Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Merujuk pada perpres tersebut, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sementara, terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan bahwa penghapusan BKF dalam struktur organisasi tersebut dikarenakan ada peleburan dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," ujar Deni kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Merujuk pada Pasal 12, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal akan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Nantinya, direktorat baru ini akan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerjasama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok setiap provinsi untuk tahun anggaran 2025.

Estimasi tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024.

Secara umum, total pajak rokok yang diterima pemerintah provinsi (pemprov) pada tahun depan diestimasikan mencapai Rp 22,98 triliun. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan estimasi untuk tahun 2024 senilai Rp 22,81 triliun.

"Penetepan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi tahun anggaran 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing provinsi," bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Sementara provinsi yang bakal menerima setoran pajak rokok terbanyak pada 2025 adalah Jawa Barat sebesar Rp 4,10 triliun.

Kemudian ada Jawa Timur yang diestimasikan memperoleh pajak rokok sebesar Rp 3,39 triliun, serta Jawa Tengah sebesar Rp 3,11 triliun.

Sebagai informasi, pajak rokok merupakan pungutan atas konsumsi rokok oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Penerapan pajak rokok ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Adapun tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Komoditas sawit penting bagi Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan) Sudaryono mengatakan, industri sawit ibarat the goose with the golden eggs atau angsa yang bertelur emas bagi bangsa Indonesia.

Atas dasar itu, keberadaan sawit ini sangat penting bagi Indonesia, sehingga harus menjaganya dengan baik.

"Dengan merawat secara baik, maka angsa atau industri sawit ini akan terus bertelur emas dan mensejahterakan bangsa Indonesia," katanya di acara Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Sudaryono, agar komoditas sawit ini terjaga dengan baik, maka semua masalah yang menghadang industri ini harus dituntaskan. Dalam hal ini, Sudaryono bilang, pemerintah berupaya menjadi solusi bagi penyelesaian atas persoalan industri sawit tersebut.

Wamentan juga menjelaskan, tujuan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto adalah menciptakan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia terus bertambah sejahtera. Adapun kesejahteraan bangsa salah satunya ditopang dari sektor pertanian dan industri, termasuk sawit.

Sehingga, untuk mencapai itu, tiga pilar yakni pemerintah, pelaku usaha, dan rakyat atau petani harus dalam posisi untung. “Kalau rakyat atau petani untung, pengusaha juga harus untung. Kalau tidak untung maka bisnis tidak sustainable. Rakyat untung, pengusaha untung, sehingga pemerintah atau negara pun juga untung,” paparnya.

Sudaryono menegaskan, pemerintah memiliki tugas bagaimana bisa menjadi mitra, sekaligus problem solver yang baik bagi permasalahan di industri sawit nasional. “Industri sawit dalam hal ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) adalah the golden goose,” tandasnya.

Dalam kaitan ini, Sudaryono menyebut rencana besar Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan bagaimana Indonesia menggunakan sustainable energy. Untuk itu, program B35, B40, akan ditingkatkan terus menuju ke B50, sebagai kesempatan yang baik bagi bangsa ini.

Hanya saja, semua itu mengandung implikasi yang harus ditanggung sama-sama, perli diskusikan sekaligus bersama-sama merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. “Artinya semakin besar porsi ‘B’-nya tadi akan mengurangi peredaran non energi, sehingga kita wajib hukumnya meningkatkan produktiivitas,” jelas Sudaryono.

Pemerintah meminta Gapki menjadi motor ke depan bagi petani sawit untuk meningkatkan produktivitas, yang menurutnya masih banyak salah menggunakan bibit tidak berkualitas. “Banyak petani yang beli di online di marketplace karena harga murah dan sebagainya setelah ditunggu, lima tahun, 10 tahun, 15 tahun ternyata buahnya tidak sesuai harapan,” imbuhnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelenggaraan pembangunan di darah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, persoalan ruang fiskal daerah yang masih perlu diperluas.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penyelenggaraan pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan utama. Hal itu mengurangi efektivitas atau kebermanfaatan.

"Untuk itu ada hal yang harus menjadi prioritas untuk memastikan berhasilan pembangunan daerah," ungkap Yusuf dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11).

Yusuf menyebutkan, perlu adanya prioritas untuk penyelesaian pada tiga area utama. Pertama, perencanaan dan penganggaran.Hal itu karena pembangunan daerah berisiko tidak efektif karena buruknya perencanaan dan penganggaran daerah.

"Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini, karena saya sudah 10 tahun mungkin 20 tahun keliling-keliling pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ujar Yusuf.

Kedua, peningkatan ruang fiskal daerah. Ruang fiskal di daerah perlu diperluas dengan memastikan pengelolaan dan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang optimal.

Ketiga, penguatan pengendalian kecurangan. Penguatan pengendalian keucarangan diperlukan untuk encegah bocornya fiskal daerah akibat kecurangan.

"Pengelolaan kecuringan ini kami lihatari asil pengawasan kami pengendaliaan korupsi asih kurang memadai di pemerintah aerah," ucap Yusuf.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024.

Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu.

"DJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri," bunyi Pasal 20 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Dalam hal ini, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perpres ini juga menegaskan posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang masih berada di bawah naungan Kemenkeu sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) beleid tersebut.

Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diketahui, Prabowo memang berkeinginan untuk memecah Kementerin Keuangan dan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, hingga saat ini tampaknya badan baru tersebut tidak akan terbentuk dalam waktu dekat seiring dengan terbitnya perpres ini.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono mengungkapkan, sudah terjadi dialog antara Presiden KSPI Said Iqbal bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yasierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil UU Cipta Kerja," ujar Kahar dalam konferensi pers, Kamis (7/11).

Beberapa hal yang disampaikan dari dialog tersebut antara lain, tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024, di mana waktunya bisa diundur.

Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh. Terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum.

Sementara itu, DPR RI menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum.

Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

"Formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha, yang kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Kahar.

Namun, lanjut Kahar, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai nilai alpha.

Adapun, menteri ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2 hingga 0,5.

Sedangkan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2 hingga 0,8.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," kata Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara menteri ketenagakerjaan dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri.

Hal lain yang juga didiskusikan adalah rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum, dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu.

Misal, syaratnya adalah perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), KSPI menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK.

Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Sedangkan berkenaan dengan rencana mogok nasional 5 juta buruh, Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, bahwa pemogokan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024. Hal ini bergantung pada hasil kesepakatan dengan menteri ketenagakerjaan.

"Jika tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan, aksi tetap dilaksanakan" ujar Said Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

“Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," jelas Iqbal.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

“Penghambat utama pertumbuhan ekonomi kita karena faktor ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan, terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan dan lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kasus tindak pidana judi online,” ujarnya.

Budi menyebutkan, pihaknya pun telah membentuk tujuh desk demi menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Pertama, desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, desk pencegahan dan penyelundupan yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketiga, desk penanganan judi online. Keempat, desk pemberantasan narkoba yang dipimpin oleh Kepala Polisi RI (Kapolri). Kelima, desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara.

Keenam, desk pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan perbaikan tata kelola yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Ketujuh, desk keamanan siber dan perlindungan data yang dipimpin oleh Menteri Kominikasi Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Setiap leading sektor dari masing-masing sektor ini tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan penegakkan hukum,” kata Budi.

Budi menuturkan, dalam menjalankan tugas terutama untuk penegakkan korupsi tentu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat naik sesuai dengan target 8% yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat, lebih berhati-hati, lebih transparan akuntabel dan efisien dalam penggunaan anggarannya,” tandasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 regulasi terkait.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Nah, dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Di sisi lain, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa terdapat dua agenda nasional paling dekat yang bakal dilaksanakan Indonesia.

Di antaranya, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Budi mengungkapkan, terkait penetapan UMP atau UMK diperlukan pertimbangan yang cermat oleh masing-masing daerah. Menurutnya, ini dilakukan agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekruitment tenaga kerja yang baru, mendorong pekerja ke sektor-sektor yang informal dan ujung-unjungnya menyebabkan ketidakpatuhan kepada peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Sementara itu, lanjut Budi, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pihaknya berharap agar pesta demokrasi ini bisa betul-betul berjalan sebagaimana asas pemilu yakni jujur, adil (jurdil) dan damai.

Untuk itu, kata dia, ia menekankan kepada kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detil dan mengantisipasi setiap risiko yang bakal muncul.

“Jangan sampai kita terdadak atau panik perkembangan situasi yang di luar kendali kita,” tandasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indoensia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa mencapai US$ 151,2 miliar pada Oktober 2024. Angaka ini meningkat 0,87% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 149,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, meningkatnya cadangan devisa tersebut ditopang kenaikan yang bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

“Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11).

Adapun Ia menyampaikan, posisi cadangan devisa pada Oktober 2024 juga mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.

Disamping itu, Denny menambahkan, prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyoroti dampak hasil pemilihan presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS 2024 ke perekonomian Indonesia.

Perry mengatakan, BI memprediksi apabila Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden AS maka mata uang dollar AS bakal menguat, suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) menguat ke depannya, dan perang dagang masih bakal berlanjut.

"Kita melihat monitoring hari ini perkembangan pemilu di Amerika Serikat yang perhitungan sementaranya adalah Trump itu unggul. Dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga akan melihat kemungkinan kemana akan menyebabkan mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal ini bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Untuk itu, BI akan berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke depannya dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan. Ini yang kemudian harus kita respon secara hati-hati," kata Perry.

Sebagai informasi, setelah kampanye penuh kontroversi yang disebut semakin memperdalam polarisasi di AS, Donald Trump akhirnya kembali ke Gedung Putih.

Trump mencapai kemenangan yang mengejutkan hanya empat tahun setelah ia didepak dari kursi kepresidenan. Trump berhasil mengumpulkan lebih dari 270 suara Electoral College yang diperlukan, dengan kemenangan di Negara Bagian Wisconsin yang menjadi penentu, seperti yang diproyeksikan oleh Edison Research.

Tonton:Lengkap! Pidato Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih AS

“Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat,” ucap Trump kepada para pendukung yang bersorak di Palm Beach County Convention Center, Florida.

Dilansir Reuters, kemenangan Trump datang setelah ia berhasil mengungguli pesaing Demokrat, Kamala Harris. Trump memanfaatkan isu-isu utama yang menjadi kekhawatiran pemilih seperti kenaikan harga dan imigrasi ilegal.

Retorikanya yang keras dalam kampanye ini menarik simpati sebagian pemilih, meskipun banyak pihak mengkritik retorika tersebut sebagai pemicu perpecahan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Trump Menang Pilpres AS 2024, BI Prediksi Bakal Berdampak ke Rupiah, Suku Bunga, hingga Perang Dagang"