Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Presiden Prabowo menghapuskan atau pemutihan utang bank dari enam juta petani dan nelayan bakal berdampak pada perusahaan asuransi kredit dan perusahaan penjaminan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai sebelum kebijakan tersebut dieksekusi, perlu dicermati lagi utang yang dihapus tersebut apakah hanya kepada kredit macet atau keseluruhan outstanding utang nelayan dan petani.

"Kalau hanya atas kredit macet, lalu bagaimana dengan yang sudah diklaim asuransi kreditnya? Apakah bisa di-recovery dari banknya?" kata Abitani kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, perusahaan asuransi atau penjaminan perlu membuat aturan atas kebijakan pemerintah tersebut agar tidak menjadi beban bagi perusahaan karena tidak dapat menagih kembali uang jaminan atas kredit macet tersebut.

"Perusahaan juga perlu mengevaluasi iuran penjaminan atau asuransi kreditnya dengan mempertimbangkan risiko penghapusan utang tersebut, termasuk meningkatkan cadangannya," kata Abitani.

Apalagi, Abitani memandang ketahanan industri asuransi dan penjaminan saat ini cukup menantang, dengan portofolio yang besar beserta jangka waktu penjaminan yang panjang, ditambah peraturan OJK yang mengatur kembali jaminan atau manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi baik umum dan jiwa.

"Ditambah dengan hardening market reasuransi. Belum lagi kesulitan dalam me-recovery jaminan atau klaim yang sudah dibayar," pungkasnya.

Sebelumnya, rencana Prabowo menghapus utang bank dari enam juta nelayan dan petani tersebut disampaikan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Hashim mengatakan Perpres yang mengatur hal tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Shinjuku, Tokyo, Jepang Business Partner Co., Ltd. menjadi pemegang saham pengendali PT Tez Capital and Finance.

Kabar tersebut berdasarkan pengumuman yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, pada Senin (28/10/2024). Dalam pengumuman tersebut Business Partner Co., Ltd. telah mengambil alih mayoritas saham yang diterbitkan oleh perusahaan multifinance yang berbasis di Gedung Equity Tower, Jakarta Selatan itu.

“Oleh karena itu saat ini Business Partner Co., Ltd. merupakan pemegang saham pengendali yang baru PT Tez Capital and Finance,” tulis Direksi Business Partner Co., Ltd. dan Direksi PT Tez Capital and Finance dalam pengumuman.

Direksi menyebut pengumuman tersebut dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang (UU) 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang terakhir diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Adapun Business Partner Co., Ltd didirikan pada 1999 sebagai pemisahan dari Hikari Tsushin Inc.,. Perusahaan ini awalnya menyediakan layanan outsourcing akuntansi.

Seiring berjalannya waktu, mereka memperluas bisnisnya ke berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman bisnis, layanan leasing, serta kredit korporasi.

Sementara itu, PT Tez Capital and Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan pada 26 November 2015 di Indonesia.

Tez Capital and Finance didirikan oleh Arwin Rasyid, seorang bankir senior Indonesia yang juga pernah memegang berbagai posisi penting di bank-bank besar seperti Bank Niaga, Bank Danamon, dan CIMB Niaga.

Selain Tez Capital and Finance, Arwin juga mendirikan beberapa perusahaan lainnya di bidang keuangan dan fintech, seperti PT Sarana Gadai Prioritas dan PT Spice Digital Indonesia.

Secara operasional, PT Tez Capital and Finance berfokus pada tiga lini produk utama, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan serbaguna, yang masing-masing ditujukan untuk memberikan solusi finansial bagi nasabah individu maupun korporasi di Indonesia.

PT Tez Capital and Finance meraih laba bersih senilai Rp7,43 miliar per 31 Desember 2023. Raihan laba sepanjang tahun lalu didorong oleh jumlah pendapatan perseroan yang meningkat 28,2% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp24,3 miliar per 31 Desember 2023. Peningkatannya didukung oleh pendapatan pembiayaan yang mencapai Rp20,4 miliar.

Sementara per 31 Desember 2022, pendapatan yang diperoleh perseroan hanya Rp19 miliar. Jumlah aset yang dimiliki PT Tez Capital and Finance per 31 Desember 2023 mencapai Rp220 miliar. Angka tersebut sedikit meningkat 0,91% dibandingkan Rp218 miliar pada 31 Desember 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex telah ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Tercatat beberapa bank menjadi pemberi utang jangka panjang Sritex.

Penetapan pailit ini keluar usai salah satu kreditor, yaitu PT Indo Bharat Rayon meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh majelis hakim.

Adapun, berdasarkan laporan keuangan Sritex per Juni 2024, terdapat sejumlah perbankan yang menjadi kreditur utang jangka panjang. Tepatnya, 28 bank yang terdiri dari bank BUMN, swasta, hingga asing.

Nilai total utang bank jangka panjang SRIL mencapai US$816,72 juta atau sekitar Rp12,82 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per 1 dolar AS). Nilai ini menurun dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2023 yang sebesar US$863,43 juta

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, nilai utang bank tersebut menjadi US$809,99 juta per Juni 2024 atau sekitar Rp12,72 triliun. Nilai ini juga lebih rendah dari akhir lalu yang sebesar US$858,05 juta.

SRIL juga melaporkan utang obligasi US$375 juta (Rp6,14 triliun). Juga terdapat utang ke pemegang saham US$7,13 juta. Berikut detail utang bank jangka panjang Sritex:

Utang jangka panjang SRIL per Juni 2024 (US$):

• Pinjaman eks-sindikasi: US$232.447.347
• PT Bank Central Asia Tbk: US$71.309.579
• State Bank of India, Singapore Branch: US$43.887.212
• PT Bank QNB Indonesia Tbk: US$36.939.772
• Citibank N.A., Indonesia: US$35.826.893
• PT Bank Mizuho Indonesia: US$33.709.712
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk: US$33.270.249
• PT Bank Muamalat Indonesia: US$25.450.705
• PT Bank CIMB Niaga Tbk: US$25.339.237
• PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25.164.698
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24.202.906
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$23.807.159
• Bank of China (Hong Kong) Limited US$21.775.733
• PT Bank KEB Hana Indonesia US$21.531.883
• Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. US$20.000.000
• Woori Bank Singapore Branch US$19.870.626
• Standard Chartered Bank US$19.570.364
• PT Bank DBS Indonesia US$18.238.794
• PT Bank Permata Tbk US$16.707.929
• PT Bank China Construction Indonesia Tbk: US$14.912.809
• PT Bank DKI: US$9.130.513
• Bank Emirates NBD: US$9.014.852
• ICICI Bank Ltd., Singapore Branch: US$6.969.549
• PT Bank CTBC Indonesia: US$6.950.110
• Deutsche Bank AG: US$6.821.059
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk: US$4.970.936
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk: US$4.519.559
• PT Bank SBI Indonesia: US$4.380.982
• MUFG Bank, Ltd.: US$23.777.834

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

• PT Bank Central Asia Tbk (US$4.437.059)
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (US$415.551)
• PT Bank Muamalat Indonesia (US$315.428)
• PT Bank CIMB Niaga Tbk (US$309.854)
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (US$302.450)
• PT Bank KEB Hana Indonesia (US$255.693 )
• Bank of China (Hong Kong) Limited (US$253.893 )
• PT Bank Permata Tbk (US$208.685 )
• PT Bank DKI (US$113.430 )
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (US$58.288 )
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US$56.450 )

Tanggapan BCA sebagai Pemberi Pinjaman Bank Terbesar

BCA pun memberikan pernyataan terkait dengan penetapan pailit Sritex oleh Pengadilan Niaga Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Dari daftar di atas, BCA menjadi kreditur bank terbesar Sritex dengan nilai US$71.309.579.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perseroan menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut.

"BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh debitur yang bersangkutan," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Selain itu, Hera menyampaikan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada.

Perbesar

Nasabah melakukan transaksi di kantor cabang utama (KCU) BCA di Jakarta, Senin (24/6/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Sebagai informasi, per akhir September 2024, rasio kredit berisiko (loan at risk/LaR) BBCA mencapai 6,1%. Angka ini membaik dibandingkan dengan posisi periode yang sama tahun lalu, sebesar 7,9%.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga berada pada tingkat terjaga sebesar 2,1%. "Sedangkan pencadangan LaR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%," jelas Hera.

Adapun, dalam keterbukaan kepada Bursa, Direktur Keuangan SRIL Welly Salam perseroan masih memiliki utang Rp101,3 miliar ke Indo Bharat Rayon.

"Saat ini perseroan bersama-sama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pembatalan homologasi," tulis Welly Salam, Direktur Keuangan SRIL kepada Bursa pada Jumat (25/10/2024).

SRIL juga masih mencatatkan rugi neto sebesar US$25,73 juta per akhir Juni 2024. Manajemen SRIL menjelaskan kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas usaha Sritex untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Manajemen pun menyampaikan untuk menghadapi kondisi ini, Sritex fokus pada upaya meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya produksi, dan mengambil langkah seperti pengurangan karyawan secara berkala hingga 2025, pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, serta efisiensi biaya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) membukukan laba bersih Rp152,26 miliar pada kuartal III/2024, capaian ini turun 6,11% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp162,17 miliar pada kuartal III/2023.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip pada Senin (28/10/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) perseroan naik 29,94% yoy menjadi Rp838,98 miliar per September 2024 dari sebelumnya Rp645,68 miliar per September 2023.

Bank juga membukukan pendapatan berbasis komisi alias fee based income naik 272,92% yoy menjadi Rp1,97 miliar dari sebelumnya Rp528 juta. Kemudian, pendapatan lainnya tumbuh 19,86% yoy menjadi Rp339,44 miliar dari sebelumnya Rp283,2 miliar.

Namun, di sisi lain Bank Amar mencatatkan kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment yang naik 27,22% yoy menjadi Rp537,58 miliar per September 2024 dari sebelumya Rp422,54 miliar pada September 2023.

Sejumlah pos beban pun turut mengalami kenaikan. Misal, beban tenaga kerja naik 11,1% yoy menjadi Rp183,99 miliar dari sebelumnya Rp165,61 miliar. Kemudian, beban promosi membengkak 104,53% yoy menjadi Rp118,58 miliar dari sebelumnya Rp57,98 miliar.

Selanjutnya, beban lainnya naik 15,95% yoy menjadi Rp146,68 miliar dari sebelumnya Rp126,51 miliar. Alhasil. beban operasional lainnya meningkat 32,68% yoy menjadi Rp641,33 miliar dari sebelumnya Rp483,36 miliar.

Meski di tengah penyusutan laba, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) AMAR masih meningkat 499 basis poin (bps) ke level 23,77% per September 2024 dari sebelumnya 18,78% pada September 2023.

Lebih lanjut, dari sisi tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) AMAR mengalami perbaikan, di mana perseroan mencatat ROA berada pada level 5,66% dari 4,66%. Lalu, tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) turut mengalami kenaikan menjadi 6,24% dari 5,35%.

Dari sisi intermediasi, AMAR telah menyalurkan kredit 14,95% yoy menjadi Rp2,85 triliun dari sebelumnya Rp2,48 triliun. Seiring dengan kenaikan kredit, aset bank pun tumbuh 4,92% yoy menjadi Rp4,66 triliun dari sebelumnya Rp4,44 triliun.

Sementara itu, di tengah kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross naik ke level 7,76% dari sebelumnya 6,99%. Meski demikan, NPL net susut menjadi 0,92% dari 1,56%.

Terakhir, pada pendanaan, AMAR telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp858,12 miliar pada kuartal III/2024, naik 3,93% yoy dari sebelumnya Rp825,7 miliar. Adapun, dana murah alias current account saving account (CASA) mengalami kenaikan 25,23% yoy menjadi Rp249,77 miliar dari sebelumnya Rp199,45 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan modal ventura, PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) tercatat memiliki portofolio investasi di P2P lending PT Investree Radhika Jaya atau Investree yang izin usahanya telah dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama MCI Ronald Simonangkir mengatakan porsi kepemilikan MCI pada Investree tidak mayoritas, sehingga tidak memberi dampak finansial yang signifikan pada kinerja perusahaan.

⁠"MCI akan mengikuti seluruh proses likuidasi Investree dan selalu berkoordinasi dengan pemegang saham lainnya," kata Ronald kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Soal keputusan perusahaan memberikan pendanaan kepada P2P lending yang bermasalah itu, Ronald menegaskan MCI memiliki manajemen risiko yang dibangun di seluruh tahapan investasi, mulai dari pemilihan target investasi, tahapan due diligence, sampai dengan keputusan investasi.

"Dalam menentukan target investasi, MCI memiliki portofolio guideline serta proses uji tuntas yang memperhatikan faktor makroekonomi, model bisnis dan operasional, potensi pertumbuhan dan profitabilitas, serta nilai sinergi," pungkasnya.

Sayangnya, Ronald tidak menjawab pertanyaan berapa dana yang diinvestasikan MCI kepada Investree.

Seperti diketahui, OJK mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024. Pencabutan izin tersebut merupakan buntut dari tidak mampunya Investree memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan kinerja buruk perusahaan yang merugikan pihak lender atau investor.

Usai mencabut izin usaha, OJK meminta Investree menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha untuk pembentukan tim likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree.

OJK juga melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Terbaru, BRI menggelar "KPR BRI Property Expo Goes to Sinarmas Land" pada 26-27 Oktober 2024, di Marketing Gallery Sinarmas Land BSD.

Para pengunjung dapat menikmati penawaran suku bunga KPR khusus, mulai dari 1,29% untuk satu tahun pertama. Tidak hanya itu, BRI juga bekerja sama dengan Sinarmas Land untuk menghadirkan 24 proyek unggulan yang ditampilkan dalam event ini, termasuk di antaranya adalah Eonna, Asatti, Tanakayu, Blizfield, Teravia, New Alesha, Tresor, Enchante, Asanna, dan lainnya, dengan harga mulai Rp 1,3 miliar.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani mengungkapkan program ini merupakan upaya BRI untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat memiliki hunian idamannya, “Kami sangat berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan sektor properti melalui program-program inovatif seperti KPR BRI Property Expo ini. Bersama Sinarmas Land, kami memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang tidak hanya terjangkau tetapi juga ramah lingkungan. Program ini sejalan dengan visi BRI untuk mendorong pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

BRI juga memberikan kemudahan bagi masyarakat luar kota yang tertarik untuk berinvestasi properti di Sinarmas Land melalui platform digital mortgage, Homespot.id. Event ini diharapkan mampu menarik banyak pengunjung sehingga mampu mendorong penyaluran kredit property BRI.

Sebagai bentuk dukungan menyeluruh, BRI turut menghadirkan anak perusahaan seperti BRILife, BRIFinance, Brins, dan BRI Danareksa yang menawarkan beragam produk unggulan. Salah satu penawaran menarik dari BRIFinance adalah pembiayaan kendaraan listrik BYD dengan suku bunga 2,75% per tahun serta tambahan voucher bensin Rp 1 juta bagi pembelian selama event berlangsung.

Pengunjung acara ini juga berkesempatan mendapatkan hadiah Grand Prize menarik diantaranya Smartphone Samsung edisi terbaru, Jewellery, Voucher Belanja, Tabungan dan masih banyak hadiah menarik lainnya.

Program "KPR BRI Property Expo Goes to Sinarmas Land" tidak hanya menawarkan berbagai promo menarik namun juga mendukung kampanye green housing dan efisiensi energi, sesuai dengan komitmen BRI dalam mendorong properti berkonsep ramah lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank telah melaporkan kinerja raihan laba selama 9 bulan tahun ini atau hingga kuartal III/2024. Beberapa bank besar yang telah merilis kinerja keuangannya antara lain BCA, BNI, Bank Permata, dan Bank Panin. Keempatnya mencatatkan kinerja yang beragam.

Tercatat 3 bank, yaitu BCA, BNI, dan Bank Permata membukukan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III tahun ini. Hanya Bank Panin yang mengalami koreksi laba di antara 4 bank besar yang telah merilis kinerja keuangannya.

Berikut rangkuman kinerja keempat bank besar yang telah merilis kinerja keuangan kuartal III/2024 pada minggu lalu:

Laba BCA Kuartal III/2024

Perbesar

Nasabah bertransaksi di ATM BCA/Istimewa

BBCA pada Rabu (23/10/2024) melaporkan laba bersih konsolidasi senilai Rp41,1 triliun, naik 12,8% secara tahunan (year on year/YoY). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan kinerja ini sejalan dengan penyaluran kredit yang senilai Rp877 triliun atau tumbuh 14,5% YoY.

"Kinerja tersebut ditopang ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya dalam paparan kinerja keuangan kuartal III/2024.

Jahja menambahkan pembiayaan perseroan per September 2024 ditopang oleh kredit korporasi dengan segmen pertumbuhan tertinggi, sebesar 15,9% YoY menjadi Rp395,9 triliun.

Sementara, segmen UKM tumbuh 14,2% YoY menjadi Rp120,1 triliun dan segmen konsumer naik 13,1% YoY menjadi Rp216,5 triliun. Pertumbuhan segmen konsumer ini didorong oleh KPR yang naik 10,7% mencapai Rp130,4 triliun dan KKB tumbuh 17,9% yoy menjadi Rp64,1 triliun.

Kemudian, dari sisi pendanaan, total himpunan dana pihak ketiga (DPK) naik 3,4% YoY mencapai Rp1.125 triliun. Sementara, kualitas pembiayaan mengalami perbaikan dengan rasio kredit berisiko (loan at risk/LAR) sebesar 6,1% per September 2024, membaik dari tahun lalu yang sebesar 7,9%.

"[Rasio] NPL terjaga sebesar 2,1% dengan pencadangan NPL dan LAR 193,9% dan 73,5%," ujar Jahja.

Laba BNI Kuartal III/2024

Perbesar

Nasabah bertransaksi di ATM BNI/Istimewa

Kemudian, BBNI melaporkan laba bersih konsolidasi senilai Rp16,3 triliun atau tumbuh 3,5% YoY dari Rp15,75 triliun.

Pada periode yang sama, BNI menyalurkan kredit senilai Rp735,02 triliun, naik 9,5% YoY dan himpunan DPK senilai Rp769,74 triliun. Simpanan di BNI ini naik 5,8% YoY.

Sejalan dengan kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross mengalami perbaikan, yakni turun menjadi 2% pada September 2024 dari 2,3% pada September 2023.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan berbeda dengan tahun–tahun sebelumnya, pada tahun ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BNI utamanya berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan.

Hal ini berdampak pada perbaikan cost of fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio net interest margin (NIM) kuartal III/2024. Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture.

BNI juga melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah terkait peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral meliputi infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UKM, hilirisasi industri termasuk pertanian dan perikanan, serta program perumahan.

“Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintahan baru, yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar, diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang,” katanya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Jumat (25/10/2024).

Laba Bank Permata Kuartal III/2024

Perbesar

Logo Bank Permata (BNLI)/Istimewa

PT Bank Permata Tbk. (BNLI) membukukan laba bersih sebesar Rp2,8 triliun pada kuartal III/2024. Angka ini tumbuh sebesar 30,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menyampaikan angka positif tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit kepada segmen korporasi, komersil, dan konsumer. Kolaborasi dengan Bangkok Bank juga turut menyokong kinerja.

“Penyaluran kredit yang dilakukan secara fokus dan konsisten dengan prinsip kehati-hatian menghasilkan pertumbuhan kredit sebesar 8,6% menjadi Rp150,8 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dari sisi pendanaan, Bank Permata mencatat total simpanan nasabah meningkat menjadi Rp183,3 triliun pada sembilan bulan pertama 2024, diiringi rasio dana murah atau CASA yang terjaga pada level 55,1%. Total aset BNLI juga tumbuh sebesar 1,1% hingga mencapai Rp254,6 triliun per September 2024.

Bank berlogo bunga lotus ini juga mencatatkan peningkatan rasio loan to deposit (LDR) ke level 81,6% pada bulan September 2024, dibandingkan 75,6% pada September 2023.

Rasio non-performing loan (NPL) gross juga membaik ke level 2,1% pada bulan kesembilan tahun ini, diiringi tren serupa pada rasio loan at risk yang turun ke level 8%.

Laba Bank Panin Kuartal III/2024

Perbesar

Karyawati melayani nasabah di kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (30/5/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bank Panin melaporkan laba bersih hingga kuartal III/2024 senilai Rp2,30 triliun. jika dibandingkan dengan kuartal III/2023, laba PNBN mengalami koreksi 18,98%. Pada September tahun lalu, laba perseroan mencapai Rp2,83 triliun.

Presiden Direktur PaninBank Herwidayatmo mengatakan kenaikan suku bunga yang terjadi selama tahun 2024 telah menyebabkan turunnya margin bunga bersih (net interest margin/NIM) menjadi 4,44%. Level NIM ini menurun dari 5,06% pada kuartal III/2023.

Hal ini disebutkan sebagai faktor yang menekan kemampuan bank membukukan laba. "Di samping itu, hingga kuartal III tahun 2024 Bank Panin membukukan biaya penyisihan penghapusan kredit sebesar Rp902,99 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Pada periode yang sama, aset konsolidasi Bank Panin tercatat senilai Rp230,6 triliun, tumbuh 3,86% secara tahunan. Pertumbuhan aset dan raihan laba hingga akhir September 2024 itu didorong oleh penyaluran kredit senilai Rp149,02 triliun, naik 0,35% dibandingkan dengan akhir Desember 2023.

Bank Panin mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,41% dan telah mencapai Rp153,08 triliun dengan rasio dana murah atau CASA mencapai 42,99%.

Dari sisi permodalan terus ditingkatkan dan telah mencapai Rp52,2 triliun dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 34,08%. Rasio likuiditas Loan-to-Deposit Ratio (LDR) berada pada posisi optimum sebesar 91,78% pada September 2024.

Untuk kualitas kredit, perseroan mencatatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada level yang aman. NPL gross diturunkan menjadi 3,17% dari periode yang sama tahun 2023 sebesar 3,70%, sedangkan NPL net dijaga pada level 1,09%.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah untuk penguatan karakteristik dan pengembangan produk bank syariah.

Produk perbankan syariah memiliki kekhasan atau yang disebut shari'ah-based product, sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

"Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi: Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account [SRIA] dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit [CWLD]," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Buku pedoman produk perbankan syariah tersebut diluncurkan dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 dengan tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri di Banda Aceh, Jum’at (25/10/2024).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, KNEKS, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan diikuti oleh seluruh industri perbankan syariah yang melibatkan Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Direksi dari Bank Umum Konvensional yang merupakan induk dari BUS maupun UUS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah, sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian.

Ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Dian menegaskan karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil dan dapat dinilai memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

“Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

1. Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum
2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah
3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat
   dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
4. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah
5. Mekanisme pelunasan dipercepat
6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
7. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah
8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi.

Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Dian menyampaikan bahwa SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

“Sebagai respons terhadap UU P2SK tersebut, OJK memperkenalkan produk SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah yang merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Upaya ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027,” lanjut Dian.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:
1. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi
2. Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas
3. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA
4. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja
5. Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing
6. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan, dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Dian menekankan diferensiasi dan keunikan yang dimiliki oleh CWLD yang berbasis berbeda dengan produk konvensional serta memberikan dampak sosial-ekonomi.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:
1. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer
2. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak
3. Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan
4. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD
5. Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD.
6. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) memberikan pernyataan terkait dengan penetapan pailit perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 21 Oktober 2024.

Penetapan pailit ini keluar usai salah satu kreditor, yaitu PT Indo Bharat Rayon meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan laporan keuangan Sritex, per Juni 2024, terdapat sejumlah perbankan yang menjadi kreditur perseroan.

Dalam laporan keuangannya, SRIL mencatat memiliki utang ke BCA sebesar US$11,36 juta untuk jangka pendek. Dengan kurs Rp1 sama dengan US$0,000061, nilai utang ini setara Rp186,36 miliar.

Disebutkan jaminan atas pinjaman ini adalah negative pledge untuk semua aset (grup). Selanjutnya, untuk utang jangka panjang, SRIL menarik pinjaman US$71,3 juta atau setara Rp1,16 triliun dari BCA.

Menanggapi penetapan pailit Sritex, BCA melalui EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F. Haryn, mengatakan BCA menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut.

"BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh debitur yang bersangkutan," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Selain itu, Hera menyampaikan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada.

Sebagai informasi, per akhir September 2024, rasio kredit berisiko (loan at risk/LaR) BBCA mencapai 6,1%. Angka ini membaik dibandingkan dengan posisi periode yang sama tahun lalu, sebesar 7,9%.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga berada pada tingkat terjaga sebesar 2,1%. "Sedangkan pencadangan LaR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%," jelas Hera.

Sementara itu, dalam keterbukaan kepada Bursa, Direktur Keuangan SRIL Welly Salam perseroan masih memiliki utang Rp101,3 miliar ke Indo Bharat Rayon.

"Saat ini perseroan bersama-sama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pembatalan homologasi," tulis Welly Salam, Direktur Keuangan SRIL kepada Bursa pada Jumat (25/10/2024).

SRIL juga masih mencatatkan rugi neto sebesar US$25,73 juta per akhir Juni 2024. Manajemen SRIL menjelaskan kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas usaha Sritex untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Manajemen pun menyampaikan untuk menghadapi kondisi ini, Sritex fokus pada upaya meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya produksi, dan mengambil langkah seperti pengurangan karyawan secara berkala hingga 2025, pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, serta efisiensi biaya.

Selain ke BCA, utang SRIL juga ada yang berbentuk jangka panjang ke bank lainnya. Total seluruhnya, termasuk BCA, mencapai US$809,99 juta atau setara Rp13,27 triliun. SRIL juga melaporkan utang obligasi US$375 juta (Rp6,14 triliun). Juga terdapat utang ke pemegang saham US$7,13 juta. Berikut detailnya:

Utang jangka panjang SRIL per Juni 2024 (US$):

• Pinjaman eks-sindikasi: US$232.447.347
• PT Bank Central Asia Tbk: US$71.309.579
• State Bank of India, Singapore Branch: US$43.887.212
• PT Bank QNB Indonesia Tbk: US$36.939.772
• Citibank N.A., Indonesia: US$35.826.893
• PT Bank Mizuho Indonesia: US$33.709.712
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk: US$33.270.249
• PT Bank Muamalat Indonesia: US$25.450.705
• PT Bank CIMB Niaga Tbk: US$25.339.237
• PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25.164.698
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24.202.906
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$23.807.159
• Bank of China (Hong Kong) Limited US$21.775.733
• PT Bank KEB Hana Indonesia US$21.531.883
• Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. US$20.000.000
• Woori Bank Singapore Branch US$19.870.626
• Standard Chartered Bank US$19.570.364
• PT Bank DBS Indonesia US$18.238.794
• PT Bank Permata Tbk US$16.707.929
• PT Bank China Construction Indonesia Tbk: US$14.912.809
• PT Bank DKI: US$9.130.513
• Bank Emirates NBD: US$9.014.852
• ICICI Bank Ltd., Singapore Branch: US$6.969.549
• PT Bank CTBC Indonesia: US$6.950.110
• Deutsche Bank AG: US$6.821.059
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk: US$4.970.936
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk: US$4.519.559
• PT Bank SBI Indonesia: US$4.380.982
• MUFG Bank, Ltd.: US$23.777.834

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

• PT Bank Central Asia Tbk (US$4.437.059 )
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (US$415.551 )
• PT Bank Muamalat Indonesia (US$315.428)
• PT Bank CIMB Niaga Tbk (US$309.854)
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (US$302.450)
• PT Bank KEB Hana Indonesia (US$255.693 )
• Bank of China (Hong Kong) Limited (US$253.893 )
• PT Bank Permata Tbk (US$208.685 )
• PT Bank DKI (US$113.430 )
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (US$58.288 )
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US$56.450 )

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah perbank­an meng­­him­­pun dana masyarakat mulai me­­­napaki jalan ter­­­jal sejak akhir ku­­­ar­­tal II/2024. Pada awal tahun ini, kinerja ak­­­ti­­vi­­­tas menghimpun dana pi­­­hak ketiga (DPK) sempat mem­­­berikan asa dengan tumbuh 5,80% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pencapaian itu meningkat ketimbang Desember 2023 yang tum­­buh 3,8% YoY. Setelah per­­­tumbuhan DPK mencapai level tertinggi 8,63% YoY pada Mei 2024, perbankan mulai agak kesulitan da­­­­lam mendapatkan dana ma­­­syarakat.

Kondisi itu terlihat dari perolehan DPK yang hing­­ga Agustus 2024 tumbuh melambat menjadi hanya 7% YoY. Tabungan dan de­­­posito yang mengerek ke ba­­wah pertumbuhan DPK dengan tumbuh masing-ma­­­sing 6,14% dan 5,37% YoY.

Narasi likuiditas perbankan mengetat akhirnya mengemukan. Selain alasan pertum­­­buhan DPK yang terus merosot, justifikasi likuiditas yang mengetat juga berasal dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan DPK kian mahal.

Sebagai gambaran, pada akhir 2023 biaya bunga mencapai 2,46% dari DPK, tetapi hingga Agus­­tus 2024 biaya dana merangkak naik menjadi 2,88%. Kenaikan biaya dana itu lantas dituding menjadi salah satu penyebab pertumbuhan pendapatan bunga bersih menyusut, dan berujung pada pertumbuhan laba perbankan yang lebih rendah ketimbang tahun lalu.

Sementara pada sisi lain, bagian DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit atau di­­­kenal dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) juga meningkat, dari 83,83% pada Desember 2023 menjadi 86,80% pada Agustus 2024. Kenaikan LDR membuat tidak banyak dana yang dialokasikan ke alat likuid. Lalu, apakah kondisi likuiditas bank memang demikian suram?

Sejatinya kondisi likuiditas perbankan tidak seburuk itu dan masih cukup longgar. Memang pertumbuhan DPK terus menurun dan bahkan berada di bawah pertumbuhan kredit, tetapi kesediaan alat likuid masih cukup be­­­sar.

Ini ditandai dari porsi alat likuid yang bisa digunakan untuk memenuhi penarikan DPK (AL/DPK) masih cukup tinggi. Data Bank In­­­do­­nesia menunjukkan rasio AL/DPK tercatat 24,66% pada Agustus 2024. Angka itu jauh di atas ambang batas sebesar 10%. Secara nominal, jumlah alat likuid cukup tinggi mencapai Rp2.100 triliun.

Apabila ditelisik lebih da­­­lam, alat likuid perbankan cu­­­kup banyak dialokasikan dalam surat berharga negara (SBN). Bahkan ada sebagian dana idle ditanamkan dalam instrumen operasi moneter Bank Indonesia yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tidak kurang dari Rp500 triliun dana perbankan di­­belikan SRBI.

Dana di SRBI tersebut me­­rupakan likuiditas perbankan yang tersimpan di Bank Indonesia yang seolah-olah mencerminkan adanya kontraksi. Namun, kebijakan mengeluarkan SRBI itu ti­­­dak sepenuhnya kontraksi. Pasalnya, perbankan dapat dengan mudah mencairkan SRBI dengan cara repo, misalnya.

Repo merupakan transaksi menjual surat berharga dengan janji untuk di­­­beli kembali pada jangka waktu tertentu. Bank juga bisa menjual kembali SRBI secara putus (outright) di pasar keuangan. Berbeda halnya dengan kebijakan Bank Indonesia yang menarik li­­­kui­­ditas perbankan melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM). Dana di GWM tidak bisa ditarik oleh bank.

Sementara itu, peningkatan rasio LDR menjadi 86,80% pada Agustus 2024 masih ter­­­kendali. Porsi tersebut di­­­nilai masih aman karena secara historis LDR perbankan jarang sekali melampaui 90%. Terlebih, dana untuk sumber penyaluran kredit tidak hanya dari DPK, tetapi juga berasal dari utang luar negeri, penerbitan surat berharga, atau pinjaman dari pihak lain.

Kondisi likuiditas yang masih cukup longgar juga tidak lepas dari kebijakan Bank Indonesia. Sejak beberapa tahun belakangan ini, Bank Indonesia memang cukup rajin mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan likuiditas.

Terakhir, Kebijakan Likuiditas Ma­­­kro­­­prudensial (KLM) yang diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu. KLM tersebut memberikan insentif likui­­di­­­tas ke perbankan dalam ben­­tuk pelonggaran GWM. Berdasarkan data Bank In­­­do­­­nesia, otoritas moneter telah mengucurkan likuiditas sebanyak Rp256,5 triliun hingga Agustus 2024.

Ke depan, likuiditas akan kian longgar sejalan renca­­­na Bank Indonesia yang akan merefokus KLM. Li­­­kuiditas akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan refokus tersebut, insentif KLM tidak hanya untuk mengguyur likuiditas, tetapi juga untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama untuk mendorong penciptaan kerja (job creation), termasuk UMKM, ultra mikro dan kredit hijau.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia mulai mengarah pada pelonggaran moneter. Sebagaimana diketahui bah­­­wa Bank Indonesia telah me­­­nurunkan suku bunga acu­­­an sebanyak 25 basis poin menjadi 6% pada September 2024 dan mempertahankan­­­nya pada Oktober 2024. Ke­­­bi­­­­jakan penurunan BI Rate menciptakan keseimbangan antara pro stability dengan pro growth.

Pelonggaran moneter tersebut juga melegakan perbankan sehingga tensi likuiditas menurun. Perbankan pun dapat segera menurunkan suku bunga simpanan sehingga biaya dana menjadi berkurang. Dan pada akhirnya pertumbuhan DPK kembali menanjak.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyambut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029.

Dengan susunan anggota baru ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan pihaknya berharap dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat dalam mengawal implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rizzky menyampaikan bahwa peran DJSN sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Program JKN, yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Harapannya, anggota DJSN dapat mendorong terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam layanan kesehatan,” kata Rizzky kepada Bisnis pada Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa anggota DJSN juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi strategis antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat.

Dengan kerja sama ini, keberlanjutan program JKN dapat terjamin sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, demi menciptakan akses kesehatan yang adil dan merata.

Dengan kolaborasi erat antara BPJS Kesehatan dan DJSN yang baru, diharapkan sistem jaminan kesehatan nasional dapat terus berkembang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Adapun daftar lengkap anggota DJSN periode 2024–2029 adalah sebagai berikut:

— Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah:

Nunung Nuryartono

— Anggota mewakili unsur Pemerintah:

Sudarto

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Indah Anggoro Putri

Rubben Rico

— Anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli:

Agus Taufiqurrohman

Muttaqien

Rudi Purwono

Mahesa Paranadipa Maykel

Syamsul Hidayat Pasaribu

Mickael Bobby Hoelman

— Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

Nikodemus Beriman Purba

Paulus Agung Pambudhi

— Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

Royanto Purba

Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA— Muttaqien, yang sebelumnya telah berkiprah sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kembali terpilih untuk periode 2024–2029, mewakili unsur tokoh dan ahli.

Sosok yang memiliki pengalaman sebagai peneliti dan executive director di LABDA Yogyakarta menyampaikan bahwa kebijakan prioritas yang akan dirumuskan oleh DJSN periode akan diselaraskan dengan 17 program prioritas dan Asta Cita, yang merupakan delapan misi utama yang menjadi landasan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Asta Cita bertujuan untuk mewujudkan “Indonesia Emas 2045,” melalui penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, serta pengembangan industri dan infrastruktur.

Muttaqien mengungkapkan bahwa beberapa fokus utama yang sejalan dengan Asta Cita akan mencakup peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan, ketersediaan obat bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

“Anggota DJSN periode ini akan mengemban amanah yang diberikan dengan sebaiknya, integritas, profesional, dan dedikasi tinggi,” kata Muttaqien kepada Bisnis pada Minggu (27/10/2024).

Dengan demikian, lanjut Muttaqien, DJSN dapat merumuskan kebijakan umum dan singkronisasi kebijakan jaminan sosial yang efektif, efisien, inklusif dan adil. Dia berharap anggota DJSN juga mampu memperkuat fondasi dan memastikan hadirnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas, Muttaqien menyebut DJSN akan memperkuat pengawasan terpadu bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan akan mencegah potensi penyimpangan dalam sistem jaminan sosial.

Terakhir, Muttaqien menekankan pentingnya edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem jaminan sosial, dengan kampanye yang lebih luas dan inklusif.

Berikut daftar anggota DJSN periode 2024–2029:

- Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah:

Nunung Nuryartono

- Anggota mewakili unsur Pemerintah:

Sudarto

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Indah Anggoro Putri

Rubben Rico

- Anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli:

Agus Taufiqurrohman

Muttaqien

Rudi Purwono

Mahesa Paranadipa Maykel

Syamsul Hidayat Pasaribu

Mickael Bobby Hoelman

- Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

Nikodemus Beriman Purba

Paulus Agung Pambudhi

- Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

Royanto Purba

Hermansyah