Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan, pembaruan terkait proses pengelolaan anggaran dan penggunaan aset bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Hal ini menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara, yang menjadi dasar dalam penataan fungsi K/L kabinet saat ini.

Suahasil menjelaskan, perpres tersebut, khususnya dalam Pasal 33, mengamanatkan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur penggunaan aset dan anggaran bagi K/L baru. Adapun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah diterbitkan yaitu PMK Nomor 90 Tahun 2024.

PMK ini mengatur pemanfaatan aset, penggunaan anggaran, serta penetapan nomor bagian anggaran untuk K/L yang baru.

"Jadi sudah keluar (aturannya), sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing K/L.

Perpres 139/2025 terkait struktur K/L yang dirilis secara bertahap akan menjadi acuan utama bagi proses alokasi tersebut.

"Ini menjadi pedoman bagi alokasi DIPA yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024 ini," katanya.

Dalam PMK 90/2024, lanjut Suahasil, telah diatur mekanisme yang akan menjadi pedoman bagi seluruh K/L.

Hal ini penting dalam rangka menyukseskan program prioritas atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto, yang sebagian besar telah dimasukkan dalam APBN 2025. Program-program tersebut akan dijalankan sejak awal tahun 2025 melalui DIPA.

Suahasil menambahkan bahwa K/L saat ini tengah menyusun program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBN 2025. Program yang belum masuk dalam APBN 2025 masih dalam proses perencanaan dan akan dibahas lebih lanjut pada bulan ini.

"Supaya ini bisa dilaksanakan dianggarkan mulai awal tahun 2025 yang akan datang. Masing-masing K/L sekarang untuk merumuskan aktivitas dan juga kegiatannya yang akan dianggarkan untuk APBN 2025 tersebut," imbuh Suahasil.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR: Indonesia Selain Darurat Narkoba Juga Judi "Online", Harus Diberantas Akarnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/17210251/pimpinan-mpr-indonesia-selain-darurat-narkoba-juga-judi-online-harus.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir memberikan enam perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.

Erick mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melakui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick di Jakarta, Jumat (8/11).

Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, lanjut Erick, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi.

Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan badan gizi nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024,"pungkas Erick.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 477,5 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini hampir mencapai target atau setara 97,1% dari target APBN.

Realisasi PNBP ini turun 3,4% jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu sebesar Rp 494,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, penurunan setoran PNBP ini disebabkan oleh deviasi lifting minyak dan gas bumi serta penurunan harga komoditas.

"Memang ada kontraksi ya, tentu tadi karena deviasi lifting dan kemudian ada moderasi harga formula dan tetapan harga batubara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Tercatat, PNBP SDA migas sebesar Rp 93,9 triliun atau terkontraksi 4,0% yang dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sementara itu, penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp 97,5 triliun atau terkontraksi 16,6% yang dipengaruhi oleh moderasi harga batubara sehingga royalti batubara berkurang 24,9%.

"Ini sudah mencapai 100% (dari target). Sekali lagi, meskipun demikian ini ada faktor dari menarik pendapatan karena sektor minerba terkait dengan harga batubara acuan," katanya.

Di sisi lain, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp 79,7 triliun atau tumbuh 7,5% yang utamanya berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan.

Kemudian, PNBP lainnya tercatat Rp 125 triliun atau terkontraksi 6,4% yoy yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batubara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L atas pendapatan yang tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Dan terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 81,6 triliun atau tumbuh 13,2% yoy. Realisasi ini disebabkan utamanya berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Namun, pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pengutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% yoy.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan provinsi Jawa Barat menjadi yang paling jumbo sebagai wilayah penerima Program Makan Bergizi Gratis besutan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan mengungkapkan, Jawa Barat punya jumlah penduduk yang besar yakni mencapai 50 juta orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 juta siswa yang akan mendapatkan makanan bergizi itu.

“Yang paling besar Jawa Barat, Jawa Barat siswanya ada 11 juta, itu akan ada 4.000 satuan pelayanan,” ujarnya saat ditemui di Sentul, Jawa Barat, Kamis (8/11).

Dadan menyebutkan, jumlah anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga paling banyak terdapat di Jawa Barat. Untuk itu, kata dia, tiga kantor pelayanan juga disiapkan di sana.

“Makanya nanti juga ada kantor pelayanan yang paling banyak. Jawa Barat dibagi menjadi 3 kantor pelayanan itu sudah pasti,” terangnya.

Sebelumnya, Dadan menjelaskan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu wilayah dengan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis yang besar.

NTT memiliki titik layanan makan bergizi gratis yang cukup besar yakni mencapai 749 titik. Dari besarnya titik tersebut uang yang digelontorkan ke provinsi tersebut mencapai Rp 8 triliun, empat kali lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya.

“Jadi APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau 4 kali lebih besar dari APBD-nya,” jelasnya.

Dadan bilang, makanan bergizi gratis ini akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah. Adapun tiap-tiap satuan pelayanan tersebut akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” kata Dadan.

Menurutnya, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

“Ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyetorkan dividen sebesar Rp 79,7 triliun ke kas negara hingga akhir Oktober 2024.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah dividen BUMN pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara mencapai Rp 79,7 triliun atau sekitar 92,8% dari target APBN 2024.

Pencapaian ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 7,5% dibandingkan dengan Oktober 2023 sebesar Rp 74,1 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh setoran dividen BUMN Perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

"Ini utamanya berasal dari dividen BUMN perbankan yang membukukan laba dan kontribusi kepada dividen BUMN," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Perlu diketahui, peningkatan setoran dividen ini menandakan bahwa kinerja perusahaan BUMN masih cukup baik.

Realisasi dividen ini terutama didorong oleh setoran dividen BUMN sektor perbankan atas peningkatan kinerja keuangan. Namun, pemerintah tidak mengungkapkan secara rinci jumlah masing-masing setoran.

Setoran dividen BUMN ini masuk ke dalam pos pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (pendapatan KND), yang kemudian turut menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam periode laporan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -BALI.Meningkatnya kekhawatiran mengenai penurunan suplai minyak sawit di pasar global telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencari substitusi.Imbasnya,ketergantungan negara-negara importir terbesar kelapa sawit yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia tahun depan akan sangat berkurang.

Ryan Chen, Direktur China CNF Business, Oils & Oil Seeds pada Cargil Investments (China) mengungkapkan, ada kecenderungan pasar Cina beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain.

“Dalam pasar domestik Cina sekarang ini tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi harganya bisa berpotensi lebih murah. Saya kira dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah,” katanya pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, pada jumat (8/11/24)

Menurut Ryan, tahun ini pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023 lalu. Permintaan minyak sawit Cina (olein dan stearin) diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga.

Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati diperkirakan menurun ke 12.8% tahun ini, dibandingkan dengan 17.5% tahuyn 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2.3 juta metrik ton tahun 2024, dibandingkan dengan 4.2 juta metrik ton tahun 2023. Tahun 2025 impor olein akan stagnan di sekitar 2.3 – 2.4 juta metrik ton.

Di pasar India dan Pakistan, permintaan diproyeksikan meningkat, namun ada kekhawatiran atas kemungkinan penurunan suplai minyak sawit dari Indonesia dan pungutan ekspor yang bisa menaikkan harga.

B.V Mehta, Direktur Eksekutif dari The Solvent Extractors’ Association di India, menyebutkan bahwa permintaan minyak nabati akan terus meningkat, tapi produksi domestik tidak bisa menutupi seluruh permintaan. Konsumsi domestik India mencapai sekitar 30 juta metrik ton, tapi hanya sekitar 13 juta ton bisa dipenuhi dengan produksi lokal.

“India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit,” kata Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO, Westbury Group, Perusahaan Pakistan.

Sementara Alponsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN), mengatakan bahwa ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika.

“Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan minyak nabati di Afrika meningkat terus,” katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Hingga saat ini, pemerintah masih belum jelas kapan akan menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengatakan bahwa kebijakan pungutan cukai terhadap MBDK masih dalam tahap pembahasan dan akan direview lebih lanjut pada tahun 2025.

Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai langkah hati-hati pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan ekonomi yang masih dinamis.

"Kami sampaikan bahwa kebijakan itu akan kami review di 2025 sebab kita mengikuti perkembangan ekonomi 2025 yang belum berjalan dan kita ada mekanisme untuk melakukan review internal pemerintah," kata Askolani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Askolani menambahkan bahwa meskipun kebijakan tersebut direncanakan, implementasinya baru akan dilakukan setelah dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Komisi XI DPR RI, yang memiliki peran penting dalam proses legislasi kebijakan tersebut.

"Pada waktunya kami akan koordinasikan dengan Komisi XI DPR RI sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan," katanya.

Ia juga menekankan bahwa meskipun masih ada waktu hingga 2025, pihak Bea Cukai akan terus melakukan persiapan yang matang, baik dari sisi regulasi maupun implementasi operasional, agar kebijakan pungutan cukai MBDK dapat dilaksanakan secara efektif ketika saatnya tiba.

"Jadi kita masih banyak waktu untuk persiapan kebijakan MBDK sebelum kita lakukan di 2025," imbuh Askolani.

Sebagai informasi, pemerintah mematok target penerimaan cukai sebesar Rp 244,19 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Angka tersebut meningkat 5,93% dibandingkan outlook tahun 2024 ini yang sebesar Rp 230,50 triliun.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, dipercepat agar bisa membela skuad Garuda dalam lanjutan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hal ini diungkap Ketum PSSI, Erick Thohir, selepas meninjau kesiapan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (8/11/2024). Kehadiran Diks disinyalir guna mengantisipasi ketidakhadiran Mees Hilgers yang baru menderita cedera hamstring serta menambah kedalaman skuad Garuda.

"Tentu dengan cederanya beberapa pemain, Mees Hilgers, kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring. Sepertinya tidak akan memperkuat. Kedatangan Kevin Diks untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan," ujar Erick kepada awak media.

Perihal Diks bisa membela Timnas Indonesia kala melawan Jepang, kansnya tidak besar. Mengingat waktu pendaftaran pemain ditutup seminggu jelang hari pertandingan. Indonesia bakal menghadapi Jepang pada Jumat (15/11/2024), di SUGBK.

Pemain yang membela FC Copenhagen itu, direncanakan mengambil sumpah sebagai WNI hari ini.

"Apakah Kevin Diks bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Perpres dari presiden," ujar Erick.

"Kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi Tim Nasional kita," jelas mantan Presiden Inter Milan itu.

Exco PSSI, Arya Sinulingga, dalam pemberitaan sebelumnya pernah mengungkap Kevin Diks diperkirakan bisa membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal ini disebabkan baru terbentuknya pemerintahan baru Prabowo-Gibran serta lembaga legislatif, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

"Kevin Diks seperti yang kami sampaikan, masih proses. Kita tahu bahwa pemerintahan masih ini (baru). Kita optimis Maret (2025), kata Arya pada Rabu (30/10/2024).

Kendati demikian, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (5/11/2024), DPR telah mengesahkan permohonan naturalisasi Kevin Diks. Jelang proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu, Erick Thohir meminta agar tidak ada isu yang membeda-bedakan asal pemain Timnas Indonesia.

"Jangan pernah beda-bedakan pemain kita, ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita diurusan sepak bola," jelas Erick.

Indonesia akan menghadapi Jepang (15/11/2024) dan Arab Saudi (19/11/2024) dalam lanjutan laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proses Naturalisasi Dipercepat, Kevin Diks Diharapkan Bisa Lawan Arab Saudi".

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sederet program bantuan sosial (bansos) dipastikan bakal berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko memastikan, beberapa bansos tetap akan berlanjut dan cair pada November 2024, sesuai janji kampanye.

Beberapa bansos yang tetap berlanjut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pemerintah juga akan menambah bantuan baru yang bakal diberikan kepada lanjut usia atau lansia pemegang kartu khusus.

"Insyaallah masih ada, itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga," kata dia, dikutip dari KompasTV.

Program-program bansos itu ditargetkan membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang akhir 2024.

Lantas, apa saja bansos yang bakal cair di bulan November 2024?

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000.

Ini disalurkan dengan mekanisme akun elektronik yang bisa digunakan untuk membeli pangan di e-Warung PKH atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

BPNT cair setiap dua bulan sekali dengan total Rp 400.000. Untuk BPNT keenam dijadwalkan cair pada November 2024 untuk pencairan dua bulan hingga Desember 2024.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos berikutnya yang masih berlanjut dan bakal cair di bulan November 2024 adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun. Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024.

Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan tunai untuk pendidikan. PIP termin ketiga dijadwalkan bakal cair pada November hingga Desember 2024.

Dengan bantuan ini, siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan masih mendapat kesempatan dan akses belajar.

Berikut rincian nominal PIP yang akan diterima masing-masing siswa sesuai jenjang pendidikannya:

• Siswa SD Umum: Rp 450.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 225.000
• Siswa SMP Umum: Rp 750.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 375.000
• Siswa SMA/SMK Umum: Rp 1.000.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 500.000.

Itulah beberapa bansos yang bakal cair di bulan November 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tetap Berlanjut di Era Pemerintahan Prabowo, Ini 3 Bansos yang Cair November 2024", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/01/061500465/tetap-berlanjut-di-era-pemerintahan-prabowo-ini-3-bansos-yang-cair-november.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk pensiunan sudah mencapai Rp 149,2 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini tumbuh 16,8% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, meningkatnya realisasi manfaat untuk pensiunan ini karena adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan pensiun ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun serta kenaikan manfaat pensiun.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp 149,2 triliun yang pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu adalah 16,8%, ini juga karena ada manfaat pensiun ketika menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler maupun dalam rangka THR, pensiun atau Gaji 13," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, (8/11).

Adapun realisasi manfaat pensiunan ini yang disalurkan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 110,9 triliun atau tumbuh 16,1% dari periode sama tahun lalu.

Sementara itu, dana pensiun yang disalurkan melalui PT Asabri (Persero) sebesar Rp 15,6 triliun atau tumbuh 15,3% dari periode sama tahun lalu.

Terakhir disalurkan untuk THR dan pensiunan ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun atau tumbuh 21,4% dari periode sama tahun lalu.