Indonesia menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) untuk pengembangan ekosistem pariwisata dan infrastruktur. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Chairman Eagle Hills serta Pendiri Emaar, Mohamed Ali Rashed Alabbar.

Nilai investasi dalam kerja sama ini mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 48,3 triliun (kurs Rp 16.100).

"Alhamdulillah BUMN dan Eagle Hills telah sepakat bekerja sama dengan nilai investasi hingga US$ 3 miliar dalam ekosistem pariwisata dan infrastruktur Indonesia" ujar Erick saat penandatangan kerja sama di Dubai, UEA dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Erick memaparkan hal penting dari kerja sama ini meliputi investasi komprehensif dalam pengembangan properti hotel, kawasan bandara, dan ekosistem destinasi pariwisata. Erick menyebut Eagle Hills juga berkomitmen melakukan transfer pengetahuan melalui studi bersama, lokakarya, dan program pelatihan.

Tak hanya itu, lanjut Erick, Eagle Hills juga siap membantu pengembangan infrastruktur bandara, renovasi dan pengembangan hotel-hotel milik negara untuk menuju standar internasional sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata baru. Erick mengaku optimistis kerja sama kian meningkatkan akselerasi sektor pariwisata Indonesia.

"Perjanjian bersejarah ini mewakili titik balik bagi sektor pariwisata Indonesia. Dengan kerjasama dengan Eagle Hills, kita sedang menjaga momentum pertumbuhan dan pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam industri pariwisata kita," kata Erick.

Erick menyebut kemitraan ini sejalan dengan strategi nasional untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata global terkemuka.

Erick meyakini kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi ekonomi dari pariwisata, tetapi juga menciptakan peluang kerja signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

"MoU ini berlaku selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan melalui kesepakatan bersama. Tidak ada jangka waktu yang ditetapkan untuk investasi sebesar US$ 3 miliar dan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya," sambung Erick.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Erick menambahkan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya lebih luas oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan kerja sama antara BUMN dan perusahaan-perusahaan global untuk meningkatkan produktivitas dan dampak bagi Indonesia.

Erick menyampaikan BUMN di berbagai sektor telah menjalin kemitraan penting dengan mitra global, termasuk dengan Merck dari AS untuk vaksin, Swire Hong Kong di sektor kesehatan, dan dengan perusahaan energi terbarukan Masdar dari UAE.

"Beberapa kerja sama juga telah dilakukan untuk membantu membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) Indonesia, seperti dengan raksasa pertambangan Kanada Vale-Based-Metal untuk nikel," kata Erick.

Chairman Eagle Hills serta Pendiri Emaar, Mohamed Ali Rashed Alabbar mengatakan Indonesia memiliki potensi besar karena sumber daya dan destinasi pariwisatanya.

Alabbar menilai kerja sama ini menandai tonggak penting bagi upaya Indonesia menarik investasi asing dan keahlian untuk memperkuat industri pariwisatanya yang berpotensi memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

"Kami percaya Indonesia dapat menjadi kompetitif dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Eagle Hills ingin mendukung upaya ini," kata Alabbar.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi aksi untuk rasa yang dilakukan massa mengatasnamakan Aliansi Industri Kecil Menengah (IKM), Pekerja dan Masyarakat Tekstil Indonesia. Unjuk rasa terkait maraknya impor ilegal.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Aspirasi tersebut akan dicatat dan didiskusikan oleh internal.

"Setiap demo ke Kemenkeu dan unit vertikal menjadi perhatian. Aspirasi yang disampaikan juga kami catat, perhatikan dan diskusikan," kata Prastowo kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).

Prastowo menyebut Kemenkeu telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi di Kemenkeu, yakni bekerja sama dengan kepolisian untuk pengamanan dan audiensi dengan perwakilan massa untuk berdialog dengan baik.

"Kemenkeu sudah memiliki SOP penanganan, yaitu bekerja sama dengan kepolisian untuk pengamanan dan audiensi dengan perwakilan untuk dapat didengarkan aspirasi dan berdialog dengan baik," ucap Prastowo.

Massa aksi unjuk rasa mencari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dicarikan jalan keluar terkait maraknya impor ilegal. Berdasarkan pantauan detikcom, massa mulai berdatangan pukul 14.10 WIB dan sampai pukul 16.20 WIB belum bubar.

Unjuk rasa juga sempat diwarnai aksi bakar ban. Mereka minta adanya aturan yang dapat menahan banjirnya barang impor ilegal hingga menyebabkan perusahaan di dalam negeri tidak berdaya saing.

Kondisi itu disebut membuat perusahaan tidak sanggup bertahan hingga menyebabkan penurunan produksi. Dalam dua tahun terakhir disebut terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) baik skala besar, menengah hingga industri kecil menengah (IKM).

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kemenkeu sebagai gerbang masuk produk impor, kata mereka, seharusnya dapat melindungi dan memberantas impor ilegal tekstil.

"Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap atas masuknya impor tekstil ilegal yang menyebabkan ribuan pekerja di-PHK," ucap orator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mulai tahun depan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL). Artinya nanti masyarakat wajib membayar premi untuk setiap kendaraan yang dimiliki.

TPL sendiri merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pada dasarnya aturan tersebut memiliki maksud yang baik yakni untuk menjamin masyarakat terlindungi secara finansial jika terjadi kecelakaan.

Namun menurutnya mewajibkan setiap kendaraan untuk memiliki asuransi tidaklah mendesak. Sebab asuransi kendaraan yang biasanya menanggung biaya kerusakan mobil atau motor biasanya hanya terpakai saat terjadi kecelakaan.

"Memang tujuannya baik, tapi kan asuransi ini kan mengaitnya banyak sekali. Kalau misalnya asuransi kecelakaan kan dipakai hanya saat terjadi kecelakaan, kalau tidak ya nggak terpakai," kata Trubus kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).

Belum lagi dengan adanya asuransi, tentu masyarakat diwajibkan untuk membayar biaya premi setiap bulan. Hal ini tentu saja akan memberatkan pemilik kendaraan, khususnya mereka yang memiliki 'kantong pas-pasan'.

"Ini bisa membebani masyarakat, apalagi masyarakat sudah punya asuransi yang lain (BPJS dan lain-lain). Kan asuransi sudah banyak tiba-tiba di tambah asuransi, wajib lagi, sama kaya Tapera mereka yang sudah punya rumah lagi nyicil tetap saja wajib Tapera, itu kan repot lagi," jelasnya.

Untuk itu Trubus menyarankan agar OJK melakukan sosialisasi dan diskusi publik terlebih dahulu sebelum menetapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari aturan ini.

Tentu aturan ini juga harus dibarengi dengan skema yang jelas agar tidak merugikan masyarakat. Terlebih mengingat bagaimana masyarakat harus menyisikan sebagian uangnya lagi untuk membayar premi asuransi.

"Kalau memang ini mau jadi wajib, saya melihat perlu ada skema yang jelas di mana nanti si pemilik kendaraan itu ketika klaim itu harus betul-betul cair. Jangan ini ujung-ujungnya sebenarnya pemerintah ini mau ngumpulin duit, repotnya itu. Ini kan kasusnya mirip-mirip Tapera nantinya," ucap Trubus.

Di sisi lain, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan aturan terkait wajib asuransi kendaraan bermotor sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Namun aturan terkait wajib asuransi ini belum pernah terlaksana.

"(Kebijakan ini) diaktifkan lagi dengan UU 4/2024 tentang PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) di bawah Asuransi Wajib. Hal ini bagus untuk mendorong literasi dan inklusi asuransi kita yang masih rendah," ucapnya.

Menurutnya dengan adanya aturan wajib asuransi untuk semua mobil dan motor di RI, perusahaan asuransi dalam negeri dapat semakin berkembang karena adanya peningkatan penetrasi alias jumlah pengguna.

Namun ia tidak memungkiri jika kebijakan itu dapat membuat kantong masyarakat semakin tipis. Sebab dengan aturan ini masyarakat wajib menyisihkan sebagian penghasilannya lagi untuk membayar premi asuransi kendaraan yang diambil.

"Untungnya penetrasi dan inklusi asuransi diharapkan meningkat. Keuntungan lain ada jaminan proteksi bagi korban kecelakaan lalu lintas. Ruginya tentu ada beban premi tambahan bagi pemilik mobil dan operator kendaraan umum," kata Irvan.

Belum lagi, sekarang ini setiap perusahaan asuransi memiliki premi atau ketentuan klaim masing-masing. Kondisi ini sedikit banyak dapat menyulitkan masyarakat terutama jika terjadi kecelakaan.

Misal saat terjadi kecelakaan dua pihak, satu pihak bisa klaim asuransi tapi pihak yang lain tidak bisa klaim karena asuransi yang digunakan berbeda. Oleh karenanya ia juga menyarankan kepada OJK untuk juga membuat aturan turunan terkait yang bisa 'menyeragamkan' atau membuat standar premi.

"OJK perlu menetapkan POJK tentang asuransi wajib TPL. Tidak hanya soal premi tetapi prosedur klaim bila (terjadi kecelakaan yang) melibatkan beberapa kendaraan sekaligus. Tentunya (penyusunan aturan ini) berkoordinasi dengan pihak Asosiasi," jelasnya.

"Kalau soal (nanti) ada yang tidak memiliki asuransi tentu merupakan pengecualian karena sifat asuransi TPL sendiri wajib dimiliki (dengan adanya aturan ini nanti). Seperti halnya BPJS yang sekalipun wajib namun juga banyak yang tidak memilikinya," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia punyai asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono pun menjelaskan tujuannya.

Ogi mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan. Karena asuransi wajib kendaraan bermotor bersifat gotong royong, hal ini dapat mencegah kerugian yang besar akibat kecelakaan. Apabila ada asuransi, kerugian tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi.

"Kita lihat dari perspektif konsumen yang menutup asuransi kendaraan tentunya ini akan membantu konsumen kalau terjadi kecelakaan lalu lintas yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga. Kalau ada asuransinya maka itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Itu keuntungan," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024 dikutip dari CNBC Indonesia TV, dikutip Rabu (17/7/2024).

Selain itu, dia bilang asuransi wajib ini dapat mendorong penetrasi asuransi Indonesia yang bergerak sangat lambat. Dengan asuransi kendaraan yang diwajibkan ini, dia bilang dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia.

Melansir dari Antara, penetrasi industri asuransi di Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga. Asuransi jiwa di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 0,9%, di bawah Malaysia 2,6%, Singapura 8,5%, Thailand 2,8%, Vietnam 2%.

Sementara, penetrasi industri asuransi umum Indonesia sebesar 0,5%, di bawah Malaysia 1,1%, Singapura 0,7%, dan Thailand 1,6%. Untuk penetrasi industri asuransi kesehatan Indonesia mencapai 0,1%, di bawah Thailand 0,7%.

"Dengan adanya asuransi ini akan meningkatkan penetrasi industri perasuransian. Saat ini kontribusi penetrasi asuransi bergerak sangat lambat. Kalau wajib diperkirakan akan meningkatkan penetrasi rate perusahaan asuransi karena wajib," jelasnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki ekosistem asuransi. Misalnya, dia akan melibatkan bengkel-bengkel, lembaga keuangan multifinance seperti bank, hingga produsen kendaraan bermotor.

"Dari awal sudah diwajibkan untuk adanya asuransi kendaraan dan itu bisa dilanjutkan terus meskipun sudah lunas," imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomentar soal penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di industri perbankan. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, penyalahgunaan AI yang berujung pada kerugian nasabah tergolong tinggi.

"Penyalahgunaan AI yang dapat merugikan konsumen bank cukup tinggi. Beberapa risiko AI yang teridentifikasi antara lain bias algoritma, deepfakes, dan kemampuan membuat keputusan sendiri," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (16/7/2024).

Dalam hal ini ia menekankan bahwa kepentingan nasabah harus diperhatikan. OJK telah menerbitkan POJK No.11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan POJK No.21/2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.

Dalam ketentuan tersebut, telah diatur bahwa bank dalam melakukan adopsi Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan layanan digital dilakukan secara bertanggung jawab. Misalkan substitusi fungsi pada yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kemudian digantikan dengan menggunakan AI.

"Saat ini, implementasi AI masih beragam di Indonesia, mengingat perbedaan model bisnis, penggunaan teknologi, sumber daya manusia, finansial, dan organisasi di antara bank yang ada," tuturnya.

Dian menambahkan, saat ini OJK sedang menyusun panduan tata kelola AI untuk perbankan. Hal ini demi memastikan penerapan AI oleh perbankan dilakukan secara bertanggung jawab, adil, transparan, dan mematuhi nilai-nilai etika.

Menurut dia pada dasarnya penggunaan AI diharapkan dapat membawa manfaat signifikan terhadap industri perbankan. Namun, perbankan juga perlu memahami mekanisme kerja AI agar dapat dimanfaatkan secara luas dengan tetap mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

"Pemanfaatan AI oleh perbankan telah dilakukan pada beberapa bidang seperti otomasi pekerjaan untuk chatbot/voice assistant, document processing, transaction monitoring, mendeteksi fraud dan money laundering, serta decision engine dalam membantu proses credit scoring," imbuhnya.

"Pemanfaatan AI tersebut membawa pengaruh positif pada operasional bisnis bank, khususnya dalam peningkatan efisiensi akibat otomatisasi pekerjaan," jelas dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengawal upaya pengetatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang impor ilegal ke Tanah Air. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

Menteri yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, semakin cepat Satgas Impor Ilegal ini bertugas akan semakin baik. Harapannya, satgas tersebut bisa mulai bertugas pada pekan ini.

"Saya sudah matur ke Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini, karena ini sudah dalam keadaan darurat!," kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Zulhas menjelaskan, setidaknya akan ada tiga pihak di luar Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan terlibat dalam satgas ini. Pihak tersebut antara lain kepolisian, Kementerian Perindustrian, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Jadi dari para pengusaha-pengusaha, pelaku, di bawah Kadin. Karena undang-undang mengatur Kadin," imbuhnya.

Selaras dengan itu, pada hari ini ia bersama jajaran Kemendag menyambangi Kejagung untuk meminta dukungan Jaksa Agung ST Burhanuddin atas penyelesaian permasalahan impor ilegal serta pembentukan satgas ini.

"Kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujar dia.

Adapun ketujuh komoditas yang dimaksud Zulhas antara lain mencakup tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

Data Impor BPS dengan Negara Asal Beda 3 Kali Lipat

Zulhas mengatakan, pembentukan satgas ini berangkat dari kondisi darurat di industri dalam negeri yang merupakan produsen dari tujuh komoditas tersebut, di mana sejumlah pabrik terancam tutup hingga melakukan PHK. Pihaknya bersama asosiasi pengusaha pun telah melangsungkan diskusi panjang terkait hal ini dan banjirnya produk impor ilegal.

Dari diskusi tersebut, dihasilkan temuan kejanggalan atas data impor di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data International Trade Center (ITC) negara asal impor. Zulhas pun mencontohkan, misalnya data negara asal mencatatkan nilai impor US$ 367 juta. Namun di Indonesia sendiri tercatat US$ 116 juta. Hal ini berarti perbedaannya 2-3 kali lipatnya.

"Jadi kalau data impor kita segini (meragain tangan), di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang ditemukan lah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia yang 7 macam tadi itu," kata dia.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana ekspor durian Indonesia ke China. Rencananya akan dibuat jalur ekspor langsung ke China.

Seperti apa jalur ekspor tersebut?

Luhut menjelsakan rencana jalur ekspor langsung ke China berangkat dari kunjungan timnya ke sentra pertanian durian di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sana terungkap ekspor durian dilakukan melalui negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Sementara nilai ekspor tersebut mencapai ratusan juta dolar. Melihat potensi besar ini, menurut Luhut, perlu dibuat jalur logistik langsung ke China.

"Sekarang kita buat logistiknya langsung saja ke Tiongkok karena Tiongkok tujuan utama durian. Tiongkok itu mengimpor hampir US$ 7-8 miliar setahun," kata Luhut, dalam unggahan video pada akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa (16/7/2024).

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian lebih terhadap lahan-lahan terbengkalai di Indonesia. Harapannya ke depan tanah-tanah yang tidak digunakan itu bisa dimanfaatkan untuk menanam produk-produk pertanian sesuai dengan lokasi terkait. Hal ini tentunya juga perlu didukung dengan uji tanah, lokasi, bibit, hingga pupuknya.

Pemerintah juga mendorong pengembangan rekayasa bibit durian menggunakan teknologi genomic/rekayasa genetika. Luhut mengatakan, telah disiapkan tanah seluas 2.000 hektare untuk pengembangan durian tersebut.

"100 hektare pertama mulai ditanami dan mulai di-genom. Ini kita lihat juga ternyata banyak hal-hal seperti ini yang selama ini tidak kita tangani secara profesional," terang Luhut.

"Jadi banyak sekali yang bisa kita kembangkan di Indonesia ini asal kita fokus saja dan tekuni. Jadi jangan merasa pertanian itu kelas dua, tidak. Pertanian itu menurut saya luar biasa tempatnya dan harus kita tekuni," pungkasnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar meninjau perkembangan Food Estate Humbang Hasundutan di Suamtera Utara (Sumut). Lokasi tersebut juga merupakan bagian dari Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH).

Luhut mengaku takjub melihat perkembangan yang terjadi di sana. Salah satunya rencana rekayasa bibit menggunakan teknologi genomic/rekayasa genetika yang diterapkan pada bibit tanaman di TSTH nantinya.

"Saya cukup takjub ketika digambarkan apa yang akan mereka lakukan ke depannya untuk merekayasa bibit menggunakan teknologi genomic/rekayasa genetika," kata Luhut, dalam unggahan video pada akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa (16/7/2024).

Pengembangan rekayasa genetic ini merupakan buah kerja sama dengan Beijing Genomic Institute asal China, serta institusi dalam negeri seperti Institut Pertanin Bogor (IPB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lewat Langkah ini, harapannya bisa lahir bibit-bibit berkualitas.

"Kemarin saya ditunjukkan ada kentang yang mereka pengin bibitnya dibikin uniform, kemudian yield-nya lebih bagus. Begitu pula cabai, bawang, nanti akan dibuat cabe, bawang tiap 2 minggu ada yang dipanen. Dengan demikian petani akan menikmati nilai tambah yang lebih bagus," ujar dia.

"Kemudian bibitnya karena dapat bibit ungggul itu akan membuat lebih baik lagi. Sehingga kerja sama dengan beberapa universitas yang kita rancang dengan Kemendikbud (dengan beberapa universitas) akan ada kita genome dari daerah-daerah juga. Mulai hasilnya akan kita lihat bulan Mei tahun depan," sambungnya.

Menurut Luhut banyak hal-hal di sektor pertanian yang ternyata belum digarap secara profesional. Padahal, potensi pengembangannya sangat besar di Indonesia. Menurutnya, asalkan focus dan tekun, ini bisa menjadi hal luar biasa.

"Asal kita fokus saja dan kita tekuni. Jadi jangan merasa pertanian itu kelas dua, tidak, pertanian itu menurut saya luar biasa dan harus kita tekuni," ujarnya.

Lebih lanjut ia pun bercerita, pengembangan Food Estate dan research center di sana telah dilakukan selama 3 tahun. Beberapa komoditas yang dikembangkan antara lain bawang bombay, cabai dan kentang.

"Sekarang saya senang sekali karena Presiden nanti akan panen di food estate. Lebih 3 tahun kita kerjakan, itu nanti ada kentang, bawang putih, juga cabai. Ini nanti produk yang akan keluar dari sana," kata dia.

Sudah Moncer

Luhut berpandangan, saat ini kondisi Tapanuli jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Menurutnya, dulu masyarakat Tapanuli masuk ke dalam salah satu golongan petani miskin. Berkat hadirnya foodestate, kondisinya berubah.

"Dulu Tapanuli ini, Batak ini, adalah peta kemiskinan. Sekarang kelihatan sekali sangat berkembang dengan baik. Saya senang sekali kelihatan progres setelah 3 tahun dikerjakan," ujarnya.

Menurutnya, salah satu yang membuat masyarakat senang ialah karena sekarang mereka sudah memiliki lahan garapan. Ditambah lagi, mereka juga mendapat dukungan pendampingan dari Institut Teknologi Del.

"Memang harus ada pendampingan dan pendampingan itu kita lakukan. Dan anak-anak dari Institute Teknologi Del itu ya kerja di sana, membantu mereka," kata dia.

Di samping itu, Luhut juga bilang kalau pada awalnya banyak konflik di tengah masyarakat tani terkait kepemilikan lahan. Namun saat ini, keadaan membaik berkat kehadiran program 2 hektare per Kartu Keluarga (KK).

"Awal-awal banyak masyarakat yang bercerita ini milik si ini, si itu. Padahal milik rakyat yang diberikan presiden tiap KK 2 hektare. Itu lah yang mereka tata sehingga hidup mereka jadi lebih baik," pungkasnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Faisal menilai hal tersebut dapat membuat utang Indonesia semakin membengkak.

Faisal menyebut kenaikan rasio utang itu akan membuat Indonesia mengalami defisit di atas 3%. Menurutnya, kenaikan rasio itu tidak mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi jangan main-main, jangan ngegas terus. Pak Prabowo bawaannya ngegas keluar negeri ngomong, soal utang naik 50% dari PDB. Artinya, setiap tahun defisitnya akan di atas 3%. Nah UU keuangan negara harus diubah dulu. Itu sinyal jelek semua, belum apa-apa ngegas, tidak dihitung strategi meningkatkan PNBP," kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Selain itu, dia juga menyoroti utang Indonesia masih aman yang mana masih di bawah 40% dari PDB. Dia bilang hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, hal ini merupakan indikator negara maju yang mempunyai rasio pajak 20-30%. Sementara, rasio pajak Indonesia hanya 10%. Apabila rasio pajak Indonesia masih stagnan dan menambah utang dapat memberatkan APBN.

Saat ini utang Indonesia meningkat mencapai Rp 2.800 triliun. Dengan jumlah tersebut, Faisal bilang Indonesia cukup sesak napas untuk melunasinya.

"Utang di bawah 40% dari PDB, tapi itu kan indikator negara maju yang tax ratio-nya 20-30%, kita cuma 10%. Kemampuan kita bayar utang dari tax ratio ya. Kalau tax ratio nya flat bakalan turun terus, kan jadinya berat. Artinya, anggaran untuk macam-macam jadi susah," jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya dikabarkan Prabowo akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari PDB. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar tersebut.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

Kaos bergambar Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesaat setelah mengalami insiden penembakan laku terjual di China dan Amerika. Bahkan 2.000 kaos sudah terjual selang beberapa hari sejak insiden penembakan itu terjadi.

Melansir dari SCMP, Selasa (16/7/2024), kasus penembakan Trump terjadi sekitar pukul 18.15 waktu setempat di negara bagian Pennsylvania Sabtu (13/7) kemarin. Lalu Associated Press merilis foto ikonik Trump yang melambaikan tangan setelah selamat dari penembakan itu sekitar pukul 18.31.

Tidak lama setelah foto ikonik itu tersebar, produsen pakaian di China dengan cepat membuat kaos dengan gambar Trump yang selamat. Gelombang pertama kaos Trump ini kemudian mulai dijual di platform e-commerce populer China, Taobao, pada pukul 20.40.

Artinya dalam kurun waktu 2 jam 9 menit, produsen pakaian China sudah menjual kaos bergambar Trump setelah kasus penembakan. Waktu yang dibutuhkan para pembuat pakaian ini jauh lebih cepat dari sebagian besar pemerintah di seluruh dunia untuk memberikan tanggapan.

"Kami menjual kaus tersebut di Taobao segera setelah kami melihat berita tentang penembakan tersebut, meskipun kami bahkan belum mencetaknya, dan dalam waktu tiga jam kami melihat lebih dari 2.000 pesanan baik dari Tiongkok maupun AS," kata seorang penjual pakaian, Li Jinwei.

Setelah mendapat banyak pesanan, Li langsung memproduksi kaos dengan foto ikonik Trump itu. Beruntung ia memiliki sebuah pabrik pakaian yang berada di Provinsi utara Hebei.

Untuk membuat pakaian sebanyak itu, dia cukup mengunduh gambar Trump dan mencetaknya. Disebutkan pabrik tersebut membutuhkan rata-rata satu menit untuk menyelesaikan sebuah kaos.

"Untuk pemilihan presiden AS tahun ini, kami hanya membuat sovenir Trump, karena ia memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan pemilu, dan ia populer di kalangan netizen China," kata Li.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari DHgate disebutkan platform e-commerce lintas batas Tiongkok yang berfokus pada pasar AS mengalami kenaikan volume ekspor berkat pilpres AS ini.

Data menunjukkan sejak Januari 2024 hingga Juli ini, volume transaksi suvenir terkait pilpres AS telah tumbuh lebih dari 40% setiap bulannya. tingkat bunga pada bulan Maret melebihi 110%.

Bahkan total nilai transaksi suvenir pilpres AS pada kuartal pertama naik lebih dari 90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bagaimana pembuat suvenir dan kaos asal China ini mendapat cukup banyak keuntungan dari 'pertarungan' Donald Trump melawan Joe Biden.

Senator Ohio JD Vance dipili sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat 2024. Namun siapa sangka, investor sekaligus politikus dengan kekayaan US$ 5 juta (Rp 81 miliar) ini ternyata memiliki perjalanan hidup yang sulit hingga kini menjadi cawapres.

Melansir dari ABC News, Selasa (16/7/2024), sosok JD Vance pertama kali dikenal luas warga Amerika saat ia membagikan masa kecilnya melalui sebuah buku berjudul "Hillbilly Elegy". Kisah hidupnya ini kemudian semakin populer saat buku tersebut diangkat menjadi sebuah film di Netflix dengan judul yang sama.

Pada awalnya Calon Wakil Presiden Trump ini lahir dengan nama James Donald Bowman pada Agustus 1984 di Middletown, Ohio. Namun saat ia masih berusia 6 tahun, ayah kandungnya menyerahkan JD Vance untuk diadopsi oleh ayah tirinya. Karena adopsi inilah namanya kemudian berubah menjadi James David Vance atau lebih dikenal sebagai JD Vance.

Tidak hanya ditelantarkan oleh ayah kandungnya, ibu JD Vance ternyata merupakan seorang pecandu obat-obatan dan alkohol. Sehingga masa kecilnya banyak dihabiskan bersama kakek dan neneknya di Kentucky. Di sana ia hidup seadanya mengingat kondisi ekonomi kakek neneknya yang biasa-biasa saja.

Karena keterbatasan uang ini juga, JD Vance kemudian memutuskan untuk masuk ke Korps Marinir AS tepat setelah lulus SMA. Selama bertugas, ia pernah dikirim ke perang di Irak untuk melakukan berbagai misi berbahaya.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai tentara, JD Vance kemudian memutuskan untuk berkuliah di Ohio State University dan lulus pada 2009 dengan gelar sarjana Political Science and Philosophy. Masih belum cukup, kemudian ia kembali berkuliah dan mendapat gelar sarjana hukum dari Yale Law School pada 2013.

Dalam laporan International Business Times, setelah berkuliah JD Vance memulai kariernya dengan bekerja di sebuah firma hukum perusahaan. Setelah itu, dia pindah ke San Francisco dan menjadi investor ventura di industri teknologi.

Kemudian JD Vance bergabung dengan di Mithril Capital, sebuah firma investasi ventura milik pengusaha Peter Thiel. Di firma inilah kemudian ia mengasah keterampilannya dalam mengidentifikasi dan membina perusahaan-perusahaan inovatif.

Selain perannya di Mithril Capital, JD Vance ikut mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Narya Capital pada 2020 lalu, sebuah perusahaan modal ventura yang berbasis di Cincinnati.

Narya Capital milik JD Vance ini berfokus pada investasi di perusahaan startup berbagai sektor, termasuk teknologi, layanan kesehatan, dan barang konsumsi. Dari perusahaan inilah ia bisa mendapat kekayaan yang sangat dan melakukan investasi strategis pada startup yang menjanjikan.

Di luar itu JD Vance juga terlibat dalam investasi real estate dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang tren pasar untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan. Investasi ini membuat sumber kekayaannya semakin banyak.

Hingga pada 2020 JD Vance terpilih sebagai Senator Ohio dan mulai menjabat sejak 2021 lalu. Terbaru politikus Partai Republik ini kemudian didapuk sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Donald Trump.

Simak juga Video 'Donald Trump Pakai Perban di Telinganya Imbas Insiden Penembakan':

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di Kota Serang, Banten.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pihaknya menyambut baik inisiatif dari Muhammadiyah Kota Serang dan siap untuk memberikan pelayanan keuangan terbaik. Persyarikatan Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya merupakan mitra strategis baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

"Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk sebagai nasabah sejak lama. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Dedy menjelaskan, pada kesempatan tersebut 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah kota Serang membuka rekening di kantor cabang Bank Muamalat Serang, yang juga diikuti oleh pegawai dan warga anggota Muhammadiyah.

Sebelumnya, Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, pembukaan rekening secara serentak ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tersebut.

Selain pembukaan rekening, ke depannya Bank Muamalat membuka kesempatan bagi amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah kota Serang untuk mendapatkan fasilitas perbankan, di antaranya pengelolaan pembayaran gaji pegawai (payroll), pembiayaan modal usaha, dan pembiayaan multiguna serta KPR untuk pegawai dan warga Muhammadiyah.

Di samping itu, kedua belah pihak juga akan berkolaborasi dalam lingkup pendidikan, kesehatan, sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut akan melibatkan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Serang seperti sekolah, klinik, koperasi dan pondok pesantren.