Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam lima tahun berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (8/7).

Hadir dalam acara tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meskipun begitu, bukan berarti WTP adalah prestasi yang harus dipamerkan.

Menurut Presiden Jokowi, WTP merupakan kewajiban dalam pemanfaatan APBN dan APBD untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu audit agar anggaran digunakan untuk program yang bermanfaat.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden Jokowi.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya reformasi struktural guna mengembangkan inovasi serta menyelaraskan program yang sudah berjalan. Hal tersebut juga harus didukung sinkronisasi regulasi dalam melanjutkan penyederhanaan prosedur agar roda pemerintahan berjalan efektif.

“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Menteri Basuki turut menyampaikan apresiasi kepada BPK karena konsisten menerapkan tata kelola yang transparan dan profesional dalam beberapa tahun terakhir.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan persepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan persepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” kata Menteri Basuki.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini lima kali berturut-turut sejak tahun 2019. Ke depannya, Basuki menegaskan Kementerian PUPR terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memberikan informasi berupa pertanggungjawaban yang transparan.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikuti cara buka rekening Bank Mandiri online untuk nasabah baru. Layanan perbankan seperti pembukaan rekening Bank Mandiri tidak perlu datang ke kantor cabang terdekat.

Bank Mandiri merupakan salah satu Bank milik Pemerintah yang melayani berbagai layanan perbankan hingga pelosok.

Bagi masyarakat yang ingin memiliki tabungan, bisa buka rekening Mandiri online melalui program Mandiri Tabungan Now dan Bisnis.

Buka rekening Mandiri online bisa membantu calon nasabah untuk registrasi tabungan hanya dalam waktu singkat.

Lewat program buka rekening Mandiri online, nasabah hanya memerlukan beberapa syarat termasuk jaringan kuat untuk. Calon nasabah bisa memilih salah satu dari 2 jenis rekening Bank Mandiri online seperti Mandiri Tabungan Now dan Bisnis.

Syarat buka rekening Bank Mandiri Online

Berikut ini persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum ikuti cara buka rekening Bank Mandiri online.

• Uang senilai Rp 50.000 sebagai setoran awal.
• KTP aktif dan NPWP (opsional).
• Nomor Handphone aktif.
• Alamat email aktif.
• Tanda tangan di atas kertas putih.
• Paket Data Internet untuk Video Call.
• Alamat rumah untuk pengiriman kartu debit.

Sementara itu, waktu terbaik untuk buka rekening Bank mandiri online di pukul 08.00 WIB sampai 21.00 WIB dilansir dari laman resmi. Setelah semua siap, berikut cara buka rekening Bank Mandiri online yang mudah dan praktis.

Catat beberapa langkah cara buka rekening Bank Mandiri online melalui Website dan aplikasi.

1. Buka rekening bank Mandiri online via website

Pertama, calon nasabah bisa ikuti cara buka rekening Bank Mandiri online yang mudah dilakukan.

• Buka laman https://join.bankmandiri.co.id/ di browser HP.
• Masukkan Identitas dan data sesuai KTP.
• Masukkan nomor HP dan email.
• Verifikasi nomor HP dan email.
• Tunggu verifikasi video call oleh petugas Bank Mandiri.
• Masukkan tanda tangan.
• Buka rekening Mandiri online berhasil.
• Kirim atau Transfer setoran awal.

2. Buka rekening Bank Mandiri online via aplikasi

Nah, apabila terkendala dengan akses browser bisa buka aplikasi di HP.

• Download dan install aplikasi Livin’ by Mandiri di Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi Livin’ by Mandiri.
• Klik Buka rekening.
• Klik Buka Tabungan Ini.
• Pilih jenis Kartu Debit.
• Klik Pilih Baca Syarat & Ketentuan.
• Klik Setuju.
• Klik kolom foto untuk Verifikasi e-KTP.
• Foto e-KTP.
• Klik Gunakan.
• Ikuti petunjuk untuk konfirmasi nomor HP.
• Pengguna akan diarahkan untuk membuat PIN melalui email yang terdaftar.
• Pengguna akan diminta upload foto tanda tangan.
• Klik Kirim Data Ini.
• Tunggu menuju menu verfikasi Wajah.
• Klik tombol Masukkan OTP dari SMS.
• Tunggu hingga ada notifikasi Rekening berhasil dibuat.
• Klik Jelajahi Livin'.
• Nantinya, Kartu debit akan segera dikirim ke alamat tujuan.

Nah, nasabah juga wajib menyelesaikan setor tunai agar rekening tidak dihapus oleh sistem. Nasabah bisa mendapatkan PIN SMS banking serta email konfirmasi pembukaan rekening online selesai.

Kemudian, kartu debit Bank Mandiri bisa didapatkan dengan mengambilnya di cabang terdekat. Nasabah bisa membuka layanan lain mobile dan internet banking lewat datang ke kantor cabang terdekat.

Demikian penjelasan terkait cara buka rekening Bank Mandiri online dengan bantuan Aplikasi Livin by Mandiri sampai Website resmi.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - 9 Juli - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa perdagangan senjata ana Korea Utara dan Rusia merupakan ancaman bagi perdamaian dunia.

Menurut Yoon, kekuatan serta aliansi di antara demokrasi liberal sangat penting dalam melindungi kebebasan dari "elemen yang ceroboh", pada hari Selasa.

Yoon membuat komentar tersebut di Hawaii ketika bersama komandan Komando Indo-Pasifik AS, Laksamana Samuel Paparo membahas pentingnya postur pertahanan gabungan antara pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Melakukan perdagangan senjata ilegal dengan Rusia, Korea Utara tidak hanya mengancam perdamaian di Semenanjung Korea tetapi juga secara global," kata Yoon dalam pidato kepada para pemimpin dan prajurit militer AS.

Yoon singgah di Hawaii dalam perjalanan menuju Washington untuk menghadiri puncak NATO, mewakili salah satu dari empat mitra Asia-Pasifik.

Kekhawatiran atas peningkatan persenjataan Korea Utara semakin mendalam setelah negara tersebut menandatangani perjanjian bulan lalu dengan Rusia yang mencakup perjanjian pertahanan bersama, kata Yoon.

"Untuk melindungi kebebasan dan demokrasi kita serta kemakmuran ekonomi dari elemen-elemen ceroboh ini, solidaritas antara negara-negara yang berbagi nilai dan kekuatan adalah esensial."

Yoon telah memperingatkan Rusia tentang hubungan militer yang semakin dalam dengan Korea Utara. Seoul dan Washington mengklaim bahwa Korea Utara telah menyediakan artileri dan rudal balistik ke Rusia untuk digunakan di Ukraina, klaim yang dibantah oleh kedua belah pihak Moskow dan Pyongyang. (Dilaporkan oleh Jack Kim di Seoul; Penyuntingan oleh Jamie Freed)

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -BANGKOK. Menteri Keuangan Thailand Pichai Chunhavajira mengatakan, ekonomi negara gajah putih itu tidak baik dalam waktu yang lama, dengan pertumbuhan memburuk karena menghadapi masalah struktural.

“Pemerintah sedang bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 3% tahun ini dari proyeksi saat ini sekitar 2,5%,” kata Pichai Chunhavajira dalam sebuah seminar bisni, Rabu (10/7).

Pichai menambahkan bahwa pertumbuhan saat ini rendah dibandingkan dengan tingkat hampir 6% di masa lalu.

Ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini tumbuh 1,9% tahun lalu, tertinggal dari rekan-rekan regional.

Menghadapi ekspor yang lemah serta utang rumah tangga dan biaya pinjaman yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 1,73% selama dekade terakhir.

Pichai mengatakan pariwisata akan membantu mendorong ekonomi, dengan setidaknya 35 juta kedatangan turis asing diharapkan tahun ini. Pada 2019, sebelum pandemi, terdapat rekor hampir 40 juta pengunjung.

Dia juga mengatakan utang rumah tangga saat ini yang lebih dari 90% dari produk domestik bruto perlu segera diatasi di tengah meningkatnya kredit macet.

Pichai mengatakan, dia berharap bank sentral akan melonggarkan peraturan pinjaman terhadap nilai untuk hipotek guna mendukung sektor properti.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS), rupiah diprediksi melemah. Pada pembukaan perdagangan, Rabu (10/7), rupiah melemah ke Rp 16.288 per dolar AS sebelum kembali ke level Rp 16.251 pada pukul 10.42 WIB.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan, jelang rilis data inflasi AS, rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS.

Hal ini menyusul rebound dolar AS setelah dalam pidatonya, Ketua Federal Reserve Jerome Powell tidak memberikan sinyal yang jelas akan pemangkasan suku bunga, kendati mengakui inflasi sudah menurun.

"Investor masih waspada mengantisipasi data inflasi AS besok," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Ia menyebut, pasar berekspektasi inflasi AS akan kembali turun menjadi 3,1% dari posisi 3,3%. Sementara untuk inflasi inti masih akan bertahan di 3,4%.

Namun demikian, ia menyebutkan bahwa berdasarkan perkembangan data-data ekonomi AS belakangan ini, rupiah diharapkan akan mulai terlepas dari tekanan dolar AS.

"Sentimen utama masih tetep dari AS, namun investor juga mencermati pergantian presiden Indonesia lantaran ada kekhawatiran akan ketidakpastian program pemerintahan baru serta anggaran belanja," terangnya.

Dengan meredanya tekanan dari tingkat suku bunga the Fed, Lukman menilai mata uang yang selama ini bertahan dengan suku bunga tinggi seperti rupiah dan peso Filipina akan lebih diuntungkan.

Sedangkan mata uang utama dunia, Yen Jepang berpotensi menguat juga, tetapi hanya setelah the Fed sudah menurunkan suku bunga 100-150bps yang diperkirakan terjadi pada semester II 2025.

"Rupiah di akhir tahun diperkirakan akan berkisar Rp 15.800 - Rp 16.100 per dolar AS, asumsi tidak ada masalah internal pemerintahan baru Prabowo," imbuhnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya menciptakan kondisi yang ideal bagi para pelaku industri manufaktur untuk mengembangkan bisnisnya di tanah air. Salah satu hal yang menjadi fokus Kemenperin adalah pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar US$ 6 per MMBTU.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan.

Agus menyampaikan total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp 147,11 triliun dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp 88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 8,98 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp 36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 13,3 triliun.

Pada Rapat Terbatas Senin (8/7) lalu, Presiden Joko Widodo menyetujui perpanjangan program HGBT serta memberikan arahan untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Lebih lanjut, untuk memastikan ketersediaan bahan baku gas bagi sektor industri dan energi, Kemenperin telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun sumber energi (kelistrikan).

Sebagai pembina sektor industri, Kemenperin mempunyai kepentingan untuk mengamankan produksi gas bagi kedua sektor tersebut.

Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, RPP tersebut bertujuan meningkatkan ekspor produk industri, meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi, serta meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dan sumber energi.

“Kemenperin terus mendorong usulan RPP ini karena bisa menjadi game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional, khususnya bagi sektor manufaktur dan kelistrikan,” jelas Agus dalam siaran pers di situs Kemenperin, Selasa (9/7).

Apabila RPP tersebut berlaku nantinya, sebesar 60% gas yang diproduksi di dalam negeri akan digunakan untuk memenuhi domestic market obligation (DMO).

Menurut Menperin, bila melihat neraca, saat ini baru 40% persen gas di dalam negeri yang dialokasikan untuk industri manufaktur, termasuk industri pupuk. Sementara itu, kebutuhan gas bumi sektor industri akan meningkat dua kali lipat pada enam tahun ke depan, dari 2.931,45 MMSCFD di tahun 2024.

Menperin menambahkan, dalam RPP tersebut juga diatur mengenai pengelolaan gas oleh Kawasan Industri. Rencananya, para pengelola kawasan industri dapat menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya, termasuk melalui langkah importasi.

Batasan untuk impor gas bumi adalah untuk penyediaan bagi tenant masing-masing serta untuk produksi listrik di kawasan industri. Untuk menurunkan biaya, para pengelola kawasan industri dapat membentuk suatu konsorsium untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengelola gas.

“Namun, apabila harga gas di dalam negeri membaik dan lebih kompetitif, serta suplai gas lancar, pasti kawasan industri tidak perlu melakukan impor,” tegas Agus.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga bertujuan mendorong sektor hulu gas agar bisa lebih sehat, ada kompetisi, dan tidak lagi terjadi monopoli.

“Selain itu, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor manufaktur yang selama ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa besar kepada perekonomian nasional,” tutup Agus.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus mengatasi impor ilegal.

Menanggapi itu, Reni Yanita, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik gagasan tersebut.

Namun, dirinya meminta agar satgas impor bisa benar-benar serius dalam menjalankan kewajibannya dan segera diimplementasikan.

"Kalau kami sih mendukung, setuju banget. Tapi harus segera diimplementasikan. Inginnya kita efektif, sungguh-sungguh," kata Reni saat ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Reni menegaskan pentingnya melaksanakan rencana tersebut dengan sungguh-sungguh agar tidak berakhir begitu saja seperti satgas thrifting yang diselenggarakan bersama Kementerian Koperasi dan UKM tahun lalu.

"Dulu kami pernah bersama Pak Hanung dari Kemenkop UKM mengundang pedagang dari Pasar Senen. Namun, tidak ada kelanjutan yang jelas," ujarnya.

Satgas thrifting tahun lalu juga merupakan inisiatif dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang bertujuan untuk mengatasi peredaran baju bekas ilegal yang bisa berujung pada ancaman pidana.

"Harapan kami, implementasinya harus benar-benar dilakukan dengan serius dan terus-menerus dengan laporan setiap minggunya," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus mengatasi impor ilegal.

Zulkifli menyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," jelas Zulhas dijumpai di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Penjaga pantai China mengatakan atas dasar kemanusiaan mereka telah "mengizinkan" Filipina mengevakuasi orang yang jatuh sakit di kapal perang tua yang kandas di Second Thomas Shoal, yang terletak di perairan yang diklaim oleh kedua negara.

Penjaga Pantai China mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa malam bahwa mereka memantau dan memverifikasi seluruh operasi pada hari Minggu, yang menurut juru bicaranya dilakukan atas permintaan dari pihak terkait di Filipina.

Sebulan yang lalu, penjaga pantai Filipina menuduh pihak China menghalangi evakuasi medis dari kapal perang tersebut, menyebut tindakan itu "barbar dan tidak manusiawi".

Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari yang sama bahwa China akan mengizinkan Filipina untuk mengirimkan pasokan dan mengevakuasi personel jika Manila memberi tahu Beijing sebelum melakukan misi.

Filipina memiliki tentara yang tinggal di kapal perang tua dan berkarat di Second Thomas Shoal, yang sengaja dikandaskan oleh Manila pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.

Angkatan laut China beberapa kali bentrok dengan pasukan Filipina yang berusaha memasok kembali kapal yang kandas itu.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, jalur utama untuk perdagangan kapal senilai $3 triliun per tahun, sebagai wilayahnya sendiri.

Beijing menolak putusan 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag yang mengatakan klaim maritim ekspansifnya tidak memiliki dasar hukum.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden (wapres) RI KH Ma’ruf Amin telah meresmikan Bendungan Cipanas pada Selasa (9/7).

Bendungan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini secara administratif berada di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Wapres Ma’ruf mengatakan, keberadaan bendungan memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian. Tidak hanya sebagai sumber air baku tetapi juga berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi.

“Dalam 10 tahun ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi," ujar Ma'ruf dikutip Rabu (10/7).

Ma'ruf menambahkan, Bendungan Cipanas akan menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sumber irigasi, air baku dan pembangkit listrik. Serta akan meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian.

Wapres Ma’ruf berpesan, untuk memastikan pemanfaatan Bendungan Cipanas dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, seperti Kabupaten Sumedang dan Indramayu. Dan juga dalam dukungan produktivitas pertanian, industri dan pemenuhan air bersih serta pengurangan dampak banjir.

Dalam hal peningkatan produktivitas pertanian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan, saat ini sudah ada irigasi fungsional seluas 6.473 ha, melalui Bendung Kalianyar dan Bendung Sumurwatu.

Dengan adanya Bendungan Cipanas, akan ada jaringan irigasi potensial seluas 2.800 ha, totalnya menjadi 9.273 ha dan dapat meningkatkan pola tanam dari 120% menjadi 240%.

"Peningkatannya sekitar 2 kali hingga 2,5 kali tanam sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian,” terang Basuki.

Direktur Jenderal (dirjen) Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia menambahkan, Bendungan Cipanas dibangun mulai 2016 dan rampung pada 2023 dengan kapasitas tampung sebesar 250,8 juta meter kubik dan anggaran sebesar Rp 2 triliun.

“Bendungan Cipanas juga bermanfaat dalam reduksi banjir 701 ha di Kecamatan Lohsarang dan Kecamatan Cantigi. Serta, potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 3 megawatt,” tambah Bob.

Pemindahan Ibu Kota: Peluang dan Tantangan Pengusaha Lokal Kalimantan Timur

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bagi pengusaha lokal Kalimantan Timur saat ini masih terbatas pada beberapa sektor. Keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek besar IKN masih minim, dan ini menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) Slamet Brotosiswoyo mengungkapkan, pihaknya terus berupaya agar pengusaha lokal mendapatkan porsi yang adil dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan IKN.

Pengusaha lokal berharap pemerintah pusat memberikan kesempatan yang lebih besar agar mereka dapat ikut berkontribusi dan menikmati manfaat dari pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, kemakmuran masyarakat Kalimantan Timur dapat tercapai secara merata.

Menurut Slamet, beberapa sektor telah merasakan dampak positif dari pemindahan ibu kota ini. Pengusaha di sektor hotel, transportasi, UMKM, dan perumahan di sekitar IKN sudah mulai merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas pembangunan. Namun, bagi pengusaha di sektor kontraktor dan supplier, dampaknya belum signifikan.

"Saat ini, yang mengerjakan proyek-proyek besar di IKN adalah BUMN karya. Kami sebagai kontraktor, sub kontraktor dari Kalimantan belum mendapatkan kesempatan," ujar Slamet.

Keterlibatan Pengusaha Lokal

Slamet menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek-proyek pembangunan IKN. "Mudah-mudahan, setelah tahap pertama pembangunan selesai melalui otorita IKN, hendaknya jangan hanya BUMN yang dilibatkan. Pengusaha daerah harus diberi kesempatan dan porsi yang adil," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pengusaha lokal di Kaltim memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pengusaha luar. Saat ini, pengusaha lokal lebih banyak menjadi penonton dalam proyek pembangunan IKN.

"Kue besar IKN seharusnya juga dinikmati untuk kemakmuran masyarakat Kaltim, bukan didominasi oleh BUMN atau pengusaha dari luar Kalimantan. Kita bersyukur ada kue besar di Kaltim, tetapi belum bisa ikut menikmatinya," ujar Slamet.

Ia juga menyebut bahwa BUMN karya sudah memiliki jaringan sendiri untuk mengerjakan proyek di IKN, sehingga keterlibatan pengusaha lokal sangat minim. "Kami kecewa dengan pelibatan pengusaha lokal yang sangat sedikit dalam proyek IKN. Kami berharap pemerintah pusat memberikan porsi yang setara dengan BUMN," katanya.

Serapan Tenaga Kerja Lokal

Slamet menyoroti bahwa serapan tenaga kerja lokal dalam proyek IKN masih terbatas. "Sumber daya manusia yang digunakan kebanyakan dari pihak BUMN karya atau pengembang. Jangan sampai tenaga kerja unskill juga didatangkan dari luar Kalimantan. Kalau hanya pekerja unskill, tolong libatkan masyarakat setempat. Untuk tenaga kerja skill, kami masih memaklumi," tegasnya.

APINDO Kaltim berharap, dalam pembangunan tahap kedua IKN, sedikitnya 40% tenaga kerja yang dilibatkan adalah tenaga kerja lokal.

Slamet mengapresiasi langkah otorita IKN yang mulai melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor konstruksi, meskipun jumlahnya masih terbatas. Pelatihan-pelatihan di sektor lain seperti bahasa dan jasa juga sangat dibutuhkan.

Pelatihan bahasa dan jasa dapat membuka peluang lebih luas bagi penduduk lokal, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

"Pelatihan-pelatihan seperti bahasa dan jasa juga dibutuhkan masyarakat sekitar. Jangan sampai sopir, sekuriti, dan staf semua didatangkan dari luar Kalimantan. Penduduk lokal harus diberi kesempatan," kata Slamet.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan secara bertahap penggunan bioetanol mulai digencarkan sebagai pengganti bensin.

Luhut bilang, bioetanol juga bisa menjadi solusi untuk menekan polusi udara karean sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.

"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terang Luhut melalui media sosialnya, Selasa (9/8).

Selain itu, rencana ini sejalan dengan upaya pemerintah yang bakal memperketat penerimaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024 guna menghemat APBN.

Saat ini PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan skemanya agar penaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak.

Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US$ 6 per MMBTU. Kebijakan ini diyakini akan sangat membantu bagi para pelaku industri pupuk nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara menilai, kebijakan harga gas murah masih sangat dibutuhkan. Sebab, saat ini kemampuan produksi pupuk urea yang berbahan baku gas bumi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pupuk secara nasional.

Dalam catatan APPI, kebutuhan pupuk nasional sekitar 14 juta ton dalam setahun, namun saat ini baru bisa terpenuhi sekitar 9 juta ton saja.

"Padahal pupuk merupakan salah satu penyangga tercapainya ketahanan pangan nasional," kata dia, Selasa (9/7).

Kepastian berlanjutnya kebijakan HGBT diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan industri pupuk nasional. Terlebih lagi, terdapat rencana jangka panjang pengembangan pabrik pupuk nasional hingga tahun 2030 berupa peningkatan produksi amoniak dan urea yang mencapai 15,5 juta ton per tahun.

Masuknya investasi baru ke sektor pupuk juga bergantung pada seberapa lama pemerintah memberlakukan kebijakan HGBT. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan juga apakah HGBT juga bisa diterapkan untuk program peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional.

APPI juga mengklaim sejauh ini tidak ada keluhan yang dirasakan terkait kendala dalam penyerapan HGBT. Sebab, industri pupuk sudah memiliki pemahaman tersendiri mengenai efek berganda dari kebijakan HGBT, mulai dari stabilitas harga pupuk, kenaikan laba kena pajak, kenaikan pendapatan pajak dan dividen kepada pemerintah, hingga stabilitas ketahanan pangan nasional.