Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat bahwa meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat sedikit melambat ke level 4,95%, namun diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 masih akan tumbuh 5,1% year on year (YoY).

Hal ini didorong oleh ekspor yang masih cukup baik, investasi yang cukup tinggi, serta konsumsi terutama di kalangan kelompok menengah atas yang tetap solid.

"Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 4,7% hingga 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Bersama Komisi XI, Selasa (6/11).

Kendati begitu, Perry menekankan bahwa konsumsi di kalangan kelompok bawah masih perlu terus didorong agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

"Konsumsi kelompok bawah itu yang menjadi harus terus didorong," katanya.

Terkait dengan inflasi, Perry juga memberikan sinyal positif. BI memperkirakan inflasi pada akhir tahun 2024 akan tercatat sebesar 1,71% sesuai dengan komitmen BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Tidak hanya itu, nilai tukar Rupiah juga relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. BI memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.825 pada akhir 2024.

"Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas dari nilai tukar Rupiah sebagai mandat kami," katanya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah melakukan rapat sebanyak dua kali bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Rapat ini sebagai salah satu rangkaian pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

"Belum selesai kita bahas," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Yassierli menyatakan, formulasi dan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang UMP 2025 yang dibuat, bisa membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan dunia usaha.

Terkait waktu penetapan UMP, tahun lalu, penetapan UMP tahun 2024 ditetapkan paling lambat 21 November 2023. Hal ini sesuai PP nomor 51 tahun 2023. Namun, untuk tahun ini, Yassierli mengatakan kemungkinan penetapan UMP yang bisa ditetapkan lebih dari tanggal 21 November.

Hal itu karena pemerintah mesti menindaklanjuti putusan MK. Selain itu menurutnya, produk hukum mesti dilakukan harmonisasi dan hal terkait lainnya.

"Kita lihat saja, kan yang penting berlakunya 1 Januari (2025) nanti," ucap Yassierli.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Agus Dermawan mengatakan bahwa proses formulasi dan penetapan UMP 2025 masih dalam proses pembahasan.

"Masih dalam proses, semoga dalam minggu depan sudah ada info," ucap Agus kepada Kontan, Rabu (6/11).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, putusan MK merevisi beberapa pasal terkait upah.

Pertama, upah minimum harus didasari pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang sudah dieksplisitkan oleh Putusan MK. Sehingga kenaikan upah minimum 2025 harus didasari pada harga harga kebutuhan hidup layak. Seperti pangan, sandang, papan, transportasi, jaminan hari tua, dan sebagainya.

"Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah harus menghitung dan merundingkannya," ujar Timboel kepada Kontan, Rabu (6/11).

Kedua, kenaikan upah minimum yang didasari pada formula pada pasal 26 dan 26A PP 35 Tahun 2021 dengan nilai alpa 0,1 - 0,3 tidak lagi menjadi acuan.

Hal ini karena sudah direvisi oleh putusan MK yang mengamanatkan tentang kontribusi pekerja pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, Gubernur harus menetapkan upah minimum sektoral pada industri tertentu yang nilainya di atas upah minimum kabupaten/kota.

Keempat, kenaikan upah di atas upah minimum harus dinegosiasikan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB). Ini artinya struktur skala upah (SSU) menjadi obyek negosiasi antara pengusaha dan SP/SB karena SSU mengatur upah di atas upah minimum.

"Untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut maka dasar hukum kenaikan upah tidak lagi mengacu pada PP 51 tahun 2023," terang Timboel.

Oleh karena itu, Kementerian ketenagakerjaan dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit harus membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang kenaikan upah minimum 2025. Yakni dengan menetapkan 64 item KHL yang pernah diberlakukan pada saat pelaksaan PP 78 tahun 2015 lalu.

Lalu, Dewan Pengupahan daerah melakukan survey pasar untuk menghitung nilai 64 item KHL tersebut. Nantinya, hasil survey pasar disepakati di Dewan Pengupahan daerah untuk direkomendasi ke Gubernur untuk ditetapkan.

Mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 seluruh Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) paling lambat tanggal 21 November dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 Nopember setiap tahunnya.

"Saya kira ketentuan tenggat waktu penetapan tersebut dapat diatur kembali untuk penetapan UMP 2025 yang diatur di Permenaker baru tersebut, sehingga waktu pelaksanaan survei dan pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah tidak terburu buru," jelas Timboel.

Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit pun harus menentukan industri tertentu yang dapat memberlakukan upah minimum sektoral. Tentunya sebelum lahirnya UU Cipta Kerja (UU nomor 11 tahun 2020) sudah ada daftar industri yang menetapkan upah minimum sektoral.

Ketentuan upah minimum sektoral ini dapat diatur sementara di Permenaker baru tentang kenaikan upah minimum 2025 yang akan dibuat.

"Demikian juga tentang kenaikan upah di atas upah minimum yang wajib dinegosiasikan yaitu menegosiasikan isi SSU, juga dapat sementara diatur pada Permenaker kenaikan upah minimum 2025 yag akan dibuat," pungkas Timboel.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peluncuran Danantara bakal diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.

Dengan begitu, peresmiannya batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) hari ini. Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.

"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu Presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian Beliau launching," katanya.

Danantara bakal seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura. Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.

Ia menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara. Oleh karena itu, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

“Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," ucap dia.

Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.

Hal yang jelas, katanya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," ucap Muliaman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peluncuran Danantara Diundur hingga Prabowo Kembali dari Luar Negeri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/06415801/peluncuran-danantara-diundur-hingga-prabowo-kembali-dari-luar-negeri?page=all#page2.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kalangan pengamat ekonomi melihat bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuannya pada tahun depan.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan bahwa BI masih berpotensi menurunkan suku bunga BI rate pada tahun depan, meski potensi penurunan tersebut mungkin sedikit dengan dinamika politik internasional, khususnya terkait dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, penurunan suku bunga di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama inflasi global dan kebijakan moneter dari The Federal Reserve (The Fed).

"Mungkin ya ada ruang penurunan untuk BI menurunkan suku bunga acuannya. Apalagi cost of fund kita kayanya sudah terlalu tinggi sih sekarang," ujar Fikri kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Fikri juga menyoroti inflasi domestik Indonesia yang saat ini cukup terkendali. Ia menilai, dengan inflasi yang terkendali tersebut, BI mungkin akan lebih leluasa untuk memangkas suku bunga guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, Fikri menyebut bahwa BI juga memiliki urgensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, dan penurunan suku bunga bisa menjadi salah satu instrumen untuk mencapainya.

"Saya pikir BI juga ada urgensi untuk pro-growth ya, dorong pertumbuhan ekonomi selain dari sisi fiskal," katanya.

Mengenai proyeksi suku bunga di 2024, Fikri memperkirakan bahwa BI akan mengikuti langkah The Fed dalam penurunan suku bunga.

"Saya melihat kemungkinan FFR bisa turun antara 50-70 basis point di tahun depan. Saya pikir mungkin BI akan juga di level itu si antara 50-70 basis point di tahun depan," terang Fikri.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA), David Sumual, mengungkapkan bahwa faktor eksternal masih menjadi pendorong utama dalam ekspektasi penurunan BI Rate pada tahun depan.

David menilai, meski tekanan inflasi domestik relatif terkendali, harga bahan pangan dan produk impor yang stabil memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan kebijakan suku bunga yang lebih rendah.

"Inflasi masih relatif terjaga karena harga bahan pangan dan produk impor yang stabil," kata David.

Kendati begitu, menurut David, risiko eksternal tetap perlu menjadi perhatian utama bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan perdagangan Donald Trump, terkait tarif impor barang.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan dagang global yang bisa berdampak negatif pada perekonomian domestik, terutama dalam konteks ekspor dan impor.

Selain itu, kondisi geopolitik yang tidak stabil juga bisa menjadi faktor risiko yang memengaruhi prospek ekonomi Indonesia pada tahun depan.

"Kebijakan Trump terkait tarif impor barang dan kondisi geopolitik masih faktor risiko yang perlu diwaspadai tahun depan," terangnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 menggantikan Joe Biden.

Ucapan selamat ini disampaikan Prabowo melalui akun X miliknya, @prabowo, yang menandai akun Donald Trump.

"Ucapan selamat yang tulus saya sampaikan kepada Pak @realDonaldTrump telah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47," kata Prabowo, dikutip dari akun X @prabowo, Rabu (6/11/2024) malam.

Prabowo mengungkapkan, Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan kuat dan beragam.

Menurut Kepala Negara, kemitraan strategis antara kedua negara memiliki potensi yang sangat besar untuk saling menguntungkan.

"Dan saya berharap dapat bekerja sama secara erat dengan Anda dan pemerintahan Anda untuk lebih meningkatkan kemitraan ini serta demi perdamaian dan stabilitas global," tulis Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, Donald Trump menang Pilpres AS 2024. Setelah kampanye penuh kontroversi yang disebut semakin memperdalam polarisasi di Amerika Serikat, Donald Trump akhirnya kembali ke Gedung Putih.

Trump mencapai kemenangan yang mengejutkan hanya empat tahun setelah ia didepak dari kursi kepresidenan.

Trump berhasil mengumpulkan lebih dari 270 suara Electoral College yang diperlukan, dengan kemenangan di Negara Bagian Wisconsin yang menjadi penentu, seperti yang diproyeksikan oleh Edison Research.

“Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat,” ucap Trump kepada para pendukung yang bersorak di Palm Beach County Convention Center, Florida.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Ucapkan Selamat ke Donald Trump, Harap Bisa Kerja Sama Erat", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/05191881/prabowo-ucapkan-selamat-ke-donald-trump-harap-bisa-kerja-sama-erat.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dimana Ibu Kota Indonesia saat ini? Apakah Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Ibu Kota Indonesia menjadi pertanyaan banyak orang belakangan ini? Ada yang menganggap Ibu kota Indonesia adalah IKN.

Hal ini setelah penggunaan IKN sebagai lokasi upacara peringatan HUT RI ke 79 pada 17 Agustus 2024.

Selain itu, sudah ada Undang-Undang (UU) tentang IKN. Kemudian ada UU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Lalu, Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau IKN?

Diberitakan Kompas.com, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur. "Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Tonton:Resmi, Tax Holiday Diperpanjang Hingga Desember 2025

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pendidikan mengumumkan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Indonesia Pintar (PIP) tahap ketiga yang akan dimulai November 2024.

Pencairan tahap akhir di tahun anggaran 2024 ini ditujukan untuk siswa dari jenjang SD hingga SMA/sederajat. Pencairan akan dilaksanakan secara bertahap hingga Desember 2024.

Para penerima bantuan dapat melakukan pengecekan status pencairan melalui laman resmi pip.kemdikbud.go.id.

Bantuan yang disalurkan memiliki besaran berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Siswa SD atau sederajat akan menerima bantuan sebesar Rp 450.000 per tahun.

Untuk siswa SMP atau sederajat, nominal bantuan ditetapkan Rp 750.000 per tahun. Sementara siswa SMA atau sederajat mendapatkan bantuan terbesar yakni Rp 1.800.000 per tahun.

Khusus untuk siswa baru dan kelas akhir, besaran bantuan yang diterima berbeda. Siswa SD akan mendapatkan Rp 225.000, siswa SMP Rp 375.000, sedangkan siswa SMA berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 900.000.

Besaran bantuan yang bervariasi untuk setiap jenjang pendidikan telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah.

Penyesuaian nominal ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk biaya pendidikan yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Untuk mengecek status pencairan, penerima bantuan dapat mengikuti prosedur berikut:

- Buka laman SIPINTAR di pip.kemdikbud.go.id
- Masukkan NISN dan NIK pada kolom "Cari Penerima PIP"
- Klik tombol "Cari Penerima PIP"

Program Indonesia Pintar merupakan inisiatif pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan, sehingga para siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi.

Mengingat ini merupakan pencairan terakhir di tahun anggaran 2024, para penerima bantuan diimbau untuk segera melakukan pengecekan status pencairan melalui laman resmi yang telah disediakan.

Hal ini penting untuk memastikan bantuan dapat diterima tepat waktu dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan.

Tonton:Investor Vietnam Siap Suplai 1,8 Juta Ton Susu Untuk Progam Makan Bergizi Gratis

Artikel ini sudah tayang i Kompas.tv, berjudul: "Pencairan BLT PIP Tahap Ketiga November 2024, Simak Nominal dan Cara Cek Penerimanya"

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah ini di Istana Merdeka pada Selasa (5/11/2024).

Melansir Infopublik.id, dalam pengumuman tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang sering menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini mencakup penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang utama: pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta industri mode/busana dan kuliner.

Prabowo menjelaskan bahwa sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan, seperti petani dan nelayan, dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penghapusan utang ini merupakan simbol keberpihakan Pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan sektor UMKM lainnya.

“Ketika ditanyakan tentang banknya, notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” ungkap Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Meskipun demikian, Maman menekankan pentingnya penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penghapusan utang ini diberikan khusus bagi pelaku UMKM yang mengalami berbagai permasalahan, seperti bencana alam dan dampak COVID-19.

“Dengan demikian, tidak semua pelaku UMKM akan dihapuskan utang-utangnya; ini hanya bagi mereka yang sudah benar-benar tidak dapat tertolong,” tambahnya.

Bagi pelaku UMKM yang telah jatuh tempo dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar, proses penghapusan utang di bank negara atau Himbara telah dilakukan.

“Ini merupakan keputusan yang diambil untuk pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan rentang waktu kesulitan ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 tahun. Saya sampaikan, ini tidak berlaku untuk semua pelaku UMKM,” tegas Maman.

Ia menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang masih memiliki potensi dan dinilai oleh bank Himbara masih dapat melanjutkan usaha mereka tidak termasuk dalam kategori yang mendapatkan penghapusan utang.

Tonton:Prabowo Minta Kemenaker untuk Cari Solusi Masalah Pengangguran

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah melakukan rapat sebanyak dua kali bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Rapat ini sebagai salah satu rangkaian pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

"Belum selesai kita bahas," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Yassierli menyatakan, formulasi dan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang UMP 2025 yang dibuat, bisa membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan dunia usaha.

Terkait waktu penetapan UMP, tahun lalu, penetapan UMP tahun 2024 ditetapkan paling lambat 21 November 2023. Hal ini sesuai PP nomor 51 tahun 2023. Namun, untuk tahun ini, Yassierli mengatakan kemungkinan penetapan UMP yang bisa ditetapkan lebih dari tanggal 21 November.

Hal itu karena pemerintah mesti menindaklanjuti putusan MK. Selain itu menurutnya, produk hukum mesti dilakukan harmonisasi dan hal terkait lainnya.

"Kita lihat saja, kan yang penting berlakunya 1 Januari (2025) nanti," ucap Yassierli.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Agus Dermawan mengatakan bahwa proses formulasi dan penetapan UMP 2025 masih dalam proses pembahasan.

"Masih dalam proses, semoga dalam minggu depan sudah ada info," ucap Agus kepada Kontan, Rabu (6/11).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, putusan MK merevisi beberapa pasal terkait upah.

Pertama, upah minimum harus didasari pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang sudah dieksplisitkan oleh Putusan MK. Sehingga kenaikan upah minimum 2025 harus didasari pada harga harga kebutuhan hidup layak. Seperti pangan, sandang, papan, transportasi, jaminan hari tua, dan sebagainya.

"Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah harus menghitung dan merundingkannya," ujar Timboel kepada Kontan, Rabu (6/11).

Kedua, kenaikan upah minimum yang didasari pada formula pada pasal 26 dan 26A PP 35 Tahun 2021 dengan nilai alpa 0,1 - 0,3 tidak lagi menjadi acuan.

Hal ini karena sudah direvisi oleh putusan MK yang mengamanatkan tentang kontribusi pekerja pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, Gubernur harus menetapkan upah minimum sektoral pada industri tertentu yang nilainya di atas upah minimum kabupaten/kota.

Keempat, kenaikan upah di atas upah minimum harus dinegosiasikan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB). Ini artinya struktur skala upah (SSU) menjadi obyek negosiasi antara pengusaha dan SP/SB karena SSU mengatur upah di atas upah minimum.

"Untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut maka dasar hukum kenaikan upah tidak lagi mengacu pada PP 51 tahun 2023," terang Timboel.

Oleh karena itu, Kementerian ketenagakerjaan dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit harus membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang kenaikan upah minimum 2025. Yakni dengan menetapkan 64 item KHL yang pernah diberlakukan pada saat pelaksaan PP 78 tahun 2015 lalu.

Lalu, Dewan Pengupahan daerah melakukan survey pasar untuk menghitung nilai 64 item KHL tersebut. Nantinya, hasil survey pasar disepakati di Dewan Pengupahan daerah untuk direkomendasi ke Gubernur untuk ditetapkan.

Mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 seluruh Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) paling lambat tanggal 21 November dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 Nopember setiap tahunnya.

"Saya kira ketentuan tenggat waktu penetapan tersebut dapat diatur kembali untuk penetapan UMP 2025 yang diatur di Permenaker baru tersebut, sehingga waktu pelaksanaan survei dan pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah tidak terburu buru," jelas Timboel.

Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit pun harus menentukan industri tertentu yang dapat memberlakukan upah minimum sektoral. Tentunya sebelum lahirnya UU Cipta Kerja (UU nomor 11 tahun 2020) sudah ada daftar industri yang menetapkan upah minimum sektoral.

Ketentuan upah minimum sektoral ini dapat diatur sementara di Permenaker baru tentang kenaikan upah minimum 2025 yang akan dibuat.

"Demikian juga tentang kenaikan upah di atas upah minimum yang wajib dinegosiasikan yaitu menegosiasikan isi SSU, juga dapat sementara diatur pada Permenaker kenaikan upah minimum 2025 yag akan dibuat," pungkas Timboel.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) kembali mengundang perhatian berbagai pihak, terutama dalam sektor ekonomi.

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, dampak kemenangan Trump dalam pemilu AS terhadap rupiah diperkirakan akan cenderung memberikan tekanan dalam jangka pendek.

Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan, pergerakan dolar AS diperkirakan akan bullish atau menguat seiring dengan penantian pasar terhadap data-data ekonomi AS yang akan datang.

""Short term dollar bullish sambil menunggu katalis dari data-data ekonomi AS yang baru," ujar David kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Terkait proyeksi pergerakan rupiah hingga akhir tahun 2024, ia memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp 15.600 hingga Rp 16.000 per dolar AS.

Sementara itu, Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan bahwa dalam jangka pendek, nilai rupiah kemungkinan besar akan tertekan.

Hal ini terkait dengan ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter AS, terutama mengenai penurunan suku bunga Federal Reserve (Fed).

"Kemungkinan akan ada depresiasi rupiah. Kenapa? karena mungkin ya tadi ada ekspektasi penurunan FFR yang lebih terbatas," katanya.

Selain itu, Fikri mengatakan bahwa jika The Fed cenderung lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga, sementara Bank of England (BOE), Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank of Japan (BOJ) diprediksi akan melakukan penurunan yang lebih agresif, sehingga mata uang di kawasan Eropa dan Asia, termasuk rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS.

"Sehingga, kemungkinan akan ada peningkatan USD Index yang mendorong rupiah terdepresiasi secara natural sih, walaupun kita bukan pembentuk USD Index ya," imbuh Fikri.

Fikri memperkirakan bahwa rupiah mungkin akan lebih terdepresiasi dibandingkan dengan level saat ini.

"Tahun depan, mungkin sampai akhir tahun, rupiah akan lebih depresiasi dibanding level sekarang. Harapan saya, mungkin akan lebih stabil ya," ujar Fikri.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pergerakan rupiah sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti kebijakan fiskal AS yang dipimpin oleh Trump, serta pergerakan USD dan kapital inflow.

"Pergerakan fiskal dari AS juga akan mendorong sentimen global," katanya.

Dengan ekspektasi kebijakan Trump yang mungkin akan membatasi penurunan suku bunga, arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, kemungkinan juga akan lebih rendah.

Senada, Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang menilai bahwa dalam jangka pendek, Rupiah diperkirakan akan mengalami depresiasi akibat adanya panic selling di pasar. Namun, dampak ini hanya bersifat sementara.

"Ya kita lihat di jangka pendek ini sih temporary aja depresiasi, didorong panic selling," katanya.

Hosianna menjelaskan bahwa meski ada potensi peningkatan tarif dari China dan negara-negara lain yang mengekspor barang ke Amerika Serikat, yang dapat menambah tekanan pada inflasi global, Trump diyakini akan mengambil kebijakan untuk meredam dampak tersebut.

"Namun Trump pastinya tahu kalau inflasi dan suku bunga yg tinggi tidaklah baik bagi perkembangan dunia usaha. Jadi pasti dia juga akan pro untuk cut rate," imbuh Hosianna.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat inflasi global yang sempat melonjak tinggi selama beberapa tahun akibat pandemi Covid-19 akan mulai menunjukkan penurunan yang terkendali.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menilai, inflasi global yang sebelumnya tercatat 6,2% pada tahun 2023 akan turun menjadi 5,3% pada tahun 2024 dan lebih lanjut mencapai 4,4% pada tahun depan. Namun, Perry menegaskan bahwa penurunan inflasi ini berlangsung secara bertahap.

"Inflasi menurun, tetapi penurunannya secara gradual. Ini juga berpengaruh pada bagaimana bank-bank sentral merespons (situasi ini)," ujar Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).

Menurut Perry, meskipun terjadi penurunan inflasi global, ketidakpastian ekonomi masih menyelimuti, terutama terkait dengan kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral negara-negara maju.

"Pada awal tahun, masih belum ada kepastian arah kebijakan suku bunga dari negara-negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) Amerika Serikat. Namun, di kuartal III 2024, sudah ada penurunan FFR, dan kami perkirakan juga akan menurun," tambahnya.

Perry memperkirakan bahwa FFR, yang sebelumnya berada pada level 5,5% pada tahun 2023, akan turun menjadi 4,5% pada tahun ini, dan lebih lanjut turun menjadi 3,5% pada tahun depan.

Penurunan suku bunga oleh sejumlah bank sentral global tersebut, menurut Perry, menjadi bagian dari respons terhadap penurunan inflasi dan pemulihan ekonomi global.

Namun, Perry mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik global yang tinggi, termasuk konflik di Timur Tengah, dapat memengaruhi keputusan kebijakan moneter di masa mendatang.

"Permasalahannya kepastian mengenai penurunan suku bunga itu tentu saja diliputi ketegangan geopolitik dunia yang sangat tinggi, termasuk juga berlanjutnya konflik Timut Tengah," ujar Perry.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah menantikan pencairan bantuan tahap enam per November 2024. Program bantuan ini akan disalurkan mulai awal November hingga Desember 2024, menjadi penyaluran terakhir dalam tahun anggaran 2024.

Kementerian Sosial akan mengumumkan setiap perkembangan terbaru terkait penyaluran BPNT dan memastikan pencairan tahap akhir ini dapat selesai sesuai target sebelum tutup tahun.

Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pencairan BPNT tahap enam dan pengecekan penerima dapat diakses melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Pada periode sebelumnya, BPNT tahap lima telah dicairkan pada September hingga Oktober 2024.

Proses penyaluran tahap keenam akan dilakukan bertahap dan diawali dengan pengecekan serta verifikasi data calon penerima, guna memastikan akurasi data dan kelayakan bantuan.

Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi dan administrasi selesai pada awal November, sehingga pencairan dapat dimulai sesuai jadwal yang ditentukan.

Tahap pencairan ini direncanakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Jadwal Penyaluran BPNT Tahun 2024

BPNT tahun 2024 telah dibagi dalam enam tahap pencairan, dengan masing-masing tahap berlangsung dua bulan. Berikut rincian jadwal pencairan BPNT untuk setiap tahap di tahun ini:

• Tahap 1: Januari - Februari
• Tahap 2: Maret - April
• Tahap 3: Mei - Juni
• Tahap 4: Juli - Agustus
• Tahap 5: September - Oktober
• Tahap 6: November - Desember

Bantuan yang diperkirakan telah memasuki tahapan terakhir ini, seperti tahap sebelumnya akan disalurkan pada awal hingga pertengahan bulan, yang berarti November 2024.

Namun, tanggal pencairan dapat berubah bergantung pada kelancaran proses administrasi dan kesiapan teknis penyaluran.

Cara Cek Status Penerima BPNT 2024

Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka tercatat sebagai penerima BPNT dapat melakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan status penerima BPNT:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih wilayah sesuai tempat tinggal (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa).
3. Masukkan nama sesuai dengan KTP penerima manfaat.
4. Isi kode captcha yang muncul di layar.
5. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

Tonton:Total Bantuan Rp 600.000, Ini Jadwal Pencairan Bansos BPNT September-Oktober 2024

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Info Bansos BPNT Tahap 6 untuk November 2024 Sudah Dicairkan? Cek Daftar Penerima di Link Ini