Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berkomentar banyak terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024. Dalam aturan tersebut mantan menteri dan keluarganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan atau asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa regulator masih menunggu terkait dengan aturan pelaksanaannya.

“Ya kami lihat nanti aturannya apa,” kata Ogi ditemui usai Konferensi Pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Ogi mengatakan apabila penyelenggaraan asuransi tersebut bersifat sektoral, maka pihak tertentu dapat membuat peraturannya. Namun apabila berlaku masal, maka harus dibentuknya adalah peraturan pemerintah.

“Tapi kalau pihak tertentu mengajukan itu, ya bidangnya dikeluarkan untuk terbatas hanya pihak tertentu saja,” imbuh Ogi.

Ogi mengatakan sebagai regulator, pihaknya akan ikut mendukung kebutuhan-kebutuhan untuk beberapa asuransi yang diuntungkan terkait dengan penyelenggaraan. Terkait dengan penyelenggara, Ogi mengatakan pihaknya masih belum tahu jelas apakah akan diserahkan kepada perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun memang, dia menyinggung bahwa di masa lalu Kementerian BUMN pernah mengeluarkan produk asuransi purna jabatan.

“Itu berlaku hanya perusahaan-perusahaan BUMN. Itu adalah untuk mengasuransikan direksi komisaris setelah Purna Jabatan. Itu sudah ada produknya,” ungkapnya.

Adapun dalam Perpres Nomor 121 Tahun 2024, terdapar jaminan kesehatan bagi menteri negara yang telah menyelesaikan masa tugas mereka, beserta keluarga mereka. Jaminan tersebt mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan.

Manfaat asuransi ini diberikan sesuai dengan usia dan masa tugas menteri atau sekretaris kabinet saat mereka selesai bertugas. Ada dua kategori utama yang diatur dalam peraturan ini, pertama menteri yang berusia di bawah 60 tahun dan menteri yang berusia di atas 60 tahun.

Untuk kategori pertama, apabila seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatannya.

Kemudian, bagi menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Asuransi kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.

Namun, tidak semua mantan menteri dapat menikmati jaminan ini. Aturan ini mengecualikan mereka yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, bagi mereka yang mengundurkan diri karena status tersangka atau karena putusan pengadilan terkait tindak pidana, manfaat jaminan kesehatan ditunda sampai ada keputusan hukum tetap.

Jika seorang menteri meninggal setelah masa tugasnya selesai, jaminan kesehatan juga diberikan kepada janda atau duda yang sah dan tercatat dalam administrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejalan dengan spirit Hari Pengentasan Kemiskinan, Bank Mandiri terus berupaya untuk memberikan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui transformasi digital, bank dengan kode saham BMRI ini berupaya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menjangkau masyarakat yang belum terlayani sektor perbankan.

Hingga Juni 2024, sebanyak 85% nasabah baru Bank Mandiri membuka akun melalui aplikasi Livin' by Mandiri. Sementara itu, dari sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar dalam aplikasi Livin' Merchant, 1,2 juta atau setengah dari penggunanya berada di wilayah rural.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi digital berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui perluasan akses layanan. "Penggunaan luas aplikasi kami di wilayah pedesaan memungkinkan Bank Mandiri untuk menjangkau masyarakat yang underserved dan unbanked, atau masyarakat yang belum mendapatkan layanan keuangan dan perbankan," ujarnya.

Hingga paruh pertama 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp139 triliun dari pendanaan berkelanjutan kepada lebih dari 3,06 juta nasabah. Sebagian besar dana ini disalurkan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM).

"Sebanyak 62 persen dari social portfolio Bank Mandiri hingga Juni disalurkan untuk pinjaman KUR dan KUM," jelas Ali. Total kucuran dana untuk kedua jenis pinjaman ini mencapai Rp86,2 triliun, dengan rincian Rp64,1 triliun untuk KUR dan Rp22,1 triliun untuk KUM. Dari jumlah KUR tersebut, Rp5,65 triliun tersalurkan untuk usaha agrikultur dan Rp341 miliar untuk usaha perikanan.

Bank Mandiri juga bersinergi dengan anak perusahaannya, Mandiri Capital Indonesia, guna memperluas jangkauan layanan. Hasilnya, sebanyak 274 ribu masyarakat underbanked telah mendapatkan akses keuangan dengan nilai total Rp4,37 miliar.

Ali menekankan bahwa dengan setengah dari pengguna aplikasi Bank Mandiri berasal dari wilayah rural, berbagai saluran pinjaman ini diharapkan dapat menstimulus ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan, sehingga kemiskinan di berbagai daerah bisa dikurangi.

Fokus Bank Mandiri terhadap digitalisasi akses layanan keuangan merupakan upaya untuk mewujudkan visinya sebagai Indonesia's Sustainability Champion. Dalam kerangka ESG, digitalisasi layanan yang dilakukan secara konsisten merujuk kepada pilar ketiga, yakni Sustainability Beyond Banking.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (dalam likuidasi) Christian berkeluh kesah terkait lambannya penanganan kasus yang menimpa dirinya dan ribuan korban lainnya.

Wanaartha Life, yang terjerat skandal manipulasi laporan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp12 triliun, telah menyisakan banyak korban yang hingga kini masih berjuang mendapatkan hak mereka.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan membuat LP [laporan polis]. Bahkan ada salah satu anggota aliansi korban, ada yang pergi ke Beverly Hills untuk mencari keadilan, tapi kan engga bisa masuk. Dia juga komunikasi dengan Komjen segala macam. Terakhir komunikasi dikatakan ya butuh dari government to government,” kata Christian kepada Bisnis, pada Kamis (17/10/2024).

Nasabah Wanaartha kini menunggu hasil dari tim likuidasi yang dibentuk untuk mengejar aset perusahaan. Namun, Christian mengaku kecewa karena tim likuidasi terkesan lepas tangan.

“Kami datang ke tim likuidasi untuk berkoordinasi. Mereka yang semestinya mengejar aset yang bermasalah, tetapi mereka mengatakan urusan yang seharusnya mudah pun sulit dilakukan,” katanya.

Tidak hanya sampai disitu, Christian juga merasa tidak mendapat dukungan dari OJK. Menurutnya regulator terkesan lepas tangan, karena kasusnya ditangani oleh Bareskim.

Dia menilai bahwa OJK seharusnya bisa lebih proaktif dalam kasus tersebut, terlebih kepada mereka sebagai pemegang polis.

Christian juga menyinggung sikap pasif OJK yang hanya menyodorkan data dan tidak melakukan inisiatif untuk mendorong penyelesaian kasus ini.

“Kami berharap OJK bisa bicara dengan presiden atau DPR untuk menyampaikan kendala ini, tapi mereka hanya bilang bola sudah ada di Bareskrim,” katanya.

Ketidakpastian nasib ini membuat Christian bertanya-tanya apakah harus mencari keadilan di institusi lain. “Saya sampai bilang ke OJK, kalau begini caranya, korban bisa marah dan mungkin akan banyak demo. Mereka hanya menjawab, itu hak kalian. Saya merasa bingung, seolah-olah mereka sudah lepas tangan.”

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono tidak menampik pertemuan antara pihak regulator dengan korban Wanaartha Life.

Namun demikian, dia tidak berkomentar lebih terkait dengan pertemuan tersebut. Dia hanya menyinggung terkait dengan peluang perpanjangan masa tim likuidasi hingga tahun depan.

“Aturannya bisa diperpanjang,” kata Ogi ditemui usai Konferensi Pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) buka suara terkait keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mengalihkan insentif Kredit Likuiditas Mandiri (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor padat karya mulai 2025.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan hal ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pemulihan pascapandemi.

“Dengan fokus pada sektor padat karya, diharapkan akan terjadi peningkatan aliran kredit yang dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, ini penting demi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% tentunya harus ada peningkatan penciptaan lapangan kerja.

Sebelumnya, Bank Indonesia membeberkan alasan mengalihkan kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

Hal ini dilatarbelakangi oleh penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 10,85% yoy per September 2024. Adapun, pertumbuhan yang moncer ini ditopang oleh sejumlah sektor, meliputi pertambangan sebesar 26,7%, listrik, gas dan air (LGA) 15,9% kemudian pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya mencapai 17,5%; dan jasa dunia usaha 16%.

“Jadi driver dari pertumbuhan kredit hingga bulan September itu lebih banyak memang sektor-sektor yang bersifat padat modal atau capital intensive seperti pertambangan dan sebagainya,” ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana diketahui, saat ini bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Dengan demikian, insentif yang sudah banyak diberikan kepada sektor-sektor padat modal, kini membuat BI akan memprioritaskan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang bersifat padat karya atau labor intensive untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pasalnya, sektor padat karya untuk saat ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mini, seperti pertanian yang tumbuh terbatas 7,4%, industri pengolahan yang salah satu yang terbesar juga hanya mencapai 7,22%, dan perdagangan hanya tumbuh 8,4%.

“Jadi ini memang kita menggeser kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa kebijakan ini akan menciptakan siklus positif. Dimulai dari peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor tersebut dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Selanjutnya, dengan bertambahnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat akan meningkat, diikuti oleh peningkatan konsumsi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ini InsyaAllah kita akan kebut nih dalam bulan ini, bulan depan, supaya bisa efektif kita implementasikan per 1 Januari 2025,” tandas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) mengungkap bagaimana strategi mencapai target penetrasi penjaminan sebesar 3,5% pada 2028.

Adapun penetrasi penjaminan di Indonesia per 2023 masih berada pada level 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea yang sudah 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%, bahkan Malaysia yang sudah 5,05%.

Sekjen Asippindo Agus Supriadi mengatakan strategi yang dilakukan industri penjaminan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga jasa keungan baik bank maupun nonbank.

"Diperlukan juga intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas atau kementerian yang membidangi UMKM, serta mendorong percepatan berdirinya Jamkrida di seluruh provinsi di Indonesia yang saat ini Jamkrida baru ada di 18 provinsi," kata Agus kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Adapun yang menjadi salah satu faktor hambatan pertumbuhan industri penjaminan adalah adanya persaingan pasar dengan industri asuransi umum, utamanya yang menyediakan produk asuransi kredit.

Agus menilai peluang perusahaan penjaminan untuk bersaing dengan asuransi cukup kompetitif, hal ini menurutnya disebabkan oleh tingkat kepercayaan mitra bank atau lembaga keuangan nonbank terhadap perusahaan penjaminan yang tinggi.

"Karena kondisi asuransi kredit yang sedang kurang baik. Jamkrida-Jamkrida di daerah umumnya menguasai bisnis penjaminan di wilayahnya masing-masing. Rate penjaminan juga bersaing dengan asuransi," kata Agus.

Dari sisi kinerja pendapatan, Agus menjelaskan faktor pendorong untuk menaikkan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) di industri ini adalah dengan mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan mitra yang sudah ada dan terus melakukan ekspansi pasar ke mitra-mitra baru, serta terus berinovasi dengan melakukan diversifikasi produk sesuai dengan ketentuan yang diatur regulasi.

"Dukungan yang diharapkan dari regulator adalah pendirian perusahaan penjaminan ulang yang kuat, adanya regulasi yang jelas tentang pemisahan produk asuransi dan penjaminan, penguatan penyertaan modal di seluruh Jamkrida sehingga modal disetor perusahaan penjaminan tidak tergerus terutama untuk penjaminan kredit program pemerintah," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui perubahan rencana kerja pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi BRI Life (BRI Life). Perusahaan memilih melakukan pemisahan UUS dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan perusahaan memastikan pemisahan UUS dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK yang dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026.

Aris mengatakan pemisahan UUS tersebut untuk memberikan peluang sekaligus menjawab tantangan bagi perkembangan industri ke depan.

“Pemisahan UUS di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life, hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah yang inovatifdan bernilai tinggi, selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” kata Aris dalam keterangan resminya pada Jumat (18/10/2024).

Aris juga menyoroti rendahnya penetrasi asuransi yang mempengaruhi juga pada lini bisnis syariah. Mengutip data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7% atau lebih rendah, dibandingkan dengan negara seperti Singapura (12,5%), Malaysia (3,8%), Thailand (4,6%).

Kendati demikian, Aris sangat optimistis penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang.

Selain karena Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan halal awareness syariah di kalangan menengah dan generasi muda khususnya milenial. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dan otoritas keuangan syariah dalam memperkuat ekosistemekonomi syariah yang telah dilakukan.

“Dengan demikian, kebutuhan akan produk dan jasa, serta layanan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah juga makin meningkat,” katanya.

Adapun ekuitas BRI Life pada akhir tahun 2023 sebesar Rp232 miliar. Angka tersebut telah melampaui syarat OJK mengenai nilai ekuitas minimal pada 2026 yakni sebesar Rp100 miliar.

Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan UUS dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan. Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Mewujudkan pernikahan impian menjadi salah satu keinginan yang ingin dilakukan oleh banyak orang. Simak tips keuangan untuk menabung dan menciptakan pesta pernikahan bersama orang yang dicintai.

Namun, nyatanya biaya yang diperlukan untuk pernikahan tidaklah sedikit. Sebagai calon pasangan, Anda harus bisa mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan dengan matang, terutama dalam hal finansial.

Tips keuangan cara menabung untuk mempersiapkan pernikahan Anda:

1. Tetapkan Anggaran Pernikahan

Anggaran pernikahan menjadi salah satu faktor yang banyak mempengaruhi keputusan saat menyusun rancangan pernikahan. Anda bisa jadikan anggaran pernikahan ini sebagai target tabungan kedepannya.

Pastikan selalu untuk memeriksa keuangan dengan saksama dan buat prediksi untuk biaya-biaya yang tak terduga. Dilansir dari Brides, setidaknya sisihkan 10% hingga 15% anggaran untuk biaya tak terduga tersebut.

2. Susun Prioritas Kebutuhan Pernikahan

Menyusun prioritas kebutuhan pernikahan akan membantu Anda dalam menabung. Dengan menyusun list prioritas kebutuhan pernikahan, Anda akan lebih mudah untuk mengatur keuangan Anda. Untuk menghindari pengeluaran berlebih, Anda harus bisa berkomitmen pada anggaran pernikahan Anda dan kebutuhan yang menjadi prioritas utama.

3. Pastikan Punya Waktu yang Cukup untuk Mempersiapkan Pernikahan dan Menabung

Waktu merupakan hal terpenting dari mempersiapkan pernikahan karena waktu akan menentukan berapa lama Anda bisa menabung untuk pernikahan Anda.

Lama waktu menabung untuk menikah juga berbeda-beda bagi setiap orang. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penghasilan yang dimiliki oleh kedua pasangan. Anda bisa pertimbangkan waktu sedini mungkin untuk memenuhi tabungan pernikahan.

4. Membuka Tabungan Khusus Biaya Pernikahan

Untuk lebih memudahkan Anda menabung, Anda bisa buka tabungan baru khusus untuk menyimpan biaya pernikahan. Dengan membuka tabungan khusus ini, Anda bisa memisahkan antara uang kebutuhan sehari-hari dengan uang yang akan Anda tabung untuk pernikahan. Cara ini efektif karena Anda bisa dengan lebih mudah mengontrol pengeluaran dan pemasukan biaya pernikahan.

5. Sisihkan Gaji Bulanan di Awal Bulan

Selalu jadikan tabungan pernikahan sebagai prioritas utama dalam menabung. Oleh karena itu, akan lebih baik bila gaji bulanan disisihkan ke tabungan khusus pernikahan setiap awal bulan agar tidak terpakai dan tercampur dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari.

6. Jangan Terlalu Boros Saat Berkencan

Cara yang terakhir ini merupakan pengingat agar Anda tidak terlalu boros menghabiskan uang ke pengeluaran yang tidak terlalu penting. Usahakan Anda dengan pasangan Anda fokus pada prioritas utama untuk menabung. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sedang meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Respons Bankir

Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Perbesar

Proyek pembangunan perumahan di Kawasan Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).- JIBI/Bisnis/Rachman.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Adapun, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mulai mengkaji strategi penyaluran kredit di tengah rencana pengalihan kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan langkah ini mencerminkan kebijakan proaktif dari BI untuk memfokuskan perhatian pada sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat sebagai upaya positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, karena dengan mengalihkan insentif, BI mendorong bank untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang padat karya.

Risiko Sektor Padat Karya

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat membantu meningkatkan investasi di bidang-bidang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

“Akan tetapi, sektor padat karya seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi. Jadi, khususnya bank yang belum banyak menyalurkan kredit kepada sektor padat karya harus mempersiapkan strategi manajemen risiko yang baik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dia pun menuturkan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya atas kebijakan ini, maka perseroan masih harus mempelajari lebih lanjut setelah ketentuan dimaksud sudah dikeluarkan oleh BI.

“Harus diingat juga bahwa ada beberapa sektor prioritas dalam perhitungan insentif KLM pada saat ini juga tergolong industri padat karya seperti perdagangan dan pariwisata,” ucapnya.

Ke depan, kata Efdinal, Bank Oke juga harus melihat apakah perlu perlu menyesuaikan strategi penyaluran kreditnya agar lebih fokus pada sektor padat karya. Lagi-lagi, karena sektor padat karya seringkali memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

Terakhir, dirinya menyebut secara keseluruhan langkah BI ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bank Oke untuk beradaptasi dan memanfaatkan insentif tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA - DBS Group Research memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan akan tetap moderat dalam kisaran 10% hingga 12% untuk tahun ini usai Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada periode 15—16 Oktober 2024.

Senior Economist DBS Group Research Radhika Rao mengatakan volatilitas rupiah baru-baru ini dan intervensi agresif bank sentral untuk menahan pelemahan mata uang yang cukup signifikan telah mengurangi peluang untuk pemotongan suku bunga beruntun.

“Hal ini juga menandai dukungan untuk stabilitas pasar keuangan saat pemerintahan baru akan mulai menjabat pada awal minggu depan,” ujarnya dalam laporan DBS Flash Indonesia: Rate pause, new government, Jumat (18/10/2024).

Selanjutnya, penilaian ekonomi dinilai cukup seimbang, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dipertahankan pada kisaran 4,7-5,5%.

Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa BI akan memperpanjang insentif likuiditas untuk sektor-sektor padat karya, termasuk UMKM, pertanian, dan sektor manufaktur untuk mendorong pertumbuhan kredit yang melambat dan tumbuh di bawah 11% pada September 2024.

“Pada saat yang sama, persyaratan uang muka kredit properti dan kendaraan diperpanjang lebih dari satu tahun,” demikian isi laporan tersebut.

Adapun, proyeksi DBS ini sejalan dengan prediksi BI yang memperkirakan pertumbuhan kredit 2024 berada pada kisaran 10-12%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (yoy).

“Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM Bank Indonesia,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024)

Tercatat, hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 10,88% (yoy), dan 12,26% (yoy) pada September 2024. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% (yoy), membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (18/10/2024) ke level Rp15.495 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat tipis 0,07% atau 11,5 poin ke level Rp15.495 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,09% ke level 103,73.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,11%, dolar Singapura menguat 0,02%, dolar Hongkong menguat 0,02%, won Korea Selatan menguat 0,02%, serta baht Thailand menguat 0,28%.

Di sisi lain, haya rupee India susut tipis 0,08% terhadap dollar AS sesaat pembukaan perdagangan hari ini.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup menguat pada perdagangan hari ini di rentang Rp15.430 - Rp15.520.

Ibrahim mengatakan pasar merespons positif terhadap pemilihan susunan kabinet baru, karena presiden terpilih Prabowo memilih pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pelantikan kabinet merupakan salah satu poin penting, yang mana bukan hanya dinilai tentang politik, namun juga seberapa jauh tim yang ada nantinya akan mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun pada tahun-tahun mendatang.

Oleh sebab itu, menurutnya pelaku pasar dan investor tentu akan menantikan dengan sangat hati-hati, siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinet.

Seiring adanya pemanggilan terhadap Sri Mulyani Indrawati yang diproyeksikan akan kembali menjadi menteri keuangan, menurutnya, pelaku pasar akan merespons secara positif.

"Mungkin kita juga harus menunggu penetapan selanjutnya dari kabinet yang ada, sehingga bisa mendapatkan kepastian lebih lanjut tentang rencana selanjutnya," katanya.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat 18 Oktober 2024?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.450 dan harga jual sebesar Rp15.470 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.365 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.665 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.31 WIB masing-masing sebesar Rp15.467 dan Rp15.489 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.615 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.505 dan harga jual sebesar Rp15.525 berdasarkan e-rate.

Selain itu, berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.300 dan Rp15.650.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.471 dan Rp15.491.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.360 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.660 per dolar AS.

Bisnis, BANGKOK — Kasikornbank (KBank), salah satu institusi keuangan terkemuka di Thailand, terus memperkuat komitmennya terhadap transformasi digital dengan mengadopsi teknologi blockchain sebagai bagian dari strategi ekspansi layanan keuangan.

Presiden KBank Pipit Aneaknithi menjelaskan bahwa teknologi ini menjadi pilar penting dalam rencana jangka panjang bank untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan transaksi keuangan.

Aneaknithi menekankan bahwa KBank telah memperkenalkan berbagai inovasi berbasis blockchain, termasuk peluncuran letters of guarantee yang didukung teknologi blockchain. KBank menjadi bank pertama yang melakukan inisiatif ini.

"Kami percaya bahwa adopsi blockchain akan membuka jalan bagi solusi keuangan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik bagi para nasabah," ujarnya, Kamis (17/10/2024).

Salah satu inisiatif terbaru dari bank yang merupakan pengendali PT Bank Maspion Tbk. ini adalah kolaborasi dengan institusi keuangan internasional, seperti JP Morgan, untuk mempercepat proses transfer uang lintas negara.

Dengan menggunakan teknologi blockchain, KBank mampu memangkas waktu penyelesaian transaksi antara Amerika Serikat ke Thailand dari 72 jam menjadi hanya 4 jam.

"Ini adalah kekuatan nyata dari teknologi blockchain yang mampu merevolusi layanan keuangan global," kata Aneaknithi.

KBank adalah menjadi organisasi pertama di Thailand yang menerbitkan token berbasis blockchain atau initial coin offering (token ICO) untuk penggalangan dana, terutama untuk mendanai proyek-proyek besar, termasuk di sektor perfilman dan infrastruktur.

Melalui inisiatif ini, KBank memungkinkan penggalangan dana yang lebih transparan, cepat, dan efisien, serta membuka jalan bagi berbagai proyek inovatif di Thailand dan kawasan Asia Tenggara.

Aneaknithi menegaskan bahwa inovasi berbasis blockchain ini menjadi pilar penting dalam strategi bank untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses penggalangan dana.

“Kami percaya bahwa inovasi harus bersifat terbuka agar adopsi di tingkat massal dapat berjalan lebih cepat. Oleh karena itu, kami membangun infrastruktur proyek berbasis blockchain dan mengundang mitra-mitra kami untuk bergabung dalam platform ini,” ujarnya.

KBank juga memperkenalkan marketplace untuk non-fungible token (NFT), sebuah marketplace berbasis blockchain yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital. Dengan marketplace ini, KBank mengintegrasikan berbagai aset digital dalam satu platform yang memungkinkan akses dan partisipasi lebih luas di kalangan masyarakat.

Ekosistem Karbon

KBank bahkan mengembangkan inisiatif penggunaan teknologi blockchain ini lebih jauh lagi. KBank memanfaatkan teknologi ini untuk meluncurkan proyek carbon credit berbasis blockchain.

KBank berencana untuk membangun carbon exchange yang memungkinkan perdagangan kredit karbon secara efisien. Proyek ini bertujuan mendukung inisiatif keberlanjutan dan mengurangi emisi karbon di berbagai sektor industri.

"Sebagai bank, kami tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan inisiatif seperti perdagangan kredit karbon berbasis blockchain, kami berharap dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sambil terus menciptakan nilai tambah bagi nasabah kami," tambahnya.

KBank juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai sektor, baik domestik maupun internasional, untuk memperluas penggunaan blockchain di Thailand.

Dengan platform blockchain yang terus dikembangkan, KBank berharap dapat mendorong inovasi lebih lanjut di sektor keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital di kawasan.

Dengan berbagai langkah strategis ini, KBank menunjukkan keseriusannya dalam memanfaatkan teknologi masa depan untuk mendorong transformasi digital, tidak hanya di Thailand, tetapi juga di seluruh kawasan Asean.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmen dalam program pemberdayaan masyarakat.

Terbaru, BRI melalui Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) dan IPB University melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim meresmikan Balai Rakyat Indonesia di Agribusiness and Technology Park IPB, Dramaga, Bogor pada Selasa (17/10).

Diresmikan secara simbolis oleh Direktur Utama BRI sekaligus Ketua Badan Pembina YBM BRILiaN Sunarso bersama Rektor IPB University Prof. Dr. Arif Satria, S.P, M.Si, Balai Rakyat Indonesia merupakan bangunan serba guna yang didirikan dan dikelola bersama masyarakat yang mendukung aktivitas pendidikan dan sosial masyarakat sehingga ke depannya dapat menjadi sentra pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pembangunan Balai Rakyat Indonesia ini merupakan salah satu dari 3 (tiga) kerja sama yang dijalin antara YBM BRILiaN dan IPB, selain Program Peningkatan Kapasitas Fasilitator dan Pengembangan Ekosistem Desa Binaan YBM BRILiaN serta Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Market Driven.

Sunarso mengungkapkan inisiatif ini dirancang sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang akan berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, khususnya di sekitar kampus IPB.

“Dengan adanya Balai Rakyat Indonesia ini, kita harap masyarakat desa dapat semakin berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi pada ekonomi lokal,” ujar Sunarso.

Sementara itu Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. menyampaikan ucapan apresiasi kepada BRI dan YBM BRILiaN yang senantiasa mendukung IPB, utamanya dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat desa yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut SEVP BRI sekaligus Badan Pengawas YBM BRILiaN Achmad Royadi, M. Candra Utama, dan Aestika Oryza Gunarto serta Ketua Pengurus YBM BRILiaN M. Dadang Permana KF. Adapun dari pihak IPB turut hadir di antaranya Prof. drh. Deni Noviana, PhD, DAiCVIM (Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB), Dr. Alim Setiawan Slamet, STP, M.Si (Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur IPB), Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim IPB), Prof. Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc, IPU, ASEAN Eng (Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni IPB), dan Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si. (Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB).