Bisnis.com, JAKARTA - Kredit sindikasiperbankan pada tahun ini mengalami penurunan tajam. Sejumlah faktor pun ditengarai menjadi biang keroknya.

Nilai kredit sindikasi perbankan per September 2024 anjlok hingga 43% secara tahunan (YoY) menjadi US$14,14 miliar. Padahal, secara industri pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 11,4% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan ini terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan. Selain itu, isu kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga sedang dihadapi industri perbankan turut memengaruhi penyaluran kredit sindikasi.

“Tapi itu saya kira kecenderungan untuk sindikasi, kalau kita lihat skala bank itu sangat memungkinkan terus berkembang. Cuma sektornya itu yang mana kan [yang dibidik bank],” ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, setelah pandemi Covid-19, beberapa sektor sudah mulai pulih dan tumbuh dengan baik. Namun, ada juga sektor-sektor lain yang pertumbuhannya masih lambat atau bahkan belum mengalami pertumbuhan sama sekali.

Lebih lanjut, kata Dian, di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional yang justru positif kian membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.

“Kalau kita lihat dari data per sektor, memang keliatan sektor-sektor mana yang booming, sektor-sektor mana yang agak slowdown dan itu tidak terkait sebetulnya dengan persoalan apakah kredit disalurkan atau tidak disalurkan,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi, kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (11/7/2024).

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi. “Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

BNI terus membidik sektor pilihan untuk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Bank dengan kode ticker BBNI ini tercatat sebagai bank dengan nilai kredit sindikasi terbesar yaitu mencapai US$1,03 miliar atau setara dengan Rp16,05 triliun berdasarkan Bloomberg League Table Reports. Bank milik negara ini mengelola 16 proyek sindikasi dengan pangsa pasar 13,93%.

Dari sumber yang sama menunjukkan per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp15.549 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (15/10/2024). Simak kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini.

Dilansir Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,11% atau 16,5 poin ke level Rp15.549 per dolar AS. Indeks dolar AS turun 0,12% ke level 103,17.

Sejumlah mata uang Asia turut menguat. Yen Jepang menguat 0,13%, dolar Singapura 0,03%, rupee India 0,01%, serta baht Thailand menguat 0,04%.

Terdapat pula mata uang Asia lainnya yang mengalami pelemahan. Dolar Hong Kong melemah 0,02%, dolar Taiwan 0,01%, won Korea Selatan 0,11%, dan yuan China melemah 0,12%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan menguat pada rentang Rp15.510—Rp15.580 dengan pergerakan yang fluktuatif.

Dari luar negeri, sentimen yang mempengaruhi fluktuasi rupiah antara lain perkiraan penurunan suku bunga bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed pada November ini. Sentimen juga datang dari China yang mengalami dinamika terkait stimulus fiskal.

Dari dalam negeri, Bank Dunia dan sederet lembaga internasional lainnya kompak meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 serta 2025 cenderung stabil di atas 5%.

“Dalam dua kuartal terakhir, Badan Pusat Statistik [BPS] merekam ekonomi Tanah Air berhasil tumbuh di atas 5% meski terdapat indikasi perlambatan,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (15/10/2024).

Adapun, berikut kurs dollar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI pada hari ini, Selasa (15/10/2024):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.532 dan harga jual sebesar Rp15.552 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.395 dan Rp15.695 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.395 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.695 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.524 dan Rp15.544 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.440 dan Rp15.640 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.04 WIB masing-masing sebesar Rp15.542 dan Rp15.562.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.375 dan harga jual senilai Rp15.725. Angka tersebut masih merujuk pada pembaruan terakhir Senin (14/10/2024) pukul 10.28 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Senin pukul 10.46 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.375 dan Rp15.725.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.525 dan harga jual sebesar Rp15.545 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.585 dan jual sebesar Rp15.685. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai upaya untuk memperkuat struktur pendanaan, PT Bank KB Bukopin Tbk (IDX: BBKP) atau KB Bank berencana untuk menerbitkan Surat Utang Senior Unsecured Notes maksimum sebesar 300 juta Dolar AS.

Surat utang atau obligasi ini sekaligus menjadi strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek. Penerbitan obligasi ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan the US Securities Act of 1993.

Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong menyampaikan, “Seiring dengan terus membaiknya kinerja usaha KB Bank, penerbitan obligasi global ini menunjukkan kemandirian KB Bank dalam memperkuat struktur pendanaannya, sekaligus menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk masuk ke kancah pasar modal internasional.”

Meskipun rencana penawaran obligasi ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya, KB Bank tetap akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, apabila nilai penerbitan obligasi dan transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi.

Dukung Pertumbuhan Kredit-Kredit Baru Berkualitas

Sejalan dengan transformasi yang dilakukan oleh KB Bank sejak tahun 2021 pasca menjadi bagian dari institusi keuangan terbesar asal Korea Selatan; KB Financial Group atau KBFG, KB Bank telah merasakan sejumlah perbaikan, baik dari sisi fundamental seperti kualitas aset hingga pertumbuhan kredit baru. Hingga semester I tahun 2024, KB Bank telah mencatatkan pertumbuhan kredit baru double digit secara year-on-year.

Pertumbuhan kredit baru ini mampu mendorong pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interestincome KB Bank sebesar 106,43%. Disisi lain, KB Bank juga terus memperbaiki kualitas asetnya yang antara lain ditunjukkan dengan penurunan rasio kredit kurang berkualitas atau Loan at Risk (LAR) menjadi 26,86% dari 44,95% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Penerbitan obligasi global ini juga memberikan ruang ekspansi bisnis bagi KB Bank, khususnya untuk pembiayaan-pembiayaan berbasis USD. Salah satu keunggulan kompetitif KB Bank adalah Korean Link Business yang merupakan keunikan tersendiri dalam melakukan penetrasi pasar baik untuk segmen korporasi, ritel, maupun UMKM,” pungkas Robby.

KB Kookmin Bank merupakan institusi perbankan terbesar di Korea Selatan dengan aset mencapai US$920 miliar per Juni 2024. Sehingga memiliki kemampuan keuangan yang sangat besar dan kokoh untuk mendukung pengembangan KB Bank.

Selain itu, KB Kookmin Bank juga memiliki basis pelanggan yang setara dengan 70% populasi Korea Selatan. KB Kookmin Bank juga dikenal sebagai institusi perbankan terbaik dengan peringkat kredit tertinggi di antara bank-bank Korea Selatan, serta dikenal memiliki entitas bisnis keuangan yang paling menguntungkan, solid, dan stabil.

Hingga Juni 2024, susunan pemegang saham Perseroan adalah KB Kookmin Bank sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holdings Inc. sebesar 16.98% dan publik 16.14%.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan sejumlah tantangan seperti kondisi makroekonomi mempengaruhi laju pertumbuhan penyaluran kredit UMKM perbankan.

Berdasarkan data OJK, penyaluran Kredit UMKM posisi Agustus 2024 tercatat sebesar Rp1.474 triliun atau tumbuh sebesar 4,42% yoy dari periode Agustus 2023 yang mencapai Rp1.412 triliun atau tumbuh 8,9%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi makroekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dinamika global termasuk situasi geopolitik yang berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik.

“Meskipun terdapat tantangan tersebut, Bank tetap optimis dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, tentunya dengan berbagai dukungan dari Pemerintah dan lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (14/10/2024).

Selanjutnya, kata Dian, Pemerintah bersama OJK serta stakeholders lainnya secara aktif melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring atas kondisi UMKM serta efektivitas Instrumen kebijakan yang ada dalam menstimulus kredit UMKM yang sustain dan resilience.

Hal tersebut antara lain melalui program inklusi keuangan berupa perluasan jaringan agen Bank, program subsidi Pemerintah melalui program kredit usaha rakyat (KUR), serta adanya program insentif berupa kelonggaran likuditas.

Sementara itu, berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM pada bulan kedelapan tahun ini tumbuh sebesar 4,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total nilai sebesar Rp1.379,4 triliun.

Sebelumnya, pada Juli 2024, BI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit UMKM sebesar 5,1% yoy dan total nilai Rp1.375,5 triliun.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 4,3% [yoy], setelah tumbuh sebesar 5,1% [yoy] pada bulan sebelumnya,” tulis BI.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat dengan persentase 4% yoy pada Agustus 2024, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,8% yoy. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp438,5 triliun.

Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan dengan persentase 2,3% yoy pada Agustus 2024, lebih kecil dibandingkan Juli 2024 dengan angka 3,1% yoy. Nilai kredit yang disalurkan pada Agustus 2024 menyentuh Rp305 triliun.

Terakhir, untuk skala usaha mikro menunjukkan pelambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dengan persentase 5,6% yoy dan total nilai Rp635,9 triliun pada Juli 2024. Jumlah tersebut kian menyusut dibandingkan capaian Juli 2024 sebesar 7%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) mengincar dana sebesar Rp4 triliun untuk penambahan modal bank, termasuk melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun perpetual bond.

Direktur Utama Bank Sumut Babay Farid Wazdi mengatakan selain penambahan modal dari beberapa kolaborasi strategi, terdapat juga opsi penguatan modal dari pemegang saham.

Bank Sumut pun berencana mengurangi dividend payout ratio, sehingga dana lebih banyak bisa dialokasikan sebagai modal tambahan.

“Dividend payout ratio kita akan lebih kecil kepada pemegang saham terus menjadi modal di Bank Sumut. Kalau yang ini memang baru tahun 2028 kita bisa KBMI II gitu,” jelasnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya dana Rp4 triliun tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah pilot project guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, salah satunya pinjaman daerah.

“Sekarang kita sudah ada dua pinjaman daerah di Kabupaten Nias dan Tebing, sudah lunas ya” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Babay, untuk Bupati dan Walikota baru, perseroan pun mendorong pihak tersebut untuk melakukan pinjaman daerah ke Bank Sumut.

“Nah dengan pinjaman daerah itu, maka dia [kepala daerah] bisa membangun di awal. Contoh, membangun pertanian kan pangan termasuk isu global," kata Babay.

Selain itu, pinjaman daerah ini, lanjutnya, akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Sebagaimana diketahui, PT Bank Sumut membukukan laba bersih sebesar Rp351,62 miliar pada semester I/2024. Laba ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang mencapai Rp376,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang telah diaudit dan dipublikasi di harian Bisnis Indonesia yang dikutip Senin (23/9/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Sumut mencapai Rp1,17 triliun pada Juni 2024.

Perusahaan juga melaporkan net interest margin (NIM) naik 32 basis poin (bps) ke level 6,46% pada Juni 2024 dari 6,14% pada Juni 2023.

Laba Bank Sumut juga terdorong dari pendapatan lainnya naik 10,79% secara tahunan menjadi Rp51,71 miliar pada semester I/2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp46,67 miliar pada semester I/2023.

Bank Sumut pun tercatat telah menjalankan langkah efisiensi seperti penyusutan beban tenaga kerja sebesar 13,79% yoy, dari Rp454,83 miliar pada semester I/2023 menjadi Rp392,09 miliar pada semester I/2024.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Sumut telah menyalurkan kredit Rp27 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,71% yoy. Adapun, pembiayaan Bank Sumut tumbuh 2,72% yoy menjadi Rp2,65 triliun dari Rp2,58 triliun. Kenaikan kredit dan pembiayaan mengerek kenaikan aset bank sebesar 3% yoy menjadi Rp41,95 triliun dari sebelumnya Rp40,73 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Sumut mencapai Rp34,07 triliun pada Juni 2024, naik 2,27% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 2,54% yoy menjadi Rp19,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) mengincar dana sebesar Rp4 triliun untuk penambahan modal bank, baik melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), perpetual bond, hingga initial public offering (IPO).

Direktur Utama Bank Sumut Babay Farid Wazdi mengatakan selain penambahan modal dari kolaborasi ketiga strategi tersebut, terdapat juga opsi penguatan modal dari pemegang saham.

Bank Sumut berencana mengurangi dividend payout ratio, sehingga dana lebih banyak bisa dialokasikan sebagai modal tambahan.

“Dividend payout ratio kita akan lebih kecil kepada pemegang saham terus menjadi modal di Bank Sumut. Kalau yang keempat ini memang baru tahun 2028 kita bisa KBMI II gitu. Tapi kalau mungkin IPO bisa di 2025, 2026, 2027 itu bisa [jadi KBMI 2],” jelasnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya dana Rp4 triliun tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah pilot project guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, salah satunya pinjaman daerah.

“Sekarang kita sudah ada dua pinjaman daerah di Kabupaten Nias dan Tebing, sudah lunas ya” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Babay, untuk Bupati dan Walikota baru, perseroan pun mendorong pihak tersebut untuk melakukan pinjaman daerah ke Bank Sumut.

“Nah dengan pinjaman daerah itu, maka dia [kepala daerah] bisa membangun di awal. Contoh, membangun pertanian kan pangan termasuk isu global," kata Babay.

Selain itu, pinjaman daerah ini, lanjutnya, akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Sebagaimana diketahui, PT Bank Sumut membukukan laba bersih sebesar Rp351,62 miliar pada semester I/2024. Laba ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang mencapai Rp376,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang telah diaudit dan dipublikasi di harian Bisnis Indonesia yang dikutip Senin (23/9/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Bank Sumut mencapai Rp1,17 triliun pada Juni 2024.

Perusahaan juga melaporkan net interest margin (NIM) naik 32 basis poin (bps) ke level 6,46% pada Juni 2024 dari 6,14% pada Juni 2023.

Laba Bank Sumut juga terdorong dari pendapatan lainnya naik 10,79% secara tahunan menjadi Rp51,71 miliar pada semester I/2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp46,67 miliar pada semester I/2023.

Bank Sumut pun tercatat telah menjalankan langkah efisiensi seperti penyusutan beban tenaga kerja sebesar 13,79% yoy, dari Rp454,83 miliar pada semester I/2023 menjadi Rp392,09 miliar pada semester I/2024.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Sumut telah menyalurkan kredit Rp27 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,71% yoy. Adapun, pembiayaan Bank Sumut tumbuh 2,72% yoy menjadi Rp2,65 triliun dari Rp2,58 triliun. Kenaikan kredit dan pembiayaan mengerek kenaikan aset bank sebesar 3% yoy menjadi Rp41,95 triliun dari sebelumnya Rp40,73 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Sumut mencapai Rp34,07 triliun pada Juni 2024, naik 2,27% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 2,54% yoy menjadi Rp19,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA mengakui kondisi tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) mengalami tekanan seperti yang terjadi pada keseluruhan industri dana pensiun.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno mengatakan untuk meningkatkan ROI, strategi yang dilakukan Dapen BCA adalah melakukan investasi dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas serta keseimbangan antara aset jangka panjang dan menengah.

"Mengelola likuiditas diperlukan dalam memastikan adanya aset yang cukup likuid untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat secara berkala. Ini dilakukan dengan mempertahankan alokasi pada instrumen pasar uang atau instrumen jangka pendek yang memiliki likuiditas tinggi dan risiko rendah," kata Budi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Dengan memastikan likuiditas yang memadai ini, kata Budi, dana pensiun dapat terus memenuhi kewajiban tanpa harus menjual aset jangka panjang pada waktu yang tidak menguntungkan.

Selain itu, Budi menjelaskan pengalokasian investasi ke instrumen obligasi negara maupun obligasi korporasi jangka menengah dapat memberikan imbal hasil yang stabil dan pada akhirnya memberikan keseimbangan antara likuiditas dan pertumbuhan nilai aset dana pensiun.

"Untuk meningkatkan ROI dalam jangka panjang, Dapen BCA memiliki eksposur pada aset jangka panjang seperti properti, penyertaan langsung, atau ekuitas dengan fundamental yang kuat, di mana dapat memberikan penghasilan sewa, deviden dan potensi apresiasi nilai aset," kata Budi.

Alokasi aset jangka panjang tersebut menurut Budi juga perlu disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan jangka panjang dana pensiun. Selain itu, Dapen BCA juga berhati-hati mengatur proporsi aset likuid dan non-likuid.

"Pengelolaan yang hati-hati antara aset likuid dan non-likuid ini akan membantu meningkatkan ROI secara keseluruhan, sekaligus memastikan kemampuan dana pensiun untuk terus memenuhi kewajibannya kepada para peserta," terangnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ROI dana pensiun pada Agustus 2024 berada di posisi 4,62%, membaik dibanding 4,07% pada Juli 2024 maupun 4,56% pada Agustus 2023.

Bila dipilah berdasarkan jenis dana pensiun dan programnya, ROI Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) per Agustus 2024 sebesar 4,82%, DPPK Progra Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) sebesar 4,81%, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar 4,29%. Semuanya membaik secara bulanan, namun secara tahunan hanya DPPK-PPMP yang turun dari 4,87% pada Agustus 2023.

ROI dana pensiun ini jauh lebih kecil dibanding kondisi ROI dalam lima tahun terakhir. OJK mencatat ROI dana pensiun dari 2019 hingga November 2023 merosot tajam, berturut-turut adalah 8,51% pada 2019, 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, dan menjadi 6,53% pada Desember 2023.

Budi mengatakan untuk mencapai level ROI seperti pada 2019 menurutnya masih memungkinkan, tetapi ada beragam tantangan cukup besar yang harus dihadapi industri dana pensiun.

Tantangan pertama adalah kondisi pasar obligasi yang dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga. Kedua, adanya ketidakpastian ekonomi global yang menambah risiko bagi dana pensiun yang berinvestasi dalam saham dan obligasi. Ketiga, adanya volatilitas pasar yang menuntut industri dana pensiun harus melakukan diversifikasi portofolio dengan memperluas investasi ke sektor-sektor yang lebih tahan terhadap gejolak pasar.

"Namun, batasan regulasi investasi dana pensiun di Indonesia misalnya seperti minimal 30% harus dialokasikan ke obligasi pemerintah menjadi faktor pembatas yang harus dikelola dengan baik, selain pertimbangan likuiditas untuk pembayaran manfaat pensiun," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa per semester I/2024 penetrasi industri asuransi jiwa mencapai 0,8% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara berdasarkan jangkauannya, penetrasi asuransi jiwa baru mencapai 6,6% dari populasi.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko & GCG AAJI Fauzi Arfan menjelaskan bahwa tantangan utama penghambat penetrasi asuransi jiwa adalah literasi masyarakat yang belum optimal.

"Tantangan utama yang dihadapi industri adalah persepsi bahwa produk asuransi cenderung kompleks dan sulit dipahami. Hal ini membuat banyak orang ragu untuk membeli asuransi," kata Fauzi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Berdasarkan data, literasi keuangan Indonesia di sektor asuransi per 2022 tercatat sebesar 31,72%, tetapi inklusi asuransi hanya 16,63%. Artinya, hanya setengah dari masyarakat yang paham asuransi memilih menggunakan asuransi.

Dari segi industri, Fauzi menjelaskan tantangan lainnya adalah persaingan pasar. Industri asuransi juga bersaing dengan sektor lain seperti perbankan dan investasi yang menurutnya sering kali lebih menarik bagi masyarakat.

Maka dengan tantangan tersebut, strategi AAJI untuk meningkatkan penetrasi asuransi jiwa adalah dengan aktif meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi yang menyasar beragam lapisan mulai dari seminar di kampus hingga komunitas ibu rumah tangga.

Selain itu, industri asuransi jiwa juga merespons dengan terus melakukan pengembangan produk asuransi jiwa yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fauzi mencotohkan produk seperti asuransi mikro atau produk unit-linked dapat memperluas jangkauan pasar. Menurutnya produk yang mudah dipahami dan terjangkau juga akan meningkatkan daya tarik asuransi jiwa bagi masyarakat luas.

"Penggunaan teknologi digital juga memberikan peluang besar bagi industri untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Akses digital dan peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat menarik minat generasi muda dalam menggunakan produk asuransi," kata Fauzi.

Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah diprediksi bakal terus mencatatkan kenaikan hingga akhir tahun menuju US$218,4 miliar, sejalan dengan rencana pemerintah melakukan prefunding Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan APBN 2025.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan secara umum ULN Pemerintah masih terkendali, baik secara pertumbuhan maupun rasio terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, ULN Pemerintah masih akan terus tumbuh dengan rasio terhadap PDB terjaga di sekitar 31% hingga akhir tahun.

"ULN akan tumbuh sekitar 8,8% year on year [YoY] atau senilai US$218,4 miliar, itu untuk kondisi di mana pemerintah melakukan prefunding pada akhir tahun," ujarnya pada Senin (14/10/2024).

Myrdal melihat untuk saat ini kondisi pasar keuangan sangat suportif untuk penerbitan utang luar negeri berdenemoninasi asing. Mengingat, kondisi iklim suku bunga saat ini tengah menurun ditambah fluktuasi nilai tukar rupiah masih terjaga dengan level masih di bawah Rp15.800 per dolar AS.

Sementara mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat tipis 0,08% ke Rp15.565,5 per dolar AS.

"Di sisi lain prospek suku bunga global masih akan terus menurun, timing sangat baik mengoptimalkan pendanaan dari luar negeri," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melakukan menerbitan SBN untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, meski tahun anggaran belum mulai.

Prabowo selaku presiden terpilih akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan APBN, mengingat defisit APBN direncanakan sebesar 2,53% pada tahun depan.

Meski demikian, Myrdal tetap memberikan alarm terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah, walaupun pergerakan harga minyak memberikan dampak yang terbatas.

Sementara untuk kondisi ekonomi di AS, pemilihan presiden di Negeri Paman Sam tersebut akan sangat mempengaruhi kebijakan suku bunga Federal reserve (The Fed). Secara umum, dengan melihat dotplot terakhir, dirinya masih melihat adanya ruang penurunan suku bunga masih terbuka sampai 2026.

"Begitu terpilih presiden di sana, bisa jadi ada skenario berbeda yang membuat prospek kebijakan suku bunga The Fed berbeda dari kondisi sekarang, itu yang kita waspadai," jelasnya.

Lain kesempatan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira justru melihat risiko yang sangat mungkin terjadi dengan kenaikan jumlah ULN.

Di mana kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan pembiayaan eksternal dari utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran, tapi juga untuk mempersiapkan belanja di awal tahun 2025 ke depan.

Baik untuk belanja yang sifatnya konsumtif di pemerintahan, belanja barang, belanja pegawai, bahkan belanja pembayaran bunga utang yang direncanakan lebih dari Rp500 triliun pada tahun depan. Secara umum, recana belanja dalam APBN senilai Rp3.621,3 triliun.

Menurutnya belanja yang besar dan ditutup melalui utang, hal tersebut berkorelasi dengan rendahnya rasio pajak sampai sejauh ini.

"Maka peningkatan utang luar negeri ini tidak lagi menjadi leverage [daya ungkit], tapi justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi," tuturnya kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah:

Sumber: SULNI

Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah per Agustus 2024 tercatat menembus angka US$200,4 miliar atau mengalami kenaikan US$10,8 miliar dari Juli 2024.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), kali terakhir utang pemerintah menembus US$200 miliar adalah pada 2021.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan utang tersebut masih dalam posisi yang terkendali. Di mana posisi ULN tersebut tumbuh sebesar 4,6% (year on year/YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (YoY).

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Denny menjelaskan bahwa sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia menekankan ULN pemerintah tersebut tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja negara.

Utamanya, ULN pemerintah terbesar pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menjelaskan US$41,95 miliar atau mencakup 20,9% dari total ULN pemerintah.

ULN pemerintah terbesar kedua mengalir pada sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib senilai US$37,97 miliar atau menjelaskan 18,9% dati total ULN Pemerintah.

Sementara ULN pemerintah juga mengalir cukup besar pada sektor Jasa Pendidikan US$33,65 miliar (16,8%), sektor Konstruksi US$27,19 miliar (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi US$18,85 miliar (9,3%).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," tegas Denny.

Secara umum, Bank Indonesia melaporkan pada hari-hari menjelang pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo, posisi Utang Luar Negeri Indonesia berada di angka US$425,1 miliar pada Agustus 2024.

Nilai utang tersebut naik 7,3% dari posisinya pada bulan yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara dengan Rp6.635,81 triliun (asumsi kurs Rp15.610 per dolar AS).

Melihat posisi ULN pemerintah yang senilai US$200,4 miliar atau dengan porsi 47,14%, artinya menjelaskan hampir setengah utang luar negeri Indonesia.

Sisanya, ULN milik bank sentral, yakni Bank Indonesia dan swasta yang masing-masing senilai US$28,79 miliar dan US$197,85 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) buka suara terkait rencana initial public offering (IPO) yang sempat mengalami penundaan.Hal ini usaiOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan peluang adanya BPD untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo pun tak menampik fakta soal perseroan yang sempat merencanakan IPO. Namun, untuk saat ini, kata Agus, Bank DKI masih hendak melaksanakan pembentukan kelompok usaha (KUB) terlebih dahulu, dengan BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebagai anggotanya.

"Nanti kita satu-satu. Kita akan selesaikan dulu KUB ini. Setelah itu kita akan lihat lagi kemungkinan [IPO] itu. Kan waktunya juga penting," katanya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, mengutip dari Bloomberg, Bank DKI disebutkan telah merancang IPO dengan target dana sekitar US$150 juta - US$200 juta atau setara dengan Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyebut potensi IPO bank-bank daerah sangat baik.

Hal ini tecermin dari BPD-BPD yang sudah melantai di bursa yang memiliki kinerja baik. Tercatat, BPD yang merupakan perusahaan terbuka Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM), dan Bank Banten (BEKS).

Meskipun begitu, dia belumbisa memastikan apakah para BPD akan melakukan IPO di tahun ini atau tahun depan.

"Tapi persiapan sudah," ujar Inarno.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun atau Dapen BCA menjelaskan penurunan tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) yang terjadi di industri dana pensiun dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROI dana pensiun pada 2019 berada di posisi 8,51% dan menjadi 6,53% pada Desember 2023. Data terbaru, ROI dana pensiun per Agustus 2024 berada di posisi 4,62%.

Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno menjelaskan ada tiga faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama adalah pandemi Covid-19 yang yang dimulai pada 2020 memicu ketidakstabilan ekonomi global hingga menyebabkan pasar modal dan ekonomi tertekan.

"Penurunan kinerja pasar saham dan obligasi selama periode tersebut berdampak langsung pada hasil investasi dana pensiun, termasuk penurunan ROI," kata Budi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Tertekannya ekonomi tersebut direspons pemerintah dengan memangkas suku bunga acuan atau BI Rate, yang kata Budi ini menjadi faktor kedua mengapa ROI dana pensiun merosot tajam dalam lima tahun belakang.

Saat itu, pemerintah sejak 19 November 2020 memangkas BI Rate dari 4% menjadi 3,75%. Suku bunga ini dijaga rendah di bawah 4% sebelum kemudian pada 22 September 2022 pemerintah menaikkan BI Rate ke level 4,25%.

"Penurunan suku bunga mengakibatkan imbal hasil yang lebih rendah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, yang merupakan instrumen utama dalam portofolio dana pensiun," kata Budi.

Selanjutnya, faktor ketiga pennyebab ROI dana pensiun menurun kata Budi adalah faktor inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Dia menjelaskan tekanan inflasi meningkatkan volatilitas di pasar keuangan dan mempengaruhi nilai investasi, khususnya pada aset berisiko. Kondisi pasar global juga diperburuk dengan ketidakpastian geopolitik.

"ROI Dapen BCA juga mengalami tekanan yang serupa dengan tren ROI dana pensiun lainnya," jelas Budi.