Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Nilai tukar rupiah diperkirakan menguat dan cadangan devisa diperkirakan meningkat pada akhir tahun, imbas kemenangan Donald Trump di pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Global Markets Economics Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, efek kemenangan Trump akan berdampak positif dari adanya aliran modal asing yang masuk ke pasar obligasi dalam negeri (inflow) dalam bentuk kenaikan cadangan devisa.

“Terbaru pasca keputusan pemangkasan suku bunga oleh The Fed dan juga BI maupun dari kondisi surplus neraca dagang yang terus konsisten,” tutur Myrdal kepada Kontan, Kamis (7/11).

Pada akhir tahun 2024, Myrdal memperkirakan posisi cadangan devisa Indonesia akan meningkat berkisar US$ 36 miliar atau menjadi US$ 154,8 miliar, dari posisi cadangan devisa pada Oktober 2024 yang sebesar US$ 151,2 miliar.

Cadangan devisa tersebut diperkirakan meningkat, juga seiring dengan ekspektasi kuat inflow dari pasar keuangan, dan tren suku bunga yang diperkirakan turun pada akhir tahun, serta potensi masuknya Foreign Direct Investment (FDI).

Disamping itu, didorong juga adanya neraca dagang yang konsisten mencatatkan surplus. Sebagaimana diketahui, surplus neraca perdagangan Indonesia sudah berlangsung selama 53 bulan, sejak Mei 2020.

“Kebijakan DHE (Devisa Hasil Ekspor) ekspor Sumber Daya Alam (SDA) juga terlihat lebih intensif. Sementara, kebutuhan pembayaran rutin utang maupun hasil investasi dalam jumlah besar akan terjadi lagi pada bulan Desember,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Myrdal menambahkan, dengan kondisi tersebut menunjukkan amunisi moneter Bank Indonesia (BI) yang berlimpah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pun dengan masih adanya ruang bagi BI untuk menurunkan BI-rate ke depannya.

Myrdal memperkirakan, rupiah akan menguat di level Rp 15.211 per dolar AS pada akhir tahun ini.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah di pasar spot tampil perkasa dan sukses mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Kamis (7/11), rupiah spot ditutup di level Rp 15.740 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah menguat 0,59% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 15.833 per dolar AS. Rupiah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap supaya dana bantuan sosial (Bansos) bisa mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin itu menekankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto supaya anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.

“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Muhaimin dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Kamis (7/11/2024).

Lantas, Cak Imin pun berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik.

Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.

“Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin.

Muhaimin pun menyampaikan bahwa quality of life atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.

“Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kita upayakan itu terjadi,” kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Oleh sebab itu, Muhaimin mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.

Ia pun memiliki tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir, melakukan pembangunan manusia.

“Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Cak Imin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/16234741/cak-imin-berdoa-dana-bansos-tembus-rp-100-triliun-pada-2025.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan alokasi dana desa dari APBN di tahun aggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20% dana desa ini diwajibkan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah.

"Kira-kira alokasinya untuk ketahanan pangan berarti 16 triliun," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V, DPR RI, Kamis (7/11).

Kedepan, Yandri bakal mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan Kepala Negara, Prabowo Subianto.

Dengan begitu, dana desa ini dapat dikelola dengan profesional dan terus bergulir. Artinya, anggaran ini tidak hanya 'lenyap' begitu saja.

Dirinya pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan untuk pengembangan produk unggulan desa yang terkait dengan pangan. Dari sana, setiap produk yang dijual akan mendapatkan imbal hasil dan dijadikan modal berkelanjutan.

"Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabiskan tapi dimaksimalkan," urainya.

Lebih lanjut, Yandri mengklaim telah bekerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

Selain itu, dirinya juga menggandeng aparat hukum seperti TNI Polri dalam meningkatkan pengawasan optimalisasi dana desa. Dengan begitu, kebocoran anggaran dapat ditekan.

"Kita akan maksimalkan pengawasan agar per rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan," urianya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan akan mulai memberlakukan pajak karbon di Indonesia.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa pungutan pajak karbon bisa menjadi salah satu solusi untuk memperluas ruang fiskal pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam aspek lingkungan yang bisa lebih diterima oleh masyarakat.

"Bagi saya, pungutan pajak karbon bisa menjadi salah satu solusi dari kebutuhan perluasan ruang fiskal pemerintahan Prabowo," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Secara politik, Ia menyebut, pungutan pajak karbon bisa lebih diterima masyarakat karena ada aspek lingkungan di dalamnya, bukan hanya semata-mata untuk mencari penerimaan negara.

Fajry menambahkan bahwa pajak karbon tidak akan langsung membebani masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, yang sering kali terpapar polusi udara.

"Terlebih agi warga Jakarta yang setiap hari berhadapan dengan polusi udara yang buruk, pungutan pajak karbon ini bisa menjadi harapan untuk kualitas udara yang lebih baik," jelasnya.

Namun, Fajry juga mengingatkan bahwa implementasi pajak karbon harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jika dianggap memberatkan, ia menyarankan agar pemerintah dapat memulai penerapannya dengan penyesuaian administrasi terlebih dahulu.

"Jika dipandang terlalu berat bagi kondisi ekonomi, mungkin bisa mengimplementasikannya dari sisi administrasi lebih dahulu," tambahnya.

Lebih lanjut, Fajry menyoroti soal skema pemungutan pajak karbon. Ia berpendapat bahwa penerapan skema cap-and-trade tax yang menggabungkan sistem perdagangan emisi dan pajak karbon akan menghasilkan potensi penerimaan yang lebih kecil dibandingkan dengan hanya mengenakan pajak karbon semata.

"Dengan skema cap-trade-tax, potensi penerimaan dari adanya pajak karbon akan lebih kecil dibandingkan skema pajak karbon saja," tandas Fajry.

Sebenarnya, pemerintah telah memberikan sinyal percepatan pemberlakuan pajak karbon pada tahun depan sebagai bagian dari strategi pendanaan non APBN dalam upaya melakukan transisi energi. Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025.

Sementara, dalam aturan yang baru saja diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, juga memerinci jenis-jenis SPT yang digunakan untuk pelaksanaan pajak karbon.

Merujuk pada Pasal 164 beleid tersebut, terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) pajak karbon, yaitu SPT Tahunan Pajak Karbon dan SPT Masa Pajak Karbon.

SPT Tahunan Pajak Karbon memuat data mengenai perhitungan pajak karbon terutang, perhitungan pengurang pajak karbon dan pajak karbon yang harus dibayar.

Sementara, SPT Masa Pajak Karbon memuat data nilai penjualan barang mengandung karbon, dasar pengenaan pajak karbon, serta pajak karbon yang dipungut dan disetor.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada tahun 2029 mendatang. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dibutuhkan investasi sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan bilang, investasi merupakan penyumbang nomor dua terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang porsinya mencapai 53%-54%. Sementara investasi menyumbang 24%-25% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau dilihat itu kontribusi dari investasi itu sangat besar," kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Hitungan Rosan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, dibutuhkan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan juga menyebutkan target realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai Rp 1.650 triliun. Hingga kuartal III 2024 realisasi investasi sudah sebesar 76%. Rosan optimistis target realisasi investasi tahun ini dapat tercapai.

"Kemudian di tahun 2025 target investasinya Rp 1.906 triliun dan akan terus menanjak hingga tahun 2029," ujarnya.

Peningkatan investasi juga turut diiringi dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja. Rosan mencatat, penyerapan tenaga kerja pada 2024 ini sebanyak 2,12 juta orang. Pada 2025, target penyerapan tenaga kerja mencapai 2,45 juta orang dan akan terus meningkat hingga 2029 sebanyak 4,55 juta orang.

"Sementara hingga September 2024 ini penyerapaan tenaga kerja sudah mencapai 1,87 juta orang," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi kunci dalam mencapai visi Indonesia maju.

Airlangga menjelaskan bahwa hilirisasi dan digitalisasi telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

"Dengan hilirisasi dan industrialisasi, kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera dapat terwujud," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Airlangga menambahkan, untuk keluar dari middle income trap, Indonesia harus mencapai pendapatan per kapita di atas US$ 10.000 per hari. Ia mencatat, beberapa daerah di Indonesia sudah berhasil mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 10.000 per hari.

"Contohnya, Papua Barat pertumbuhannya sudah tinggi, yaitu 19,56%, di atas rata-rata pertumbuhan nasional," ujarnya.

Begitu juga dengan Sulawesi Tengah, yang tumbuh 9%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Namun, masih ada beberapa daerah yang pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta dan Bangka Belitung.

Saat ini, pendapatan per kapita nasional baru mencapai sekitar US$ 5.000. Namun, di Morowali, pendapatan per kapita sudah mencapai US$ 60.844. Menurut Airlangga, angka ini setara dengan negara maju.

"Target Indonesia adalah sekitar US$ 30.000, jadi capaian Morowali ini sudah dua kali lipat dari target di tahun 2045," ujarnya.

Airlangga juga mencatat bahwa beberapa daerah seperti Jakarta, Kediri, Halmahera Tengah, dan Teluk Bintuni telah mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 30.000. Pencapaian tersebut didorong oleh sektor berbasis perdagangan, industrialisasi, dan hilirisasi.

"Ini membuktikan bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera bisa kita wujudkan," jelasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto bakal disalurkan oleh pihaknya melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Adapun tiap-tiap satuan pelayanan tersebut bakal mengelola anggaran yang fantastis setiap tahunnya. Seperti diketahui, untuk melaksanana program ini pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dadan menjelaskan, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

“Ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki titik layanan yang jumbo, di mana mencapai 749 titik. Dia bilang, anggaran yang bakal mengalir ke NTT tersebut mencapai Rp 8 triliun.

“Jadi APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” tandasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.

Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa. Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.

"Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Kamis (7/11).

Yandri juga menyebut telah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Jaksa Agung terkit polemik pemanfaatan dana desa.

Menurutnya kendala utamanya lantaran banyak kepala desa yang tak paham pembukuan. Sehingga penggunaan anggaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan," jelasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan Mendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Pasalnya, dirinya melihat adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Optimalisasi pengawasaan penggunaan dana desa menjadi prioritas, dari Kementerian Desa PDT dalam rangka memajukan pembangunan desa," ujar Lasarus.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.

Tito menyebutkan, hal itu menjadi salah satu tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Tito, Kamis.

Adapun peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.360 orang, terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forum Komunikasi PimpInan Daerah tingkat provinsi yang terdiri dari 38 gubernur, KPU, Bawaslu, kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam acara tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai arahan soal program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.

Tito berharap, pengarahan dalam rakornas dapat mendapat pedoman bagi kepala daerah.

"Saya harapkan dari agenda ini ada arahan dari pemerintah pusat khususnya dari Bapak yang akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda dan pimpinan Instansi," ucap dia.

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu mengungkapkan, dinamika yang terjadi di daerah akan sangat menentukan dinamika di pemerintah pusat.

Pasalnya, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan ke daerah. Tercatat, sebanyak Rp 1.200 triliun digelontorkan pemerintah pusat kepada daerah.

"Sebenarnya lebih kurang Rp 919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan dari pusat untuk daerah, dan APBD lebih kurang Rp 300 triliun, jadi Rp 1.200 triliun. Dan dinamika di daerah yang menentukan keberhasilan nasional," kata Tito.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Minta Pemerintah Daerah Dukung Program Prioritas Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/16365311/mendagri-minta-pemerintah-daerah-dukung-program-prioritas-prabowo.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang turut mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Melalui peraturan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penyeragaman tanggal pembayaran pajak yang sebelumnya beragam, kini disatukan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah pajak terutang.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Menanggapi hal ini, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia memberikan pandangannya terkait perubahan tersebut.

Menurutnya, penyeragaman batas setor pajak ini memiliki sisi positif yang besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Raden menjelaskan bahwa sebelumnya, pembayaran pajak dilakukan dengan berbagai batas waktu, yaitu tanggal 10, 15, dan akhir bulan, tergantung jenis pajaknya.

Perbedaan ini, lanjutnya, sering kali membingungkan wajib pajak yang belum terbiasa dengan kewajiban pembayaran pajak setiap bulan. Dengan adanya keseragaman, tentu saja akan memudahkan wajib pajak untuk mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

"Dengan adanya keseragaman, akan memudahkan mengingat tanggal jatuh tempo," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Raden juga menegaskan bahwa seharusnya tidak ada dampak negatif atau kerugian bagi wajib pajak terkait kebijakan baru ini. Ia menjelaskan, sebagian besar jenis pajak yang terutang, seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biasanya sudah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau pihak yang melakukan transaksi.

Dengan demikian, uang yang harus dibayarkan sebenarnya sudah berada di tangan pemotong atau pemungut pajak sejak awal bulan.

"Seharusnya tidak ada minusnya dengan keseragaman tersebut, karena pada umumnya merupakan pajak yang dipotong atau dipungut dari Wajib Pajak lainnya. Sehingga sebenarnya pada awal bulan sudah dipegang oleh Wajib Pajak pemotong atau pemungut," kata Raden.

Sebagai tambahan, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan keberatan perampasan aset yang diajukan sejumlah anggota keluarga terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Rafael Alun Tisambodo.Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut, istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek berikut ibu dan saudaranya bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa KPK mengatakan, Rafael telah dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Jaksa KPK, anggota keluarga Rafael lainnya juga turut terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun seperti, ibu Rafael, Irene Suheryani Supratman; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

“Sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana, sedangkan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” ujar Jaksa KPK.

Rafael, kata Jaksa, bersama-sama dengan istrinya dan ibunya disebut mencuci aset hasil pidana berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Restoran Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Bahkan, jaksa juga menyebut Rafael menyembunyikan Jeep Wrangler bersama kakaknya yang bernama Markus Seloadji. Markus juga tercatat sebagai Pemohon II yang mengajukan keberatan atas perampasan aset hasil pencucian uang oleh KPK. Sementara, Gangsar tercatat sebagai Pemohon III. Karena mereka terlibat dalam perbuatan itu secara bersama-sama, Markus dan Gangsar dinilai bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

“Melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” tutur Jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK. Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar (Gangsar Sulaksono) (Pemohon III), serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari Pemohon I hingga Pemohon III terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran. Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa KPK Sebut Istri, Ibu, Saudara, dan Anak Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang".

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pendanaan untuk menuju transisi energi membutuhkan dana yang jumbo, bahkan berkali-kali lipat dari belanja APBN saat ini.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Saiful Islam, mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk mencapai target transisi energi Indonesia hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai US$ 1 triliun, atau sekitar Rp 16.000 triliun jika menggunakan kurs 16.000 per dolar Amerika serikat.

Saifal menyebut, nilai ini setara dengan lebih dari empat kali lipat belanja APBN tahun 2024, yang saat ini masih berjalan dan akan ditutup dalam dua bulan ke depan.

Untuk mencapai target pendanaan sebesar ini, Kementerian Keuangan berperan aktif memobilisasi dana dari berbagai mitra internasional, termasuk lembaga multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta.

Saiful menjelaskan bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah ditunjuk sebagai Energy Transition Country Platform, yang menjadi dasar koordinasi pemerintah dalam aspek investasi dan pembiayaan untuk transisi energi.

“Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dari aspek investment and financing transisi energy,” ujar Saiful dalam acara Webinar The Government Investment Insight, Kamis (11/7).

Selain upaya pendanaan internasional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menyediakan dua skema pendanaan untuk mendukung transisi energi, yakni penerusan pinjaman dan investasi pemerintah.

Saiful menyatakan bahwa modalitas penerusan pinjaman telah diutilisasi oleh PT PLN, PT SMI, dan PT Pertamina, khususnya melalui PT Pertamina Geothermal Energy, untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti tenaga air (hydro) dan panas bumi (geothermal).

Sebagai bentuk dukungan baru, pemerintah juga membuka opsi investasi pemerintah yang dapat diakses untuk mendukung berbagai skema transisi energi, termasuk rencana pensiun dini untuk PLTU.

Langkah ini diharapkan akan mempercepat upaya transisi energi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mencapai target net zero emissions pada tahun 2060.

"Modalitas pemerintah dapat diutilisasi untuk berbagai skema transisi energi termasuk untuk pensiun dini PLTU," katanya