuai struktur itu, maka besaran remunerasi dewan komisaris tahun 2023 sebesar Rp 23,159 miliar untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023). Kemudian tantiem (bruto) sebesar Rp 111,023 miliar untuk 13 komisaris (dewan komisaris dan mantan dewan komisaris tahun buku 2022).

Berikutnya, tunjangan transportasi untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) sebesar Rp 4,632 miliar. Tunjangan hari raya untuk 10 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) sebesar Rp 1,930 miliar.

Sementara, tanggungan PPh Pasal 21 untuk 15 komisaris (termasuk pajak tantiem dewan komisaris penerima tantiem tahun buku 2022) sebesar Rp 75,888 miliar. Lalu, tanggungan BPJS untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) sebesar Rp 1,261 miliar. Jika ditotal, jumlah remunerasi yang diberikan kepada semua komisaris sebesar Rp 217,893 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada penerima beasiswa atau awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar terus belajar, menimba ilmu dan lulus dengan capaian akademik terbaik. Hal itu dinilai tidak bisa dinegosiasikan.

"Terus belajar menimba ilmu, pengetahuan, pengalaman dan harus lulus dengan capaian akademik terbaik. Itu non-negotiable..!" kata Sri Mulyani saat menghadiri acara Persiapan Keberangkatan Angkatan 237 Beasiswa LPDP yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (23/7/2024).

Dalam angkatan 237 ini, tercatat 303 penerima beasiswa LPDP yang terdiri dari 156 perempuan dan 147 laki-laki dari 33 provinsi di seluruh penjuru Indonesia.

"Mulai hari ini mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membangun Indonesia sesuai misi mereka "Nyalakan Mimpi Indonesia, Untuk Bangsa yang Lestari dan Bestari Menuju Indonesia Emas 2045," tutur Sri Mulyani.

Sebagai penerima beasiswa LPDP yang dibiayai APBN, kata Sri Mulyani, bangsa dan negara telah menanamkan 'saham' berupa pencapaian cita-cita mereka yang harus sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera.

"Untuk mencapai Indonesia Emas - negara berinvestasi pada generasi mudanya melalui pendidikan dan kesehatan dan jaring pengaman sosial. LPDP adalah salah satu instrumen negara dalam investasi sumber daya manusia," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut penerima beasiswa LPDP tidak hanya mewakili citra dan reputasi diri pribadi dan keluarga, melainkan juga mewakili citra dan reputasi bangsa Indonesia. Untuk itu, mereka diminta jaga diri, sikap, perkataan dan pergaulan dengan baik.

"Bangun karakter yang mulia dan asah empati sosial dan kembangkan positive networking dalam proses belajar. Pelihara kegelisahan yang cukup untuk selalu memacu semangat untuk maju dan membuat perubahan menuju perbaikan," imbuhnya.

"Selamat memulai perjalanan baru dalam hidup. A journey that is not just yours, but also Republic's. Terus terangi langkah kalian selama perjalanan ini, agar kalian terus berlatih menjadi the true lighthouse (mercusuar) of Indonesia and the world," tambahnya.

Aktor senior Fauzi Baadilla resmi menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Berkat jabatan barunya di perusahaan, dalam setahun ia bisa mendapat total gaji hingga miliaran rupiah dalam setahun.

Berdasarkan laporan keuangan Konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) 31 Desember 2023, komisaris perusahaan berhak mendapatkan imbalan penghasilan berupa gaji, honorarium, dan tunjangan. walaupun tidak dijelaskan secara rinci besaran gaji atau honorarium yang diterima setiap bulan.

Dalam laporan itu disebutkan, total imbalan yang dibayarkan perusahaan kepada dewan komisaris pada 2023 kemarin sebesar Rp 16.713.310.728 (Rp 16,71 miliar). Besaran dana ini digunakan untuk pembayaran imbalan pendapatan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan pada 2023 kemarin.

"Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp 26.947.964.975 dan Rp 16.713.310.728 sampai dengan 31 Desember 2023," jelas laporan keuangan PT Pos Indonesia lagi.

Mengingat pada 2023 kemarin jumlah dewan komisaris perusahaan diisi oleh lima orang yang artinya setiap komisaris total berhak mendapat sekitar Rp 3.342.662.145 (Rp 3,34 miliar) di tahun itu, atau Rp Rp 278.555.178 (Rp 278,55 juta) sepanjang 2023 kemarin.

Bisa dapat gaji miliaran rupiah, apa tugas Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Pos Indonesia?

Pada dasarnya tugas seorang Komisaris sama di setiap perusahaan, baik itu perusahaan milik negara ataupun swasta. Secara rinci tugas seorang komisaris perusahaan sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam aturan itu, tugas utama seorang komisaris adalah melakukan pengawasan kinerja perusahaan. Termasuk di antaranya memberikan masukan kepada dewan Direksi yang secara langsung memimpin operasional perusahaan.

"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi," jelas Pasal 1 Ayat (4) aturan itu.

"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi," tegas Pasal 108 Ayat (1).

Dengan begitu, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 116 disebutkan Dewan Komisaris wajib melakukan:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya

2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain

3. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Kemudian secara khusus untuk posisi Komisaris Independen seperti yang diemban Fauzi Baadilla, tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam aturan ini ditegaskan kembali Komisaris Independen pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Komisaris pada perusahaan umumnya. Hal yang membedakan adalah Komisaris Independen tidak boleh memiliki hubungan atau terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas ataupun dengan Direksi perusahaan.

"Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini," tulis Pasal 1 Ayat (4) POJK 33/2014.

Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) buka suara terkait roti Aoka yang tengah viral karena disebut-sebut mengandung zat pengawet berbahaya sodium dehydroacetate.

Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. GAPMMI menyerahkan tanggung jawab soal isu itu kepada kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Tetapi kalau benar-benar ditemukan ada kandungan yang tidak boleh, tentu BPOM akan segera melakukan tindak pengamanan supaya tidak membahayakan konsumen ... Saya kira itu harus segera ditangani supaya tidak membahayakan konsumen," katanya, Senin (22/7/2024) dikutip dari Antara.

Meski demikian, Adhi menyatakan bahwa sodium dehydroacetate memang tidak termasuk ke dalam daftar bahan pengawet yang diizinkan BPOM untuk digunakan dalam makanan dan minuman (mamin).

Menurutnya, propionat merupakan pengawet yang umumnya digunakan dalam roti, tetapi penggunaannya pun harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Adhi mengungkapkan bahwa produsen roti Aoka, PT Indonesia Bakery Family (PT IBF), merupakan perusahaan baru dan belum bergabung dengan GAPMMI.

"Kami akan mencoba menghubungi supaya bergabung karena pada prinsipnya asosiasi ingin mendorong semua anggota patuh terhadap ketentuan-ketentuan," tuturnya.

Sebelumnya, produsen roti Aoka, PT Indonesia Bakery Family (IBF), telah memberikan respons atas isu adanya kandungan pengawet kosmetik di dalam rotinya. Manajemen IBF memastikan kabar tersebut merupakan kabar bohong alias hoax.

Head Legal IBF, Kemas Ahmad Yani mengatakan, produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka.

"Seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa Roti Aoka bukan 6 bulan," jelas Kemas, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2024).

Hoax tersebut, menurut Kemas, mengakibatkan kegaduhan dan kerugian ekonomis bagi PT IBF dan distributor sebagai mitra kerjanya, maka patut diduga berita menyesatkan ini sengaja ditiupkan oleh beberapa pihak karena ada upaya menjatuhkan Roti Aoka dengan cara persaingan yang tidak sehat. Untuk itu, PT IBF telah melakukan investigasi secara intensif terhadap penyebaran informasi menyesatkan ini yang diduga dilakukan oleh beberapa pihak tertentu.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 7 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas 109 ton PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada periode 2010-2021. Mereka merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam.

Terkait hal tersebut, Corporate Secretary Division Head Syarif Faisal Alkadrie mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Hal ini sekaligus sebagai jawaban atas permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Sehubungan dengan surat dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. S-07500/BEI.PP1/07-2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini disampaikan bahwa PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM/Perusahaan) menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait jika terdapat hal-hal yang diperlukan," katanya dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa (23/7/2024).

Dia menerangkan, sebagai perusahaan publik dan bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara regular diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

"Perusahaan memastikan bisnis Logam Mulia ANTAM dan bisnis ANTAM secara keseluruhan berjalan normal dan Perusahaan senantiasa berkomitmen menerapkan praktik bisnis sesuai dengan tata kelola bisnis yang baik, serta terus melakukan perbaikan dengan mematuhi peraturan yang berlaku," ujarnya.

Dikutip dari detikNews, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebut para tersangka ini merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam. Harli membeberkan 7 tersangka itu, yakni LE, SL, SJ, JT, GAR, DT selaku Direktur PT JTU, dan HKT.

"Bahwa sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia PT Antam persero," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka yang merupakan mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini terjadi sejak 2010 hingga 2021. Dia mengatakan para tersangka itu melakukan aktivitas ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia dengan logo Antam.

Para tersangka diduga mencetak logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia (LM) Antam. Dia menyebutkan hal itu membuat Antam, yang merupakan BUMN, mengalami kerugian.

"Tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar," ujar Kuntadi.

Dia menyebut emas 109 ton itu dicetak dalam berbagai ukuran. Emas ilegal itu diedarkan oleh para tersangka di pasar bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi.

"Para tersangka ini, maka dalam periode tersebut, telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi," ujarnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin (22/7) ditutup naik +0,38% atau +27,48 poin di level 7.321. IHSG hari ini (23/7) diprediksi bergerak menguat dalam kisaran 7.250-7.350.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG kembali ter-apresiasi seiring dengan respon positif pelaku pasar menjelang rilis laporan keuangan. Investor asing catatkan beli bersih di seluruh pasar senilai Rp 86,17 miliar. Investor juga melihat potensi konsumsi domestik yang tetap solid.

"Optimisme tersebut tercermin dari posisi jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2024 tumbuh 7,8% yoy atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,6%. Sementara, jumlah penyaluran kredit secara tahunan (yoy) pada Juni 2024 tumbuh 11,5%, naik tipis dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4%. Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit pada segmen Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KK) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing tumbuh 10,9%, 13,9% dan 10,4%," tulisnya, Selasa (23/7/2024).

Dari mancanegara, Wall Street rebound di perdagangan awal pekan dengan Indeks Nasdaq memimpin penguatan +1,58%. Pergerakan saham teknologi mendominasi jelang rilis laporan keuangan Big Tech. Saham NVIDIA naik 4,76% setelah kabar pengembangan produk baru chip versi B20 yang rencananya akan dipasarkan ke China mulai 2Q25. Hari ini, pelaku pasar juga menantikan rilis kinerja keuangan Alphabet dan Tesla.

Dari Asia, kondisi ekonomi China yang masih rapuh tercermin dari PDB kuartal II-2024 tumbuh di bawah ekspektasi sebesar 4,7% yoy membuat Bank Sentral China (PBoC) kembali memangkas suku bunga. Tingkat bunga pinjaman (LPR) tenor satu tahun untuk korporasi dan rumah tangga turun dari 3,45% menjadi 3,35%.

"Adapun suku bunga pinjaman tenor 5 tahun untuk acuan properti juga diturunkan dari 3,95% menjadi 3,85%. Level suku bunga tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah," lanjutnya.

Rekomendasi Saham Hari Ini:

EXCL
Buy: 2.200
TP: 2.270
Stop loss: 2.140

EXCL berpotensi membentuk higher low dengan tertahan di area support 2.150. Indikator stochastic golden cross di area oversold indikasi rebound.

EXCL dengan Axiata Enterprise Sdn Bhd menandatangani Sale and Purchase Agreement atau transaksi jual beli saham atas 100% saham Axiata Global Services Pte Ltd. Alhasil, transaksi tersebut berpotensi menambah pangsa pasar EXCL khususnya untuk pasar internasional.

BBRI
Buy: 4.910
TP: 5.100
Stop loss: <4.730

BBRI bullish continuation berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder di atas MA (5,20). Indikator MACD bar histogram positif dan stochastic crossing bergerak naik.

Pelaku pasar menanti laporan keuangan BBRI pada 2Q24 yang rencananya rilis pada pekan ini. Hingga Mei 2024 (5M24), BBRI mencetak kenaikan laba bersih 9% yoy menjadi Rp21,9 triliun. Tumbuhnya laba tersebut sejalan dengan naiknya pertumbuhan kredit 11%yoy menjadi Rp1.202 triliun.

EMTK
Buy: 424
TP: 436
Stop loss: <412

EMTK berpotensi rebound dari bearish jangka pendek dengan membentuk bullish harami. Pergerakan harga tertahan di atas MA 100. Indikator stochastic di area oversold indikasi rebound.

Emiten sektor growth, seperti EMTK mendapat katalis positif dari menguatnya ekspektasi pelaku pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada September 2024 mendatang.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi BUMN yang paling besar menyetorkan dividen ke negara pada 2024. Setelah itu disusul oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan, perusahaan pelat merah memberikan setoran dividen Rp 85,5 triliun pada 2024. Hal itu diungkap Erick melalui akun Instagramnya.

"Alhamdulillah kerja keras dari seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp 85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," tulis Erick, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dari data yang Erick sajikan, sebanyak 20 BUMN menyetorkan dividen. Di urutan pertama ada BRI dengan setoran dividen sebesar Rp 25,715 triliun. Kemudian, disusul Bank Mandiri sebesar Rp 17,179 triliun dan PT Mineral Industri Indonesia sebesar Rp 11,214 triliun.

Daftar Dividen BUMN ke Negara:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 25,715 triliun
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 17,179 triliun
3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 11,214 triliun
4. PT Pertamina (Persero) Rp 9,357 triliun
5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 9,211 triliun
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 6,277 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 3,090 triliun
8. PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 1,213 triliun
9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp 1,000 triliun
10. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 420 miliar
11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 293 miliar
12. PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 192 miliar
13. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rp 148 miliar
14. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 101 miliar
15. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Rp 31 miliar
16. Perum Perhutani Rp 28 miliar
17. PT Pos Indonesia (Persero) Rp 20 miliar
18. Perum Peruri Rp 21 miliar
19. Perum Jasa Tirta II Rp 7 miliar
20. Perum Jasa Tirta I Rp 3 miliar

Generasi milenial dan Z berjibaku menyiasati tekanan dalam pendapatan yang tak kunjung mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Salah satu jalannya adalah dengan berwirausaha.

Tapi menjadi pengusaha juga bukan buat semua orang, ada banyak halangan dan rintangan yang menanti. Apa saja yang bisa jadi acuan bahwa ini waktunya jadi pengusaha?

Dengarkan obrolannya bareng pengusaha muda asal Gorontalo, Rizal Kasim. Kepada detikcom, CEO dari Cera Production tersebut juga bercerita usahanya merintis bisnis suvenir perusahaan sejak duduk di bangku kuliah hingga kini menjalar ke banyak cabang setelah lebih dari 1 dekade berdiri.

Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.